PEMBANGUNAN EKONOMI DI

INDONESIA DALAM RANGKA

EKONOMI GLOBAL

MAKALAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah

Pengantar Ekonomi Pembangunan pada Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Oleh :

Nama : Adwin Hadi Saktiawan

NPM : 109040062

Tingkat/Kelas : II/Akuntansi C

Jurusan : Akuntansi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI

CIREBON

2011

ii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena berkat rahmat-

Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul “PENGEMBANGAN

EKONOMI DI INDONESIA DALAM RANGKA EKONOMI GLOBAL”.

Dalam menyusun makalah ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan

bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin

menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Dosen Mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan Bapak Suwarno yang

telah memberikan bimbingan ilmu kepada kami selama 1 semester ini.

2. Teman-teman kelas Akuntansi C yang telah mendukung pembuatan makalah ini.

3. Rekan-rekan semua yang lainnya yang juga ikut membantu.

4. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Tingkat 2.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat

kekurangan, maka saran dari berbagai pihak, penulis harapkan untuk memperbaiki

dan melengkapi makalah ini.

Harapan penulis semoga hasil penelitian dan analisa ini bermanfaat untuk

perkembangan ilmu pengetahuan khususya dibidang ilmu akuntansi dan bisnis.

Semoga segala kebaikan dari pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam

penyusunan makalah ini kiranya mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari

Allah SWT.

Cirebon, Januari 2011

Penulis

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................... ii

DAFTAR ISI ..................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................... 1

BAB II PENJELASAN .................................................................... 2

A. Strategi dalam Menghadapi Ekonomi Global ........................... 2

B. Sumber Daya manusia (SDM) ..................................................... 4

C. Globalisasi dan Indonesia 2030 ................................................... 11

1. Lompatan besar ..................................................................... 12

2. Inovasi ..................................................................................... 14

3. Pragmatisme ........................................................................... 16

D. Dampak Globalisasi Ekonomi Dan Pengaruh Globalisasi

Negatif & Positif Bagi Indonesia ................................................. 18

BAB III KESIMPULAN ................................................................... 20

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 22

1

BAB I

PENDAHULUAN

SEJAK awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar

terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam

alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang

dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya

pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian,

masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang

berkepanjangan (Hamonangan Ritonga, 2004).

PADA umumnya, partai-partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 juga

mencantumkan program pengentasan kemiskinan sebagai program utama dalam

platform mereka. Pada masa Orde Baru, walaupun mengalami pertumbuhan ekonomi

cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 7,5 persen selama tahun 1970-1996, penduduk

miskin di Indonesia tetap tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di

Indonesia tahun 1996 masih sangat tinggi, yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta

orang. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi penduduk miskin.

Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan

reformasi terlihat lebih besar lagi setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan

tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentase

penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4

persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.

Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN) pada tahun 2001, persentase keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan

sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh jumlah

keluarga di Indonesia. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program

penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah

kemiskinan di Indonesia.

2

BAB II

PENJELASAN

A. Strategi dalam Menghadapi Ekonomi Global

Berkaitan dengan penerapan otonomi daerah sejak tahun 2001, data dan

informasi kemiskinan yang ada sekarang perlu dicermati lebih lanjut, terutama

terhadap manfaatnya untuk perencanaan local (Hamonangan Ritonga, 2004).

Strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu

dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi memerlukan diagnosa yang lengkap dan

menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara

lokal.

Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan

untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran

dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional,

tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat komunitas.

Masalah utama yang muncul sehubungan dengan data mikro sekarang ini

adalah, selain data tersebut belum tentu relevan untuk kondisi daerah atau komunitas,

data tersebut juga hanya dapat digunakan sebagai indikator dampak dan belum

mencakup indikator-indikator yang dapat menjelaskan akar penyebab kemiskinan di

suatu daerah atau komunitas.

Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator

yang realistis yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program

yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus

sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu,

keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah.

Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan

kemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan

dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari

kemiskinan itu sendiri, perlu dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota

dengan dibantu para peneliti perlu mengembangkan sendiri sistem pemantauan

kemiskinan di daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerah sekarang. Para

3

peneliti tersebut tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi, tetapi juga disiplin

ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan lainnya.

Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum sepenuhnya

memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan secara operasional di daerah.

Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat

menjadikan kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapat

mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat daerah yang lebih

kecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam

sistem statistik nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik

daerah. Namun, sistem statistik yang dikumpulkan secara lokal tersebut perlu

diintegrasikan dengan sistem statistik nasional sehingga keterbandingan

antarwilayah, khususnya keterbandingan antarkabupaten dan provinsi dapat tetap

terjaga.

Dalam membangun suatu sistem pengelolaan informasi yang berguna untuk

kebijakan pembangunan kesejahteraan daerah, perlu adanya komitmen dari

pemerintah daerah dalam penyediaan dana secara berkelanjutan. Dengan adanya

dana daerah untuk pengelolaan data dan informasi kemiskinan, pemerintah daerah

diharapkan dapat mengurangi pemborosan dana dalam pembangunan sebagai akibat

dari kebijakan yang salah arah, dan sebaliknya membantu mempercepat proses

pembangunan melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan.

Keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan data dan informasi statistik

tersebut bahkan bisa jauh lebih besar dari biaya yang diperlukan untuk kegiatan-

kegiatan pengumpulan data tersebut. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan kerja

sama antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik lokal maupun

nasional atau internasional, agar penyaluran dana dan bantuan yang diberikan ke

masyarakat miskin tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Ketersediaan informasi tidak selalu akan membantu dalam pengambilan

keputusan apabila pengambil keputusan tersebut kurang memahami makna atau arti

dari informasi itu. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis dari

pemimpin daerah dalam hal penggunaan informasi untuk manajemen.

Sebagai wujud dari pemanfaatan informasi untuk proses pengambilan

keputusan dalam kaitannya dengan pembangunan di daerah, diusulkan agar

dilakukan pemberdayaan pemerintah daerah, instansi terkait, perguruan tinggi dan

4

lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pemanfaatan informasi untuk kebijakan

program.

Kegiatan ini dimaksudkan agar para pengambil keputusan, baik pemerintah

daerah, dinas-dinas pemerintahan terkait, perguruan tinggi, dan para LSM, dapat

menggali informasi yang tepat serta menggunakannya secara tepat untuk membuat

kebijakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai.

Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengelolaan informasi yang

menghasilkan segala bentuk informasi untuk keperluan pembuatan kebijakan dan

pelaksanaan program pembangunan yang sesuai. Perlu pembentukan tim teknis yang

dapat menyarankan dan melihat pengembangan sistem pengelolaan informasi yang

spesifik daerah. Pembentukan tim teknis ini diharapkan mencakup pemerintah daerah

dan instansi terkait, pihak perguruan tinggi, dan peneliti lokal maupun nasional, agar

secara kontinu dapat dikembangkan sistem pengelolaan informasi yang spesifik

daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disadari bahwa walaupun kebutuhan

sistem pengumpulan data yang didesain, diadministrasikan, dianalisis, dan didanai

pusat masih penting dan perlu dipertahankan, sudah saatnya dikembangkan pula

mekanisme pengumpulan data untuk kebutuhan komunitas dan kabupaten.

Mekanisme pengumpulan data ini harus berbiaya rendah, berkelanjutan, dapat

dipercaya, dan mampu secara cepat merefleksikan keberagaman pola pertumbuhan

ekonomi dan pergerakan sosial budaya di antara komunitas pedesaan dan kota, serta

kompromi ekologi yang meningkat.

B. Sumber Daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam

reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan

memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang

selama ini kita abaikan. Dalam kaitan tersebut setidaknya ada dua hal penting

menyangkut kondisi SDM Indonesia, yaitu:

Pertama adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja.

Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar

92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67

juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (open unemployment).

5

Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta

(Didin S. Damanhuri, 2003).

Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah.

Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar

yaitu sekitar 63,2 %. Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan

kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai

sektor ekonomi.

Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat

ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan

tinggi. Sementara di sisi lain jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus

meningkat. Sampai dengan tahun 2000 ada sekitar 2,3 juta angkatan kerja lulusan

perguruan tinggi. Kesempatan kerja yang terbatas bagi lulusan perguruan tinggi ini

menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguran sarjana di Indonesia.

Menurut catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti)

Depdiknas angka pengangguran sarjana di Indonesia lebih dari 300.000 orang.

Fenomena meningkatnya angka pengangguran sarjana seyogyanya perguruan

tinggi ikut bertanggungjawab. Fenomena penganguran sarjana merupakan kritik bagi

perguruan tinggi, karena ketidakmampuannya dalam menciptakan iklim pendidikan

yang mendukung kemampuan wirausaha mahasiswa.

Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan

selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu

sebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan dengan

tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, hanya berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam

intensif (hutan, dan hasil tambang), arus modal asing berupa pinjaman dan investasi

langsung. Dengan demikian, bukan berasal dari kemampuan manajerial dan

produktivitas SDM yang tinggi. Keterpurukan ekonomi nasional yang

berkepanjangan hingga kini merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari

rendahnya kualitas SDM dalam menghadapi persaingan ekonomi global.

Kenyataan ini belum menjadi kesadaran bagi bangsa Indonesia untuk kembali

memperbaiki kesalahan pada masa lalu. Rendahnya alokasi APBN untuk sektor

pendidikan -- tidak lebih dari 12% -- pada peme-rintahan di era reformasi. Ini

menunjukkan bahwa belum ada perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap

6

perbaikan kualitas SDM. Padahal sudah saatnya pemerintah baik tingkat pusat

maupun daerah secara serius membangun SDM yang berkualitas. Sekarang bukan

saatnya lagi Indonesia membangun perekonomian dengan kekuatan asing. Tapi

sudah seharusnya bangsa Indonesia secara benar dan tepat memanfaatkan potensi

sumberdaya daya yang dimiliki (resources base) dengan kemampuan SDM yang

tinggi sebagai kekuatan dalam membangun perekonomian nasional.

Orang tidak bekerja alias pengangguran merupakan masalah bangsa yang tidak

pernah selesai. Ada tiga hambatan yang menjadi alasan kenapa orang tidak bekerja,

yaitu hambatan kultural, kurikulum sekolah, dan pasar kerja. Hambatan kultural yang

dimaksud adalah menyangkut budaya dan etos kerja. Sementara yang menjadi

masalah dari kurikulum sekolah adalah belum adanya standar baku kurikulum

pengajaran di sekolah yang mampu menciptakan dan mengembangkan kemandirian

SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sedangkan hambatan pasar kerja

lebih disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM yang ada untuk memenuhi kebutuhan

pasar kerja.

Ekonomi abad ke-21, yang ditandai dengan globalisasi ekonomi, merupakan

suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh

dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan

batas teritorial negara. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia

menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Dalam globalisasi yang

menyangkut hubungan intraregional dan internasional akan terjadi persaingan

antarnegara. Indonesia dalam kancah persaingan global menurut World

Competitiveness Report menempati urutan ke-45 atau terendah dari seluruh negara

yang diteliti, di bawah Singapura (8), Malaysia (34), Cina (35), Filipina (38), dan

Thailand (40).

Perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi yang akan dihadapi bangsa

Indonesia antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut: Produksi, di mana

perusahaan berproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksi

menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif

bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan

politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global.

Pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman

atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua

7

negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan

sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah

memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT (build-operate-transfer)

bersama mitrausaha dari mancanegara.

Tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari

seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari

tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional dan\atau buruh diperoleh

dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka human movement akan semakin

mudah dan bebas.

Jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat

mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi,

antara lain melalui: TV, radio, media cetak dan lain-lain. Dengan jaringan

komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai

belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh KFC, Hoka Hoka Bento,

Mac Donald, dll melanda pasar di mana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia --

baik yang berdomisili di kota maupun di desa-- menuju pada selera global.

Perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman

tarif serta penghapusan berbagai hambatan nontarif. Dengan demikian kegiatan

perdagangan dan persaingan menjadi semakin ketat dan fair. Bahkan, transaksi

menjadi semakin cepat karena "less papers/documents" dalam perdagangan, tetapi

dapat mempergunakan jaringan teknologi telekomunikasi yang semakin canggih.

Dengan kegiatan bisnis korporasi (bisnis corporate) di atas dapat dikatakan

bahwa globalisasi mengarah pada meningkatnya ketergantungan ekonomi

antarnegara melalui peningkatan volume dan keragaman transaksi antarnegara

(cross-border transactions) dalam bentuk barang dan jasa, aliran dana internasional

(international capital flows), pergerakan tenaga kerja (human movement) dan

penyebaran teknologi informasi yang cepat. Sehingga secara sederhana dapat

dikemukakan bahwa globalisasi secara hampir pasti telah merupakan salah satu

kekuatan yang memberikan pengaruh terhadap bangsa, masyarakat, kehidupan

manusia, lingkungan kerja dan kegiatan bisnis corporate di Indonesia. Kekuatan

ekonomi global menyebabkan bisnis korporasi perlu melakukan tinjauan ulang

terhadap struktur dan strategi usaha serta melandaskan strategi manajemennya

dengan basis entrepreneurship, cost efficiency dan competitive advantages.

8

Masalah daya saing dalam pasar dunia yang semakin terbuka merupakan isu

kunci dan tantangan yang tidak ringan. Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan

saing yang tinggi niscaya produk suatu negara, termasuk produk Indonesia, tidak

akan mampu menembus pasar internasional. Bahkan masuknya produk impor dapat

mengancam posisi pasar domestik. Dengan kata lain, dalam pasar yang bersaing,

keunggulan kompetitif (competitive advantage) merupakan faktor yang desisif dalam

meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan daya saing

dan membangun keunggulan kompetitif bagi produk Indonesia tidak dapat ditunda-

tunda lagi dan sudah selayaknya menjadi perhatian berbagai kalangan, bukan saja

bagi para pelaku bisnis itu sendiri tetapi juga bagi aparat birokrasi, berbagai

organisasi dan anggota masyarakat yang merupakan lingkungan kerja dari bisnis

corporate.

Realitas globalisasi yang demikian membawa sejumlah implikasi bagi

pengembangan SDM di Indonesia. Salah satu tuntutan globalisasi adalah daya saing

ekonomi. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal.

Untuk menciptakan SDM berkualitas dan handal yang diperlukan adalah pendidikan.

Sebab dalam hal ini pendidikan dianggap sebagai mekanisme kelembagaan pokok

dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan.

Pendidikan merupakan kegiatan investasi di mana pembangunan ekonomi

sangat berkepentingan. Sebab bagaimanapun pembangunan ekonomi membutuhkan

kualitas SDM yang unggul baik dalam kapasitas penguasaan IPTEK maupun sikap

mental, sehingga dapat menjadi subyek atau pelaku pembangunan yang handal.

Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan

tuntutan kompetisi. Oleh karena itu dimensi daya saing dalam SDM semakin menjadi

faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan

tuntutan yang harus dikedepankan.

Salah satu problem struktural yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalah bahwa

pendidikan merupakan subordinasi dari pembangunan ekonomi. Pada era sebelum

reformasi pembangunan dengan pendekatan fisik begitu dominan. Hal ini sejalan

dengan kuatnya orientasi pertumbuhan ekonomi. Visi pembangunan yang demikian

kurang kondusif bagi pengembangan SDM, sehingga pendekatan fisik melalui

pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tidak diimbangi dengan tolok ukur

kualitatif atau mutu pendidikan.

9

Problem utama dalam pembangunan sumberdaya manusia adalah terjadinya

missalocation of human resources. Pada era sebelum reformasi, pasar tenaga kerja

mengikuti aliran ekonomi konglomeratif. Di mana tenaga kerja yang ada cenderung

memasuki dunia kerja yang bercorak konglomeratif yaitu mulai dari sektor industri

manufaktur sampai dengan perbankan. Dengan begitu, dunia pendidikan akhirnya

masuk dalam kemelut ekonomi politik, yakni terjadinya kesenjangan ekonomi yang

diakselerasi struktur pasar yang masih terdistorsi.

Kenyataan menunjukkan banyak lulusan terbaik pendidikan masuk ke sektor-sektor

ekonomi yang justru bukannya memecahkan masalah ekonomi, tapi malah

memperkuat proses konsentrasi ekonomi dan konglomerasi, yang mempertajam

kesenjangan ekonomi. Hal ini terjadi karena visi SDM terbatas pada struktur pasar

yang sudah ada dan belum sanggup menciptakan pasar sendiri, karena kondisi makro

ekonomi yang memang belum kondusif untuk itu. Di sinilah dapat disadari bahwa

visi pengembangan SDM melalui pendidikan terkait dengan kondisi ekonomi politik

yang diciptakan pemerintah.

Sementara pada pascareformasi belum ada proses egalitarianisme SDM yang

dibutuhkan oleh struktur bangsa yang dapat memperkuat kemandirian bang sa. Pada

era reformasi yang terjadi barulah relatif tercipta reformasi politik dan belum terjadi

reformasi ekonomi yang substansial terutama dalam memecahkan problem struktural

seperti telah diuraikan di atas. Sistem politik multipartai yang telah terjadi dewasa ini

justru menciptakan oligarki partai untuk mempertahankan kekuasaan. Pemilu 1999

yang konon merupakan pemilu paling demokratis telah menciptakan oligarki politik

dan ekonomi. Oligarki ini justru bisa menjadi alasan mengelak terhadap

pertanggungjawaban setiap kegagalan pembangunan.

Dengan demikian, pada era reformasi dewasa ini, alokasi SDM masih belum

mampu mengoreksi kecenderungan terciptanya konsentrasi ekonomi yang memang

telah tercipta sejak pemerintahan masa lalu. Sementara di sisi lain Indonesia

kekurangan berbagai keahlian untuk mengisi berbagai tuntutan globalisasi.

Pertanyaannya sekarang adalah bahwa keterlibatan Indonesia pada liberalisasi

perdagangan model AFTA, APEC dan WTO dalam rangka untuk apa? Bukankah

harapannya dengan keterlibatan dalam globalisasi seperti AFTA, APEC dan WTO

masalah kemiskinan dan pengangguran akan terpecahkan.

Dengan begitu, seandainya bangsa Indonesia tidak bisa menyesuaikan terhadap

pelbagai kondisionalitas yang tercipta akibat globalisasi, maka yang akan terjadi

10

adalah adanya gejala menjual diri bangsa dengan hanya mengandalkan sumberdaya

alam yang tak terolah dan buruh yang murah. Sehingga yang terjadi bukannya

terselesaikannya masalah-masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran

dan kesenjangan ekonomi, tetapi akan semakin menciptakan ketergantungan kepada

negara maju karena utang luar negeri yang semakin berlipat.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tuntutan globalisasi seyogyanya

kebijakan link and match mendapat tempat sebagai sebuah strategi yang

mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pendidikan. Namun sayangnya ide

link and match yang tujuannya untuk menghubungkan kebutuhan tenaga kerja

dengan dunia pendidikan belum ditunjang oleh kualitas kurikulum sekolah yang

memadai untuk menciptakan lulusan yang siap pakai. Yang lebih penting dalam hal

ini adalah strategi pembangunan dan industrialisasi secara makro yang seharusnya

berbasis sumberdaya yang dimiliki, yakni kayanya sumberdaya alam (SDA). Kalau

strategi ini tidak diciptakan maka yang akan terjadi adalah proses pengulangan

kegagalan karena terjebak berkelanjutannya ketergantungan kepada utang luar

negeri, teknologi, dan manajemen asing. Sebab SDM yang diciptakan dalam

kerangka mikro hanya semakin memperkuat proses ketergantungan tersebut.

Bangsa Indonesia sebagai negara yang kaya akan SDA, memiliki posisi

wilayah yang strategis (geo strategis), yakni sebagai negara kepulauan dengan luas

laut 2/3 dari luas total wilayah; namun tidak mampu mengembalikan manfaat sumber

kekayaan yang dimiliki kepada rakyat. Hal ini karena strategi pembangunan yang

diciptakan tidak membangkitkan local genuin. Yang terjadi adalah sumber kekayaan

alam Indonesia semakin mendalam dikuasai oleh asing. Sebab meskipun andaikata

bangsa ini juga telah mampu menciptakan SDM yang kualifaid terhadap semua level

IPTEK, namun apabila kebijakan ekonomi yang diciptakan tidak berbasis pada

sumberdaya yang dimiliki (resources base), maka ketergantungan ke luar akan tetap

berlanjut dan semakin dalam.

Oleh karena itu harus ada shifting paradimn, agar proses pembangunan mampu

mendorong terbentuknya berbagai keahlian yang bisa mengolah SDA dan bisa

semakin memandirikan struktur ekonomi bangsa. Supaya visi tersebut pun terjadi di

berbagai daerah, maka harus ada koreksi total kebijakan pembangunan di tingkat

makro dengan berbasiskan kepada pluralitas daerah. Dengan demikian harapannya

akan tercipta SDM yang mampu memperjuangkan kebutuhan dan penguatan

masyarakat lokal. Karena untuk apa SDM diciptakan kalau hanya akan menjadi

11

perpanjangan sistem kapitalisme global dengan mengorbankan kepentingan lokal dan

nasional.

C. Globalisasi dan Indonesia 2030 (Sri Hartati Samhadi, 2006)

Abad ke-21 adalah abad milik Asia. Pada tahun 2050 separuh lebih produk

nasional bruto dunia bakal dikuasai Asia. China, menggusur Amerika Serikat, akan

menjadi pemain terkuat dunia, diikuti India di posisi ketiga. Lalu, apa peran dan di

mana posisi Indonesia waktu itu?

China dan India dengan segala ekspansinya, berdasarkan sejumlah parameter

saat ini dan prediksi ke depan, sudah jelas adalah pemenang dalam medan

pertarungan terbuka dunia di era globalisasi, di mana tidak ada lagi sekat-sekat bukan

saja bagi pergerakan informasi, modal, barang, jasa, manusia, tetapi juga ideologi

dan nasionalisme negara.

Globalisasi ekonomi dan globalisasi korporasi juga memunculkan barisan

korporasi dan individu pemain global baru. Lima tahun lalu, 51 dari 100 kekuatan

ekonomi terbesar sudah bukan lagi ada di tangan negara atau teritori, tetapi di tangan

korporasi.

Pendapatan WalMart, jaringan perusahaan ritel AS, pada tahun 2001 sudah

melampaui produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebagai negara. Penerimaan

perusahaan minyak Royal Dutch Shell melampaui PDB Venezuela, salah satu

anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang berpengaruh.

Pendapatan perusahaan mobil nomor satu dunia dari AS, General Motor, kira-

kira sama dengan kombinasi PDB tiga negara: Selandia Baru, Irlandia, dan Hongaria.

Perusahaan transnasional (TNCs) terbesar dunia, General Electric, menguasai aset

647,483 miliar dollar AS atau hampir tiga kali lipat PDB Indonesia.

Begitu besar kekuatan uang dan pengaruh yang dimiliki korporasi-korporasi ini

sehingga mampu mengendalikan pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan

dan menentukan arah pergerakan perdagangan dan perekonomian global.

Pada awal dekade 1990-an terdapat 37.000 TNCs dengan sekitar 170.000

perusahaan afiliasi yang tersebar di seluruh dunia. Tahun 2004 jumlah TNCs

meningkat menjadi sekitar 70.000 dengan total afiliasi 690.000. Sekitar 75 persen

12

TNCs ini berbasis di Amerika Utara, Eropa Barat, serta Jepang, dan 99 dari 100

TNCs terbesar juga dari negara maju.

Namun, belakangan pemain kelas dunia dari negara berkembang, terutama

Asia, mulai menyembul di sana-sini. Dalam daftar 100 TNCs nonfinansial terbesar

dunia (dari sisi aset) versi World Investment Report 2005, ada nama seperti

Hutchison Whampoa Limited (urutan 16) dari Hongkong, Singtel Ltd (66) dari

Singapura, Petronas (72) dari Malaysia, dan Samsung (99) dari Korea Selatan.

Sementara dalam daftar 50 TNCs finansial terbesar dunia, ada tiga wakil dari

China, yakni Industrial & Commercial Bank of China (urutan 23), Bank of China

(34), dan China Construction Bank (39).

1. Lompatan besar

Menurut data United Nations Conference on Trade and Development, pada

tahun 2004 China adalah eksportir terbesar ketiga di dunia untuk barang

(merchandise goods) dan kesembilan terbesar untuk jasa komersial, dengan pangsa 9

dan 2,8 persen dari total ekspor dunia.

Volume ekspor China mencapai 325 miliar dollar AS tahun 2002 dan tahun

lalu 764 miliar dollar AS. Manufaktur menyumbang 39 persen PDB China. Output

manufaktur China tahun 2003 adalah ketiga terbesar setelah AS dan Jepang. Di

sektor jasa, China yang terbesar kesembilan setelah AS, Jepang, Jerman, Inggris,

Perancis, Italia, Kanada, dan Spanyol.

Sementara India peringkat ke-20 eksportir merchandise goods (1,1 persen) dan

peringkat ke-22 untuk jasa komersial (1,5 persen). Produk nasional bruto (GNP)

China tahun 2050 diperkirakan 175 persen dari GNP AS, sementara GNP India

sudah akan menyamai AS dan menjadikannya perekonomian terbesar ketiga dunia,

mengalahkan Uni Eropa dan Jepang.

Ketika China membuka diri pada dunia dua dekade lalu, orang hanya

membayangkan potensi China sebagai pasar raksasa dengan lebih dari semiliar

konsumen sehingga sangat menarik bagi perusahaan ritel dan manufaktur dunia.

Belakangan, China bukan hanya menarik dan berkembang sebagai pasar, tetapi juga

sebagai basis produksi berbagai produk manufaktur untuk memasok pasar global.

China awal abad ke-21 ini seperti Inggris abad ke-19 lalu.

13

China tidak berhenti hanya sampai di sini. Jika pada awal 1990-an hanya

dipandang sebagai lokasi menarik untuk basis produksi produk padat karya

sederhana, dewasa ini China membuktikan juga kompetitif dalam berbagai industri

berteknologi maju. Masuknya China dalam keanggotaan Organisasi Perdagangan

Dunia (WTO) semakin melapangkan jalan bagi negeri Tirai Bambu ini untuk

menjadi kekuatan yang semakin sulit ditandingi di pasar global.

Di sektor padat karya, seperti tekstil dan pakaian jadi, diakhirinya rezim kuota

di negara-negara maju membuat ekspor China membanjiri pasar dunia dan membuat

banyak industri tekstil dan pakaian jadi di sejumlah negara berkembang pesaing

harus tutup. Pangsa ekspor pakaian dari China diperkirakan akan melonjak dari

sekitar 17 persen dari total ekspor dunia saat ini menjadi 45 persen pada paruh kedua

dekade ini.

Hal serupa terjadi pada produk-produk berteknologi tinggi. Bagaimana China

menginvasi dan membanjiri pasar global dengan produk-produknya, dengan

menggusur negara-negara pesaing, bisa dilihat dari data WTO berikut.

Pangsa China di pasar elektronik AS meningkat dari 9,5 persen (tahun 1992)

menjadi 21,8 persen (1999). Sementara pada saat yang sama, pangsa Singapura turun

dari 21,8 persen menjadi 13,4 persen. Kontribusi China terhadap produksi personal

computer dunia naik dari 4 persen (1996) menjadi 21 persen (2000), sementara

kontribusi ASEAN secara keseluruhan pada kurun waktu yang sama menciut dari 17

persen menjadi 6 persen.

Pangsa China terhadap total produksi hard disk dunia juga naik dari 1 persen

(1996) menjadi 6 persen (2000), sementara pangsa ASEAN turun dari 83 persen

menjadi 77 persen. Pangsa China untuk produksi keyboard naik dari 18 persen

(1996) menjadi 38 persen (2000), sementara pangsa ASEAN tergerus dari 57 persen

menjadi 42 persen.

Semua gambaran itu jelas memperlihatkan China terus naik kelas, membuat

lompatan besar dari waktu ke waktu, dan pada saat yang sama terus memperluas

diversifikasi produk dan pasarnya. Gerakan sapu bersih China di berbagai macam

industri—mulai dari yang berintensitas teknologi sangat sederhana hingga intensitas

teknologi dan nilai tambah sangat tinggi—ini semakin mempertegas posisi China

sebagai the world’s factory memasuki abad ke-21.

14

Sementara pada saat yang sama, negara-negara tetangganya justru mengalami

hollowing out di industri manufaktur berteknologi tinggi dengan cepat. Di industri

berintensitas teknologi rendah yang cenderung padat karya, China menekan negara-

negara seperti Vietnam dan Indonesia yang basis industrinya masih sempit, yakni

teknologi yang tidak terlalu complicated dan bernilai tambah rendah.

Sementara di industri yang berintensitas teknologi tinggi, China semakin

menjadi ancaman tidak saja bagi negara seperti Taiwan dan Korsel, tetapi juga AS

dan Jepang. China tidak hanya membanjiri dunia dengan garmen, sepatu, dan

mainan, tetapi juga produk-produk komputer, kamera, televisi, dan sebagainya.

China memasok 50 persen lebih produksi kamera dunia, 30 persen penyejuk

udara (air conditioners/AC), 30 persen televisi, 25 persen mesin cuci, 20 persen

lemari pendingin, dan masih banyak lagi.

2. Inovasi

Bagaimana China bisa melakukan itu semua? Ada beberapa faktor. Pertama,

perusahaan-perusahaan teknologi asing, menurut Deloitte Research, sekarang ini

berebut masuk untuk investasi di China, antara lain agar bisa memanfaatkan akses ke

pasar China yang sangat besar dan bertumbuh dengan cepat. Kedua, perusahaan-

perusahaan lokal yang menarik modal dari investor China di luar negeri (terutama

Taiwan) juga semakin terampil memproduksi barang-barang berteknologi tinggi.

Tidak statis di industri padat karya yang mengandalkan upah buruh murah,

China kini mulai lebih selektif menggiring investasi ke industri yang menghasilkan

high end products dan padat modal. Ini antara lain untuk mengurangi ketergantungan

pada tenaga kerja murah yang mulai berkurang ketersediaannya.

Ketiga, perguruan-perguruan tinggi di China mampu mencetak barisan insinyur

baru dalam jumlah besar setiap tahunnya, dengan upah yang tentu relatif murah

dibandingkan jika menyewa insinyur asing. Setiap tahun, negara ini menghasilkan 2

juta-2,5 juta sarjana, dengan 60 persennya dari jurusan teknologi (insinyur). Sebagai

perbandingan, di Indonesia lulusan jurusan teknologi hanya 18 persen, AS 25 persen,

dan India 50 persen.

Untuk mendukung pertumbuhan industri teknologi tinggi padat modal yang

menghasilkan high end products, pemerintahan China juga sangat agresif mendorong

15

berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), sejalan dengan ambisinya

menjadi The Fastest Growing Innovation Centre of the World, dengan tahapan,

strategi, dan implementasi yang sangat jelas untuk sampai ke sana.

Hampir di setiap ibu kota provinsi ada R&D centre-nya. Positioning strategy

ini mengindikasikan China mulai masuk babak kedua dalam pembangunan

ekonominya.

Ketiga, negara ini relatif memiliki infrastruktur yang sangat bagus untuk

mengangkut komponen dan barang dari luar dan juga di seluruh penjuru negeri.

China, dengan 1,3 miliar penduduk, memiliki 88.775 kilometer jalan arteri dan

100.000 kilometer jalan tol, atau rasio panjang jalan per sejuta penduduk 1.384

kilometer.

Sebagai perbandingan, Indonesia dengan 220 juta penduduk baru memiliki

jalan arteri 26.000 kilometer dan jalan tol 620 kilometer (121 kilometer per sejuta

penduduk). Itu pun sebagian besar dalam kondisi rusak. Pelabuhan-pelabuhan di

China sudah mampu melayani seperlima volume kontainer dunia dan negara ini terus

membangun jalan-jalan tol dan pelabuhan-pelabuhan baru.

Keempat, kebijakan pemerintah yang sangat mendukung, termasuk perizinan

investasi, perpajakan, dan kepabeanan. Kelima, pembangunan zona-zona ekonomi

khusus (20 zona) sebagai mesin pertumbuhan ekonomi sehingga perkembangan

ekonomi bisa lebih terfokus dan pembangunan infrastruktur juga lebih efisien.

Hasilnya, tahun 2004 China berhasil menarik investasi langsung asing 60,6

miliar dollar AS dan 500 perusahaan terbesar dunia hampir seluruhnya melakukan

investasi di sana. Bagaimana kompetitifnya China bisa dilihat di tabel. Di sini

kelihatan China sudah memperhitungkan segala aspek untuk bisa bersaing dan

merebut abad ke-21 dalam genggamannya.

Hal serupa terjadi pada India yang mengalami pertumbuhan pesat sejak

program liberalisasi dengan membongkar ”License raj" pada era Menteri Keuangan

Manmohan Singh tahun 1991. India kini sudah masuk tahap kedua strategi

pembangunan ekonomi dengan menggunakan teknologi informasi (IT) sebagai basis

pembangunan ekonominya.

16

Hampir seluruh pemain bisnis IT dunia sudah membuka usahanya di India,

terutama di Bangalore. Tahun 2006, pendapatan dari IT India mencapai 36 miliar

dollar AS. Malaysia, Thailand, dan Filipina juga beranjak ke produk-produk yang

memiliki tingkat teknologi lebih kompleks dan bernilai tambah tinggi. Singapura dan

Korsel mengarah ke teknologi informasi dan perancangan produk.

3. Pragmatisme

Bagaimana dengan Indonesia? Prinsip globalisasi adalah adanya pembagian

kerja untuk mencapai efisiensi. Sinyalemen bahwa Indonesia dengan tenaga kerja

melimpah dan upah buruh murah hanya kebagian industri ”peluh” (sweatshop)

seperti pakaian jadi dan alas kaki dalam rantai kegiatan produksi global, terbukti

sebagian besar benar.

China, India, dan Malaysia juga memulai dengan sweatshop, tetapi kemudian

mampu meng-upgrade industrinya dengan cepat. Hal ini yang tidak terjadi di

Indonesia. Kebijakan Indonesia menghadapi globalisasi sendiri selama ini lebih

didasarkan pada sikap pragmatisme.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Hadi

Soesastro (Globalization: Challenge for Indonesia) mengatakan, kebijakan

pemerintah menghadapi globalisasi tidak didasarkan pada pertimbangan ideologis,

tetapi lebih pada penilaian obyektif apa yang bisa dicapai negara-negara Asia Timur

lain.

Apalagi, saat itu di antara negara-negara di kawasan Asia sendiri ada

persaingan, berlomba untuk meliberalisasikan perekonomiannya agar lebih menarik

bagi investasi global. Momentum ini didorong lagi oleh munculnya berbagai

kesepakatan kerja sama ekonomi regional seperti AFTA dan APEC.

Pemerintah meyakini melalui liberalisasi pasar, industri dan perusahaan-

perusahaan di Indonesia akan bisa menjadi kompetitif secara internasional. Sejak

pertengahan tahun 1980-an, Indonesia sudah mulai meliberalisasikan dan

menderegulasikan rezim perdagangan dan investasinya.

Selama periode 1986-1990, tidak kurang dari 20 paket kebijakan liberalisasi

perdagangan dan investasi diluncurkan. Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia

Timur yang memulai program liberalisasi ekonomi dengan liberalisasi rezim devisa.

17

Namun, dalam banyak kasus, paket kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk

mendorong sektor swasta waktu itu cenderung reaktif dan tak koheren serta

diskriminatif karena sering kali tidak menyertakan kelompok atau sektor tertentu dari

program deregulasi. Jadi, tidak mendorong terjadinya persaingan yang sehat.

Pengusaha tumbuh dan menggurita bukan karena ia efisien dan kompetitif,

tetapi karena ia berhasil menguasai aset dan sumber daya ekonomi, akibat adanya

privelese atau KKN dengan penguasa.

Kini Indonesia terkesan semakin gamang menghadapi globalisasi, terutama di

tengah tekanan sentimen nasionalisme di dalam negeri. Di pihak pemerintah sendiri,

karena menganggap sudah sukses melaksanakan tahap pertama liberalisasi (first-

order adjustment) ekonomi, pemerintah cenderung menganggap sepele tantangan

yang menunggu di depan mata.

Ini tercermin dari sikap taken for granted dan cenderung berpikir pendek.

Padahal, tantangan akan semakin berat dan kompleks sejalan dengan semakin

dalamnya integrasi internasional. Belum jelas bagaimana perekonomian dan bangsa

ini menghadapi kompetisi lebih besar yang tidak bisa lagi dibendung.

Jika China yang the world’s factory dan India yang kini menjadi surga

outsourcing IT dunia berebut menjadi pusat inovasi dunia, manufacture hub, atau

mimpi-mimpi lain, Indonesia sampai saat ini belum berani mencanangkan menjadi

apa pun atau mengambil peran apa pun di masa depan. Jika Indonesia sendiri tak

mampu memberdayakan dan menolong dirinya serta membiarkan diri tergilas arus

globalisasi, selamanya bangsa ini hanya akan menjadi tukang jahit dan buruh.

Menurut seorang panelis, yang dibutuhkan Indonesia sekarang ini adalah

visioning, repositioning strategy, dan leadership. Tanpa itu semua, kita tidak akan

pernah beranjak dari transformasi yang terus berputar-putar. Dengan visi jelas,

tahapan-tahapan yang juga jelas, dan komitmen semua pihak serta kepemimpinan

yang kuat untuk mencapai itu, tahun 2030 bukan tidak mungkin Indonesia juga bisa

bangkit kembali menjadi bangsa yang lebih bermartabat dan berdaya sebagai

pemenang dalam globalisasi.

18

D. Dampak Globalisasi Ekonomi Dan Pengaruh Globalisasi Negatif & Positif

Bagi Indonesia

Pengertian globalisasi diambil dari kata global yang artinya universal. menurut

wikipedia pengertian globalisasi tidak atau belum mempunya definisi tetap dan

mapan, globalisasi hanya merujuk pada definisi kerja (working definition), artinya

pengertian globalisasi bisa jadi sanagt luas cakupanya tergantung bagaimana

pengguna menempatkan. Ada sebagain yang berpendapat bahwa globalisasi

merupakan proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan

membawa seluruh bangsa dan negara berada dalam ikatan yang semakin kuat untuk

mewujudkan sebuah tatanan kehidupan baru atau kita bisa mengatikan kesatuan ko-

eksistensi yang nantinya akan mengahpus batas-batas geografis, ekonomi dan budaya

masyarakat. Penertian ini didukung oleh pihak yang mendukung terjadinya sebuah

evolusi sosial ekonomi dan budaya.

Namun bagi pihak yang tidak sependapat menyebutkan bahwa globalisasi

sebagai sebuah proyek rekayasa negara-negara adikuasa (kapitalis) untuk tetap

menjaga eksistensi dan pengaruhnya terhadap dunia terutama dunia ketiga. Stigma

negatif disematkan kepada globalisasi oleh para pendukung ide ini, globalisasi

dipandang hanya evlolusi dari kapitalisme dimana Negara-negara kaya akan

mengontrol perokonomian dunia sedangkan negara negara kecil atau yang sering

disebuk negara ketiga hanya dieksploitasi dan semakin terbenam karena tidak

mempunyai daya saing.

Salah satu tokoh yang berpendapat bahwa Globalisasi berdampak negatif

adalah Dosen dari Universitas Ohio Elizabeth Fuller Collins. Collins menyebutkan

bahwa dampak negatif globalisasi adalah bahwa kapitalisme pasar bebas yang

bersanding manis dengan istilah ekonomi neoliberal memperlakukan tenaga kerja,

uang, tanah dan sumber alam sebagai faktor produksi semata atau komoditas yang

diperjual belikan. Akibatnya, Suplay dan demand dari tenaga kerja, uang, tanah dan

sumber alam akan ditentukan dan menentukan harga di pasaran. Dampak langsung

yang diakibatkan kondisi ini adalah krisis finansial, instabilitas politik, dan ancaman

kelestarian lingkungan.

Penjelasan sederhana dari pernyataan diatas, jika tenaga kerja hanya dianggap

sebagai faktor produksi maka karyawan tidak lebih dari mesin atau robot. Upah

tenaga kerja akan ditekan serendah mungkin agar memberikan hasil maksimal dalam

19

mengeruk keuntungan, faktor humanisme akan dikesampingkan dan tentu sasaran

paling empuk untuk mensuplay tenaga kerja murah adalah negara berkembang atau

negara miskin yang "terjebak" dengan iming-iming investasi dan perkembangan

ekonomi semu. Pemilik modal akan meminta berbagai macam fasilitas seperti

pengurangan pajak, pasokan tenaga kerja murah dan tentu juga ketersediaan sumber

daya alam dan demi investasi negara berkembang akan mengamini semua

permintaan kapitalis akibatnya persis seperti yang terjadi di papua dengan freeport.

setiap hari freeport menghasilkan 225 ribu ton bijih emas, bahkan reuters pernah

melansir 4 bos besar freeport menerima tidak kurang Rp. 126,3 M / bulan atau 1,5 T /

tahun, bandingkan dengan APBD yang cuma ditargetkan 5,28 T. Apa yang diperoleh

papua dari kapitalisasi freeport? kemiskinan, Kerusakan hutan dan AIDS, maka

wajar jika kemudian globalisasi sebagai bentuk paling mutakhir dari kapitalisme

dianggap mengakibatkan dampak negatif yang luar biasa.

Lantas jika demikian apakah ada dampak positif globalisasi ? Sebagaiman

diyakini oleh pemerintah orde baru yang kemudian diadopsi sampai saat ini bahwa

globalisasi adalah sebuah keharusan dan tidak bisa terelakan karena memang

menjadi bagian dari proses perubahan sosial maka globalisasi akan berdampak

positif bagi pemilik modal atau yang memiliki kompetensi untuk bersaing.

Globalisasi akan memberikan ruang dan pasar serta peluang usaha semakin luas

dengan konsep bordeless maka kesempatan mengembangkan usaha akan semakin

terbuka lebar, dengan catatan ini hanya berlaku bagi mereka yang memiliki

kompetensi, bagaimana dengan rakyat Indonesia yang sebagian besar tidak memiliki

kompetensi? pada saat globalisasi berlaku penuh dengan hukum pasar yang banyak

berperan sedangkan peran pemerintah semakinberkurang maka jangan harap

berbagai macam subsidi dan bantuan - bantuan akan bisa dinikamati, gak akan ada

lagi kata mutiara cinta untuk rakyat, contoh kongkrit adalah pengahapusan subsidi

BBM yang dilakukan agar asing bisa ikut bermain dalam bisnis BBM adalah bentuk

nyata dari proses globalisasi, jangan heran jika suatu saat air juga diprivatisasi.

20

BAB III

KESIMPULAN

Kata globalisasi dalam dekade terakhir ini tidak saja menjadi konsep ilmu

pengetahuan sosial dan ekonomi, tetapi juga telah menjadi jargon politik, ideologi

pemerintahan (rezim), dan hiasan bibir masyarakat awam di seluruh dunia.

Teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai simbol pelopor yang

mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi

dan keuangan (Saepudin, 2010).

Globalisasi bukanlah sesuatu yang baru, semangat pencerahan eropa di abad

pertengahan yang mendorong pencarian dunia baru bisa dikategorikan sebagai arus

globalisasi. Revolusi industri dan transportasi di abad XVIII juga merupakan

pendorong tren globalisasi, yang membedakannya dengan arus globalisasi yang

terjadi dua-tiga dekade belakangan ini adalah kecepatan dan jangkauannya.

Selanjutnya, interaksi dan transaksi antara individu dan negara-negara yang berbeda

akan menghasilkan konsekuensi politik, sosial, dan budaya pada tingkat dan

intensitas yang berbeda pula. Masuknya Indonesia dalam proses globalisasi pada saat

ini ditandai oleh serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk membuka ekonomi

domestik dalam rangka memperluas serta memperdalam integrasi dengan pasar

internasional (Saepudin, 2010).

Menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya

saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Dalam kaitan

tersebut setidaknya ada dua hal penting menyangkut kondisi SDM Indonesia, yaitu:

Pertama adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja.

Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar

92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67

juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (open unemployment).

Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta.

Globalisasi ekonomi dan globalisasi korporasi memunculkan barisan korporasi

dan individu pemain global baru. Kekuatan ekonomi terbesar sudah bukan lagi ada di

tangan negara atau teritori, tetapi di tangan korporasi.

globalisasi adalah sebuah keharusan dan tidak bisa terelakan karena memang

menjadi bagian dari proses perubahan sosial maka globalisasi akan berdampak

21

positif bagi pemilik modal atau yang memiliki kompetensi untuk bersaing.

Globalisasi akan memberikan ruang dan pasar serta peluang usaha semakin luas

dengan konsep bordeless maka kesempatan mengembangkan usaha akan semakin

terbuka lebar, dengan catatan ini hanya berlaku bagi mereka yang memiliki

kompetensi, bagaimana dengan rakyat Indonesia yang sebagian besar tidak memiliki

kompetensi? pada saat globalisasi berlaku penuh dengan hukum pasar yang banyak

berperan sedangkan peran pemerintah semakinberkurang maka jangan harap

berbagai macam subsidi dan bantuan - bantuan akan bisa dinikamati, gak akan ada

lagi kata mutiara cinta untuk rakyat, contoh kongkrit adalah pengahapusan subsidi

BBM yang dilakukan agar asing bisa ikut bermain dalam bisnis BBM adalah bentuk

nyata dari proses globalisasi, jangan heran jika suatu saat air juga diprivatisasi.

22

DAFTAR PUSTAKA

Damanhuri, Didin S. 2003. SDM Indonesia dalam Persaingan Global.

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0306/13/opi01.html.

http://www.asmakmalaikat.com/go/artikel/ekonomi/eko61.htm

Gusbud. 2010. Dampak Globalisasi Ekonomi Dan Pengaruh Globalisasi Negatif &

Positif. http://www.gusbud.web.id/2010/01/dampak-globalisasi-ekonomi-dan-

pengaruh.html/.

Ritonga, Hamonangan. 2004. Mengapa Kemiskinan di Indonesia Menjadi Masalah

Berkelanjutan?. http://www.kompas.com/kompas-

cetak/0402/10/ekonomi/847162.htm.

http://www.asmakmalaikat.com/go/artikel/ekonomi/Eko41.htm.

Saepudin. 2010. Pengaruh Globalisasi Ekonomi dan Hukum Ekonomi Internasional

dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia.

http://saepudinonline.wordpress.com/2010/03/22/pengaruh-globalisasi-

ekonomi-dan-hukum-ekonomi-internasional-dalam-pembangunan-hukum-

ekonomi-indonesia/.

Samhadi, Sri Hartati. 2006. Globalisasi dan Indonesia 2030.

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0605/20/sorotan/2658725.htm.

http://www.asmakmalaikat.com/go/artikel/ekonomi/eko26.htm.