Embed Size (px)
DESCRIPTION
bbangtut
Citation preview
Makalah PERKEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA, SISTEM PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN, ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
BAB IPENDAHULUAN
Perkembangan perbankan menunjukkan dinamika dalam kehidupan ekonomi. Sebelum sampai pada praktik-praktik yang terjadi saat ini, ada banyak permasalahan yang terkait dengan masalah-masalah perbankan ini. Masalah utama yang muncul dalam praktik perbankan ini adalah pengaturan sistem keuangan yang berkaitan dengan mekanisme penentuan volume uang yang beredar dalam perekonomian.Sistem keuangan, yang terdiri dari otoritas keuangan (financial authorities), sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank, pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan.Fasilitas jasa tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan, termasuk pasar uang dan pasar modal. Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokan dalam dua bentuk yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Sistem perbankan di Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya yang terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum, dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito berjangka, lalu menyalurkan kepada masyarakat terutama dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Bank umum dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, Bank Perkreditan Rakyat, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam pelaksanaan kegiatannya menghimpun dana, dapat menerima tabungan dan deposito berjangka, namun tidak diperkenankan menerima simpanan giro dan tidak diperkenankan member jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan jenis lembaga keuangan bukan bank dapat berupa lembaga pembiayaan, perusahaan model ventura, perusahaan anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, dana pensiun, pegadaian, pasar modal dan lain-lain. Perkembangan perbankan yang semakin dinamis dan kompleks membuat otoritas moneter berusaha membuat Arsitektur Perbankan Indonesia (API).Dengan adanya API, diharapkan bank nasional mampu bersaing tidak hanya pada segmen pasar domestik tetapi juga pada pasar internasional.
BAB IIISI
A. Perkembangan Perbankan di Indonesia Situasi perbankan Indonesia praderegulasi
Pada periode tahun 1974-1982 perekonomian Indonesia berkembang cukup baik karena ditopang oleh ekspor migas yang cukup tinggi. Tingginya harga minyak pada saat itu memengaruhi penerimaan dalam negeri sehingga dana pembangunan cukup tersedia untuk menunjang kegiatan investasi. Pada saat itu masyarakat yang belum menemukan sasaran investasi yang tepat menyimpan dana nya di bank sehingga terjadi kelebihan likuiditas yang cukup besar. Di samping itu juga Bank Indonesia (central bank) menyediakan kredit likuiditas dengan syarat yang mudah dan lunak untuk membiayai pengembangan sektor yang potensial.
Situasi perbankan Indonesia pascarederegulasi Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat beberapa tahun terakhir ini. Hal itu disebabkan oleh adanya serangkaian langkah deregulasi di bidang perbankan.Ada beberapa deregulasi di bidang perbankan dan moneter yang secara kronologis dapat dikemukakan sesuai urutan waktu pengumuman kebijaksanaan deregulasi.a. kebijaksanaan pemerintah tanggal 1 Juni 1983Kebijaksanaan ini bertujuanuntuk menggairahkan pengerahan dana masyarakat. Kebijaksanaan tersebut antara lain berisi penghapusan sistem pagu kredit dan mengurangi kredit likuiditas, Bank Indonesia tidak menetapkan tingkat suku bunga deposito maupun suku bunga pinjaman, dan kebijaksanaan moneter dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan penyediaan fasilitas diskonto.b. Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 (Pakto 88)Latar belakang kebijaksanaan ini dilandasi oleh kebijaksanaan 1 Juni 1983 yang ternyata mendapat penghimpunan dana untuk investasi swasta. Selanjutnya pihak swasta berpartisipasi lebih besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan iklim yang memungkinkan bank-bank beroperasi lebih efisien dan perluasan jaringan kantor bank.c. Kebijaksanaan Pemerintah 25 Maret 1989
Kebijaksanaan ini merupakan penyempurnaan Pakto 88 yang berisikan tentang penyempurnaan pendirian BPR. Dalam kebijaksanaan baru ini usaha BPR tidak boleh menerima simpanan dalam bentuk giro, tidak diperkenankan pindah wilayah dan membuka kantor cabang dan tidak perlu penyesuaian modal bagi BPR baru tetapi disesuaikan dengan kebutuhan modal. BPR yang akan meningkatkan usahanya untuk menjadi bank umum harus mempunyai modal sebesar Rp. 10 miliar.d. Kebijaksanaan Pemerintah 29 Januari 1990Latar belakang kebijaksanaan ini untuk mendukung pembangunan yang makin efisien.Untuk itu perlu disempurnakan aturan tentang Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang jumlahnya masih relatif tinggi dan menyempurnakan sistem perkreditan.Kebijaksanaan yang diambil meliputi mengurangi secara bertahap pemberian KLBI, KLBI diberikan secara terbatas untuk swasembada pangan (KUT), pengembangan koperasi (kredit koperasi KUD dan anggota koperasi primer), dan peningkatan investasi (pembiayaan
pembangunan) PIR trans, KPR yang diberikan dengan maksimum sebesar Rp. 50 juta dan jumlah kredit yang disediakan minimum 20% disalurkan untuk usaha kecil dan kegiatan koperatif yang produktif.e. Paket Kebijakan Pemerintah Februari 1991Inti kebijaksanaan ini meliputi beberapa aspek penting yang terdiri dari :
1. penyempurnaan persyaratan perizinan, kepemilikan dan kepengurusan bank, yang meliputi beberapa aspek antara lain pemilik dan pengelola bank harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan fungsinya untuk melindungi kepentingan masyarakat sehingga kesehatan sebuah bank harus diupayakan secara kontinuitas sejak berdiri, pembukaan kantor cabang atau perwakilan dan penyertaan bank di luar negeri, pendirian kantor bank, dan persyaratan pembukaan kantor BPR dan merger.
2. Ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian (prudential regulation) yang meliputi permodalan bank, jaminan pemberian kredit, kredit untuk pembelian saham dan pemilikan saham oleh bank, batas maksimum pemberian kredit, kredit untuk pembelian saham dan pemilikan saham oleh bank, batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau legal lending limit, dan garansi bank.
Perkembangan jumlah bank dan kantor bank Selama periode tahun 2004-2009 jumlah bank dan kantor bank termasuk bank perkreditan rakyat mengalami peningkatan yang sangat pesat. Selama 6 tahun jumlah bank mengalami pertumbuhan sebesar 92,48% atau menurun rata-rata -7,52% setiap tahun. Dalamtahun 2004 terdapat 133 bank, turun menjadi 123 pada tahun 2009. Selain itu selama 6 tahun terakhir jumlah kantor bank mengalami pertumbuhan 157,456% atau meningkat rata-rata setiap tahun 57,45% yaitu dari 7.939 kantor bank pada tahun 2004 menjadi 12.500 kantor bank pada tahun 2009.
Perkembangan dana dan kredit bank Dalam periode 2004-2009 tingkat pertumbuhan dana bank yang dihimpun dari masyarakat jika dilihat menurut kelompok bank, dan jenis mata uang, maka tahun 2004 bank umum swasta nasional devisa berhasil menghimpun dana lebih besar. Pada periode yang sama jumlah kredit bank yang berhasil dikucurkan dari sector ekonomi paling besar didonimasi oleh sektor industry, diikuti sektor jasa, dan yang terakhir adalah sektor pertanian. B. Sistem Perbankan di Indonesia Bank-bank yang beroperasi di Indonesia saat ini pada dasarnya dikelompokkan ke dalam Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).Sedangkan Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral.Namun demikian, sejalan dengan terjadinya perubahan dalam sistem keuangan terutama yang terkait dengan kelembagaan perbankan sebagai dampak dikeluarkannya undang-undang di bidang keuangan dan perbankan.Definisi Bank (menurut UU No.10 Tahun1998) Badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.Pengelompokan Bank Umum
1. Aspek Fungsia. Bank Sentral, adalah bank yang merupakan badan hukum milik Negara yang tugas pokoknya
membantu pemerintah, contoh : Bank Indonesiab. Bank Umum, adalah bank yang sumber utama dananya berasal dari simpanan pihak ketiga, serta
pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana, contoh : BNI, BRI, dllc. Bank Pembangunan, adalah bank yang dalam pengumpulan dananya berasal dari penerimaan
simpanan deposito serta commercial paper, contoh : Bank Jatim, Bank DKI, dll.d. Bank Desa, adalah kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi
perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintah memajukan pembangunan desa.
e. BPR, adalah kantor bank di kota kecamatan yang merupakan unsur penghimpun dana masyarakat maupun menyalurkan dana nya di sektor pertanian dan pedesaan.
2. Status Kepemilikana. Bank Milik Negara, adalah bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan Negara yang
dipisahkan dan pendiriannya di bawah UU tersendiri, contoh : BNI, BRI, BTNb. Bank Milik Swasta Nasional, adalah bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk perseroan
terbatas, di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan/ atau badan-badan hukum di Indonesia, contoh : BCA, Bank Mega, Bank Danamon.
c. Bank Swasta Asing, adalah bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dengan bank nasional yang sudah ada di Indonesia. Bank asing ini hanya diperkenankan menjalankan operasinya di lima kota besar di Indonesia, contoh : Citibank, HSBC.
d. Bank Pembangunan Daerah, adalah bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan daerah propinsi dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten, di wilayah yang bersangkutan, dan modalnya merupakan harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan, contoh : Bank Jatim.
e. Bank Campuran, adalah bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, contoh : Bank UOB Buana, ANZ Panin Bank.3. Kegiatan Operasional
a. Bank Devisa, adalah bank yang mempunyai hak dan wewenang yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing di luar negeri, contoh : BCA, Bank Mega, Bank Bukopin.
b. Bank Nondevisa, adalah bank yang operasionalnya hanya melaksanakan transaksi di dalam negeri, tidak melakukan transaksi valuta asing, dan tidak melakukan hubungan dengan bank asing di luar negeri.
4. Penciptaan Uang Giral
a. Bank Primer, adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya tidak sekedar menghimpun dan menyalurkan dana nya, tetapi juga melaksanakan semua transaksi yang berhubungan langsung dengan kas.
b. Bank Sekunder, adalah bank yang kegiatan operasionalnya hanya sekedar melaksanakan transaksi kas secara langsung.5. Sistem Organisasi
a. Unit Banking System, adalah bank yang kegiatan operasionalnya hanya mempunyai satu kantor saja dan melayani masyarakat di sekitar wilayah itu. Contoh : BPR baik konvensional maupun syariah.
b. Branch Banking Syistem, adalah bank yang kegiatan operasionalnya di beberapa wilayah dan memiliki beberapa kantor cabang, di mana sistem organisasi, keuangan, dan sumber daya manusia terkait dengan kantor pusat. Contoh : Bank Danamon, Bank Mega, Bank BCA.Fungsi BankSecara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Misalnya adalah :a. Agent of Trust Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.b. Agent of development Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian sektor riil. Kegiatan bank tersebut dapat mendorong masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Dan kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.
c. Agent of Service Bank memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitanya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.Berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.
C. LEMBAGA KEUANGAN Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan, dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai
investasi perusahaan. Definisi lain mengatakan lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang melancarkan pertukaran barang dan jasa dengan penggunaaan uang atau kredit dan membantu menyalurkan tabungan sebagian masyarakat kepada sebagian masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dana untuk investasi. Lembaga keuangan terutama memberikan kredit dan menanamkankan dananya pada surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan menawarkan secara luas berbagai jenis jasa keuangan antara lain: simpanan, kredit, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan mekanisme pembayaran, dan mekanisme transfer dana. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan.Sering lembaga keuangan disebut sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary) karena fungsi pokoknya melakukan intermediasi antara defisit unit dengan surplus unit. Dari pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa fungsi lembaga keuangan adalah sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan kelompok masyarakat yang kelebihan dana (idle funds) yang umumnya disebut juga saver unit dengan kelompok yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (borrower unit).Pengelompokan Lembaga Keuangan Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga keuangan (LK) dapat dikelompokkan menjadi lembaga keuangan bank (LKB) dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Lembaga keuangan bank terdiri dari bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR), dan bank campuran, sedangkan lembaga keuangan bukan bank dapat dikelompokkan menjadi lembaga pembiayaan dan investasi serta penjualan surat-surat berharga (development finance corporation and investment finance corporation) dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga pembiayaan dan investasi serta penjualan surat-surat berharga terdiri dari leasing,modal ventura, anjak piutang, dan pasar modal. Sedangkan lembaga keuangan lainnya terdiri dari pegadaian, asuransi, dan dana pensiun. Ada beberapa perbedaan dan persamaan antara kedua bank ini, seperti perbedaan LKB dan LKBB dari sisi kewajiban financial LKB dan LKBB, yaitu kewajiban LKB dapat berupa uang, sedangkan kewajiban LKBB tidak dapat diklasifikasikan sebagai uang. Sedangkan dari aspek kemampuan kedua lembaga keuangan dalam menciptakan kredit dan uang, LKB memiliki kemampuan untuk menciptakan kredit, mengedarkan uang, dan menambah jumlah uang beredar, sedangkan LKBB menyalurkan dana kepada masyarakat
melalui penyertaan modal atau membiayai investasi perusahaan. Sedangkan kesamaan LKB dan LKBB adalah kedua lembaga keuangan ini ikut melancarkan pertukaran produk dengan menggunakan uang dan instrument kredit dan membantu menyalurkan dana penabung kepada pengusaha.
a) Lembaga Keuangan Bank1. Bank sentral2. Bank Umun3. Bank Perkreditan Rakyatb) Lembaga Keuangan Bukan Bank
1. Lembaga PembiayaanLembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Bidang usaha lembaga pembiayaan, adalah sebagai berikut :
Leasing Anjak piutang Modal ventura Kartu kredit Pasar modal Pembiayaan konsumen2. Perusahaan Perasuransian
Jenis usaha perasuransian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 dapat digolongkan sebagai berikut :
Usaha asuransi terdiri atas : asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi Usaha penunjang asuransi yang terdiri atas : pialang asuransi, pialang reasuransi, penilai
kerugian, konsultan aktuaria, dan agen asuransi3. Dana Pensiun
Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Jenis dan pensiun terdiri atas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
4. Perusahaan efekPerusahaan yang dapat melakukan kegiatan penjamin emisi (underwriting), perantara pedagang efek, dan manajer insetasi.
5. Reksa Dana
Reksa dana disebut juga investment fund atau mutual funds adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
6. PegadaianPegadaian merupakan lembaga yang menyalurkan pinjaman dengan pengikatan cara gadai yang telah dikenal sejak jaman Hindia Belanda. Tugas pokok Perum Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan memberi uang pinjaman berdasarkan hukum gadai.Peran Lembaga KeuanganBank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang penting dalam sistem keuangan, yaitu :
1. Pengalihan Aset (asset transmutation)Bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini Bank dan lembaga keuangan bukan bank telah
berperan sebagai pengalih asset yang likuid dari unit surplus (lenders) kepada unit defisit (borrowers).
2. Transaksi (transaction)Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak terlepas dari transaksi keuangan. Transaksi keuangan selalu diperlukan baik secara langsung dalam jual beli barang jadi, maupun dalam transaksi jual beli bahan mentah dan setengah jadi dalam proses produksi.
3. Likuiditas (liquidity)Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing memiliki tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan kata lain, lembaga keuangan secara bersamaan menyalurkan likuiditas kepada pihak yang memerlukan tambahan likuiditas, dengan cara menyalurkan dana dari pihak yang mengalami kelebihan likuiditas.
4. Efisiensi (efficiency)Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan Bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modaltanpa mengubah produknya.
D. Arsitektur Perbankan Indonesia Pada awal januari 2004 ini, siaran pers Bank Indonesia secara resmi mengumumkan implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) di mana salah satu program API adalah mempersyaratkan modal minimum bagi bank umum (termasuk BPD) menjadi Rp.100 miliar selambat-lambatnya pada tahun 2011. Arsitektur Perbankan Indonesia merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5 sampai 10 tahun ke depan. Visi API adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sistem perbankan yang sehat dibangun dengan permodalan yang kuat sehingga akan mendorong kepercayaan nasabah (stakeholder) yang pada akhirnya akan mampu memperkuat permodalan melalui pemupukan laba ditahan. Selanjutnya perbankan nasional yang beroperasi secara efisien akan mampu meningkatkan daya saingnya sehingga tidak hanya mampu bersaing di pasar domestik tetapi justru diharapkan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan bank nasional mampu bersaing di pasar Internasional. Oleh karenanya, dalam 10-15 tahun ke depan, API menginginkan adanya 2 sampai 3 bank dengan skala bank internasional, 3 sampai 5 bank nasional, 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu, dan BPR serta bank dengan kegiatan usaha terbatas.Enam Pilar API
Guna mempermudah pencapaian visi API sebagaimana diuraikan di atas maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai, yaitu :
1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
4. Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.Tantangan ke Depan
1. Kapasitas Pertumbuhan Kredit Perbankan yang Masih RendahKemampuan permodalan perbankan Indonesia saat ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kredit yang cukup tinggi tersebut sulit dicapai jika perbankan nasional tidak memperbaiki kondisi permodalannya.
2. Struktur Perbankan yang Belum OptimalBelum optimalnya struktur permodalan di Indonesia ditandai dengan terkonsentrasinya struktur perbankan hanya pada 11 bank besar (yang menguasai 75% asset perbankan Indonesia).
3. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perbankan yang Dinilai oleh Masyarakat Masih KurangKurangnya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pelayanan ditandai dengan seringnya terdengar keluhan dari masyarakat mengenai kurangnya akses terhadap kredit dan tingginya suku bunga kredit serta masih banyak praktik penyediaan jasa keuangan yang informal.
4. Pengawasan Bank yang Masih perlu DitingkatkanDisebabkan oleh masih terdapatnya beberapa prinsip prudensial yang belum ditetapkan secara baik, koordinasi pengawasan yang masih perlu ditingkatkan, kemampuan SDM pengawasan yang belum optimal, dan pelaksanaan law-enforcement pengawasan yang belum efektif.
5. Kapabilitas Perbankan yang Masih LemahHal ini ditandai dengan kurangnya corporate governance dan core banking skills pada sebagian besar perbankan sehingga diperlukan perbaikan yang cukup mendasar pada dua hal tersebut.
6. Profitabilitas dan Efisiensi Operasional Bank yang Tidak SuistainbelFaktor tidak suistainbel-nya profitabiltas dan efisiensi karena lemahnya struktur aset produktif bank-bank dan sebagian pendapatan perbankan berasal dari aktivitas trading yang fluktuasi serta rendahnya rasio aset per nasabah.
7. Perlindungan Nasabah yang Perlu Ditingkatkan
Perlindungan terhadap nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh terhadap sebagian masyarakat kita.
8. Perkembangan Teknologi InformasiPerkembangan teknologi informasi menyebabkan makin pesatnya perkembangan jenis dan kompleksitas produk dan jasa bank sehingga resiko-resiko yang muncul menjadi lebih besar dan bervariasi.Program Kegiatan Api
1. Program penguatan struktur perbankan nasionalHal ini dilakukan dengan cara memperkuat permodalan bank, memperkuat daya saing BPR, meningkatkan akses kredit.
2. Program Peningkatan Kualitas Pengaturan PerbankanDalam tahap ini memformalkan proses indikasi dalam membuat kebijakan perbankan dan juga implementasi secara bertahap 25 basel core principles for effective banking supervision.
3. Program Peningkatan Fungsi PengawasanDalam tahap ini meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawas, melakukan konsilidasi sektor perbankan Bank Indonesia, meningkatkan kompetensi pemeriksa bank, mengembangkan sistem pengawasan berbasis resiko, meningkatkan efektivitas enforcement.
4. Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional PerbankanDalam tahap ini meningkatkan good corporate governance, meningkatkan kualitas manajemen resiko perbankan, meningkatkan kemampuan operasional bank.
5. Program Pengembangan Infrastruktur PerbankanDalam tahap ini mengembangkan biro kredit, mengoptimalkan penggunaan badan pemeringkat kredit.
6. Program Peningkatan Perlindungan NasabahDalam tahap ini menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah, membentuk lembaga mediasi independen, menyusun transparansi informasi produk, mempromosikan edukasi untuk konsumen.
BAB IIIKESIMPULAN
Perbankan di Indonesia telah mengalami perkembangan mulai dari praderegulasi sampai pascaderegulasi.Pengklasifikasian perbankan sesusai dengan jenis, kepemilikkan, kegiatan usaha, pembentukkan uang giral serta sistem organisasi nya.Lembaga keuangan dibagi menjadi
lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi nya sendiri-sendiri.Dan untuk menciptakan perbankan yang sehat, kuat dan efisien maka diperlukan Arsitektur Perbankan Indonesia.
“Perkembangan Perbankan Indonesia,Sistem Perbankan Lembaga Keuangan,Arsitektur Perbankan Indonesia”KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah yang Maha Esa.Karena atas berkah dan rahmat-Nya kami akhirnya dapat menyelesaikan tugas makalah bank dan lembaga keunangan lainnya yang membahas tentang Perkembangan PerbankanIndonesia,Sistem Perbankan Lembaga Keuangan,Arsitektur Perbankan Indonesia. Makalah ini menjelaskan tentang sejarah perkembangan perbankan indonesia,bentuk lembaga keuangan di Indonesia,peran Bank dan Lembaga Keuangan Lain hingga arsitektur perbankan di Indonesia.Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada dosen yang mengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya yaitu Ibu Amanita Novi. Makalah ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang arti pentingnya memahami perbankan dan lembaga keuangan lain di Indonesia.Penulis menyadari, makalah ini masih belum sempurna.Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang pada akhirnya dapat memperbaiki kualitas dari makalah ini.
Yogyakarta,26September 2010
BAB IPENDAHULUAN
Praktik Perbankan sebenarnya sudah ada sejak zaman babilonia,Yunani dan Romawi.Sedangkan era perbankan modern dimulai abad ke – 16 di Inggris,Belanda dan Belgia.Pada saat ini pekembangan perbankan menunjukkan dinamika dalam kehidupan ekonomi.Menurut surat Menteri Keuangan no 792.tahun 1990 ,lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan.Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk,yaitu bank dan bukan bank.Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang “ Perubahan atas undang-undang No.7/1992 tentang perbankan”,lembaga keuangan bank terdiri atas bank umum dan perkreditan rakyat.Bank Umum dan bank perkreditan rakyat dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usahanya atas dasar prinsip bank konvensional atau bank berdasarkan prinsip syariah.Jenis Lembaga bukan bank dapat berupa lembaga pembiayaan ( perusahaan sewa guna usaha,perusahaan model ventura,perusahaan jasa anjak piutang,perusahaan pembiayaan konsumen,perusahaan kartu kredit,perusahaan perdagangan surat beharga ),usaha perasuransian,dana pensiun,pengadaian,pasar modal dan lain-lain.Perkembangan perbankan yang semakin dinamis dan kompleks membuat otoritas moneter
berusaha membuat Arsitektur Perbankan Indonesia ( API ).Dengan adanya API,Bank Indonesia secara bertahap berkeinginan untuk menerapkan praktik-praktik terbaik internasional yang tercakup dalam 25 prinsip pokok basel untuk pengawasan perbankan yang efektif ( Basel Core Principles for Effective Banking Supervision ) sehingga dalam jangka waktu lima tahun kedepan diharapkan Indonesia telah sejajar dengan negara-negara lain yang telah terlebih dahulu menerapkan prinsip tersebut.
BAB IIPEMBAHASAN1.Sejarah PerbankanSejarah perbankan di dunia dibagi dalam beberapa zaman, yaitu :1.Zaman Babilonia2.Zaman Yunani3.Zaman Romawi4.Era perbankan Moderna.Zaman BabiloniaPada zaman ini terjadi kurang lebih pada tahun 2000 sebelu masehi. Pada zaman ini terjadi transaksi peminjaman emas dan perak pada kalangan pedagang dengan tingkat bunga 20% per bulan. Bank yang melakukan praktik ini dinamakan Temples of Babylon.b.Zaman YunaniZaman ini terjadi kurang lebih pada 500 tahun sebelum masehi. Pada zaman ini terjadi transaksi penerimaan simpanan uang dari masyarakat dan menyalurkannya pada kalangan bisnis.Pihak bank mendapat penghasilan dengan menarik biaya dari jasa penyimpanan uang masyarakat.Selain itu, banyak bermunculan bank-bank swasta.c.Zaman RomawiPada zaman ini praktik perbankan mulai berkembang pesat.Pada zaman ini transaksi yang terjadi antara lain :1.Tukar menukar uang2.Menerima deposito3.Memberi kredit4.Melakukan transfer dana.
d.Era Perbankan ModernZaman ini dimulai pada abad ke-16 di Inggris, Belanda, dan Belgia. Pada saait ini para tukang emas mau menerima uang logam (emas dan perak) untuk disimpan. Tanda bukti penyimpanan ini ditunjukkan dengan surat deposito yang dinamakan Goldsmith’s Note yang pada akhirnya digunakan sebagai alat pembayaran. Namun pada akhirnya persediaan logam tidak mencukupi untuk dijadikan alat pembayaran, maka muncullah uang kertas.Pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini adalah konsumen, produsen, pedagang, raja-raja dan aparatnya, dan organisasi gereja yang membutuhkan jasa perbankan untuk melancarkan kegiatannya.Lembaga-lembaga keuangan melayani kebutuhan alat-alat pembayaran untuk memperlancar produksi berupa pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Pengaturan kredit dibagi menjadi 3 yaitu :1.Pinjaman penjualan (untuk membantu pembelian hasil-hasil panen dan membantu para produsen)2.Wesel (untuk pengiriman uang ke luar negeri)3.Pinjaman laut (untuk para pembuat kapal)
Era perkembanga modern terjadi hingga saat ini yang banyak mengalami dinamika dalam kehidupan ekonomi. Masalah utama yang sering muncul adalah pengaturan sistem keuangan yang berkaitan dengan mekanisme penentuan volume uamg yang beredar dalam perekonomian.2. Bentuk Lembaga KeuanganMenurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 792 Tahun 1990 tentang “Lembaga Keuangan”, lembaga keuangan diberi batasn bagi semua badan yang kegiatannya dibidang keuangan, melakukan penghimpunan, dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Dalam kenyataannya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.Secara umum lembaga keuangan dibagi menjadi 2 bentuk yaitu bank dan bukan bank.Perbandingan Bank dan Lembaga Bukan BankKegiatan Lembaga KeuanganKegiatan Lembaga KeuanganBankPenghimpun Dana •Secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (tabungan, giro, deposito)•Secara tidak langsung dari masyarakat (kertas berharga, penyertaan, pinjaman/kredit dari lembaga lain)Penyaluran Dana •Untuk tujuan modal kerja, investasi, konsumsi•Kepada badab usaha dan individu•Untuk jangka pendek, menengah, dan panjang
Bukan BankPenghimpun dana•Hanya secara tidak langsung dari masyarakat (terutama melalui kertas berharga, dan bisa juga dari penyertaan, pinjaman/kredit dari lembaga lain)Penyaluran dana•Terutama untuk tujuan investasi•Terutama kepada badan usaha•Terutama untuk jangka menengah dan panjang
Berdasarkan UU nomor 10 tahun 1998 tentang “Perubahan atas UU nomor 7/1992 tentang perbankan” lembaga keuangan terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum dan bank perkreditandapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usahanya atas dasar prinsip bank konvensional atau berdasakan prinsip syariah. Jenis lembaga keuangan bukan bank dapat berupa lembaga pembiayaan (perusahaan leasing, perusahaan modal ventura, perusahaan jasa anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, perusahaan perdagangan surat berharga), usaha perasuransian, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, dll.3.Klasifikasi Uang1.Uang dalam arti sempit (Narrow Money)Uang adalah bentuk uang yang dianggap memiliki likuiditas paling tinggi. Uang yang dmaksud adalah a.Uang kartal (uang resmi atau alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh bank
sentral atau Bank Indonesia berupa uang kertas dan uang logam yang biasa digunakan masyarakat untuk kegiatan ekonomi sehari-hari.b.Uang giral (simpanan dana masyarakat pada lembaga keuangan bank berupa rekening giro. Uang dalam arti sempit dalam perhitungan teoritis sering kali diberi notasi M1.Jumlah uang beredar dalam pembicaraan sehari-hari, apabila tidak diberi batasan khusus, biasanya diartikan sebagai uang dalam pengertian sempit.2.Uang dalam arti luas (Broad Money)Uang dalam arti luas dapat diartikan dalam 2 kelompok yaitu :a.Kelompok yang diberi notasi M2. M2 biasanya terdiri dari narrow money ditambah dengan rekening tabungan (saving deposit) dan rekening deposito berjangka (time deposit). Saving deposit adalah simpanan dana masyarakat pada lembaga keuangan bank berupa rekening tabungan. Time deposito adalah simpanan dana masyarakat pada lembaga keuangan bank berupa rekening deposito. b.Kelompok yang diberi notasi M3. M3 biasanya terdiri dari M2 ditambah denagn seluruh simpanan dana masyarakat pada lembaga keuangan bukan bank.Klasifikasi uang dalam 2 kelompok diatas dilakukan atas dasar tingkat likuiditas dari masing-masing komponen. Uang kartal lebih likuid dari uang giral, uang giral lebih likuid dari tabungan, tabungan lebih likuid dari deposito jangka panjang, deposito jangka panjang lebih likuid dari simpanan dana masyarakat pada lembaga bukan bank. Dengan demikian M1 relatif lebih likuid dari M2, sedangkan M2 relatif lebih likuid dari M3, serta narrow money relatif lebih likuid dari broad money. Suatu bentuk uang yang saat ini kurang likuid bisa saja pada suatu masa yang akan datang menjadi lebih likuid.4. Fungsi UangUang adalah sesuatu yang secara umum diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa, pembayaan utang, pajak dan lainnya.Secara umum, juga dapat digunakan sebagai alat pertukaran barang dan jasa, selain itu dapat dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki seseorang yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu utang dengan kepastian dan tanpa penundaan.Syarat UangAda beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar uang dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Persyaratan tersebut antara lain :a.Uang harus dapat diterima secara umum. Bila uangn tidak diterima dn diketahui secara umum mustahil untuk menggunakannya sebagai alat pertukaranb.Uang harus memiliki nilai yang stabil. Bila uang tidk memiliki nilai yang stabil, orang tidak akan menaruh kepercayaan, dan sebagai akibatnya fungsi uang juga tidak akan berjalanc.Jumlah yang beredar harus mencukupi kebutuhan. Kekurangan suplai uang akan membahayakan kegiatan peekonomian. d.Uang harus mudah dibawa untuk urusan setiap hari dan justru tidak menjadi hambatan untuk melaksanakan transaksie.Dalam proses transaksi bisnis, uang akan berpindah – pindah tangan. Meskipun uang tersebut berpindah tangan, harus dijamin agar nilai fisiknya mampu bertahan.Peran UangDalam perekonomian, uanng memiliki beberapa peran sebagai berikut :a.Alat tukar menukarUang bermanfaat sebagai alat tukar manukar sehingga uang tersebut sebagai alat yang secara tidak langsung mempertemukan antara penjual dan pembelib.Alat pengukur nilai
Uang digunakan sebagai alat yang dapat menunjukkan nilai baranng dan jasa yang diperjualbelikan, besarnya kekayaan seseorangc.Standar pembayaran masa depanUang berfungsi sebagai standar pembayaran masa depan atau untuk pencicilan utang atau pembayarand.Alat penimbun kekayaan atau daya beliOrang mempercayai uang sebagai salah satu alat penimbun kekayaan karena keyakinan bahwa bila uang digunakan pada masa kini akan memiliki nilai masa kini dan bila digunakan pada masa depan akan memiliki nilai masa depan5. Fungsi BankSecara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Misalnya adalah;a.Agent of trustDasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsure kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik , bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.b.Agent of developmentKegiatan perekonomian masyarakat di sector moneter dan di sector riil tidak dapat dipisahkan. Sector riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sector moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kgiatan perekonomian sector riil. Kegiatan bank tersebut dapat mendorong masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, srta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Dan kelancaran kegiatan investasi – distribusi – konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat. c.Agent of serviceBank memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.Berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. 6. Lembaga Keuangan Sebagai Lembaga PerantaraPeran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efktif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi mentranfer dana dari penabung atau unit surplus kepada peminjam atau unit defisit.7.Peran Bank dan Lembaga Keuangan Bukan BankPeranannya adalah sebagai berikut :1.Pengalihan AsetMaksudnya adalah berperan dalam pengalihan dana atau asset dari unit surplus ke unit defisit. Kasus lainnya, pengalihan asset dapat pula terjadi jika bank dan lembaga keuangan bukan bank menerbitkan sekuritas sekunder yang kemudian dibeli oleh unit surplus dan kemudian ditukar dengan sekuritas primer yang diterbitkan oleh unit defisit.2.TransaksiBerperan dalam memberikan kemudahan kepada para pelaku ekonomi dalam melakukan
transaksi barang dan jasa. Baik transaksi jual beli barang mentah maupun jual beli barang jadi.Produk yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank berfungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang.3.Likuiditas Lembaga keuangan berperan dalam menyalurkan likuiditas kepada pihak-pihak yang kekuarangan dan memerlukan tambahan likuiditas dengan cara menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan likuiditas.4.EfisiensiPeranan di sini adalah sebagai broker yaitu menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan yaitu peminjam dan investor. 8.Intermediasi dan PengawasanPosisi yang berbeda antara peminjam dan pemberi pinjaman menyebabkan ketidaksamaan informasi yang dimiliki oleh kedua pihak. Peminjam cenderung lebih mengetahui tentang penggunaan pinjaman, sedangkan pemberi pinjaman kurang memiliki informasi tentang untuk apa dana yang dipinjamkan kepada peminjam tersebut. Secara teoritis, kondisi ini disebut dengan kondisi informasi asimetris (asymmetric information).Informasi asimetris membuka peluang bagi pihak yang memiliki lebih banyak informasi untuk dapat mengungkapkan informasi tersebut dengan baik.Namun, kadang terjadi pihak yang memiliki lebih banyak informasi tidak menyampaikan informasi dengan baik untuk mendapatka keuntungan, kondisi ini disebut moral hazard.Secara lebih khusus, moral hazard adalah risiko penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi oleh peminjam kepada pemberi pinjaman dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan moneter.Untuk meminimumkan dampak negative dari informasi asimetris dan moral hazard maka perlu dilakukan beberapa tindakan tertentu. Rumusan masalahnya adalah bagaimana agar pihak yang memiliki informasi lebih banyak tidak menyalahgunakan keuanggulan informasi yang dia miliki,dan dapat menyampaikan informasi secara lebih baik kepada pemberi pinjaman. Sehingga pemberi pinjaman pun tidak merasa dirugikan.Solusi utama dari informasi asimetris adalah dilakukannya pengawasan (monitoring) oleh pihak deposan. Namun,karena adanya keterbatasan dari pihak deposan, dapat melalui perantara lembaga keuangan. Apabila telah memutuskan untuk melakukan delegasi pengawasan, maka perlu disadari bahwa delegasi pengawasan memerlukan biaya dan hal tersebut dilakukan atas tujuan tertentu.tujuannya untuk rate of return tertentu yang merupakan hasil penyaluran dana. 9.Arsitektur Perbankan Indonesia1.Basel Core PrinciplesBank for Internatioanal Settlement (BIS) telah lama mencari tahu praktik-praktik perbankan yang dianggap dapat menciptakan dunia perbankan yang efisien dan efektif dalam perannya sebagai financial intermediary. Menyadari adanya prinsip-prinsip yang telah dirumuskan dalam BIS dan perlunya merancang ulang sector perbankan di Indonesia dalam jangka panjang, otoritas moneter berusaha untuk membuat Asitektur Perbankan Indonesia (API). Adanya API, berarti Bank Indonesia secara bertahap berkeinginan untuk menerapkan praktik-praktik terbaik internasional yang tercakup 25 prinsip pokok basel untuk pengawasan perbankan yang efektif(Basel Core Principles for Effective Banking Supervision). Pengawasan organisasi perbankan secara efektif adalah komponen mendasar dalam suatau perekonomian yang sector perbankanya memegang peranaan sentral dalam system pembayaran, mobilisasi,dan distribusi tabungan. The Basel Committee on Banking
supervision adalah sebuah komite otoritas pengawas perbankan yang didirikan oleh gubernur bank sentral dari negara-negara G-10. The Basel Committee on Banking Supervisiontelah bekerja dalam masalah ini selama bertahun-tahun, baik secara langsung maupun melalui kerjasamanya dengan pengawas perbankan diseluruh dunia. Dalam setengah tahun terakhir ini menjelang diluncurkannya basel core principle on banking supervision, lembaga ini telah berusaha mencari cara terbaik untuk meningkatkan pengawasan terhadap prinsip kehati-hatian di seluruh dunia. The Basel Core Principples terdiri dari dua puluh lima prinsip dasar yang perlu ada bagi terwujudnya system pengawasan yang efektif.Prinsip-prinsip tersebut berkaitan dengan:•Prasyarat bagi Pengawasan Perbankan yang efektif (Prinsip ke-1)•Perizinan dan Struktur (prinsip ke-2 hingga ke-5)•Peraturan Prinsip kehatia-hatian (prinsip ke-6 hingga ke-15)•Metode Pengawasan Perbankan terus menerus (prinsip ke-16 hingga ke-20)•Informasi (prinsip ke-21)•Wewenang Formal Pengawas (Prinsip ke-22)•Perbankan Lintas Negara ( prinsip ke-23 hingga ke-25)Prinsi-prinsip tersrbut adalah persyaratan minimum dan banyak hal perlu ditambah dengan hal lain untuk mengatasi kondisi dan risiko tertentu dalam system keuangan masing-masing negara.The Basel Core Principles sebagai acuan dasar bagi pengawas dan otoritas public lain di semua Negara secara internasional.Prinsip-prinsip ini dirancang bagi otoritas pengawas berskala nasional yang secara aktif berusaha menguatkan pengawasanya agar mereka dapat mengevaluasi pengawasanya selama ini. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan dievaluasi pada International Conference of Banking Supervisors.
2.Pengertian Arsitektur Perbankan IndonesiaArsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Adanya krisis ekonomi di Indonesia mulai pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesadaran bahwa API adalah kebutuhan penting yang mendesak bagi perbankan Indonesia dalam rangka memperkuat fundamental industry perbankan. Menyadari pentingnya fundamental perbankan yang lebih kuat dan untuk meningkatkan daya tahan system perbankan terhadap fluktuasi perekonomian maka sejak dua tahun terakhir dengan masukan-masukan berharga dari berbagai pihak, Bank Indonesiatelah menyelesaikan penyusunan API. Arsitektur Perbankan Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program restrukturisasi perbankan maupun white paper penyehatan perbankan nasional..program-program API mencakup banyak hal . Program yang berkaitan dengan usaha peningkatan kinerja perbankan melalui penerapan standar good corporate governance yang didukung dengan:•Kemampuan operasional yang tinggi •Kemampuan tinggi dalam pengelolaan risiko•Ketersediaan infrastruktur pendukung perbankan yang memadai•Keberadaan lembaga pemeringkat kredit domestic
•Adanya sklim penjaminan kredit yang mencukupi•Peningkatan kepercayaan nasabah3.Enam Pilar APIVisi Arsitektur Perbankan Indonesia adalah menciptakan system perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan system keuangan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Maka untuk itu ditetapkanlah enam pilar API. Keenam pilar tersebut adalah sebagai berikut:a.Menciptakan struktur perbankan domestic yang sehat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.b.Menciptakan system pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.c.Menciptakan industry perbankan yang kuat dan memilikidaya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.d.Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasionale.Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industry perbankan yang sehat. f.Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.Keenam pilar API tersebut dirancang untuk menunjang pencapaian visi API.4.Tantangan ke DepanTantangan dalam dunia perbankan selalu berubah ,di antara banyak tantangan saat ini yang paling banyak dirasakan adalah tantangan untuk mengelola resiko dengan sebaik- baiknya.Untuk mewujudkan perbankan indonesia yang lebih kokoh,perbaikan harus dilakukan di berbagai bidang,terutama untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi perbankan dalam beberapa tahun belakangan ini.Tantangan – tantangan dalam dunia perbankan adalah sebagai berikut :A.Pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendahPertumbuhna ekonomi yang tinggi memerlukan pertumbuhan kredit yang cukup besar,sementara kemampuan perbankan permodalan indonesia saat ini mengindikasikan bahwa pertumbuhab kredit yang cukup tinggi sulit dicapai jika perbankan nasional tidak memperbaiki kondisi permodalannya.Selain itu terdapat hambatan dalam penyaluran kredit karena keengganan sebagian bank untuk menyalurkan kredit karena kemampuan manajemen resiko dan keahlian pokok perbankan ( core banking skills ) yang relatif masih lemah,dan biaya operasional yang relatif tinggi.B.Struktur perbankan yang belum optimalBelum optimalnya struktur perbankan di Indonesia di tandai oleh terkonsentrasinya struktur perbankan hanya pada 11 bank besar ( yang menguasai 75% aset perbankan nasional ) sedangkan bank- bank kecil perlu mendapat perhatian karena jumlahnya relatif banyak,memiliki cakupan usaha yang relatif sama dengan bank besar namun dengan kemampuan operasional dan manajemen resiko dan corporte governance yang terbatas,kepemilikan pemerintah dalam dunia perbankan juga merupakan persoalan tersendiri karena dapat menimbulkan konflik kepentingan yang dapat menganggu pasar.C.Pemenuhan kebutuhan layanan perbankan yang masih kurangKurangnya akses terhadap kredit dan tingginya suku bunga kredit serta masih banyaknya praktik penyediaan jasa keuangan informal menjadi indikator akan lemahnya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pelayanan perbankan.Selain itu meningkatnya kompleksitas jasa dan produk keuangan sebagai akibat dari globalisasi sektor keuangan juga memerlukan
respons yang memadai dari berbagai pihak yang terkait.D.Pengawasa bank yang masih perlu ditingkatkanFokus utama dari 25 Basel Core Principles,pengawasan bank yang merupakan bidang yang memerlukan peningkatan dan penyempurnaan.Hal ini disebabkan masih terdapatnya beberapa prinsip kehati-hatian yang belum diterapkan secara baik,kordinasi pengawasan yang masih perlu diperlukan,kemampuan SDM pengawasan yang belum optimal,pelaksanaan law enforcement pengawasan yang belum efektif,dan masih lemahnya pengawasan terkonsilidasi apalagi secara internasional.Lembaga Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) merupakan lembaga lain yang diharapkan dapat lebih mengefektifkan pengawasan tidak hanya pada perbankan tetapi juga pada lembaga keuangan yang lain. E.Kapabilitas Perbankan yang masih lemah Dari sisi internal,corporate governance dan core banking skills merupakan ukuran yang dapat dijadikan pedoman untuk menyatakan masih lemahnya kepastian perbankan.F.Profitabilitas dan efisiensi bank yang tidak mampu bertahanTingkat profitabilitas dan efisiensi operasional yang dicapai perbankan pada umumnya bukan merupakan probilitas dan efisiensi yang tidak mampu bertahan ( sustainable ).Profitabilitas dan efisiensi berkesinambungan memungkinkan bank mampu bertahan dan bahkan berkembang dalam menghadapi siklus bisnis.G.Perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan Perlindungan terhadap nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian masyarakat kita.Oleh karena itu,menjadi tantangan Indonesia untuk menciptakan standar jelas dalam mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi.H.Perkembangan teknologi informasiDengan teknologi informasi,persaingan industri perbankan yang cenderung bersifat global juga menyebabkan persaingan antar bank menjadi semakin ketat sehingga bank nasional maupun berskala kecil juga harus mampu beroperasi dengan lebih efisien.5.Program Kegiatan API Enam pilar API dijabarkan dalam program kegiatan dari tahun 2004 hingga 2013.Program-program tersebut adalah :a.Program penguatan struktur perbankan nasioanl b.Program peningkatan kualitas pengaturan perbankanc.Program peningkatan fungsi pengawasand.Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankane.Program pengembangan infrastruktur perbankan f.Program peningkatan perlindungan nasabahPenguatan Struktur Perbankan NasionalPenguatan permodalan bank umum ( konvensional dan syariah ) dijalankan dalam rangka meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola resiko,mengembangkan teknologi informasi maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan.Upaya peningkatan modal bank dapat dilakukan dengan membuat rencana usaha ( bussines plan ) yang memuat target waktu,cara dan tahap pencapaian.Adapun pencapaiannya dapat dilakukan melalui :a.Penambahan modal baru baik dari pemegang saham lama maupun investor barub.Merger untuk mencapai persyaratan modal minimumc.Penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modald.Penerbitan pinjaman subordinasi ( subordinated loan )Apabila program ini dijalankan dengana baik maka dalam jangka waktu sepuluh sampai lima
belas tahun kemudian ,program peningkatan permodalan tersebut diharapkan akan mengarah pada terciptanya struktur perbankan yang lebih optimal.
Secara yuridis formal,bank atas dasar kegiatan usahanya terdiri dari dua jenis yaitu bank umum dan bank perkrediran rakyat.Sedangkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 menyatakan bahwa masing-masing bank umum dan bank perkreditan rakyat bisa memilih untuk beroperasi atas dasar prinsip konvensional atau yang berdasarkan prinsip syariah.6.Tahap-tahap implementasi API1.Tahap penguatan struktur perbankan nasionalHal ini dilakukan dengan cara memperkuat permodalan bank,memperkuat daya saing BPR,meningkatkan akses kredit.2.Tahap peningkatan kualitas pengaturan perbankanDalam tahap ini memformalkan proses indikasi dalam membuat kebijakan perbankan dan juga implementasi secara bertahap 25 basel core principles for effective banking supervision.3.Tahap peningkatan fungsi pengawasanDalam tahap ini meningkatkan kordinasi antar lembaga pengawas,melakukan konsilidasi sektor perbankan Bank Indonesia,meningkatkan kompetensi pemeriksa bank,mengembangkan sistem pengawasan berbasis resiko,meningkatkan efektivitas enforcement. 4.Tahap peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankanDalam tahap ini meningkatkan good corporate governance,meningkatkan kualitas manjemen resiko perbankan,meningkatkan kemampuan operasional bank.5.Tahap pengembangan infrastruktur perbankanDalam tahap ini mengembangkan biro kredit ( credit bureau ),mengoptimalkan penggunaan badan pemeringkat kredit ( credit rating agencies )6.Peningkatan perlindungan nasabahDalam tahap ini menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah,membentuk lembaga mediasi independen,menyusun transparansi informasi produk,mempromosikan edukasi untuk konsumen.Diposkan oleh Sully House di 9:33:00 PM
