Makalah Pkn Anggaran Pendidikan

  • View
    1.276

  • Download
    12

Embed Size (px)

Text of Makalah Pkn Anggaran Pendidikan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan kasih karunia-Nya penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan makalah yang berjudul Polemik Anggaran Pendidikan di Indonesia sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Iwam Siswadi selaku pengajar Pendidikan Kewarganegaraan yang memberi tugas akhir semester ini atas bimbingan dan pengarahannya, para penyedia informasi di internet serta teman-teman yang telah menyumbangkan ide, memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan makalah ini. Penulis menyadari bahwa ketidaksempurnaan adalah milik penulis dan kesempurnaan adalah milik Tuhan. Penulisan makalah ini masih perlu mendapat pengembangan baik dalam teknik penulisan, penggunaan bahasa, maupun dari segi materi yang dibahas, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dikemudian hari penulis dapat menyusun makalah selanjutnya dengan lebih baik. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Amin. Terima kasih.

Tangerang, Januari 2010 Penulis

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .. i DAFTAR ISI . ii BAB I : PENDAHULUAN .......................................................................................1 1.1. LATAR BELAKANG..............................................................................1 1.2. IDENTIFIKASI MASALAH .. 2 1.3. PEMBATASAN MASALAH...................................................................6 1.4. PERUMUSAN MASALAH.....................................................................6 1.5. TUJUAN..................................................................................................6 1.6. MANFAAT .............................................................................................7 BAB II : PEMBAHASAN............................................................................................9 2.1. PENGERTIAN ANGGARAN.................................................................1 2.2. FUNGSI ANGGARAN............................................................................5 2.3. SISTEMATIKA ANGGARAN................................................................6 2.4. PENGERTIAN ANGGARAN PENDIDIKAN........................................6 2.5. ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN................................................6 2.6. PRIORITAS ANGGARAN PENDIDIKAN.............................................6 2.7. POLEMIK PENGALOKASIAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENDIDIKAN .....................................7 BAB III : PENUTUP....................................................................................................27 3.1. KESIMPULAN...........................................................................................27 3.2. SARAN.......................................................................................................27 DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................28

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama di masa depan apabila kita ingin menghindarkan diri sebagai salah satu negara terbelakang dan agar dapat turut berperan penting dalam percaturan dunia internasional. Banyak negara yang memfokuskan ekonominya pada eksploitasi sumber daya alam akhirnya gagal membuat rakyatnya sejahtera. Indonesia termasuk dalam deretan negara seperti ini. Untuk konteks Indonesia, kegagalan ini bukan karena kekayaan yang dieksploitasi tidak laku dipasaran, tetapi akibat sumber daya alam yang besar itu tidak dikelola sendiri namun meminta pertolongan kepada pihak luar, sehingga keuntungannya pun tidak sepenuhnya milik Indonesia. Sebaliknya, negara seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, berbeda jauh dari Indonesia. Meski minim sumber daya alam, sumber daya manusianya begitu terlatih dan siap saing, sehingga kesejahteraan yang diraih melebihi negara-negara yang kaya sumber daya alam tapi minus kualitas sumber daya manusia. Pertama dan yang paling utama perbedaan itu terlihat dalam sistem pendidikannya. Negara-negara luar telah lama menerapkan anggaran 20% dari total APBN. Mereka menaruh perhatian besar terhadap sektor pendidikan karena dampaknya sangat besar di masa depan. Mereka sadar, kesejahteraan berbanding lurus dengan modal manusianya (human capital), dan bukan hanya modal alam (nature capital) semata-mata. Itu artinya, berapapun besarnya kekayaan bumi Indonesia, jika masyarakatnya tidak terdidik, mimpi kesejahteraan tidak akan pernah terwujud, kalah dari negara yang hanya punya pendidikan yang bagus, meski sumber daya alamnya sedikit. Dan Singapura membuktikan itu dengan menjadi mitra Indonesia dalam hal pengelolaan sumber daya minyak meski mereka tidak punya ladang minyak sendiri. Seandainya pemerintah menyadari betul efek futuristik pendidikan bagi kesejahteraan rakyat, tentu sektor pendidikan telah dari dulu diperhatikan. Tapi

realitanya, bangsa Indonesia harus menunggu sekian tahun untuk benar-benar menikmati besaran anggaran 20% itu. Padahal, biaya besar pendidikan tidak akan terbuang percuma jika benar-benar dilakukan pengawalan dan kontrol yang ketat untuk menutup penyelewengan. Berbagai kritikan dilontarkan terhadap sistem pendidikan yang ada sekarang ini. Dikatakan bahwa salah satu penyebab sulitnya Indonesia bangkit dari berbagai krisis yang melanda saat ini adalah akibat bobroknya sistem pendidikan. Lebih lanjut, sistem pendidikan nasional yang dijalankan ternyata tidak mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan penuh kreativitas sehingga bisa mandiri. Dan kita semua tentunya tidak ingin sistem pendidikan kita makin lama makin terpuruk. Kita tentu sama-sama berkeinginan agar bangsa ini melalui sektor pendidikan, memperoleh kesejarahan di antara berbagai negara lainnya di dunia. Kita tentunya berharap bahwa bukan karena krisis ekonomi atau karena keuangan negara yang tidak mencukupi lantas sektor pendidikan menjadi terabaikan nasibnya. Namun, penempatan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama tentunya harus didasarkan atas rasionalisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Rasional tersebut seyogianya didasarkan atas berbagai isu yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan sistem pendidikan tersebut. Setidaknya terdapat beberapa isu kritis yang harus dipertimbangkan baik oleh jajaran birokrasi pendidikan maupun masyarakat umum. Pertama, kelayakan mengajar dan kesejahteraan guru. Kedua, efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan. Kurang proporsionalnya anggaran pendidikan menjadi isu yang tidak pernah berhenti untuk diperdebatkan oleh berbagai pakar dan pengamat pendidikan. Ada yang berpendapat bahwa rendahnya anggaran tersebut dijadikan indikator kurangnya kepedulian pemerintah untuk membenahi sistem pendidikan. Selain itu, rendahnya anggaran dituding sebagai sumber penyebab kebobrokan sistem pendidikan nasional. Padahal semakin tinggi alokasi anggaran pendidikan maka semakin besar kemungkinan keberhasilan program pembangunan manusianya. Kiranya kritisi para pakar maupun pengamat tentang rendahnya anggaran pendidikan ini membantu kita secara bijak mencermati pemanfaatan dana yang ada. Menuntut kenaikan anggaran bukanlah tidak benar sepanjang dana tersebut dimanfaatkan secara benar. Di masa mendatang, tampaknya mekanisme kontrol terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang ada perlu dijadikan prioritas. Untuk hal

tersebut, peran dari lembaga pengawasan baik yang ada di dalam maupun di luar departemen seyogianya menegakkan aturan yang sudah ditetapkan. Ketiga, depolitisasi kebijakan pendidikan. Berbagai kebijakan telah ditetapkan yang pada umumnya berada dalam kerangka perbaikan mutu pendidikan. Pengalaman yang ada menunjukkan bahwa setiap adanya pergantian pimpinan dalam lingkungan Depdiknas akan muncul pemikiran-pemikiran baru. Kebijakan baru cenderung tidak memiliki kesinambungan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan sebelumnya. Tambal sulam kebijakan di dunia pendidikan kita tampaknya sudah menjadi suatu hal yang lumrah. Sayangnya perubahan-perubahan kebijakan tersebut cenderung bernuansakan politis ketimbang didasarkan perubahan-perubahan filosofi serta substansi. Di masa mendatang ada baiknya dalam penetapan suatu kebijakan perlu melalui suatu perencanaan yang bersifat filosofis dan komprehensif. Mekanisme sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat luas sebagai salah satu komponen pengambil keputusan menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi. Tidak seperti selama ini, masyarakat cenderung tidak memahami latar belakang lahirnya suatu kebijakan tetapi harus menanggung segala konsekuensi adanya kebijakan-kebijakan dimaksud. Berdasarkan pernyataan-pernyataan sebelumnya, dimana terjadinya ketidaktepatan pengalokasian dan kurangnya pengawasan penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, penulis berinisiatif mengetahui lebih jauh dengan mencoba mencari kebenaran secara studi kasus mengenai pengalokasian dan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan, dan menuliskannya dalam bentuk makalah dengan judul Polemik Anggaran Pendidikan di Indonesia.

2.1.

Identifikasi Masalah Sebenarnya anggaran untuk bidang pendidikan terutama sejak tahun 2009 sudah cukup besar. Sekarang permasalahnnya hanya terletak pada pengalokasian dan pengawasan penggunaan anggaran tersebut sebagaimana mestinya. Kebocoran atau penyalahgunaan anggaran yang terjadi juga karena kurangnya pengontrolan dan pengawasan dari pemerintah serta masyarakat.

2.2.

Pembatasan Masalah Makalah ini hanya membahas tentang pengalokasian dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan di Indonesia agar pembahasan dapat dilakukan secara fokus dan lebih mendalam.

2.3.

Perumusan Masalah Masalah tersebut diatas dapat dirumuskan dalam kalimat tanya sebagai berikut :1. Apakah ada hubungan antara pemerintah dan elemen masyarakat dengan

pengalokasian anggar