Makalah PKN Indra

  • View
    15

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PKN

Text of Makalah PKN Indra

1. Konsep Dasar KonstitusiIstilah KonstitusiIstilah konstitusi berasal dari bahasa inggris yaitu Constitution dan berasal dari bahasa belanda constitue. Constution (konstitusi) memiliki makna yang lebih luas dan undang-undang dasar. Yakni konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakatDalam bahasa latin konstitusi berasal dari gabungan dua kata yaitu Cume berarti bersama dengan dan Statuere berarti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu, sehingga menjadi constitution.

Dalam terminilogi hokum islam (Fiqh Siyasah) konstitusi dikenal dengan sebutan DUSTUS yang berati kumpulan faedah yang mengatur dasar dan kerja sama antar sesame anggota masyarakat dalam sebuah Negara.Menurut pendapat James Bryce, mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (Negara yang diorganisir dengan dan melalui hokum. Dengan kata lain konstitusi dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak rakyat dan hubungan diantara keduanya.

Pengertian KonstitusiPengertian konstitusi menurut para ahli

1. K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu negara.

2. Herman heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis.

3. Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik, dsb.

4. L.J Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis.

5. Koernimanto Soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang berarti bersama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama.

6. Carl schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu:Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian yaitu;1. Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara.2. Konstitusi sebagai bentuk negara.3. Konstitusi sebagai faktor integrasi.4. Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara .

Konstitusi dalam arti relatif dibagi menjadi 2 pengertian yaitu konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh penguasa dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitusi dapat berupa tertulis) dan konstitusi dalam arti materiil (konstitusi yang dilihat dari segi isinya). Konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan. Konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya.Tujuan KonstitusiSecara garis besar konstitusi bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak pihak yang diperintah (rakyat) dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sehingga pada hakekatnya tujuan konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusionalisme yang berate pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah diastu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga Negara maupun setiap penduduk dipihak lain.Fungsi Dan Ruang Lingkup KonstitusiDalam berbagai literature hokum tata Negara maupun ilmu politik ditegaskan bahwa fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk system politik dan hokum Negara. Oleh karena itu ruang lingkup undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis sebagaimana dikemukakan oleh A.A.HY Struycken memuat tentang :

1. Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu lampau.2. Tingkat-tingkat tinggi pembangunan ketatanegaraan bangsa.

3. Pandangan tokoh bangsa yang hendak di wujudkan, baik sekarang maupun masa yang akan datang.

4. Suatu keinginan yang mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.Klasifikasi KonstitusiKonstitusi dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Konstitusi tertulis dan tidak tertulisKonstitusi tertulis merupakan suatu instrument atau dokumen yang dapat dijumpai pada sejumlah hokum dasar yang diadopsi atau dirancang oleh para penyusun konstitusi dengan tujuan untuk memberikan ruang lingkup seluas mungkin bagi proses undang-undang biasa untuk mengembangkan konstitusi itu sendiri dalam aturan-aturang yang sudah disiapkan.Konstitusi tidak tertulis dalam perumusannya tidak membutuhkan proses yang panjang misalnya dalam penentuan Qourum, Amandemen, Referendum dan konvensi. Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Kaku1. Ciri-ciri konstitusi fleksibel yaitua. Elasticb. Diumumkan dan diubah dengan cara yang sama.2. Cirri-ciri konstitusi yang kakua. Mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dan peraturan undang-undang yang lain.b. Hanya dapat diubah dengan cara yang khusus, istimewa dan persyaratan yang berat. Konstitusi derajat tinggi dan komstitusi derajat tidak tinggiKonstitusi derajat tinggi ialah konstitusi yang mempunyai derajat kedudukan yang paling tinggi dalam Negara dan berada diatas peraturan perundang-undang yang lain.Konstitusi tidak derajat tinggi ialah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuanJika bentuk Negara itu serikat maka akan didapatkan system pembagian kekuasaan antara pemerintah Negara serikat dengan pemerintah Negara bagian.Dalam Negara kesatuan, pembagian kekuasaan tidak dijumpai karena seluruh kekuasaannya terpusat pada pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam konstitusi. Konstitusi system pemerintahan presidensial dan konstitusi system pemerintahan parlementer.Konstitusi yang mengatur beberapa ciri-ciri system pemerintrahan presidensial dapat diklasifikasikan kedalam konstitusi system pemerintah presidensial begitu pula sebaliknya.

Konstitusi politik dan konstitusi socialKonstitusi politik adalah berisi tentang norma- norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubuyngan antar lembaga negara. Konstitusi sosial adalah konstitusi yang mengandung cita cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu.Nilai Konstitusi

Konstitusi sebagai hukum dasar tertulis atau Undang Undang Dasar dimaksudkan menjadi landasan kehidupan bernegara atau landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mengatur kekuasaan Negara serta hak dan kewajiban warga Negara.Nilai konstitusi yang dimaksud disini adalah nilai (value) sebagai hasil penilaian atas pelaksanaan norma-norma dalam konstitusi dalam kenyataan praktik. Jika berbicara mengenai nilai konstitusi, para sarjana hukum selalu mengutip pendapat Karl Loewenstein dalam bukunya Reflection on the Value of Constitution in Our Revolutionary Age, yang menjelaskan dan membedakan nilai-nilai konstitusi dalam tiga macam nilai, yakni : a. Normative Value (Nilai Normatif)Konstitusi memiliki nilai-nilai normative apabila norma yang terdapat dalam konstitusi yang bersifat mengikat itu dipahami, diakui, diterima, dan dipatuhi oleh subyek hukum yang terikat padanya. Bagi bangsa tersebut konstitusi bukan saja berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga merupakan kenyataan (reality) dalam arti sepenuhnya diperlukan dan berlaku efektif, secara murni konsekuen. Hal ini sangat penting karena dalam setiap Undang Undang Dasar ada dua masalah, yaitu : Sifat ideal dari UUD (teori/das sein)

Cara pelaksanaan UUD itu ( praktik/das sein) b. Nominal Value (Nilai Nominal)Konstitusi memiliki nilai nominal apabila suatu Undang Undang Dasar sebagian atau seluruh materi muatannya, dalam kenyataannya tidak dipakai sama sekali sebagai referensi atau rujukan dalam pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan bernegara. c. Semantical Value (Nilai Semantik)Konstitusi memiliki nilai semantic, apabila konstitusi yang norma-norma yang terkandung di dalamnya hanya dihargai di atas kertas yang indah dan dijadikan jargon, semboyan, ataupun gincu-gincu ketatanegaran yang berfungsi sebagai pemanis dan sekaligus sebagai alat pembenaran belaka. Maksud esensial konstitusi adalah mobilitas kekuasaan yang dinamis untuk mengatur. Akan tetapi hal ini diberlakukan/ditangguhkan dan baru dilaksanakan berdasrkan kepentingan pemegang kekuasaan. Dengan demikian, konstitusi hanya sekedar istilah kata-kata saja.

Sifat Konstitusi

Sebuah konstitusi selain memilki nilai-nilai normatif, nominal, dan semantik juga memiliki sifat-sifat konstitusi yang dapat diklasifikasikan sebagai flexible atau rigid, tertulis dan tidak tertulis, formil atau material.

Menurut Jimly assidiqqie, ukuran yang biasanya dipakai oleh para ahli untuk menentukan apakah Undang Undang Dasar itu bersifat luwes atau kaku adalah dengan melihat apakah naskah konstitusi itu dimungkinkan dilakukan perubahan dan apakah cara mengubahnya cukup mudah atau sulit. Yang kedua melihat apakah naskah konstitusi itu mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan zaman. Dengan kata lain jika sebuah konstitusi mudah dalam mengikuti perkemabangan zaman maka bersifat fleksibel, apabila tidak mudah maka bersifat rigid.

Adapun suatu konstitusi disebut tertulis apabila ia ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan suatu konstitusi disebut tidak tertulis dikarenakan ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu melainkan dalam banyak hal diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa.

Hakikat konstitusi menurut Dr. H. Bagir Manan, SH. MCL dalam bukunya Pertumbuhan dan Perkembangan konstitusi suatu Negara adalah Pembatasan terhadap keku