makalah rsbi

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) atau Sekolah Berstandar

Internasional (SBI) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk

memajukan dunia pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang mana

di tandai dengan kualitas kelulusan yang menggunakan bahasa inggris dalam

dunia pergaulannya di sekolah yang sampai saat ini atau bahkan untuk tahun ke

depanpun merupakan tolak ukur utama siswa atau seseorang dikatakan

mempunyai kemampuan lebih di dunia pendidikan.

Pada dasarnya RSBI dimaksudkan agar mutu pendidikan dapat

dimaksimalkan dengan melakukan rintisan sekolah bertaraf internasional dengan

menggunakan pengantar bahasa inggris meskipun tidak mengesampingkan bahasa

Indonesia sebagai bahasa Nasional. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa

seseorang dalam merintis arah kehidupan sangat ditentukan oleh kemampuan dan

tingkat pendidikan yang dimiliki, di mana sampai saat ini untuk memasuki

sekolah yang lebih tinggi dibutuhkan kemampuan lebih atau bahkan untuk

memasuki dunia kerja nantinya diutamakan seseorang yang mempunyai berbagai

keahlian dan kemampuan. Salah satu yang sampai saat ini yang sangat penting

adalah kemampuan menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar, dalam

arti mampu aktif berbahasa inggris. Lebih-lebih diprasyaratkan adanya sertifikat

TOEFL yang menjadikan momok bagi sebagian besar lulusan sekolah untuk

memasuki dunia kerja. Hal ini tidak mengesampingkan pentingnya kemampuan

1 ∞ M a k a l a h R S B I

yang harus dimiliki seseorang seperti Komputer, Bahasa Asing yang lain, dan

lain-lain.

2. RUMUSAN MASALAH

1) Apa yang dimaksud dengan sekolah RSBI ?

2) Bagaimana sejarah terbentuknya sekolah RSBI ?

3) Apakah dasar hukum sekolah RSBI ?

4) Bagaimana proses perkembangan sekolah RSBI ?

5) Mengapa sekolah RSBI dihapuskan ?

3. BATASAN MASALAH

Makalah ini hanya melingkupi masalah yang berhubungan dengan :

1) Pengertian sekolah RSBI

2) Sejarah terbentuknya sekolah RSBI

3) Dasar hukum sekolah RSBI

4) Proses perkembangan sekolah RSBI

5) Berbagai alasan mengapa sekolah RSBI dihapuskan

4. TUJUAN

Makalah ini bertujuan untuk memberi informasi kepada para pembaca

mengenai :

1) Pengertian sekolah RSBI

2) Sejarah terbentuknya sekolah RSBI

3) Dasar hukum sekolah RSBI


4) Proses perkembangan sekolah RSBI

5) Berbagai alasan mengapa sekolah RSBI dihapuskan


BAB II

ISI

I. PENGERTIAN SEKOLAH RSBI

SBI adalah sekolah/madrasah yang sudah memenuhi standar nasional

pendidikan dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu

anggota Organization for Economic Development (OECD) dan/atau negara

tertentu yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga

memiliki daya saing di forum internasional.

Pendidikan bertaraf internasional : adalah pendidikan yang diselenggarakan

setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar

pendidikan negara maju. Sedangkan dalam pasal 143 dijelaskan bahwa satuan

pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah

memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan

negara maju.

II. SEJARAH TERBENTUKNYA SEKOLAH RSBI

Pembahasan mengenai RSBI sudah dimulai sejak akhir tahun 1999 dan awal

tahun 2000-an. Alasan pembahasannya, yakni :

1. Di tahun 90 banyak sekolahyang didirikan oleh suatu yayasan dengan

menggunakan identitas internasional tetapi tidak memiliki kejelasan kualitas

dan standarnya


2. Banyak orang tua yang mampu secara ekonomi memilih menyekolahkan

anaknya ke luar negeri.

3. Belum ada payung hukum yang mengatur penyelenggaraan sekolah

internasional

4. Perlunya membangun sekolah berkualitas sebagai pusat unggulan pendidikan.

Berdasarkan fenomena di atas, pemerintah mulai mengatur dan merintis

sekolah bertaraf internasional. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia perlu

pengakuan secara internasional terhadap kualitas proses dan hasil pendidikannya.

Kemudian, sekolah RSBI mulai dikembangkan oleh pemerintah pada tahun 2005

dengan syaratyang cukup berat bagi sekolah yang ingin mendapatkan status

sebagai sekolah RSBI.

III. DASAR HUKUM SEKOLAH RSBI

Sebagai dasar acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan

jenjang SBI, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional (Permendiknas) No 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah

Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Di mana

dalam Permendiknas tersebut terdapat 12 BAB, 35 ayat dan 112 pasal, dengan

penjabaran sebagai berikut:

a) BAB 1 tentang Ketentuan Umum terdiri dari 2 pasal (pasal 1 dan 2) dan 11

ayat;

b) BAB II, tentang Penyelenggaraan terdiri dari 13 pasal 46 ayat, yaitu pasal 3,

pasal 4 (kurikulum) dengan 2 ayat, pasal 5 (proses pembelajaran) dengan 5

ayat, pasal 6 (pendidik dan tenaga kependidikan) dengan 8 ayat, pasal 7


(pendidikan dan tenaga kependidikan) dengan 3 ayat, pasal 8 (pendidik dan

teaga kependidikan) dengan 2 ayat, pasal 9 (pendidik dan tenaga

kependidikan) dengan 1 ayat, pasal 10 (sarana prasarana) dengan 5 ayat,

pasal 11 dan 12 dengan 5 ayat (pengelolaan), pasal 13dan 14 dengan 9 ayat

(pembiayaan), dan pasal 15 ( pengelolaan);

c) BAB III tentang Peserta Didik yang terdiri dari 3 pasal dan 7 ayat. Yaitu

pasal 16 dengan 2 ayat, pasal 17 dengan 2 ayat dan pasal 18 dengan 4 ayat;

d) BAB IV, tentang Kultur Sekolah yang terdiri dari 2 pasal dan 8 ayat. Yaitu

pasal 19 dengan 4 ayat dan pasal 20 dengan 4 ayat;

e) BAB V, tentang Kewenangan Penyelenggaraan yang terdiri dari 6 pasal dan

16 ayat. Yaitu pasal 21 dengan 5 ayat, pasal 22 dengan 4 ayat, pasal 23

dengan 2 ayat, pasal 24 dengan 4 ayat, pasal 25 dan pasal 26 dengan 5 ayat;

f) BAB VI, tentang Perizinan dan Penyelenggaraan dengan 2 pasal dan 6 ayat.

Yaitu pasal 27, dan pasal 28 dengan 6 ayat;

g) BAB VII, tentang Pengendalian Penyelenggaraan yang terdiri dari 1 pasal

dan 3 ayat. Yaitu pasal 29 dengan 3 ayat;

h) BAB VIII, tentang Pengawasan dengan 1 pasal dan 4 ayat (pasal 30 dengan

4 ayat);

i) BAB IX, tentang Pelaporan dan Tindak Lanjut dengan 1 pasal dan 2 ayat

(pasal 31 dengan 2 ayat);

j) Bab X, tentang Sanksi terdiri dari 2 pasal dan 3 ayat. Yaitu pasal 32 dengan

2 ayat dan pasal 33;

k) BAB XI, tentang ketentuan peralihan dengan 1 pasal dan 2 ayat (pasal 34

dengan 2 ayat); dan


l) BAB XII, tentang Ketentuan Peralihan.

Selain Permendiknas No 78 Tahun 2009 yang mengatur tentang

penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional, juga didukung dengan peraturan

yang lainnya yaitu:

A. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

(a) Pasal 14 ayat (1) huruf f. Di mana yang menjadi urusan wajib yang

menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kebupaten/kota

merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota yaitu tentang

penyelenggaraan pendidikan.

(b) Pasal 13 ayat (1) huruf f. Bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan

pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi

yaitu penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia

potensial.

(c) Pasal 22 huruf f. Bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah

mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.

(d) PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu

terdapat dalam pasal 61 ayat (1): “Pemerintah bersama-sama pemerintah

daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan

pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan

pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan

menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

(e) PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah


Kabupaten/Kota, yaitu terdapat dalam pasal 2 ayat (4), di mana dalam

pasal tersebut disebutkan bahwa salah satu yang menjadi urusan

pemerintah dari 31 bidang urusan yaitu bidang pendidikan. Pemerintah

antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan

daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan masing-masing dalam

program penyelenggaraan pendidikan atau studi yang bertaraf

internasional.

(f) PP No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Dalam peraturan pemerintah tersebut terdapat beberapa hal yang penting

untuk diketahui mengenai pendanaa pendidikan untuk Sekolah Bertarat

Internasional (SBI), yaitu danan Bab II tentang Tanggung Jawab Pendanaan

Pendidikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang terdapat pada pasal 9,

pasal 10, pasal 13, pasal 20, dan pasal 24. Bab III tetang Tanggung Jawab

Pendanaan Pendidikan oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang

Didirikan Masyarakat, yaitu pasal 33, pasal 35, pasal 29, dan pasal 46. Serta Bab

IV tentang Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikanl oleh Masyarakat di Luar

Penyelenggaraan dan Satuan Pendidikan yang Didirikan ole Masyarakat, yaitu

pasal 47 tentang tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta

didik.

Dalam PP No 48 Tahun 2008 tersebut dijelaskan mengenai pendaaan

pendidikand mana adannya tanggung jawab oleh pemerintah dan pemerintah

daerah, oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan oleh

masyarakat dan oleh masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan


yang didirikan masyarakat. Selain itu, dijelaskan juga mengenai sumber

pendanaan pendidikan, pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan.

Untuk biaya investasi lahan , biaya selain investasi lahan, biaya operasi

satuan pendidikan mengenai biaya personalia dan non personalia yang

diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang dapat

dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional atau berbasis keunggulan

local dapat bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, bantuan

pihak asing yang tidak mengikat dan/atau sumber lain yang sah. Yang mana

anggarannya harus bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang

diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana

strategis satuan pendidikan. Sedangkan yang diselenggarakan oleh masyarakat

biayanya dapat bersumber dari penyeleggara atau satuan pendidikan yang

didirikan oleh masyarakat, orang tua atau wali peserta didik, masyarakat di luar

orang tua atau wali peserta didik , pemerintah, pemerintah daerah, pihak asing

yang tidak mengikat dan/atau sumber lain yang sah.

(g) PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan, yang mana dalam PP tersebut terdapat aturan yang membehasa

tentang satuan pendidikan bertaraf internasional, yaitu terdapat dalam BAB

VIII tentang Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional, diantaranya:

1. Pasal 143 yang menjelaskan bahwa pendidikan bertaraf internasional

merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional

Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan dari negara maju;

2. Pasal 144, menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan

paling sedikit satu SD bertaraf internasional, dan atau memfasilitasi


penyelenggaraan pendidikan minimal 1 SD yang bertaraf internasional yang

diselenggarakan masyarakat. Selanjutnya pengembangan SD menjadi satuan

pendidikan internasional yang dilaksanakan paling lama 7 tahun;

3. Pasal 145, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi memfasilitasi dan

membantu penyelenggaraan SD bertaraf internasional di kabupaten/kota /

wilayahnya. Bantuan tersebut bisa berupa pendanaan sarana prasarana,

operasional, menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan, dan juga

penyelenggarakan supervisi dan penjaminan mutu SD bertaraf internasional.

4. Pasal 146, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi menyelenggarakan paling

sedikit 1 SMP, SMA, SMK, bertaraf internasional dan atau memfasiliatsi

penyelenggarannya paling sedikit 1 SMP,SMA, SMK yang didirikan oleh

masyarakat di kabupaten/kota di wilayahnya. Pengembangan SMP, SMA,

dan SMK menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional dilaksanakan

paling lama 6 (enam) tahun.

5. Pasal 147, membahas mengenai pemerintah provinsi yang mengatur

menegenai pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah bertaraf

internasional. Yang mana pengaturan ini berupa, pemerintah provinsi

merencanakan kebutuhan, mengangkat, menempatkan, memutasikan,

memberikan kesejahteraan, memberikan penghargaan, memberikan

perlindungan, melakukan pembinaan dan pengembangan, dan

memberhentikan pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil pada

SD, SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional atau yang dikembangkan

menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.


6. Pasal 148, menjelaskan bahwa pemerintah dapat membantu

penyelengggaraan pendidikan bertaraf internasional, dan memberhentikan

bantuan tersebut jika sekolah gagal mewujudkannya sesuai dengan waktu

yang telah ditetapkan (7 tahun untuk SD, dan 6 tahun untuk SMP, SMA dan

SMK.

7. Pasal 149, bahwa Pemerintah dapat menyelenggarakan sekolah/madrasah

bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan

bertaraf internasional.

8. Pasal 151, menjelaskan bahwa pemerintah menyelenggarakan paling sedikit 1

program studi/ perguruan tinggi yang selanjutnya dikembangkan menjadi

bertaraf internasional. Pemerintah juga memfasilitasi penyelenggaraan 1

program studi/ perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat.

9. Pasal 152, menjelaskan bahwa mutu dalam penyelenggaraan pendidikan

bertaraf internasional harus sesuai dengan mutu yang telah ditatapkan atau

diatur oleh menteri.

10. Pasal 153, membahas mengenai Penyelenggara dan satuan pendidikan

dilarang menggunakan kata internasional untuk nama satuan pendidikan,

program, kelas, dan/atau mata pelajaran kecuali mendapatkan penetapan atau

izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan penetapan atau izin

penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

(h) Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan,

yaitu terdapat pada pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), yaitu:


1. Ayat 1: “Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan atau program

pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu

(a) SPM; (b) SNO; dan (c) Standar mutu pendidikan di atas SNP.

2. Ayat 2: “ Standar mutu pendidikan di atas SNP sebagaimana pada ayat 1

dapat berupa: (a) Standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan

lokal; dan (b) standar mutu di atas SNP yang mengadopsi dan/atau

mengadaptasi standar internasional.

IV. PROSES PERKEMBANGAN SEKOLAH RSBI

Perbedaan Sekolah RSBI(Rintisan Sekolah Berstandar Internasional)

dengan Sekolah SSN(Sekolah Standar Nasional) hanya terletak pada keunggulan

sekolah RSBI yang memiliki sistem pembelajaran Billingual(2 Bahasa,indonesia

dan inggris).Sekolah RSBI juga memiliki tenaga pendidik yang mayoritas lulusan

S2 serta dari segi kurikulum juga sedikit berbeda. Sekolah RSBI dan sekolah SSN

sangat erat kaitannya, karena pada hakikatnya sekolah RSBI adalah Sekolah SSN

yang menyiapkan peserta didik berdasarkan standar nasional pendidikan(SNP)

Indonesia dan bertaraf Internasional sehingga diharapkan lulusannya memiliki

kemampuan daya saing internasional. Tujuan program RSBI:

A. Secara Umum:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan nasional sesuai dengan amanat tujuan

nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945,pasal 31 UUD

1945,UU No.20 tahun 2003,serta peraturan-peraturan lainnya yang

menyangkut pendidikan nasional.

2. Memberi peluang pada sekolah yang berpotensi untuk mencapai kualitas

bertaraf nasional dan internasional.


3. Menyiapkan lulusan yang mampu berperan aktif dalam masyarakat global.

B. Secara Khusus:

1. Menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi yang tercantum dalam

standar kompetensi lulusan(SKL) yang telah diperkaya dengan standar

kompetensi lulusan berciri internasional.

2. Menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan(KTSP).

3. Menerapkan sistem satuan kredit semester di SMA/SMK/MA/MAK.

4. Memenuhi standar isi.

5. Memenuhi standar kompetensi lulusan(SKL).

Beberapa program dan kegiatan yang harus dilakukan oleh sebuah sekolah

untuk menuju Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), antara lain:

a) Mempersiapkan kurikulum yang mengacu pada kurikulumnegara maju;

b) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran;

c) Melatih guru dalam pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran;

d) Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru;

e) Mendapatkan pendampingan dan tenaga ahli;

f) Menjalin sister school;

g) Meningkatkan kemampuan guru dalam berbahasa Internasional;

h) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (ISO);

i) Menyelenggarakan pelatihan leadership untuk Kepala Sekolah; dan

j) Melengkapi sarana sekolah.

Pada proses pelaksanaannya, SBI tetap menggunakan standar nasional

pendidikan tetapi diperkaya dan didukung dengan standar pendidikan dari negara

lain, yaitu salah satu negara dari anggota OECD (Organisation for Economic Co-


operation and Development). Menurut UU No 78 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasiol (SBI) pada Jenjang Pendidikan

Dasar dan Menengah, bahwa:

“Organisation for Economic Co-operation and Development yang

kemudian disingkat OECD adalah organisasi internasional yang bertyjuan

membantu pemerintahan negara anggotanya yang menghadapi tantangan

globalisasi ekonomi. Adapun negara maju lainnya adalah negara yang tidak

termasuk dalam keanggotaan OECD tetapi memiliki keunggulan dalam bidang

pendidikan tertentu.”

Anggota dari OECD ini biasanya memiliki keunggulan tertentu dalam

bidang penddidikan yang telah diakui secara internasional, diantara negara

sebagai anggota dari OECD antara lain: Australia, Austri, Belgia, Kanada, Czech

Republic, Denmark, Finlandia, Pracis, Jerman, Greece, Hungaria, Iceland,

Irlandia, Italia, Jepang, Korea, Luxembourg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru,

Norwegia, Polandia, Portugal, Republik Slovakia, Spanyol, Swedia, Switzeland,

Turki, Inggris, Amerika Serikat dan negara maju lainnya seperti Chili, Estonia,

Israel, Rusia, Slovenia, Singapura dan Hongkong.

PengembanganSBI terdiri dari persyaratan sebagai berikut :

Berpedoman pada SNP yang diperkaya dengan standar pendidikan dari

negara maju

Dikembangkan atas kebutuhan dan Prakarsa Sekolah/ masyarakat

Kurikulum harus Bertaraf Internasional, mutakhir, canggih sesuai

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global


Menerapkan MBS dengan tata kelola yang baik

Menerapkan proses belajar yang Dinamisdan berbasis TIK

Menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional/visioner

Memiliki SDM yang profesional dan tangguh dengan manajemen yang

dikembangkan secara profesional

Didukung oleh sarana-prasarana yang lengkap, Relevan, mutakhir, canggih

dan bertaraf internasional

KARAKTERISTIK KELUARAN

SBI memiliki keunggulan yang ditunjukkan dengan pengakuan internasional

terhadap proses dan hasil atau keluaran pendidikan yang berkualitas dan teruji

dalam berbagai aspek;

Mempunyai pengakuan internasional yang dibuktikan dengan hasil sertifikasi

berpredikat baik dari salah satu negara anggota OECD dan/atau negara maju

lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan.

KURIKULUM

Kurikulum SBI disusun berdasarkan standar isi dan standar kompetensi

lulusan yang diperkaya dengan standar dari negara maju.

SBI menerapkan satuan kredit semester (SKS) untuk SMA, dan SMK.

PROSES PEMBELAJARAN

SBI melaksanakan standar proses yang diperkaya dengan model proses

pembelajaran di negara-negara maju.


Proses pembelajaran menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis

teknologi informasi dan komunikasi, aktif, kreatif, efektif, menyenangkan,

dan kontekstual.

SBI dapat menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris dan/atau bahasa

asing lainnya yang digunakan dalam forum internasional bagi mata pelajaran

tertentu.

Pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama,

Pendidikan Kewarganegaraan, Muatan Lokal, dan Pendidikan Sejarah

menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia.

Penggunaan bahasa pengantar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya

dimulai dari kelas IV untuk SD

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pendidik SBI memenuhi standar pendidik yang diperkaya dengan standar

pendidik sekolah dari negara maju.

Seluruh pendidik mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis teknologi

informasi dan komunikasi.

Pendidik mampu mengajar dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa asing

lainnya yang digunakan dalam forum internasional bagi mata

pelajaran/bidang studi tertentu, kecuali Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama,

Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah, dan Muatan Lokal.

SD bertaraf internasional memiliki paling sedikit 10% pendidik yang

berpendidikan S2 atau S3 pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) dan/atau

berpendidikan S2 atau S3 sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dari

perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi.


SMP bertaraf internasional memiliki paling sedikit 20% pendidik yang

berpendidikan S2 atau S3 sesuai dengan bidang studi yang diampu dari


SMA dan SMK bertaraf internasional memiliki paling sedikit 30% pendidik

yang berpendidikan S2 atau S3 sesuai dengan bidang studi yang diampu dari


Pendidik mata pelajaran kejuruan pada SMK harus memiliki sertifikat

kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi, dunia usaha/industri, asosiasi

profesi yang diakui secara nasional atau internasional.

Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki skor TOEFL ≥ 7,5

atau yang setara atau bahasa asing lainnya yang ditetapkan sebagai bahasa

pengantar pembelajaran pada SBI yang bersangkutan.

SBI dapat mempekerjakan pendidik warga negara asing apabila tidak ada

pendidik warga negara Indonesia yang mempunyai kualifikasi dan

kompetensi yang diperlukan untuk mengampu mata pelajaran/bidang studi

tertentu.

Pendidik warga negara asing paling banyak 30% dari keseluruhan pendidik.

Pendidik warga negara asing harus mampu berbahasa Indonesia dengan baik

Tenaga kependidikan SBI sekurang-kurangnya meliputi kepala sekolah,

tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga

administrasi, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan.

Tenaga kependidikan SBI memenuhi Standar Tenaga Kependidikan yang

diperkaya dengan standar tenaga kependidikan sekolah di negara maju

PENGELOLAAN


Memenuhi standar pengelolaan yang diperkaya dengan standar pengelolaan

sekolah di negara maju;

Menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 dan ISO 14000 versi terakhir;

Menjalin kemitraan dengan sekolah unggul di dalam negeri dan/atau di

negara maju;

Mempersiapkan peserta didik yang diharapkan mampu meraih prestasi

tingkat nasional dan/atau internasional pada aspek ilmu pengetahuan,

teknologi dan/atau seni;

Menerapkan sistem administrasi sekolah berbasis teknologi informasi dan

komunikasi pada 8 standar nasional pendidikan.

Pengelolaan SBI pada SD/MI, SMP, SMA, dan SMK dapat diselenggarakan

secara:

a. satu sistem - satu atap;

Model terpadu – satu sistem –satu atap dilaksanakan dalam satu lokasi

dengan menggunakan sistem pengelolaan pendidikan yang sama.

b. satu sistem tidak - satu atap;

Model terpisah – satu sistem - tidak satu atap dilaksanakan dalam lokasi yang

berbeda atau terpisah dengan menggunakan sistem pengelolaan pendidikan

yang sama

c. beda sistem tidak – satu atap.

Model terpisah – beda sistem – tidak satu atap dilaksanakan di lokasi yang

berbeda (terpisah) dengan sistem pengelolaan pendidikan yang berbeda.

PEMBIAYAAN


Biaya penyelenggaraan SBI memenuhi standar pembiayaan pendidikan dan

menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat

sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membiayai penyelenggaraan

SBI.

SBI dapat memungut biaya pendidikan untuk menutupi kekurangan biaya di

atas standar pembiayaan yang di dasarkan pada RPS/RKS dan RKAS.

Pemerintah dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik,

dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan

penyelenggaraan SBI yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau

masyarakat.

Pemerintah provinsi dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana,

pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan

penyelenggaraan SBI yang diselenggrakan oleh pemerintah, pemerintah

kabupaten/kota, atau masyarakat.

Pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan

prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk

keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggrakan oleh pemerintah,

pemerintah provinsi, atau masyarakat.

Masyarakat dapat memberi bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan

tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan

SBI yang diselenggrakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau

masyarakat.


Bantuan pada SBI dituangkan dalam dan digunakan sesuai dengan rencana

pengembangan sekolah/ rencana kerja sekolah, rencana kegiatan, dan

anggaran sekolah.

Bantuan pada SBI dapat dihentikan apabila sekolah yang bersangkutan tidak

menunjukkan kinerja yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan SBI

Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan

SBI berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan dan

akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pembiayaan

penyelenggaraan SBI dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia.

V. PENGHAPUSAN SEKOLAH RSBI

Dalam pelaksanaan program sekolah bertaraf internasional tersebut, masih

memunculkan pro dan kontra antar masyarakat dann pemerintah. Bahkan ada

anjuran bahwa SBI harus dibubarkan, berikut ini ada 10 alasan yang dikemukakan

oleh Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (ISI) Satria Dharma dalam Petisi

Pendidikan tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang dinilai sebagai

program gagal di depan Komisi X DPR RI, yaitu:

a) Program SBI tidak didahului riset yang lengkap sehingga konsepnya sangat

buruk;

b) SBI adalah program yang salah model. Kemdiknas membuat panduan model

pelaksanaan untuk SBI baru (news developed), tetapi yang justru

pengembangan pada sekolah-sekolah yang telah ada;


c) Program SBI telah salah asumsi. Kemdiknas mengasumsikan, bahwa untuk

dapat mengajar hard science dalam pengantar bahasa Inggris, seorang guru

harus memiliki TOEFL > 500;

d) Telah terjadi kekacauan dalam proses belajar-mengajar dan kegagalan

didaktik, di mana guru dituntut untuk menyampaikan materi dalam bahasa

inggris;

e) Penggunaan bahasa pengantar pendidikan yang salah konsep. Dengan label

SBI, materi pelajaran harus disampaikan menggunakan bahasa Inggri,

sedangkan di Jepang dan China justru menggunakan bahasa nasionalnya

sendiri;

f) SBI dinilai telah menciptakan diskriminasi dan kastanisasi dalam pendidikan;

g) SBI telah menjadikan sekolah-sekolah publik menjadi komersial;

h) SBI telah menyebabkan penyesatan pembelajaran;

i) SBI telah menyesatkan tujuan pendidikan; dan

j) SBI adalah sebuah pembohongan publik.

Dari beberapa penjelasan di atas, implementasi dari berbagai kebijakan yang

telah dibuat pemerintah yang berhubungan dengan penyelenggaraan satuan

pendidikan yang bertaraf internasional belum sepenuhnya dapat terealisasi.

Misalnya, tentang bantuan pendanaan dari pemerintah baik pemerintah pusat,

provinsi maupun kabupaten/kota, bahwa mereka harus membantu program

tersebut dalam pengadaan sarana dan prasarana, pendanaan biaya operasional dan

sebagainya. Tetapi pada kenyataannya pemerintah telah menghentikan pemberian

bantuan pembiayaan sebelum waktu yang telah ditetapkan


Sehingga dana yang telah diberikan oleh pemerintah belum bisa mencukupi

untuk pengadaan sarana dan prasaran yang bisa menunjang pembelajaran secara

global dan proses perawatannya yang memerlukan dana yang tidak sedikit.

Sedangkan untuk pemenuhan sarana dan prasarananya telah terlaksana, misalnya

sekolah yang telah berfasilitas ICT, LCD dan komputer di masing-masing kelas,

serta pengadaan loker, meja dan kursi yang telah sesuai dengan standarnya.

Kemudian, apabila dilihat dari segi tujuan bahwa pendidikan itu harus

bersifat untuk semua orang maka sistem Sekolah Bertaraf Internasional belum

memenuhi aspek tersebut, sekolah yang notabene menerapkan sistem SBI

cenderung hanya dapat dirasakan oleh beberapa golongan dan orang saja, sekolah

SBI dibeberapa kota cukup mahal dan kurang terjangkau bagi kalangan yang

kurang mampu, sehingga muncul anggapan bahwa hanya orang yang memiliki

uang saja yang dapat merasakan sekolah dengan sistem SBI. Saat ini sistem SBI

telah mengupayakan beberapa program seperti pemberian beasiswa bagi

masyarakat yang kurang mampu, namun hal ini belum dirasakan efektif dan

menjangkau semua kalangan di masyarakat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan

peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan,

persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan,

pengundangan, dan penyebarluasan. Peraturan perundang-undangan yang terkait,

serta jangkauan dan arah pengaturan yang memang dikehendaki oleh masyarakat,

maka proses bottom up yang selama ini diinginkan oleh masyarakat, akan

terwujud. Jika suatu RUU dihasilkan melalui proses bottom up, diharapkan


undang-undang yang dihasilkan akan berlaku sesuai dengan kehendak rakyat.

Sedangkan untuk rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat di

bawah UU, pengharmonisasian dilakukan sejak persiapan sampai dengan

pembahasan.

Hal ini berarti bahwa perundang-undangan mengenai sistem pendidikan

Sekolah Bertaraf Internasional harus dilakukan secara bottom up yaitu dengan

melihat need assisment dari bawah yaitu pada tingkat ini adalah sekolah. Selain

melihat dari tingkat need assisment perundang-undangan yang akan dibuat pun

harus melihat keadaan dan kesesuaian apabila perundangan tersebut akan

diimplementasikan. Sehingga saat undang-undang tersebut telah dikeluarkan

maka akan sesuai dengan kultur dan keadaan sekolah tersebut.

Selain itu, kebijakan yang dibuat di sekolah tersebut bisa dikatakan bersifat

bottom up, misalnya tentang biaya pendidikan, dimana pihak sekolah terlebih

dahulu dengan melihat keadaan dan situasi peserta didiknya. Yang mana

kebiijakan sekolah yang dikeluarkan yaitu memberikan keringanan biaya bahkan

membebaskan biaya pendidikan bagi peseta didik yang kurang mampu, dan

mereka juga diberikan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah sebagai hasil

ajuan dari pihak sekolahnya.

Hambatan atau Kendala Pelaksanaan RSBI

Dalam proses pelaksanaan pendidikan bertaraf internasional, tentunya tidak

terlepas dari hambatan yang menjadi kendala pihak penyelenggara. Berikut ini

merupakan beberapa hambatan dalam peleksanaan program RSBI yang dihadapi

oleh pihak sekolah adalah :


a) Sedikitnya atau hanya sebagian kecil tenaga pendidik yang mempunyai

kemampuan profesional.

Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, bahwa guru yang mengajar di

RSBI atau SBI harus berkualifikasi minimal S2 dan S3, serta harus bisa

menguasai bahasa asing yaitu bahasa Inggris.Tetapi dalam hal ini guru belum

tersbiasa mengajar dengan menggunakan bahasa Inggris karena dari

pemerintah sendiri guru belum diberi pelatihan secara khusus serta kurang

perhattian dari pemerintah akan pendidikan dan pelatihan bahasa asing

terhadap guru tersebut. Guru seperti dipaksakan untuk bisa menyampaikan

mata pelajaran dengan menggunakan bahasa asing.

b) Bahwa sekolah RSBI itu dianggap sebagai diskriminatif karena masyarakat

hanya berfikir dan melihat sisi negatif dari program RSBI tersebut tanpa

melihat dan mengetahui sisi positif yang ada dalam program RSBI.

c) Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak konsisten

Menurut narasumber bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah

ditetapkan tidak konsisten dan tidak berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan

program SBI tersebut, bahwa sekolah telah membuat kesempatan atau MoU

baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun dengan

pemerintah daerah kabupaten/kota. Tetapi pada kenyatannya kebijakan yang

telah disepakati tersebut tidak berjalan lagi sampai saat ini, misalnya tentang

bantuan dana.

d) Tidak adanya koordinasi antara kementerian pendidikan dengan kementerian

dalam negeri


Sekolah yang berada di bawah naungan diknas (Departemen Pendidikan

Nasional) dengan pemerintah atau birokrasi yang berada dii bawah

kementerian dalam negeri, dimana kedua lembaga tersebut kurang

berkoordinasi dalam pelaksanaan pendidikan. Jadi, menurut narasumber

bahwa kedua lembaga tersebut hanya berjalan masing-masing. Sehingga

kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendiknas dan Kemendagri berbeda,

misalnya menurut Kemendiknas bahwa standar tenaga pendidik itu ada 4,

tetapi Kemendagri mengeluarkan suatu kebijakan bahwa standar dari tenaga

pendidik itu ada 10, dan ke-10 standar tersebut belum ada kepastiaannya.

BAB III

PENUTUP


A. KESIMPULAN

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang bertaraf internasional,

setiap satuan pendidikan terlebih dahulu harus bisa memenuhi 8 (delapan) Standar

Pendidikan Nasional yang meliputi standar proses, standar isi, standar sarana dan

prasarana, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan,

standar penilaian, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Pengelompokkan

pendidikan sesuai dengan PP No 19 Tahun 2005 bahwa pendidikan terdiri dari:

a) Pendidikan formal standar (Sekolah Potensial/Rintisan), yaitu satuan

pendidikan yang masih jauh dari pencapaian standar nasional pendidikan.

b) Sekolah formal mandiri (SKM/SSN), yaitu satuan pendidikan yang telah

memenuhi standar nasional pendidikan.

c) Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), yaitu pendidikan yang

diselenggarakan setelah memenuhi SNP dan diperkaya dengan standar

pendidikan dari negara asing.

Pada umumnya, berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah

tentang penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional belum bisa terealisasi

dan terlaksana sepenuhnya di lapangan. Misalnya kebijakan yang berhubungan

dengan kualifikasi guru yang belum terbiasa dengan penggunaan bahasa asing,

bantuan pembiayaan dari pemerintah yang tidak berjalan sesuai dengan prosedur

dalam kebijakan.

Selain itu, beberapa implementasi dari kebijakan atau peraturan tentang

penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional yang telah terlaksanakan

diantaranya sarana dan prasarana yang telah terpenuhi, proses pembelajaran

berbasis TIK, dan penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pada mata

pelajaran MIPA (Matematika, Biologi, Kimia dan Fisika).

Jadi, pada kenyataannya masih ada beberapa kebijakan atau peraturan yang

belum bisa terlaksana dengan baik. Hal tersebut tentunya tidak terlepas bari

berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyelenggara program tersebut. Tetapi

hal yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, yaitu adanya

konsistensi dari pihak-pihak terkait akan kebijakan atau peraturan yang telah


dibuat, dan adanya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat dan lembaga

pendidikan tentang program pendidikan bertaraf internasional dan perturan

perundangan yang mengaturnya.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis diantaranya yaitu:

a) Diadakannya pelatihan bagi guru tentang pengajaran bahasa asing;

b) Pemerintah maupun sekolah harus bisa menyediakan beasiswa maupun

bantuan untuk peserta didik yang berprestasi tetapi tidak mampun dalam

ekonomi;

c) Harus diadakannya kerja sama antar perguruan tinggi dengan satuan

pendidikan dan pemerintah dalam keberlanjutan penyelenggaraan

pendidikan bertaraf internasional;

d) Harus adanya penyuluhan atau sosialisasi dari pemerintah maupun pihak

lembaga pendidikan tertentu tentang kejelasan RSBI dan kejelasan

hukumnya kepada masyarakat;

e) Adanya sekolah percontohan untuk pelaksanaan RSBI; dan

f) Pemerintah tidak melepas begitu saja pelaksanaan RSBI kepada sekolah,

sehingga harus ada bimbingan dan pembinaan dari pemerintah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA


Latief, M. (2011). 10 Alasan Utama SBI Harus Dibubarkan [Online]. Tersedia: http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/08/20324426/10.Alasan.Utama.SBI.Harus.Dihentikan [5 Maret 2013]

Sativani, Riza. (2011). Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) [Online]. Tersedia: http://oryza-sativa135rsh.blogspot.com/2011/01/sekolah-bertaraf-international-sbi-dan.html [2 Mearet 2013]

_____. (__). Manajemen Sekolah Bermutu dalam Kajian Sekolah Potensial [Online]. Tersedia: http://www.slideshare.net/J321_M/manajemen-sekolah-bermutu-dalam-kajian-sekolah-potensial [5 Maret 2013]

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupate/Kota

Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Permendiknas N0 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Permendiknas No 78 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan SBI Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah


http://www.slideshare.net/J321_M/manajemen-sekolah-bermutu-dalam-kajian-sekolah-potensial%20%5B5

http://www.slideshare.net/J321_M/manajemen-sekolah-bermutu-dalam-kajian-sekolah-potensial%20%5B5

http://oryza-sativa135rsh.blogspot.com/2011/01/sekolah-bertaraf-international-sbi-dan.html%20%5B2



http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/08/20324426/10.Alasan.Utama.SBI.Harus.Dihentikan%20%5B5

http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/08/20324426/10.Alasan.Utama.SBI.Harus.Dihentikan%20%5B5

Documents

makalah rsbi