Click here to load reader

makalah pkn

  • View
    18

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of makalah pkn

BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangLaw is a command of the Lawgiver (hukum adalah perintah dari penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Demikian John Austin, seperti dikutip oleh Prof Lili Rasyidi. Perdebatan mengenai hububngan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut aliran positivisme hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan umum dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup.Hukum adalah aturan secara resmi yang mengikat masyarakatnya berupa larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang di buat untuk mengatur masyarakat suatu negara. Hukum juga dapat di artikan sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana dan perdata dan juga sebagai perlindungan hak asasi manusia. Secara umum fungsi hukum adalah untuk menertibkan dan mengatur masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.Hukum merupakan peraturan-peraturan yang diciptakan oleh suatu negara atau lembaga yang berwenang dan memiliki sifat memaksa, memaksa memiliki makna bahwa diwajibkan untuk dipatuhi dan jika dilanggar maka sebagai resikonya individu yang melanggar akan mendapatkan sanksi dari negara atau pejabat yang berwenang. Dari pengertian hukum tersebut sudah ditegaskan bahwa hukum itu dibuat untuk dipatuhi dan ada sanksi bagi yang melanggarnya, namun kenyataan dilapangan ternyata hukum dibuat justru untuk dilanggar dan hanya bersifat tertulis semata. Dan hal itu terjadi karena pelaksanaan hukum di Indonesia memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, sehingga dengan kita mempelajari dan mengkaji kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang terjadi di negara ini, kita bisa memperbaiki apa yang kurang baik ini menjadi lebih baik.Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di Negara Indonesia, permasalahan itu disebabkan oleh berbagai hal, beberapa diantaranya adalah masalah pada sistem peradilannya, perangkat hukumnya dan tidak konsistennya para penegak hukum terhadap hukum itu sendiri serta intervensi kekuasaan maupun perlindungan hukum terhadap masyarakatnya. Pelaksanaan hukum itu sendiri juga memiliki kelemahan pada Produk Hukum, Penegak Hukum dan Sanksi Hukumnya.Makalah ini dibuat untuk membahas hal-hal yang menyebabkan hukum itu seolah tidak mampu menciptakan ketertiban hidup bermasyarakat dan seakan hanya sebagai formalitas bahkan seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena sistemnya yang kurang baik dan sering disalahgunakan. Melalui sedikit pemaparan dalam makalah ini semoga dapat menimbulkan motivasi bagi penulis dan pembaca untuk dapat bersama-sama menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.B. Tujuan Penulisan Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah :1. Untuk memenuhi tugas Mata Pelajaran PKN sebagai salah satu syarat pembelajaran yang diajarkan.2. Untuk Mengetahui apa itu sistem penegakan hukum di Indonesia. 3. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum di Indonesia4. Untuk Mempelajari Kondisi Hukum di Indonesia5. Untuk Membahas Lemahnya system penegaka hukum diIndonesia

BAB IITINJAUAN PUSTAKA1. Pengertian HukumPengertian tentang hukum itu sulit untuk diseragamkan karena ada beberapapandangan, tinjauan dan kajian dari berbagai sudut pandang. Sebagian orang berpendapat bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara atau lembaga yang berwenang dan bersifat memaksa. Memaksa memiliki makna bahwa mengharuskan untuk dipatuhi dan jika tidak mematuhi akan mendapatkan sanksi dari negara atau pejabat yang berwenang.Beberapa pendapat dari para ahli tentang pengertian hukum:1) Grotius, dalam De Jure Belli ac Facis tahun 1625. Hukum adalah peraturan tentang moral yang menjamin keadilan.2) Ultrech dalam bukunya yang berjudul : PENGANTAR DALAM HUKUM INDONESIA, Hukum adalah himpunan-himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.3) Van Volenhoven, dalam Het Adatrecht Van Nederlands Indie. Hukum adalah suatu gejala dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya.2. Tujuan dan Fungsi HukumTujuan hukum secara umum adalah untuk mengatur tingkah laku manusia dalamlingkungan masyarakat, agar terwujud keamanan, ketertiban, kedamaian dan kesejahteraan.Tujuan hukum menurut pendapat beberapa ahli antara lain: Van Apeldoorn, yaitu untuk mengatur tata pergaulan hidup manusia secara damai dan adil. Van Kan, yaitu untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Ultrecht, yaitu bertugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Mohtar Kusumaatmadja, yaitu terpeliharanya dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.Fungsi hukum adalah untuk membatasi tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, agar manusia tidak bertindak/bersikap semena-mena.3. Unsur-Unsur HukumAdapun unsur-unsur hukum yaitu: Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. 4. Ciri-Ciri Unsur Hukum Adanya perintah dan/atau larangan. Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati setiap orang.5. Ketentuan Bahwa Indonesia Negara Hukuma. UUD 1945 pasal 1 ayat 3 (hasil amandemen) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.b. UUD 1945 pasal 27 ayat 1: segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan hukum itu dengan tidak ada kecualinya.c. Indonesia adalah negara hukum yang memenuhi ciri-ciri negara hukum yaitu:1). Diakuinya hak asasi manusia.2). Adanya asas legalitas (semua tindakan berdasarkan peraturan/hukum yang berlaku).3). Adanya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak.6. Arti Pentingnya Hukum Bagi Warga Negaraa. Memberikan rasa keadilan bagi warga negara: hukum dibuat untuk menciptakan keadilan karena dengan peratuaran terdapat bukti-bukti tertulis untuk mengatur kehidupan manusia.b. Menjamin kepentingan hukum bagi warga negara: dengan adanya hukum kehidupan ada kepastian hukum bagi warga negara untuk bertindak/melakukan perbuatan tidak ragu-ragu.c. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara: hukum berfungsi melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Hak-hak warga negara atau manusia sebenarnya sudah ada sebelum ada peraturan tetapi tanpa ada peraturan hak itu akan dirampas oleh orang lain. Dengan peraturan diharapkan hak itu tetap ada dan terus terjaga.

BAB IIIPEMBAHASAN

1. Sistem Penegakan Hukum di IndonesiaSistem berasal dari bahasa Yunani systema yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (whole compound of several parts). Sistem merupakan suatu kebulatan yang memiliki unsur-unsur dan peran yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Masing-masing bagian atau unsur harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian atau unsur-unsur lain dan dengan keseluruhannya seperti mozaik atau legpuzzle. Sistem merupakan pengorganisasian dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling menggantungkan diri satu dari yang lain dan membentuk satu kesatuan. Suatu sistem adalah suatu perangkat komponen yang berkaitan secara terpadu dan dikoordinasikan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.Adapun ciri-ciri dari sistem yaitu : terikat pada waktu dan tempat; kontinu, berkesinambungan, dan otonom; terdapat pembagian di dalamnya; tidak menghendaki adanya konflik antara unsur-unsur atau bagian-bagian; sebagai pelengkap; dan memiliki konsep yang fundamental. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa sistem hukum adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling menentukan, saling pengaruh mempengaruhi dan tidak boleh saling bertentangan (harus konsisten), untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Secara sederhana, sistem hukum adalah susunan hukum yang teratur. Sistem hukum terdiri dari suatu keseluruhan kompleks unsur-unsur yaitu peraturan, putusan, pengadilan, lembaga atau organisasi, dan nilai-nilai. Sistem hukum bersifat kontinu, berkesinambungan dan otonom. Sistem hukum berfungsi untuk menjaga atau mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat (restitutio in integrum).Sistem hukum bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan saja namun peraturan-peraturan itu dapat diterima sebagai sah apabila dikeluarkan dari sumber-sumber yang sama, seperti peraturan hukum, yurisprudensi, dan kebiasaan. Menurut Friedman, suatu sistem hukum terdiri dari : struktur atau kelembagaan sebagai kerangka dasar dari sistem hukum itu sendiri, substansi hukum yang terdiri dari aturan-aturan yang bersifat materiil maupun formil, dan budaya hukum yakni nilai-nilai atau pandangan masyarakat termasuk perilaku aparat dalam sistem hukum itu sendiri.Di Indonesia dikenal ada beberapa sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional dan sistem hukum Indonesia adalah dua hal yang berbeda. Sistem hukum nasional berarti sistem hukum yang diberlakukan oleh negara (state law), sedangkan sistem hukum Indonesia merefleksikan keanekaragaman hukum yang hidup dalam masyarakat. Sistem hukum nasional berasal dari dua istilah yaitu sistem dan hukum nasional. Pengertian sistem telah dijelaskan di bagian terdahulu. Sedangkan hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 atau hukum yang di