KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat

dan kasih karunia-Nya penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan makalah yang

berjudul Polemik Anggaran Pendidikan di Indonesia sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Iwam Siswadi selaku pengajar Pendidikan

Kewarganegaraan yang memberi tugas akhir semester ini atas bimbingan dan pengarahannya,

para penyedia informasi di internet serta teman-teman yang telah menyumbangkan ide,

memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa ketidaksempurnaan adalah milik penulis dan

kesempurnaan adalah milik Tuhan. Penulisan makalah ini masih perlu mendapat pengembangan

baik dalam teknik penulisan, penggunaan bahasa, maupun dari segi materi yang dibahas, oleh

sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dikemudian hari penulis

dapat menyusun makalah selanjutnya dengan lebih baik. Akhir kata, semoga makalah ini dapat

bermanfaat bagi para pembaca. Amin.

Terima kasih.

Tangerang, Januari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………….. i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………. ii

BAB I : PENDAHULUAN .........................................................................................1

1.1. LATAR BELAKANG...............................................................................1

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH ………………………..………………… 2

1.3. PEMBATASAN MASALAH....................................................................6

1.4. PERUMUSAN MASALAH......................................................................6

1.5. TUJUAN....................................................................................................6

1.6. MANFAAT ...............................................................................................7

BAB II : PEMBAHASAN.............................................................................................9

2.1. PENGERTIAN ANGGARAN...................................................................1

2.2. FUNGSI ANGGARAN.............................................................................5

2.3. SISTEMATIKA ANGGARAN.................................................................6

2.4. PENGERTIAN ANGGARAN PENDIDIKAN.........................................6

2.5. ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN.................................................6

2.6. PRIORITAS ANGGARAN PENDIDIKAN.............................................6

2.7. POLEMIK PENGALOKASIAN DAN PENGAWASAN

PENGGUNAAN ANGGARAN PENDIDIKAN .....................................7

BAB III : PENUTUP......................................................................................................27

3.1. KESIMPULAN.............................................................................................27

3.2. SARAN.........................................................................................................27

DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................................28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama di masa depan apabila kita ingin

menghindarkan diri sebagai salah satu negara terbelakang dan agar dapat turut

berperan penting dalam percaturan dunia internasional.

Banyak negara yang memfokuskan ekonominya pada eksploitasi sumber daya

alam akhirnya gagal membuat rakyatnya sejahtera. Indonesia termasuk dalam deretan

negara seperti ini. Untuk konteks Indonesia, kegagalan ini bukan karena kekayaan

yang dieksploitasi tidak laku dipasaran, tetapi akibat sumber daya alam yang besar itu

tidak dikelola sendiri namun meminta pertolongan kepada pihak luar, sehingga

keuntungannya pun tidak sepenuhnya milik Indonesia.

Sebaliknya, negara seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, berbeda jauh dari

Indonesia. Meski minim sumber daya alam, sumber daya manusianya begitu terlatih

dan siap saing, sehingga kesejahteraan yang diraih melebihi negara-negara yang kaya

sumber daya alam tapi minus kualitas sumber daya manusia. Pertama dan yang paling

utama perbedaan itu terlihat dalam sistem pendidikannya. Negara-negara luar telah

lama menerapkan anggaran 20% dari total APBN. Mereka menaruh perhatian besar

terhadap sektor pendidikan karena dampaknya sangat besar di masa depan. Mereka

sadar, kesejahteraan berbanding lurus dengan modal manusianya (human capital), dan

bukan hanya modal alam (nature capital) semata-mata.

Itu artinya, berapapun besarnya kekayaan bumi Indonesia, jika masyarakatnya

tidak terdidik, mimpi kesejahteraan tidak akan pernah terwujud, kalah dari negara yang

hanya punya pendidikan yang bagus, meski sumber daya alamnya sedikit. Dan

Singapura membuktikan itu dengan menjadi mitra Indonesia dalam hal pengelolaan

sumber daya minyak meski mereka tidak punya ladang minyak sendiri.

Seandainya pemerintah menyadari betul efek futuristik pendidikan bagi

kesejahteraan rakyat, tentu sektor pendidikan telah dari dulu diperhatikan. Tapi

realitanya, bangsa Indonesia harus menunggu sekian tahun untuk benar-benar menikmati

besaran anggaran 20% itu. Padahal, biaya besar pendidikan tidak akan terbuang percuma

jika benar-benar dilakukan pengawalan dan kontrol yang ketat untuk menutup

penyelewengan.

Berbagai kritikan dilontarkan terhadap sistem pendidikan yang ada sekarang ini.

Dikatakan bahwa salah satu penyebab sulitnya Indonesia bangkit dari berbagai krisis

yang melanda saat ini adalah akibat bobroknya sistem pendidikan. Lebih lanjut, sistem

pendidikan nasional yang dijalankan ternyata tidak mampu menghasilkan sumber daya

manusia (SDM) yang berkualitas dan penuh kreativitas sehingga bisa mandiri. Dan kita

semua tentunya tidak ingin sistem pendidikan kita makin lama makin terpuruk.

Kita tentu sama-sama berkeinginan agar bangsa ini melalui sektor pendidikan,

memperoleh kesejarahan di antara berbagai negara lainnya di dunia. Kita tentunya

berharap bahwa bukan karena krisis ekonomi atau karena keuangan negara yang tidak

mencukupi lantas sektor pendidikan menjadi terabaikan nasibnya. Namun, penempatan

pendidikan sebagai salah satu prioritas utama tentunya harus didasarkan atas rasionalisme

yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Rasional tersebut seyogianya didasarkan

atas berbagai isu yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan sistem pendidikan tersebut.

Setidaknya terdapat beberapa isu kritis yang harus dipertimbangkan baik oleh jajaran

birokrasi pendidikan maupun masyarakat umum. Pertama, kelayakan mengajar dan

kesejahteraan guru. Kedua, efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan. Kurang

proporsionalnya anggaran pendidikan menjadi isu yang tidak pernah berhenti untuk

diperdebatkan oleh berbagai pakar dan pengamat pendidikan. Ada yang berpendapat

bahwa rendahnya anggaran tersebut dijadikan indikator kurangnya kepedulian pemerintah

untuk membenahi sistem pendidikan. Selain itu, rendahnya anggaran dituding sebagai

sumber penyebab kebobrokan sistem pendidikan nasional. Padahal semakin tinggi alokasi

anggaran pendidikan maka semakin besar kemungkinan keberhasilan program

pembangunan manusianya. Kiranya kritisi para pakar maupun pengamat tentang

rendahnya anggaran pendidikan ini membantu kita secara bijak mencermati pemanfaatan

dana yang ada. Menuntut kenaikan anggaran bukanlah tidak benar sepanjang dana

tersebut dimanfaatkan secara benar. Di masa mendatang, tampaknya mekanisme kontrol

terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang ada perlu dijadikan prioritas. Untuk hal

tersebut, peran dari lembaga pengawasan baik yang ada di dalam maupun di luar

departemen seyogianya menegakkan aturan yang sudah ditetapkan.

Ketiga, depolitisasi kebijakan pendidikan. Berbagai kebijakan telah ditetapkan yang

pada umumnya berada dalam kerangka perbaikan ‘mutu pendidikan’. Pengalaman yang

ada menunjukkan bahwa setiap adanya pergantian pimpinan dalam lingkungan Depdiknas

akan muncul pemikiran-pemikiran baru. Kebijakan baru cenderung tidak memiliki

kesinambungan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan sebelumnya.

Tambal sulam kebijakan di dunia pendidikan kita tampaknya sudah menjadi suatu hal

yang lumrah. Sayangnya perubahan-perubahan kebijakan tersebut cenderung

bernuansakan politis ketimbang didasarkan perubahan-perubahan filosofi serta substansi.

Di masa mendatang ada baiknya dalam penetapan suatu kebijakan perlu melalui suatu

perencanaan yang bersifat filosofis dan komprehensif. Mekanisme sosialisasi dan

pemberdayaan masyarakat luas sebagai salah satu komponen pengambil keputusan

menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi. Tidak seperti selama ini, masyarakat cenderung

tidak memahami latar belakang lahirnya suatu kebijakan tetapi harus menanggung segala

konsekuensi adanya kebijakan-kebijakan dimaksud.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan sebelumnya, dimana terjadinya ketidaktepatan

pengalokasian dan kurangnya pengawasan penggunaan anggaran pendidikan sebesar

20% dari APBN, penulis berinisiatif mengetahui lebih jauh dengan mencoba mencari

kebenaran secara studi kasus mengenai pengalokasian dan pengawasan penggunaan

anggaran pendidikan, dan menuliskannya dalam bentuk makalah dengan judul “Polemik

Anggaran Pendidikan di Indonesia”.

2.1. Identifikasi Masalah

Sebenarnya anggaran untuk bidang pendidikan terutama sejak tahun 2009

sudah cukup besar. Sekarang permasalahnnya hanya terletak pada pengalokasian

dan pengawasan penggunaan anggaran tersebut sebagaimana mestinya.

Kebocoran atau penyalahgunaan anggaran yang terjadi juga karena kurangnya

pengontrolan dan pengawasan dari pemerintah serta masyarakat.

2.2. Pembatasan Masalah

Makalah ini hanya membahas tentang pengalokasian dan pengawasan

terhadap penggunaan anggaran pendidikan di Indonesia agar pembahasan dapat

dilakukan secara fokus dan lebih mendalam.

2.3. Perumusan Masalah

Masalah tersebut diatas dapat dirumuskan dalam kalimat tanya sebagai

berikut :

1. Apakah ada hubungan antara pemerintah dan elemen masyarakat dengan

pengalokasian anggaran pendidikan ?

2. Apakah ada pengaruh pengawasan penggunaan anggaran pendidikan

terhadap keberhasilan pendidikan di Indonesia?

2.4. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui dan mendapatkan hubungan antara besarnya anggaran

pendidikan dengan pengalokasian dan pengawasan penggunaannya

di Indonesia.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui hubungan kebijakan pemerintah Indonesia dengan

penggunaan anggaran pendidikan

b. Mengetahui hubungan stabilitas keuangan negara dengan besarnya

anggaran yang dialokasikan untuk bidang pendidikan

2.5. Manfaat

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan dalam

meningkatkan reliabilitas, efektivitas dan kualitas keberhasilan

Pengalokasian dan Pengawasan Penggunaan Anggaran Pendidikan di

Indonesia.

b. Di perolehnya pengalaman dalam mengkaitkan teori yang didapat dalam

kurikulum kuliah dengan kondisi nyata dilapangan.

c. Memperluas ilmu, kemampuan dan pengetahuan di bidang anggaran.

d. Untuk menambah khasanah pustaka STAN, sehingga diharapkan dapat

bermanfaat bagi para mahasiswa dan pembaca lainnya.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Anggaran

Secara umum, anggaran diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan

pilihan kebijakan untuk suatu periode pada masa yang akan datang yang disajikan dalam

bentuk angka-angka. Sedangkan secara sempit pengertian anggaran terutama dalam suatu

negara adalah :

1. Suatu pernyataan tentang perkiraan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran

(belanja) pemerintah yang diharapkan akan terjadi pada satu periode anggaran di

masa yang akan datang, juga berisi data pengeluaran dan penerimaan yang

sungguh-sungguh terjadi di saat ini dan di masa lalu.

2. Kebijakan keuangan negara selama satu tahun menyangkut untuk apa saja uang

negara itu dikeluarkan (sektor-sektor mana yang diprioritaskan pemerintah untuk

dibiayai) dan darimana diperoleh.

3. Kebijakan operasional yang diwujudkan dalam bentuk alokasi dana dan

merupakan turunan dari strategi pemerintah sesuai dengan visi misi yang

ditetapkan DPR.

Segala tindakan pemerintah yang mempunyai akibat keuangan sehingga negara

dibebani dengan kewajiban untuk membayar dan negara memperoleh hak untuk menagih

adalah termasuk dalam bidang keuangan negara. Keuangan Negara itu sendiri

menggambarkan bahwa semua hak dan kewajiban negara, serta segala sesuatu yang

berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut, yang dapat dinilai dengan uang. Dengan

demikian keuangan negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama, hak-hak negara dan

Kedua, kewajiban-kewajiban negara, khususnya yang dapat dinilai dengan uang.

Pertama, hak-hak negara didefinisikan sebagai segala hak atau usaha yang

dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengisi kas negara. Dijabarkan bahwa hak-hak

negara terdiri dari:

a) Hak Mencetak Uang, yang dilakukan oleh BI.

b) Hak Mengadakan Pinjaman, meliputi pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Ini

harus diwaspadai, sebab utang itu berpotensi menyengsarakan kita dan anak

cucu.

c) Hak Mengadakan Pinjaman Paksa, yang dikenal dengan pemotongan uang atau

sanering.

d) Hak Menarik Pajak, yang digunakan untuk membiayai pembangunan.

e) Hak Menarik Iuran dan Pungutan.

Kedua, kewajiban-kewajiban negara yang terbagi menjadi dua:

a) Kewajiban meyelenggarakan tugas-tugas negara. Kewajiban ini harus

diselenggarakan Pemerintah untuk memenuhi amanat Pembukaan UUD 1945 dan

dijabarkan dalam bentuk APBN, diantaranya untuk menyelenggarakan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

b) Kewajiban membayar tagihan-tagihan yang datang dari pihak ketiga, yang

biasanya berkaitan dengan adanya pekerjaan, barang,atau jasa yang diterima

Pemerintah dari pihak ketiga. Kewajiban ini dibagi menjadi kewajiban rutin dan

pembangunan.

Untuk dapat menjabarkan pengertian keuangan negara tersebut secara riil maka

diperlukan adanya proses perencanaan (planning). Proses perencanaan dalam kaitannya

dengan APBN tentu berkaitan dengan perencanaan keuangan (budgeting atau

penganggaran).

Di Indonesia sendiri, pada awal mulanya (pada zaman pemerintahan Hindia-

Belanda) secara resmi digunakan istilah begrooting untuk menyatakan pengertian

anggaran. Namun sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, istilah Anggaran

Pendapatan dan Belanja dipakai secara resmi dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945, dan di

dalam perkembngan selanjutnya ditambahkan kata Negara untuk melengkapinya menjadi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2.2. Fungsi Anggaran

Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Sebagai pedoman dalam mengelola negara dalam suatu periode tertentu

b. Sebagai alat pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kebijakan yang

telah dipilih oleh pemerintah

c. Sebagai alat pengawasan dan pengendalian terhadap kemampuan pemerintah

dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilih

2.3. Sistematika Anggaran

Secara garis besar, Anggaran Negara terdiri dari Anggaran Pendapatan

(penerimaan) Negara dan Anggaran Belanja (pengeluaran) Negara, sehingga secara

lengkap disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk melaksanakan tugas sehari-hari (rutin) dalam rangka pelaksanaan kegiatan

di bidang pemerintahan umum perlu disusun suatu anggaran rutin yang terdiri dari :

1. Anggaran Penerimaan Rutin (dalam negeri)

2. Anggaran Belanja Rutin

Selain itu, untuk melaksanakan tugas pembangunan (non rutin) perlu disusun

suatu Anggaran Pembangunan yang terdiri dari :

1. Anggaran Penerimaan Pembangunan

2. Anggaran Belanja Pembangunan

Masing-masing komponen APBN tersebut di atas selanjutnya dapat diuraikan lagi

menjadi sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Negara, dibagi menurut sumber-sumbernya yaitu:

a. Penerimaan dalam negeri

a.1. Penerimaan pajak

a.2. Penerimaan bukan (non) pajak

b. Penerimaan Pembangunan

b.1. Bantuan Program

b.2. Bantuan Proyek

2. Anggaran Belanja Negara, dibagi menurut sumber-sumbernya yaitu:

a. Anggaran Belanja Rutin

Dalam Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1969, dinyatakan bahwa “Anggaran

belanja rutin memuat seluruh pengeluaran aparatur pemerintah sehari-hari yang tiap tahun

diperlukan untuk mengamankan dalam menjamin kelangsungan tugas dan kewajiban

secara efektif”. Agar lebih jelasnya,  maka pengertian belanja rutin dapat dibagi empat

yaitu:

1. Belanja pengawai, yaitu semua pengeluaran yang langsung berhubungan dengan

pegawai dan menjadi penghasilan bagi pegawai baik berupa uang maupun dalam

bentuk barang pangan.

2. Belanja barang, yaitu semua pengeluaran yang langsung di manfaatkan untuk

keperluan kantor baik untuk keperluan sehari-hari maupun inventaris kantor atau

pengeluaran yang berbentuk langganan dan jasa maupun dalam bentuk

pengeluaran lainnya.

3. Biaya pemeliharaan, yaitu meliputi pengeluaran untuk pemanfaatan

mempertahankan daya guna, baik berupa barang-barang  bergerak maupun barang

yang tidak bergerak dalam rangka kelangsungan tugas dan kewajiban pemerintah.

4. Biaya Perjalanan Dinas, meliputi pengeluaran untuk perjalanan dinas biasa dalam

rangka operasional dan pengawasan ke daerah-daerah.

Digunakan juga untuk subsidi daerah otonom, cicilan bunga dan lain-lain.

Jadi anggaran rutin adalah suatu anggaran yang diberikan setiap tahun yang

besarnya ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan untuk kelancaran kegiatan

pemerintah sehari-hari, dikeluarkan untuk melayani kepentingan umum dan kesejahteraan

masyarakat. Karena itu dalam anggaran rutin perlu dipertimbangkan faktor-faktor yang

mendapat prioritas, guna membiayai kegiatan pelaksanaan pada pemerintah dalam

melayani kebutuhan masyarakat.

b. Anggaran Belanja Pembangunan

1. Pembiayaan dalam rupiah

2. Bantuan Proyek

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana bagi kegiatan pemerintah yang bersifat

rutin dan non rutin tersebut, pemerintah harus berusaha mencari sumber dana yang

diperlukan. Usaha tersebut secara garis besar dapat dipenuhi melalui penerimaan yang

berasal dari dalam negeri dan penerimaan yang berasal dari luar negeri (pinjaman luar

negeri) yang sering juga disebut sebagai penerimaan pembangunan.

2.4. Pengertian Anggaran Pendidikan

Menurut UU Sisdiknas No 20/2003, anggaran pendidikan adalah: “Dana

pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal

20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD”. Pengecualian

gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dipersoalkan konstitusionalitasnya

karena Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menentukan:

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% anggaran

pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Pada saat pengujian konstitusionalitas besaran anggaran pendidikan dalam APBN,

Mahkamah Konstitusi tidak dapat menunjukkkan apa yang dimaksud dengan anggaran

pendidikan. Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi hanya mendapat rujukan konstitusional

berupa 20% dari APBN. Sehingga MK hanya mengikuti pendapat UU Sisdiknas No.

20/2003. Padahal jika anggaran pendidikan dalam APBN dilihat menurut UU Sisdiknas,

yaitu dana pendidikan selain (atau tak mencakup) gaji pendidikan dan biaya kedinasan,

anggaran pendidikan belum mencapai 20% APBN.

2.5. Alokasi Anggaran Pendidikan di Indonesia

Kewajiban konstitusi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan

sebesar 20% dari APBN dan APBD belumlah dipenuhi hingga saat ini. APBN Tahun

Anggaran 2008 telah disahkan pada Rapat Paripurna DPR, 9 Oktober 2007 lalu dan

menetapkan alokasi anggaran pendidikan hanya 12 persen.

Dalam RAPBN 2008, alokasi untuk anggaran pendidikan hanya sebesar 12 %,

jauh di bawah ketentuan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Formulasi

anggaran pendidikan 20% kemudian dirumuskan oleh Pemerintah dan DPR dalam UU

20/2003 tentang Sisdiknas, bahwa gaji pendidik dan biaya kedinasan tidak termasuk

dalam anggaran 20%, bahwa pemenuhan amanah konstitusi dengan cara bertahap seperti

dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) UU sisdiknas adalah tidak dibenarkan. Hal ini dapat

dilihat pada putusan MK No 011/PUU-III/2005, Putusan No. 012/PUU-III/2005, dan

Putusan No. 026/PUU-III/2005.

Kenyataan APBN 2007 pun tidak sesuai dengan amanah konstitusi. Anggaran

pendidikan masih berada pada level 11,8%. Karenanya MK dalam Putusan No. 026/PUU-

IV/2007 kembali menegaskan bahwa UU No. 18/2006 tentang APBN 2007 menyangkut

anggaran pendidikan adalah bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat. Pemerintah mengulangi kembali pelanggaran konstitusional

pada APBN 2008 ini. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan

keputusan bahwa APBN 2006 dan APBN 2007 melanggar konstitusi. Jadi, dengan tidak

tercapainya anggaran pendidikan 20% berarti pemerintah dan DPR bersama-sama

mengabaikan keputusan MK. Rupanya keputusan MK itu tidak mampu juga

menggetarkan kemauan politik para penentu kebijakan di negara ini.

Pengabaian juga terjadi terhadap keputusan raker yang telah disepakati antara

Komisi X DPR RI dengan tujuh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, yaitu Menko Kesra,

Mendiknas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara

(Menpan), Menteri PPN/Ketua Bappenas, Menteri Agama, dan Menteri Keuangan pada 4

Juli 2005 lalu telah menyepakati kenaikan anggaran pendidikan adalah 6,6% pada 2004,

menjadi 9,3% (2005), menjadi 12% (2006 ), menjadi 14,7% (2007), menjadi 17,4 %

(2008 ), dan terakhir 20,1% (2009).

Sementara realisasinya, tahun 2004 anggaran pendidikan masih sekitar

5,5%(2004), dari APBN atau sekitar Rp20,5 triliun. Dan meningkat menjadi Rp 24,6

tiriliun pada 2005. Pada tahun 2006 pemerintah hanya mengalokasikan anggaran

pendidikan sebesar 9% dan dalam APBN 2007 anggaran untuk sektor pendidikan hanya

sebesar 11,8 persen, Dan APBN 2008 hanya mengalokasikan 12%, nilai ini setara dengan

Rp61,4 triliun dari total nilai anggaran Rp854,6 triliun.

2.6. Prioritas Anggaran Pendidikan di Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tidak terpenuhinya alokasi

anggaran pendidikan minimal 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) semata-mata karena terbatasnya anggaran pemerintah. Menurut DPR, belum

tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN 2008 menunjukan lemahnya

kemauan politik (political will) pemerintah untuk memposisikan sektor pendidikan

sebagai prioritas utama.

Wakil Ketua Komisi Pendidikan (Komisi X) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan

Heri Akhmadi berpendapat anggaran pendidikan yang kian tahun kian membesar tidaklah

dapat dijadikan rujukan satu-satunya untuk menilai bahwa pemerintah telah menunjukan

komitmennya secara serius. Sebab, di saat bersamaan, kenaikan juga terjadi pada sektor-

sektor lainnya, bahkan ada yang jauh lebih besar dari sektor pendidikan itu sendiri.

Sehingga posisi persentase anggaran pendidikan tidak bergeser naik jauh dari tahun-tahun

sebelumnya bahkan anggaran pendidikan lebih kecil dari cicilan hutang Indonesia dan

anggaran subsidi.

Pada APBN 2008. Pembayaran bunga utang disepakati sebesar Rp91,365 triliun.

Sementara subsidi disepakati sebesar Rp97,874 triliun. Kenyataannya, perbandingan di

lapangan juga demikian, misalnya di Indonesia biaya pendidikan di universitas hanya

1.300 dolar AS per mahasiswa per tahun, sedangkan di Malaysia 12.000 dolar AS per

mahasiswa per tahun. Di pendidikan dasar (SD, red) di Indonesia hanya 110 dolar per

murid per tahun sedangkan di Malaysia 18.900 dolar Amerika per murid per tahun.

Tidak diketahui alasan mengapa negara kita mendahulukan membayar utang

daripada mendidik anak bangsa dan apakah itu perintah konstitusi atau tidak. Menurut

Heri, yang bisa dihemat adalah dengan mengurangi belanja untuk membayar utang.

Kemudian, menambah penerimaan negara, misalnya dari sektor pajak. Pasalnya,

pendidikan ini satu-satunya investasi yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.7. Polemik Pengalokasian dan Pengawasan Penggunaan Anggaran Pendidikan

Berawal dari tuntutan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) serta berubah

menjadi tuntutan Mahkamah Konstitusi dan para birokrat yang berkecimpung dalam

dunia pendidikan, peningkatan anggaran pendidikan yang dikupas menjadi bahan

pengambilan keputusan sidang MPR dalam Perubahan UUD 1945 yang kelima kalinya

dalam pasal 31 ayat 4 yang berbunyi :

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari

anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja

daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”,

merupakan bentuk dan upaya untuk menghargai dan merealisasikan terhadap anggapan

bahwa “Sumber daya yang terbesar adalah Pendidikan”. Artinya bahwa untuk dapat

memajukan serta meningkatkan perkembangan berbagai aspek kehidupan baik individu,

keluarga, masyarakat termasuk juga kehidupan bernegara maka potensi, eksistensi dan

subtansi pendidikan merupakan hal yang sangat penting kedudukannya. Ini juga

merupakan bukti bahwa adanya peningkatan kesadaran dari bangsa Indonesia jika

pendidikan itu merupakan bagian dari kebutuhan pokok dalam kehidupan.

Amanat Undang-undang 1945 untuk mengalokasikan dana 20% (di luar gaji guru)

dari total jumlah APBN 2009 akhirnya terealisasi meski harus menunggu waktu yang

cukup lama ditambah sedikit tekanan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sejarah,

baru tahun 2009 pemerintah menetapkan anggaran sesuai amanat undang-undang 1945,

sementara sebelum itu, anggaran 20% yang dikeluarkan masih memasukkan gaji guru dan

alokasi dana administratif lainnya, hingga jumlahnya tidak mencapai 20% lagi. Ada

banyak alasan untuk berharap kesejahteraan rakyat akan terangkat dengan ditetapkannya

jumlah 20% tersebut. Karena idealnya, kualitas pendidikan yang baik akan berakibat pada

daya saing SDM yang juga bagus, sehingga dengan itu, pembangunan akan merata dan

kesejahteraan bisa dicapai.

Meskipun anggaran pendidikan naik menjadi Rp 224 triliun atau 20 persen dari

APBN 2009,pemerintah tidak akan menggratiskan pendidikan. Kenaikan anggaran

tersebut diarahkan untuk menyelenggarakan wajib belajar sembilan tahun yang lebih

baik, murah, dan terjangkau. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, Dodi

Nandika, mengatakan hal itu dalam diskusi publik bertajuk ”Anggaran Pendidikan 20

persen, Mau Dibawa ke Mana?” yang berlangsung di Jakarta, Kamis (11/9/2009).

Selain membiayai wajib belajar sembilan tahun yang murah dan terjangkau,

seperti yang dikatakan oleh kepala Negara kita, Susilo Bambang Yudhoyono,

Departemen Pendidikan Nasional akan memfokuskan penggunaan anggaran pendidikan

untuk kesejahteraan guru dan dosen. Selain itu juga untuk penyelenggaraan pendidikan

menengah yang lebih baik seperti merehabilitasi gedung sekolah dan kampus perguruan

tinggi, membangun puluhan ribu kelas dan sekolah baru, serta pemberian beasiswa

pendidikan S-1 sampai S-3 bagi peraih medali di ajang olimpiade internasional. Dana

lainnya untuk peningkatan kualitas pendidikan nonformal.

Tetapi sebagian besar masyarakat kita hingga saat ini masih berpandangan bahwa

kewajiban mengalokasikan anggaran pendidikan hanyalah terletak di pundak Pemerintah

Pusat melalui APBN-nya. Padahal, sebagaimana dituliskan secara tegas di dalam Pasal 31

ayat (4) UUD 1945, pengalokasian minimum 20% anggaran pendidikan juga menjadi

kewajiban bagi Pemerintah Daerah melalui APBD-nya. Artinya, setiap Pemerintah

Daerah di tingkat Propinsi, Kabupaten, dan Kotamadya harus juga melaksanakan amanat

konstitusi yang sama tersebut.

Ironinya, berdasarkan data yang terbaru, saat ini hanya sekitar 44 Kabupaten saja

yang baru mengalokasikan anggaran pendidikan di atas 20% dari APBD-nya. Dengan

kata lain, pelaksanaan kewajiban konstitusi (constitutional obligation) itu baru dipenuhi

tidak lebih dari 10% dari total 483 Kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari

yang belum menyentuh 20% anggaran pendidikan tersebut, sekitar 90% Kabupaten masih

mengalokasikan anggaran pendidikan di bawah 10%, bahkan beberapa di antaranya

masih saja ada yang menganggarkan di bawah 5%.

Terlepas dari latar belakang disahkannya jumlah 20%, sikap pertama yang harus

kita munculkan adalah menumbuhkembangkan kesadaran akan arti pentingnya

pendidikan di tengah-tengah roda jaman yang begerak begitu cepat dan mendukung

langkah pemerintah tersebut. Dengan akumulasi dana yang mencapai Rp 224 triliun

sebagaimana dipaparkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang Paripurna

DPR (15/8/2009) di Gedung DPR/MPR Senayan, harapan akan terangkatnya nasib

manusia Indonesia kian besar. Dengan asumsi bahwa jika anggaran pendidikan mencapai

seperlima dari biaya operasional negara maka diharapkkan adanya peningkatan

pencapaian berbagai indikator yang terkait dengan naiknya kualitas bidang pendidikan,

baik tenaga kependidikan, sarana prasarana pendidikan , sistem pengelolaan pendidikan

serta output atau produk lembaga pendidikan yaitu para siswa sebagai subyek pendidikan

itu sendiri. Antara sebelum dan sesudah mata anggaran pendidikan dinaikkan, diharapkan

terdapat perbedaan signifikan menyangkut kesejahteraan masyarakat Indonesia pula. Dan

membebaskan bangsa Indonesia dari kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan, tiga

unit masalah yang menjadi kewajiban sektor pendidikan.

Di sisi lain, tingginya kekhawatiran akan realisasi dan penggunaan anggaran

tersebut justru melanda sebagian besar kalangan pemerhati pendidikan. Pasalnya,

anggaran pendidikan sebesar Rp. 224 triliun yang nantinya akan dikelola oleh beberapa

lembaga pemerintah, seperti Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama,

bisa jadi berubah menjadi ladang emas penyelewengan anggaran dan praktik korupsi.

Kekhawatiran ini berangkat salah satunya dari hasil evaluasi BPK terhadap kinerja

penyelenggaran anggaran di tahun 2007 yang memberikan stempel “disclaimer” (buruk)

terhadap kedua Departemen tersebut.

Sementara alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 dipertanyakan. Berdasarkan kajian Indonesia Budget

Center, alokasi dana pendidikan 2010 bukan 20 persen seperti yang diminta undang-

undang. "Terdapat kejanggalan pada alokasi anggaran melalui transfer ke daerah," kata

peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam, di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada

Koran Tempo (5/8/2009).

Menurut beliau, kejanggalan ini terlihat dari Nota Keuangan dan Rancangan

Undang-Undang APBN 2010. Pada kedua dokumen tersebut, anggaran pendidikan

dialokasikan 20 persen sebesar Rp 201,93 triliun. Perinciannya, untuk belanja pemerintah

pusat Rp 79,13 triliun (39,2 persen) dan transfer ke daerah Rp 122,79 triliun (60,8

persen).

Roy Salam juga mengatakan bahwa berdasarkan hitungan Indonesia Budget

Center, transfer ke daerah hanya Rp 28,28 triliun. Dengan perhitungan seperti itu, total

anggaran pendidikan hanya Rp 108,25 triliun atau setara dengan 10,7 persen. Beliau

mempertanyakan apakah terjadi salah tulis atau kesengajaan sistematis. Transfer ke

daerah meliputi dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana otonomi khusus, serta

dana alokasi umum.

Pada pidato kenegaraan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPR di Jakarta

(3/8/2009), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan bahwa anggaran

pendidikan tetap 20 persen. Sedangkan alokasi untuk Departemen Pendidikan Nasional

Rp 51,8 triliun, dan Departemen Agama Rp 26 triliun. Cukup besarnya alokasi untuk dua

departemen itu menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun.

Koordinator Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch, Ade

Irawan, juga khawatir atas berkurangnya anggaran Departemen Pendidikan yang turun

dibanding tahun lalu yang Rp 62,485 triliun. Dengan penurunan itu, beliau khawatir

pemerintah tak bisa mencapai tiga target utama pendidikan, yakni perluasan akses,

peningkatan mutu, dan perbaikan tata kelola pendidikan. Dalam hal perluasan akses, Ade

menjelaskan, dikhawatirkan orang tua siswa akan diberi beban berupa sumbangan.

Pengurangan itu juga akan berdampak pada peningkatan mutu, terutama dari segi

infrastruktur, seperti gedung, buku-buku, yang otomatis akan berkurang dananya. Itu pun

kalau 5,1 persen benar-benar dipakai semuanya. Selama ini Ade melihat Departemen

Pendidikan banyak menghabiskan anggaran untuk menyewa konsultan atau untuk iklan di

media massa. Padahal masyarakat butuh transparansi dan informasi menjelang

penerimaan mahasiswa atau siswa baru.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan wajib

belajar sembilan tahun masih menjadi prioritas penggunaan anggaran pendidikan. Beliau

menambahkan, anggaran Departemen Pendidikan Rp 51,8 triliun itu tidak termasuk Rp

8,9 triliun tunjangan profesi guru, yang mulai tahun depan dipindahkan ke dana alokasi

umum.

Namun harus diakui, anggaran yang besar tidak secara otomatis menjadikan

sektor pendidikan bebas masalah. Kenaikan anggaran pendidikan dari tahun-tahun

sebelumnya harus disikapi dengan hati-hati. Realisasi anggaran pendidikan yang tepat

sasaran harus selalu dikawal tidak saja oleh Pemerintah, namun juga oleh seluruh elemen

masyarakat. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam proses pengawalan

dan pengawasan realisasi anggaran pendidikan ini.

Pertama, pengawalan utama harus dilakukan pada saat terjadinya kesepakatan

bersama antara Presiden dan DPR ketika melakukan pembahasan RAPBN tahun

mendatang terkait dengan sektor pendidikan. Oleh karenanya, para wakil rakyat harus

senantiasa dikawal untuk menyetujui dan turut memeriksa rancangan penggunaan

anggaran pendidikan yang cukup visioner tersebut.

Kedua, bilamana telah terjadi persetujuan dan pengesahan, maka implementasi

program pendidikan haruslah yang bermutu dan sesuai dengan tujuan pengembangan

pendidikan nasional. Departemen yang terakit wajib memberikan transparansi dan

akuntabilitas terhadap seluruh rancangan program dan penggunaan anggaran kepada

masyarakat luas. Artinya, tugas Departemen tersebut bukan hanya sekedar menghabiskan

anggaran yang berlimpah-ruah demi tercapainya penyerapan anggaran yang maksimal,

tetapi juga harus mengutamakan unsur kualitas penggunaan (quality of spending).

Ketiga, agar tidak terjadinya kebocoran dan penyelewenangan anggaran

pendidikan, seluruh komponen bangsa wajib untuk ikut serta memasang mata dan

telinganya setiap saat, dalam rangka memonitor penggunaan anggaran pedidikan. Sudah

pasti untuk tahun-tahun berikutnya, BPK dan KPK harus membidik dan memberikan

prioritas pengawasan anggaran di kedua Departemen tersebut, termasuk terhadap instansi-

instansi turunannya. Begitu pula dengan lembaga-lembaga pengawasan anti-korupsi dan

berbagai organisasi tenaga pendidik, haruslah bersatu padu untuk bersama-sama

melakukan pengawasan yang terintegrasi (integrated monitoring). Sebab, kedua

departemen inilah yang sebenarnya menjadi teknisi dan pembuka pintu gerbang

kecerdasan, moral dan akhlak bangsa ini. Seandainya ditemukan praktik penyelewengan

anggaran negara, pejabat yang terlibat harus segera diseret ke meja hijau dan diadili

dengan hukuman administratif dan pidana yang seberat mungkin.

Hanya dengan itu kita berharap pendidikan menuju manusia yang sejahtera di masa

depan perlahan-lahan akan terwujud. Melalui anggaran pendidikan 20% tahun 2009 dan

2010 , kita berharap kesempatan untuk mengurangi bahkan memberantas kebodohan,

keterbelakangan dan kemiskinan di masa depan lebih terbuka.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Ada hubungan yang kuat antara pemerintah dan elemen masyarakat dengan

pengalokasian anggaran pendidikan. Pemerintah terutama DPR harus dapat

memenuhi aspirasi dan hak rakyat melalui kebijakan-kebijakan dalam

pengalokasian anggaran pendidikan.

2. Ada pengaruh pengawasan penggunaan anggaran pendidikan terhadap

keberhasilan pendidikan di Indonesia. Ini dikarenakan pengawasan dapat

mengurangi terjadi tindak penyalahgunaan anggaran yang seharusnya digunakan

untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia.

3.2. Saran

1. Kita sebagai rakyat Indonesia sebaiknya tidak hanya menuntut kenaikan anggaran

pendidikan saja, tetapi juga harus berpartisipasi mendukung kebijakan pemerintah

yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Dan tidak berpikir

bahwa masalah pendidikan adalah masalah negara bukan masalah kita secara

pribadi.

2. Pemerintah, mayarakat dan lembaga hukum meningkatkan kerjasama dalam

pengawasan pengalokasian dan pengunaan anggaran pendidikan.

3. Setiap daerah hendaknya meningkatkan kesadaran pengalokasian anggaran

pendidikan dari APBD sehingga dapat membantu pemerintah pusat

menyukseskan pendidikan secara nasional.

4. Sebagai pelajar dan mahasiswa, kita hendaknya memanfaatkan saran dan

prasarana yang disediakan pemerintah melalui anggaran pendidikan serta

memeliharanya.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/09/05/brk,20080905-133964,id.html

http://www.diknas.go.id/headline.php?id=1

http://km.itb.ac.id/web/diskusi/?p=3

http://nasional.vivanews.com/news/read/29523anggaran_pendidikan__alokasi_dan_korupsi

http://beritasore.com/2009/01/28/presiden-berkomitmen-awasi-penggunaan-anggaran-pendidikan/

http://antikorupsi.org/indo/content/view/15052/1/

http://www.pos-kupang.com/spiritntt/read/artikel/36130/alokasi-anggaran-pendidikan-tak-maksimal

http://padang-today.com/index.php?today=article&j=4&id=52

http://www.tempointeractive.com/hg/ekbis/2008/08/15/brk,20080815-131020,id.html

http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=59054

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/12/00513341/pemerintah.tak.akan.gratiskan.pendidikan

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/akuntansipemerintahan/bab2-anggaranpendapatandanbelanjanegara.pdf

http://tabloidekspresi.blogdetik.com/2009/11/03/artikel-anggaran-pendidikan-20-5-semoga-tidak-membodohi-rakyat/

http://edukasi.kompas.com/read/2009/09/03/13371035/ICW:.Anggaran.Pendidikan..Sebuah.Kenaikan.Tanpa.Makna

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=9175&coid=1&caid=52&gid=3

http://jurnalhukum.blogspot.com/2008/08/implementasi-20-anggaran-pendidikan.html