1

PENDAHULUAN Dalam perkembangan globalisasi seperti kita saksikan saat ini. Sikap kaum akademisi semacam ini ternyata membawa pengaruh besar terhadap sikap kaum elit politik muda Indonesia, yang mudah menjadi Ambivalen terhadap sistem ekonomi Indonesia dan ideologi kerakyatan yang melandasinya. Pemahaman akan sistem ekonomi Indonesia bahkan mengalami suatu pendangkalan tatkala sistem komunisme Uni Soviet dan Eropa Timur dinyatakan runtuh. Kemudian dari situ ditarik kesimpulan lewat sederhana bahwa sistem kapitalis metelah memenangkan secara total persaingannya dengan sistem komunisme. Dengan demikian, dari persepsi simplisistik semacam ini, Indonesia pun dianggap perlu berkiblat kepada kapitalisme Barat dengan sistem pasar- bebasnya dan meninggalkan saja sistem ekonomi Indonesia yang sosialistik itu Kesimpulan yang menangnya sistem kapitalis dalam percaturan dunia (atau kelirunya) sistem sosialis dalam prakteknya. Pandangan para pemikir strukturalis seperti di atas kurang lebih nya diawali oleh fenomena konvergensi antara dua sistem raksasa itu (kapitalisme dan komunisme) seperti dikemukakan oleh Raymond Aron(1967), bahwa suatu ketika nanti anakcucu Krushchev akan menjadi kapitalis dan anak- cucu Kennedy akan menjadi sosialis. Mungkin yang lebih benar adalah bahwa tidak ada yang kalah antara kedua sistem itu. Bukan kah tidak ada lagi kapitalisme asli yang sepenuhnya liberalistis dan individualistis dan tidak ada lagi sosialisme asli yang dogmatik dan komunalistik. Dengan demikian hendaknya kita tidak terpaku pada fenomena global tentang kapitalisme vs komunisme seperti dikemukakan di atas. Kita harus mampu mengemukakah dan melaksanakan sistem ekonomi Indonesia sesuai dengan citacita kemerdekaan Indonesia, yaitu untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa mengabaikan hak dan tanggung jawab global kita. Globalisasi dengan pasar bebasnya memang berperangai kapitalisme dalam wujud barunya

2

LANDASAN SISTEM EKONOMI INDONESIA Secara normatif landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD1945. Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan yang adil dan Beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, Asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosiodemokrasi dalam ekonomi);Kerakyatan(mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial(persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang-seorang). Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik- tolak,proses dan tujuan sekaligus. Pasal33UUD1945adalahpasalutamabertumpunyasistemekonomiIndonesiayangberd asarPancasila,dengankelengkapannya,yaituPasal-pasal18,23,27(ayat2)dan34. Berdasarkan TAPMPRSXXIII/1966,ditetapkanlah butir-butir Demokrasi Ekonomi(kemudian menjadi ketentuan dalam GBHN 1973, 1978, 1983, 1988), yang meliputi penegasan berlakunya Pasal-Pasal 33, 34, 27 (ayat2), 23 dan butir-butir yang berasal dari Pasal-Pasal UUDS tentang hak milik yang berfungsi sosial dan kebebasan memilih jenis pekerjaan. Dalam GBHN 1993butir-butir Demokrasi Ekonomi ditambah dengan unsur Pasal 18UUD1945. Dalam GBHN1998 dan GBHN 1999, butir butir Demokrasi Ekonomi tidak disebut lagi dan diperkirakan dikembalikan ke dalam Pasal-Pasal asli UUD1945. Landasan normatif imperatif ini mengandung tuntunan etik dan moral luhur, yang menempatkan rakyat pada posisi mulianya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat sebagai umat yang dimuliakan Tuhan, yang hidup dalam persaudaraan satu sama lain, saling tolong-menolong dan bergotong-royong.

PEMIKIRAN TENTANG SEP (SISTEM EKONOMI PANCASILA)

3

I. Pemikiran Mohammad Hatta Bung Hatta selain dikenal sebagai proklamator bangsa Indonesia, juga dikenal sebagai perumus pasal 33 UUD 1945. Hal yang mendasari Bung Hatta dalam menyusun pasal 33 adalah pengalaman pahit bangsa Indonesia yang mengalami penjajahan ber abad-abad oleh negara yang menganut paham sistem ekonomi kapitalis-sosialis. Karena itu, menurut Hatta , sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah asas kekeluargaan. Sedangkan orientasinya adalah masyarakat pedasaan yang memiliki porsi terbesar kerakyatan. II. Pemikiran Wilopo Menurut wilopo pasal 33 memiliki arti SEP yang sangat menolak Liberal. Karena itu , SEP juga menolak sektor swasta yang merupakan penggerak Kapitalis-Liberal III. Pemikiran Widjojo Nitisastro Menurut Widjojo, justru sektor swasta diberikan kesempatan berkembang sesuai dengan pasal 27. Dengan demikian sektor swasta turut berperan dalam proses pertumbuhan dan pemerataan. IV. Pemikiran Mubyarto Menurut Mubyarto, SEP adalah sistem yang bukan kapitalis dan juga bukan sosialis. Salah satu perbedaan SEP dengan kapitalis atau sosialis adalah pandangan tentang manusia. Dalam sistem kapitalis atau sosialis adalah pandangan tentang manusia. Dalam sistem tersebut manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan materil saja. Menurutnya, manusia Pancasila adalah manusia yang selalu menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani, baik karena dorongan materi maupun moralitas.

V. Pemikiran Emil Salim

4

Konsep Emil Salim tentang SEP sangat sederhana, yaitu sistem ekonomi pasar tercapai dengan perencanaan. Menurut Emil Salim, di dalam sistem tersebutlah tercapai keseimbangan antara sistem komando dan sistem pasar.

SISTEM EKONOMI PANCASILA I. DEFINISI SISTEM EKONOMI PANCASILA Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam SEP tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan. Sebagaimana teori ekonomi Neo klasik yang dibangun atas dasar faham liberal dengan mengedepankan nilai individualisme dan kebebasan pasar (Mubyarto, 2002:68), SEP juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia. II. CIRICIRI EKONOMI PANCASILA1. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara/pemerintah.

Contoh hajad hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak/BBM, pertambangan/hasil bumi, dan lain sebagai nya.2. Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan

peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung.3. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan

oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat.

5 4. Modal ataupun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas

asas kekeluargaan antar sesama manusia. Artikel Mengenai Sistem Ekonomi Indonesia

WILOPO VS- WIDJOJO Pancasila hampir-hampir tidak terdengar lagi. Seolah-olah orang Indonesia merasa tidak perlu Pancasila lagi sebagai ideologi negara. Tanpa suatu ideologi negara yang solid, suatu bangsa tidak akan memiliki pegangan, akan terombangambing tanpa platform nasional yang akan memecah-belah persatuan. Pancasila merupakan asas bersama (bukan asal tunggal) bagi pluralisme Indonesia, suatu Common denominator yang membentuk kebersamaan. Sistem Ekonomi Pancasila pun hampir-hampir hilang dalam pemikiran ekonomi Indonesia. Bahkan demikian pula Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan ideologinya akan dihilangkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Perdebatan mengenai Pasal 33 UUD 1945 (terutamaAyat1-nya) sudah dimulai sejak awal. Yang paling pertama dan monumental adalah perdebatan pada tanggal 23 September 1955 antara Mr. Wilopo, seorang negarawan, dengan WidjojoNitisastro, mahasiswa tingkat akhir FEUI. Di dalam perdebatan itu kita bisa memperoleh kesan adanya bibit-bibit untuk ragu meminggirkan liberalisme sebagai peninggalan kolonial serta menolak Koperasi sebagai wadah kekuatan rakyat dalam perekonomian nasional, betapapun hanya tersirat secara implisit, dengan memadukan tujuan untuk mencapai peningkatan pendapatan berkapita dan sekaligus pembagian pendapatan yang merata, sebagaimana (tersurat) dikemukakan oleh WidjojoNitisastro. Di awal penyajiannya dalam debat itu,WidjojoNitisastro menyatakan adanya ke tidak tegaskan Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945, kemudian mempertanyakannya, apakah ketidaktegasan ini disebabkan oleh kontradiksiheren yang dikandungnya (karena masih mengakui adanya Perusahaan swasta yang mengemban semangat liberalisme, di samping perusahaan negara dan koperasi), ataukah karena akibat tafsiran yang kurang tepat. Pertanyaan WidjojoNitisastrose macam itu sebenarnya tidak perlu ada apa bila beliau menyadari makna Ayat II Aturan Peralihan UUD 1945

6

dan mengkajinya secara mendalam. Di samping itu, WidjojoNitisastroAlpa memperhatikan judul Bab XIV UUD1945 di mana Pasal 33 (dan Pasal 34) bernaung di dalamnya, yaitu Kesejahteraan Sosial, sehingga beliau terdorong untuk lebih tertarik terhadap masalah bentuk-bentuk badan usaha (koperasi, perusahaan negarawan swasta) daripada terhadap masalah ideologi kerakyatan yang dikandung di dalam makna Kesejahteraan Sosial itu. Akibatnya beliau alpa pula bahwa yang paling utama berkaitan dengan kesejahteraan sosial adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (ayat 2 Pasal 33 UUD), di luar cabang-cabang produksi itu (ditegaskan Bung Hatta) swasta masih memperoleh tempat. Terlepas dari itu WidjojoNitisastro pada tahun 1955 itu telah menekankan pentingnya negara memainkan peran aktif dalam pengendalian dan melaksanakan pembangunan ekonomi (alangkah baiknya apabila kaum Widjojonomicssaatini mengikuti pandangan Widjojo yang dikemukakannya. Sementara Mr. Wilopo menangkapi kerakyatan dan demokrasi ekonomi (istilahnya: mengikuti jalan demokratis untuk memperbaiki nasib rakyat). Beliau mendukung agar negeri ini tidak berdasarkan konsep liberalisme ekonomi sebagai bagian dari pelaksanaan Asas-Asas Dasar (platforms) yang dianut oleh konstitusi kita (UUDS). Beliau mengatakan lebih lanjut bahwa sejak semula sudah diakui bahwa ketentuanketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang muncul dalam UUDS sebagai Pasal 38, memang sangat penting, karena dimaksudkan untuk mengganti asas ekonomi masa lalu (asas ekonomi kolonial) dengan suatu asas baru (asas ekonomi nasional, yaitu asas kekeluargaan).

PASAL 33 UUD 1945 PERLU DIPERTAHANKAN Pasal 33 UUD 1945 harus dipertahankan. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal mengenai perekonomian yang berada pada Bab XIV UUD 1945 yang berjudul

7

Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari citacita kemerdekaan. Dengan menempatkan Pasal 33 1945 di bawah judul Bab Kesejahteraan Sosial itu, berarti pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan tes untuk keberhasilan pembangunan, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi apalagi kemegahan pembangunan fisikal. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal yang mulia, pasal yang mengutamakan kepentingan bersama masyarakat, tanpa mengabaikan kepentingan individu orang-perorang. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal restrukturisasi ekonomi, pasal untuk mengatasi ketimpangan struktural ekonomi. Saat ini Pasal 33 UUD 1945 (ide Bung Hatta yang dibela oleh Bung Karno karena mengakui desosio- nasionalisme dan idesosio-demokrasi) berada dalam bahaya. Pasal 33 UUD 1945 tidak saja akan di amandemen, tetapi substansi dan dasar kemuliaan ideologi kebangsaan dan kerakyatan yang dikandungnya akan diubah, artinya akan digusur, oleh sekelompok pemikir dan elit politik yang kemungkinan besar tidak mengenal platform nasional Indonesia. Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 menegaskan, bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perkataan disusun artinya di restruktur. Seorang strukturalis pasti mengerti arti disusun dalam konteks restrukturisasi ekonomi, merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, menghilangkan subordinasi ekonomi (yang tidak emancipatory) dan menggantinya dengan demokrasi ekonomi (yang participatory dan emancipatory). Mari kita baca Penjelasan Pasal33 UUD 1945 Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajad hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak mampu produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasinya. Bukan kah sudah diprediksi oleh UUD 1945 bahwa orang-orang yang berkuasa akan menyalahgunakan kekuasaan, akan habis-habisan ber KKN karena melalaikan asas kekeluargaan. Bukankah terjadinya ketidakadilan sosial-ekonomi masspoverty, impoverishmen dan di sempowerment terhadap rakyat karena tidak hidup nya asas kekeluargaan atau brotherhood di antara kita ?Dalam kebersamaan dan asas kekeluargaan, keadilan sosial-ekonomi implisit didalamnya. Dari Penjelasan UUD 1945 juga kita temui kalimat Meskipun dibikin UUD

8

yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perorangan, UUD itu tentu tidak ada artinya dalam praktek. Ini kiranya jelas, self-explanatory. Pasal 33 UUD 1945 akan digusur dari konstitusi kita. Apa salahnya, apa kelemahannya ? Apabila Pasal 33 UUD 1945 dianggap mengandung kekurangan mengapa tidak disempurnakan saja dengan ayat-ayat tambahan, dengan tetap mempertahankan 3 ayat aslinya. Pasal 33 UUD 1945 sebenarnya makin relevan dengan tuntutan global untuk menumbuhkan global solidarity dan globalmutuality. Makin berkembangnya aliran sosial demokrasi (Anthony Giddens,Tony Blair,dll) makin meningkatkan relevansi Pasal 33 UUD 1945 saat ini. Saat ini 13 dari 15 negara Eropa Barat menganut paham sosial- demokrasi (DawamRahardjo,2000). Memang tidak akan mudah bagi mereka untuk memahami Pasal 33 UUD 1945 tanpa memiliki platform nasional, tanpa memiliki ideologi kerakyatan, atau pun tanpa memahami cita-cita sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang saat ini tetap relevan. Mereka (sebagian ekonomi junior) kiranya tidak suka mencoba memahami makna perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (ayat1Pasal33). Kebersamaan adalah suatu mutuality dan asas kekeluargaan adalah brotherhood atau broederschap bahasa agamanya adalah ukhuwah, yang mengemban semangat kekolektifan dan solidaritas ssosial. M.Umer Chapra (2001) bahkan menegaskan bahwa memperkukuh brotherhood merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan ekonomi,. Brotherhood menjadi sinergi kekuatan ekonomi untuk saling bekerja sama, tolong-menolong dan bergotongroyong. Jadi asas kekeluargaan yang brotherhood ini bukanlah asas keluarga atau asas kekerabatan (bukan family system atau kindship) yang nepotistik. Kebersamaan dan kekeluargaan adalah asas ekonomi kolektif (cooperativism) yang dianut Indonesia Merdeka, sebagai lawan dari asas individualisme yang menjadi dasar sistem ekonomi kolonial yang dipelihara oleh Wetboekvan Koophandel (KUHD). Itulah sebabnya UUD 1945 memiliki Aturan Peralihan, yang Ayat II-nya menegaskan bahwa sistem hukum kolonial berdasar KUH Perdata, KUH Pidana, KUHD, dll tetap berlaku secara temporer, yang berkedudukan sebagai sementara sebelum diadakan yang baru menurut UUD 1945, artinya dalam posisi peralihan. Jadi yang tidak tahu, lalu ingin menghapuskan ketiga ayat Pasal 33 UUD

9

1945 itu adalah mereka yang mungkin sekali ingin mengubah cita-cita dasar Indonesia Merdeka. Pertanyaan Dan Jawaban Diskusi 1. Penanya (Oki), Sistem ekonomi di Indonesia sudah berjalan dengan

baik apa belum ? Jawab : (Septian), Sistem ekonomi Pancasila saat ini belum berjalan dengan baik buktinya saat ini banyak BUMN yang merupakan sektor yang penting bagi masyarakat justru saat ini banyak yang dijual oleh pihak asing contohnya, PDAM yang saat ini kepemilikannya sebagian besar oleh asing, belum lagi telkomsel dan PLN yang terdapat kepemilikan asingnya sangat besar sehingga sistem ekonomi Pancasila yang disepakati dalam pasal 33 sudah tidak konsisten lagi dan mulai beralih ke kapitalis yang materialis. 2. Penanya (Arif), Apa persamaan sistem ekonomi campuran dengan

sistem ekonomi Pancasila ? Jawab : (Ricky) Sama-sama adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan pihak swasta juga berperan dalam kegiatan perekonomian, terdapat pemisahan antara sektor ekonomi pemerintah dan swasta, hak milik swasta diakui dan di dorong oleh pihak pemerintah sebagai pengawas perekonomian. 3. Penanya (Wulan), Keuntungan sistem ekonomi Pancasila ?

Jawab : (Dion) Keuntungannya (1) peranan pemerintah penting tapi tidak dominan dengan tujuan menghindari sistem komando yang membuat pemerintah selalu memonopoli harga (2) tidak terjadinya persaingan tidak sehat karena pihak pemerintah mengawasi perekonomian swasta (3) pemisahan tugas dapat berjalan dengan jelas antara swasta dan pemerintah.4.

Penanya (Rodia), Bagaimana menurut Anda negara yang dapat

menunjukkan unjuk prestasinya ? Jawab : (Ricky) Negara menunjukkan prestasinya dengan indikator (1) Kemakmuran, Suatu negara dikatakan makmur jika output per kapitanya

10

sangat besar di tambah rata-ratanya juga besar, outputnya terbagi secara merata (2) Pertumbuhan, yang dimaksud pertumbuhan adalah apakah tingkat pertumbuhan tersebut akan mempertinggi tingkat inflasi atau tidak, kalau mempertinggi inflasi tidak akan meningkatkan kesejahteraan rakyat (3) Produktivitas, Ukurannya jika output lebih besar dari input produksi maka, bisa dikatakan negara tersebut produktif (4) Pemberdayaan, maksudnya masyarakat / pelaku ekonomi lainnya dapat mengembangkan potensinya misalnya melalui kegiatan pelatihan kerja yang diberikan pemerintah, pemberian kredit atau penegakan hukum (5) Terperiharanya lingkungan hidup, maksudnya walaupun negara tersebut maju dengan dibangunnya industri besar tetapi negara tersebut memperhatikan aspek lingkungannya seperti pengelolahan limbah menjadi yang bermanfaat dll. 5. Penanya (Made), Maksud dari sistem ekonomi Pancasila tidak

didominasi oleh modal dan dominasi buruh ? Jawab : (Dion) 6. Penanya (Dewi Annisa), Perbedaan sistem ekonomi campuran dan

Pancasila ? Jawab : (Septian) Perbedaan sistem ekonomi campuran dan Pancasila terletak pada ideologinya kalau campuran menganut campuran (kapitalis dan sosialis) sedangkan Pancasila ideologinya Pancasila dan untuk sistem campuran dalam sektor yang penting presentase besarnya modal untuk swasta lebih besar dari kepemilikan pemerintah sedangkan Pancasila sektor penting sebagian besar dimiliki oleh pemerintah kepemilikan swasta tidak dominan. Daftar Pustakawww.google.co.id. Rahardja, Prathama, dan Mandala Manurung. Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi & Makro Ekonomi). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.