BAB I

PENDAHULUAN

Reformasi menuntut dilakukannya amandemen atau mengubah UUD

1945. Padahal causa prima penyebab tragedi nasional mulai dari gagalnya suksesi

kepemimpinan yang berlanjut kepada krisis sosial-politik, bobroknya managemen

negara yang mereproduksi KKN, hancurnya nilai-nilai rasa keadilan rakyat dan

tidak adanya kepastian hukum akibat telah dikendalikan kekuasaan adalah UUD

Republik Indonesia 1945. Itu terjadi karena fundamen ketatanegaraan yang

dibangun dalam UUD 1945 bukanlah bangunan yang demokratis yang secara jelas

dan tegas diatur dalam pasal-pasal dan juga terlalu menyerahkan sepenuhnya

jalannya proses pemerintahan kepada penyelenggara negara. Akibatnya dalam

penerapannya kemudian bergantung pada penafsiran siapa yang berkuasalah yang

lebih banyak untuk legitimasi demi kepentingan kekuasaannya. Dari dua kali

kepemimpinan nasional rezim orde lama (1959 – 1966) dan orde baru (1966 –

1998) telah membuktikan hal itu, sehingga siapapun yang berkuasa dengan masih

menggunakan UUD yang tidak statis akan berperilaku sama dengan penguasa

sebelumnya.

Keberadaan UUD 1945 yang selama ini disakralkan, dan tidak boleh

diubah kini telah mengalami beberapa perubahan. Tuntutan perubahan terhadap

UUD 1945 itu pada hakekatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang

terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain sebagai

upaya memulai “kontrak sosial” baru antara warga negara dengan negara menuju

apa yang dicita-citakan bersama yang dituangkan dalam sebuah peraturan dasar

(konstitusi). Perubahan konstitusi ini menginginkan pula adanya perubahan sistem

dan kondisi negara yang otoritarian menuju kearah sistem yang demokratis

dengan relasi lembaga negara yang seimbang. Dengan demikian perubahan

konstititusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu

keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa.

1

Realitas yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya

komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemen

UUD 1945. Bagaimana cara mewujudkan komitmen itu dan siapa yang

berwenang melakukannya serta dalam situasi seperti apa perubahan itu terjadi,

menjadikan suatu bagian yang menarik dan terpenting dari proses perubahan

konstitusi itu. Karena dari sini akan dapat terlihat apakah hasil dicapai telah

merepresentasikan kehendak warga masyarakat, dan apakah telah menentukan

bagi pembentukan wajah Indonesia kedepan. Wajah Indonesia yang demokratis

dan pluralistis, sesuai dengan nilai keadilan sosial, kesejahteraan rakyat dan

kemanusiaan.

Dengan melihat kembali dari hasil-hasil perubahan itu, kita akan dapat

dinilai apakah rumusan-rumusan perubahan yang dihasilkan memang dapat

dikatakan lebih baik dan sempurna. Dalam artian, sampai sejauh mana rumusan

perubahan itu telah mencerminkan kehendak bersama. Perubahan yang menjadi

kerangka dasar dan sangat berarti bagi perubahan-perubahan selanjutnya. Sebab

dapat dikatakan konstitusi menjadi monumen sukses atas keberhasilan sebuah

perubahan.

2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian

Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis “constituer” yang artinya

membentuk. Konstitusi bisa berarti pula peraturan dasar (awal) mengenai

pembentukan Negara. Belanda menggunakan istilah “Grondwet” yaitu berarti

suatu undang-undang yang menjadi dasar (grond) dari segala hukum. Dalam

kehidupan sehari-hari kita menerjemahkan kata Inggris constitution dengan

Undang-Undang Dasar, yang sebenarnya meruapakan terjemahan dari istilah

bahasa Belanda. Indonesia menggunakan istilah Grondwet menjadi Undang-

Undang Dasar. Kata konstitusi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan

sebagai berikut :

1) segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan;

2) Undang-Undang Dasar suatu Negara.

Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas dari

pengertian undang-undang dasar , tetapi ada juga yang menyamakan dengan

pengertian undang-undang dasar. Undang-undang dasar ialah hukum dasar

yang tertulis , sedang disamping Undang-Undang Dasar tersebut berlaku juga

hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan

terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis.

Hukum dasar tidak tertulis disebut Konvensi. Di negara-negara yang

mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional undang-undang dasar

mempunyai khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa

sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat semena-mena. Hak-hak

warga Negara akan lebih dilindungi.

3

Konstitusi pada umumnya bersifat kondifaksi yaitu sebuah dokumen

yang berisian aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan

negara, namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian

tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal). Namun menurut para ahli

ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk

kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan

distibusi maupun alokasi. Konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara

terdiri dari beragam bentuk dan kompleksitas struktur, terdapat konstitusi

politik atau hukum akan tetapi mengandung pula konstitusi ekonomi.

Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang menopang

berdirinya suatu negara. Terdapat dua jenis kontitusi, yaitu konstitusi tertulis

(Written Constitution) dan konstitusi tidak tertulis (Unwritten Constitution). Ini

diartikan seperti halnya “Hukum Tertulis” (geschreven Recht) yang termuat

dalam undang-undang dan “Hukum Tidak Tertulis” (ongeschreven recht) yang

berdasar adat kebiasaan. Dalam karangan “Constitution of Nations”, Amos J.

Peaslee menyatakan hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi

tertulis, kecuali Inggris dan Kanada.

2.2 Kedudukan Konstitusi

Hingga saat ini, hampir tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi.

Hal ini menunjukkan betapa urgennya sebuah konstitusi dalam suatu negara.

Di Indonesia, konstitusinya tidak lepas dari pengamalan pancasila yang

merupakan ideologi bangsa Indonesia.

Konstitusi berfungsi sebagai hukum yang menjadi pegangan dan

pembatas bagi kemungkinan kesewenang-wenangan penguasa, menjadi

penjamin hak-hak asasi manusia bagi warga negaranya, menjadi penegas

tentang bagaimana tanggung jawab pemerintah kepada yang diperintah harus

dijalankan berdasarkan ketentuan hukum,sebagai dokumen nasional yang

mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik,

4

hukum, pendidikan, budaya, ekonomi, kesejahteraan dan aspek fundamental

yang menjadi tujuan Negara. Konstitusi juga berfungsi sebagai piagam

kelahiran (a birth certificate of new state), sebagai sumber hukum tertinggi,

sebagai identitas nasional dan lambang persatuan, sebagai alat membatasi

kekuasaan, serta sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga Negara.

Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan

ketatanegaraan suatu Negara karena konstitusi menjadi barometer kehidupan

bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para

pendahulu. Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda baik dalam

hal tujuan, bentuk dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan

formal yang sama, yaitu sebagai :

Konstitusi sebagai Hukum Dasar

Konstitusi berkedudukan sebagai Hukum Dasar karena berisi aturan

dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu

negara. Secara khusus konstitusi memuat aturan tentang badan-badan

pemerintahan (lembaga-lembaga negara), dan sekaligus memberikan

kewenangan kepadanya.

Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi

Konstitusi lazimnya juga diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi

dalam tata hukum Negara yang bersangkutan. Artinya, bahwa aturan-

aturan yang terdapat dalam konstitusi, secara hierarkhis mempunyai

kedudukan lebih tinggi (superior) terhadap aturan-aturan lainnya. Oleh

karena itu aturan-aturan lain yang dibuat oleh pembentuk undang-

undang harus sesuai atau tidak bertentangan dengan undang-undang

dasar.

2.3 Negara Konstitusional

Negara yang mendasarkan pada konstitusi disebut sebagai negara

konstitusional (constitutional state). Agar dapat dikatakan sebagai negara

5

konstitusional, konstitusi negaranya harus memenuhi sifat atau ciri-ciri

konstitusionalisme (constitutionalism). Artinya, negara tersebut harus

menganut gagasan tentang constitusionalisme.

Dalam gagasan konstitusionalisme, UUD (konstitusi) sebagai lembaga

mempunyai fungsi khusus, yaitu : disatu pihak menentukan dan membatasi

kekuasaan warga negara. Konstitusi dianggap sebagai perwujudan dari hukum

tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat negara.

2.4 Konstitusi Negara Indonesia

Konstitusi sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam

penyelenggaraan suatu negara dapat berupa konstitusi tertulis dan konstitusi

tidak tertulis. Dalam hal konstitusi terstulis, hampir semua negara di dunia

memilikinya yaitu yang disebut undang-undang dasar (UUD) yang pada

umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara

bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Azas-azas Hukum Tata

Negara di Indonesia mengungkapkan bahwa jenis kekuasaan negara yang

diatur dalam suatu konstitusi terbagi atas enam aspek dan masing-masing

kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lemabaga tersendiri yaitu:

a. Kekuasaan membuat undang-undang (legislatif)

b. Kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif)

c. Kekuasaan kehakiman (judikatif)

d. Kekuasaan kepolisian

e. Kekuasaan kejaksaan

f. Kekuasaan memeriksa keuangan negara

Konstitusi negara Indonesia yang pertama ialah Undang-Undang Dasar

1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam perjalanan sejarah Indonesia telah

berulang kali berganti konstitusi, sebagai berikut :

6

a. UUD 1945 berlaku 18 Agustus 1945-27 Desember 1949

Terdiri dari bagian Pembukaan (4 alenia), batang tubuh (16 bab), 37

pasal,4 pasal. Aturan Peralihan,2 Ayat Aturan Tambahan dan

penjelasan. Ketentuan pokok : bentuk negara Kesatuan, bentuk

pemerintahan republik dan sistem pemerintahan presidensial.

b. Konstitusi RIS berlaku 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950

Terdiri dari Mukadimah (4 alenia), batang tubuh 6 bab, 197 pasal dan

lampiran. Ketentuan pokok : bentuk negara serikat, bentuk

pemerintahan republik dan sistem pemerintahan parlementer.

c. UUDS (Sementara) RI tahun 1950 berlaku 17 Agustus 1950-5 Juli 1959

Terdiri dari Mukadimah (4 alenia), batang tubuh 6 bab, 146 pasal dan

beberapa bagian. Ketentuan pokok: bentuk negara kesatuan, bentuk

pemerintahan republik dan sisitim pemerintahan parlementer.

d. UUD 1945 berlaku 5 Juli 1959-sekarang

UUD 1945 kembali menjadi konstitusi negara indonesia dengan adanya

dekrit presiden 5 juli 1959 yang isinya : membubarkan Konstituente,

berlakunya uud 1945 dan pembentukan MPRS dan DPAS. Khusus untu

periode keempat ini uud 1945 dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. UUD 1945 yang belum diamandemen

2. UUD 1945 yang sudah diamandemen (tahun 1999, 2000, 2001,

2002)

2.5 Amandemen UUD 1945

Amandemen (Inggris : amandment) artinya perubahan. Pada awalnya

istilah amandemen diartikan sebagai hak, yaitu hak parlemem untuk mengubah

atau mengusulkan rancangan perubahan undang-undang. Dalam perkembangan

kemudian muncul istilah amandemen UUD yang artinya perubahan UUD.

Istilah perubahan konstitusi mencakup dua pengertian, yaitu :

a. Amandemen konstitusi (constitutional amandment)

7

Perubahan yang dilakukan merupakan addendum atau sisipan dari

konstitusi yang asli, bagian yang diamandemen merupakan atau

menjadi bagian dari konstitusinya, sehingga antara bagian perubahan

dengan konstitusi aslinya masih terikat. Sistim ini diakut oleh Amerika

Serikat.

b. Pembaruan konstitusi (constitutional reform)

Perubahan yang dilakukan adalah "mengganti" secara keseluruhan,

sehingga berlaku konstitusi baru, yang tidak lagi ada kaitannya dengan

konstitusi lama atau asli. Sistim ini antara lain dianut oleh Jerman,

Perancis, dan Belanda.

Mengapa Konstitusi atau UUD perlu diamandemen?

Secara filosofi dalam jangka waktu tertentu konstitusi harus diubah. Hal

ini dikarenakan adanya perubahan manusia, baik internal masyarakatnya,

seperti pemikiran, kebutuhan hidupmdan kemampuan diri, maupun perubahan

eksternal, seperti lingkungan hidup dan hubungan dengan masyarakat lain.

Atas dasar itu maka konstitusi sebagai landasan kehidupan bernegara harus

senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan di masyarakat agar tidak

ketinggalan jaman dan tetap mampu berfungsi sebagai pedoman bernegara.

Melalui amandemen hakikatnya UUD 1945 yang asli masih tetap

berlaku, hanya ketentuan yang sudah diganti dianggap tidak berlaku lagi.

Naskah UUD 1945 dengan perubahannya dituangkan dalam Putusan MPR

tentang UUD 1945 dan Perubahannya.

Sejarah Amandemen UUD 1945 di Indonesia

Amandemen I

Amandemen yang pertama kali ini disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 atas

dasar SU MPR 14-21 Oktober 1999. Amandemen yang dilakukan terdiri dari 9

pasal, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17,

pasal 20, pasal 21.

8

Inti dari amandemen pertama ini adalah pergeseran kekuasaan Presiden yang

dipandang terlalu kuat (executive heavy).

Amandemen II

Amandemen yang kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dan disahkan

melalui sidang umum MPR 7-8 Agustus 2000. Amandemen dilakukan pada

lima bab yaitu Bab IXA, Bab X, Bab XA, Bab XII, Bab XV, dan 25 pasal,

yaitu pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 22A,

pasal 22B, pasal 25E, pasal 26, pasal 27, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C,

pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J,

pasal 30, pasal 36A, pasal 36B, dan pasal 36C.

Inti dari amandemen kedua ini adalah Pemerintah Daerah, DPR dan

Kewenangannya, Hak Asasi Manusia, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.

Amandemen III

Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001 dan disahkan

melalui ST MPR 1-9 November 2001. Perubahan yang terjadi dalam

amandemen ketiga ini terdiri dari tiga bab yaitu Bab VIIA, Bab VIIB, Bab

VIIIA dan 22 pasal yaitu pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A, pasal 7B,

pasal 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 17, pasal 22C, pasal 22D, pasal 22E, pasal 23,

pasal 23A, pasal23C, pasal 23E, pasal 23F, pasal 23G, pasal 24, pasal 24A,

pasal24B, pasal24C.

Inti perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga ini adalah Bentuk dan

Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment,

Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman.

Amandemen IV

Sejarah amandemen UUD 1945 yang terakhir ini disahkan pada tanggal 10

Agustus 2002 melalui ST MPR 1-11 Agustus 2002. Perubahan yang terjadi

pada amandemen ke-4 ini terdiri dari dua bab yaitu Bab XIII dan Bab XIV

serta 13 pasal yaitu pasal 2, pasal 6A, pasal 8, pasal 11, pasal16, pasal 23B,

pasal 23D, pasal 24, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 37.

9

Inti perubahan tersebut DPD sebagai bagian MPR, Penggantian Presiden,

pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral,

pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial,

perubahan UUD.

2.1 Makna Pembukaan UUD 1945

Berdasarkan Pasal II Aturan Tambahan Naskah UUD 1945 Perubahan

Keempat, UUD RI Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian yang penting dalam konstitusi

negara Indonesia, berisi 4 alinea sebagai pernyataan luhur bangsa Indonesia.

Selain berisi pernyataan kemerdekaan juga berisi cita-cita dan keinginan

bangsa Indonesia dalam bernegara, yaitu mencapai masyarakat yang merdeka,

bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tiap-tiap alinea pembukaan UUD 1945

tersebut memiliki makna dan cita-cita tersendiri sebagai satu kesatuan.

Makna alinea-alinea Pembukaan UUD 1945 secara garis besar adalah:

Alinea I : terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan

(kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan

dengan perikemanusiaan dan perikeadilan).

Alinea II : mengandung cita-cita bangsa Indonesia (negara yang

merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur).

Alinea III : memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya (menyatakan

bahwa kemerdekaan atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa).

Alinea IV : memuat tugas negara/tujuan nasional, penyusunan UUD

1945, bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar

negara Pancasila.

Isi Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang

merupakan pancaran dari Pancasila, yaitu:

a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dengan berdasar atas persatuan.

10

b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.

c. Negara berkedaulatan rakyat, berdasar atas asas kerakyatan dan

permusyawaratan/perwakilan.

d. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar

kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam prakteknya persepsi setiap bangsa terhadap konstitusi negaranya

berbeda-beda. Indonesia menganggap "Pembukaan" konstitusi merupakan

bagian penting karena berisi pernyataan luhur dan cita-cita bangsa. Namun

tidak semua bangsa berpandangan demikian, sehingga tidak semua konstitusi

negara memiliki Pembukaan (Preambule).

11

BAB III

KESIMPULAN

Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak

tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan

dalam suatu masyarakat negara. Negara dan konstitusi atau UUD adalah

dwitunggal yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam praktik berbangsa dan

bernegara sehari-hari. Tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk karena

konstitusi merupakan dasar hukum suatu negara. Umumnya konstitusi

mempunyai kedudukan formal yang sama di banyak negara, yaitu sebagai hukum

dasar dan hukum tertinggi.

Negara yang mendasarkan pada konstitusi disebut negara konstitusional

(constitutional state). Agar dapat dikatakan sebagai negara konstitusional, negara

tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Dalam gagasan

konstitusionalisme, konstitusi sebagai lembaga mempunyai fungsi khusus untuk

menentukan dan membatasi kekuasaan serta menjamin hak asasi warganegara.

Dalam sejarah Indonesia telah berulang kali berganti konstitusi yaitu UUD

1945 yang berlaku 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, Konstitusi RIS

yang berlaku 27 Desember sampai 17 Agustus 1950, UUDS RI Tahun 1950 yang

berlaku 17 agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, dan UUD 1945 yang berlaku 5 Juli

1959 sampai sekarang. Persepsi setiap bangsa terhadap konstitusi berbeda-beda.

Indonesia menganggap Pembukaan (Preambule) konstitusi merupakan bagian

penting karena berisi pernyataan luhur dan cita-cita bangsa. Namun tidak semua

bangsa berpandangan demikian, karena beberapa konstitusi negara justru tidak

memiliki bagian Pembukaan.

12

Secara filosofis, konstitusi negara dalam jangka waktu tertentu harus

diubah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Konstitusi

yang tetap akan ketinggalan jaman dan tidak mampu lagi berfungsi sebagai

pedoman bernegara. Dengan amandemen hakikat UUD 1945 yang asli masih tetap

berlaku, hanya ketentuan yang sudah diganti dianggap tidak berlaku lagi. Dengan

adanya amandemen maka konstitusi negara Indonesia menjadi lebih lengkap.

13

DAFTAR PUSTAKA

Priyanto, Supriyo. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan : Materi Pokok

Perkuliahan MKK di Perguruan Tinggi. Fasindo: Semarang.

http://www.anneahira.com/negara-dan-konstitusi-indonesia.html. diakses 25

September 2013.

http://www.mesoed-januarserdadumuda.blogspot.com/2012/12/makalah-

amandemen-uud-1945.html. diakses 25 September 2013.

http://www.wikipwdia.org/wiki/Konstitusi. diakses 24 September 2013.

http://jakarta45.wordpress.com/

http://riqqa91.blogspot.com/2012/02/fungsi-dan-kedudukan-konstitusi-bagi.html

http://tugaskuliah-ilham.blogspot.com/2011/03/negara-dan-konstitusi.html

http://shantouz-ade.blogspot.com/2010/01/undefined-undefined-makalah-negara

dan.html

14