BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang merupakan masa dimana segala macamnya berjalan dengan cepat mulai dari teknologi hingga pada kebudayaan yang mengarah pada budaya yang serba instan. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari yang membuat kita terbiasa akan sesuatu hal yang cepat dan baru. Pengaruh perkembangan budaya yang cepat tersebut berdampak dalam kehidupan kita, salah satunya adalah semakin cepatnya perkembangan teknologi yang ada dibumi ini, dimana kita sudah memasuki era modernisasi dimana pada era tersebut kecanggihan teknologi sangatlah tinggi yang berdampak dalam beberapa hal. Salah satu dampak perkembangan teknologi yang cepat dan pesat tersebut ialah pada sistem komunikasi, dimana sekaranng kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun kita mau. Hal tersebut pula yang membuat kita dapat mempunyai banyak informasi dan berita serta hal-hal baru dari seluruh penjuru dunia. Dari kita mengetahui banyak informasi serta berita dari segala penjuru dunia, tentu adahal positif dan negatif yangbisa kita peroleh.Salah satu hal yang bisa kita peroleh adalah tentang ilmu-ilmu baru yang relevan yang menyangkut dengan hak asasi manusia yang menjadi suatu yang mendasar yang bisa kita peroleh sebagai umat manusia di seluruh dunia. Dari informasi yang kita dapatkan, kita bisa mengetahui lebih dalam mengenai hak-hak kita sebagai manusia yang bebas. Menggali lebih lanjut akan hak-hak kita sebagai warga negara yang demokratis. Sehingga kita bisa berkembang menjadi lebih baik.Dampak dari semakin mudahnya mendapat informasi, maka makin kaburnya batas-batas negara (borderless) dan semakin menyatunya dunia, menjadikan saling ketergantungan antarnegara. Keadaan inilah yang disebut dengan globalisasi. Globalisasi menjadikan masa depan dipenuhi dengan ketidakpastian sehingga membuat masa depan sulit diprediksi. Tren utama globalisasi dan aspek srtategis lainnya yang berlangsung pada awal abad 21 masih berkisar pada demokrasi, individualisme, HAM, lingkungan hidup, revolusi bidang informasi, liberalisasi perdagangan dan pergeseran perimbangan kekuatan dunia. Di satu sisi, lingkungan strategis tersebut membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia, sehingga menjadikannya sebagai peluang. Sedangkan di sisi lain, ada pula dampak negatifnya, sehingga menjadikannya sebuah tantangan bagi pemerintah. Tiap negara, termasuk Indonesia, harus memiliki ketahanan dalam menghadapi setiap perubahan. Karena suatu bangsa yang memiliki tingkat ketahanan nasional yang tinggi makin tinggi pula nilai kewibawaan nasional yang berarti makin tinggi tingkat daya tangkal yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia.Berkembangnya zaman menyebabkan masalah mengenai Hak Asasi Manusia semakin kompleks. Karena itulah sangat penting untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai Hak Asasi Manusia demi meningkatkan wawasan nusantara kita.

Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.

Sementara menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hasil amandemen UUD 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Amandemen kedua bahkan telah menghasilkan satu bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu pada Bab XA. Walau demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak hak asasi orang lain.

Dalam perjuangan mencapai cita-cita/tujuan nasionalnya bangsa Indonesia tidak terhindar dari berbagai ancaman-ancaman yang kadang-kadang membahayakan keselamatannya. Cara agar dapat menghadapi ancaman-ancaman tersebut, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional.Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.Kondisi atau situasi dan juga bisa dikatakan sikon bangsa kita ini selalu berubah-ubah tidak statik. Ancaman yang dihadapi juga tidak sama, baik jenisnya maupun besarnya. Karena itu ketahanan nasional harus selalu dibina dan ditingkatkan, sesuai dengan kondisi serta ancaman yang akan dihadapi. Dan inilah yang disebut dengan sifat dinamika pada ketahanan nasional. Kata ketahanan nasional telah sering kita dengar disurat kabar atau sumber-sumber lainnya. Mungkin juga kita sudah memperoleh gambarannya.Untuk mengetahui ketahanan nasional, sebelumnya kita sudah tau arti dari wawasan nusantara. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik yang dimiliki suatu bangsa, yang didalamnya terkandung keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional.Kekuatan ini diperlukan untuk mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang langsung atau tidak langsung akan membahayakan kesatuan, keberadaan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bisa jadi ancaman-ancaman tersebut dari dalam ataupun dari luar.1.2 TujuanTujuan pembuatan makalah ini adalah:1. Untuk mengetahui pengertian ketahanan nasional.

2. Untuk mengetahui asas asas ketahanan nasional.

3. Untuk mengetahui sifat sifat ketahanan nasional.4. Untuk mengetahui ciri ciri ketahanan nasional.5. Untuk mengetahui kedudukan dan fungsi ketahanan nasional.6. Untuk mengetahui pengertian Hak Asasi Manusia.7. Untuk mengetahui ciri ciri Hak Asasi Manusia.8. Untuk mengetahui perkembangan HAM di Indonesia.9. Untuk mengetahui hubungan antara Hak Asasi Manusia dengan ketahanan nasional.10. Untuk mengetahui dampak positif perkembangan HAM terhadap ketahanan nasional di Indonesia.11. Untuk mengetahui dampak negatif perkembangan HAM terhadap ketahanan nasional di Indonesia.1.3 Metode penelitian

Metode AnalisisPenyusunan makalah ini berdasarkan metode deskriptif analisis, yaitu mengidentifikasi permasalahan berdasarkan fakta dan data yang ada, menganalisis permasalahan berdasarkan pustaka dan data pendukung lainnya, serta mencari alternatif pemecahan masalah.

Metode Studi Pustaka

Dalam metode ini penulis mencari informasi di internet yang berkaitan dengan penulisan makalah ini.

Metode Pengumpulan DataDalam pembuatan makalah ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kaji pustaka terhadap bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam makalah ini yaitu dengan tema pengaruh HAM terhadap ketahanan nasional.BAB IIPERMASALAHAN

Dalam makalah ini penulis membahas permasalahan seputar keterkaitan HAM dengan ketahanan nasional, yaitu:

1. Apa pengertian ketahanan nasional?2. Apa saja asas asas ketahanan nasional?3. Apa saja sifat sifat ketahanan nasional?4. Apa ciri ciri ketahanan nasional?5. Apa kedudukan dan fungsi ketahanan nasional?6. Apa pengertian Hak Asasi Manusia?7. Apa ciri ciri Hak Asasi Manusia?8. Bagaimana perkembangan HAM di Indonesia?9. Bagaimana hubungan antara Hak Asasi Manusia dengan ketahanan nasional?10. Apa dampak positif perkembangan HAM terhadap ketahanan nasional di Indonesia?11. Apa dampak negatif perkembangan HAM terhadap ketahanan nasional di Indonesia?BAB IIIPEMBAHASAN3.1 Pengertian Ketahanan NasionalKetahanan nasional sebagai istilah sebenarnya belum lama dikenal. Istilah ketahanan nasional mulai dikenal dan dipergunakan pada permulaan tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional untuk pertama kali dikemukakan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1962 mulai diupayakan secara khusus untuk mengembangkan gagasan ketahanan nasional di sekolah Staf dan Komando Angkatan darat Bandung.Pengertian Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa, yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia.Oleh karena itu bagi bangsa indonesia ketahanan nasional dibangun di atas dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia yaitu Pancasila. Sebagai dasar falsafah bangsa dan negara, pancasila tidak hanya merupakan hasil pemikiran seseorang raja, melainkan nilai-nilai pancasila telah hidup dan berkembang dalam kehidupan objektif bangsa Indonesia sebelum membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut negara. Hal ini adalah menurut Notonagoro disebut sebagai kausamaterialis pancasila. Kemudian dalam proses pembentukan negara, nilai-nilai pancasila dirumuskan oleh para pendiri negara Indonesia, dan secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat bangsa dan negara indonesia, dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu dalam pengertian ini Pancasila sebagai suatu dasar filsafat dan sekaligus sebagai landasan ideologis ketahanan nasional indonesia.3.2 Asas asas Ketahanan Nasional

Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasil, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas kesejahteraan dan keamanan

Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Didalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara, unsur kesejahteraan dan keamanan ini biasanya menjadi tolak ukur bagi mantap/tidaknya ketahanan nasional.2. Asas komprehensif/menyeluruh terpadu

Artinya, ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara selaras, serasi, dan seimbang.

3. Asas kekeluargaan

Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal hidup dengan asas kekeluargaan ini diakui adanya perbedaan, dan kenyataan real ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak/destruktif. 3.3 Sifat sifat Ketahanan NasionalBeberapa sifat ketahanan nasional yang ada mingkin akan kami jabarkan seperti dibawah ini : Mandiri

Maksudnya adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerah. Sifat ini merupakan prasyarat untuk menjalin suatu kerjasama. Kerjasama perlu dilandasi oleh sifat kemandirian, bukan semata-mata tergantung oleh pihak lain.

Dinamis

Artinya tidak tetap, naik turun tergantung situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan strategisnya. Dinamika ini selalu diorientasikan kemasa depan dan diarahkan pada kondisi yang lebih baik.

Wibawa

Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional yang berlanjut dan berkesinambungan tetap dalam rangka meningkatkan kekuatan dan kemampuan bangsa. Dengan ini diharapkan agar bangsa Indonesia mempunyai harga diri dan diperhatikan oleh bangsa lain sesuai dengan kualitas yang melekat padanya. Atas dasar pemikiran diatas, maka berlaku logika, semakin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka akan semakin tinggi wibawa negara dan pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan nasional.

Konsultasi dan kerjasama

Hal ini dimaksudkan adanya saling menghargai dengan mengandalkan pada moral dan kepribadian bangsa. Hubungan kedua belah pihak perlu diselenggarakan secara komunikatif sehingga ada keterbukaan dalam melihat kondisi masing-masing didalam rangka hubungan ini diharapkan tidak ada usaha mengutamakan konfrontasi serta tidak ada hasrat mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata.3.4 Ciri ciri Ketahanan Nasional

Merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang. Difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di dasarkan pada metode astagrata; seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika astagarata yang terdiri atas 3 aspek alamiah (trigatra) yang meliputi: geografi, kekayaan alam, dan kependudukan dan lima aspek sosial (pancagatra) yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berpedoman pada wawasan nasional; Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Wawasan nusantara juga merupakan sumber utama dan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan kehidupan nasional sehingga wawasan nusantara dapat disebut sebagai wawasan nasional dan merupakan landasan ketahanan nasional. 3.5 Kedudukan dan Fungsi Ketahanan Nasional Kedudukan ketahanan nasional

Konsepsi Ketahanan Negara merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan.

Fungsi ketahanan nasional:1. Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsinya sebagai Doktrin Dasar Nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa baik yang bersifat interregional (wilayah), inter-sektoral maupun multi disiplin.2. Konsepsi Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai Pola Dasar Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sector pembangunan secara terpadu, yang dilakukan sesuai rancangan program.3. Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsinya sebagai metode Pembinaan Kehidupan Nasional merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan negara yang dikenal sebagai astagatra yang terdiri dari aspek alamiah (geografi, kekayaan alam dan penduduk) dan aspek social budaya (ideologi, politik, social budaya, pertahanan dan keamanan).3.6 Pengertian Hak Asasi ManusiaHAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran ham di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan / tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia ham di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh ham di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia.3.7 Ciri ciri Hak Asasi Manusiaa. HAM merupakan sesuatu yang otomatis telah ada pada diri manusia tanpa harus membeli, meminta ataupun hasil variasi dari orang lain karena HAM mutlak ada pada diri manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.b. HAM berlaku untuk siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, agama, status sosial, assl-usul/daerah kelahiran, warna kulit, etni, pandangan politik ataupun budaya yang dianutnya.c. HAM berlaku untuk siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, agama, status sosial, asal-usul/daerah kelahiran, warna kulit, etni, pandangan politik ataupun budaya yang dianutnya.3.8 Perkembangan HAM di Indonesia

Perkembangan HAM di Indonesia dapat dibagi dalam dua periode yaitu periode sebelum Kemerdekaan ( 1908 1945 ), periode setelah Kemerdekaan ( 1945 sekarang ):

A. Periode Sebelum Kemerdekaan ( 1908 1945 )Pemikiran HAM bermula pada munculnya organisasi pergerakan nasional seperti Boedi Oetomo (1908),Sarekat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1920),Perhimpunan Indonesia (1925), dan Partai Nasional Indonesia (1927). Karena ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa colonial,penjajahan dan pemerasan hak-hak masyarakat terjajah maka lahirlah pergerakan nasional itu, puncak perdebatan HAM terjadi dalam siding Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan tokoh-tokah seperti Soekarno, Agus Salim, Mohammad Natsir,Mohammad Yamin, K.H. Mas Mansur, K.H. Wachid Hasyim, dan Mr. Maramis, dalam perundingan para tokoh ansional merumuskan dasar-dasar ketatanegaraan dan kelengkapan Negara yang menjamin hak dan kewajiban Negara dan warga Negara dalam Negara yang hendak diproklamasikan. Dan organisasi nasional Boedi Oetomo adalah cikal bakal kesadaran dalam berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukan pada pemerintahkolonial maupun melalui tulisan di surat kabar. Inti perjuangan Boedi oetomo adalah memperjuangkan akan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui organisasi masa dan konsep perwakilan rakyat.B. Periode Setelah Kemerdekaan ( 1945 sekarang)a. Periode 1945 1950Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk kedalam hukum dasar Negara ( konstitusi ) yaitu, UUD 45. komitmen terhadap HAM pada periode awal sebagaimana ditunjukkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945.Langkah selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Sebagaimana tertera dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.b. Periode 1950 1959Periode 1950 1959 dalam perjalanan Negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode Demokrasi Parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini menapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Seperti dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode ini mengalami pasang dan menikmati bulan madu kebebasan. Indikatornya menurut ahli hukum tata Negara ini ada lima aspek. Pertama, semakin banyak tumbuh partai partai politik dengan beragam ideologinya masing masing. Kedua, Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi betul betul menikmati kebebasannya. Ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair ( adil ) dan demokratis. Keempat, parlemen atau dewan perwakilan rakyat resprentasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif. Kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan.c. Periode 1959 1966Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhaap sistem demokrasi Parlementer. Pada sistem ini ( demokrasi terpimpin ) kekuasan berpusat pada dan berada ditangan presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin Presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik pada tataran supratruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur poltik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan dan hak politik.d. Periode 1966 1998Pada periode ini HAM mengalami kemunduran dari awal 1970-1980 sehingga mendapat pertentangan, pelanggaran HAM Orde Baru dilihat dari kebijalan politik orde baru yang bersifat sentralistik dan anti segala gerakan politik yang berbeda dengan pemerintah. Pemrintah orde Baru sangat menolak konsep universal HAM :

HAM adalah produk pemikiiran Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam pancasila. Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagi tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang lahir lebih dahulu dibandingkan dengan deklarasi Universal HAM. Isu HAM sering kali digunakan oleh Negara-negara Barat untuk memojokkan Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.e. Periode 1998 sekarangTahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah HAM d Indonesia. Dengan lengsernya kekuasaan Orde Baru maka berakhir pula rezim militer di Indonesia dan datangnya era baru Demokrasi dan HAM,setelah tiga puluh tahun dibawah rezim otoriter, dengan dibuatnya perundang-undangan baru yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan. Di masa pemerintahan habibie perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan dengan lahirnya Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM yang merupakan indicator keseriusan pemerintah era reformasi dalam penegakan HAM, dalam periode ini pemerintah melakukuan perbaikan dalam pelaksanaan HAM.3.9 Hubungan antara Hak Asasi Manusia Dengan Ketahanan NasionalSebelum masa reformasi tepatnya yaitu pada masa pemerintahan orde baru, belumlah muncul kesadaraan yang mendalam dalam diri masyarakat Indonesia akan masalah-masalah yang menyangkut akan hak asasi manusia atau yang lebih kita kenal dengan HAM.Selain itu pada masa pemerintahan orde baru sendiri pemerintah seakan tidak peduli dengan HAM itu sendiri, malah terkesan pemerintah orde baru lebih membungkam masyarakat akan HAM itu sendiri.Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah tuhan yang dibawa sejak lahir.Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya,hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri.Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi manusia kehilangan martabat yang sebenarnya

menjadi inti nilai kemanusiaan.Sementara menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk TuhanYang MahaEsa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Namun lambat laun seiring dengan berjalannya waktu masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya supremasi HAM dalam Negara Indonesia. Masyarakat mulai tergerak hatinya untuk membela hak-hak asasi mereka agar lebih ditegakkannya supremasi akan HAM di Indonesia ini. Hal tersebut terwujudkan dengan peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto (pada masa itu) sebagai penanda berakhirnya rezim orde baru dan mulai memasuki era reformasi, dimana negara Indonesia menjadi negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga menjadi negara yang demokratis.

Hal tersebut terwujud dengan mulainya pemerintah memperhatikan aspirasi rakyatnya dengan mengamandemen UUD 1945, yaitu dengan menambahkan undang-undang yang menyangkut akan HAM. Salah satunya adalah undang-undang tentang kebebasan berpendapat yang diatur dalam pasal 28E Ayat( 3) UUD 1945 diterangkan mengenai kebebasan dalam mengemukakan pikiran, yaitu: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemudian ada pula peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya yaitu: Pasal1

angka 1 UU No. 39 Tahun1999 tentang HAM, yang berbunyi: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Pada nyatanya, kini proses penegakan HAM di Indonesia masih dihadapi oleh berbagai kendala.Namun, proses demokratisasi yang terjadi setelah tumbangnya kekuasaan Orde Baru memberi harapan yang besar bagi kita agar pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat ditegakkan.Beberapa kejadian pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia menunjukkan perlunya pemahaman Hak Asasi Manusia tidak sebatas karena hak itu dimiliki oleh semua manusia, namun juga pelayanan terhadap hak itu perlu dilakukan oleh semua manusia.Kita dapat mencermati bahwa dalam lingkungan sosial kita terdapat beberapa hambatan yang bersifat structural. Walau demikian hambatan tersebut sepatutnya tidak membuat semangat kita untuk menegakkan hak asasi manusia menjadi surut.

Dari faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hak asasi manusia tersebut, mari kita upayakan sedikit demi sedikit untuk dikurangi (eliminasi), demi terwujudnya hak asasi manusia yang baik, mulailah dari diri kita sendiri untuk belajar menghormati hak-hak orang lain.Kita harus terus berupaya untuk menyuarakan tetap tegaknya hak asasi manusia, agar harkat dan martabat yang ada pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa tetap terpelihara dalam sebaik-baiknya.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, kebebasan yang diperoleh masyarakat Indonesia akan hak-hak yang mereka dapatkan dari supremasi HAM tersebut, mereka gunakan secara berlebihan dan bahkan mengarah ke hal-hal yang negatif karena dapat di kategorikan mengancam stabilitas dan ketahanan nasional. Salah satu contohnya adalah penggunaan hak dalam berpendapat. Pada masa sekarang ini banyak yang melakukan kebebasan berpendapat dengan cara berdemonstrasi turun ke jalan. Apa yang mereka lakukan selalu mengatas namakan demokrasi.Namun kadang aksi-aksi demonstrasi yang mereka lakukan tidak sesuai dengan aturan yang bahkan dapat menyebabkan aksi-aksi anarkis yang tentu saja hal itu dapat mengganggu stabilitas nasional serta ketahanan nasional bangsa Indonesia.3.10 Dampak Positif Perkembangan HAM terhadap Ketahanan Nasional di Indonesia1. Masyarakat Indonesia bebas untuk beraspirasi, sehingga tidak ada pengekangan lagi dalam diri masyarakat Indonesia dalam mereka mengeluarkan pendapat.

2. Masyarakat Indonesia bisa dan berhak untuk menilai kinerja pemerintahan yang sedang berjalan secara langsung, sehingga memungkinkan kejadian pada masa orde baru tidak terulang.3. Kebebasan pers untuk meliput segala macam berita termasuk jalannya pemerintahan, dimana pemerintahan merupakan sector yang sangat fatal dan paling berpengaruh dalam ketahanan nasional.4. Masyarakat Indonesia bebas untuk mendapatkan segala macam informasi ataupun berita dari manapun dari berbagai sumber,hal ini membuat masyarakat Indonesia semakin peka dalam membedakan mana yang baik dan kurang baik.3.11 Dampak Negatif Perkembangan HAM terhadap Ketahanan Nasional di Indonesia

1. Terkadang dalam mengaspirasikan pendapatnya, masyarakat sering berlebihan dan lepas kontrol serta keluar dari jalur yang benar, hal itu terwujud seperti pada saat demonstrasi yang berujung dengan aksi anarki.2. Dalam menjalankan kebebasan persnya, para pencari berita terkadang juga terlalu berlebihan bahkan kadang ada yang rela melanggar kode etik demi mendapatkan sebuah berita. Hal tersebut sangatlah tidak pantas dan dapat menganggu ketahanan nasional.3. Terkadang informasi dan berita yang berasal dari berbagai macam sumber belum tentu baik dan benar untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Salah penerimaan informasipun dapat membuat berbagai macam kekacauan yang dapat pula mengganggu satabilitas dan ketahanan nasional.BAB IVKESIMPULAN DAN SARAN4.1 Kesimpulan

Hak asasi manusia dalam pengertian umun adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir.Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya,hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri.Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar.

Hak asasi yang dimiliki oleh manusia terutama masyarakat Indonesia adalah baik dan dapat mendukung stabilitas serta ketahanan nasional apabila dijalankan dengan positf, dalam artian bahwa hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dijalankan dengan semestinya sesuai dengan batas, aturan yang berlaku, serta dilaksanakan dengan bertanggung jawab.Namun apabila masyarakat Indonesia dalam menjalankannya tidak sesuai dengan batas dan aturan yang berlaku serta tidak dijalankan dengan penuh tanggung jawab,maka akan dapat menimbulkan hal-hal yang dapat mengancam stabilitas dan ketahanan nasional. 4.2 Saran

Kita sebagai makhluk yang mempunyai HAM.senantiasa menjaga Hak-Hak itu sendiri.Karna HAM itu sendiri adalah hak-hak dasar sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir, karena HAM itu sendiri tidak bsa dicabut oleh kekuasaan atau sebab-sebab lainnya, jika hal itu sampai terjadi maka manusia akan kehilangan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan.DAFTAR PUSTAKAhttp://oebaykhan.blogspot.com/2011/10/makalah-kewarganegaraan-tentang.html (24 November 2013, pukul 20.00 WIB)

http://politik.kompasiana.com/2009/11/04/hak-asasi-manusia-dalam-ketahanan-nasional-indonesia-21565.html (24 November 2013, pukul 20.05 WIB)

http://ardihendrawan07.blogspot.com/2013/04/hubungan-ham-dengan-ketahanan-nasional.html (24 November 2013, pukul 20.15 WIB)

http://edukasi.kompasiana.com/2013/04/12/mencoba-memahami-arti-ketahanan-nasional-dari-sekarang-545358.html (24 November 2013, pukul 20.30 WIB)http://skarey.blogspot.com/2007/06/hak-asasi-manusia.html (27 November 2013 16.30 WIB)http://storastory.blogspot.com/2009/11/perkembangan-ham-di-indonesia.html (27 November 2013 16.30 WIB)

1