MAKALAH PERSPEKTIF ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM UPAYA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN.docx

5/19/2018 MAKALAH PERSPEKTIF ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALA

1/22

MAKALAH PERSPEKTIF ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DALAM

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM UPAYA

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN

Tugas Pra-pasca sarjana

Administrasi Pembangunan

MAKALAHPERSPEKTIF ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DALAM PENINGKATAN

KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

DALAM UPAYA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN

A M O S

G1CI 010 074

PROGRAM PASCA SARJANA

JURUSAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

UNIVERSITAS HALUOLEO

KENDARI

2010/2011


2/22

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat

dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah ini dengan judul

Perspektif Administrasi Pembangunan Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna karena itu saran dan

kritik yang membangun sangat diharapkan agar makalah ini dapat lebih bermanfaat bagi

pembaca.

Penulis


3/22

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..ii

DAFTAR ISI ... iii

PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang .. 1

1.2. Tujuan ... 4

1.3. Metode Penulisan ... 4

PEMBAHASAN ... 5

2.1. Birokrasi Untuk Pembangunan Kualitas Manusia . 5

2.2. Meningkatkan Kualitas Manusia Dalam Birokrasi

Pembangunan 13

2.3. Upaya Meningkatkan Kualitas Manusia Organisasi . 16

PENUTUP . 18

3.1. Kesimpulan . 18

3.2. Saran . 22

DAFTAR PUSTAKA


4/22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mulai akhir abad ke-19, sudah muncul adanya kesadaran mengenai pola hubungan

antara rakyat biasa dan priyayi atau antara pangreh praja dengan Binnenlandsch Besturr

(BB) yang lebih baik, dengan lebih memfungsikan pejabat sebagai pemimpin rakyat

Pemuda pribumi pada akhir abad ke-19 tersebut sudah mulai mendapat pendidikan ala

Eropa yang memadai, seperti Diperbolehkannya kaum pribumi sekolah di ELS, HBS, dan

sebagainya. Tujuan kolonial Belanda dengan memberikan kesempatan kepada kaum

pribumi untuk mendapatkan pendidikan ala Eropa adalah agar mulai lebih dapat

membantu kepentingan Belanda dalam penjajahan di Indonesia di mana pada akhirnya

malah memusingkan Hindia Belanda sendiri.

Pada masa kolonial Belanda, tidak terjadi perubahan-perubahan sistem dan

struktur kekuasaan patrimonial. Pemerintah kolonial mengangkat pejabat-pejabat sendiri,

sebagian daerah sepenuhnya di tangan pemerintah kolonial dan sebagian lainnya dalam

pemerintahan ganda, yang selain pengangkatan pejabat birokrasi kolonial juga ada

birokrasi tradisional. Pada umumnya orang-orang peribumi yang diangkat dalam jajaran

birokrasi kolonial disebut priyayi. Pemerintah kolonial membentuk birokrasi untukeksploitasi dan penguasaan politik, sehingga kedudukan birokrasi kolonial tidak lebih dari

kepanjangan tangan kekuasaan kolonial. Priyayi sebagai ambtenaar mempunyai

kekuasaan dan mempunyai kedudukan kuat dalam masyarakat. Keberlanjutan konsep

kenegaraan dan kekuasaan itu juga mempengaruhi kedudukan priyayi sebagai

penyelenggara kekuasaan. Mereka seolah tidak menjadi bagian dari masyarakat umum,

tetapi merupakan bagian dan sebagai kepanjangan tangan kekusaan kolonial Belanda.

Realita ini jika dikaitkan dengan struktur masyarakat Jawa yang dikhotomis, maka

birokrasi pada ambtenaar secara sosiologis termasuk dalam golongan para penggedheyang dalam hubungan sosialnya cenderung di tuankanoleh para kawulo yang terdiri

dari rakyat kebanyakan. Dalam hubungan sosial seperti ini, secara tradisional kawulo

tersebut cenderung patuh pada bendoro atau tuannya

Pada periode kemerdekaan, terjadi perubahan yang mendasar di mana pola

perilaku birokrasi pemerintah dikritik karena dianggap tidak demokrasi atau feodalistik.

Keinginan untuk menduduki jabatan dalam birokrasi pemerintah sebagai sesuatu yang

sangat dihormati sudah mulai berkurang. Pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan

nasionalisasi perusahaan asing mengalami salah urus dan disalahgunakan untuk

kepentingan pribadi para birokrat. Birokrasi menekan lembaga atau organisasi non-


5/22

pemerintah yang berusaha mengkritiknya. Peran yang kuat dari birokrasi dalam

pembangunan ekonomi akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan seperti

misalnya di bidang teknologi baru, perubahan kelembagaan atau sikap pemerintah

menyangkut prioritas pembangunan

Menurut Weber demokrasi tidak sama dengan birokrasi di mana dalam birokrasi

memerlukan persyaratan dalam pengangkatan seseorang/pejabat, sedangkan demokrasi

mensyaratkan pemilihan seseorang/pejabat oleh banyak orang, tidak diangkat.

Batas-batas lingkup sistem-sistem otoritas umumnya dan demokrasi khususnya

dikelompokkan menjadi 5, yaitu kolegialitas, pemisahan kekuasaan, administrasi amatir,

demokrasi langsung, dan representasi (perwakilan).

Peran birokrasi dalam pembangunan merupakan bentuk kajian yang

penting. Ada beberapa segi yang penting dalam praktek birokrasi yang berfungsi untuk

menunjang pembangunan, yaitu adanya birokrasi sebagai alat integrasi nasional, birokrasi

sebagai pelopor pembangunan dan birokrasi sebagai agen sosialisasi politik. Sebagai alat

integrasi nasional, praktek birokrasi mempunyai peran yang berbeda antara negara maju

dan negara berkembang. Selain itu terdapat beberapa faktor penentu yang dapat

mempengaruhi integrasi nasional. Ketiga peran di atas hanyalah sebagian kecil dari peran

birokrasi yang beraneka ragam. Pelaksanaan birokrasi berhubungan erat dengan

perangkat pelaksananya, yaitu para administrator. Mereka memiliki kewenangan untuk

menentukan garis-garis kebijakan birokrasi yang didasarkan atas pertimbangan rasional

dan pengalaman yang dimilikinya. Hal ini bukan berarti mereka bebas menentukankebijakan dengan sebesar-besarnya, tetapi mereka hendaknya berpegang pada segi etika

yang merupakan pedoman bagi administrator untuk menjalankan roda pembangunan

seoptimal mungkin berlandaskan pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam etika

pembangunan

Birokrasi adalah media yang dapat berperan dalam pengembangan demokrasi, ia

mampu menjembatani kebijakan administratif dari penguasa dengan aspirasi rakyat.

Dalam praktek birokrasi dapat menimbulkan keadaan yang demokratis maupun anti

demokrasi, tergantung kepada sifat keterbukaan atau ketertutupan birokrasi itu sendiri.Semakin terbuka birokrasi maka kadar demokrasi semakin meningkat, demikian

sebaliknya

Pembinaan karier dalam birokrasi pemerintahan ditujukan guna menjamin

terselenggaranya tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna

dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan

Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan aparat birokrasi sebagai unsur aparatur

negara yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar

1945, bersih, berwibawa, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya. Dalam

hubungan ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, telah meletakkan landasan yang


6/22

kokoh untuk mewujudkan pegawai negeri seperti dimaksud di atas dengan cara mengatur

kedudukan, kewajiban, hak pembinaan pegawai negeri sebagai salah satu kebijaksanaan

dan langkah usaha penyempurnaan aparatur negara di bidang pemerintahan.

Untuk mendorong prestasi pegawai negeri, mereka diberi penghargaan dalam bentuk

kenaikan pangkat, penempatan pada jabatan tertentu dan kesempatan belajar untuk

meningkatkan pengalaman maupun kemampuan seorang pegawai negeri

Gejala umum yang terjadi di negara sedang berkembang termasuk

Indonesia adalah besarnya aparatur birokrasi tetapi kurang memiliki keahlian yang

memadai, bekerja kurang produktif dan tidak efisien. Sebenarnya luasnya tugas birokrasi

pada pemerintah sebagai hal yang wajar, hanya perlu diimbangi dengan kemampuan yang

memadai dari aparatur birokrasi.

Dalam era globalisasi saat ini semua dituntut serba cepat, begitu pula dengan

pelayan pemerintah kepada masyarakat. Sehingga diperlukan suatu sistem admnistrasi

yang efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang efektif dan

efisien tersebut tentunya tidak hanya ditunjang oleh perkembangan teknologi yang ada

saat ini tetapi factor kualitas sumber daya manusia juga berperan penting dalam

pelaksanaan pembangunan. Karena tanpa didukungnya kualitas sumber daya manusia

yang maju, teknologi-teknologi yang digunakan dalam pelayanan masyarakat akan

kurang atau bahkan tidak befungsi secara baik yang secara langsung mengakibatkan tidak

efisien dan efektifnya pelayanan kepada masyarakat.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penulisan makaslah ini adalah sebagai bahan referensi bagi

perkembangan birokrasi di Indonesia dalam kaitannya dengan admisistrasi pembangunan

dan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dalam birokrasi

pembangunan Indonesia

1.3. Metode Penulisan

Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaandengan membaca buku-buku sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan birokrasi

pemmerintahan.


7/22

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Birokrasi Untuk Pembangunan Kualitas Manusia

Kita sudah sering mendengar dari kalangan praktisi dan ilmuwan bahwa administrasi

negara kita memiliki berbagai kelemahan birokrasi transisional, misalnya, inefisiensi,

produktivitas rendah, kurang mampu melaksanakan tugas pemba-ngunan dan sebagainya.

Para ahli seperti Tjokrowinoto (1989), Effendi (1990), Evers (1988), Bintoro (1987),

Mustopadidjaja (1988), Abdullah (1985), Brett (1988) dan Bryant dan White (1987) sudah

sering mensinyalir bahwa salah satu hambatan yang besar dalam pembangunan di negara

berkembang, termasuk Indonesia, adalah sistem administrasi negara yang belum memiliki

kemampuan yang cukup memadai buat melaksanakan berbagai tugas pembangunan yang

semakin kompleks. Hambatan ini akan menjadi semakin nyata pada Tahap Pembangunan

Jangka Panjang Kedua (1993/94 - 2018/2019) karena, berbeda dengan Pembangunan Jangka

Panjang Pertama, tujuan pembangunan nasional masa masa tersebut akan lebih menitik

beratkan pada peningkatan kualitas manusia dan kualitas masyarakat sebagai upaya

meningkatkan martabat manusia. Orientasi pembangunan yang telah berubah ini memerlukan

sistem administrasi yang berbeda dari sistem yang ada sekarang ini.

Max Weber, sosiolog Jerman yang merumuskan konsep birokrasi untuk pertama kali,

mempunyai pemikiran yang amat ber-beda dari para sarjana yang dibicarakan di atas tentang

hu-bungan antara birokrasi dan pembangunan ekonomi. Menurut Weber, birokratisasi adalah

prasyarat bagi pembangunan eko-nomi dan upaya penciptaan industri modern. Tanpa

birokrasi tidak mungkin dicapai ekonomi modern yang berkelanjutan, industrialisasi yang

cepat dan "take-off into selfsustained growth" (Giddens, 1985:195).

Teori birokratisasi Weber tadi menimbulkan satu pertanyaan yang selalu mengusik di benak

para sarjana adminis-trasi pembangunan: "Apakah birokratisasi di negara-negara

berkembang, termasuk Indonesia, sudah sampai ke tingkat yang cukup tinggi sebagai

prasarana pembangunan ekonomi?" Atau, sebaliknya, sudahkah birokratisasi yang terlalu

berlebihan (overbureaucratization) justru telah menjadi beban yang menghambat kemajuan

ekonomi negara ini?

Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dibahas proses birokratisasi secara lebih mendalam

agar kita dapat membandingkan tingkat birokratisasi di Indonesiadengan di beberapa negara

di kawasan ini. Evers (1987) dalam analisisnya tentang birokratisasi Asia Tenggara membedakan

tiga pola birokratisasi berikut:


8/22

(a) Pola pertama adalah birokratisasi sebagai proses rasionalisasi prosedur pemerintahan

dan aparat administrasi negara. Proses ini menjadi fokus dan dibahas secara luas da-

lam teori Weber dan oleh Evers dinamakan birokratisasi ala Weber atau Weberisasi

atau (Bw).

(b) Pola kedua adalah proses birokratisasi dalam bentuk peningkatan jumlah pegawai

negeri dan pembesaran organisasi pemerintah. Dalam literatur ilmu sosial sering

disebut nama Parkinson, tokoh ilmu sosial dari Universitas Singapura men-jadi

terkenal karena "Parkinson's Law" yang telah diciptakannya. Hukum Parkinson ini

menyatakan: (1) tiap pegawai negeri akan berusaha sekuat tenaga meningkatkan

jumlah pegawai bawahannya, dan (2) tiap pegawai akan selalu menciptakan tugas

baru bagi dirinya sendiri yang sering diragukan manfaat dan artinya. Karena itu laju

birokratisasi akan meningkat dan jumlah pegawai negeri akan naik secara otomatis

tidak tergantung dari beban tugas yang diperlukan. Pola semacam ini disebut Evers

birokratisasi Parkinson

(c) Pola ketiga adalah birokratisasi sebagai proses perluasan kekuasaan pemerintah

dengan maksud mengontrol ke-giatan ekonomi, politik dan sosial masyarakat dengan

pera-turan, regulasi, dan bila perlu pemaksaan. Proses ini di-sebut Evers birokratisasi

Orwell atau Orwellisasi sesuai dengan gambaran masyarakat yang digambarkan oleh

penulis George Orwell dalam novelnya yang berjudul "1984".

Dengan ketiga pola ini kita dapat mengukur tingkat birokratisasi diIndonesia sertamembandingkannya dengan ting-kat yang sama di beberapa negara Asia Tenggara. Evers,

menggunakan pola Parkinson, mengukur tingkat birokratisasi tersebut dengan memakai rasio

pegawai negeri dan penduduk sebagai tolak ukur. Dia menyimpulkan bahwa proses

birokratisasi relatif berjalan dengan cepat di negara Asia Tenggara. Tingkat birokratisasi yang

tertinggi adalah di Malaysia dengan 40 pegawai per 1000 pada tahun 1986 diikuti oleh

Indonesia dengan 19 pegawai per 1000 penduduk dan Thailand dengan 10 pegawai per 1000

penduduk. Walau pun Indonesia mempunyai tingkat birokratisasi yang terendah tetapi

pertumbuhannya adalah yang tercepat karena antara 1950 dan 1988 jumlah pegawai negeritelah meningkat sebanyak lebih dari sepuluh kali lipat, dari 303 ribu menjadi 3,4 juta. Evers

menamakan pertumbuhan yang cepat ini "runaway bureaucratization". Menurutnya, proses

ini dapat dibandingkan dengan inflasi mata uang. Bila peredaran mata uang ditambah terus

maka nilainya akan merosot. Bila jumlah pegawai negeri ditambah terus secara cepat tanpa

mengingat keseimbangannya dengan beban tugas pemerintahan, maka "nilai" pegawai negeri

akan semakin menurun dan terjadilah inefisiensi. Dengan kata lain, inflasi pegawai negeri

tadi akan menghambat tercapainya birokratisasi seperti yang diinginkan oleh Weber.

Seperti sudah disinggung di atas, tesis utama teori birokratisasi Weber adalah sebagai

berikut: birokrasi modern yang rasional diperlukan untuk ekonomi modern. Apa ciri-ciri


9/22

birokrasi modern ini? Weber menggunakan konsep tipe ideal (idealtyp) untuk menjawab

pertanyaan ini. Menurut pemikiran Weber suatu birokrasi modern mempunyai ciri-ciri

berikut:

(a) kegiatan birokrasi dilaksanakan secara teratur dengan batas-batas otoritas yang jelas,

(b) ada hirarki kewenangan,

(c) ada aturan yang jelas tentang perilaku, otoritas dan tanggung-jawab pegawai, dan

(d) pegawai diterima atas dasar merit bukan ikatan kekrabatan.

Salah satu ciri yang penting dari birokrasi rasional ala Weber ini adalah suatu sistem

penggajian bagi pegawai se-bagai alat untuk meningkatkan produktivitas birokrasi tadi.

Dalam hal ini, birokrasi Indonesia mempunyai pola yang agak "unik" menurut pola

pemikiran Weber dan lebih mendekati pola imbalan dalam suatu birokrasi patrimonial yang

lebih menyan-darkan pada hubungan antar patron dan client atau yang seca-ra populaer

dikenal sebagai "bapakisme". Selama sistem penggajian dan honor seperti ini seimbang

dengan beban tugas maka dia dapat memacu produktivitas pegawai.

Cara lain yang telah ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan prestasi pegawai

adalah dengan menaikkan gaji me-reka. Anggaran pemerintah untuk gaji pegawai memang

mening-kat sebesar 48 persen selama PELITA IV, tetapi pendapatan riil pegawai negeri

sebenarnya menurun sebesar 24 persen (BIES, Survey of Recent Development, 23:2, 1987).

Gaji pega-wai negeri golongan I misalnya hanya mencapai 30 persen dari Kebutuhan Fisik

Minimal keluarga dengan 2 anak (Effendi, dkk, 1989). Tingkat gaji pegawai yang rendah iniakhirnya telah menciptakan birokrasi tidak produktif dan tingkat efisiensi yang rendah.

Dengan kata lain, sistem remunerasi yang dipakai oleh Indonesia telah menyimpang dari

prinsip yang difikirkan oleh Weber, dan karenanya sistem tersebut tidak akan mampu

menumbuhkan birokrasi yang rasional dan memiliki tingkat produktivitas dan efektivitas

yang diperlukan untuk menopang pembangunan yang sedang meningkat.

Peranan birokrasi pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di

Indonesia, Thailand dan Singapura dapat dikatakan cukup besar. Bahkan ada sebagian

penulis yang menganggap bahwa peranan birokrasi dalam kehidupan ekonomi dan duniausaha Indonesia termasuk yang tertinggi di ASEAN. Sistem birokrasi Indonesia ini

dinamakan masyarakat politik

Birokratik (bureaucratic polity) oleh Jackson (1978), atau kapitalisme birokratik

(bureaucratic capitalism) oleh Robison (1986) untuk menggambarkan suatu sistem ekonomi

dan politik dimana kegiatan ekonomi yang utama dimiliki oleh pemerintah dan sangat

dikendalikan oleh peraturan-peratutan pemerintah. Sistem seperti ini menggambarkan pola

birokrasi Orwell dan seperti yang kita lihat keadaan ini amat menghambat proses

pembangunan, terutama buat jangka panjang.


10/22

Untuk sementara masyarakat birokratis seperti ini memang mampu menunjukkan

hasil yang cukup memuaskan. Studi yang diadakan oleh Muhaimin (1986), misalnya,

menyimpulkan bahwa dari berbagai tolok ukur nampak bahwa Pemerintah Orde Baru telah

mampu mencapai hasil-hasil yang cukup besar dalam memperkuat kehidupan bernegara.

Antara 1969/70 dan 1985/86 pengeluaran pembangunan pemerintah telah meningkat hampir

80 kali sebelum menurun mencapai titik terendah pada tahun 1988/89. Seiring dengan itu

telah terjadi peningkatan penerimaan dalam negeri sebesar hampir 90 kali termasuk pe-

ningkatan penerimaan pajak sebesar 67 kali lipat pada kurun waktu yang sama. Dalam pada

itu volume APBN yang merupakan salah satu tolok ukur kegiatan pembangunan pemerintah

juga telah mengalami pertumbuhan yang amat pesat seiring dengan bertambahnya proyek-

proyek pembangunan yang dilaksanakan. Pada PELITA I, besarnya dana yang disediakan

melalui APBN adalah Rp. 3.283,23 milyar, pada PELITA II meningkat menjadi Rp. 18.019,4

milyar, pada PELITA III meningkat lagi menjadi Rp. 66.393,7 milyar dan pada PELITA IV

telah meningkat lagi menjadi Rp. 91.063 milyar.

Peningkatan APBN ini telah memperkuat daya beli dalam negeri sehingga ekonomi

dapat tumbuh dengan pesat. Tetapi seperti dugaan Weber, birokrasi patrimonial terbukti tidak

mampu bertahan buat usaha pembangunan ekonomi jangka pan-jang. Kenyataan ini mulai

nampak pada pertengahan PELITA IV. Gejolak-gejolak ekternal yang diakibatkan oleh resesi

ekonomi dunia yang berkepanjangan telah menimbulkan penurunan permintaan terhadap

minyak, bahan tambang serta komoditi pertanian yang menjadi andalan Indonesia dalam

pencarian devisa. Keadaan ini lebih diperburuk lagi oleh berbagai tindakan protektif yangdiadakan oleh negara-negara maju untuk menghambat serangan ekspor dari negara

berkembang.

Keadaan ini membawa dampak langsung bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Sampai

dengan pertengahan PELITA IV laju pertumbuhan ekonomi hanya mencapai sekitar 4 persen

bila diukur dari Produk Domestik Bruto. Dengan demikian tingkat pertumbuhan riil kurang

dari 2 persen karena tingkat pertumbuhan penduduk adalah 2,1 persen. Keadaan ini sedikit

membaik pada tahun-tahun berikutnya karena ekonomi dunia lebih sehat keadaannya.

Kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah selamaini memang nampaknya mampu memperbaiki kinerja ekonomi nasional. Selain dapat

mengurangi kerentanan ekonomi Indonesia terhadap gejolak ekonomi internasional tindakan-

tindakan tadi nampaknya telah dapat meningkatkan daya-saing berbagai produk

buatan Indonesia di pasar internasional. Lebih penting lagi tindakan deregulasi yang telah

dilaksanakan secara sistematis oleh Pemerintah nampaknya telah menyebabkan perubahan

struktur yang cukup besar pada ekonomiIndonesia.

Menurut perkiraan staf Bank Dunia tindakan-tindakan debirokratisasi dan deregulasi

dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia telah menurunkan secara

drastis peranan BBM sebagai sumber pendapatan dari ekspor dari hampir 81 persen pada


11/22

1981/82 menjadi 66.6 persen pada 1985/86 dan turun lagi menjadi 35.8 pada 1988/89.

Akibatnya, terjadi juga penurunan pada kontribusi penghasilan dari BBM terhadap

penghasilan total dari hampir 71 persen pada 1981/82 menjadi 57.5 persen pada 1985/86 dan

hanya 41.3 persen pada 1988/89. Perubahan struktur ekonomi ini nampak juga dari

perbandingan antara hasil ekspor Non-BBM terhadap impor non-BBM yang telah meningkat

dari hanya 28.8 persen pada 1981/82 menjadi 55.4 pada 1985/86 dan meningkat menjadi 90.3

persen pada 1988/89. Namun, belum semua bidang kegiatan rupanya tersentuh oleh berbagai

tindakandebirokratisasi dan deregulasi tadi. Misalnya, arus barang antar daerah masih terhalang

oleh berbagai peraturan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang akhirnya akan merugikan

masyrakat banyak.

Sampai saat ini memang sebagian besar kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi

yang ditempuh oleh Pemerintah masih dipusatkan pada upaya mempercepat pertumbuhan

ekonomi. Tindakan deregulasi yang ditempuh adalah menyangkut pemberian peluang yang lebih

besar kepada swasta dalam memobilisasi dana masyarakat dan penghapusan ekonomi biaya tinggi

dengan memperlancar arus barang serta menyederhanakan sistem perizinan. Namun masih

banyak aspek pengelolaan pembangunan yang belum disentuh dan karenanya memerlukan

tindakan debirokratisasi dan deregulasi lebih lanjut. Misalnya, Pembangunan Jangka Panjang

Kedua (1994/95 -2019/20) yang menekankan pembangunan kualitas manusia dan kualitas

masyarakat dalam rangka pembangunan berkelanjutan juga memerlukan peninjauan yang kritis

terhadap bentuk serta peranan birokrasi pemerintah.

Agar dapat melaksanakan pembangunan kualitas manusia yang mencakup dimensi-dimensi kapasitas (capacity), pemerataan (equity), pemberian kewenangan dan kekuasaan kepada

masyarakat (empowerment), keberlanjutan (sustainability) dan kesadaran akan saling-

ketergantungan (interdependency), diperlukan pemberian kesempatan yang lebih besar kepada

parti-sipasi masyarakat melalui LSM mau pun lembaga perwakilan rakyat. Dengan kata lain

diperlukan peninjauan kembali ten-tang peranan birokrasi dalam usaha pembangunan nasional.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama Repelita III dan IV dan di masa-masa yang akan datang

menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi semata-mata tidak lagi memadai untuk

meningkatkan taraf kemakmuran kita serta untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negaramaju.

Kapasitas administrasi negara untuk melaksanakan pembangunan relatif masih rendah

dan belum mampu memecahkan masalah-masalah nasional yang besar seperti pemerataan hasil

pembangunan, pening-katan produktivitas nasional, penyediaan kesempatan kerja dan

penyelenggaraan pelayanan publik. Masalah-masalah tersebut tidak mungkin dapat dipecahkan

melalui upaya pemba-ngunan yang unidimensional atau sektoral seperti yang kita ikuti selama ini

dengan semata-mata mengandalkan kemampuan administrasi negara. Untuk mengatasi masalah-

masalah nasio-nal tadi kualitas manusia dan masyarakat perlu ditingkatkan agar potensi penduduk


12/22

dapat diarahkan pada upaya pembangunan nasional. Dalam kerangka pemikiran ini lah,

pembangunan kualitas manusia mendapatkan penekanan pada GBHN 1988.

Sekarang sema-kin disadarioleh Pemerintah mau pun oleh para ilmuwan bahwa

pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia Indonesia, baru

dapat dilaksanakan secara berhasil bila upaya pembangunan tersebut dapat meningkatkan

kualitas manusia dan masyarakatIndonesia sebagai sumberdaya pembangunan. Untuk

melaksanakan pembangunan seperti itu diperlukan suatu sistem administrasi yang baru yang

lebih berkemampuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

Konsep pembangunan kualitas manusia sebenarnya cukup sederhana, yakni suatu

upaya yang terencana untuk mening-katkan kapasitas individu dan masyarakat suatu bangsa

untuk dapat secara aktif menentukan masa depannya. Kapasitas ini mencakup 5 aspek yakni:

kapasitas untuk berproduksi, pemera-taan, pemberian kekuasaan dan wewenang yang lebih

besar kepada masyarakat, keberlanjutan (sustainable), dan kesada-ran akan interdependensi

antar manusia, antar manusia dan lingkungannya, dan antar negara. Bila di difinisikan seperti

ini, pembangunan kualitas manusia pada dasarnya adalah upaya untuk mengembangkan

inisiatif dan kreativitas penduduk sebagai sumberdaya pembangunan yang utama dalam

rangka mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Dalam konteks Indonesia, konsep

pembangunan kualitas manusia ini perlu diperkaya dengan dimensi-dimensi yang khas buat

bangsa kita yakni, ketaatan pada prinsip-prinsip moral dan agama, kesetiakawanan sosial

dalam hubungan antar manusia, pengembangan rasionalitas, dan kemampuan menegakkan

kemandirian (Salim, 1990:12).Pergeseran titik berat pembangunan dari Trilogi yang lebih memprioritaskan

pertumbuhan ekonomi yang cepat, ke yang menekankan pemerataan, dan ke pembangunan

kualitas manusia dan kualitas masyarakat pada Pelita-Pelita yang akan datang, membawa

implikasi pada sistem administrasi yang digunakan buat mencapai tujuan yang berbeda ini.

Untuk melaksanakan pembangunan sumberdaya manusia sebagai upaya untuk meningkatkan

martabat mereka diperlukan suatu rona birokrasi yang tidak sama dengan yang kita miliki

sekarang ini. Beberapa penulis, misalnya Riggs (1976) dan Brett (1988), meramalkan bahwa

sistem administrasi Indonesia sekarang ini memiliki struktur organisasi, prosedur kerja,orientasi petugas, serta lingkungan birokrasi yang lebih mendekati gambaran suatu

masyarakat birokrasi politik ala Jackson (1978) atau kapitalisme birokratik ala Robison

(1986).

Seperti administrasi pemerintahan di NIB lainnya, administrasi negara

Indonesia menduduki tempat yang masih sentral walau pun dengan kadar yang sedang

menuju perubahan. Dimensi pembangunan yang semakin luas dan kompleks telah

menimbulkan perubahan yang drastis pada fungsi pemerintahan di negara-negara tersebut.

Perubahan-perubahan yang cepat di tingkat global dan nasional serta tuntutan masyarakat

akan pelayanan publik yang bertambah baik adalah faktor pendorong yang amat kuat bagi


13/22

perubahan-perubahan pada sistem administrasi agar sistem tersebut lebih mampu untuk

mendukung pembangunan yang bertambah kompleks tadi.

Seperti sudah disinggung di atas, pembangunan kualitas manusia itu sebenarnya

mencakup lima dimensi yakni kapasitas untuk berproduksi, pemerataan, pemberian

kewenangan yang lebih besar kepada rakyat, kesadaran yang lebih tinggi tentang

interdependensi antar manusia dan lingkungannya mau pun hubungan antar daerah dan antar

bangsa, dan juga penekanan pada azas keberlanjutan (sustainability). Untuk itu perlu

dikembangkan suatu sistem administrasi baru yang lebih cocok untuk pembangunan kualitas

manusia, yakni sistem administrasi yang memiliki struktur yang lebih terbuka atau organis

adaptif (Bennis, 1969, dan Saxena, 1985), prosedur yang lebih sederhana dan cepat, petugas

yang berorientasi fasilitator dan memiliki budaya pelayan publik serta lingkungan politik-

birokratis yang mampu menciptakan "pengawasan" yang fungsional dan effektif terhadap

birokrasi pemerintah.

2.2. Meningkatkan Kualitas Manusia dalam Birokrasi Pembangunan

Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Pemerintah, khususnya sistem

administrasinya, pada akhirnya merupakan salah satu faktor penentu yang utama yang akan

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan kualitas manusia. Para kritikus

birokrasi pada umumnya masih sepakat bahwa peranan birokrasi dalam pembangunan

nasional tidak mungkin dapat digantikan sepenuhnya oleh lembaga swasta (Mathur, 1986:9).

Namun, di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sistem administrasi

pembangunan menghadapi banyak hambatan yang amat mempengaruhi kemampuan sistem

tersebut buat melaksanakan pembangunan kualitas manusia secara baik dan dengan amat

memperhatikan martabat manusia.

Secara garis besar hambatan-hambatan pada birokrasi pembangunan dapat

dikelompokkan menjadi dua, yakni: hamba-tan proses dan hambatan orientasi (Saxena,

1986:49). Hambatan proses mencakup baik aspek struktur dan prosedur. Hingga kini struktur

organisasi modern tetap dipandang sebagai model birokrasi yang tepat buat melaksanakan

pembangunan. Oleh para ahli sering kekurang berhasilan yang terjadi di banyak negeri

dihubungkan dengan bentuk birokrasi ini. Tetapi, yang menyebabkan model tersebut kurang

berhasil bukanlah bentuknya itu tetapi adalah karena adanya nilai-nilai dan struktur

organisasi yang tradisional yang menyebabkan tumbuhnya distorsi bentuk organisasi modern

menjadi sistem yang patrimonial. Pada sistem ini prinsip-prinsip nepotisme dan

partikularistik berlaku. Kalau pada sistem ekonomi kita mengenal adanya dualisme antara

ekonomi tradisional-agraris dan ekonomi modern-industrial, maka dalam sistem adminis-trasi

kita dikenal adanya dualisme antara sistem adminis-trasi tradisional yang menekankan

ritualisme administratif yang tidak efisien dan sistem administrasi modern yang menekankanrasionalisme administratif yang efisien (Riggs, 1957:59). Dualisme administratif ini yang


14/22

menyebabkan terhambatnya pertumbuhan budaya pelayan publik dalam birokrasi kita

merupakan salah satu sebab kekurang-mampuan administrasi pembangunan Indonesia.

Birokratisasi dan sentralisasi yang kuat dalam pengelolaan pembangunan telah

menimbulkan struktur birokrasi yang amat hirarkis dan legalistis, sehingga prosedur lebih

bertujuan untuk memenuhi tuntutan struktur daripada manfaat. Fleksibilitas dan arus

komunikasi yang lancar yang amat diperlukan dalam penyelenggaraan program

pembangunan menjadi terhambat, dan dalam birokrasi pembangunan yang luar biasa

besarnya di Indonesia, prosedur menjadi amat kakudan lamban. Yanglebih parah

adalahprosedur yang mencekik ini ditumpangi lagi oleh kepentingan pribadi dan dijadikan

komoditi yang diperdagangkan untuk keuntungan pribadi mau pun kelompok.

Perananbirokrasi pemerintah yang kuat dan dominan da-lam pengelolaan program

pembangunan selama 25 tahun ini telah menimbulkan mental penguasa yang amat kuat di kala-

ngan pejabat birokrasi dan ini menjadi penghambat yang cukup besar dalam upaya penciptakan

aparatur pemerintahan yang terbuka dan mampu menggalang partisipasi masyarakat dalam

pembangunan. Dalam birokrasi seperti itu prestasi seorang pejabat bawahan akan diukur dari

kemampuannya mencapai target-target yang telah ditentukan dan oleh "kepuasan" atasan

terhadap prestasi bawahan tadi. Karena itu sifat yang paling menonjol adalah semangat untuk

menjaga keseimbangan dan keselarasan serta kurang mementingkan perubahan dan kemajuan

yang identik dengan pembangunan. Dengan kata lain, tumbuhlah dengan subur etos kerja status

quo yang mendorong para pejabat untuk lebih mempertahankan keharmonisan dalam segala hal.

Perubahan-perubahanpada birokrasi pemerintah itu sen-diri sebenarnya tidak akanterjadi terlepas dari kondisi lingkungannya. Karena itu dalam pelaksanaan pembangunan kualitas

manusia ini diperlukan suatu persyaratan mutlak yakni kemungkinan setiap anggota masyarakat

untuk berpartisipasi dalam upaya untuk meningkatkan kapasitasnya (Bryant dan White, Ibid; dan

Korten dan Klaus, Ibid). Partisipasi masyarakat ini akan memungkinkan mereka untuk membantu

menentukan masalah-masalah yang akan dipecahkan dalam pembangunan. Partisipasi ini juga

akan memungkinkan masuknya informasi yang lebih banyak dari lapangan yang berguna bagi

penentuan strategi pembangunan yang lebih tepat. Dukungan masyarakat yang lebih besar dalam

pelaksanaan program pembangunan pun akan dapat digerakkan dengan parptisipasi. Disampingitu partisipasi masyarakat dalam pengawasan akan memungkinkan pengawasan yang lebih

effektif.

Dalam melaksanakantugas-tugas pembangunan sebagai upaya peningkatan kapasitas,

sifat-sifat birokrasi peme-rintah yang stabil-mekanistis tidak mungkin dihilangkan secara

keseluruhan. Sifat tersebut hanya dapat dikurangi dan diganti dengan organisasi yang lebih

bersifat organis-adaptif (Saxena, Ibid; dan Bennis, 1969), yaitu organisasi yang selalu tumbuh

dan menyesuaikan diri dengan tujuan yang hendak dicapai dan dengan dinamika lingkungannya,

yang lebih terbuka terhadap gagasan peningkatan kapasitas, serta yang mampu melaksanakannya.

Struktur birokrasi yang organis-adaptif ini mempunyai pola hubungan yang lebih longgar dan


15/22

terbuka terhadap pengaruh positif dari luar. Partisipasi dalam perumusan tujuan menjadi lebih

lebar sehingga terbuka kesempatan yang luas untuk keterlibatan dari bawah (bottom-up) mau pun

dari atas (top-down).

Selain strukturorganisasi yang organis-adaptif, dalam pengembangan partisipasi ini perlu

diadakan distribusi kekuasaan dan sumberdaya. Dengan kata lain, suatu peringkat desentralisasi

yang memadai adalah prasyarat lain yang diperlukan buat pelaksanaan pembangunan kualitas

manusia agarberhasil. Dalam hal ini ada perbedaan yang jelas antara pem-bangunan dan nation-

building. Dalam nation-building memang diperlukan sentralisasi kekuasaan. Bagi Indonesia,

tahap ini sudah dapat kita lewati dengan berhasil. Dalam tahap pem-bangunan untuk

meningkatkan kualitas manusia dan kualitas masyarakat, sentralisasi yang berlebih-lebihan ini

harus segera ditinggalkan untuk diganti dengan desentralisasi, yakni pemberian kewenangan yang

lebih besar kepada daerah dan masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, dan menga-wasi

pembangunan.

Untuk melaksanakanpembangunan seperti ini diperlukan desentralisasi sebanyak

mungkin urusan kepada daerah. Hanya daerah yang tahu secara lebih baik aspirasi daerah serta

dapat menilai apa sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang mereka miliki serta untuk apa

kekayaan tersebut akan digunakan. Karena itu hambatan paling besar dalam pelaksa-naan

kebijaksanaan semacam itu adalah sentralisasi yang amat besar dalam sistem administrasi kita.

Hambatanyang ketiga adalah karena kelemahan yang ter-kandung dalam sistem politik

kita yang kurang mampu mengem-bangkan pengawasan oleh DPR dan DPRD. Salah satu sebab

utama kekurang berhasilan pembangunan di negara sosialis dan Dunia Ketiga menurut kajianyang diadakan oleh Institute of Devel-opmentStudies, Universitas Sussex, adalah karena

lemahnya sistem pengawasan demokratis di negara-negara ini. Sampai saat ini DPR dan DPRD,

dengan berbagai cara, masih diperla-kukan sebagai kepanjangan dari lembaga eksekutif. Karena

itu tidak ada kekuatan politik yang berarti yang mengontrol lem-baga eksekutif. Dominasi

birokrasi dalam kehidupan politik, karena amat sukar membedakan antara birokrasi dengan

Golkar sebagai kekuatan politik yang sedang berkuasa, telah memper-buruk keadaan ini dan telah

amat melemahkan efektivitas pe-ngawasan terhadap lembaga eksekutif.

2.3. Upaya Meningkatkan Kualitas Manusia Organisasi

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa kemampuan administrasi pemerintah

untuk melaksanakan pembangunan martabat manusia tidak mungkin dapat ditingkat-kan

tanpa peningkatan kualitas manusia dalam birokrasi pembangunan itu sendiri. Kualitas yang

diperlukan oleh petugas birokrasi pembangunan itu antara lain mencakup ketaatan pada

prinsip-prinsip moral dan agama yang tinggi, rasa kesetiaka-wanan sosial dalam hubungan

sebagai pejabat dan masyarakat, rasionalitas sebagai pejabat yang merupakan individu

organisasi dan institusi yang lebih mementingkan tujuan organisasi daripada tujuan individu


16/22

serta tingkat kemandirian yang juga tinggi. Karena itu perlu didukung upaya yang sedang

dirintis oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara untuk me-ningkatkan kualitas

aparat dalam birokrasi seperti yang dilontarkan beberapa waktu yang lalu pada Seminar

Nasional Pembangunan Kualitas Manusia dalam Era Tinggal Landas di Universitas Widya

Mataram, Yogyakarta (Kusumaatmadja, 1990).

Ada beberapa pilihan upaya yang dapat ditempuh oleh para perumus kebijaksanaan

kita, khususnya dalam bidang pem-bangunan administrasi. Semua upaya ini dilandasi oleh

suatu asumsi bahwa dalam pelaksanaan pembangunan kualitas manusia ini organisasi modern

adalah satu-satunya wadah implementasi yang tersedia sampai saat ini. Dalam upaya untuk

menghasilkan organisasi yang memiliki effisiensi dan otonomi yang diperlukan buat

melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan martabat manusia, disadari bahwa hirarhi

yang terlalu panjang dan compartmentalized akana menghasilkan ke-kakuan dan subordinasi

yang berlebihan. Karena itu inti dari upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dalam

birokrasi pembangunan meliputi upaya meningkatkan produktivitas mereka melalui sistem

insentif, baik finansial dan non-finansial, yang lebih baik, serta merubah tata nilai serta

lingkungan birokrasi melalui:

1. Pelatihan Tehnis dan Moral

Sudah disinggungdi atas bahwa birokrasi kita belum dilandasi oleh budaya pelayanan

publik serta ra-sionalitas organisasi yang memadai. Karena itu program pelatihan yang tepat

untuk menanamkan budaya tersebut serta rasionalitas sebagai manusia organisasi dan manusia

institusi haruslah mendapatkan penekanan dalam upaya reformasi administrasi di Indonesia.Program pelatihan yang baik dan tepat tidak akan dapat digantikan oleh upaya restrukturisasi

bentuk organi-sasi yang telah ditempuh selama ini.2. Desentralisasidan Reintegrasi

Pembangunan kualitas manusia dan kualitas masyarakat amat memerlukan

desentralisasi kewenangan kepada daerah dan kepada masyarakat. Hanya daerah yang tahu

dengan lebih baik potensi yang dimilikinya serta bagaimana menggunakan potensi tersebut

untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Hambatan-hambatan antar kantor dan dinas di

pusat dan di daerah perlu dikurangi dengan mengadakan reintegrasi tugas-tugas oleh berbagai

kantor tadi. Pembicaraan mengenai reintegrasi ini sudah pernah dilontarkan oleh Menteri

Rudini beberapa waktu yang lalu sehubungan dengan pengaturan kembali tugas kantor-kantor

perwakilan Departemen di daerah atau oleh Menteri Sarwono sehubungan dengan

perampingan birokrasi.

3. Demokratisasi

Studi-studi yang diadakan oleh para sarjana adminis-trasi semakin menunjukkan

bahwa kinerja sistem administrasi yang kurang memuaskan di negara selalu lebih menonjol

di negara yang tidak demokratis. Dengan kata lain, tanpa pengawasan politik yang effektif

birokrasi pembangunan cenderung untuk kurang berprestasi. Karena itu, sejalan denganupaya reformasi administrasi, harus diadakan transformasi politik untuk menciptakan


17/22

pengawasan demokratis yang efektif terhadap birokrasi. Transformasi ini harus lebih luas dari

transformasi yang kita kenal selama ini yang bertujuan untuk memperbaiki accountability dan

partisipasi. Yang diperlukan adalah pemberian keleluasaan kepada masyarakat untuk

mengembangkan basis-basis organisasi sosial yang bebas dalam suatu masyarakat sipil (civil

society).


18/22

BAB II

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berbagai upaya reformasi birokrasi yang telah dilakukan melalui kegiatan yang

rasional dan realistis masih memerlukan berbagai penyempurnaan. Hal tersebut terkait

dengan banyaknya permasalahan yang belum sepenuhnya teratasi. Dari sisi internal, berbagai

sektor seperti demiokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri, berdampak pada

tingkat kompleksitas permasalahan dan upaya mencari solusi ke depan. Sedangkan dari sisi

eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi teknologi juga berpengaruh kuat

terhadap pencarian-pencarian alternatif kebijakan dalam bidang aparatur negara.

Dari sisi internal, faktor demokratisasi dan desentaralisasi telah membawa dampak

pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait dengan makin

meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik; meningkatnya

tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik antara lain transparansi,

akuntabilitas, dan kualitas kinerja publik serta taat padan hukum, meningkatnya tuntutan

dalam penyerahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan.

Permasalahan secara khusus dari sisi internal birokrasi tersebut antara lain adalah;

pelanggaran displin, penyalahgunaan dan penyimpangan kewenangan, rendahnya sumber

daya aparatur, sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen)pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisisensi dan efektifitas kerja, rendahnya

kualitas pelayanan umum, rendahnya kesejahteraan PNS, dan banyaknya peraturan-

perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan

pembangunan.

Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi

merupakan tantangan sendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan

berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan

faktor lingkungan politik, ekonimi dan osial yang terjadi dengan cepat; makin derasnya arusinformasi dan mancanegara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya

kesenjangan informasi dalam masyarakat (digital devide). Perubahan-perubahan ini,

membutuhkan aparatur negara yang memiliki kemampuan poengetahuan dan keterampilan

yang handal untuk melakukan antisipasi, menggalai potensi dan cara baru dalam menghadapi

tuntutan perubahan. Disampaing itu para aparatur negara harus mampu meningkatkan daya

saing, dengan melakukan aliansi strategis untuk menjaga keutuhan bangsa.

Pelaksanaan informasi birokrasi saat ini masih kurang berjalan sesuai tuntutan

reformasi, hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas permaslahan dalam upaya

mencari solusi perbaikan. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya


19/22

praktek KKN dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan

cerminan kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, dibutuhkan

suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam upaya mendorong

peningkatan kinerjabirokrasi aparatur negara. Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang

bersih dan akuntabel merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia.Sasaran Reformasi Birokrasi

Secara umum sasaran reformasi yaitu mewujudkan aparatur negara yang bersih,

profesional, dan bertanggungjawab serta dapat menciptakan birokrasi yang efisien, efektif

dan dapat memberikan pelayanan yeng bermutu kepada seluruh masyarakat.

Secara umum sasaran yang ingin dicapai adalah

1) Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi dan dimulai dari tataran

jajaran pejabat yang paling atas,

2) Treciptanya sistem pemerintahan dan birikrasi yang bersih, akuntabel,transparan, efisien dan berwibawa,

3) Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap

warga negaa, kolompok, atau golongan masyarakat,

4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik,

5) Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan dan perundangan di atasnya.

Arah Kebijakan Reformasi Borokrasi

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan penyelanggaraan negara dalam

upaya mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka kebijakan

penyelanggraan negara 2005-2009 dirahkan untuk :Pertama,Menuntaskan penyalahgunaan

kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN dengan cara: a) Penerapan prinsip-prinsip

tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat / lini pemerintahan pada

semua kegiatan, b) Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN seuai dengan

ketentuan yan berlaku, c) Penigkatan efektifitas pengawasan aparatur negara melalui

koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan masyarakat, d) Peningkatan budaya

kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggungjawab, e) Peningkatan

pemberdayaan penyelenggaraan negara, dunia usaha, dan masyarakat madani dalam

pemberantasan KKN.Kedua,meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara

melalui: a) Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan agar lebih memadai, efektif,

proporsional, ramping, luwes, dan responsif, b) Peningkatan efektifitas dan efisiensi

ketatatlaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan, c) Penataan dan

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan

fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; serta, d) Peningkatan

kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan

prestasi.Ketiga, Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan

pembangunan dengan; a) Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar,umum, dan unggulan, b) Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi


20/22

kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya

pemerintahan.

Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

Bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif dan

bertanggungjawab. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain, meliputi; 1) membangun

pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan

kepemerintahan yang baik, antara lain; keterbukaan, kebertanggungjawaban atau akuntabilitas

dan akuntabilitas, dan ketaatan hukum, serta membuka partisipasi publik seluas-luasnya pada

semua kegiatan pembangunan dan 2) menerapkan nilai-nilai aparatur guna membanguan budaya

kerja yang mendukung produktifitas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

penyelenggaraan negara, khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada

masyarakat.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur NegaraBertujuan untuk menyempurnakan dan mengefetifkan sistem pengawasan dan audit

serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel,

dan bebas KKN. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi; 1) Meningkatkan

intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan

masyarakat, 2) Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem, struktur kelembagaan dan

prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan, dan terakunkan, 3)

Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum, 4) Meningkatkan koordinasi

pengawasan yang lebih komprehensif, 5) Mengembangkan penerapan pengawasan berbasis

kinerja dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi, 8)

Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi APFP dan perbaikan kualitas informasi

hasil pengawasan, serta 9) Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil

pengawasan.

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Bertjuan unuk menatadan menyempurnakan sistem organisasi dan menejemen

pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/ kota agar lebih

proporsional, efisien dan efekif. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: 1)

Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsipgood governance, 2) Menyempurnakan sistem administrasi negara untuk menjaga keutuhan

NKRI dan mempercepat proses desentralisasi, 3) Menyempurnakan struktur jabatan negara

dan jabatan negeri, 4) Menyempurnakan tatalaksana dan hubungan kerja antar lembaga di

pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten / kota, serta 5) Menciptakan

sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien.

3.2. Saran

Karena birokrasi ditempatkan pada posisi yang dominan maka lembaga lain diluar

birokrasi menjadi lemah. Dalam posisi yang demikian birokrasi menjadi tidak fungsional


21/22

dalam melayani masyarakat. Agar fungsi birokrasi sebagai alat pemerintah yang bekerja

untuk kepentingan rakyat, birokrasi seharusnya berada dalam posisi netral. Kalaupun posisi

ini tidak dapat sepenuhnya dicapai, namun birokrasi semestinya mempunyai kemandirian

sebagai lembaga yang tetap tegak membela kepentingan umum. Lebih meningkatkan diri

sebagai abdi masyarkat dari pada sebagai abdi Negara atau setidaknya ada keseimbangan

diantara keduanya.


22/22

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukur. Birokrasi dan Pembangunan Nasional: Studi tentang Peranan Birokrasi

Lokal dalam Implementasi Program-program Pembangunan di Sulawesi Selatan.Disertasi Universitas Hasanuddin, 1985.

Effendi, S.Debirokratisasi dan Deregulasi: Meningkatkan Kemampuan Administrasi Untuk

Melaksanakan Pembangunan. Makalah pada Seminar DAAD-UGM, Yogyakarta, 19

Desember 1987.

___________, "Pelayanan Publik, Pemerataan, dan Administrasi Negara Baru," Prisma, XV:12,

1986.

___________, Debirokratisasi dan Deregulasi: Meningkatkan Kemampuan Administrasi untuk

Melaksanakan Pembangunan Nasional. Makalah pada Seminar UGM-DAAD di

Yogyakarta, 19 Desember 1987.

___________, Birokrasi, Pembangunan Kualitas Manusia dan Produktivitas Nasional. Makalah

pada Seminar Kualitas Manusia dan Produktivitas Nasional diselenggarakan oleh Panitia Dies

Natalis ke 38 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 17 Desember 1987.

MODELREFORMASI BIROKRASI

INDONESIAWWW.BPKP.GO.ID/UNIT/SULTRA/REFORMASI.PDF

REFORMASI BIROKRASI: TANTANGAN DAN PELUANG ERRY RIYANA

...WWW.LFIP.ORG/.../REFORMASI%20BIROKRASI%20-

%20ERRY%20RIANA%20HARDJAPAMEKAS.PDF
http://www.bpkp.go.id/unit/Sultra/reformasi.pdfhttp://www.bpkp.go.id/unit/Sultra/reformasi.pdfhttp://www.bpkp.go.id/unit/Sultra/reformasi.pdfhttp://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Reformasi%20birokrasi%20-%20erry%20riana%20hardjapamekas.pdfhttp://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Reformasi%20birokrasi%20-%20erry%20riana%20hardjapamekas.pdfhttp://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Reformasi%20birokrasi%20-%20erry%20riana%20hardjapamekas.pdfhttp://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Reformasi%20birokrasi%20-%20erry%20riana%20hardjapamekas.pdfhttp://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Reformasi%20birokrasi%20-%20erry%20riana%20hardjapamekas.pdfhttp://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Reformasi%20birokrasi%20-%20erry%20riana%20hardjapamekas.pdfhttp://www.bpkp.go.id/unit/Sultra/reformasi.pdfhttp://www.bpkp.go.id/unit/Sultra/reformasi.pdf

Documents

MAKALAH PERSPEKTIF ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM UPAYA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN.docx