Embed Size (px)
Citation preview
Makalah Wawancara
Diajukan untuk memenuhi tugas tutorial Social, Economic and Health Care
System
KELOMPOK 11
Dessy Angghita (SA10017)
Sahad M.S (SA10045)
Samuel Kristian (SA10046)
Tiyan Hidayat Putra (SA10049)
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN IMMANUEL
BANDUNG
2011
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana berkat Rahmat dan
Hidayah-Nya Makalah wawancara ntuk mendapatkan informasi mengenai
AsKesKin dan Desa Siaga dapat di selesaikan tepat pada waktunya.
Kami menyadari bahwa terselesaikannya tugas ini, tidak terlepas dari bantuan
berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak A. Ngadiran S.Kep.Ners.M.Kep. selaku Koordinator dan dosen
Social Political Economic and Health Care System yang selalu
memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan berlangsung.
2. Semua anggota kelompok 11 yang telah bekerjasama dalam mengerjakan
tugas makalah Social Political Economic and Health Care System.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua amal baik semua yang telah
membantu dalam proses penyusunan makalah ini, amin.
Dan kami menyadari akan berkembangnya ilmu pengetahuan yang tak pernah
berhenti, oleh karena itu kami menerima semua saran dan kritik guna untuk
memperbaiki di masa mendatang.
Bandung, 6 Mei 2011
Penyusun
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..............................................................................................i
DAFTAR ISI............................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................1
1.1 Latar Belakang..........................................................................................1
1.2 Tujuan Penulisan.......................................................................................2
1.2.1 Tujuan Umum....................................................................................2
1.2.2 Tujuan Khusus...................................................................................2
1.3 Metode Penulisan......................................................................................2
1.3.1 Wawancara.........................................................................................3
1.3.2 Studi Kepustakaan..............................................................................3
1.4 Sistematika Penulisan................................................................................3
BAB II TINJAUAN TEORITIS..............................................................................5
2.1 PT Askes (Persero)....................................................................................5
2.1.1 Sejarah Singkat PT ASKES (Persero)...............................................5
2.1.2 Pengertian ASKES.............................................................................7
2.2 AsKesKin atau JamKesMas....................................................................11
2.3 Desa Siaga...............................................................................................13
BAB III WAWANCARA DAN SIMPULAN WAWANCARA...........................19
3.1 Wawancara dengan PT Askes (Persero).................................................19
3.1.1 Berikut wawancara dengan salah satu staf pegawai PT Askes
(Persero).........................................................................................................20
3.1.2 Simpulan..........................................................................................40
3.2 Wawancara dengan Ketua RT 15 Desa Sayati........................................42
3.2.1 Berikut wawancara dengan ketua RT 15 Desa Sayati.....................42
ii
3.2.2 Simpulan..........................................................................................45
BAB IV PENUTUP...............................................................................................47
4.1 Simpulan..................................................................................................47
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................iii
LAMPIRAN-LAMPIRAN
iii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Peran serta masyarakat adalah syarat mutlak bagi keberhasilan ,kelangsungan dan
kemandirian pembangunan , termasuk pembangunan di bidang kesehatan. Peran
serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan diwujudkan antara lain dengan
menjalankancara “hidup sehat” penyelenggara berbagai upaya/pelayanan
kesehatan dan dalam membiayai pemeliharaan kesehatan. Peran serta masyarakat
(termasuk swasta) dalam pembiayaan pemeliharaan kesehatan terlaksana antara
lain dengan bentuk (1) Pengeluaran biaya langsung untuk kesehatan ,(2) Dana
sehat yakni pengumpulan dana masyarakat untuk kesehatan berlandaskan
semangat gotong royong berazaskan usaha bersama dan kekeluargaan yang telah
dikenal sejak tahun 1970-an di banyak desa,(3) Asuransi sosial di bidang
kesehatan antara lain program PT.Askes dan program JPK Jamsostek serta PT.
Jasa Raharja yang pendanaannya berasal dari iuran wajib para peserta berdasarkan
Undang-undang, dan (4)berbagai bentuk pembiayan ksehatan pra -upaya swasta,
yang sedang berkembang di Indonesia.
Sistem pembiayaan kesehatan untuk pelayanan kesehatan memiliki dampak
terhadap seberapa adilkah beban pembayaran didistribusikan diantara masyarakat.
Dapatkah kaum kaya dan mereka yang sehat mensubsidi mereka yang miskin dan
sakit?. Dalam rangka menjamin keadilan dan perlindungan terhadap resiko
finansial harus terdapat sistem pembayaran praupaya (Prepayment) yang cukup
kuat. Si miskin harus disubsidi melalui subsidi silang dari kelompok resiko rendah
kepada kelompok resiko tinggi, fragmentasi pengelolaan dana harus di hindari dan
harus terdapat sistem alokasi atau pembayaran yang strategis. Asuransi kesehatan
sosial adalah suatu sistem manajemen resiko sosial seperti risiko kehilangan
pendapatan atau biaya kebutuhan medis karena sakit yang risiko tersebut
dipadukan (pooled) atau dipindahkan dari individu ke kelompok dengan
kepesertaannya yang bersifat wajib.
1
Peran masyarakat yang cukup besar dalam pembiayaan kesehatan ini masih perlu
di dorong agar dikelola dengan lebih efektif dan efisien, karena ¾ nya masih
berupa pengeluaran biaya langsung yang tidak terencana dan masih merupakan
beban perorangan yang belum diringankan dengan usaha bersama dan
kekeluargaan.
Pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bentuk telah menjadi paradigma baru
dalam pembangunan masyarakat. Tentu saja pemberdayaan ini secara langsung
melibatkan partisipasi masyarakat. Program dan konsep-konsep digulirkan oleh
pemerintah, terutama pemerintah pusat untuk mengajak segenap masyarakat
membangun wilayahnya masing-masing. Di bidang kesehatan, salah satu
bentuknya yaitu dengan desa siaga.
1.2 Tujuan Penulisan
1.2.1 Tujuan Umum
Memacu para mahasiswa berpikir secara kritis. Serta untuk menambah
pengetahuan dan wawasan para mahasiswa.
1.2.2 Tujuan Khusus
Setiap mahasiswa mampu memahami materi tentang Asuransi, AsKesKin, Desa
Siaga dan materi mengenai nilai-nilai sosial serta struktur sosial yang berada di
masyarakat.
1.3 Metode Penulisan
Metode penulisan makalah ini adalah deskriftif dalam bentuk studi kasus, teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah:
2
1.3.1 Wawancara
Yaitu mengumpulkan data melalui tanya jawab langsung dengan pengurus daerah
dan dengan staf pegawai PT Askes (Persero) untuk mendapatkan data mengenai
desa siaga dan AsKesKin.
1.3.2 Studi Kepustakaan
Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literature yang diperoleh melalui
referensi-referensi.
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Penulisan
1.2.1 Tujuan Umum
1.2.2 Tujuan Khusus
1.3 Metode Penulisan
1.3.1 Wawancara
1.3.2 Studi Kepustakaan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II TINJAUAN TEORITIS
2.1 PT Askes (Persero)
2.1.1 Sejarah Singkat PT ASKES (Persero)
2.1.2 Pengertian ASKES
2.2 AsKesKin atau JamKesMas
3
2.3 Desa Siaga
BAB III WAWANCARA DAN SIMPULAN WAWANCARA
3.1 Wawancara dengan PT Askes (Persero)
3.1.1 Berikut wawancara dengan salah satu staf pegawai PT Askes (Persero).
3.1.2 Simpulan
3.2 Wawancara dengan Ketua RT 15 Desa Sayati
3.2.1 Berikut wawancara dengan ketua RT 15 Desa Sayati
3.2.2 Simpulan
BAB IV PENUTUP
4.1 Simpulan
4
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
2.1 PT Askes (Persero)
2.1.1 Sejarah Singkat PT ASKES (Persero)
Status : Perusahaan Persero
Bisnis / Industri : Jasa Asuransi
PT Askes (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan
khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan
kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI,
Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya.
Sejarah singkat penyelenggaraan program Asuransi Kesehatan sebagai berikut :
1968
Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur
pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan
ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230
Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di lingkungan
Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan
Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr.
G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai embrio Asuransi Kesehatan Nasional.
1984
Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta
dan agar dapat dikelola secara profesional, Pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai
Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota
keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan
penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti.
5
1991
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, kepesertaan program
jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti ditambah
dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya.
Disamping itu, perusahaan diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke
badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela.
1992
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah
menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas
pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk
kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri.
2005
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1241/Menkes/XI/2004 PT
Askes (Persero) ditunjuk sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan
Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). PT Askes (Persero) mendapat penugasan
untuk mengelola kepesertaan serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
2008
Pemerintah mengubah nama Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat
Miskin (PJKMM) menjadi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
PT Askes (Persero) berdasarkan Surat Menteri Kesehatan RI Nomor
112/Menkes/II/2008 mendapat penugasan untuk melaksanakan Manajemen
Kepesertaan Program Jamkesmas yang meliputi tatalaksana kepesertaan,
tatalakasana pelayanan dan tatalaksana organisasi dan manajemen.
Sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya Undang-undang Nomor 40/2004
tentang SJSN PT Askes (Persero) pada 6 Oktober 2008 PT Askes (Persero)
mendirikan anak perusahan yang akan mengelola Kepesertaan Askes Komersial.
Berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2008 berdiri anak perusahaan PT
6
Askes (Persero) dengan nama PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia yang dikenal
juga dengan sebutan PT AJII
2009
Pada tanggal 20 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan
Nomor Kep-38/KM.10/2009 PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia selaku anak
perusahaan dari PT Askes (Persero) telah memperoleh ijin operasionalnya.
Dengan dikeluarkannya ijin operasional ini maka PT Asuransi Jiwa Inhealth
Indonesia dapat mulai menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi masyarakat.
2.1.2 Pengertian ASKES
Asuransi kesehatan merupakan cara mengatasi risiko dan ketidakpastian peristiwa
sakit serta implikasi biaya-biaya yang diakibatkannya. Asuransi kesehatan
mengubah peristiwa tak pasti dan sulit diramalkan menjadi peristiwa yang pasti
dan terencana. Dasar hukum ASKES Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1991
Asuransi membantu mengurangi risiko perorangan ke risiko sekelompok orang
dengan cara perangkuman risiko (risk poling). Untuk mengubah peristiwa yang
tidak dapat diprediksi, anggota membayar sejumlah uang yang relative kecil
namun teratur (disebut premi) kepada lembaga asuransi. Program asuransi
kesehatan social bagi pegawai negeri sipil (PNS) merupakan usaha penugasan
pemerintah kepada PT. Askes (Persero) dan dalam usaha perasuransiaan dikenal
sebagai Government Captive Health Insurance, bukan merupakan bentuk
monopoli. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan, PT. Askes juga akan
menaikkan kelas perawatan bagi peserta untuk PNS.
Peserta Askes untuk PNS adalah :
1. PNS golongan I, II, III, Penerima pensiunan, Veteran dan Perintis
Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan
kesehatan (PP No. 69 tahun 1991).
2. Dokter pegawai tidak tetap (Kepres No. 37 thn 91).
7
3. Bidan Pegawai tidak tetap (Kepres No. 23 thn 94)
PNS Golongan I, II, III akan mendapat perawatan di kelas II, sedangkan
Golongan IV di kelas I di rumah sakit.
Adapun anggota keluarga dari peserta askes sendiri adalah :
1. Isteri atau suami dari peserta askes dan anak yang sah atau anak angkat
dari peserta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang mendapat tunjangan
keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku dengan ketentuan belum mencapai usia 21 tahun, belum menikah,
belum berpenghasilan dan masih tanggungan peserta atau sampai usia 25
tahun yang masih mengikuti pendidikan formal.
Hak peserta Askes dan anggota keluarga :
1. Memperoleh kartu askes.
2. Memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas yang ditunjuk sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memperoleh penjelasan / informasi tentang hak dan kewajiban serta tata
cara pelayanan kesehatan.
4. Menyampaikan keluhan baik secara lisan / (telepon/dating langsung) atau
tertulis/surat, kantor PT. Askes.
Kewajiban peserta askes :
1. Membayar premi.
2. Memberikan data identitas diri untuk penerbitan kartu askes.
8
3. Berperan aktif mengetahui dan menaati semua ketentuan dan prosedur
pelayanan kesehatan yang berlaku.
4. Menjaga kartu askes agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatakan oleh yang
tidak berhak.
Persyaratan
Persyaratan untuk memperoleh kartu Askes bagi pegawai negeri sipil dan
Isteri/Suami/Anak adalah mengisi Daftar Isian Peserta (tersedia di PT. Askes
Cabang Kabupaten Sleman) yang ditandatangani Kepala Instansi dan dibubuhi
stempel dengan melampirkan:
a. fotokopi sah surat keputusan pangkat terakhir atau surat keputusan pensiun;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c. fotokopi daftar gaji;
d. fotokopi sah surat/akte nikah;
e. fotokopi sah akte kelahiran anak/keterangan lahir;
f. pasfoto 2 (dua) lembar ukuran 2 x 3 cm, kecuali bagi anak usia balita;
g. fotokopi sah kartu mahasiswa/surat keterangan sekolah (bagi anak yang berusia
lebih 21 tahun dan dibawah 25 tahun).
Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan meliputi:
1) Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)
(a) dilakukan di poliklinik spesialis rumah sakit;
(b) menunjukkan kartu Askes serta menyerahkan surat rujukan dari
puskesmas/dokter keluarga;
(c) ruang lingkup pelayanan:
(1) konsultasi medis, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter
spesialis dan atau dokter sub spesialis;
(2) pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana sampai yang
khusus;
(3) tindakan medis poliklinik dan rehabilitasi medis;
(4) pemberian resep obat;
9
(5) pemberian surat rujukan.
2) pelayanan gawat darurat (emergency), dilakukan di unit gawat darurat rumah
sakit
(a) menunjukkan kartu Askes dan tidak perlu surat rujukan dari
puskesmas/dokter keluarga;
(b) bila dilakukan di rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan PT
Askes, peserta membayar terlebih dahulu kemudian mengajukan
penggantian biaya ke PT Askes, dengan besaran penggantian yang
ditetapkan oleh PT Askes.
a. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)
1) dilakukan di Rumah Sakit;
2) menunjukkan kartu Askes dan menyerahkan surat rujukan dari
RITP atau surat perintah rawat inap dari poliklinik spesialis/sub
spesialis ataupun dari Unit Gawat Darurat rumah sakit.
3) ruang lingkup pelayanan:
(a) perawatan dan akomodasi di ruang perawatan;
(b) pemeriksaan, pengobatan dan perawatan oleh dokter spesialis
atau dokter sub spesialis;
(c) pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana sampai yang
khusus;
(d) tindakan medis operatif dan tindakan medis non operatif;
(e) perawatan intensif (ICU/ICCU);
(f) pelayanan rehabilitasi medis;
(g) pemberian obat-obatan.
Hak perawatan peserta (beserta anggota keluarganya) yakni :
(a) di Rumah Sakit Pemerintah/TNI/POLRI :
(1) pegawai negeri sipil golongan I dan II, berhak dirawat di ruang
kelas III
(2) pegawai negeri sipil golongan III berhak dirawat di ruang kelas
II;
10
(3) pegawai negeri sipil golongan IV berhak dirawat di ruang kelas
I;
(4) pensiunan pegawai negeri sipil di ruang kelas sesuai dengan
golongan/kepangkatan pegawai terakhir pada saat pensiun.
(b) di Rumah Sakit Swasta yang bekerjasama dengan PT. Askes, sesuai
dengan yang
tercantum didalam perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit tersebut.
(1) dalam waktu 3 X 24 jam hari kerja, mengurus surat jaminan
perawatan di loket PT. Askes di Rumah Sakit;
(2) bila dirawat di kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya,
selisih biaya pelayanan yang timbul menjadi beban peserta;
(3) bila memerlukan perawatan diluar wilayah propinsi, diperlukan
surat rujukan dari rumah sakit yang merawat dan dilegalisasi
oleh PT. Askes serta dilengkapi surat pengantar dari Kantor
PT. Askes setempat.
(c). Persalinan
1) sesuai dengan prosedur pelayanan rawat inap;
2) dilakukan di Puskesmas dengan tempat tidur, rumah sakit,
rumah bersalin, Bidan;
3) ruang lingkup pelayanan:
(a) pertolongan persalinan normal maupun dengan penyulit;
(b) perawatan dan akomodasi di ruang perawatan;
(c) pemeriksaan penunjang diagnostik;
(d) pelayanan darah, obat dan lain-lain.
4) bila dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak
bekerjasama dengan PT. ASKES
11
2.2 AsKesKin atau JamKesMas
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23/ 1992
tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan
pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak
memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab
mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi
masyarakat miskin dan tidak mampu. Derajat kesehatan masyarakat miskin
berdasarkan indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu
(AKI) di Indonesia, masih cukup tinggi, yaitu AKB sebesar 26,9 per 1000
kelahiran hidup dan AKI sebesar 248 per 100.000 kelahiran hidup serta Umur
Harapan Hidup 70,5 Tahun (BPS 2007). Derajat kesehatan masyarakat miskin
yang masih rendah tersebut diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan
kesehatan. Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti
tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan memang
mahal. Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sejak tahun 2005
telah diupayakan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut melalui
pelaksanaan kebijakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Miskin. Program ini diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan melalui
penugasan kepada PT Askes (Persero) berdasarkan SK Nomor 1241/Menkes
/SK/XI/2004, tentang penugasan PT Askes (Persero) dalam pengelolaan program
pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini dalam
perjalanannya terus diupayakan untuk ditingkatkan melalui perubahan-perubahan
sampai dengan penyelenggaraan program tahun 2008.. Perubahan mekanisme
yang mendasar adalah adanya pemisahan peran pembayar dengan verifikator
melalui penyaluran dana langsung ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dari
Kas Negara, penggunaan tarif paket Jaminan Kesehatan Masyarakat di RS,
penempatan pelaksana verifikasi di setiap Rumah Sakit, pembentukan Tim
Pengelola dan Tim Koordinasi di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota
serta penugasan PT Askes (Persero) dalam manajemen kepesertaan. Untuk
12
menghindari kesalahpahaman dalam penjaminan terhadap masyarakat miskin
yang meliputi sangat miskin, miskin dan mendekati miskin, program ini berganti
nama menjadi JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT yang selanjutnya
disebut JAMKESMAS dengan tidak ada perubahan jumlah sasaran.
Tujuan Penyelenggaraan JAMKESMAS
Tujuan Umum :
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat
miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal
secara efektif dan efisien.
Tujuan Khusus:
a. Meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapat
pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di Rumah Sakit
b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Sasaran
Sasaran program adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia
sejumlah 76,4 juta jiwa, tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan
kesehatan lainnya.
2.3 Desa Siaga
Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan
kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah
kesehatan secara mandiri dalam rangka mewujudkan desa sehat.
Desa Siaga dapat dikatakan merekonstruksi atau membangun kembali berbagai
upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM). Pengembangan Desa
Siaga juga merupakan revitalisasi Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa
(PKMD) sebagai pendekatan edukatif yang perlu dihidupkan kembali,
dipertahankan, dan ditingkatkan.
13
Desa Siaga juga dapat merupakan pengembangan dari konsep Siap-Antar-Jaga,
sehingga diharapkan pada gilirannya akan menjadi Desa Siaga dan selanjutnya
Desa Sehat yang dilengkapi komponen-komponen yaitu dikembangkannya
pelayanan kesehatan dasar dan UKBM, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
di kalangan masyarakat, diciptakannya kesiapsiagaan masyarakat dalam
menghadapi kegawatdaruratan dan bencana, serta sistem pembiayaan kesehatan
yang berbasis masyarakat.
Kerangka pikir pertama adalah bahwa Desa Siaga akan dapat terwujud apabila
manajemen dalam pelaksanaan pengembangannya diselenggarakan secara
paripurna oleh berbagai pihak (unit-unit kesehatan dan pemangku kepentingan
lain yang terkait).
Sebagaimana diketahui, secara elementer komponen dari manajemen adalah 3 P,
yaitu P1 - Perencanaan (terdiri atas Persiapan, Pembentukan Tim, Penyusunan
Pedoman, Penerbitan Peraturan Perundang-undangan, Penganggaran. dan Iain-
Iain). P2 - Penggerakan Pelaksanaan (terdiri atas Pemilihan Desa, Pengadaan
SDM, Pengadaan Sarana, Pelaksanaan Kegiatan). dan P3 - Pemantauan,
Pengawasan dan Penilaian. Kesemuanya itu harus tertampung sebagai tugas/peran
dari jajaran kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait (sesuai
dengan kewenangan menurut Otonomi Daerah). Dengan demikian, maka
pelaksanaan konsep dan kebijakan Desa Siaga akan berjalan dengan sukses.
Kerangka pikir kedua merupakan lanjutan dari kerangka pikir pertama. yaitu
bagaimana cara membagi tugas/peran di antara jajaran kesehatan dan pemangku
kepentingan lain yang terkait.
Kerangka pikir ini berawal dari pertanyaan: Apa yang semestinya ada dan terjadi
di desa? Bila hal ini sudah dapat dirumuskan, maka yang perlu diuraikan dulu
tugas/perannya adalah mereka yang ada di garis depan, yaitu Puskesmas, Rumah
Sakit, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
14
Jika garda depan ini sudah dapat diuraikan tugas/perannya, kemudian diuraikan
tugas/peran Dinas Kesehatan Propinsi Departemen Kesehatan (Pusat), dan
Pemangku Kepentingan Lain.
1. Tujuan Desa Siaga
Pengembangan Desa Siaga bertujuan
a. Tujuan Umum
Terwujudnya masyarakat desa yang sehat serta peduli dan tanggap
terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya.
b. Tujuan Khusus
(1) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa
tentang pentingnya kesehatan.
(2) Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa
terhadap risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan
kesehatan seperti bencana, wabah, kegawatdaruratan, dan
sebagainya.
(3) Meningkatnya keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan
perilaku hidup bersih dan sehat.
(4) Meningkatnya kemandirian masyarakat desa dalam pembiayaan
kesehatan.
(5) Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk
menolong diri sendiri di bidang kesehatan.
(6) Meningkatnya dukungan dan peran aktif para pemangku
kepentingan dalam mewujudkan kesehatan masyarakat desa.
2. Sasaran Pengembangan Desa Siaga
Untuk mempermudah strategi intervensi, sasaran pengembangan Desa
Siaga dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu
(1) Semua individu dan keluarga di desa, yang diharapkan mampu
melaksanakan hidup sehat, serta peduli dan tanggap terhadap
permasalahan kesehatan di wilayah desanya.
15
(2) Pihak-pihak yang mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku
individu dan keluarga atau dapat menciptakan iklim yang kondusif
bagi perubahan perilaku tersebut, seperti tokoh masyarakat, termasuk
tokoh agama; tokoh perempuan dan pemuda; kader desa; serta petugas
kesehatan.
(3) Pihak-pihak yang diharapkan memberikan dukungan kebijakan,
peraturan perundang-undangan, dana, tenaga, sarana, dan Iain-Iain,
seperti Kepala Desa, Camat, para pejabat terkait, swasta, para donatur,
dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Kriteria Desa Siaga
Sesuai dengan pengertian Desa Siaga, maka Kriteria dari Desa Siaga
adalah :
a. Memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar (bagi yang tidak memiliki
akses ke Puskesmas/Pustu, dikembangkan Pos Kesehatan Desa).
b. Memiliki berbagai UKBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat
setempat (Posyandu, Pos/Warung Obat Desa. dan Iain-Iain).
c. Memiliki sistem pengamatan (surveilans) penyakit dan faktor-faktor
risiko yang berbasis masyarakat.
d. Memiliki sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawatdaruratan
dan bencana berbasis masyarakat.
e. Memiliki sistem pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat.
f. Memiliki lingkungan yang sehat.
g. Masyarakatnya sadar gizi serta berperilaku hidup bersih dan sehat.
Adapun penjelasan singkat untuk masing-masing kriteria tersebut
di atas adalah sebagai berikut :
a. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)
Poskesdes adalah sarana kesehatan yang dibentuk di desa yang tidak
memiliki akses terhadap Puskesmas/Pustu dalam rangka
menyediakan/mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi
masyarakat desa.
16
Pelayanannya meliputi upaya-upaya promotif, preventif, dan kuratif
yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (bidan, perawat, tenaga gizi
dan sanitarian) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya.
Sasarannya adalah Ibu, bayi, anak balita, wanita usia subur, usila, dan
masyarakat lainnya.
b. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
UKBM merupakan wahana pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk
atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan
bersama masyarakat, dengan bimbingan petugas Puskesmas. lintas
sektor dan lembaga terkait lainnya. UKBM dapat berupa antara lain :
1) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang dikelola dan
diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat guna
memberikan kemudahan kepada masyarakat, utamanya dalam
memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk menunjang
percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka
Kematian Bayi (AKB).
2) Posyandu Usila
Posyandu Usila merupakan wahana pelayanan bagi kaum usia
lanjut (usila), yang dilakukan dari, oleh dan untuk kaum usila.
Titik berat pelayanannya pada upaya promotif dan preventif, tanpa
mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.
3) Pondok Bersalin Desa (Polindes)
Polindes adalah salah satu UKBM yang dibentuk dalam upaya
mendekatkan dan memudahkan masyarakat untuk memperoleh
pelayanan profesional Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta
Keluarga Berencana (KB), yang dikelola oleh Bidan Di Desa
(BDD) dan pamong desa.
17
4) Pos Obat Desa (POD) atau Warung Obat Desa (WOD)
POD atau WOD adalah wahana edukasi dalam rangka alih
pengetahuan dan keterampilan tentang obat dan pengobatan
sederhana dari petugas kepada kader dan dari kader kepada
masyarakat, guna memberikan kemudahan dalam memperoleh
obat yang bermutu dan terjangkau.
Sasarannya adalah: kelompok masyarakat yang masih rendah
keterjangkauannya dalam hal obat dan pengobatan.
5) Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK)
Pos UKK adalah wadah dari serangkaian upaya pemeliharaan
kesehatan pekerja. diselenggarakan oleh masyarakat pekerja yang
memiliki jenis kegiatan usaha yang sama dalam meningkatkan
produktivitas kerja.
6) Saka Bhakti Husada (SBH)
SBH adalah wadah pengembangan minat, pengetahuan dan
keterampilan di bidang kesehatan bagi generasi muda, khususnya
anggota Gerakan Pramuka, untuk mernbaktikan dirinya kepada
masyarakat di lingkungan sekitar.
7) Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)
Poskestren merupakan wahana dalam mendekatkan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat pondok pesantren dengan prinsip
dari, oleh, dan untuk warga pondok pesantren, yang
mengutamakan pelayanan promotif dan preventif tanpa
mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif.
18
BAB III
WAWANCARA DAN SIMPULAN WAWANCARA
3.1 Wawancara dengan PT Askes (Persero)
Asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus
menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika
mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Secara garis besar ada dua jenis
perawatan yang ditawarkan perusahaan-perusahaan asuransi, yaitu rawat inap (in-
patient treatment) dan rawat jalan (out-patient treatment).
Asuransi adalah sebuah sistem untuk merendahkan kehilangan finansial dengan
menyalurkan risiko kehilangan dari seseorang atau badan ke lainnya
Badan yang menyalurkan risiko disebut “tertanggung”, dan badan yang menerima
resiko disebut “penanggung”. Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan:
ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang
dilindungi.
Biaya yang dibayar oleh “tetanggung” kepada “penanggung” untuk risiko yang
ditanggung disebut “premi”. Ini biasanya ditentukan oleh “penanggung” untuk
dana yang bisa diklaim di masa depan, biaya administratif, dan keuntungan.
Asuransi dalam Undang-Undang No.2 Th 1992 tentang usaha perasuransian
adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung
mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk
memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga
yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang
tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal
atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan
PT. Asuransi Kesehatan Indonesia atau juga dikenal dengan nama PT. Askes
Indonesia (Persero) adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang
ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan
pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan
19
TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan
Usaha lainnya.
3.1.1 Berikut wawancara dengan salah satu staf pegawai PT Askes
(Persero).
1. Apa yang dimaksud dengan peserta dan anggota keluarga menurut
PT.Askes sebagai penerima Askes?
Peserta adalah:
- Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan calon PNS (tidak termasuk
PNS/CPNS di lingkungan Dephan/TNI/POLRI), pejabat
Negara, Penerima Pensiun (Pensiun PNS, pension PNS
dlingkungan Dephan/TNI/POLRI, pensiunan TNI/POLRI,
pensiunan Pejabat Negara), Veteran dan perintis
Kemerdekaan beserta anggota keluarga yang ditanggung.
- Pegawai Tidak Tetap (Dokter/ Dokter Gigi/ Bidan) tidak
beserta anggota keluarga.
- Pegawai dan penerima Pensiun PT. Kereta Api (Persero)
beserta anggota keluarganya.
Anggota Keluarga adalah:
- Isteri/suami yang sah dari peserta yang mendapat tunjangan
isteri/suami (Daftar isteri/suami yang sah yang tercantum
dalam daftar gaji/ slip gaji, dan termasuk dalam daftar
penerima pension/ carik Dapem)
- Anak (anak kandung/ anak tiri/ anak angkat) yang sah dari
peserta yang mendapat tunjangan anak, yang tercantum
dalam daftar agji/slip gaji, termasuk dalam daftar penerima
pension/ carik Dapem, belum berumur 21 tahun atau telah
berumur 21 tahun sampai 25 tahun bagi anak yang masih
melanjutkan pendidikan formal, dan tidak atau belum
pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri serta
masih menjadi tanggungan peserta.
20
- Jumlah anak yang ditanggung maksimal 2 (dua) anak sesuai
dengan urutan tanggal lahir, termasuk didalamnya anak
angkat maksimal satu orang.
2. Apa saja hak peserta Askes?
Memperoleh kartu peserta.
Memperoleh penjelasan/informasi tentang hak, kewajiban serta tata
cara pelayanan kesehatan.
Mendapatkan pelayanan kesehatan difasilitas kesehatan yang
bekerjasama dengan PT Askes (Persero), sesuai dengan hak dan
ketentuan yang berlaku.
Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan
atau tertulis ke kantor PT Askes (Persero).
3. Apa saja kewajiban peserta Askes?
Mengurus kartu peserta dan melaporkan data peserta.
Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan
oleh orang yan tidak berhak.
Melaporkan dan mengembalikan kartu peserta yang meninggal
dunia ke Kantor PT Askes (Persero).
Mengetahui dan mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan
kesehatan.
Membayar iuran sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku.
4. Apa sebenarnya kartu peserta askes itu?
Sebagai identitas peserta
Sebagai prasayarat untuk memperoleh pelayanan kesehatan
difasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan PT Askes (Persero).
Setiap peserta memiliki 1 (satu) kartu peserta dengan nomor yang
unik dan tetap.
Berlaku secara nasional.
Kartu peserta berlaku selama peserta masih mempunyai hak.
5. Bagaimana cara memperoleh kartu Askes?
21
Kartu peserta dapat diperoleh di Kantor Cabang PT Askes (Persero),
kantor PT Askes (Persero) Kbupaten/kota, Mobile Customer Service
dengan mingisi daftar isian registrasi peserta dan menunjukkan
persyaratan:
Asli/ fotocopy surat keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil/
Pensiunan/ Petikan Gelar Kehormatan Veteran/ Perintis
Kemrdekaan/ Pegawai Tidak Tetap.
Fotocopy Daftar Gaji terakhir yang dilegalisir bagi PNS dan Surat
Tanda Bukti Penerima Pensiun (STBPP) bagi penerima pension.
Fotocopy surat nikah, akte kelahiran anak/ keterangan Lahir, surat
keputusan pengadilan negeri untuk anak angkat.
Surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagia anak berusia
lebih dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun)
Asli/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Suratt pernyataan/ keterangan melaksanakan tugas perorangan
(SPMT) bagi pegawai tidak tetap (PTT)
Melampirkan pasfoto terbaru masing-masing 1 (satu) lembar
ukuran 3x4 cm, kecuali bagi anak usia balita.
6. Apabila kartu peserta Askes hilang/rusak, bagaimana cara memperoleh
penggantian kartu tersebut?
Cara Penggantian Kartu Akses hilang.
- Menyerahkan surat pernyataan hilang dari yang
bersangkutan bermaterai cukup.
- Menunjukkan KTP dan asli/fotocopy Surat Keputusan
sebagai Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan/Petikan Gelar
Kehormatan Veteran/Perintis Kemerdekaan/Pegawai Tidak
Tetap.
Cara penggantian Kartu Akses Rusak.
- Menyerahkan kartu peserta Akses yang rusak.
- Menunjukkan KTP dan asli/fotocopy Surat Keputusan
sebagai Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan/Petikan Gelar
22
Kehormatan Veteran/Perintis Kemerdekaan/Pegawai Tidak
Tetap.
7. Bagaimana cara merubah data peserta Askes apabila peserta tersebut
pindah daerah?
Perubahan data peserta dapat dilakukan dengan menghubungi Kantor
Cabang PT Askes (Persero)/Kantor PT Askes (Persero) Kabupaten/Kota,
mobile customer service dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Pindah Puskesmas/Dokter keluarga:
Mengisi daftar isian perubahan data peserta.
Menunjukkan kartu peserta yang asli.
b. Pindah Domisili/Tempat kerja.
Fotocopy KTP (pindah dolmisili).
Fotocopy SK penempatan (pindah tempat kerja).
c. Perubahan golongan kepangkatan atau perubahan status dari
pegawai aktif menjadi penerima pension. Mengisi daftar isisan
perubahan data peserta (ditandatangani oleh atasan langsung
apabila masih aktif), dengan menunjukkan persyaratan :
Perubahan golongan kepangkatan:
- Fotocopy surat keputusan perubahan golongan
kepangkatan.
- Fotocopy daftar gaji.
Perubahan status dari pegawai aktif menjadi penerima pension.
- Fotocopy surat keputusan pension.
d. Perubahan Susunan Keluarga
Mengisi Data Induk Daftar isian pesertadengan menunjukkan
persyaratan.
Kelahiran anak:
- Fotocopy akte kelahiran anak/surat keterangan kelahiran.
- Melampirkan fotocopy daftar gaji yang dilegalisir.
Pernikahan
- Fotocopy surat nikah.
23
- Melampirkan 1 (satu)blembar pasfoto terbaru ukuran 3x4
cm bagi suami/isteri.
- Melampirkan fotocopy daftar gaji yang dilegalisir.
Pergantian anak
- Jumalah anak yang dijamin PT Askes (Persero) 2 (dua)
orang, sesuai dengan urutan tanggal lahir, yang mendapat
tunjangan anak.
Apabila terdapat pengurangan jumlah anak karena sudah
dewasa/menikah/telah mempunyai penghasilan sendiri/meninggal dunia,
dapat digantikan anak yang lain sesuai urutan kelahiran dengan
persyaratan :
a. Fotocopy akte kelahiran anak/surat keterangan kelahiran anak yang
menggantikan.
b. Kartu akses anak yang akan digantikan.
c. Melampirkan 1 (satu) lembar pasfoto terbaru ukuran 3x4 cm bagi
anak yang menggantikan.
d. Melampirkan fotocopy daftra gaji yang dilegalisir.
8. Fasilitas apa saja yang bekerjasama dengan PT Askes?
Jaringan pelayanan kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
bekerjasama dengan PT Askes (Persero) yang terdiri dari:
a. Pemberi pelayanan kesehatan dasar, yaitu:
Puskesmas.
Dokter keluarga/Dokter gigi keluarga.
Poliklinik milik institusi.
Klinik 24 jam.
b. Pemberi pelayanan kesehatan lanjutan, yaitu:
Rumah sakit umum pemerintah.
RS Khusus Pemerintah (Jantunng, Paru, ORthopedi, Jiwa,
Kusta, Mata, Infeksi, Kanker dll).
Ruamh sakit TNI/Polri.
24
Rumah sakit swasta.
Unit pelayanan transfusi darah (UPTD)/PMI.
Apotek/instalasi Farmasi RS.
Optikal.
Balai Pengobatan Khusus (Paru, Mata, Indera dll).
Laboratorium Kesehatan.
Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama
dengan PT Askes (Persero)
9. Pelayanan kesehatan apa saja yang dijamin oleh askes?
a. Pelayanan Kesehatan dasar:
Konsultasi, penyuluhan, pemeriksaan medis dan pengobatan.
Pemeriksaan dan pengobatan gigi.
Tindakan medis kecil/sederhana.
Pemeriksaan penunjang diagnosnik sederhana.
Pengobatan efek samping kontrasepsi.
Pemberian obat pelayanan dasar dan bahan kesehatan habis
pakai.
Pemeriksaan kehamilan dan persalinan sampai anak kedua
hidup.
Pelayanan imunisasi dasar.
Pelayanan rawat inap di puskesmas. Perawatan/Puskesmas
dengan tempat tidur.
b. Pelayanan kesehatan Lanjutan:
Rawat jalan
- Konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter
spesialis.
- Pemeriksaan penunjang diagnosnik: Laboratorium,
Rontgen/Radiodiagnostik, elektromedik, dan pemeriksaan
alat kesehatan canggih sesuai ketentuan PT Askes
(Persero).
- Tindakan medis poliklinik dan rehabilitasi medis.
25
- Pelayanan obat seuai Daftar dan Plafon Harga Obat
(DPHO) dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh PT Askes
(Persero).
Rawat Inap
- Rawat inap diruang perawatan sesuai hak peserta.
- Pemeriksaan, pengobatan oleh dokter spesialis.
- Pemeriksaan penunjang diagnostic: Laboratorium,
Rontgen/Radiodiagnostik, Elektromedik dan pemeriksaan
alat kesehatan canggih sesuai ketentuan PT Askes
(Persero).
- Tindakan medis operatif.
- Perawatan intensif (ICU,ICCU,HCU,NICU,PICU).
- Pelayanan kesehatan rehabilitasi medis.
- Pelayanan obat sesuai Daftar dan Plafon Harga Obat
(DPHO) dan ketentuan lain yang ditapkan oleh PT Askes
(Pesero).
c. Pemeriksaan kehamilan, gangguan kehamilan dan persalinan
sampai anak kedua hidup.
d. Pelayanan transfusi darah dan cuci darah.
e. Cangkok (Transpalasi) organ.
f. Pelayanan canggih sesuai ketentuan PT Askes (Persero).
g. Alat kesehatan diberikan untuk peserta dengan ketentuan sebagai
berikut:
Kacamata (1 kali/2 tahun)
Gigi tiruan (1 kali/2 tahun)
Alat bantu dengar (1 kali/ 2 tahun)
Kaki/ tangan tiruan.
Implant (alat kesehatan yang ditanam dalam tubuh), antara
lain:
- IOL (Lensa ditanam dalam mata)
- Pen dan screw (alat penyambung tulang).
26
- Mesh (alat yang dipasang setelah operasi hernia)
10. Bagaimana tata cara pelayanan askes?
i. Pealayanan kesehatan dasar:
a.Peserta berobat di Puskesmas/Dokter keluarga tempat
peserta terdaftar menunjukkan Kartu Peserta.
b. Pelayanan rawat inap dapat dilakukan di Puskesmas
Perawatan/Puskesmas dengan tempat tidur berdasarkan
indikasi medis.
ii. Pelayanan kesehatan lanjutan
A. Rumah sakit
Peserta dating ke Askes Center di Rumah Sakit
dengan menunjukkan kartu peserta dan
menyerahkan surat rujukan/surat control yang
berlaku.
Peserta menerima Surat Jaminan Pelayanan (SJIP)
untuk mendapatkan pelayanan lanjutan.
B. Rumah sakit khusus
Peserta dating ke Askes Center di Rumah Sakit
dengan menunjukkan Kartu Peserta dan
menyerahkan surat rujukan dari Rumah sakit.
Peserta menerima Surat Jaminan Pelayanan (SJP)
untuk mendapatkan pelayanan lanjutan.
C. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency):
Dalam keadaan Gawat Darurat tidak diperlukan
surat rujukan, peserta dapat langsung ke Unit Gawat
Darurat Rumah Sakit dengan menunjukkan kartu
peserta.
Apabila peserta mendapatkan pelayanan Gawat
Darurat di Rumah Sakit yang tidak bekerjasama
dengan PT Askes (Persero), maka peserta
membayar terlebih dahulu biaya pelayanan dan
27
kemudian dapat diajukan ke PT Askes (Persero)
dengan nilai ganti sesuia ketentuan PT Askes
(Persero).
iii. Rawat Inap
a. Peserta mengurus Surat Jaminan Pelayanan Rawat Inap di
Askes Center, dengan menunjukkan surat perintah rawat
dalam waktu paling lambat 3x24 jam (hari kerja).
b. Hak kelas rawat inap sesuai dengan golongan kepangkatan
yaitu:
PNS/Pensiunan Sipil Golongan I dan II diruang inap
kelas II.
PNS/Pensiunan Sipil Golongan III dan IV diruang
inap kelas I.
Pensiunan TNI:
- Prajurit dua sampai dengan Pembantu
Letnan Satu diruang rawat inap kelas II.
- Letnan Dua sampai denngan Jenderal, di
ruang rawat inap kelas I.
Pensiunan POLRI:
- Barada samapai dengan Ajudan Inspektur
Polisi Satu diruang rawat inap kelas II
- Inspektur Polisi Dua sampai dengan Jenderal
Polisi, di ruang rawat inap kelas I.
Pejabat Negara, Penerima Pensiun Pejabat Negara,
Perintis Kemerdekaan dan Veteran diruang rawat
inap kelas I.
Dokter PTT di ruang rawat inap kelas I.
Bidan PTT di ruang rawat inap kelas II.
c. Bila atas permintaan sendiri dirawat dikelas perawatan
yang lebih tinggi dari haknya, maka selisih biaya menjadi
tanggungan peserta.
28
d. Bila peserta dirujuk keluar wilayah propinsi, diperlukan
surat rujukan dari Rumah sakit yang merawat dan
dilengkapi surat pengantar dari PT Askes (Persero).
iv. Persalinan
a. Pemeriksaan kehamilan dan persalinan yang ditanggung
oleh PT Askes (Persero) adalah sampai anak kedua hidup.
b. Pelayanan persalinan dapat dilakukan di Pemberi Pelayanan
Kesehatan Dasar atau Pemberi Pelayanan Kesehatan
Lanjutan.
c. Tata cara pelayanan persalinan sama dengan tata cara
pelayanan rawat inap, yang dilakukan di Puskesmas dengan
tempat tidur atau rumah sakit.
d. Apabila persalinan dilakukan di pemberi pelayanan
kesehtan yang tidak bekerjasama dengan PT Askes
(Persero), maka biaya persalinan dapat diajukan ke PT
Askes (Persero) sebagai kalim perorangan.
e. Pada kasus persalinan kembar, maka perawatan anak ketiga
dan seterusnya tidak dijamin.
v. Pelayanan Transfusi Darah
a. Pelayanan transfuse darah diberikan berdasarkan surat
permintaan darah dari dokter yang merawat dan dilampiri
SJP dan dilegalisir di Askes Center.
b. Surat tersebut diserahkan ke Unit Pelayanan Transfusi
Darah (UPTD)/Palang Merah Indonesia dengan
menunjukkan kartu peserta untuk mendapatkan
Labu/Kantong Darah untuk diserahkan ke dokter yang
merawat/ petugas Rumah Sakit.
vi. Pelayanan Obat
a. Obat pelayanan kesehatan dasar dapat diperoleh langsung
di puskesmas, sedangkan untuk pelayanan di dokter
29
keluarga obat dapat diperoleh di dokter keluarga atau
apotek yang bekerjasama.
b. Obat pelayanan kesehatan lanjutan dapat diperoleh di
instasi farmasi rumah sakit atau apotek yang bekerjasama
dengan melampirkan:
Kartu peserta.
Resep obat yang telah dilegalisir di Askes Center.
Surat Jaminan Pelayanan (SJP) lembar ke-3.
c. Obat khusus dapat diperoleh di instalasi farmasi rumah
sakit atau apotek yang bekerjasama dengan melampirkan:
Resep obat yang telah dilegalisir di Askes Center.
Protocol terapi atau surat keterangan medis dari
dokter yang merawat dan diketahui oleh pimpinan
rumah sakit.
Surat Jaminan Pelayanan (SJP) lembar ke-3.
vii. Alat Kesehatan
a. Kacamata, IOL, Pen dan Screw, Implan Lain dan mesh:
Diberikan kepada peserta dan anggota
keluarganya.
Resep/surat permintaan alat kesehtan diberikan
oleh dokter spesialis di rumah sakit dan dilegalisir
oleh PT Askes (Persero)
Kacamata
- Diberikan maksimal 1 kali dalam 2 tahun
dengan ukuran lensa;
Lensa spheris minimal o,5 D
Lensa cylindris minimal 0,25 D
- Penggantian biaya diajukan sebgai klaim
kolektif oleh optic atau klaim perorangan.
OL, Pen dan Screw, implant lain dan mesh:
30
- Penggantian biaya diajukan sebagai klaim
perorangan.
b. Gigi tiruan, Kaki/Tangan tiruan dan alat bantu dengar:
Diberikan kepada peserta dan anggota
keluarganya.
Resep/surat keterangan permintaan alat kesehatan
diberikan oleh dokter spesialis di rumah sakit dan
dilegalisir oleh PT Askes (Persero)
Gigin tiruan, Kaki/Tangan Tiruan, diberikan
maksimal 1 kali dalam 2 tahun.
Alat bantu dengar, diberikan maksimal 1 kali
dalam 5 bulan.
Penggantian biaya diajukan sebagai klaim
perorangan.
c. Jenis alat kesehatan yang menjadi hak peserta dapat
berubah sewaktu-waktu, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
viii. Pelayanan cuci darah, Cangkok (Transpalantasi) Organ dan
Operasi Jantung.
a. Diberikan kepada peserta dan anggota keluarganya.
b. Dilakukan dirumah sakit yang bekerjasama dengan PT
Askes (Persero), berdasarkan surat permintaan dokter
spesialis:
Cuci darah oleh dokter subspesialis ginjal dan
hipertensi (nefrologi).
Cangkok organ oleh dokter subspesialis terkait.
Operasi jantung oleh dokter bedah jantung.
c. Menunjukkan kartu peserta dan menyerahkan surat
rujukan.
d. Mengurus surat jaminan pelayanan khusus di Askes
Center.
31
ix. MRI (Magnetic Resonance Imaging)
a. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan permintaan dari
dokter spesialis.
b. Surat permintaan ini dikonsulkan kepada dokter yang
ditunjuk sebagai konsultan untuk mendapatkan
rekomendasi pelaksanaan.
c. Menunjukkankartu peserta dan menyerahkan surat
rujukan.
d. Mengurus surat jaminan pelayanan khusus di Askes
Center.
x. Extrcorporal Shock Wave Lithotripsi (ESWL)
a. Pemeriksaan dilakkan berdasarkan permintaan dari dokter
ahli bedah urologi.
b. Menunjukkan kartu peserta dan menyerahkan surat
rujukan.
c. Mengurus surat jaminan pelayanan khusus di Akses
Center.
11. Bagaimana syarat-syarat pengajuan klaim perorangan ke PT Askes?
Syarat-syarat pengajuan klain perorangan:
Mengisi Formulir Pengajuan Klain (FPK) dengan melampirkan:
a. Klaim khusus (hanya untuk kasus emergency):
Membuat surat permohonan yang memuat kronologis
penyakit.
Kwitansi asli (bermaterai) dengan perincian biaya
pemeriksaan, penunjang diagnostic, tindakan dan obat.
Fotocopy kartu peserta
Surat keterangan emergency.
Bukti pelayanan.
b. Klaim persalinan:
Kwitansi asli (bermaterai) dengan perincian biaya dan
obat
32
Fotocopy kartu peserta.
Fotocopy surat keterangan lahir/akte lahir.
c. Klaim alat kesehatan:
1. Alat bantu dengar:
Fotocopy kartu peserta.
Kwitansi asli bermaterai secukupnya.
Resep asli atau surat keterangan
memerlukan alat bantu dengar dari dokter
ahli THT PPK Askes.
Surat Jaminan Pelayanan (SJP).
2. Gigi tiruan:
Fotocopy kartu peserta.
Kwitansi asli bermaterai secukupnya.
Surat keterangan memerlukan gigi tiruan
dari dokter gigi.
3. Kaki Tangan Tiruan:
Fotocopy kartu peserta.
Kwitansi asli bermaterai secukupnya.
Surat keterangan memerlukan kaki tangan
tiruan dari dokter spesialis orthopedic atau
bukti pemasangan.
4. IOL, Implant dan Mesh:
Fotocopy Kartu Peserta.
Kwitansi asli bermaterai secukupnya.
Surat keterangn memerlukan implant dari
dokter spesialis di RS PPK Askes atau bukti
pemasangan.
Surat Jaminan Pelayanan (SJP) dan bukti
operasi.
12. Bagaimana iur biaya askes?
33
Iur biaya adalah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada
peserta, yang dibayarkan kepada fasilitas kesehtan yang bekerjasama
dengan PT Askes (Persero).
Besar iur biaya ditetapkan bersama antara PT Askes (Persero) dengan
fasilitas kesehatan yang bekerjasama.
Informasi mengenai besaran iur biaya yang dibayar oleh peserta askes
daoat diperoleh di Askes Center Rumah Sakit.
13. Pelayanan apa saja yang tidak ditanggung oleh PT Askes?
a. Pelayanan kesehtan yang tidak mengikuti tata cara pelayanan yang
ditetapkan PT Askes (Persero)/ Pelayanan kesehatan tanpa indikasi
medis.
b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas yang bukan
merupakan jaringan pelayanan kesehatan PT Askes (Persero), kecuali
dalam keadaan gawat darurat (emergency) dan kasus persalinan.
c. Pelayanan kesehatan yang dilakuakn di luar negeri.
d. Bedah plastic kosmetik, termasuk obat-obatan.
e. Semua jenis pelayanan imunisasi diluar “imunisasi dasar” bagi bayi
dan balita (DPT, Polio, BCG, Campak) dan bagi ibu hamil (TT) yang
dilakukan di puskesmas.
f. Seluruh rangkaian pemeriksaan dalam usaha ingin mempunyai anak,
termasuk alat dan obat-obatnya.
g. Sirkumsisi tanpa indikasi medis.
h. Pemeriksaan kehamilan, gangguan kehamilan, tindakan persalinan,
masa nifas pada anak ketiga dan seterusnya.
i. Usaha meratakan gigi (orthodontie), membersihkan karang gigi
(scalling gigi) dan pelayanan gigi untuk kosmetik.
j. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat, alcohol dan
atau zat adiktif lainnya.
k. Gangguan kesehtan/penyakit akibat usaha bunuh diri atau dengan
sengaja menyakiti diri sendiri.
l. Kursi roda, tongkat penyangga, korset, dan elastic bandage.
34
m. Kosmetik, toiletries, makanan bayi, obat gosok, vitamin, susu.
n. Lain-lain:
Biaya perjalanan/transportasi
Biaya sewa ambulans
Biaya pengurusan jenazah
Biaya fotocopy
Biaya telekomunikasi
Biaya kartu berobat
Biaya administrasi.
14. Mengapa harus ada sistem rujukan dalam pelayanan Askes?
PT Askes (Persero) menyelenggarakan asuransi kesehtan dengan prinsip
managed care ynag mengintegrasikan antara pelayanan kesehtan yang
bermutu dengan pembiayaan rasional.
Salah satu upaya PT Askes (Persero) untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan adalah dengan menerapkan Sistem Rujukan dimana
peran dokter keluarga atau puskesmas jadi lebih optimal. Peran tersebut
meliputi:
Promotif (Edukasi)
Preventif (Pencegahan)
Kuratif (Pengobatan)
Rehabilitative (Pemulihan)
15. Bagaimana pemberian rujukan pelayanan Askes?
Rujukan diberikan oleh dokter keluarga atau puskesmas atas kasus
penyakit/ tindakan/ pelayanan yang tidak bisa dilakukannya kepada
fasilitas kesehtan yang spesialistik ataun rumah sakit.
Selanjutnya untuk kasus penyakit kronis, pasien dirujuk kembali kepada
Doktr Keluarga atau Puskesmas yang merujuk sebagai Rujuk Balik untuk
mendapatkan pelayanan lebih lanjut.
16. Apa manfaat sistem rujukan pelayanan Askes?
Psien dapat dilayani lebih efektif sesuia kebutuhan medis di
masing-masing tingkat pelayanan.
35
Dokter keluarga/puskesmas membantu mengarahkan pasien untuk
mendapatkan pelayanan di tingkat spesialis yang sesuai dengan
kebutuhan medis.
Dokter keluarga/puskesmas membantu menyediakan dokumen dan
riwayat penyakit pasien sebelum mendapatkan pelayanan tingkat
lanjutan sehingga pemeriksaan lebih spesifik.
Menghindari pelayanan kesehatan, kunjungan ke Dokter Spesialis/
Rumah Sakit yang tidak diperlukan oleh pasien.
17. Upaya apa saya yang sudah dilakukan PT Askes untuk meningkatkan
status kesehatan peserta?
Pada dasarnya PT Askes (Persero) selalu berupaya untuk meninngkatkan
kualitas pelayanan bagi pesertanya. Berdasarkan prinsip managed care
yang diterapkan, PT Askes (Persero) terus meningkatkan program kerja
Promotif dan Preventif, diantaranya senam sehat yang diikuti dengan
pemeriksaan dokter, medical check-up, pemeriksaan papsmear, dan
vaksinasi hepatitis B. Melalui program promotif (upaya mempromosikan
kesehatan) dan preventif (Upaya mencegah penyakit), PT Askes (Persero)
berupaya untuk mengkoordinir dan memfasilitasi masyarakat dalam
memelihara kesehatan.
18. Mengapa yang pendapatkan pelayanan Askes hanya peserta dan ke-3
Anggota keluarganya?
Karena peraturan hal tersebut telah ditetapkan oleh peraturan yang berasal
dari dinas kesehatan.
19. Mengapa terkadang ketika kita akan mengambil resep menggunakan
askes, obat yang diresepkan tidak tersedia?
Hal ini disebabkan karena persediaan obat memang tidak ada, selain itu
terkadang beberapa dokter meresepkan obat yang tidak ditanggung oleh
PT Askes sehingga pengguna Askes harus mencari/membeli obat tersebut
ditempat lain.
20. Apasaja prosedur untuk memperoleh JamKesMas?
36
Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta JamKesmas
adalah:
1. Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke
Puskesmas dan jaringannya.
2. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, peserta harus menunjukkan
kartu yang keabsahan kepesertaannya merujuk kepada daftar masyarakat
miskin yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat. Penggunaan SKTM
hanya berlaku untuk setiap kali pelayanan kecuali pada kondisi pelayanan
lanjutan terkait dengan penyakitnya.
3. Apabila peserta JAMKESMAS memerlukan pelayanan kesehatan
rujukan, maka yang bersangkutan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan
rujukan disertai surat rujukan dan kartu peserta yang ditunjukkan sejak awal
sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, kecuali pada kasus emergency
4. Pelayanan rujukan sebagaimana butir ke-3 (tiga) diatas meliputi :
a. Pelayanan rawat jalan lanjutan (spesialistik) di Rumah Sakit, BKMM/
BBKPM /BKPM/BP4/BKIM.
b. Pelayanan Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit
c. Pelayanan obat-obatan
d. Pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostic
5. Untuk memperoleh pelayanan rawat jalan di BKMM/BBKPM/BKPM/
BP4/BKIM dan Rumah Sakit peserta harus menunjukkan kartu peserta atau
SKTM dan surat rujukan dari Puskesmas di loket Pusat Pelayanan
Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS). Kelengkapan berkas peserta
diverifikasi kebenarannya oleh petugas PT Askes (Persero). Bila berkas sudah
lengkap, petugas PT Askes (Persero) mengeluarkan Surat Keabsahan Peserta
(SKP), dan peserta selanjutnya memperoleh pelayanan kesehatan
37
6. Untuk memperoleh pelayanan rawat inap di BKMM/BBKPM/BKPM/
BP4/BKIM dan Rumah Sakit peserta harus menunjukkan kartu peserta atau
SKTM dan surat rujukan dari Puskesmas di loket Pusat Pelayanan
Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS). Kelengkapan berkas peserta
diverifikasi kebenarannya oleh petugas PT Askes (Persero). Bila berkas sudah
lengkap, petugas PT Askes (Persero) mengeluarkan SKP dan peserta
selanjutnya memperoleh pelayanan rawat inap.
7. Pada kasus-kasus tertentu yang dilayani di IGD termasuk kasus gawat
darurat di BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM dan Rumah Sakit peserta
harus menunjukkan kartu peserta atau SKTM dan surat rujukan dari
Puskesmas di loket Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit
(PPATRS). Kelengkapan berkas peserta diverifikasi kebenarannya oleh
petugas PT Askes (Persero). Bila berkas sudah lengkap, petugas PT Askes
(Persero) mengeluarkan surat keabsahan peserta. Bagi pasien yang tidak
dirawat prosesnya sama dengan proses rawat jalan, sebaliknya bagi yang
dinyatakan rawat inap prosesnya sama dengan proses rawat inap sebagaimana
item 5 dan 6 diatas.
8. Bila peserta tidak dapat menunjukkan kartu peserta atau SKTM sejak
awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, maka yang bersangkutan di
beri waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja untuk menunjukkan kartu tersebut.
Pada kondisi tertentu dimana yang bersangkutan belum mampu menunjukkan
identitas sebagaimana dimaksud diatas maka Direktur RS dapat menetapkan
status miskin atau tidak miskin yang bersangkutan. Yang dimaksud pada
kondisi tertentu pada butir 8 diatas meliputi anak terlantar, gelandangan,
pengemis, karena domisili yang tidak memungkinkan segera mendapatkan
SKTM. Pelayanan atas anak terlantar, gelandangan, pengemis dibiayai dalam
program ini.
38
21. Bagi masyarakat yang kehilangan kartu Jamkesmas bagaimana cara
pengurusannya?
Masyarakat yang kartu Jamkesmasnya hilang, rusak maupun terjadi
kesalahan penulisan baik nama, umur maupun alamat dapat mengurus
kembali surat JamKesMasnya ke Askes dengan membawa:
1. Foto coppy Kartu KK sebanyak 2 lembar.
2. Foto coppy KTP bagi yang telah berumur 17 th atau sudah
menikah sebanyak 2 lembar.
3. Khusus yang kartu Jamkesmasnya hilang membawa surat
kehilangan dari kepolisian (Polsek/Polres) dengan difoto coppy
sebanyak 2 lembar.
4. Khusus yang kartu Jamkesmasnya rusak atau ada kesalahan
penulisan membawa kartu yang rusak atau ada kesalahan tersebut.
22. Apakah tugas PT Askes (Persero) dalam tata laksana Kepersertaan
JamKesMas?
Tugas PT Askes (Persero) dalam Tata Laksana Kepesertaan
• Membuat database kepesertaan sesuai SK Bupati/Walikota
• Mendistribusikan database kepesertaan kepada PPK dan Dinkes
• Melakukan pencetakan blanko kartu, entry, penerbitan dan distribusi
kartu peserta
• Melakukan advokasi kepada Bupati/Walikota untuk penetapan sasaran
• Analisis kepesertaan
• Melakukan Pre Verifikasi kepesertaan
• Melakukan telaah utilisasi kepesertaan (berdasarkan laporan)
• Melakukan penanganan keluhan kepesertaan
• Melakukan pengolahan dan analisa data kepesertaan
• Melakukan pelaporan meliputi: kepesertaan dan pemanfaatan pelayanan
39
3.1.2 Simpulan
Orang yang menerima pelayanan dari PT. Askes adalah Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dan calon PNS (tidak termasuk PNS/CPNS di lingkungan
Dephan/TNI/POLRI), pejabat Negara, Penerima Pensiun (Pensiun PNS, pension
PNS dlingkungan Dephan/TNI/POLRI, pensiunan TNI/POLRI, pensiunan Pejabat
Negara), Veteran dan perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarga yang
ditanggung, Pegawai Tidak Tetap (Dokter/ Dokter Gigi/ Bidan) tidak beserta
anggota keluarga, Pegawai dan penerima Pensiun PT. Kereta Api (Persero)
beserta anggota keluarganya.
Penerima akan mendapatkan beberapa pelayanan dari PT Askes, diantaranya
Pelayanan Kesehatan dasar, Pelayanan kesehatan Lanjutan, Pemeriksaan
kehamilan, gangguan kehamilan dan persalinan sampai anak kedua hidup,
Pelayanan transfusi darah dan cuci darah, Cangkok (Transpalasi) organ.
Setiap penerima pelayanan dari PT. Askes memiliki beberapa hak dan kewajiban,
yaitu:
Hak
Memperoleh kartu peserta.
Memperoleh penjelasan/informasi tentang hak, kewajiban serta tata
cara pelayanan kesehatan.
Mendapatkan pelayanan kesehatan difasilitas kesehatan yang
bekerjasama dengan PT Askes (Persero), sesuai dengan hak dan
ketentuan yang berlaku.
Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan
atau tertulis ke kantor PT Askes (Persero).
Kewajiban
Mengurus kartu peserta dan melaporkan data peserta.
Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan
oleh orang yan tidak berhak.
40
Melaporkan dan mengembalikan kartu peserta yang meninggal
dunia ke Kantor PT Askes (Persero).
Mengetahui dan mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan
kesehatan.
Membayar iuran sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku.
PT Askes memiliki peran penting dalam pelayanan terhadap orang-orang yang
kurang mampu. Salah satunya PT Askes menjadi kunci dalam pelaksanaan
pengadaan JamKesMas. Adapun prosedur yang dapat dilakukan untuk
mendapatkan pelayanan JamKesMas, yaitu:
Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke
Puskesmas dan jaringannya.
Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, peserta harus menunjukkan
kartu yang keabsahan kepesertaannya.
Apabila peserta JAMKESMAS memerlukan pelayanan kesehatan rujukan,
maka yang bersangkutan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan
disertai surat rujukan dan kartu peserta yang ditunjukkan sejak awal
sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, kecuali pada kasus emergency
Untuk memperoleh pelayanan rawat jalan atau rawat inap di
BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/BKIM dan Rumah Sakit peserta harus
menunjukkan kartu peserta atau SKTM dan surat rujukan dari Puskesmas
di loket Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS).
41
3.2 Wawancara dengan Ketua RT 15 Desa Sayati
3.2.1 Berikut wawancara dengan ketua RT 15 Desa Sayati
1. Apa yang dimaksud dengan desa siaga?
Desa siaga adalah sebuah wilayah yang membawahi Rukun Warga (RW)
dan Rukun Tetangga (RT) dimana desa siaga ini selalu siap membina
seluruh warganya mengenai pentingnya hidup sehat (Kesehatan).
2. Apakah diwilayah ini sudah termasuk desa siaga?
Sudah termasuk.
3. Bagaimana pemberdayaan di wilayah ini supaya terwujudnya desa siaga?
Membina kader-kader PKK yang berada di desa, ditingkat RW dan RT
mengenai kesehatan dan hidup sehat.
4. Dari mana biaya yang dikeluarkan untuk desa siaga?
Sebagian subsidi dari kas desa, dan swadaya masyarakat.
5. Ada berapa fasilitas pelayanan kesehatan dasar (posyandu) di wilayah ini?
Secara global jumlah posyandu ada 17 posyandu.
6. Adakah tenaga kesehatan yang bekerja disekitar wilayah ini?
Ada.
7. Apakah masyarakat sudah peduli dengan kesehatan?
Sebagian besar Ya, dan sisanya masih dalam pembinaan.
8. Upaya apa saja yang telah dilakukan agar terwujudnya desa siaga?
Pendirian posyandu, pembinaan kepada kader-kader PKK dan pembinaan
langsung kepada masyarakat.
42
9. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap upaya tersebut?
Positif.
10. Apa saja syarat penerima askeskin?
Yang paling mendasar adalah untuk keluarga yang tidak mampu.
11. Bagaimana pendataan yang dilakukan untuk menentukan penerima
askeskin?
Mendata ke tiap-tiap RT mana yang layak mendapat askeskin dan itu perlu
dibantuk oleh setiap ketua RT.
12. Berapa banyak diwilayah ini yang menerima askeskin?
720 KK.
13. Sejauh mana wewenang rt/rw dalam pelaksanaan askeskin?
Menentukan dan mengajukan warganya yang dinilai tidak mampu untuk
mendapatkan askeskin.
14. Bagaimana tatacara pembuatan kartu askeskin?
Surat pengantar RT, RW, membawa kartu keluarga dan KTP di
tandatangani pengurus posyandu, dibawa ke kantor desa untuk di
tandatangani kepala desa dan langsung ke kantor kecamatan untuk
mendapatkan kartu askeskin.
15. Kriteria miskin yang bagaimana yang dinyatakan berhak mendapatkan
askeskin?
Secara fisik tidak mampu membiayai hidup/keperluan sehari-hari untuk
keluarganya.
16. Berapa jumlah yang ditanggung dalam pelayanan kesehatan bagi
pengguna askeskin? Apakah semuanya benar-benar gratis?
43
Semua keluarga yang terdaftar tidak semuanya gratis. Ada hal/selisih yang
harus ditanggung oleh pemegang askeskin.
17. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai askeskin? Negative atau
positif?
Positif tapi kadang banyak kendala dalam pelaksanaannya.
18. Bagaimana alur menggunakan askeskin untuk berobat?
Pemegang askeskin harus mendapat rujukan dari puskesmas setempat.
19. Apakah penerima askeskin diwilayah ini sudah benar-benar tepat pada
sasaran?
Sebagian besar Ya.
20. Adakah kendala yang dialami oleh pengurus atau warga dalam pengurusan
dan penggunaan askeskin ini?
Kadang kurang diperhatikan oleh pihak-pihak tertentu, seperti dokter,
rumah sakit, rumah bersalin, dll.
21. Bagaimana nilai-nilai sosial atau kebiasaan masyarakat wilayah ini
mengenai kesehatan?
Sebagian besar sudah berjalan, bergotong royong membenahi wilayahnya,
menata rumah masing-masing dan selalu pergi ke posyandu.
22. Sejauh mana kepedulian masyarakat mengenai kesehatan?
Semuanya peduli kepada kesehatan walaupun caranya berbeda-beda.
23. Apakah program desa siaga berpengaruh terhadap pelayanan askeskin?
Sangat berpengaruh.
24. Bagaimana struktur sosial masyarakat di wilayah ini?
44
Struktur sosial masyarakat di wilayah kami beraneka ragam karena
terdapat bermacam-macam suku.
25. Keuntungan mendapatkan askeskin bagi masyarakat?
Bisa meringankan beban financial untuk yang mendapatkan kartu askeskin
tersebut.
26. Keuntungan menjadi desa siaga?
Keuntungannya, bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh
warganya.
27. Bagaimana struktur Organisasi dari Desa sayati ini? Ada berapa jumlah
RT dan RW di desa ini?
Jawaban terlampir.
3.2.2 Simpulan
Setelah dilakukannya wawancara kepada Ketua RT 15 dapat disimpulkan bahwa
Desa Sayati sudah termasuk kriteria Desa Siaga. Hal ini dibuktikan dengan
sebagian besar masyarakatnya sudah peduli dengan kesehatan meskipun beberapa
diantaranya masih dalam tahap pembinaan. Pemberdayaan desa siaga ini
dilakukan dengan cara membina kader-kader PKK yang berada di desa, ditingkat
RT, RW mengenai kesehatan dan hidup sehat. Pendanaan desa siaga Sayati
berasal dari Subsidi kas desa dan swadaya masyarakat. Upaya yang telah
dilakukan agar terwujudnya desa siaga sayati yaitu pendirian posyandu,
pembinaan kader-kader PKK dan pembinaan langsung ke masyarakat.
Keuntungan yang dirasakan desa sayati menjadi desa siaga yaitu dapat
memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh warganya.
Selain desa siaga, Desa Sayati juga mendapatkan bantuan AsKesKin/JamKesMas
seperti desa-desa lainnya. Menurut pengurus desa setempat pembagian AsKesKin
ini sebagian besar sudah tepat pada sasaran, dimana jumlah pemenima AsKesKin
ini ada 720 Kepala Keluarga. Pendataan ini dilakukan dengan cara mendata ke
tiap-tiap RT mana saja warganya yang benar-benar membutuhkan bantuan
45
tersebut. Sejauh ini tanggapan masyarakat Desa Sayati mengenai AsKesKin masih
positif namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala seperti kurang
diperhatikannya pemegang kartu AsKeskin oleh pihak-pihak tertentu seperti
dokter, rumah sakit, rumah bersalin dll. Keuntungan mendapatkan kartu
AsKesKin ini yaitu dapat meringankan beban finansial bagi yang
mendapatkannya.
46
BAB IV
PENUTUP
4.1 Simpulan
Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut diakibatkan
karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan ini
dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi
dikarenakan biaya kesehatan memang mahal. Untuk menjamin akses penduduk
miskin terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar 1945, sejak tahun 2005 telah diupayakan untuk mengatasi
hambatan dan kendala tersebut melalui pelaksanaan kebijakan Program Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin. Program ini diselenggarakan oleh
Departemen Kesehatan melalui penugasan kepada PT Askes (Persero)
berdasarkan SK Nomor 1241/Menkes /SK/XI/2004, tentang penugasan PT Askes
(Persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat
miskin.
Desa Siaga merupakan pengembangan dari konsep Siap-Antar-Jaga, sehingga
diharapkan pada gilirannya akan menjadi Desa Siaga dan selanjutnya Desa Sehat
yang dilengkapi komponen-komponen yaitu dikembangkannya pelayanan
kesehatan dasar dan UKBM, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di
kalangan masyarakat, diciptakannya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi
kegawatdaruratan dan bencana, serta sistem pembiayaan kesehatan yang berbasis
masyarakat.
47
DAFTAR PUSTAKA
Depkes. 2006(a). Bahan Acuan Desa Siap Antar Jaga (Siaga).
Dirjen.Binkesmas. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
Depkes. 2006(b). Pedoman Pengembangan Desa Siaga. Departemen
Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
Depkes. 2006(b). Pedoman Pengembangan Desa Siaga. Departemen
Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
___________.2004. UU No.40 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
_________. 2011. 10 Program Unggulan Askes. Majalah Info Askes
http://perpustakaan.depkes.go.id. Diakses pada tanggal 22 Maret 2010
iii
DAFTAR NOMINATIF KETUA RW-RT
DESA SAYATI KECAMATAN MARGAHAYU
TAHUN 2011
NomorNama
RW RT1 SOEKAMTO 1 Didin Sumarsa 2 Subhan 3 Bahrum 4 Nurodin 5 Adang Kartaman 6 H. Luharto2 MOCH. DANI, SH 1 Ujang Mulyana 2 Kiking Iskandar 3 Teddy Susantika 4 Hadi Wardiman
5Drs. Dhani Syarif Hidayat
6 H. Harry Purnama 7 H. Suryadi 8 Iman Somantri 9 Darwizar Darwis, B.Sc 10 Tatang Supardi 11 Suparman3 H. IMAN SUTISNA 1 Aep Saepudin 2 Ajid Solehudin 3 Ajat Sudrajat 4 Tatang Kosasih 5 Odih Yadi 6 Rukmana4 SUYOTO 1 H. Tatang Hartono 2 Masykur Arsawijaya 3 Supandi
4 Sadar 5 Ary Setyarini 6 Mas Herman Riyadi5 EE DAMIRI 1 Asep S. Mulyadi 2 Aming Bahara 3 Dede Suhendra 4 Harry Nugraha, S.Pd 5 Yusup T 6 Dede Idham Malik 7 Dodo Suryadi 6 UDIN, A.Ma.Pd 1 Neng Cucu 2 Ajang Daryaman 3 Soleh Ibrahim 4 Ade Muhdi 5 Asep Sar'an7 H. MULYANA WIWIH 1 Diding Sajidin 2 Ayi Deni Jumaliah 3 Aten Rohman 4 Suganda H.S 5 Rusmandani8 Drs. BUDIYANTO 1 Yayan Suryana 2 Wawan Karnawan 3 Achmad Tajudin 4 Adang Sulaeman 5 Jafar Sidik 6 Asep S.9 ADE SUKARYA 1 H. Ade Kamsidi 2 Yaya Riyanto
3 Agus 4 Drs. H. Djaja Rachmat 5 Imam Abroni
10 TATANG KUSMIADI 1 Kateni 2 M. Dedin W. 3 Aseng Dendi P. 4 E. Suherman 5 Wawan S. 6 Rudi Surahman
11 MUMUH MUHTAR 1 H. Odang 2 Ageung Kustriandi 3 Jajang Adin 4 Dedi Rosyadi 5 Undang 6 Drs. Gumilar, M.Si 7 Encep Kurniawan
12 GUGUM M. GUMILAR 1 Afifudin Abdul B. 2 Aang 3 Bangbang 4 Risman Nuryadin
13 SOFIAH 1 Wawan Gunawan 2 M. Hidayat 3 Asep Saepudin B 4 Iwan Kustiawan
5 Supardi 6 D. Solihin
14 HERRY SETIAWAN 1 Zul Azhar 2 Drs. Elmizar Datuk 3 Agus Suherman 4 Karman Tata Sasmita 5 Yulius
15 JAJAT SUDRAJAT 1 Cepi Suryana 2 Suhim 3 Dede Ma'mun 4 Gangan Muharam 5 Musani 6 Pepen Sopiyan
16 ADE SULAEMAN 1 Andi Kurnia 2 Jajang Muharam 3 Tatang 4 Wawan 5 Husen
17 DEDI SUPRIADI 1 Aji Maulana 2 Endad S 3 H. Hari Adim 4 Suhud Darmawan 5 Andi
