Makalah Pleno Kasus 1

  • Published on
    11-Feb-2016

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Makalah PBL Blok 30Emergency Medicine II

Transcript

PENDAHULUANSkenario :Seorang laki-laki ditemukan di sebuah sungai kering yang penuh batu-batuan dalam keadaan mati tertelungkup. Ia mengenakan kaos dalam (oblong) dan celana panjang yang di bagian bawahnya digulung hingga setengah tungkai bawahnya. Lehernya terikat lengan baju (yang kemudian diketahui sebagai baju miliknya sendiri) dan ujung lengan baju lainnya terikat ke sebuah dahan pohon perdu setingggi 60 cm. Posisi tubuh relatif mendatar, namun leher memang terjerat oleh baju tersebut. Tubuh mayat tersebut telah membusuk, namun masih dijumpai adanya satu luka terbuka di daerah ketiak kiri yang memperlihatkan pembuluh darah ketiak yang putus, dan beberapa luka terbuka di daerah tungkai bawah kanan dan kiri yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan akibat kekerasan tajam.Perlu diketahui bahwa rumah terdekat dari TKP adalah kira-kira 2 km. TKP adalah suatu daerah perbukitan yang berhutan cukup lebat.Latar BelakangDi dalam lingkungan masyarakat, kerap terjadi peristiwa pelanggaran hukum yang menyangkut tubuh dan nyawa manusia. Untuk pengusutan dan penyidikan serta penyelesaian masalah hukum ini, diperlukan bantuan seorang seorang ahli dalam ilmu kedokteran forensik. Ilmu kedokteran forensik sendiri adalah salah satu cabang spesialistik dari ilmu kedokteran, yang mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum serta keadilan. Selain aspek hukum dan keadilan, ilmu kedokteran forensik juga bermanfaat dalam segi kehidupan masyarakat lain seperti membantu penyelesaian klaim asuransi, masalah paternitas, pengumpulan data korban kecelakaan dan sebagainya.1Dalam mengungkapkan suatu kasus pidana, seorang dokter dengan ilmu kedokteran forensik yang dimilikinya, dapat melakukan berbagai pemeriksaan untuk membantu penyidikan sehingga akan didapatkan informasi-informasi penting yang diperlukan pihak penyidik untuk mengungkap suatu kasus. Pada kasus pembunuhan yang memakan korban, pemeriksaan yang dokter lakukan terhadap tubuh mayat dapat berupa pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam atau yang biasa disebut autopsi, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Tujuan dari autopsi adalah untuk menemukan proses penyakit dan atau adanya cedera, melakukan interpretasi atas penemuan-penemuan tersebut, menerangkan penyebabnya serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.2Pada kasus kematian akibat asfiksia mekanik, seorang dokter yang melakukan pemeriksaan autopsi harus teliti dalam tindakannya. Dokter harus mengetahui tanda-tanda apa saja pada kasus kematian asfiksia. Sebab kematian juga perlu dijelaskan, apakah asfiksia mekanik yang terjadi akibat bekapan, sumbatan, jeratan, cekikan, atau gantung diri. Berdasarkan kasus yang ada, diduga telah terjadi kasus pembunuhan dengan cara pencekikan disertai dengan adanya penganiayan korban dan upaya penutupan atau penyamaran penyebab kematian. Oleh karena itu dilakukanlah pemeriksaan medik (autopsi) dan pembuatan Visum et Repertum terhadap korban yang dikirim oleh polisi atau penyidik yang diduga menjadi korban atas suatau tindak pidana (pada kasus ini adalah korban pembunuhan), untuk dapat menentukan sebab, perkiraan waktu dan cara kematian, guna membantu proses penegakan hukum3. Selain itu akan dibahas pula mengenai indentifikasi forensik, tanatologi dan kematian akibat asfiksia mekanik, serta aspek hukum dan medikolegal kedokteran forensik.1-3TujuanUntuk mengetahui peranan dokter dalam ilmu Kedoteran Forensik, serta aspek hokum yang berlaku, prosedur medikolegal dalam menangani sebuah perkara kasus pidana, serta dapat mengetahui tahap-tahapan dan identifikasi korban tindak pidana dengan tepat dan cermat.

PEMBAHASANProsedur Mediko LegalDalam perundang-undangan terdapat beberapa prosedur medikolegal yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang terkait dalam penyelidikan kasus diatas. Berikut beberapa prosedur medikolegal yang harus dipatuhi: 4Kewajiban Hukum : Pihak yang berwenang meminta VetR: PenyidikSesuai pasal 133 ayat (1).Sedangkan yang termasuk kategori penyidik adalah Pejabat Polisi Negara RI yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dengan pangkat serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua ( pasal 6 ayat (1) KUHAP, PP 27 tahun 1983 pasal 2 ayat (1). Pihak yang berwenang membuat VetR: DokterKewajiban dokter untuk membuat Keterangan Ahli seperti disebutkan dalam pasal 133 KUHAP. Keterangan ahli ini akan dijadikan sebagai alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan. ( pasal 184 KUHAP ) Prosedur permintaan: TertulisProsedur permintaan Keterangan Ahli oleh penyidik harus dilakukan secara tertulis, terutama untuk korban mati (pasal 133 ayat (2)).Surat permintaan keterangan ahli ditujukan kepada instansi kesehatan atau instansi khusus untuk itu, bukan kepada individu dokter yang bekerja di dalam instansi tersebut.Korban / benda bukti yang diperiksa: tubuh manusia, baik masih hidup maupun telah meninggal. Disertai oleh petugas kepolisian yang berwenang. Penggunaan VetR: Kepentingan peradilan saja , tidak boleh digunakan untuk penyelesaian klaim asuransi.Karena hanya untuk keperluan peradilan maka berkas Keteranagan Ahli ini hanya boleh diserahkan kepada penyidik (instansi) yang memintanya.Bila diperlukan keterangan untuk klaim asuransi, maka pihak asuransi dapat meminta kepada dokter keterangan yang khusus untuk hal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan tentang wajib simpan rahasia jabatan.

I. Kewajiban Dokter Membantu PeradilanPasal 133 KUHAP(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.(3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.3Penjelasan Pasal 133 KUHAP(2) Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan.3Pasal 179 KUHAP(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.3

II. Bentuk Bantuan Dokter Bagi Peradilan Dan ManfaatnyaPasal 183 KUHAPHakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannnya.3Pasal 184 KUHAP(1) Alat bukti yang sah adalah:a. Keterangan saksib. Keterangan ahlic. Suratd. Pertunjuke. Keterangan terdakwa(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.3Pasal 186 KUHAPKeterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.3Pasal 180 KUHAP(1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, Hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.(2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.(3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).(4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.3

III. Sangsi Bagi Pelanggar Kewajiban DokterPasal 216 KUHP(1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya. Demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.(2) Disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum.(3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidanya dapat ditambah sepertiga.3Pasal 222 KUHPBarang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.3Pasal 224 KUHPBarang siapa yang dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau jurubahasa, dengan sengaja tidak melakukan suatu kewajiban yang menurut undang-undang ia harus melakukannnya:1. Dalam perkara pidana dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan.2. Dalam perkara lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 bulan.3Pasal 522 KUHPBarang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau jurubahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan rat