Makalah PANCASILA GITTA

7/22/2019 Makalah PANCASILA GITTA

1/25

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangPancasila diyakini sebagai produk kebudayaan bangsa Indonesia yang

telah menjadi sistem nilai selama berabad-abad lamanya. Pancasila bukanlah

sublimasi atau penarikan ke atas (hogere optreking) dari declaration of

independence (Amerika Serikat), manifesto komunis atau paham lain yang

ada di dunia. Pancasila tidak bersumber dari berbagai paham tersebut,

meskipun diakui, bahwa terbentuknya dasar negara Pancasila memang

menghadapi pengaruh bermacam-macam ideologi pada saat itu.

Pancasila merupakan istilah untuk menamai kumpulan nilai/norma yang

didalamnya meliputi sila-sila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila-sila

tersebut memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain,

dikarenakan antar sila tersebut telah saling menjiwai. Inilah kemudian yang

menjadi ciri khas dari semua kegiatan atau aktivitas desah nafas dan jatuh

bangunnya perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Ironisnya bahwa ternyata sekarang banyak warga Negara Indonesia

sendiri lupa dan sudah asing dengan Pancasila itu sendiri. Ini tentu menjadi

tanda tanya besar bagi kita sebagai anak bangsa, mengapa kita belum bisa

mengoptimalkan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut sementara

kita lahir, dibesarkan dan telah mengalami pasang surut permasalahan di

negeri ini. Terlebih lagi saat ini kita telah memasuki jaman yang disepakatidengan nama Era Reformasi yang terlahir dengan semangat untuk

mengembalikan tata negara ini dari penyelewengan-penyelewengan yang

telah terjadi.

Arah dan tujuan reformasi yang utama sebenarnya adalah untuk

menanggulangi dan menghilangkan dengan cara mengurangi secara bertahap

dan terus menerus krisis yang berkepanjangan di segenap bidang kehidupan

serta menata kembali ke arah kondisi yang lebih baik atas sistem


2/25

2

ketatanegaraan Republik Indonesia yang telah hancur menuju Indonesia baru.

Namun pada masa sekarang, tujuan reformasi menjadi tidak jelas, walaupun

secara birokratis, rezim orde baru telah tumbang. Hal ini dikarenakan pada

era reformasi terkesan alergi terhadap kata Pancasila itu sendiri. Kebijakan

yang dikeluarkan ataupun berbagai pernyataan dari pejabat negara tidak

pernah lagi mengikutkan kata-kata Pancasila. Hal ini jauh berbeda dengan

masa Orde Baru yang hampir setiap pernyataan pejabatnya menyertakan kata

kata Pancasila.

Namun, setelah disimak lebih lanjut, di era reformasi ini elemen

masyarakat bangsa sebenarnya tetap menginginkan Pancasila meskipun

dalam pemaknaan yang berbeda dari orde sebelumnya. Demikian pula negara

atau rezim yang berkuasa, tetap menempatkan Pancasila dalam bangunan

negara Indonesia. Selanjutnya juga berkeinginan menjalankan Pancasila ini

dalam praktek kehidupan bernegara atau lazim dinyatakan dengan istilah

melaksanakan Pancasila. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila ini dapat

bertahan dalam menghadapi perubahan masyarakat, tetapi dapat pula pudar

dan ditinggalkan oleh pendukungnya. Hal ini tergantung pada daya tahan

ideologi tersebut.

Oleh karena itu, pancasila sebagai ideologi memerlukan dimensibilitas

agar substansi-substansi pokok yang dikandungnya dapat bertahan dalam

perubahan masyarakat. Apalagi pada masa reformasi yang dimulai dari tahun

1998 hingga pada masa sekarang ini, masyarakat sudah mulai menanyakan

relevansi dari Pancasila, apakah mampu bertahan dengan tantangan zaman di

era globalisasi ini, ataukah justru pudar dan ditinggalkan oleh rakyat

Indonesia?

1.2 Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Pancasila di era reformasi?


3/25

3

2. Apakah reformasi dapat dikatakan berhasil?3. Apa sajakah peranan Pancasila di era reformasi?4. Bagaimana cara membangkitkan Pancasila pada era reformasi?

1.3 Tujuan PenulisanTujuan dari pembuatan makalah ini adalah:

1. Mendeskripsikan implementasi Pancasila pada masa reformasi.2. Menjelaskan maksud dan tujuan reformasi serta menghubungkannya

dengan keadaan masyarakat pada masa sekarang.

3. Menjelaskan berbagai peranan Pancasila pada masa reformasi.4. Mengidentifikasi cara-cara membangkitkan kembali Pancasila pada era

reformasi.


4/25

4

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Implementasi Pancasila pada Era ReformasiMemahami implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat sangat

penting dilakukan agar setiap warga negara dalam berpikir dan bertindak

berdasarkan etika yang bersumber dari Pancasila. Pancasila bagi bangsa

Indonesia merupakan pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila sebagai

pandangan hidup mempunyai arti setiap warga negara dalam kehidupan

sehari-hari menggunakan Pancasila sebagai petunjuk hidup dalam rangka

mencapai daya saing bangsa, kesejahteraan dan keadilan, baik lahir maupun

batin. Pemahaman implementasi Pancasila diharapkan akan adanya tata

kehidupan yang serasi dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Bagian selanjutnya menjelaskan beberapa pemahaman

implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara yang

dapat dijadikan pedoman dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara.

1. Implementasi Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha EsaKetuhanan yang Maha esa: sila ini menghendaki setiap warga negara

untuk menjunjung tinggi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang

Maha Esa. Setiap warga negara diharapkan mempunyai keyakinan akan

Tuhan yang menciptakan manusia dan dunia serta isinya. Keyakinan akan

Tuhan tersebut diwujudkan dengan memeluk agama serta kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam rangka menjalankan hal tersebut,

terdapat beberapa pedoman yang dapat dilakukan oleh warga negara,

yaitu:

a. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai denganagama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan

yang adil dan beradab.

Setiap warga negara Indonesia harus percaya dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

Pengertian percaya adalah setiap warga negara menerima sesuatu


5/25

5

yang berasal dari Tuhan sebagai kebenaran dan menganutnya.

Sedangkan pengertian takwa adalah adanya kepatuhan setiap pemeluk

agama dengan adanya kesadaran dan iman untuk melaksanakan segala

perintah Tuhan dan menjauhkan semua larangan-Nya.

Pemahaman percaya dan bertakwa ini berimplikasi bahwa setiap

pemeluk agama dan kepercayaan harus memahami ajaran agama dan

melaksanakan dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.

Pemahaman agama dapat dilaksanakan dengan memberikan

pendidikan dan kemauan belajar tentang agama, tentang apa yang

harus dijalankan dan apa yang dilarang oleh Tuhan. Oleh sebab itu,

segala macam bentuk amal perbuatan atas dasar keyakinan agama,

harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan proses pembelajaran.

Bentuk-bentuk amalan dan perbuatan dengan dasar keyakinan agama

tanpa didasari ilmu dan proses belajar dari setiap individu akan

menyebabkan kekurangyakinan akan ketuhanan dan bisa terjadi

kesalahan dalam menjalankan perintah Tuhan.

b. Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama danpenganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan

hidup.

Pancasila sesuai dengan butir ke-2, sila pertama menghendaki

adanya kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan untuk

mencapai kerukunan hidup umat beragama. Bekerja sama diartikan

bahwa setiap pemeluk agama melakukan pekerjaan secara bersama-

sama menurut kesepakatan sehingga terjadi persatuan dalam suatu

wilayah. Seperti diketahui, agama dan kepercayaan setiap warga

negara adalah berbeda, namun demikian setiap warga negara

diharapkan dapat bekerja sama untuk urusan sosial dan

kemasyarakatan sehingga tercipta kerukunan umat beragama.

c. Saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuaidengan agama dan kepercayaannya.


6/25

6

Setiap pemeluk agama dan kepercayaan dapat menjalankan ibadah

sesuai dengan agamanya dengan perasaan bebas, aman dan nyaman.

Setiap warga negara harus bekerja sama, tidak boleh menghalangi,

mengganggu, bahkan menghancurkan peribadatan agama lain. Oleh

sebab itu, setiap warga negara dapat bermusyawarah dan bekerja sama

untuk menentukan tempat-tempat ibadah yang sesuai dengan

kebutuhan dan fungsinya, tidak berlebihan dan tidak memaksakan

antar satu agama dengan agama lain. Seyogyanya ibadah agama

dilaksanakan di tempat peribadahan yang sudah ditentukan dan layak

dengan prinsip tidak mengganggu ketentraman masyarakat.

d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.Ketakwaan mengharuskan penerimaan kebenaran Tuhan kepada

umat manusia sesuai agama dan kepercayaannya. Dalam masyarakat

dengan jumlah agama dan kepercayaan lebih dari satu, tidak boleh ada

pemaksaan agama dari satu agama ke agama lain dengan cara apapun.

Kegiatan dakwah dan penyebaran agama tidak boleh ditujukan kepada

orang yang sudah beragama dan percaya kepada Tuhan. Oleh sebab

itu, toleransi beragama harus dikembangkan sejak dini.

2. Implementasi Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan BeradabSila kedua Pancasila ini mengandung makna warga negara Indonesia

mengakui adanya manusia yang bematabat (bermartabat adalah manusia

memiliki kedudukan dan derajat yang lebih tinggi serta harus

dipertahankan dengan kehidupan yang layak), memperlakukan sesama

manusia secara adil (adil dalam pengertian tidak berat sebelah, jujur, tidak

berpihak dan memperlakukan orang secara sama) dan beradab (beradab

dalam arti mengetahui tata krama, sopan santun dalam kehidupan dan

pergaulan) di mana manusia memiliki daya cipta, rasa, niat dan keinginan

sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. Jadi sila

kedua ini menghendaki warga negara untuk menghormati kedudukan

setiap manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, setiap

manusia berhak mempunyai kehidupan yang layak dan bertindak jujur


7/25

7

serta menggunakan norma sopan santun dalam pergaulan sesama

manusia. Butir-butir implementasi sila kedua adalah sebagai berikut:

a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaankewajiban antar sesama manusia. Butir ini menghendaki bahwa setiap

manusia mempunyai martabat, sehingga tidak boleh melecehkan

manusia yang lain atau menghalangi manusia lain untuk hidup secara

layak, serta menghormati kepunyaan atau milik (harta, sifat, karakter)

orang lain serta menjalankan kewajiban atau sesuatu yang harus

dilakukan sesama manusia yaitu menghormati hak manusia lain

seperti hak hidup, rasa aman dan hidup layak.

b. Saling mencintai sesama manusia. Kata cinta menghendaki adanyasuatu keinginan yang sangat besar untuk memperoleh sesuatu dan rasa

untuk memiliki dan kalau perlu berkorban untuk mempertahankannya.

Oleh sebab itu, terhadap sesama manusia yang berbeda, baik agama,

suku, pendidikan, ekonomi, politik, sebaran geografi seperti kota dan

desa, dan lain-lain harus tetap memiliki keinginan untuk mencintai

sesama manusia (yaitu rasa memiliki dan kemauan berkorban untuk

sesama manusia) sehingga tercipta hidup rukun damai dan sejahtera.

c. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa menghendakiadanya usaha dan kemauan dari setiap manusia Indonesia untuk

menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Oleh sebab itu,

butir ini menghendaki setiap manusia Indonesia untuk saling

menghormati perasaan satu sama lain dengan menjaga keseimbangan

hak dan kewajiban. Sebagai contoh selalu memberikan kritik yang

membangun dengan cara yang santun dan berfokus pada

permasalahan alih-alih kepada individu.

d. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Semena-mena berartisewenang-wenang, berat sebelah dan tidak berimbang. Oleh sebab itu,

butir ini menghendaki, perilaku setiap manusia terhadap orang lain

tidak boleh sewenang-wenang, harus menjunjung hak dan kewajiban.

Manusia karena kemampuan dan usahanya sehingga mempunyai


8/25

8

kelebihan dibandingkan yang lain baik dalam hal kekuasaan, ekonomi

atau kekayaan dan status sosial tidak boleh semena-mena, bertindak

sesukanya, karena setiap manusia pada dasarnya mempunyai martabat

dan berhak hidup yang layak dan terhormat.

e. Menjunjung tinggi nilai kemanusian. Setiap warga negara Indonesiaharus menjunjung tinggi dan melaksanakan nilia-nilai kemanusiaan

dengan baik seperti: (1) mengakui adanya masyarakan yang bersifat

majemuk 9berbeda suka, agama, keyakinan, dan laon-lain) dan saling

menghargai adanya perbedaan tersebut, (2) melakukan musyawarah

dengan dasar kesadaran dan kedewasan untuk menerima kompromi,

(3) melakukansesuatu degan pertimbangan miral dan ketentuan

agama, (4) melakukan perbuatan dengan jujur dan kompetisi yang

sehat. (5) memerhatiakan kehidupan yagn layakantar sesama dan, (6)

melakukan kerjasama dengan itikad baik dan tidak curang.

f. Gemar melakukan kegiatan kemanusian diartikan suka sekalimelakukan kegiatan kemanusian sehingga setiap manusia dapat hidup

layak, bebas dan aman. Kegaitan kemanusian yang dapat dilakukan

seperti donor darah, memberikan santunan anak yatim, dan orang

tidak mampu, memberikan bantuan untuk bencana alam, atau

memberikan bantuan hukum bagi yang membutuhkan.

g. Berani membela keamanan dan keadilan. Butir ini menghendakisetiap manusia Indonesia untuk mempunyai hati yang mantap (tidak

ragu-ragu) dan percaya diri dalam menegakkan kebenaran dan

keadilan. Kebenaran adalah sesuatu yang bersumber dari ketantuan

hukum yang berlaku dan keadilan merujuka pada perlakuan yang

sama terhadap warga negara. Oleh sebab itu, sesuatu yang melawan

hukum dan tidakan yang diskriminatif harus ditentang oleh stiap

warga negara. Contoh perbuatan melawan hukum adalah korupsi,

nepotisme, mencuri, menggunakan narkoba dan seterusnya. Contoh

tindakan disriminatif adalah mengutamakan suku dan agama tertentu,


9/25

9

emnghambat pelayanan adminstrasi misalnya pengurudan KTP untuk

warga tertentu dan lain-lain.

h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umatmanusia, karena itu dikembangkan sikap saling menghormati. Sika

psaling menghormati ni dapat dilakukan dengan menghormati

kedaulan suatu bangsa, dan menjalin kerjasama yang saling

mengutungkan.

3. Implementasi sila ketiga: Persatuan IndonesiaSila Persatuan Indonesia merujuk pada persatua yang utuh dan tidak

terpecah belah atau bersatunya bermacam-macam perbedaan suku, agama,

dan lain-lain yang berada di wilayah Indonesia. Persetuan ini terjadi

karena didorong keinginan untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang

bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat, meajukan

kesejahteraan umum, mecerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudakan

perdamaian abadi.

Butir-butir implementasi silak ketiga adalah sebagai berikut:

a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatanbangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. Oleh

sebab itu, perang antar suku dan agama tidak perlu terjadi, kita harusa

saling menghormati dan bersatu demi Indonesia. Pemain politik dan

ekonomi tidak boleh mengorbankan kepentingan negara demi

kelompoknya seperti penjualan aset negara, melakukan nepotisme dan

lain-lain sehingga masyarakat dan negara dirugikan. Oleh sebab itu,

setiap warga negara harus melakkuan pengawasan yang bersifat aktif

terhadap penyelamatan kepentingan negara.

b. Rela berkoran untuk kepentingan bangsa dan negara. Butir inimenghendaki setiap warga negara rela memberikan sesuatu sebagai

wujud kesetiaan kepada negara. Pengorbanan kepada negara ini dapat

dilakukan dengan menjadi militer sukarela, menjaga keamanan

lingkungan, menegakkan disiplin dan bagi sebagian besar warga


10/25

10

negara dilakukan dengan bekerja keras dan taat membayar pajak

sebagai kewajiban warga negara.

c. Cinta tanah air dan bangsa. Butir ini menghendaki setiap warganegara mencintai atau adanya keinginan setiap warga negara memiliki

rasa ke-Indonesiaan. Kecintaan kepada Indonesia dapat dilakukan

dengan mengagungkan nama Indonesia dalam berbagai kegiatan,

seperti olimpiade olahraga maupun ilmu pengetahuan, meningkatkan

kemampuan sumber daya manusia dan melestarikan kekayaan alam

serta budaya Indonesia.

d. Bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia. Butir inimenghendaki adanya suatu sikap yang terwujud dan tampak dari

setiap warga negara Indonesia untuk menghargai tanah air Indonesia,

mewarisi budaya bangsa, hasil karya dan hal-hal yang menjadi milik

bangsa Indonesia. Sikap bangga ini ditunjukkan dengan berani dan

percaya diri menunjukkan identitas sebagai warga negara Indonesia

baik lewat budaya, perilaku dan teknologi yang berkembang di

Indonesia, mencintai produk Indonesia adalah wujud rasa bangga

bertanah air Indonesia.

e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yangberBhinneka Tunggal Ika. Butir ini menghendaki adanya pergaulan

dan hubungan baik ekonomi, politik dan budaya antarsuku, pulau dan

agama sehingga terjalin masyarakat yang rukun, damai dan makmur.

Kemakmuran terjadi karena pada dasarnya setiap suku, agama dan

pulau mempunyai kekhususan yang bernilai tinggi dan hal ini juga

bermanfaat bagi yang lain sehingga tukar-menukar ini akan

meningkatkan nilai kesejahteraan bagi manusia.

4. Implementasi Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin OlehHikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat ini mempunyai makna bahwa kekuasaan ada di tangan

rakyat dan dalam melaksanakan kekuasaannya, rakyat menjalakan sistem

perwakilan (rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum)


11/25

11

dan keputusan-keputusan yang diambil dilakukan dengan jalan

musyawarah yang dikendalikan dengan pikiran yang sehat, jernih, logis,

serta penuh tanggung jawab baik kepada Tuhan maupun rakyat yang

diwakilinya. Butir-butir implementasi sila keempat adalah sebagai

berikut:

a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Butir inimenghendaki masyarakat harus mengawal wakil rakyat yang dipilih

lewat pemilu, agar setiap keputusan wakil rakyat mengutamakan

kepentingan negara dan masyarakat. Keputusan penting seperti

penjualan aset negara, perjanjian imbal dagang antar negara, impor

beras, kenaikan BBM dan listrik dan lain-lain, harus berdasar

kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pejabat. Rakyat dalam hal

ini berperan aktif dalam memberikan koreksi yang membangun

dengan cara yang santun dan memberi sanksi setiap pelanggaran pada

pemilu selanjutnya.

b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Butir inimenghendaki setiap warga negara untuk tidak memaksakan kehendak

kepada orang lain, menghormati setiap perbedaan dan dengan akal

sehat melakukan kompromi demi kebaikan masyarakat dan negara.

c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untukkepentingan bersama. Butir ini menghendaki adanya musyawarah

yaitu pembahasan secara bersama-sama atas suatu penyelesaian

masalah. Oleh sebab itu, dalam mengambil keputusan mengenai suatu

masalah harus melibatkan pihak-pihak lain yang berkepentingan dan

memecahkan secara bersama. Musyawarah dapat dilakukan dalam

pemecahan masalah di dalam keluarga, masyarakat dan negara.

d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangatkekeluargaan. Butir ini menghendaki agar pengambilan keputusan

secara bersama-sama didasarkan semangat kekeluargaan yaitu

hubungan kekerabatan yang sangat erat dan mendasar di masyarakat.

Dengan adanya rasa kekerabatan yang erat, maka musyawarah akan


12/25

12

berjalan dengan baik, tidak saling menag-menangan, namun semua

akan merasa senang, terakomodasi serta mementingkan kepentingan

bersama.

e. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima danmelaksanakan hasil keputusan musyawarah. Butir ini menghendaki,

setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah untuk diterima dan

dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, sangat tidak demokratis

apabila ada yang menolak, atau merasa kalah dalam musyawarah,

kemudian tidak mau melaksanakan keputusan bersama. Penolakan

hasil pemilu atau pemilihan pemerintah daerah yang sudah dilakukan

dengan baik, juga wujud dari tidak bertanggung jawabnya sebagian

masyarakat.

f. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hatinurani yang luhur. Butir ini menghendaki prinsip musyawarah dalam

memecahkan masalah bukan menang dan kalah, serta kepentingan

golongan, tetapi dengan menggunakan akal sehat, tidak mabuk dan

anarki sesuai dengan hati nurani, kejujuran dan akal sehat merupakan

cermin sikap takwa kepada Tuhan, sehingga segala keputusan tidak

akan bertentangan dengan hukum Tuhan dan kemaslahatan umat

manusia.

g. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secaramoral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan

martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

5. Implementasi Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh RakyatIndonesia

Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan

perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan

dan kebutuhan spiritual rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan

makmur. Butir-butir implementasi sila kelima adalah sebagai berikut:

a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yangmencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan


13/25

13

kegotongroyongan. Butir ini menghendaki agar setiap warga negara

berbuat baik satu sama lain. Perbuatan luhur dalam pengertian seperti

apa yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi yang dilarang. Perbuatan

baik dan luhur tersebut dilaksanakan pada setiap manusia dengan cara

saling membantu, bergotong royong, dan merasa setiap manusia

adalah bagian keluarga yang dekat yang layak dibantu, sehingga

kehidupan setiap manusia layak dan terhormat.

b. Bersikap adil. Butir ini menghendaki dalam melaksanakan kegiatanantar manusia untuk tidak saling pilih kasih. Pengertian adil juga

sesuai dengan kebutuhan manusia untuk hidup layak dan tidak

diskriminatif terhadap sesama manusia yang akan ditolong.

c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Butir inimenghendaki bahwa manusia Indonesia jangan hanya mendahulukan

hak-haknya seperti hak hidup bebas, berserikat, perlakuan yang sama,

kepemilikan dan lain-lain, tetapi menjaga kewajiban secara seimbang.

Kewajiban yang harus dilakukan adalah berhubungan baik dengan

sesama manusia, membantu sesama manusia, membela yang

teraniaya, memberikan nasehat yang benar dan menghormati

kebebasan beragama. Apabila kewajiban dan hak berjalan seiring,

maka hidup damai dan rukun akan tercapai.

d. Menghormati hak-hak orang lain. Butir ini menghendaki setiapmanusia untuk menghormati hak orang dan memberikan peluang

orang lain dalam mencapai hak dan tidak berusaha menghalang-

halangi hak orang lain. Perbuatan seperti mencuri harta orang lain,

menyiksa, pelit bersedekah, merusak tempat peribadatan agama lain

adalah contoh-contoh dari sikap tidak menghormati hak orang lain.

e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Butir ini sebenarnyamengembangkan siap dan budaya bangsa yang saling tolong-

menolong seperti gotong royong dan menjauhkan diri dari sikap egois

dan individualistis. Perbuatan seperti membantu orang buta

menyeberang jalan, memberi makan anak yatim dan orang miskin,


14/25

14

membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok di sembarang

tempat adalah contoh dari suka memberikan pertolongan kepada

orang lain.

f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Butir inimenghendaki, manusia Indonesia bukanlah Homo Homini Lupus

(manusia yang memakan manusia lain). Manusia Indonesia tidak

boleh memeras manusia lain demi kepentingan sendiri. Contoh

perbuatan memeras ini adalah melakukan perampokan, memberikan

bunga terlalu tinggi kepada peminjam terutama kalangan orang kecil

dan miskin, serta tidak memberikan upah yang layak kepada pekerja

terutama buruh dan pembantu rumah tangga.

g. Tidak bersikap boros. Butir ini menghendaki manusia Indonesia tidakmemakai atau mengeluarkan uang, barang dan sumber daya secara

berlebih-lebihan. Pemborosan akan menguras sumber daya,

menimbulkan banyak hutang dan menciptakan beban berat bagi masa

depan.

h. Tidak bergaya hidup mewah. Butir ini menghendaki manusiaIndonesia untuk tidak bergaya hidup mewah, tetapi secukupnya sesuai

dengan kebutuhan. Ukuran mewah memang relatif, namun dapat

disejajarkan dengan tingkat kehidupan dan keadilan pada setiap strata

kebutuhan manusia. Perbuatan membuang makanan, makan

berlebihan, memakai pakaian, perumahan dan mobil yang berlebihan

juga wujud kehidupan mewah.

i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.Butir ini menghendaki warga negara Indonesia menjaga kepentingan

umum dan prasarana umum, sehingga sarana tersebut berguna bagi

masyarakat luas. Perbuatan merusak telepon umum, rambu lalu lintas,

mencuri kabel kereta api atau berkelahi antarwarga, siswa dan

mahasiswa adalah contoh perbuatan yang merugikan kepentingan

umum.


15/25

15

j. Suka bekerja keras. Butir ini menghendaki warga negara Indonesiauntuk bekerja keras, berusaha secara maksimal dan tidak hanya pasrah

terhadap takdir. Sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan,

diwajibkan berusaha dan diiringi dengan doa. Tindakan seperti bolos

kuliah, suka mencontek, meminta-minta merupakan contoh tindakan

yang tidak suka bekerja keras.

k. Menghargai orang lain. Butir ini menghendaki setiap warga negaraIndonesia untuk menghargai hasil karya orang lain, sebagai bagian

dari penghargaan hak cipta. Proses penciptaan suatu karya

membutuhkan suatu usaha keras dan tekun, oleh sebab itu harus

dihargai. Tindakan pembajakan program seperti VCD/DVD,

memfotokopi buku atau membeli buku bajakan adalah contoh

tindakan yang tidak menghargai karya orang lain.

l. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata danberkeadilan sosial. Butir ini menghendaki adanya usaha bersama-sama

antar warga negara dalam mencapai masyarakat yang adil dan

makmur. Mengembangkan kerjasama tim, belajar organisasi

merupakan contoh dalam membangun usaha bersama. Keberhasilan

tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri, namun usaha bersama-sama

akan menjamin pencapaian keberhasilan dan meperkecil resiko

kegagalan.

Implementasi pancasila tersebut merupakan penjabaran dari Pancasila

sebagai pandangan dan ideologi bangsa Indonesia. Menjadi kewajiban

bangsa Indonesia untuk menerapkan dengan baik dan benar, sehingga

kehidupan adil dan makmur dapat tercapai

2.2 Fakta Nyata di Era ReformasiDalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan hidup bernegara Republik

Indonesia termasuk jalannya ketatanegaraan, bangsa Indonesia telah

mengalami momen sejarah baru, yaitu reformasi. Tepatnya terjadi pada


16/25

16

sekitar tahun 1998, setelah tumbangnya pemerintahan Orde Baru yang

sebelumnya telah berlangsung selama lebih kurang 23 tahun silam.

Gerakan reformasi terjadi sebagai akibat krisis yang bersifat multidimensi

di seluruh negara Indonesia yang menyangkut segenap bidang kehidupan,

baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun keamanan dan ketertiban.

Diikuti pula oleh suatu kondisi yang sangat rawan sebagai akibat perbedaan

yang sangat tajam antara golongan yang di atas (pemegang tampuk

kekuasaan) dengan rakyat yang mengalami kehidupan yang sangat menderita,

tertekan dan tidak berdaya.

Berangkat dari keprihatinan moral yang dalam atas berbagai krisis di

dalam negeri yang diakibatkan membumbung tingginya harga pokok

kehidupan masyarakat, merajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme, serta

tingkah laku kepemimpinan yang sangat menyimpang dari tatanan kehidupan,

dimulailah gerakan reformasi yang diprakarsai oleh para mahasiswayang

selanjutnya melibatkan lembaga sosial masyarakat serta akhirnya menyangkut

seluruh lapisan masyarakat. Lebih tergugah lagi dengan terjadinya

peristiwa/tragedi 12 Mei 1998, selain pengorbanan jiwa raga dan harta benda,

maka merebaklah semangat reformasi ke seluruh lingkup kehidupan

masyarakat untuk mengakhiri kekuasaan Orde Baru.

Arah dan tujuan reformasi yang utama adalah untuk menanggulangi dan

menghilangkan dengan cara mengurangi secara bertahap dan terus menerus

krisis berkepanjangan di segenap bidang kehidupan, serta menata kembali ke

arah kondisi yang lebih baik atas sistem ketatanegaraan Republik Indonesia

yang telah hancur menuju Indonesia baru.

Reformasi berasal dari kata reformation dengan kata dasar Reform

yang memiliki arti perbaikan, pembaharuan, memperbaiki dan menjadi lebih

baik (Kamus Inggris-Indonesia, An English-Indonesia Dictionary, oleh John

M. Echols dan Hassan Shadily 2003).

Secara umum reformasi di Indonesia dapat diartikan sebagai melakukan

perubahan ke arah yang lebih baik dengan cara menata ulang hal-hal yang


17/25

17

telah menyimpang dan tidak sesuai lagi dengan kondisi dan struktur

kenegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan reformasi ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk perundangan dankonstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh

masyarakat bangsa.

3. Melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan baik politik, ekonomi,sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

4. Menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalammasyarakat bangsa yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi,

seperti KKN, kekuasaan sewenang-wenang/otoriter, penyimpangan dan

penyelewengan yang lain.

Adapun tuntutan reformasi utama dari mahasiswa berdasarkan maksud

dan tujuan dari reformasi tersebut adalah melakukan perubahan terhadap

UUD 1945. Perubahan ini bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar,

seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan,

eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, dan hal-hal lain yang sesuai

perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 itu tidak

mengubah Pembukaan UUD 1945 dan tetap mempertahankan susunan

kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mempertegas sistem

pemerintahan presidensiil. Perubahan yang telah dilakukan sebanyak 4

(empat) kali (sejak tahun 1999-2002) terhadap UUD 1945, tak bisa disangkal

telah mewarnai kehidupan ketatanegaraan. Dari hasil amandemen UUD 1945

itu, setidaknya telah membawa implikasi perubahan yang cukup signifikan

terhadap sistem perpolitikan Indonesia.

Namun amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan, ternyata dirasakan

belum memberikan titik terang pada era reformasi saat ini. Hal ini disebabkan

oleh:


18/25

18

1. MPR dalam melakukan amandemen UUD 45 tak punya paradigmaperubahan dan kerangka kerja (framework) yang jelas, sehingga

menjadikan hasil amandemen UUD 1945 parsial, tak komprehensif,

memenuhi pesanan kekuasaan, berdasarkan keadaan dan kebutuhan.

Pendek kata, amandemen hanya sepotong-sepotong atau tidak lebih

tambal sulam.

2. Adanya tarik-menarik dan tawar-menawar (bargaining politic) elit politik.3. Aspirasi rakyat yang nyaris tak mendapat wadah, karena minimnya

keikutsertaan rakyat dalam proses amandemen UUD 1945.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa reformasi pada sekarang ini belum

berhasil dan memberikan dampak positif bagi kemajuan rakyat Indonesia. Hal

ini juga terlihat dari adanya berbagai fakta nyata di era reformasi, diantaranya

adalah:

1. Munculnya ego kedaerahan dan primordialisme sempit, munculnyaindikasi tersebut sebagai salah satu gambaran menurunnya pemahaman

tentang Pancasila sebagai suatu ideologi, dasar filsafati negara, azas,

paham negara.

2. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan diantara sesama warga bangsaadalah yang ditandai dengan adanya konflik dibeberapa daerah, baik

konflik horizontal maupun konflik vertikal, seperti halnya yang masih

terjadi di Papua, Maluku.

3. Pancasila secara formal tetap dianggap sebagai dasar dan ideologi negara,tapi hanya sebatas pada retorika pernyataan politik.

4. Adanya subversi asing, yakni kita saling menghancurkan negara sendirikarena campur tangan secara halus pihak asing.

5. Di dalam pendidikan formal, Pancasila tidak lagi diajarkan sebagaipelajaran wajib sehingga nilai-nilai Pancasila pada masyarakat melemah.

6. Berkembangnya ideologi pragmatisme yang kering dengan empati,menipisnya rasa solidaritas terhadap sesama, elit politik yang mabuk

kuasa, aji mumpung, dan lain-lain sikap yang manifestasinya adalah


19/25

19

menghalalkan segala cara untuk mewujudkan kepentingan yang dianggap

berguna untuk diri sendiri atau kelompoknya.

2.3 Peranan Pancasila di Era Reformasi1. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan

Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan artinya pancasila menjadi

kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai

dasar negara ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini

berarti bahwa setiap gerak langkah bangsa dan negara Indonesia harus

selalu dilandasi oleh sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Sebagai

negara hukum, setiap perbuatan baik dari warga masyarakat maupun dari

pejabat-pejabat dan jabatan-jabatan harus berdasarkan hukum, baik yang

tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya dalam

pengembangan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Artinya

hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan

dengan sila-sila Pancasila. Sekurang-kurangnya, substansi produk

hukumnya tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila.

2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang sosialpolitik

Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial politik

mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai wujud cita-cita

Indonesia merdeka di implementasikan sbb :

- Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik,

budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

- Mementingkan kepentingan rakyat / demokrasi dalam pemgambilan

keputusan.

- Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan

berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan.

- Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan keadilan menggunakan

pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab.


20/25

20

- Tidak dapat tidak, nilai-nilai keadilan, kejujuran (yang menghasilkan)

dan toleransi bersumber pada nilai ke Tuhanan Yang Maha Esa.

3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang ekonomiPancasila sebagai paradigma nasional bidang ekonomi mengandung

pengertian bagaimana suatu falsafah itu diimplementasikan secara riil dan

sistematis dalam kehidupan nyata.

4. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidangkebudayaan

Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang kebudayaan

mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah etos budaya persatuan,

dimana pembangunan kebudayaan sebagai sarana pengikat persatuan

dalam masyarakat majemuk. Oleh karena itu semboyan Bhinneka

Tunggal Ika dan pelaksanaan UUD 1945 yang menyangkut pembangunan

kebudayaan bangsa hendaknya menjadi prioritas, karena kebudayaan

nasional sangat diperlukan sebagai landasan media sosial yang

memperkuat persatuan. Dalam hal ini bahasa Indonesia adalah sebagai

bahasa persatuan.

5. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang hankamDengan berakhirnya peran sosial politik, maka paradigma baru TNI terus

diaktualisasikan untuk menegaskan, bahwa TNI telah meninggalkan peran

sosial politiknya atau mengakhiri dwifungsinya dan menempatkan dirinya

sebagai bagian dari sistem nasional.

2.4 Upaya Membangkitkan Pancasila di Era ReformasiPara pemimpin bangsa dan negara tidak hanya mengucapkan Pancasila

dan UUD 45 dalam pidato-pidato, tetapi mempraktekkan nilai-nilai Pancasila

dalam kehidupan kenegaraan serta kehidupan sehari-hari. Dengan demikian,

kesaktian Pancasila bukan hanya diwujudkan dalam bentuk seremonial,

melainkan benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kelihatannya, yang diperlukan dalam konteks era reformasi adalah

pendekatan-pendekatan yang lebih konseptual, komprehensif, konsisten,


21/25

21

integratif, sederhana dan relevan dengan perubahan-perubahan yang terjadi

dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Melalui pendekatan imperatif, yaitu:

1. Pancasila harus dimaknai secara proposional dan kontekstualProposional dan kontekstual dapat diartikan, Pancasila harus ditempatkan

membumi pada realitas masyarakat dalam pendekatan kultural-doktinal-

demokratis, dan bukan ditempatkan diatas menara gading yang elitis-

doktrinal-otoriter.

2. Pancasila jangan lagi dijadikan sebagai alat kooptasi negara untukkepentingan politik kekuasaan yang otoriter

Pancasila harus tumbuh mekar dalam kehidupan bangsa ini justru karena

kesadaran dari semua elemen yang ada baik elit maupun masyarakat, dan

bukan karena indoktrinasi yang berlebihan.

3. Pancasila merupakan arena ekspresi sosial dan budaya masyarakatyang demokratis

Maksudnya adalah masyarakat diharapkan untuk tidak lagi memunculkan

ketegangan antara kelompok yang membuat Pancasila digunakan untuk

memaksakan kehendak, dan instrumen untuk mendelegitimasi kekritisan

berpikir dari kelompok tertentu.

4. Masyarakat ekonomi perlu menumbuhkan kesadaran bahwaPancasila merupakan landasan etis ekonomi, sehingga dalam

melakukan aktifitas ekonomi dan bisnisnya masyarakat ekonomi

selalu melihat keadilan sosial sebagai keadilan yang terdistribusi

Selain itu, harus ada upaya dari seluruh elemen masyarakat, yaitu:

1. Dikembangkan beberapa sikap : Civic Disposition: pengembangan nilai dan sikap kewargaan dalam

interaksi sosial kemasyarakatan, kebangsaan dan pergaulan global.

Civic Knowledge: pengembangan pengetahuan kewargaan tentangdemokrasi, HAM, masyarakat madani dan tata pemerintahan.


22/25

22

Civic Skil l :pengembangan keterampilan kewargaan sebagai anggotamasyarakat, bangsa dan masyarakat global dalam interaksi sosial

maupun dalam interaksinya dengan negara atau dunia internasional.

2. Agar tetap kredibel, Pancasila harus direvitalisasi. Artinya Pancasiladiletakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan dan dieksplorasikan

sebagai paradigma dalam dimensi yang melekat padanya yaitu realitas,

idealitas dan fleksibilitasnya.

3. Agar tetap membumi, Pancasila dikembalikan pada jati dirinya yaituideologi negara dan mengubah dari wacana ideologi semata menjadi ilmu,

serta tetap menjadikan Pancasila sebagai kriteria kritik setiap kebijakan

negara.

4. Menjadikan Pancasila sebagai living reality (kenyataaan hidup sehari-hari) dengan melihat perkembangan masyarakat sebagai peningkatan

HAM.


23/25

23

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 KesimpulanDari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa reformasi di

Indonesia selama ini belum menemukan titik terang (belum berhasil). Hal itu

dapat dilihat dari berbagai fakta nyata yang ada di Indonesia pada saat ini,

diantaranya adalah:

1. Munculnya ego kedaerahan dan primordialisme sempit, munculnyaindikasi tersebut sebagai salah satu gambaran menurunnya pemahaman

tentang Pancasila sebagai suatu ideologi, dasar filsafati negara, azas,

paham negara.

2. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan diantara sesama warga bangsaadalah yang ditandai dengan adanya konflik dibeberapa daerah, baik

konflik horizontal maupun konflik vertikal, seperti halnya yang masih

terjadi di Papua, Maluku.

3. Pancasila secara formal tetap dianggap sebagai dasar dan ideologi negara,tapi hanya sebatas pada retorika pernyataan politik.

4. Adanya subversi asing, yakni kita saling menghancurkan negara sendirikarena campur tangan secara halus pihak asing.

5. Di dalam pendidikan formal, Pancasila tidak lagi diajarkan sebagaipelajaran wajib sehingga nilai-nilai Pancasila pada masyarakat melemah.

6. Berkembangnya ideologi pragmatisme yang kering dengan empati,menipisnya rasa solidaritas terhadap sesama, elit politik yang mabuk

kuasa, aji mumpung, dan lain-lain sikap yang manifestasinya adalah

menghalalkan segala cara untuk mewujudkan kepentingan yang dianggap

berguna untuk diri sendiri atau kelompoknya.

3.2 SaranBerdasarkan kesimpulan di atas ada beberapa saran yang dapat diberikan

guna mewujudkan upaya pembinaan masyarakat dalam menghayati dan


24/25

24

mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi paham kebangsaan, rasa

kebangsaan dan semangat kebangsaan, antara lain:

1. Untuk meningkatkan Wawasan Kebangsaan bagi segenap komponenbangsa diperlukan perhatian dan penanganan pihak-pihak terkait secara

integratif. Untuk itu, perlu diwujudkan adanya suatu wadah atau lembaga

yang akan menangani masalah Wawasan Kebangsaan serta perlunya buku

pedoman nasional yang dapat digunakan baik melalui pendidikan formal

maupun nonformal.

2. Peran para elit pemerintah, elit politik dan tokoh masyarakat LSM sertamedia massasangat diperlukan untuk meningkatkan Wawasan

Kebangsaan. Untuk itu para tokoh tersebut harus mempunyai komitmen

untuk selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas

kepentingan pribadi dan golongan dengan mengeyampingkan pemikiran

sempit yang menguntungkan hanya sekelompok orang.

3. Perlunya pengamalan Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-harimelalui penataran atau sertifikasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila (P4), di seluruh lembaga pendidikan, baik formal maupun

nonformal, agar lebih tertanam rasa cinta tanah air, bangsa dan negara

bahkan selalu siap dalam usaha bela negara.

4. Perlunya penyegaran di seluruh elemen masyarakat tentang pembinaandalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi

paham kebangsaan, rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan, di setiap

Kabupaten atau Kota dengan melibatkan instansi terkait secara bertahap

dan berlanjut.


25/25

DAFTAR PUSTAKA

Rohman, Fathur. 2010.Pancasila di Era Reformasi. (Online) http://slideshare.net

diakses pada 16 November 2011.

Setijo, Pandji. 2002.Pendidikan Pancasila Edisi Kedua. Jakarta: PT. Grasindo.

Srijanti, dkk. 2007. Etika Berwarga Negara Edisi 2 Pendidikan

Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Salemba Empat.

Winarno. 2009. Melaksanakan Pancasila di Orde Reformasi. (Online).http://fkip.uns.ac.id diakses pada 15 November 2011.
http://slideshare.net/http://fkip.uns.ac.id/http://fkip.uns.ac.id/http://slideshare.net/

Documents

Makalah PANCASILA GITTA