MENUJU SWASEMBADA PANGAN TAHUN 2017

Disus Oleh :

1. Ninik Sumarwiyah 221308311

2. Endang Sri W 221308319

3. Kiki Vila Veronika 221308321

4. Eka Umrotul Khorida 221308322

5. Wulan Dwi Oktavia 221308332

Universitas 17 Agustus 1945 – Surabaya

Tahun 2015

I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus. Penyebab

terjadinya inflasi adalah besarnya permintaan terhadap barang (berlebihnya likuiditas atau

uang sebagai alat tukar). Sementara, produksi serta distribusinya kurang.

Tingkat inflasi di Indonesia selama 10 tahun terakhir rata-rata 7,98%. Penyebab inflasi di

Indonesia, contohnya turunnya nilai mata uang rupiah terhadap dollar (USD), naikknya harga

BBM yang mempengaruhi kenaikan harga pada komoditas barang lainnya, aksi spekulasi di

sektor industri keuangan dan investasi, serta dampak dan pengaruh kebijakan moneter negara

besar seperti Amerika Serikat. Selama ini, tinggi rendahnya inflasi memang bergantung pada

kemampuan bank sentral dalam mengatasi tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia.

Besarnya permintaan dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter pemerintah. Sedangkan

ketidaklancaran distribusi dan macetnya produksi dapat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal

pemerintah, contohnya naiknya pungutan pajak (insentif/disinsentif) serta perubahan

kebijakan pembangunan infrastruktur. Dampaknya, akan menjadi tekanan terhadap dunia

usaha.

Tekanan ini bisa menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Meningkatnya biaya

produksi juga dapat disebabkan oleh naiknya harga bahan baku serta kenaikan upah buruh

dan atau gaji PNS. Hal ini menyebabkan, dunia usaha akan menaikkan harga barang-

barangnya. Melalui survey dan sensus, iInformasi dan data naiknya harga barang menjadi

wewenang dan tugas Badan Pusat Statistik (BPS) untuk publikasi. Selain itu, Inflasi yang

tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil

keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan

menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi,

yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi domestik yang

lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga, menjadikan tingkat bunga

domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Untuk mengurangi tingkat inflasi di Indonesia yang semakin meningkat, pemerintah banyak

melakukan upaya-upaya, salah satunya yaitu swasembada pangan ditahun 2017. indonesia

sebenarnya memiliki sarana dan prasarana lengkap dan dapat diandalkan untuk mendukung

swasembada pangan. Terutama dalam sektor pertanian, karena pembangunan sektor pertanian

sebagai bagian integral dari pembangunan nasional semakin penting dan strategis.

Pembangunan pertanian telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional,

baik sumbangan langsung dalam pembentukan PDB,penyerapan tenaga kerja, peningkatan

pendapatan masyarakat, menyediakan sumber pangan dan bahan baku industri, pemicu

pertumbuhan ekonomi di pedesaan,  perolehan devisa, maupun sumbangan tidak langsung

melalui penciptaan kondisi kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis

dengan sektor lain.  Dengan demikian, sektor pertanian masih tetap akan berperan besar

dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor pertanian haruslah diposisikan sebagai

sektor andalan perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan

ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu, dimana salah satunya adalah Revitalisasi Pertanian dan

Perdesaan.

Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan, secara garis besar ditujukan untuk: 

(a) meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional, 

(b) menciptakan lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non-

pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah

terbuka, dan 

(c) meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat perdesaan, yang dicerminkan

dari peningkatan pendapatan dan produktivitas pekerja di sektor pertanian.   

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pengertian Swasembada Pangan

1.2.2 Hambatan apa saja dalam Swasembada Pangan

1.2.3 Upaya pemerintah dalam melaksanakan Swasembada Pangan

II

DESKRIPSI

2.1 Objek

Rencana pemerintah dalam meningkatkan Swasembada pangan khususnya untuk 3 jenis

produk pertanian meliputi padi, jagung, dan kedelai dalam 3 tahun. Serta menargetkan

pemenuhan kebutuhan daging dari produksi dalam negeri

2.2 Kondisi

Indonesia yang terkenal dengan sebutan negara agraris, negara yang kaya hasil alam dan hasil

bumi, dinilai belum kuat dalam hal bahan pangan. Indonesia masih mengalami

ketergantungan pangan dari luar (impor), bahkan diprediksi akan mengalami krisis pangan

pada 2017. Dengan laju pertumbuhan penduduk 1,3 hingga 1,5%, sementara luas lahan

pertanian tidak ada penambahan, dikhawatirkan Indonesia akan mengalami krisis pangan

beberapa tahun ke depan. Akibat tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri,

Indonesia terpaksa impor. Ketergantungan pangan bangsa Indonesia terhadap negara lain

sangat tinggi. Pada 2011, volume impor beras, jagung, gandum, kedelai, gula, susu dan

daging mencapai 17,6 juta ton senilai US$ 9,4 miliar. Defisit pangan 2011 sejumlah 17,35

juta ton dengan nilai US$ 9,24 miliar karena ekspor hanya 250 ribu ton dengan nilai US$ 150

juta.

Pada 2011, data Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan, impor beras Indonesia dari

sejumlah negara mencapai 2,75 juta ton dengan nilai US$ 1,5 miliar atau 5% dari total

kebutuhan dalam negeri. Sementara itu, volume impor kedelai 60% dari total konsumsi dalam

negeri sekitar 3,1 juta ton dengan nilai US$ 2,5 miliar, jagung 11% dari konsumsi 18,8 juta

ton dengan nilai US$ 1,02 miliar, gandum 100% dengan nilai US$ 1,3 miliar, gula putih 18%

dari konsumsi dengan nilai US$ 1,5 miliar, daging sapi 30% dari konsumsi dengan nilai US$

331 juta dan susu 70% dari konsumsi. Sedangkan angka impor bahan pangan pada 2012,

beras 1,8 juta ton, jagung 1,7 juta ton, kedelai 1,9 juta ton, gandum 6,3 juta ton, daging sapi

40,338 ton, tepung terigu 479,7 ribu ton, gula pasir 91,1 ribu ton, daging ayam 6.797 kg dan

garam 2,2 juta ton.

Data di atas menggambarkan dalam fase tiga tahun terakhir angka impor bahan pangan yang

dilakukan oleh Pemerintah Indonesia masih tinggi, sehingga saat ini Indonesia berada pada

fase pangan stadium empat atau sudah dalam kondisi sangat mengkhawatirkan karena sudah

terlalu banyak mengimpor berbagai produk pangan. Produksi pangan yang tidak mencukupi

kebutuhan dalam negeri membawa Indonesia selalu dibanjiri bahan pangan impor. Kondisi

ini harus secepatnya dihentikan.

Pemerintahan baru kabinet kerja dihadapkan pada tantangan kebutuhan pangan nasional dan

permintaan internasional khususnya pangan pokok yaitu padi, jagung dan kedelai. Upaya

swasembada pangan merupakan tahapan untuk mencapai kedaulatan pangan. Tentu upaya

untuk mencapai 2 tahapan tersebut bukan hal yang mudah karena sektor pertanian pada saat

ini masih dihadapkan oleh berbagai masalah krusial yaitu (1) Lahan, (2) Infrastruktur, (3)

Benih, (4) Regulasi/Kelembagaan, (5) Sumber Daya Manusia, (6) Permodalan.

1.2.1 Pengertian Swasembada Pangan

Swasembada pangan yang berarti kita mampu untuk mengadakan sendiri kebutuhan

pangan masyarakat dengan melakukan realisasi dan konsistensi kebijakan tersebut, antara

lain dengan melakukan:

1. Pembuatan UU & PP yg berpihak pada petani & lahan pertanian.

2. Pengadaan infra struktur tanaman pangan seperti: pengadaan daerah irigasi & jaringan

irigasi, pencetakan lahan tanaman pangan khususnya padi, jagung, gandum, kedelai dll

serta akses jalan ekonomi menuju lahan tsb.

3. Penyuluhan & pengembangan terus menerus utk meningkatkan produksi, baik

pengembangan bibit, obat2an, teknologi maupun sdm petani.

4. Melakukan Diversifikasi pangan, agar masyarakat tidak dipaksakan utk bertumpu pada

satu makanan pokok saja (dlm hal ini padi/nasi), pilihan diversifikasi di indonesia yg paling

mungkin adalah sagu, gandum dan jagung (khususnya indonesia timur).

Jadi diversifikasi adalah bagian dr program swasembada pangan yg memiliki arti

pengembangan pilihan/ alternatif lain makanan pokok selain padi/nasi (sebab di indonesia

makanan pokok adalah padi/nasi). Salah satu caranya adalah dengan sosialisasi ragam menu

non padi/nasi.

1.2.2 Hambatan apa saja dalam Swasembada Pangan

Ada lima masalah besar terkait rencana swasembada pangan : belum optimalnya jaringan

irigasi, benih, ketersediaan pupuk , tenaga kerja, dan penyuluhan program-program pertanian.

Adapun uraian mengenai masalah dalam swasembada pangan :

1. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi kini mencapai 52% . Hanya irigasi baik

primer dan sekunder tidak tertangani dengan baik. Solusinya yang harus dilakukan

untuk menangani masalah ini yaitu skala prioritas perbaikan jaringan irigasi jadi

prioritas revolusi anggaran Kementan, termasuk dari APBN perubahan.

2. Terkait persoalan beni realisasi benih pada 2014 secara nasional kurang dari 20%

anggaran yang disediakan pemerintah tidak terserap baik oleh petani

3. Ketersediaan pupuk disusupi distributor pupuk ilegal hal ini terjadi di enam wilayah

produksi utama di Jawa tengah . Distributor illegal memasok petani dengan pupuk

non subsidi.

4. Penurunan jumlah pekerja rata-rata setiap tahun ada 500.000 rumah tangga petani

yang beralih profesi pada tahun 2003 berdasarkan data BPS ada sekitar 31 juta tenaga

kerja di sektor pertanian tetapi pada tahun 2013 hanya tinggal 26,5 juta .

5. Penyuluhan program-program pertanian belum optimal . Persoalan ada pada perhutani

yang bertugas meningkatkan peran penyuluhan dalam mendukung program-program

pertanian.

Saat ini baru persoalan infrastruktur irigasi yang selalu di tangani.Kementarian

pertanian menargetkan jaringan irigasi kedepan bisa mengairi 3 juta hektar lahan

pertaniaan . Kementerian pekerjaan umum mendukung dengan memperbaiki 49

waduk termasuk jaringan irigasi primer maupun sekunder dengan anggaran mencapai

4 triliun di tahun 2015.

1.2.3 Upaya pemerintah dalam melaksanakan Swasembada Pangan

Dalam rangka mencapai swasembada pangan maka ada beberapa langkah yang

bisa dilakukan dalam mencapai swasembada pangan:

1. Harus ada peningkatan kualitas budidaya pertanian dengan teknik yang lebih modern.

Cara ini tentu sangat efektif dalam mendongkrak hasil produksi pangan. Dalam satu

hektar lahan pertanian tentu akan mengalami peningkatan hasil produksi yang

significant jika proses budidaya yang dilakukan tepat. Dewasa ini ilmu pengetahuan

dibidang budidaya pertanian telah berkembang pesat dengan bertambahnya Profesor

dalam bidang ini. Tentu, sumbangsih penemuan-penemuan terbarukan mereka mampu

menjadi pendongkrak pengetahuan baru yang menjadi solusi ditengah krisisnya

pengetahuan di bidang pertanian modern yang dimiliki oleh para petani yang rata-rata

minus latar belakang pendidikannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi-

sosialisasi terhadap petani tentang teknik- teknik baru tersebut.

Sebagai contoh dari telah ditemukannya benih padi yang Sidenuk, nama benih padi

unggul tersebut, mampu berproduksi jauh lebih banyak dibandingkan dengan benih

2. Pemerintah harus menjamin pemenuhan kebutuhan produksi pertanian. Kebutuhan

petani akan pupuk, bibit unggul, pengendali hama dan penyakit tanaman serta irigasi

harus betul-betul diperhatikan. Untuk beberapa tanaman pangan yang musiman tentu

akan sangat terkendala ketika sudah tiba musim tanam tetapi pupuk dan bibit belum

didapatkan oleh petani. Ini adalah kondisi real yang dialami oleh petani di Indonesia,

dimana kelangkaan pupuk terjadi hampir setiap kali musim tanam. Kelangkaan pupuk

ini mengakibatkan petani mau tidak mau berusaha mati-matian untuk mendapatkan

pupuk meskipun dengan harga yang mahal demi tetap bisa berproduksi. Setali tiga

uang dengan pupuk, pestisida dan juga obat-obatan yang digunakan untuk

mengendalikan hama pun menjadi barang langka yang sulit didapatkan oleh petani.

Tentu kondisi-kondisi ini sangat jauh jika melirik cita-cita swasembada pangan ala

Jokowi.

3. Pemerintah harus menjamin pasar bagi distribusi hasil produksi pertanian dengan

harga yang stabil dan sesuai. Sampai hari ini tidak ada satupun kebijakan pemerintah

yang menjamin proses pemasaran untuk hasil produksi pertanian. Akibatnya, untuk

beberapa hasil produksi pertanian yang bukan kebutuhan pokok, petani mengalami

kesulitan memasarkan produk mereka, sehingga harus menemui harga jual yang

murah atau bahkan tidak laku. Menjamin pemasaran hasil produksi pertanian saja

tidak cukup, kebijakan ini juga harus disertai dengan jaminan harga yang stabil dan

sesuai dengan ongkos produksi yang dikeluarkan oleh petani. Sampai hari

ini,persoalan inipun masih menjadi kecamuk bagi petani, dimana terkadang petani

harus menjual hasil produksinya dengan harga yang lebih murah dibandingkan

dengan ongkos produksi yang dikeluarkan. Akibatnya, tak jarang petani mengalami

kerugian besar pasca panen dan memilih untuk menjual lahannya.

4. Menerapkan sistem budidaya pertanian yang Sustainable. Sistem budidaya pertanian

yang diterapkan pada era Revolusi Hijau dipandang sebagai kebijakan salah dalam

meningkatkan hasil produksi pertanian. Karena peningkatan produksi pertanian

ditekankan pada penggunaan bahan kimia besar-besaran, dalam bentuk pupuk dan

pestisida. Kebijakan ini dinilai telah menimbulkan dampak buruk pada system

budidaya pertanian, karena penggunaan pupuk kimia dalam skala besar hanya akan

mengurangi angka waktu produktif pada lahan pertanian. Dimana lahan pertanian

yang mustinya mampu digunakan untuk kurun waktu yang lebih lama akan berumur

lebih rendah, sehingga harus disiasati dengan memberikan kapur pertanian untuk

menstabilkan pH tanah.Ini diakibatkan karena penggunaan pupuk kimia dapat

mempercepat pengasaman tanah yang mengakibatkan matinya mikroba tanah yang

menjadi agen dekomposer dan penyubur tanah. Sedangkan penggunaan pestisida

kimia untuk mengatasi hama dan penyakit tanaman, hanya akan menjadikan petani

ketergantungan terhadap bahan-bahan tersebut. Karena penggunaan pestisida untuk

membunuh hama akan menyisakan beberapa hama yang tidak mati. Hama yang tidak

mati ini akan tumbuh menjadi hama yang lebih kebal terhadap dosis pestisida yang

digunakan sebelumnya, kemudian hama tersebut beranak-pinak dan melahirkan

koloni yang lebih resisten. Sehingga pada musim tanam selanjutnya untuk membunuh

hama tersebut petani harus menaikkan dosis pestisida lebih tinggi lagi. Tetapi sekali

lagi, masih akan ada hama yang tetap hidup dengan dosis tersebut dan siklus ini akan

kembali terulang sampai entah kapan dan harus berapa dosis yang digunakan petani

untuk menghalau hama tersebut dan selamanya petani akan bergantung pada pestisida

tersebut dan inilah yang diinginkan oleh kapitalist. Oleh karena itu, penerapan sistem

budidaya pertanian yang Sustainable menjadi solusi agar sistem pertanian bisa lebih

efektif dan efisien. Sistem pertanian ini mengacu pada system budidaya yang ramah

lingkungan, dimana kelangsungan budidaya pertanian menjadi pertimbangan utama

dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, mengingat aktivitas budidaya

pertanian juga menyumbang gas emisi yang mampu merusak lapisan ozon.

Karenanya, Penekanan penggunakan pupuk organik dan melepaskan ketergantungan

pada bahan-bahan kimia menjadi fokus utama dalam system budidaya ini. Begitu pula

dengan pengendalian hama yang lebih ditekankan dengan memanfaatkan hewan-

hewan predator dalam menghalau hama tersebut.

5. Menggalakkan proses perluasan lahan budidaya pertanian pangan. Perluasan lahan

pertanian yang ”katanya” telah dilakukan oleh pemerintah perlu ditinjau ulang

fungsinya. Jika swasembada pangan sudah menjadi program konkret, maka proses

perluasan lahan pertanian harus difokuskan pada fungsinya sebagai lahan tanaman

pangan, bukan yang lain. Mengingat,perluasan lahan pertanian yang dilakukan hari ini

justru digunakan untuk penanaman tanaman perkebunan yang mengakibatkan

Indonesia semakin tidak berdikari dalam hal pangan. Karena semodern apapun teknik

budidaya pertanian tidak akan pernah mencapai swasembada pangan jika tidak

disertai dengan perluasan lahan produksi.

6. Menghentikan atau membatasi penanaman tanaman perkebunan. Dalam

rangkaperluasan lahan produksi tanaman pangan maka pemerintah harus membatasi

perluasan lahan untuk tanaman perkebunan. Bahkan untuk beberapa usaha

perkebunan milik swasta lokal atau bahkan milik asing yang sering mengemplang

pajak atau bahkan tidak membayar pajak dan legalisasinya bermasalah lebih baik

ditutup karena tidak ada kontribusinya bagi negara dan hanya menguntungkan sepihak

saja.

7. Penyelesaian konflik agraria. Petani harus diberikan akses seluas-luasnya untuk

berproduksi, oleh karenanya tanah sebagai modal dasar dalam budidaya pertanian

harus disediakan oleh pemerintah. Saat ini, tanahnya sudah ada tetapi persoalannya

tidak dipegang oleh petani melainkan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan

perkebunan / tambang swasta milik lokal dan asing, yang dalam proses

penguasaannya mengalami konflik langsung dengan para petani itu sendiri, Mulai dari

perampasan tanah secara terang-terangan hingga penipuan dengan berkedok

penggadaian sertifikat atau mengajak bermitra dengan petani yang ujung-ujungnya

merampas paksa lahan-lahan rakyat. Konflik agraria ini terjadi hampir diseluruh

wilayah NKRI yang tentu diwarnai oleh insiden tragis yang tak jarang merenggut

jiwa. Oleh karena itu, swasembada pangan yang dicanangkan oleh Jokowi juga harus

berkorelasi dengan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Karena sekali lagi,

program swasembada pangan tanpa disertai perluasan lahan budidaya pertanian

pangan adalah omong kosong.

Ketujuh point diatas harus betul-betul ditepati sebagai modal dasar menuju swasembada

pangan. Selain itu kebijakan penghapusan raskin sama sekali tidak ada hubungannya dengan

swasembada pangan, karena kebutuhan akan bahan pangan murah masih sangat dibutuhkan

oleh rakyat indonesia ditengah kondisi perekonomian yang carut-marut.Kemudian, harus ada

pembenahan pola pikir pemerintah tentang kebijakan subsidi, bahwa jika dalam proses

pelaksanaannya tidak tepat sasaran maka yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah

merubah sistemnya dan melakukan pengawasan yang ketat agar menjadi tepat sasaran sesuai

fungsinya, bukan justru mencabut subsidinya, seperti subsidi pupuk yang sangat diharapkan

mampu meringankan ongkos produksi petani.

PENUTUP

Kesimpulan

Indonesia yang terkenal dengan sebutan negara agraris adalah negara yang kaya hasil alam

dan hasil bumi, dinilai belum kuat dalam hal bahan pangan. Indonesia masih mengalami

ketergantungan pangan dari luar (impor), bahkan diprediksi akan mengalami krisis pangan

pada 2017. Untuk menanggulangi ketergantungan import pemerintah melakukan upaya yaitu

dengan cara swasembada pangan untuk mencapai kedaulatan pangan. Swasembada pangan

yaitu mampu mengadakan sendiri kebutuhan pangan masyarakat dengan melakukan realisasi

dan konsistensi kebijakan tersebut. Rencana pemerintah dalam swasembada pangan ada

hambatan antara lain ; kerusakan infrastruktur, kurangnya benih,penurunan jumlah kerja dan

program pertanian belum optimal. Selain itu juga pemerintah mengadakan program antara

lain ; peningkatan kualitas budi daya pertanian dengan teknik modern, pemerintah menjamin

pemenuhan kebutuhan produksi pertanian, pemerintah harus menjamin pasar bagi distribusi

bagi pertanian, menerapkan sistem budi daya pertanian, menggalakkan proses perluasan

lahan pertanian, menghentikan penanaman tanaman perkebunan, dan menyelesaikan konflik

agraria.

Dari program tersebut pemerintah berharap agar indonesia bisa meningkatkan swasembada

pangan dan menghentikan ketergantungan import.

Saran

Dari makalah tersebut kami memiliki saran agar pemerintah cepat melaksanakan program-

program swasembada pangan. Dalam melaksanakan swasembada pangan, pemerintah harus

sesuai dengan rencana tersebut agar indonesia tidak akan mengalami keburukan ekonomi.

Selain itu pemerintah harus memanfaatkan kekayaan indonesia yang sudah ada biar tidak

terjadi ketergantungan import.

PERTANYAAN

1. Apa yang di maksud swasembada pangan ?

Jawab : Swasembada pangan yang berarti kita mampu untuk mengadakan sendiri

kebutuhan pangan masyarakat dengan melakukan realisasi dan konsistensi kebijakan

tersebut

2. Apa saja lima masalah besar terkait rencana swasembada pangan ?

Jawab :

a. belum optimalnya jaringan irigasi,

b. benih,

c. ketersediaan pupuk ,

d. tenaga kerja, dan

e. penyuluhan program-program pertanian.

3. Langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan dalam mencapai swasembada pangan?

Jawab :

a. Harus ada peningkatan kualitas budidaya pertanian dengan teknik yang lebih

modern

b. pemerintah harus menjamin pemenuhan kebutuhan produksi pertanian.

c. Pemerintah harus menjamin pasar bagi distribusi hasil produksi pertanian

dengan harga yang stabil dan sesuai.

d. Menerapkan sistem budidaya pertanian yang Sustainable.

e. Menggalakkan proses perluasan lahan budidaya pertanian pangan.

f. Menghentikan atau membatasi penanaman tanaman perkebunan.

g. Penyelesaian konflik agraria.

4. Apa Akibatnya jika tidak ada satupun kebijakan pemerintah yang menjamin proses

pemasaran untuk hasil produksi pertanian?

Jawab : untuk beberapa hasil produksi pertanian yang bukan kebutuhan pokok, petani

mengalami kesulitan memasarkan produk mereka, sehingga harus menemui harga jual

yang murah atau bahkan tidak laku.

5. Salah satu program swasembada adalah menghentikan atau membatasi penanaman

tanaman perkebunan.Jelaskan !

Jawab : Dalam rangka perluasan lahan produksi tanaman pangan maka pemerintah

harus membatasi perluasan lahan untuk tanaman perkebunan. Bahkan untuk beberapa

usaha perkebunan milik swasta lokal atau bahkan milik asing yang sering

mengemplang pajak atau bahkan tidak membayar pajak dan legalisasinya bermasalah

lebih baik ditutup karena tidak ada kontribusinya bagi negara dan hanya

menguntungkan sepihak saja.