BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wilayah suatu negara merupakan unsur utama dalam pembentukan

negara, untuk itu penentuan suatu negara didasarkan pada norma hukum

internasional yang berlaku. Penentuan ini menjadi pedoman dasar untuk

menghindari klaim negara terhadap suatu wilayah, selain untuk menghindari

perselisihan terhadap kepemilikan suatu wilayah. Dalam Hukum Internasional

dikenal norma bahwa penentuan wilayah suatu negara didasarkan asas unilateral,

yang mengandung arti bahwa penentuan wilayah suatu negara merupakan

kewenangan negara dan tidak memerlukan kesepakatan dengan organisasi

internasional ataupun negara lain terkecuali perbatasan dengan negara tersebut.

Khususnya tentang perbatasan suatu Negara banyak aturan hukum internasional yang

justru mensyaratkan adanya suatu penentuan bersama (bilateral atupun multilateral)

tentang batas wilayah suatu negara. Demikian juga dengan penentuan wilayah negara

kesatuan Indonesia, sebagai negara kepulauan yang telah diakomodasi dalam Bab

IV Konvensi Hukum Laut PBB (United Nations Convention on the Law of The Sea/

UNCLOS) 1982, Indonesia dalam penentuan wilayah sebagai negara kepulauan

sudah diakui secara internasional, permasalahannya adalah bagaimana cara

penentuan wilayah negara kepulauan yang dikenal dengan penarikan garis pangkal

kepulauan.

1

B. RUMUSAN MASALAH

a. Apakah batas delimitasi maritim itu ?

b. Apakah pentingnya delimitasi batas maritim itu ?

c. Apakah garis pangkal itu ?

C. TUJUAN

a. Untuk mengetahui apakah batas delimitasi maritim itu ?

b. Untuk mengetahui pentingnya delimitasi batas maritim itu ?

c. Untuk mengetahui apakah garis pangkal itu ?

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. DELITASI BATAS MARITIM

Delimitasi batas maritim antar negara adalah penentuan batas wilayah atau kekauasaan

antara satu negara dengan negara lain (tetangganya) di laut. Di dalam konteks batas maritim

perlu terlebih dahulu difahami pengertian tentang limit batas maritim (maritime limits) dan

batas maritim (maritime boundaries),

Delimimsi atau penentuan batas maritim mungkin terdengar agak aneh bagi sebagian

orang. Bisa jadi ada pertanyaan atau kesan mengada- ada, bagaimana laut yang terdiri dari zat

cair dan menyatu satu sama lain bisa digarisi atau ditentukan batasnya.

Gagasan tentang pembagian laul ini muncul pertarna kali atas kewibawan Paus yang

membagi samudera untuk Ponugal dan Spanyol berdasarkan Piagam Inter Ceterea 1493 dan

direvisi dengan Perjanjian Tordesilas 1494. Pada perjanjian ini. Portugal mendeklarasikan garis

pembagi di lautan dan menegaskan bahwa samudera di Sébelah timur bujur meridian yang

melalui Brasilia adalah milik Portugal sedangkan laut di sebelah baratnya menjadi milik

Spanyol (Carleton dan Schofield, 2001:1).

Sebelum berbicara tentang batas maritim, perlu memahami hak atau kewenangan suatu

negara pantai (coastal State) seperti Indonesia atas kawasan laut. Seperti yang disampaikan

sebelumnya, sebuah negara pantai berhak atas laut territorial (hingga 12 mil laut), zona

tambahan (hingga 24 mil laut), ZEE (hingga 200 mil laut), dan landas kontinen atau dasar laut

yang lebarnya bisa lebih dari 200 mil laut. Ini berdasarkan ketentuan Konvensi PBB tentang

Hukum Laut (UNCLOS). Dari mana lebar zona maritim ini diukur? Dari garis pangkal. Garis

3

pangkal ini bisa berupa garis pantai ketika air surut atau bisa juga berupa garis lurus yang

menghubungkan titik paling tepi pulau-pulau terluar. Indonesia, dalam hal ini, berhak atas garis

pangkal demikian yang disebut garis pangkal kepulauan.

Gambar 1 Kawasan maritim yang bisa diklaim negara pantai (kepulauan) menurut UNCLOS

Limit batas maritim adalah batas terluar zona maritim sebuah negara (laut teritorial,

zona tambahan, ZEE, landas kontinen) yang lebarnya diukur dari garis pangkal. Pada

dasarnya limit batas maritim ini ditentukan secara unilateral (sepihak), jika tidak ada

tumpang tindih dengan negara lain. Penentuan limit batas maritm dilakukan oleh suatu

negara yang letaknya di tengah samudera dan jauh sekali dari negara-negara lain, maka

negara tersebut bisa menentukan batas terluar zona maritimnya secara sepihak tanpa harus

berurusan dengan negara tetangga. Batas terluar ini disebut dengan limit batas maritim

(maritime limits) (Antunes, 2000). Sebagai contoh, di sebelah selatan P. Jawa, karena jauh dari

negara lain maka Indonesia dapat mengklaim secara penuh batas territorial 12 mil dan ZEE

selebar 200 mil laut dari garis pangkal. Batas terluar territorial dan ZEE semacam ini disebut

dengan "maritime limits". Meski demikian, kenyataannya jarang ada satu negara yang bisa

menentukan zona maritim tanpa berurusan dengan negara lain. Misalnya, di Selat

4

Malaka, Indonesia tidak mungkin mengklaim 200 mil ZEE karena jaraknya dengan Malaysia

dekat sekali, sementara itu, Malaysia juga berhak atas ZEE. Disinilah diperlukan usaha

membagi laut. Prosesnya disebut maritime delimitation yang dilakukan secara bilateral.

Gambar 2 Prinsip delimitasi batas maritim (Sumber: diadaptasi dari Arsana (2007).

Proses delimitasi batas maritime antara dua atau lebih Negara pantai diatur oleh prinsip-

prinsip dan aturan hukum internasional public. Hukum internasional menyediakan aturan

main yang menjelaskan bagaimana delimitasi seharusnya dilakukan. Namun demikian,

delimitasi batas maritime biasanya diselesaikan melalui perundingan (negoisasi) antara

pihak-pihak yang terlibat atau dengan mengajukan kasus delimitasi kepada pihak ketiga yang

dipercaya, misalnya Mahkamah Internasional dan International Tribunal on the Law of the

Sea (ITLOS). Selain cara tersebut dapat juga dilakukan mediasi dan arbritasi yaitu dengan

melibatkan pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua Negara terlibat.

B. PENTINGNYA DELITASI BATAS MARITIM

Potensi sumber daya laut Indonesia memang begitu besar dan hal tersebut patut kita

banggakan. Akan tetapi jangan berhenti di situ saja karena masih banyak PR yang harus kita

selesaikan. Semua aspek satu sama lain akan saling berpengaruh, oleh karenanya kita harus

5

berbenah mengenai tata negara. Indonesia akan terus menjadi sorotan mata dunia, selama

kekayaan alamnya masih ada.

Kestabilan dalam negeri dan hubungan luar negeri Indonesia akan berpengaruh terhadap

keadaan global, terutama ketika menyangkut kegiatan di laut. Indonesia memiliki peran yang

lebih karena lautnya merupakan alur lintas pelayaran dunia. Oleh karena itu, selain

pengoptimalan potensi dan pelestarian lingkungan, unsur kemanaan maupun unsur administarif

wilayah perairan Indonesia perlu diperkuat dan diperjelas. Oleh karena itu, selain pengoptimalan

potensi dan pelestarian lingkungan, unsur kemanaan maupun unsur administarif wilayah perairan

Indonesia perlu diperkuat dan diperjelas.

Mengingat fungsi laut sebagai sumberdaya yang dapat dikonversi sebagai nilai ekonomi,

maka aktivitas manusia dalam kaitan kepentingan pemanfaatan sumberdaya laut memperlihatkan

adanya kecenderungan tidak memperhatikan fungsi laut lainnya. Tanpa pengaturan yang tegas

dalam pemanfaatan laut akan dapat berdampak pada terjadinya konflik pemanfaatan ruang di

laut. Kegiatan penambangan pasir laut dapat berdampak negatif pada ekosistem pulau-pulau

kecil, kelangsungan hidup nelayan tradisional, wisata bahari dan sektor terkait lainnya.

Pembangunan bagan-bagan ikan di laut ataupun lahan budidaya rumput laut yang pada akhir-

akhir ini berkembang cukup pesat, telah meningkatkan nilai kerawanan terhadap konflik

pemanfaatan ruang laut.

Masalah yang sering dijumpai adalah mengenai administratif batas  wilayah dengan

negara tetangga, hal ini telah mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian akibat perampasan

pulau-pulau terdepan oleh negara-negara tetangga. Kita harus terbiasa menyebutnya sebagai

6

pulau terdepan bukan pulau terluar, karena pulau tersebut berada di paling depan bukan di luar

wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang batas negaranya didominasi oleh

perairan bukan daratan. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa sistem keamanannya harus

dimulai dari perairan bukan dari daratan.

C. GARIS PANGKAL

Garis pangkal atau baselines adalah garis yang merupakan referensi pengukuran batas terluar

laut wilayah dan zona yurisdiksi maritim lain sebuah negara pantai (TALOS, 2006). Garis

pangkal juga merepresentasikan batas perairan pedalaman yang berada di sebelah dalam

garis pangkal ke arah daratan (landward) (Carleton darn Schofield, 2001: 17). Jelas terlihat

bahwa memahami konsep penemuan gafig pangkal sangat penting dalanl delimitasi batas

maritim. Secara umum, negara negara dimungkinkan tiga jenis garis Pangkal Yang meliputi“

garis pangkal normal, lurus, dan garis pangkal kepulauan. Jenis garis pangkal lainYang juga

akan dibahas di bagian ini adalah garis pangkal lurus penutup mulut sungai, penutup teluk

dan untuk intalasi pelabuhan.

a. Garis Pangkal Normal

Garis pangkal normal dijelaskan dalam Pasal 5 UNCLOS sebagai garis air rendah (the

low-water) di sepanjang pantai seperti terlihat pada peta skala besar yang diakui oleh

negara pantai yang bersangkutan. Sebagai pengertian umum, garis pangkal normal bisa di

samakan dengan garis air rendah di sepanjang pantai benua atau pulau. Seperti pada

gambar a.1 dibawah

7

Gambar C.1 garis rendah pada sebuah pulau

b. Garis Pangkal Lurus

Berkaitan dengan garis pangkal lurus, Pasal 7 UNCLOS menyatakan bahwa garis

pangkal lurus (untuk laut teriturial) bisa digunakan jika garis pantai benar-benar

menikung dan memotong kedalam atau bergerigi (deeply independented and cut into).

Atau jika terdapat pulau tepi (fringing island) di sepanjang pantaiyang tersebar tepat di

sepanjang pesisir pantai. Garis pangkal lurus adalah garis yang terdiri atas segmen-

segmen lurus mnenghubungkan titik-titik tertentu yang memenuhi syarat (TALOS,

2006).

Gambar C.2 Garis Pangkal Lurus

8

c. Garis Pangkal Kepulauan

Untuk sebuah Negara kepulauan seperti Indonesia, penerapan penerapan garis

pangkal normal secara murni sangat sulit dilakukan karena adanya ribuan pulau yang

tersebar di seluruh nusantara. Garis pangkal kepulauan adalah alternative garis pangkal

yang bisa dipakai sebagai gantinya, seperti yang terdapat pada gambar C.3.

Gambar C.3 Garis Pangkal Kepulauan Negara Indonesia

d. Garis pangkal untuk kasus mulut sungai

Jika di tepi sebuah pulau/daratan, terdapat sungai yang rnengalir ke lautan maka

mulut sungai tersebut dapat ditutup dengan langsung sebuah garis lurus yang merupakan

satu kesatuan sistem garis pangkal. Gris lurus ini harus dnentukan dengan

menghubungkan dua titik garis air rendah melintasi rnulut sungai seperti dinyatakan

dalam Pasal 9 UNCLOS, clan diilustrasxkan dalam Gambar C.4.

9

Gambar C.4 Garis Pangkal Penutup Sungai

e. Garis Pangkal Penutup Teluk

Pasal 10 UNCLOS menentukan pendefinisian garis penutup teluk. pasal ini mengatur

metode penentuan jenis teluk dan menegaskan hahwa teluk ini hurus ditutup dengan

garis pangkal lurus. Fuktor relevan yang mempengaruhi udalah bentuk teluk, luas teluk,

dun nilai sejarah teluk tersebut bagi negara pantai yang bersangkutan. Mengenai

bentuknya. Pasul 10 UNCLOS menyatakan bahwa teluk adalah bagian laut yang secara

jelas teramati menjorok ke dataran yang jarak masuknya dan lebar mulut teluknya

memenuhi perbandingan tertentu yang memuat wilayah perairan dan bukan sekedar

lekukan pantai. Luas teluk ini juga harus lebih besar dari luas setengah lingkaran yang

diametemya adalah garis penutup teluk. Sebagai tambahan, panjang garis pangkal lurus

yang menutup mulut teluk tidak boleh melebihi 24 mil laut, walaupun ketentuan ini tidak

berlaku pada teluk yang disebut teluk bersejarah (histori bays)

10

Gambar C.5 Garis Pangkal Penutup Teluk

f. Garis Pangkal Instalasi pelabuhan

Instalasi pelabuhan merupakan struktur/bangunan buatan manusia pemanen di

sepanjang pantai yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pelabuhan. Hal ini

meliputi pangkalan pelabuhan (jetties), tanggul-tanggul, dermaga (quays). atau fasllitas

pelabuhan lainnya, terminal pesisir, pemecah gelombang (break waters), dinding laut (sea

walls) dan lain-lain.

g. Garis Pangkal Indonesia

Negara kepulauan seperti Indonesia diijinkan menarik garis pangkal kepulauan

seperti yang tertuang dalam pasal 47 UNCLOS. Garis pangkal kepulauan

menghubungkan pulau-pulau terluar di Indonesia. Pada daerah yang tidak bisa ditarik

garis yang menghubungkan pulau terluar, garis pangkal yang digunakan adalah garis

pangkal biasa atau garis pangkal lurus (Pasal 5 UU No.6 tahun 1996). Dari

penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa garis pangkal yang digunakan

Indonesia adalah kombinasi dari garis pangkal kepulauan, garis pangkal normal, dan

garis pangkal lurus.

11

Gambar C.6 Garis Pangkal Indonesia

12

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tidak berlebihan jika kita menginginkan Indonesia sebagai kiblat dalam urusan

kelautan dan kemaritiman.. Batas maritim memang tidak sederhana tetapi manusia Indonesia

tidak bisa lepas hidupnya dari pembicaraan itu. Memiliki pemahaman dasar yang baik,

meskipun sederhana, sangat amat disarankan. Tidak untuk menjadi pakar, apalagi dadakan,

tetapi untuk bisa bereaksi dengan tepat dan tidak menjadi korban nasionalisme yang penuh

emosi. Mari kita bela kedaulatan dan hak berdaulat kita di laut dengan nasionalisme cerdas.

13

DAFTAR PUSTAKA

Arsana, I Made Andi.2007.Batas Maritim Antar Negara.Jogjakarta.Gajahmada university Press.

Buntoro,Kresno.2005.Permasalahan dalam Imlementasi Perikanan Garis Pangkal Kepulauan.Universitas Indonesia Esa Unggul. Lex Jurnalica /Vol.2 /No.3 /Agustus 2005

http://www.fst.undip.ac.id/artikel/memahami-pentingnya-batas-maritim/ . Diakses pada 15 Mei

2016.

https://www.selasar.com/politik/pentingnya-pemahaman-batas-maritim-sebagai-wujud-bela-

negara.Diakses pada 15 Mei 2016.

https://madeandi.com/2014/12/11/batas-maritim-untuk-orang-awam/. Diakses pada 15 Mei 2016.

14