TUGAS MAKALAH
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAHDALAM UPAYA MENCIPTAKAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KKN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG
BERKUALITAS, KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS
BIDANG STUDI PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DENI WARDIAN010233505
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARAFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
POLITIK UNIVERSITAS TERBUKA
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT
yang telah membibing hamba-Nya menyelesaikan makalah ini dengan
penuh kemudahan. Karena tanpa perkenan dan ridho-Nya tidak mungkin
makalah ini dapat diselesaikan.
Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas materi
kuliah pengantar ilmu administrasi negara, yang bertujuan untuk
menambah wawasan dan pembelajaran bagi penulis tentang materi
Birokrasi dihadapkan dengan kondisi saat ini, yang kami sajikan
berdasarkan pengamatan dan kajian dari berbagai sumber. Makalah ini
penulis susun dengan segala keterbatasan, baik itu dalam penyusunan
kata, kalimat dan bahasa maupun dalam penyajiannya masih jauh dari
kesempurnaan sebagaimana layaknya. Namun dengan penuh kesabaran dan
terutama pertolongan dari Tuhan akhirnya makalah ini dapat kami
selesaikan.
Semoga makalah ini dapat memberikan kontribusi bagi penulis
supaya lebih memahami materi pengantar ilmu administrasi negara.
Walaupun makalah ini jauh dari kesempurnaan. Penulis mohon untuk
saran dan kritiknya. Terima kasih.
Bandung, April 2012 Penulis
DENI WARDIAN 010233505
DAFTAR ISI
KATA
PENGANTAR..........................................................................................2DAFTAR
ISI.......................................................................................................3
BAB I PENDAHULUAN
.....................................................................................4A.
Latar belakang
...................................................................................4B.
Identifikasi masalah
...........................................................................5C.
Tujuan
penulisan.................................................................................5D.
Metode
penulisan...............................................................................5
BAB II LANDASAN
TIORI..................................................................................5A.
Birokrasi
............................................................................................5B.
Reformasi...........................................................................................8
BAB III PEMBAHASAN
......................................................................................11A.
Reformasi Birokrasi Pemerintahan
daerah..........................................11B. Reformasi
organisasi birokrasi Pemerintahan
daerah.........................13C. Reformasi sumberdaya
Pemerintahan daerah....................................14D.
Reformasi kepemimpinan Pemerintahan
daerah................................15
BAB IV
PENUTUP..............................................................................................15Kesimpulan..............................................................................................15
DAFTAR
PUSTAKA...........................................................................................17
BAB IPENDAHULUAN
A. Latarbelakang.
Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah dijelaskan bahwa Sesuai dengan amanat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui
otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Prinsip otonomi
daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah
diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan
pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan
dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat
kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta,
prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada
peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun dalam pelaksanaannya
birokrasi pemerintah daerah sampai saat ini masih jauh dari prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat. Hal ini karena
fungsi aparatur daerah sebagai subyek dalam melaksanakan kewenangan
tersebut cenderung berfungsi sebagai buruh pabrik, mengejar setoran
dari hasil produksi tanpa memperdulikan kondisi dan tatanan yang
ada untuk kepentingan masyarakat.
Bertitiktolak dari uraian tersebut diatas, sebagai upaya untuk
mengembalikan kondisi birokrasi pemerintahan daerah berdasarkan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, perlu melakukan reformasi secara
menyeluruh. Reformasi itu sesungguhnya harus dilihat dalam kerangka
teoritik dan empirik yang luas, mencakup didalamnya penguatan
masyarakat sipil (civil society), supremasi hukum, strategi
pembangunan ekonomi dan pembangunan politik yang sating terkait dan
mempengaruhi. Dengan demikian, reformasi birokrasi juga merupakan
bagian tak terpisahkan dalam upaya konsolidasi demokrasi kita saat
ini. B.Identifikasi Masalah.
1. Apakah yang dimaksud dengan reformasi birokrasi?2. Bagaimana
pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah ?3. Apa yang
perlu di reformasi dari birokrasi pemerintah daerah ?
C.Tujuan Penulisan.Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji
kembali bagaimana sebenarnya pelaksanaan reformasi birokrasi
pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Selain itu, pembuatan makalah ini juga bertujuan untuk
menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang materi
Birokrasi. D.Metode PenulisanMetode yang digunakan dalam menyusun
makalah ini adalah tinjauan pustaka. Sumber yang kami gunakan dalam
menyusun makalah ini adalah beberapa literatur terkait, baik dalam
bentuk buku maupun artikel internet, sehingga diharapkan dalam
pembuatan makalah ini sumber-sumber yang dipergunakan dapat menjadi
bahan rujukan yang akurat agar nantinya informasi yang disampaikan
benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.BAB II LANDASAN TEORI
A.Birokrasi.1.Pengertian Birokrasi.Pengertian birokrasi
dikalangan masyarakat sering dihubungan dengan ketidakpuasan,
rumit, bertele-tele dan banyak lagi perkataan-perkataan yang
dilotarkan oleh sebagai masyarakat yang merasa kecewa atas
pelayanan suatu birokrasi yang mereka alami. Jika dilihat dari segi
bahasa, birokrasi terdiri dari dua kata yaitu biro yang artinya
meja dan krasi yang artinya kekuasaan. Birokrasi memiliki dua
elemen utama yang dapat membentuk pengertian, yaitu peraturan atau
norma formal dan hirarki. Jadi, dapat dikatakan pengertian
birokrasi adalah kekuasaan yang bersifat formal yang didasarkan
pada peraturan atau undang-undang dan prinsip-prinsip ideal
bekerjanya suatu organisasi. Secara etimologi birokrasi berasal
dari istilah buralist yang dikembangkan oleh Reineer von Stein pada
1821, kemudian menjadi bureaucracy yang akhir-akhir ini ditandai
dengan cara-cara kerja yang rasional, impersonal dan leglistik
(Thoha, 1995 dalam Hariyoso, 2002). Menurut Ferrel Heady ada 3
(tiga) pendekatan dalam merumuskan birokrasi yaitu :a.Pendekatan
struktural. Menurut pendekatan ini birokrasi sebagai suatu susunan
yang terdiri dari hierarki otorita dan pembagian kerja yang amat
terperinci (Victor Thonson);b.Pendekatan Perilaku(Behavioral).
Menurut pendekatan ini menekankan arti pentingnya objektivitas,
pemisahan, ketepatan dan konsistensi yang dikaitkan dengan ukuran
fungsional dari pejabat administrasi. Dengan kata lain, perilaku
positif lekat dengan pencapaian tujuan organisasi
birokratik;c.Pendekatan Pencapaian Tujuan. Menurut pendekatan ini
birokrasi sebagai suatu organisasi yang memaksimalkan efisiensi
dalam administrasi atau satu metode pelembagaan perilaku sosial
yang terorganisasi dalam kerangka usaha mencapai efisiensi
administrasi.2.Ciri organisasi Birokrasi.Pemerintah daerah tidak
mungkin berhasil mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat
tanpa menggunakan organisasi birokratik. Menurut H. Wrong setiap
organisasi birokratik mempunyai ciri struktural utama sebagai
berikut :a. Pembagian tugas;b. Hierarki otorita;c. Peraturan dan
ketentuan yang terperinci;d. Hubungan impersonal di antara anggota
organisasi.Sedangkan Max Weber memberikan 6 (enam) ciri dari
organisasi birokrasi yaitu :a.Terdapat prinsip yang pasti dan
wilayah yurisdiksi yang resmi, yang pada umumnya diatur dengan
hukum atau peraturan-perataran administrasi;b.Terdapat prinsip
hierarki dan tingkat otorita yang mengatur sistem.c.Manajemen
didasarkan atas dokumen-dokumen yang dipelihara dalam bentuk
aslinya;d.Terdapat spesialisasi dan pengembangan pekerja melalui
latihan keahlian;e.Aktivitas organisasi menurut kapasitas anggota
secara penuh;f.Berlakunya aturan-aturan main mengenai
manajemen.3.Pentingnya Birokrasi.Bahwa proses kebijaksanaan
pemerintah terdiri dari formulasi, implementasi, evaluasi dan
terminasi,yang kesemuanya itu merupakan proses dari suatu
birokrasi, sehingga birokrasi mempunyai andil dan keterlibatan yang
besar dalam pembuatan keputusan.Robert Presthus memperlihatkan
peranan birokrasi dalam pebuatan keputusan dalam hal-hal sebagai
:a.Pembuatan peraturan dibawah peraturan perundang-undangan
(delegated legislation);b.Pemrakarsa kebijaksanaan (bureaucracys
role in initiating policy); c.Hasrat Intenal birokrasi untuk
memperoleh kekuasaan, keamanan dan kepatuhan (bureaucracys internal
drive for power security, and loyalty).
B.Reformasi.Reformasi memiliki interpretasi yang berbeda-beda
tergantung pada konteks dari reformasi tersebut. Namun secara umum
reformasi dapat diartikan sebagai pembaruan dengan melakukan
perubahan menuju arah yang lebih baik karena terjadinya
penyimpangan-penyimpangan dalam sistem yang ada.Reformasi dapat
berupa perubahan total yang radikal tau bisa diidentikkan dengan
revolusi ataupun dapat berupa perubahan yang secara bertahap. Hal
ini tergantung dari objek yang akan direformasi. Apabila kerusakan
dan penyimpangan yang terjadi sudah sangat kronis maka reformasi
harus dilakukan secara radikal. Namun apabila penyimpangan yang
terjadi dipandang masih ringan maka tidak diperlukan reformasi yang
radikal.1.Reformasi Birokrasi.Sebuah negara, dalam mencapai
tujuannya, pastilah memerlukan perangkat negara yang disebut
pemerintah dan pemerintahannya. Pemerintah pada hakikatnya adalah
pemberi pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.Sejalan
dengan pesatnya perkembangan zaman dan semakin kompleksnya
persoalan yang dihadapi oleh negara, maka telah terjadi pula
perkembangan penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, diperlukan
adanya rangka pemerintahan yang kuat untuk menghadapi dinamika
perkembangan masyarakat.Reformasi birokrasi adalah salah satu cara
untuk membangun kepercayaan rakyat. Pengertian dari reformasi
birokrasi itu sendiri adalah suatu usaha perubahan pokok dalam
suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan
keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. Ruang lingkup reformasi
birokrasi tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi
juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta
tingkah laku. Hal ini berhubungan dengan permasalahan yang
bersinggungan dengan wewenang dan kekuasaan.
2.Tahap Tahap Reformasi Birokrasi yang ideal.Mengutip definisi
yang diajukan Fauziah Rasad dari Masyarakat Transparansi Indonesia
(MTI), reformasi birokrasi adalah perubahan radikal dalam bidang
sistem pemerintahan. Agar reformasi birokrasi dapat berjalan baik,
perlu dilakukan langkah-langkah manajemen perubahan.Manajemen
perubahan adalah proses mendiagnosis, menginisialisasi,
mengimplementasi, dan mengintegrasi perubahan individu, kelompok,
atau organisasi dalam rangka menyesuaikan diri dan mengantisipasi
perubahan lingkungannya agar tetap tumbuh, berkembang, dan
menghasilkan keuntungan. Ada tujuh langkah manajemen perubahan yang
dikutip dari Harvard Business Essentials tahun 2005 yaitu :
a.Langkah pertama, memobilisasi energi dan komitmen para anggota
organisasi melalui penentuan cita-cita, tantangan, dan solusinya
oleh semua anggota organisasi. Pada tahap ini, setiap lini dalam
instansi pemerintah harus tahu apa yang dicita-citakan instansi,
apa yang mereka hadapi, dan cara menghadapi atau menyelesaikan
masalah itu secara bersama-sama. Agar mereka tergerak untuk
menjalankan solusi bersama, mereka perlu dilibatkan dalam diskusi
dan pengambilan keputusan;b.Langkah kedua, mengembangkan visi
bersama, bagaimana mengatur dan mengorganisasi diri maupun
organisasi agar dapat mencapai apa yang dicita-citakan; c.Langkah
ketiga, menentukan kepemimpinan. Di dalam instansi pemerintahan,
kepemimpinan biasanya dipegang para pejabat eselon. Padahal,
kepemimpinan harus ada pada semua level agar dapat mengontrol
perubahan. Pemimpin tertinggi harus memastikan orang-orang yang
kompeten dan jujurlah yang berperan sebagai pemimpin pada
level-level di bawahnya;d.Langkah keempat, fokus pada hasil kerja.
Langkah itu dilakukan dengan membuat mekanisme asessment yang dapat
mengukur hasil kerja tiap pegawai atau tiap tim yang diberi tugas
tertentu;e.Langkah kelima, mulai mengubah unit-unit kecil di
instansi kemudian dorong agar perubahan itu menyebar ke unit-unit
lain di seluruh instansi;f.Langkah keenam, membuat peraturan
formal, sistem, maupun struktur untuk mengukuhkan perubahan,
termasuk cara untuk mengukur perubahan yang terjadi;g.Langkah
ketujuh, mengawasi dan menyesuaikan strategi untuk merespons
permasalahan yang timbul selama proses perubahan
berlangsung.3.Strategi reformasi birokrasi.a.Pada level kebijakan,
harus diciptakan berbagai kebijakan yang mendorong Birokrasi yang
berorientasi pada pemenuhan hak-hak sipil warga (kepastian hukum,
batas waktu, prosedur, partisipasi, pengaduan, gugatan);b.Pada
level organisational, dilakukan melalui perbaikan proses rekrutmen
berbasis kompetensi, pendidikan dan latihan yang sensitif terhadap
kepentingan masyarakat, penciptaan Standar Kinerja Individu,
Standar Kinerja Tim dan Standar Kinerja Instansi Pemerintah;c.Pada
level operasional, dilakukan perbaikan melalui peningkatan service
quality meliputi dimensi tangibles, reliability, responsiveness,
assurance dan emphaty;d.Instansi Pemerintah secara periodik
melakukan pengukuran kepuasan pelanggan dan melakukan
perbaikan.
BAB IIPEMBAHASAN
A.Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah.Berbagai ahli seperti
Drucker ( 1992 ), Osborne & Gaebler (1992), Barzelay (1992), Mc
Leod (1998) secara implisit menyebutkan bahwa causa prima atau
penyebab utama kegagalan negara membawa kesejahteraan rakyatnya
adalah karena kelemahan manajemennya. Manajemen pemerintahan pada
semua dimensi umumnya sudah sangat usang, tertinggal oleh kemajuan
jaman, sehingga alih-alih melayani masyarakat, organisasi
pemerintah malahan lebih banyak menjadi beban. Hal tersebut nampak
dari penggunaan sebagian besar dana publik untuk kepentingan mereka
sendiri. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila Ingraham dan
Romzek ( 1994 ) menyebutkan bahwa sektor pemerintah harus belajar
dari sektor privat yang sukses. Ingraham dan Romzek (1994)
menawarkan pengelolaan pemerintahan baru yang disebutnya paradigma
Hollow State, dengan ciri pekerjaan pemerintah yang tidak bersifat
stratejik (non-strategic function) dikontrakkan kepada pihak ketiga
(contracting-out). Sektor privat pada umumnya sudah masuk pada
manajemen generasi kelima yakni management by human networking -
dengan dominasi penggunaan teknologi komunikasi dan informasi.
Savage (1990) menyebutkan bahwa prinsip human networking adalah
self-empowering, yakni pemberdayaan diri sendiri pada setiap orang
sehingga mampu mandiri, termasuk di dalam mengambil keputusan.
Pimpinan diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan perorangan
agar mengarah pada pencapaian tujuan, tetapi tidak bersifat
mengatur. Pada tahap kemandirian, setiap individu telah memiliki
kesadaran dan tanggung jawab tanpa terlampau banyak diawasi atau
dikendalikan. Pada sisi lain, sektor pemerintah masih berkutat pada
manajemen generasi kedua yakni management by direction - dengan
dominasi peran pemimpin. Sang pemimpin menjadi sumber ide dan
gagasan, sedangkan pengikut lebih banyak bertindak sebagai
pelaksana. Dengan perkataan lain, organisasi sektor pemerintah
masih memiliki karakteristik berorientasi pada pemimpin (leader
orientation), belum berorientasi pada sistem (system orientation).
Dengan demikian, maju mundurnya organisasi pemerintah sangat
tergantung pada sang pemimpin.
Anggota organisasi lebih merupakan bawahan yang lebih banyak
menjalankan perintah atasan, daripada insan-insan yang memiliki
kreativitas dan inovasi. PNS dihargai karena kepatuhan dan
loyalitasnya, bukan karena kreativitas dan inovasinya. Birokrasi di
Indonesia adalah birokrasi tanpa karakter. Indikasinya nampak dari
berbagai persidangan korupsi pada Departemen Agama maupun
Departemen Kelautan dan Perikanan, dan mungkin nantinya juga pada
departemen-departemen lainnya. Seorang sekretaris jenderal yang
merupakan jabatan tertinggi dalam jajaran birokrasi di Indonesia
(golongan IVe) ternyata tidak memiliki keberanian untuk menolak
perintah menteri, meskipun mereka tahu bahwa perintah tersebut
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mereka takut kehilangan jabatan, karena bagi mereka jabatan adalah
segala-galanya. Karena pada jabatan tersebut melekat kehormatan
serta fasilitas baik yang resmi dan terutama yang tidak resmi. Gaji
dan tunjangan resmi eselon I relatif kecil dibandingkan dengan
jenjang jabatan yang setara pada sektor privat. Tetapi apabila
fasilitas penunjang yang diterima dari negara seperti mobil dinas,
rumah dinas, sopir dinas dan lain sebagainya, yang semuanya
dibiayai oleh negara dihitung sebagai pendapatan maka jumlahnya
menjadi sangat besar. Belum lagi gratifikasi dari pihak ketiga yang
diterima karena jabatannya. Sehingga pendapatan yang dibawa pulang
(take home pay) setiap bulannya tidak jauh berbeda dengan sektor
swasta. Apabila pejabat eselon I yang sudah ikut segala macam
pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri saja tidak
memiliki karakter yang jelas, dapat dibayangkan bagaimana karakter
birokrasi pada tingkat yang lebih rendah. Hal-hal ideal yang
diterima selama mengikuti pendidikan dan pelatihan hanya sekedar
wacana, wacana dan wacana, karena kurang diikuti dengan komitmen
untuk perubahan ke arah kemajuan dan konsisten menjaga komitmen.
Reformasi manajemen birokrasi diberbagai negara, termasuk
Indonesia, diperkuat dengan hadirnya paradigma good governance yang
dikembangkan oleh Bank Dunia maupun UNDP. Pada hakehatnya tata
kepemerintahan yang baik adalah upaya memperbaiki manajemen dalam
berbagai aspkenya dengan memasukkan nilai-nilai baru yang lebih
transparan, akuntabel, demokratis serta berbasis pada 6 penegakan
hukum. Good governance sendiri adalah cara atau implementasi untuk
mengubah keadaan dari pemerintahan yang jelek (bad government)
menuju pada pemerintahan yang baik (good government). Untuk
mengejar ketertinggalan dibanding sektor pemerintah di negara lain
maupun sektor swasta, manajemen sektor pemerintah di Indonesia,
khususnya pemerintah daerah perlu dibenahi secara menyeluruh dan
berkelanjutan. Pembenahannya mencakup semua fungsi dan aspek
manajemen meliputi perencanaan, organisasi, pelaksanaan, pengawasan
sampai pengelolaan konflik dan kolaborasi.
B.Reformasi Organisasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Telah
dipahami bersama bahwa organisasi adalah sebuah wadah dan sekaligus
sistem kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sebagai
sebuah sistem, organisasi harus bersifat self-renewing system,
dalam arti memiliki mekanisme untuk secara terus menerus
memperbaiki dirinya sendiri sesuai perkembangan lingkungan internal
dan eksternalnya. Organisasi yang tidak mampu menyesuaikan diri
dengan perubahan, akan menjadi usang, dan kemudian mati.
Perkembangan teori organisasi berjalan seiring dengan perkembangan
manajemennya, karena keduanya merupakan dua sisi dari sebuah mata
uang yang tidak dapat dipisahkan. Manajemen hanya ada dalam sebuah
organisasi, sebaliknya organisasi tanpa manajemen hanyalah sebuah
kerumunan atau gerombolan. Pola organisasi pemerintah daerah yang
digunakan pada saat diatur berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2003 masih
memakai model generasi ketiga, dengan mengutamakan kewenangan serta
menonjolkan jabatan struktural. Tetapi PP ini masih sejalan dengan
kecenderungan perubahan global yakni dari downsizing menuju
rightsizing, karena membatasi jumlah maksimal dinas dan lembaga
teknis daerah pada Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.
Para ahli organisasi sudah mengingatkan bahwa pada abad ke-21 perlu
dilakukan pembaruan dengan lebih menekankan pada keahlian, bukan
lagi pada kekuasaan. Momentum untuk mengubah organisasi pemerintah
daerah menjadi lebih profesional menuju organisasi generasi keempat
sebenarnya terbuka pada saat PP tersebut akan direvisi. PP
penggantinya yakni PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Pemerintah Daerah ternyata mengalami kemunduran dari segi konsep,
karena PP tersebut mendorong terjadinya proliferasi birokrasi
dengan memberi peluang penambahan jumlah jabatan struktural.
Padahal melalui sistem pemilihan kepala daerah secara langsung
seperti saat ini telah terjadi politisasi birokrasi. Jabatan
struktural diisi oleh kepala daerah yang memenangkan pemilihan
tanpa mengindahkan kompetensi jabatannya. Sebagai contoh kasus di
beberapa daerah terdapat kepala dinas perhutanan dan konservasi
tanah diisi oleh sarjana sosial politik, jabatan sekretaris DPRD
diisi oleh sarjana perikanan, kepala kantor arsip dan perpustakaan
daerah diisi oleh sarjana teknik. Praktek semacam itu terjadi juga
diberbagai daerah lainnya di Indonesia. Asas yang dipakai adalah
siapapun dapat jadi apapun, asalkan kepala daerah menghendaki. Pola
pengembangan karier PNS seperti itu tidak akan pernah membangun
birokrasi yang profesional dalam bidang tertentu, karena PNS tidak
pernah dapat merancang kariernya sendiri. Karier PNS sangat
tergantung pada pendekatan politik dan garis tangan. Padahal
melalui PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, daerah otonom khususnya
kabupaten/kota diberi urusan pemerintahan yang banyak, luas dan
bersifat teknis. Untuk menjalankannya diperlukan birokrasi yang
profesional dalam bidangnya secara spesifik, dan hal tersebut hanya
dapat diperoleh melalui pengembangan karier melalui jabatan
fungsional dalam suatu organisasi fungsional. Apabila daerah
mengembangkan organisasi fungsional, berarti daerah telah masuk
pada organisasi generasi keempat. Jabatan karier yang bersifat
generalis tetap diperlukan, tetapi jumlahnya tidak sebanyak jabatan
karier spesialis.
C.Reformasi Sumberdaya Birokrasi Pemerintah Daerah. Di dalam
organisasi, sumber daya manusia memegang peranan kunci, begitu pula
di dalam birokrasi pemerintah daerah. Sumberdaya manusia dalam
birokrasi pemerintah daerah yang biasa disebut sebagai pegawai
negeri sipil adalah abdi negara dan masyarakat. Menurut Bekke,
Perry & Toonen (1996), ada lima tahap perkembangan peran PNS
yaitu: 1. Tahap pertama, PNS sebagai pelayanan perorangan; 2. Tahap
kedua, PNS sebagai pelayanan negara atau pemerintah; 3. Tahap
ketiga, PNS sebagai pelayan masyarakat; 4. Tahap Keempat PNS
sebagai Pelayanan Yang Dilindungi; 5. Tahap Kelima PNS sebagai
Pelayanan Profesional. Untuk masuk ke tahap kelima perlu dibangun
organisasi fungsional yang didukung oleh orang-orang yang memiliki
kompetensi dan profesional dalam bidang tugasnya masing-masing.
Arah pengembangan kariernya bukan melebar menjadi generalis,
melainkan menukik ke dalam menjadi spesialis dalam bidangnya. d.
Reformasi Kepemimpinan Pemerintah Daerah. Kepemimpinan nasional
harus dapat berfungsi mengawal proses pembangunan dan
hasil-hasilnya dapat dirasakan oleh warga bangsa di seluruh wilayah
nusantara. Konsepsi membutuhkan sumberdaya manusia berkualitas,
berkemampuan iptek dan seni yang dilandasi nilai-nilai ideologi
bangsa, serta dapat berinteraksi dengan komponen bangsa lainnya
dalam hidup bersama. Kepemimpinan nasional harus dapat mengawal
strategi implementasi reformasi birokrasi (PURB, 2008) yakni (i)
membangun kepercayaan masyarakat, (ii) membangun komitmen dan
partisipasi, (iii) mengubah pola pikir, budaya dan nilai-nilai
kerja dan (iv) memastikan keberlangsungan berjalannya sistem dan
mengantisipasi terjadinya perubahan.Strategi implementasi reformasi
birokrasi bukan hal teknis semata, tetapi membutuhkan kemampuan
kepemimpinan extraordinary untuk menjalankannya pada tatanan
Sismennas. Hal ini bisa dilihat dari sisi lain, Sismennas
sesungguhnya menjadi alat bantu yang efektif untuk menjalankan
mekanisme business process kepemimpinan. Lebih penting dari itu,
kepemimpinan juga harus mampu mengawal seluruh SDM senantiasa dalam
steady state mengantisipasi perubahan.
BAB IVKESIMPULAN
Reformasi birokrasi pemerintahan daerah merupakan suatu
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan daerah
di Indonesia dengan berpedoman kepada Grand Design dan Road Map
Reformasi Birokrasi, yang meliputi reformasi organisasi, sumber
daya, dan reformasi kepemimpinan daerah dalam rangka tercapainya
tujuan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Namun dalam
pelaksanaannya diperlukan monitoring yang solid dan kredibel serta
mencerminkan suatu sistem pengukuran yang objektif, dan pengguna
dapat menerima dan menindaklanjuti hasil dari sistem
tersebut.Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi
Birokrasi (Menpan-RB) RI, Azwar Abu Bakar kemaren membuka Rapat
Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di Hotel Labersa,
Kampar. Dalam kata sambutannya, Menpan-RB menilai produkticitas
birokrasi masih tergolong rendah. Dengan kondisi ini, reformasi
birokrasi menjadi salah satu solusi dalam menghasilkan aparatur
pemerintah yang memahami tugas dan tanggungjawab, serta bersih dari
kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Dia menyebutkan, seluruh
aparatur pemerintah daerah harus berubah dan mengikuti birokrasi
reformasi. Ini ditekankan karena permasalahan birokrasi termasuk
tiga permasalahan besar di Indonesia, selain korupsi dan
infrastruktur.Untuk itu Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar telah
disusun model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) yang merupakan hasil adopsi dari model Common Assesment
Framework (CAF). Model ini, mengandalkan penilaian mandiri dalam
penilaian kinerja instansi pemerintah, dan mengembangkan rencana
perbaikan kinerja dengan menggunakan prinsip-prinsip Total Quality
Manajemen (TQM) dengan perbaikan secara berkelanjutan. Pedoman
PMPRB tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk
melakukan penilaian upaya pencapaian program reformasi birokrasi
sejalan dengan pencapaian sasaran, indicator dan target nasional.
PMPRB mengkaitkan penilaian atas output dan outcame pelaksanaan
program reformasi birokrasi di instansi pemerintah serta pencapaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing instansi pemerintah
dengan Indikator bekerhasilan reformasi birokrasi secara nasional.
Penerapan model PMPRB, menurut Menpan RB Azwar Abubakar akan segera
ditetapkan sebagai pedoman, hal ini karena memiliki berbagai
keuntungan dan manfaat karena model ini, pertama; sederhana, mudah
diterapkan dan menyesuaikan dengan dinamika perubahan. Kedua;
manfaat dan pengolah lebih lanjut berbagai data/informasi, materi
serta dokumen yang sebagian besar sudah dikembangkan dan tersedia.
Ketiga; memberikan system penilaian mandiri dan baku yang objektif
dan dapat memberikan informasi perkembangan pelaksanaan reformasi
birokrasi di instansi secara Online dan upaya perbaikan yang
diperlukan secara efektif dan berkelanjutan. Keempat, memudahkan
pengintegrasian data dan informasi untuk menggambarkan profil
pencapaian reformasi birokrasi nasional secara Online. Kelima;
mendorong terjadinya kompetensi yang positif di antara instansi
emerintah sehingga mendorong kinerja pemerintah secara keseluruhan.
Keenam; mendorong kerjasama internasional dalam komunitas bersar
pengguna model CAF dengan berbagai pengalaman dengan berbagai
institusi di Negara lain melalui suatu forum ataupun secara
bilateral, dan ketujuh; memudahkan peningkatan capacity building
secara internasional bersama dengan European Institute of Public
Administrasion (EIPA) CAF Resource Center uyang berkedudukan di
Belanda. Sistem PMPRB akan dapat berperan dalam kita mengetahui dan
menilai serta mengawal pencapaian reformasi birokrasi sebagaimana
diharapkan. Hal tersebut harus ditunjukkan dengan hasil signifikan
dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan sasaran reformasi
birokrasi nasional yaitu terwujudnya Pemerintahan yang bersih dari
KKN dan pelayanan publik yang berkualitas dan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi
DAFTAR PUSTAKA
Prof. eko prasojo dalam slide berjudul Reformasi Administrasi
dan Good Governance di IndonesiaThoha, Miftah. Dimensi-Dimensi
Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2005.Etzioni, Eva dan Halevy. Bureaucracy and Democracy. Rotledge
and Kegan. 1983Ali Mufiz, Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Cet.1
; Edisi 2 .Jakarta : Universitas Terbuka, 2011.Dr. H. Edi Siswadi,
M.Si, Reformasi Birokrasi Pemerintahan dalam Meningkatkan Pelayanan
Publik . 22 Februari 2012
3
