BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia sebagai negara kepulauan yang secara geografis terletak di daerah khatulistiwa. di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Pasifik dan Hindia, berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam. Disamping itu, kekayaan alam yang melimpah dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak seimbang, wilayah yang luas dengan penyebaran penduduk yang tidak merata, masyarakat yang multi kultural dengan keragaman suku, adat, dan budaya, pengaruh globalisasi dan permasalah sosial lainnya yang sangat kompleks menyebabkan Negara Indonesia menjadi wilayah yang berpotensi rawan bencana, baik bencana yang disebabkan oleh alam ataupun bencana yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Bencana-benca alam yang mungkin terjadi diantaranya adalah bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan ataupun pemukiman, tsunami, angin puting beliung, maraknya wabah penyakit, konflik sosial yang berujung pada peperangan, rusaknya alam akibat kegiatan industrialisasi, dan lain sebagainya. Secara umum terdapat bencana yang dapat berulang setiap tahun, misalnya saja bencana kekeringan, kemudian disusul dengan bencana kebakaran hutan ataupun lahan, setelah itu datang banjir besar dan tanah longsor. Terjadinya bencana alam pasitlah menimbulkan banyak kerugian baik berupa metrial maupun korban jiwa bagi benduduk yang tertimpa bencana tersebut. Untuk meminimalisir jumlah koraban jiwa dan harta benda yang diakibatkan oleh suatu bencana maka perlu dilakukan langkah-langkah starategis dalam menghadapi kemungkinan bencana yang terjadi. Terutama dalam masalah kesehatan para korban jiwa. Oleh sebab itu. pada makalah ini penulis akan membahas mengenai Pengurangan Risiko Bencana (PRR) di Bidang Kesehatan.

1

1.2 Rumusan Masalah 1.2.1 Apa yang dimaksut dengan risiko bencana? 1.2.2 Apa yang dimaksud dengan pemetaan bencana dan tujuan dari pemetaan bencana? 1.2.3 Apa pengertian penilaian risiko dan fungsinya dalam penguranagan risiko bencana? 1.2.4 Apa yang dimaksut dengan penyuluhan dan tujuan dari penyuluhan dalam pengurangan risiko bencana? 1.2.5 Bagaimana manajemen risiko berbasis masyarakat? 1.2.6 Apa yang dimaksut dengan kesiagaan bencana untuk tenaga masyarakat dan kaitannya dengan pengurangan risiko bencana?

1.3 Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan makalah ini adalah: 1.3.1 Untuk mengetahui dan memahami risiko bencana 1.3.2 Mengetahui tujuan dari pemetaan bencana dalam pengurangan risiko bencana 1.3.3 Mengethaui panilaian risiko bencana 1.3.4 Mengetahui mengenai penyuluhan dan tujuannya dalam penggurangan risiko bencana 1.3.5 Mengetahui manajemen risiko berbasis masyarakat 1.3.6 Mengetahui kesiagaan bencana untuk tenaga masyarakat dan kaitannya dengan pengurangan risiko bencana. dan fungsinya dalam pengurangan risiko

1.4 Metode Penulisan Metode yang digunakan untuk pembuatan makalah tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRR) di Bidang Kesehatan adalah studi pustaka, baik dari buku-buku referensi maupun artikel ilmiah yang berasal dari internet.

2

1.5 Sistemaatika Penulisan Sistematika penulisan makalah Pengurangan Risiko Bencana (PRR) di Bidang Kesehatan ini adalah, sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Rumusan masalah 3. Tujuan Penulisan 4. Metode Penulisan 5. Sistematika Penulisan

Bab II : ISI 1. Pengertian Risiko Bencana 2. Pemetaan Bencana 3. Penilaian Risiko 4. Penyuluhan 5. Manajemen Risiko Berbasis Masyarakat 6. Kesiagaan Bencana untuk Tenaga Kesehatan

Bab III: Penutup 1. Kesimpulan 2. Saran

3

BAB II ISI 2.1 Pengertian Risiko Bencana Definisi bencana menurut UU No. 24 tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Posisi Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, memiliki lebih dari 128 gunung berapi aktif juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu daerah rawan bencana. Bencana lainnya antara lain bencana banjir, tanah longsor, angin topan dan sebagainya. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tercatat bahwa pada tahun 2007, terjadi gempa di Yogyakarta, menewaskan sekitar 5.782 jiwa. Angka kematian yang sangat tinggi tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi jika Indonesia memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi bahaya yang akan terjadi dan mempunyai kesiapan dalam pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana adalah upaya sistematis untuk

mengembangkan dan menerapkan kebijakan, strategis dan tindakan yang dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan hilang atau rusaknya aset serta harta benda akibat bencana, baik melalui upaya mitigasi bencana (pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan) ataupun upaya mengurangi kerentanan (fisik, material, sosial, kelembagaan, perilaku/sikap). Mitigasi bencana yang dimaksud adalah upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana baik bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Ada 4 hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu : 1) Ketesediaan informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana 2) Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana

4

3) Mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul 4) Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancarnan bencana

2.2 Pemetaan Bencana Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana adalah membuat suatu identifikasi awal mengenai risiko bencana di suatu wilayah, yang dalam hal ini kita dapat membuat suatu peta risiko bencana. Peta risiko bencana adalah peta petunjuk zonasi tingkat risiko satu jenis ancaman bencana pada suatu daerah pada waktu tertentu. Peta ini bersifat dinamis, sehingga harus direvisi tiap waktu tertentu dan merupakan hasil perpaduan antara peta bahaya (hazard map) dan peta kerentanan (vulnerability map). Peta bahaya (hazard map) adalah peta petunjuk zonasi tingkat bahaya satu jenis ancaman bencana pada suatu daerah pada waktu tertentu. Peta kerentanan (vulnerability map) adalah peta petunjuk zonasi tingkat kerentanan satu jenis ancaman bencana pada suatu daerah pada waktu tertentu. Dalam mewujudkan penerapan peta risiko bencana, maka hal pertama yang dapat dilakukan adalah membuat pemetaan daerah rawan bencana. Langkahlangkah untuk membuat suatu peta daerah rawan bencana adalah pemetaan karakteristik bahaya yang meliputi: 2.2.1 Wilayah distribusi bahaya Mekanisme munculnya bahaya Kemungkinan potensi kejadian, frekuensi dan besarnya intensitas suatu bencana Elemen-elemen yang paling rentan Jenis dan konsekuensi kerusakan yang ditimbulkan Prinsip Dasar Peta Rawan Bencana Prinsip dasar pemetaan daerah rawan bencana adalah menganalisis jenis bahaya yang dapat ditimbulkan, melakukan kajian sejarah tentang kejadian

bahaya/ bencana, melakukan penilaian probabilitas bencana dan menentukan zonasi intensitas atau tingkat bahaya, yang didasarkan pada kemungkinan

5

terjadinya suatu bencana dan dampak atau kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana tersebut.

Gambar 1. Peta Risiko Bencana Gempa di Indonesia.

1. Analisis Jenis Bahaya (Pengenalan Bahaya) Dilihat dari potensi bencana yang ada, Indonesia merupakan negara dengan potensi bahaya yang sangat tinggi dan beragam baik berupa bencana alam, ataupun bencana akibat ulah manusia. Beberapa potensi tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, kebakaran perkotaan dan permukiman, angin badai, wabah penyakit, kegagalan teknologi dan konflik sosial. Potensi bencana yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok utama, yaitu: 1. Potensi bahaya utama (main hazard) Potensi bahaya utama (Main hazard) ini dapat dilihat antara lain pada peta rawan bencana gempa di Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah wilayah dengan zona-zona gempa yang rawan, peta kerentanan bencana tanah longsor, peta daerah bahaya bencana letusan gunung api, peta potensi bencana tsunami, peta potensi bencana banjir, dan lain-lain.

6

2. Potensi bahaya ikutan (collateral hazard). Potensi bahaya ikutan (Collateral Hazard) merupakan suatu potensi bahaya yang kemungkinan terjadi setelah bahaya utama terjadi dan dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya adalah likuifaksi, persentase bangunan yang terbuat dari kayu, kepadatan bangunan, dan kepadatan industri berbahaya. Potensi bahaya ikutan (collateral hazard potency) ini sangat tinggi terutama di daerah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk dan bangunan, persentase bangunan kayu (utamanya di daerah pemukiman kumuh perkotaan), dan jumlah industri berbahaya, yang tinggi. Dengan indikator di atas, perkotaan Indonesia merupakan wilayah dengan potensi bencana yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, dalam melakkukan pemetaan bencana harus dianalisa terkebih dahulu jenis bahaya yang kemungkinan terjadi bada suatu daerah tersebut. Dengan menganalisa jenis bahaya, dapat diperkirakan seberapa luas daerah yang kemungkinan terkena dampak langsung dan tidak langsung dan bahaya ikutan yang kemungkinan terjadi setelah bahaya utama terjadi, sehingga dapat ditentukan langkah yang cepat dan tepat untuk mencegah ataupun menanggulangi dampak yang besar dari bencana tersebut. 2. Kajian sejarah kejadian bahaya/ bencana Selain melakukan analisa jenis bahaya, pengkajian mengenai sejarah kejadian bahaya atau bencana juga perlu dilakukan dalam pemetaan bencana dan pembuatan peta rawan bencaa pada suatu daerah. Dengan mengkaji kejadian bencana yang pernah terjadi pada suatu daerah tertentu maka dapat diprediksi apakah bahaya atau bencana tersebut dapat terulang kembali atau tidak, dapat diperkirakan luas daerah yang kemungkinan terkena bencana dengan

menggunakan data-data yang telah ada sebelumnya, dapat dilakukan perencanaan efakuasi koraban bencana bila bencana tersebut terjadi, dan dapat melakukan tindakan yang dapat meminimalisir jumlah korban bencana, baik berupa korban jiwa maupun harta benda.

7

Berikut merupakan analisa bencana yang sering terjadi di wilayah Indinesia, diantaranya adalah: Bencana Gempa Bumi Gempa bumi adalah getaran partikel batuan atau goncangan pada kulit bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba akibat aktivitas tektonik (gempa bumi tektonik) dan rekahan akibat naiknya fluida (magma, gas, uap dan lainnya) dari dalam bumi menuju ke permukaan, di sekitar gunung api, disebut gempa bumi gunung api/vulkanik. Getaran tersebut menyebabkan kerusakan dan runtuh-nya struktur bangunan yang menimbulkan korban bagi penghuninya. Getaran gem-pa ini juga dapat memicu terjadinya tanah longsor, runtuhan batuan dan kerusakan tanah lainnya yang merusakkan permu-kiman disekitarnya. Getaran gempa bumi juga dapat menyebabkan bencana ikutan yang berupa kebakaran, kecelakaan industri dan transportasi dan juga banjir akibat runtuhnya bendungan dan tanggul-tanggul penahan lainnya. Sumber gempa bumi di Indonesia banyak dijumpai di lepas pantai/di bawah laut yang disebabkan oleh aktivitas subduksi dan sesar bawah taut. Beberapa gempa bumi dengan sumber di bawah taut, dengan magnitude besar dengan mekanisme sesar naik dapat menyebabkan tsunami. Dijumpai pula sumber gempa bumi di darat yang disebabkan oleh aktivitas sesar di darat. Adanya sejarah kejadian gempa bumi yang pernah terjadi di daerah tersebut dan lokasi-lokasi patahan/sesar yang ada, maka dapat diprediksi daerah-daerah mana saja yang kemungkinan besar akan terkena bencana gempa bumi. Bencana Tsunami Tsunami merupakan gelombang air laut yang membawa material baik berupa sisa-sisa bangunan, tumbuhan dan material lainnya menghempas segala sesuatu yang berdiri di dataran pantai dengan kekuatan yang dasyat. Bangunan-bangunan yang memiliki dimensi lebar dinding sejajar dengan garis pantai atau tegak lurus dengan arah datangnya gelombang akan

8

mendapat tekanan yang paling kuat sehingga akan mengalami kerusakan yang paling parah. Gelombang air ini juga akan menggerus fondasi dan menyeret apapun yang berdiri lepas dipermukaan dataran pantai dan dibawa ke laut. Dengan mengkaji sejarah kejadian tsunami yang pernah terjadi di daerah tersebut, dan lokasi-lokasi pantai yang rawan tsunami, maka dapatt ditentukan daerha-daerah yang berpotensi tsunami. Bencana Letusan Gunung Berapi Bahaya letusan gunung api dibagi dua berdasarkan waktu kejadiannya, yaitu bahaya utama (primer) dan bahaya ikutan (sekunder). Kedua jenis bahaya tersebut masing-masing mempunyai resiko merusak dan mematikan. a. Bahaya Utama (primer) Bahaya utama (sexing juga disebut bahaya langsung) letusan gunung api adalah bahaya yang langsung terjadi ketika proses peletusan sedang berlangsung. Jenis bahaya tersebut adalah awan panas (piroclastk flow), lontaran batu (pijar), hujan abu tebal, teleran lava (lava flow), dan gas beracun. b. Bahaya Ikutan (sekunder) Bahaya ikutan letusan gunung api adalah bahaya yang terjadi setelah proses peletusan berlangsung. Bila suatu gunung api metetus akan terjadi penumpukan material dalam berbagai ukuran di puncak dan lereng bagian atas. Pada saat musim hujan tiba sebagian material tersebut akan terbawa oleh air hujan dan tercipta adonan lumpur turun ke lembah sebagai banjir bebatuan, banjir tersebut disebut lahar. Identifikasi gunung-gunung api yang masih aktif dan berpotensi menimbulkan letusan yang berada di daerah yang bersangkutan ditunjukkan dengan peta lokasi. Luas daerah rawan bencana gunung api di seluruh Indonesia sekitar 17.000 km2 dengan jumlah penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana gunung api sebanyak kurang lebih 5,5 juta jiwa. Berdasarkan data

9

frekwensi letusan gunung api, diperkirakan tiap tahun terdapat sekitar 585.000 orang terancam bencana letusan gunung api. Bencana Banjir Banjir baik yang berupa genangan atau banjir bandang bersifat merusak. Aliran arus air yang tidak terlalu dalam tetapi cepat dan bergolak (turbulent) dapat menghanyutkan manusia dan binatang. Aliran air yang membawa material tanah yang halus akan mampu menyeret material berupa batuan yang lebih berat sehingga daya rusaknya akan semakin tinggi. Banjir air pekat ini akan mampu merusakan fondasi bangunan yang dilewatinya terutama fondasi jembatan sehingga menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan tersebut, bahkan mampu merobohkan bangunan dan menghanyut-kannya. Pada saat air banjir telah surut, material yang terbawa banjir akan diendapkan ditempat tersebut yang mengakibatkan kerusakan pada tanaman, perumahan serta timbulnya wabah penyakit. Potensi terjadinya ancaman bencana banjir dan tanah longsor saat Ini disebabkan keadaan badan sungai rusak, kerusakan daerah tangkapan air, pelanggaran tata-ruang wilayah, pelanggaran hukum meningkat, perencanaan pembangunan kurang terpadu, dan disiplin masyarakat yang rendah. Dengan demikian perlu disebutkan wilayah-wilayah yang kemungkinan terkena bencana banjir melihat begitu seringnya bencana te4rsebut terjadi dan jumlah koraban jiwa dan materi yang ditimbulkan akibat bencana banjir di Indonesia. Bencana Tanah Longsor Gerakan tanah atau tanah longsor merusakkan jalan, pipa dan kabel baik akibat gerakan dibawahnya atau karena penimbunan material basil longsoran. Gerakan tanah yang berjalan lambat menyebabkan

penggelembungan (tilting) dan bangunan tidak dapat digunakan. Rekahan pada tanah menyebabkan fondasi bangunan terpisah dan menghancurkan utilitas lainnya didalam tanah. Runtuhan lereng yang tiba-tiba dapat menyeret permukiman turun jauh dibawah lereng. Runtuhan batuan (rockfalls) yang berupa luncuran batuan dapat menerjang bangunan-bangunan atau permukiman dibawahnya. Aliran butiran

10

(debris flow) dalam tanah yang lebih lunak, menyebabkan aliran lumpur yang dapat mengubur bangunan permukiman, menutup aliran sungai sehingga menyebabkan banjir, dan menutup jalan. Liquefaction adalah proses terpisahnya air di dalam pori-pori tanah akibat getaran sehingga tanah kehilangan daya dukung terhadap bangunan yang ada diatasnya sebagai akibatnya bangunan akan amblas atau terjungkal. Bencana tanah longsor sering terjadi di Indonesia yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Untuk itu perlu ditingkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi jenis bencana ini Perlu disebutkan lokasi-lokasi yang rawan kebakaran di daerah yang bersangkutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendata daerah-daerah yang rawan terhadap bencana tanah longsor kemudian ditampilkan dalam bentuk peta, serta jika data memungkinan ditampilkan juga statistik kejadian dan kerusakan yang pernah dialami. Bencana Kebakaran Kebakaran yang terjadi dipengaruhi oleh faktor alam yang berupa cuaca yang kering serta faktor manusia yang berupa pembakaran baik sengaja maupun tidak sengaja. Kebakaran ini akan menimbulkan efek panas yang sangat tinggi sehingga akan meluas dengan cepat. Kerusakan yang ditimbulkan berupa kerusakan lingkungan, jiwa dan harta benda. Dampak lebih lanjut adalah adanya asap yang ditimbulkan yang dapat mengakibatkan pengaruh pada kesehatan terutama pernafasan serta gangguan aktivitas sehari-hari seperti terganggunya jadwal penerbangan. Tebalnya asap juga dapat rnengganggu cuaca Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia cukup besar. Hampir setiap musim kemarau Indonesia menghadapi bahaya kebakaran lahan dan hutan dimana berdapak sangat luas tidak hanya kehilangan keaneka ragaman hayati tetapi juga timbulnya ganguan asap di wilayah sekitar yang sering kali mengganggu negara-negara tetangga. Oleh sebab itu perlu disebutkan lokasi-lokasi yang rawan kebakaran di daerah yang bersangkutan. Kebakaran Gedung dan Pemukiman Kebakaran gedung dan permukiman penduduk sangat marak pada musim kemarau. Hal ini terkait dengan kecerobohan manusia diantaranya

11

pembangunan gedung/rumah yang tidak mengikuti standard keamanan bangunan serta perilaku manusia. Hubungan arus pendek listrik, meledaknya kompor serta kobaran api akibat lilin/lentera untuk penerangan merupakan sebab umum kejadian kebakaran permukiman/gedung. Bencana Kekeringan Kekeringan akan berdampak pada kesehatan manusia, tanaman serta hewan baik langsung maupun tidak langsung. Kekeringan menyebabkan pepohonan akan mati dan tanah menjadi gundul yang pada saat musim hujan menjadi mudah tererosi dan banjir. Bahaya kekeringan dialami di berbagai wilayah Indonesia hampir setiap musim kemarau. Hal ini erat Terkait dengan menurunnya fungsi lahan dalam menyimpan air. Penurunan fungsi tersebut ditengarai akibat rusaknya ekosistem akibat pemanfaatan lahan yang berlebihan. Dampak dari bahaya kekeringan ini seringkali secara gradual/lambat, sehingga jika tidak dimonitor secara terus menerus akan mengakibatkan bencana berupa hilangnya bahan pangan akibat tanaman pangan dan ternak mati, petani kehilangan mata pencaharian, banyak orang kelaparan dan mati, sehingga berdampak urbanisasi. Oleh sebab itu dilakukan identifikasi daerah-daerah yang rawan kekeringan kemudian ditampilkan dalam bentuk peta.

Gambar 2. Peta zonasi ancaman bencana kekeringan di Indonesia12

Epidemik dan Wabah Penyakit Wabah penyakit menular dapat menimbulkan dampak kepada masyarakat yang sangat luas meliputi: a. Jumlah kesakitan, bila wabah tidak dikendalikan maka dapat menyerang masyarakat dalam jumlah yang sangat besar, bahkan sangat dimungkinkan wabah akan menyerang lintas negara bahkan lintas benua. b. Jumlah kematian, apabila jumlah penderita tidak berhasil dikendalikan, maka jumlah kematian juga akan meningkat secala tajam, khususnya wabah penyakit menular yang masih relative baru seperti Flu Burung dan SARS. c. Aspek ekonomi, dengan adanya wabah maka akan memberikan dampak pada merosotnya roda ekonomi. sebagai contoh apabila wabah flu burung benar terjadi maka triliunan aset usaha perunggasan akan lenyap. Begitu juga akibat merosotnya kunjungan wisata karena adanya travel warning dan beberapa Negara maka akan melumpuhkan usaha biro perjalanan, hotel maupun restoran. d. Aspek politik, bila wabah terjadi maka akan menimbulkan keresahan masyarakat yang sangat hebat, dan kondisi ini sangat potensial untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu guna menciptakan kondisi tidak stabil. Beberapa indikasi/gejala awal kemungkinan terjadinya epidemi seperti avian influenza/Flu burung, antrax serta beberapa penyakit hewan ternak lainnya yang telah membunuh ratusan ribu ternak yang mengakibatkan kerugian besar bagi petani. Oleh sebab itu pemerintah perlu melakukan identifikasi daerah-daerah yang rawan terhadap wabah penyakit manusia/hewan yang berpotensi menimbulkn bencana.

Kegagalan Teknologi Kegagalan teknologi merupakan kejadian yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam menggunakan teknologi dan atau industry.

13

Ledakan instalasi, menyebabkan korban jiwa, luka-luka dan kerusakan bangunan dan infrastruktur; kecelakaan transportasi membunuh dan melukai penumpang dan awak kendaraan, dan juga dapat menimbulkan pencemaran; kebakaran pada industri dapat menimbulkan suhu yang sangat tinggi dan menimbulkan kerusakan pada daerah yang luas; zat-zat pencemar (polutan) yang terlepas di air dan udara akan dapat menyebar pada daerah yang sangat luas dan menimbulkan pencemaran pada udara, sumber air minurn, tanaman pertanian, dan tempat persedian pangan sehingga menyebabkan daerahnya tidak dapat dihuni: satwa liar akan binasa, sytem ekologi terganggu. Bencana kegagalan teknologi pada skala yang besar akan dapat mengancam kestabitan ekologi secara global. Oleh sebab itu perlu ditampilkan daerah-daerah yang rawan terhadap bencana kegagalan teknologi ini serta jika memungkinan ditampilkan juga data statistik kejadian dan kerusakan yang pernah dialami

3. Penilaian probabilitas dan Penentuan zonasi intensitas atau tingkat bahaya Pertemuan dari faktor-faktor ancaman bencana/bahaya dan kerentanan masyarakat, akan dapat memposisikan masyarakat dan daerah yang bersangkutan pada tingkatan risiko yang berbeda. Hubungan antara ancaman bahaya, kerentanan dan kemampuan dapat dituliskan dengan persamaan berikut: Risiko = f (Bahaya x Kerentanan/Kemampuan) Semakin tinggi ancaman bahaya di suatu daerah, maka semakin tinggi risiko daerah tersebut terkena bencana. Demikian pula semakin tinggi tingkat kerentanan masayarakat atau penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Tetapi sebaliknya, semakin tinggi tingkat kemampuan masyarakat, maka semakin kecil risiko yang dihadapinya. Dengan menggunakan perhitungan analisis risiko dapat ditentukan tingkat besaran risiko yang dihadapi oleh daerah yang bersangkutan. Sebagai langkah sederhana untuk pengkajian risiko adalah pengenalan bahaya/ancaman di daerah yang bersangkutan. Semua bahaya/ancaman tersebut

14

diinventarisasi, kemudian di perkirakan kemungkinan terjadinya (probabilitasnya) dengan rincian : 5 Pasti (hampir dipastikan 80 - 99%). 4 Kemungkinan besar (60 80% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 10 tahun mendatang) 3 Kemungkinan terjadi (40-60% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 100 tahun) 2 Kemungkinan Kecil (20 40% dalam 100 tahun) 1 Kemungkian sangat kecil (hingga 20%) Jika probabilitas tersebut dilengkapi dengan perkiraan dampak apabila bencana itu memang terjadi dengan pertimbangan faktor dampak antara lain: jumlah korban; kerugian harta benda; kerusakan prasarana dan sarana; cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, maka, jika dampak tersebut diberi bobot sebagai berikut: 5 Sangat Parah (80% - 99% wilayah hancur dan lumpuh total) 4 Parah (60 80% wilayah hancur) 3 Sedang (40 - 60 % wilayah terkena berusak) 2 Ringan (20 40% wilayah yang rusak) 1 Sangat Ringan (kurang dari 20% wilayah rusak)

Maka akan di dapat tabel sebagaimana contoh di bawah ini :

D. Fungsi Peta Rawan Bencana Fungsi dari pemetaan bencana dan dibuatnya peta rawan bencana diantaranya adalah:

15

Penentuan rencana tindak untuk wilayah berpotensi tinggi terjadi bencana, antara lain: Mitigasi bencana Sistem pemetaan bahaya Sistem peringatan dini (erly warning) Pembuatan rencana kontingensi (jalur dan lokasi evakuasi bencana) Pelaksanaan tanggap darurat (emergency response)

4. Penataan ruang di sutau daerah yang lebih tertib dan teratur utnuk meminimalisisr jumlah koraban bencana yang dapat ditimbulkan akibat dari suatu bencana. Aspek fundamental dalam program pengurangan risiko bencana dan kesiap siagaan dalam menghadapi bencana 2.3 Penilaian Risiko Bencana Penilaian Risiko Bencana merupakan suatu survei yang dilakukan terhadap bahaya yang baru terjadi yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang ekstrim seperti yang terjadi juga pada kerentanan lokal dari populasi yang didasari atas kehidupan untuk memastikan resiko tertentu di wilayah. Dengan menggunakan informasi ini risiko bencana dapat dikurangi sehingga bencana dapat dihindari atau diperkecil. Penilaian risiko merupakan salah satu tahap yang dilakukan dalam pencegahan bencana. Beberapa tahap sistematik pencegahan bencana, yaitu: Pertama memastikan hal-hal yang terkait dengan bencana. Kedua, melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang dapat menjadi risiko bencana. Ketiga, melakukan analisis risiko bencana. Selanjutnya, dilakukan penilaian atau evaluasi terhadap risiko bencana tersebut. Kemudian setelah risiko tersebut dinilai seberapa besarnya, maka dapat dilakukan penanganan risiko mulai dari yang paling besar, sehingga bencana dapat dihindari atau dikurangi dampaknya. Untuk menilai seberapa besarnya risiko bencana pada suatu daerah maka terlebih dahulu harus dipelajari penilaian bahaya-nya dahulu. Bahaya merupakan suatu kondisi, secara alamiah maupun karena ulah manusia, yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Bahaya berpotensi menimbulkan bencana tetapi tidak semua bahaya selalu menjadi

16

bencana. Seberapa tingginya risiko suatu bahaya dapat dinilai berdasarkan pada 2 ancaman, yaitu: Probabilitas, atau kemungkinan terjadinya suatu bencana akibat bahaya tersebut. Semakin pasti bencana akan terjadi maka probabilitasnya semakin tinggi. Dampak, atau kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan dari bencana akibat bahaya tersebut. Semakin besar kerugian atau kerusakan yang terjadi maka semakin tinggi pula dampaknya.

Setelah dinilai probabilitas dan dampaknya, nilai/skala tersebut dapat diplot ke dalam matriks skala bahaya untuk mengetahui seberapa besar bahaya tersebut. Tiga warna yang terdapat dalam matriks tersebut menunjukan sebarapa besar bahaya tersebut. Warna hijau menunjukan bahwa bahaya tersebut berisiko rendah, warna kuning menunjukan bahwa bahaya tersebut berisiko sedang, dan warna merah menunjukan bahwa bahaya tersebut berisiko tinggi.

Probabilitas Kejadian Skala Probabilitas:5 Sangat Pasti (hampir dipastikan 100% terjadi tahun depan) 4 Hampir Pasti (10-100% terjadi tahun depan atau sekali dalam 10 tahun mendatang) 3 Mungkin (1-10% terjadi tahun depan atau sekali dalam 100 tahun) 2 Kemungkinan Kecil (kurang dari sekali dalam 100 tahun) 1 Tidak Pasti sama sekali

Dampak Kejadian Skala Dampak :5 Sangat Parah (Hampir dipastikan 100% wilayah hancur dan lumpuh total) 4 Parah (50-75% wilayah hancur dan lumpuh) 3 Cukup Parah (10-50% wilayah hancur) 2 Ringan (kurang 10% wilayah yang terkena) 1 Tidak Parah sama sekali.

Gambar3. Skala Probabilitas dan Dampak dalam Penilaian Bahaya.

17

Gambar 4. Matrik Skala Bahaya dalam Penilaian Bahaya.

Penilaian risiko bencana dilakukan dengan menggunakan 3 variabel, yaitu: Bahaya (Hazzard), Kerentanan/keterancaman (Vulnerability), dan Kemampuan (Capability). Dengan 3 variabel tersebut maka dapat dinilai seberapa tinggi risiko suatu bencana. Bahaya atau Hazzard seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan suatu kondisi yang secara alamiah maupun karena ulah manusia, yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Sebagai variabel dalam menilai risiko bencana, bahaya memiliki beberapa faktor yang dinilai, yaitu: Frekuensi, seberapa sering bahaya itu muncul. Intensitas, seberapa besar kuat bahaya tersebut. Dampak, seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan dan lingkungan sekitar. Keluasan, seberapa luas bahaya tersebut dapat menyebar. Durasi, seberapa lama bahaya tersebut berisiko bagi kehidupan dan lingkungan sekitar. Kerentanan / keterancaman atau vulnerability, yaitu sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan

18

dan penanggulangan bencana. Kerentanan dapat juga diartikan sebagai kemungkinan akan rusak atau hancurnya struktur masyarakat, pelayanan dan lingkungan. Beberapa faktor yang dinilai dari kerentanan, yaitu: faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Kerentanan merupakan kombinasi antara susceptibility dan resilience. Susceptibility merupakan derajat mudahnya masyarakat terpengaruh terhadap risiko bencana. Dan resilience merupakan bagaimana masyarakat mampu bertahan terhadap kehilangan. Sehingga tingkat kerentanan (vulnerability rate) dapat dinilai dengan melihat susceptibility dan resilience yang ada.

Gambar 5. hubungan antara susceptibility dan resilience dalam menilai tingkat kerentanan (vulnerability rate).Variabel ketiga dalam penilaian risiko yaitu kemampuan (capability). Kemampuan atau capability merupakan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh

perorangan, keluarga dan masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siap-siaga, menanggapi dengan cepat, atau segera pulih dari suatu keadaan darurat dan bencana. Beberapa faktor yang dinilai dalam variabel kemampuan ini, yaitu: Kebijakan: Undang-undang, Peraturan, Pedoman dan lainnya. Kesiapsiagaan: Pelatihan, Gladi, dan Posko. Partisipasi Kepedulian Masyarakat: Pendidikan, Penyuluhan, Kewaspadaan dan

Berdasarkan 3 variabel (bahaya, kerentanan dan kemampuan), dapat dilakukan penilaian risiko suatu bencana. Dengan menilai faktor-faktor yang ada pada setiap variabel kemudian dijumlahkan, maka akan didapatkan nilai total risiko suatu bencana. Semakin tinggi nilai total suatu bencana, maka semakin

19

besar risiko bencana tersebut, sebaliknya semakin rendah nilai total bencana maka semakin rendah pula risiko bencana tersebut.

Gambar 6. Skala penilaian faktor-faktor pada variabel risiko.

Gambar 7. Contoh matriks penilaian risiko bencana pada suatu daerah.

20

Bahaya dan kerentanan merupakan dua hal yang menjadi pemicu terjadinya bencana. Bahaya merupakan fenomena atau kondisi yang sulit (hampir tidak mungkin) untuk dirubah atau diperbaiki. Sedangkan varibel kerentanan merupakan situasi/sikap/perilaku individu atau masyarakat yang relatif masih dapat dilakukan perubahan. Oleh karena itu, dalam penanganan atau pengurangan risiko bencana, hal yang dilakukan bukanlah dengan mengurangi bahaya, melainkan dengan mengurangi kerentanan yang ada. Hal ini dikarenakan bahaya merupakan varibel yang sulit untuk diubah sedangkan kerentanan relatif masih dapat diubah atau diperbaiki. Oleh karena itu kita perlu melakukan penilaian risiko bencana maka, kita dapat mengetahui besarnya bencana yang akan terjadi dan dapat melakukan pencegahan dengan mengurangi kerentanan terhadap bencana. Jarak kerentanan antara bahaya dan sebagai

dianalogikan

besaran risiko, bila jaraknya dekat, maka risiko terjadinya bencana juga besar. Dan semakin antara bahaya besar dan

perpotongan kerentanan

diibaratkan

sebagai

besarnya bencana yang terjadi. Sehingga risiko untuk mengurangi bencana dan

terjadinya

mengurani besarnya bencana yang terjadi, maka satu hal yang dapat dilakukan yaitu dengan mengurangi besar kerentanan. Dengan

mengurangi besar kerentanan, dapat diperoleh jarak dengan bahaya yang lebih jauh serta antara mengurangi bahaya dan

perpotongan kerentanan.

21

Gambar 8. Ilustrasi hubungan antara bahaya dan kerentanan untuk mengurangi risiko bencana.

2.4 Penyuluhan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyuluhan adalah upaya untuk membantu memberi petunjuk, penjelasan, penggunaan,dsb. Sehingga yang dimaksud dari penyuluhan bencana adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan petunjuk, penjelasan, atau penggunaan alat untuk mencegah resiko terjadinya bencana ataupun meminimalkan kerugian yang apabila bencana terjadi. Dengan adanya penyuluhan diharapkan masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat melakukan upaya-upaya pencegahan dan persiapan dini, apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan apabila suatu bahaya datang. 2.4.1 Sasaran Sebagai Negara yang memiliki potensi besar terjadi bencana, baik karena faktor alam maupun faktor manusia, sudah selayaknya seluruh komponen masyarakat di Indonesia mempersiapkan diri. Baik institusi, lembaga, maupun masyarakat individu harus memiliki tanggung jawab dalam mencegah dan mengagulangi bencana yang terjadi. Seperti menurut Deputi I Menkokesra, Dr. Asep Karsidi, M.Sc. yang dikutip dari www.unpad.ac.id bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu elemen seperti pemerintah saja tetapi seluruh elemen masyarakat. Selain itu beliau juga menyatakan paradigma penanggulangan bencana konvensional yang telah mengikat di masyarakat seperti bantuan pangan, kesehatan, dll harus diubah. Paradigma konvensional yang cenderung berorientasi pada penanganan setelah kejadian dirasa tidak efektif untuk mengatasi masalah yang ada. Oleh sebab itu diperlukan paradigma baru yaitu usaha pengurangan resiko dengan pelatihan, perencanaan, identifikasi dan mitigasi yang lebih bersifat preventif. Penyuluhan adalah salah satu langkah preventif untuk meminimalkan dampak bencana. Penyuluhan dan pelatihan-pelatihan bencana ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat, baik berupa institusi, lembaga masyarakat, maupun individu. Masyarakat umum diharapkan dengan

22

mengikuti penyuluhan dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya bencana. Setelah mendapatkan penyuluhan masyarakat akan mendapatkan pengetahuan agar mereka tidak menjadi penyebab bencana seperti berhenti membuang sampah ke sungai atau lebih waspada terhadap bahan-bahan yang mudah terbakar di lingkungan sekitarnya. Selain itu penyuluhan bagi masyarakat juga diharapkan mampu memberikan informasi praktis terhadap masyarakat bila suatu bencana terjadi agar dapat menyelamatkan diri. Penyuluhan dan pelatihan juga mutlak diperlukan oleh institusi atau lembaga-lembaga terkait. hal ini dimaksudkan agar mereka dapat bekerja secara profesional dan sesuai prosedur agar dapat menjalankan perannya dalam penanggulangan bencana secara maksimal.Contohnya adalah aparat keamanan (TNI dan POLRI) juga membutuhkan pelatihan SAR dan deteksi bencana susulan karena juga bertugas mencari korban dan mengamankan lokasi yang ditinggalkan. 2.4.2 Materi Penyuluhan Materi dan siapa yang terlibat dalam suatu penyuluhan bencana akan sangat kompleks untuk dijelaskan karena tergantung dari jenis bencana, lokasi, waktu, dan kebijakan pemerintah. Jenis bencana yang satu dengan yang lainnya memiliki karakteristik tersendiri dan penanganan/pencegahan yang berbeda pula. Begitupun dengan lokasi yang berbeda, medan yang dihadapi, sumber daya yang ada untuk dimanfaatkan untuk menanggulangi bencana, serta institusi yang berkompeten memberi penyuluhan akan berbeda di tiap lokasi. Namun secara garis besar BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) lah yang menjadi tonggak utama penanggulangan bencana (termasuk di dalamnya edukasi dan penyuluhan) di tingkat nasional berdasarkan UU No.24 Th. 2007. Badan ini lah yang paling kompeten dalam nanagemen bencana termasuk memberikan pedoman-pedoman tentang langkah pencegahan dan penanggulangan bencana kepada institusi lain maupun lembaga dan masyarakat. Dari situs BNPB pula disebutkan institusi-institusi lain yang bekerja sama dengan BNPB karena memiliki kompetensi di bidang yang berkaitan

23

dengan penanggulangan bencana. Beberapa di antaranya adalah Kementrian ESDM yang berkompetensi dalam merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi terkait bencana geologi. Kementrian Pertanian berkompetensi dalam mitigasi bencana kekeringan dan masalah pertanian. Kementrian kesehatan berkompetensi di bidang pelayanan kesehatan dan medik. Kemenristek berkompetensi melakukan penelitian untuk perencanaan penanggulangan bencana. BMKG berkompetensi bidang pemantauan potensi bencana. Basarnas berkompetensi di bidang SAR. Bakosurtanal berkompetensi bidang pemetaan resiko bencana. Masih banyak instansi lainnya yang disebutkan BNPB memiliki kompetensi di bidang yang berhubungan dengan bencana sehingga dapat dijadikan sumber dalam penyuluhan dan edukasi terhadap suatu bencana. Lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga internasional pun dapat dijadikan sumber materi penyuluhan bencana ini. Apabila lembaga tersebut memang memiliki kompetensi yang baik dalam penanggulangan bencana, tidak jadi masalah bila lembaga tersebut yang melakukan penyuluhan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pencegahan dan penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama, sehingga peran aktif seluruh elemen sangat dibutuhkan. Jadi asalkan memiliki kompetensi yang dibutuhkan apapun institusi dan lembaga dapat dijadikan rujukan dalam materi penanggulangan bencana 2.4.3 Contoh Penyuluhan Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa penyuluhan bencana sifatnya sangat fleksibel tergantung faktor jenis bencana, lokasi, dan lainnya. Oleh karena itu di sini akan dijelaskan terkonsentrasi pada salah satu contoh bencana dan penyuluhannya saja. Letusan Gunung Merapi adalah bahasan pada materi ini. Pada bencana letusan Gunung Merapi penyuluhan yang dapat dilakukan untuk penanganan bencana ini diantaranya adalah. Pertama melakukan penyuluhan tentang jalur evakuasi bencana oleh BNPB bekerjasama dengan Pemda setempat. jadi dilakukan penyuluhan jalur mana saja yang diperkirakan aman saat bencana letusan Merapi terjadi. Kedua

24

edukasi oleh BMKG tentang resiko bahaya dari status Merapi dan sejauh mana daerah yang diperkirakan aman dari dampaknya. Ketiga dapat dilakukan pelatihan di tubuh tim SAR sendiri (termasuk tugas TNI/POLRI) tentang medan yang dilalui dalam melakukan tugasnya termasuk jalur evakuasi yang harus dilalui bila bencana susulan terjadi saat mereka melaksanakan tugas.

2.5 Manajemen Risiko Berbasis Masyarakat Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau dengan berbagai suku bangsa. Gugusan kepulauan yang menyususn Indonesia ini mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan juga sangat bervariasi dari aspek jenis bencana. Masih berkaitan dengan bencana, dalam proses penanggulangan risiko bencana tentu sangat diperlukan adanya kerjasama dan saling membantu antarsesama elemen masyarakat agar bencana yang mungkin terjadi dapat

dicegah atau dikurangi dampak buruknya apabila bencana tersebut benar-benar terjadi. Peminimalan dampak buruk bencana dapat dilakukan dengan suatu sistem yang disebut Manajemen Risiko Bencana Berbasis Masyarakat (CommunityBased Disaster Risk Management/CBDRM). Paradigma pengurangan risiko bencana merubah pola pikir yang responsif menjadi preventif dengan pendekatan manajemen risiko. Manajemen risiko yang saat ini dianggap paling cocok untuk usaha peminimalan risiko bencana adalah manajemen risiko berbasis masyarakat. Manajemen Risiko Bencana Berbasis Masyarakat (Community-Based Disaster Risk Management/CBDRM) merupakan suatu bentuk tindakan preventif terhadap bencana yang dilakukan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dalam program ini masyarakat berperan dan terlibat aktif dalam manajemen risiko bencana. Hal tersebut berarti masyarakat akan dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen risiko bencana ditingkat lokal, propinsi, dan nasional dalam bentuk kerja sama dalam semua entitas.

25

Rancangan manajemen risiko dapat dilihat dari gambar 9.

.

Gambar 9 Gambar 9 menunjukaan bahwa perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil identifikasi risiko bencana di suatu daerah. Setelah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis risiko dengan mempertimbangkan data-data yang telah diperoleh selama proses identifikasi. Setelah proses analisis selesai maka dapat ditentukan tindakan apa yang tepat untuk keadaan tersebut. Tindakan-tindakan yang akan dilakukan berupa program kerja yang dilaksanakan oleh masyarakat bersama dengan pihak pemerintah dan pihak swasta. Lebih jauh lagi, pendekatan ini meyakini bahwa masyarakat yang selalu waspada dan siap menghadapi resiko bahaya yang mungkin terjadi di lingkungan mereka, cenderung lebih tahan banting, serta mampu meningkatkan ketahanan diri mereka sendiri. Sehingga, pada saatnya, akan terbangun organisasi komunitas yang mempunyai kemampuan lokal untuk menangani resiko bencana.

26

Manajemen risiko bencana berbasis masyarakat ini memang suatu tindakan yang titik pentingnya pada masyarakat, namun masyarakat tidak mampu untuk berjalan sendiri. Peran pemerintah dan pihak swasta juga sangat vital. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan, diperhatikan, dan dilakukan bersamasama oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat antara lain: 1. Kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kebencanaan atau mendukung usaha preventif kebencanaan seperti kebijakan tataguna tanah agar tidak membangun di lokasi yang rawan bencana; 2. Kelembagaan pemerintah yang menangani kebencanaan, yang kegiatannya mulai dari identifikasi daerah rawan bencana, penghitungan perkiraan dampak yang ditimbulkan oleh bencana, perencanaan penanggulangan bencana, hingga penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif kebencanaan; 3. Identifikasi lembaga-lembaga yang muncul dari inisiatif masyarakat yang sifatnya menangani kebencanaan, agar dapat terwujud koordinasi kerja yang baik; 4. Pelaksanaan program atau tindakan ril dari pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang ada, yang bersifat preventif kebencanaan; 5. Meningkatkan pengetahuan pada masyarakat tentang ciri-ciri alam setempat yang memberikan indikasi akan adanya ancaman bencana.

2.6 Kesiagaan Bencana untuk Tenaga Kesehatan 2.6.1 Bencana dan Rencana Bantuan Bencana tidak dapat diprediksi kedatangannya, sehingga dengan persiapan yang tidak matang akan membuat risiko bencana yang besar. Berdasarkan analisis resiko bencana, dapat disusun perencanaan

penanggulangan bencana atau biasa disebut Disasster Management Plan (DMP). Pada tingkat nasional DMP diatur dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014 sedangkan pada tingkat provinsi/ kab/ kota diatur dalam Rencana Penanggulangan Bencana.

27

Dalam tiap bencana, perencanaan penanggulangan bencana pada umumnya dibagi menjadi empat jenis yaitu: o Rencana Kedaruratan (Emergency Plan) /Rencana Mitigasi o Rencana Kontinjensi (Contingency Plan) o Rencana Operasi (Operation Plan) o Rencana Pemulihan (Recovery Plan)

Berikut merupakan gambar yang menunjukkan kedudukan tiap rencana dalam suatu bencana dimana rencana tersebut dimaksudkan untuk dibentuk sedini mungkin dan diterapkan pada saat tertentu.

1 Rencana Kedaruratan atau Rencana Mitigasi Seperti yang dijelaskan di awal bahwa yang dimaksud dengan mitigasi adalah upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana baik bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Jadi, rencana mitgasi disusun untuk mengurangi terjadinya resiko bencana yang besar. Rencana mitigasi dasarnya dibagi menjadi dua yaitu28

rencana mitigasi struktural dan non struktural dimana keduanya dimaksudkan untuk mengurangi dampak bencana yang terjadi. Rencana mitigasi struktural merupakan rencana mitigasi yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk mencegah bencana atau mengurangi dampak bencana jangka panjang.Sedangkan rencana mitigasi non struktural merupakan rencana yang berisi tindakan yang dapat dilakukan untuk memprediksi bencana dan tindakannya untu mengurangi dampaknya. Struktural Gempa Tektonik dan Vulkanik -Pembuatan rumah dan prasarana fasilitas umum yang tahan gempa -Area terbuka hijau/area evakuasi -Peningkatan/pembuatan jalur ke area evakuasi -Bangunan harus dibangun dengan konstruksi tahan getaran/gempa. -Perkuatan bangunan dengan mengikuti standar kualitas bangunan. -Pembangunan fasilitas umum denggan standar kualitas yang tinggi. -Perkuatan bangunan bangunan vital yang telah ada. -Rambu penunjuk arah ke tempat evakuasi Non Struktural Gempa Tektonik dan Vulkanik -Rencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian didaerah rawan bencana. -Asuransi. -Zonasi daerah rawan bencana dan pengaturan penggunaan lahan. -Pendidikan kepada masyarakat tentang gempabumi. -Masyarakat waspada terhadap risiko gempa bumi. -Masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa bumi. -Masyarakat mengetahui tentang pengamanan dalam penyimpanan barang barangyang berbahaya bila terjadi gempabumi. - Ikut serta dalam pelatihan program upaya penyelamatan dan kewaspadaanmasyarakat terhadap gempa bumi. -Pembentukan kelompok aksi

29

penyelamatan bencana dengan pelatihan pemadamankebakaran dan pertolongan pertama. -Persiapan alat pemadam kebakaran, peralatan penggalian, dan peralatanperlindungan masyarakat lainnya. -Rencana kontingensi/kedaruratan untuk melatih anggota keluarga dalam menghadapigempa bumi.

2.Rencana Kontinjensi Kontijensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan terjadi, tetapi mungkin juga tidak terjadi. Rencana Kontijensi (RENKON) adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontijensi atau yang belum tentu tersebut. Rencana Kontijensi sendiri ditekankan pada kesiapsiagaan yang dapat dilakukan segera setelah ada tanda-tanda awal akan terjadi bencana atau adanya peringatan dini (early warning). Beberapa jenis bencana sering terjadi tiba-tiba (waktunya), tanpa ada tanda-tanda terlebih dulu (misalnya gempa bumi),namun tetap dapat dibuat RENKON-nya. RENKON harus dibuat secara bersama-sama oleh semua pihak (stakeholders) dan multisektor yang terlibat dan berperan dalam penanganan bencana, termasuk diantaranya dari pemerintah (sektor-sektor yang terkait) , perusahaan negara, swasta, organisasi non-pemerintah, lembaga internasional dan pemerintah, lembaga internasional dan masyarakat. Prinsip-prinsip Penyusunan RENKON : proses penyusunan dilakukan bersama, skenario dan tujuan yang disepakati bersama, dilakukan secara terbuka (tidak ada yg ditutupi) menetapkan peran dan tugas setiap pelaku

30

menyepakati konsensus yang telah dibuat bersama,bersama, dibuat untuk menghadapi keadaan darurat Proses perencanaan kontijensi, dimulai dari pengkajian, penyusunan, formalisasi, dan dapat diaktivasi apabila terjadi bencana (darurat). Aktivasi PadaPenyusunan

saat DARURAT

Pengkajian

Formalisasi

3. Rencana Operasional Penanganan Darurat Dalam situasi keadaan Darurat bencana sering terjadi

kegagapan pananganan dan kesimpang siuran informasi dan data korban maupun kondisi kerusakan, sehingga mempersulit dalam

pengambilan kebijakan untuk penanganan darurat bencana.Sistem Koordinasi juga sering kurang terbangun dengan baik, Penyaluran bantuan, distribusi logistic sulit terpantau dengan baik sehingga

kemajuan kegiatan penanganan tanggap darurat kurang terukur dan terarah Dalam manajemen tanggap darurat sebenarnya diperlukan tiga C : 1.Command (komando) 2. Control (pengendalian) 3.Coordination (kordinasi) Dengan tercapainya ketiga kondisi diatas dapat menciptakan keteraturan yang baik saat menanggapi bencana. Oleh karena itu disusunlah Rencana Operasional Penanggapan Darurat (ROPD).

31

Di dalam ROPD diatur tata cara pembentukkan pos komando sebagai pusat komando dan koordinasi tanggap darurat bencana yang baik, terstruktur dan sistematis yang akan bertindak sesuai Standard Operating Procedure (SOP) Tanggap Darurat. 4. Rencana Pemulihan Rencana pemulihan harus berkualitas, disusun secara lengkap dan disempurnakan dari tahun ketahun. Makin pendek masa pemulihan, makin kecil kerugian akibat bencana. Sebaliknya, makin panjang masa pemulihan, makin lama mulainya kembali masa produktif. Dengan demikian pendek waktu pemulihan merupakan hal yang terpenting, setiap hari perpanjangan waktu pemulihan mungkin adalah satu hari

perpanjangan masa tidak produktif entitas tersebut. Kondisi fisik aset belum pulih mengganggu estetika (rasa keindahan), memelihara rasa gamang, duka-nestapa, yang menyebabkan semangat membangun terganggu bahkan berisiko menyebabkan kerusakan moral. Strategi pemulihan pasca bencana telah dimulai sebelum bencana terjadi, menggunakan ancangan risk management untuk (1) risiko yang tak terduga dan (2) risiko yang diduga pasti akan terjadi dan tak dapat dielakkan. Bila bencana berskala besar, Presiden dapat mengangkat seorang Menteri Khusus untuk pemulihan bencana, untuk mengatasi masalah lintas departemen pemerintah (Jepang, Kobe) dalam kurun waktu cukup lama. Manajemen Pemda bertanggung jawab menyusun DRP paripurna, mengkomunikasikannya kepada DPRD. Semua persiapan DRP dilakukan, dicadangan dan dialokasikan oleh APBD, sekalipun dalam usulan anggaran defisit. Individu secara jelas. penanggung Bagian jawab bencana harus diidentifikasi

peran tanggung jawab tiap individu dan

kelembagaan harus jelas, jangan terjadi tumpang tindih. Tumpang tindih tugas kelembagaan antara Departemen Pemerintah Pusat untuk pemulihan bencana harus dibersihkan terus menerus oleh Presiden.

Manajemen Ase Berbasis Bencana

32

Pada Disaster Recovery Planning, probabilitas dan frekuensi bencana diidentifikasi dan diurutkan, lalu kemudian menyusun: (a) Daftar aset utama yang harus dijaga kelestariannya dibuat pada masa tenteram dan damai, sebelum bencana, disahkan sebagai basis perencanaan pemulihan bila terjadi bencana. Harga akuisisi aset baru (atau replacement cost) telah diketahui dan diperbarui-

dimutakhirkan. Entitas membuat dana khusus untuk penggantian aset yang berisiko terkena bencana yang tak dapat diasuransikan. Dengan demikian tak terjadi kegusaran perebutan sumber daya pemulihan di antara stakeholder, yang pada umumnya minta diprioritaskan pada waktu bencana terjadi. (b) Daftar aset utama/kritikal yang dapat diasuransikan, termasuk asuransi jiwa. (c) Daftar aset yang dapat dihindarkan dari risiko bencana disusun, dan rencana kerja penghindaran risiko dilaksanakan (relokasi, proteksi fisik dll). d) Semua asset tersebut diatas apabila rusak atau malfungsi dapat menyebabkan kelumpuhan atau bangkrut, harus mendapat prioritas perencanaan perlindungan dan penggantian.

Manajemen Pemda bertanggung jawab untuk menyusun DRP paripurna dan mengkomunikasikannya kepada DPRD. Semua persiapan DRP dilakukan, dicadangkan dan dialokasikan pada APBD, sekalipun dalam rencana anggaran defisit. Individu penanggung jawab bencana harus diidentifikasi secara jelas, pada umumnya para pejabat di wilayah administrasi keuangan dan akuntansi Pemda. Bagian peran serta tanggung jawab tiap individu dan kelembagaan harus jelas, agar tidak terjadi tumpang tindih.

2.6.2 Siap Siaga Bencana Kesiapsiagaan bencana merupakan modal utama dalam menghadapi bencana.

33

Dapat diwujudkan melalui sosialisasi dalam berbagai media. Menyiapkan diri sebaik-baiknya melalui manajemen pengembangan sistem prakiraan bencana beserta penyebarluasan informasi peringatan dini kepada masyarakat (Early Warning Disaster Preparadnes) misalnya bekerja sama dengan pemerintah juga dapat memanfaatkan provider telekomunikasi yang ada untuk memberikan informasi-informasi tentang prakiraan cuaca, prakiraan gempa, letusan gunung dan informasi penting lainnya lewat SMS.

2.6.3 Rencana Aksi Kesehatan Bencana sering dikaitkan dengan masalah kesehatan sebagai kerentanan orang terhadap penyakit meningkat yang dibatasi juga oleh permasalahan pangan dan papan. Setiap langkah antisipasi bencana, beberapa rencana kesehatan harus disusun oleh Dinas Kesehatan dengan melakukan konsultasi dan bantuan dari biro kesehatan setempat. Beberapa rencana aksi kesehatan tersebut mencakup : Pengawasan kesehatan dan gizi daerah yang terkena bencana. imunisasi masal populasi yang rentan terhadap wabah epidemi, terutama imunisasi campak dan meningitis. Pemeriksaan kesehatan anak-anak di sekolah, tambahan gizi dan vitamin, misalnya pemberian vitamin A. Melakukan deteksi dini gizi buruk Melaksanakan sosialisasi aktivitas tentang pembentukan dan penggunaan dapur umum Kunjungan ke situs bencana dan penyediaan bantuan medis. Koordinasi kegiatan LSM yang berkenaan dengan tindakan kesehatan. Menyediakan jasa sanitasi dasar. Menjamin adanya pengadaan obat tepat waktu yang umum digunakan dan sanitasi peralatan medis lainnya.

2.6.4 Tujuan Kesiapan Kesehatan Bencana dan Respons

34

Tujuan dari kesiapsiagaan bencana dan kegiatan tanggap bencana dalam sektor kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Untuk mencegah tingginya tingkat kematian karena bencana yang dapat disebabkan oleh dampak langsung dari bencana, penundaan dalam penyelamatan dan bantuan korban, kurangnya perawatan kesehatan yang sesuai dan tepat waktu, adanya gangguan terhadap perawatan korban, bantuan kesehatan dan pencegahan kerusakan dan terkadang karena kekurangan gizi. 2. Untuk memberikan perawatan yang sesuai dan tepat waktu bagi korban karena bencana seperti luka ringan, luka bakar, patah tulang, trauma kekurangan gizi, perawatan untuk akut kasus epidemi dan bencana kimia. 3. Untuk mencegah pajanan terhadap kondisi iklim dan lingkungan yang merugikan (kekurangan makanan, air, sanitasi yang buruk, tempat tinggal yang kurang memadai, pakaian, keracunan). 4. Untuk mencegah morbiditas jangka pendek dan jangka panjang akibat bencana yang terkait: wabah penyakit menular, peningkatan karena kerusakan infrastruktur kesehatan dan ketidakmampuan untuk

menyediakan pelayanan kesehatan dasar karena rusaknya infrasturktur kesehatan yang ada, pengenalan penyakit baru karena pemukiman korban kembali diperbaharui, dan terjadinya kekurangan gizi saat bencana. 5. Untuk membangun kembali layanan kesehatan dengan atau di atas tingkat penanganan pra bencana diarahkan dengan memberikan perhatian khusus kepada rekonstruksi dan perbaikan fasilitas kesehatan yang rusak, renovasi fasilitas kesehatan yang memadai dan tepat sasaran, reorganisasi pelayanan kesehatan berdasarkan pelayanan kesehatan primer. 2.6.5 Pelaksanaan Upaya Perlindungan Bencana alam yang datang secara tiba-tiba sering tidak memberikan waktu yang cukup untuk melaksanaan upaya perlindungan. Seringkali pada bencana jangka panjang atau ketika sistem peringatan dini yang digunakan

35

tidak efektif, tindakan perlindungan bagi korban sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah setempat dan tenaga kesehatan. Selama manajemen penanganan dan perlindungan pada fase darurat bencana, efektifitas keadaan korban tergantung pada kesiapan fasilitas kesehatan setempat dan bantuan eksternal yg memadai.

2.6.6 Langkah nyata PMI dalam mewujudkan kesiapsiagaan bencana untuk tenaga kesehatan Anak-anak merupakan salah satu kelompok rentan yang paling berisiko terkena dampak bencana. Kerentanan anak-anak terhadap bencana dipicu oleh faktor keterbatasan pemahaman tentang risiko-risiko di sekeliling mereka, yang berakibat tidak adanya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Salah satu upaya yang telah PMI lakukan untuk mengarusutamakan kesiapsiagaan bencana dan pengurangan risiko dalam pendidikan sekolah adalah melalui mobilisasi jaringan Palang Merah Remaja (PMR) dan relawan yang tersebar di 33 provinsi. Mulai 2006 PMI telah menjalankan program Sekolah Siaga Bencana. Program ini adalah upaya PMI untuk mempromosikan konsep kesiapsiagaan bencana dan pengurangan risiko bagi anak dan remaja sekolah melalui pengembangan program pemanfaatkan pendidikan ekstrakurikuler yang diterima oleh PMR serta menggunakan pendekatan kelompok remaja sebaya. PMR, sebagai anggota remaja PMI mempunyai peran dan peluang memengaruhi kelompok sebayanya, baik di sekolah maupun luar sekolah, untuk meningkatkan keterampilan hidup sehingga dapat mengurangi masalah kesehatan serta dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Anak dan remaja bersama-sama bertukar informasi, mengidentifikasi masalah, merancang dan membuat kesepakatan solusi melalui kegiatan dan perilaku pengurangan risiko. Perilaku positif yang diawali sejak dini akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup mereka di masa mendatang dan memberikan pengaruh kepada perilaku positif orang dewasa.

36

Pencapaian Program Sekolah Siaga Bencana 1. Konsep, strategi, dan pendekatan Sekolah Siaga Bencana telah diperkenalkan dan diintegrasikan dalam Program Pengurangan Risiko Terpadu Berbasis Masyarakat (PERTAMA) di 13 provinsi. 2. Peran PMR sebagai peer leader (model), peer support (dukungan) dan peer educator(pendidik sebaya) untuk pengurangan risiko, serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko pada anak dan remaja. 3. Anak dan remaja telah dilibatkan dalam proses pengkajian, pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko. 4. Mendukung sosialisasi strategi pendidikan remaja sebaya dalam

kesiapsiagaan bencana dan pengurangan risiko, PMI telah memproduksi manual Ayo Siaga Bencana bagi PMR, panduan fasilitator Ayo Siaga Bencana serta media KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi). 5. Di tingkat nasional, PMI telah memainkan peranan penting dalam Dewan Pengarah KPB serta aktif melakukan advokasi. Di tingkat kabupaten, PMI juga aktif melakukan advokasi dalam mengintegrasikan kesiapsiagaan bencana dan pengurangan risiko ini ke dalam kurikulum sekolah.

PMI dalam Mengurangi Risiko Dampak Bencana telah melaksanakan Program Pengurangan Risiko Terpadu Berbasis Masyarakat (PERTAMA) sejak tahun 2002 di 13 provinsi yaitu di Lampung, Sumatera Barat, Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara. Program PERTAMA merupakan program berbasis masyarakat yang mendorong pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk menyiagakan diri dalam mengurangi risiko dan dampak bencana yang terjadi di lingkungannya. Tahapan Program PERTAMA Secara kronologis, Program PERTAMA dimulai dengan seleksi area. Daerah yang dipilih adalah yang dinilai paling rawan bencana dan adanya komitmen dari masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan sumber dayanya. Selanjutnya PMI bersama masyarakat melakukan VCA (Vulnerability and Capacity

Assessment) atau Kajian Kerentanan dan Kapasitas dengan menggunakan

37

alat PRA (Participatory Rural Appraisal). Survei dasar (baseline) dan PSK (Pengetahuan, Sikap, dan Ketrampilan) menjadi tahap berikutnya untuk mengetahui tingkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat di lokasi-lokasi Program PERTAMA akan dilaksanakan.

Pengembangan kapasitas Untuk meningkatkan kapasitas PMI dan masyarakat dalam

menjalankan Progam PERTAMA, PMI merekrut dan melatih Korps Sukarela (KSR) serta Tim Sibat (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat) yang ada di masyarakat. Korps Sukarela dan Tim Sibat bersama masyarakat melakukan pemetaan ancaman, kerentanan, risiko, dan kapasitas, yang menjadi salah satu bahan pembuatan rencana aksi. Rencana Aksi Pengurangan Risiko dibuat secara bottom up dan melibatkan partisipasi penuh dari masyarakat, kemudian diadvokasi dan disosialisasikan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan dukungan teknis dan pendanaannya. Pencapaian Program PERTAMA Penanggulangan Bencana

Masyarakat telah meningkat kemampuannya sebagai first responder dalam tanggap darurat dan melaksanakan mitigasi terhadap bencana. Berbagai upaya pendidikan, pelatihan, dan simulasi telah dilakukan untuk memperkuat ketrampilan membuat peta rawan bencana, menentukan jalur evakuasi dan sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Pengembangan Kapasitas. Pendidikan dan pelatihan berjenjang diberikan kepada staf dan relawan PMI, sehingga mereka mampu melakukan upaya penyadaran dan mobilisasi masyarakat, melakukan sosialisasi dan advokasi, sekaligus menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan kesehatan. Dengan fasilitasi dari KSR dan Sibat, telah dilakukan upaya penyadaran mengenai hidup bersih dan sehat, perbaikan sarana air bersih, pencegahan penyakit yang disebabkan oleh sanitasi buruk, lingkungan yang kotor, air limbah, dan lain-lain. Ekonomi. Walaupun pengentasan kemiskinan bukanlah bidang kegiatan dari PMI, akan tetapi sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kerentanan masyarakat, maka sumber-sumber

penghidupan masyarakat perlu dilindungi.

38

Implementasi Program PERTAMA di PMI Cabang Jakarta Barat dan Jakarta Timur telah mendorong terbentuknya koperasi serta tabungan di masyarakat sebagai upaya pengurangan risiko di bidang ekonomi. PMI Cabang Lampung Barat mencoba mengatasi ancaman tanah longsor di Desa Suoh dengan menanami lereng dengan bambu dan pohon-pohon perdu, dan di Kabupaten Polewali Mandar, masyarakat melakukan penanaman pohon bakau di sepanjang pantai untuk mengatasi ancaman abrasi. Sejak munculnya bencana sebagai dampak dari perubahan iklim, pada tahun 2005 Program PERTAMA mendapat dukungan Red Cross/Red Crescent (RD/RC) Climate Center berkomitmen untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kapasitas dalam mengintegrasikan komponen perubahan iklim melalui kegiatan penyadaran, aksi, advokasi, dan analisis. Pengarustamaan. Konsep, strategi, dan pendekatan Program PERTAMA telah diintegrasikan dalam Rencana Strategis PMI tahun 2004-2009. PMI juga telah melakukan pengembangan manual dan panduan pelatihan PERTAMA, manual dan panduan pelatihan VCA, manual dan panduan pelatihan Pemetaan, serta media KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat. (DM)

39

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Pengurangan risiko bencana adalah upaya sistematis untuk

mengembangkan dan menerapkan kebijakan, strategis dan tindakan yang dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan hilang atau rusaknya aset serta harta benda akibat bencana, baik melalui upaya mitigasi bencana (pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan) ataupun upaya mengurangi kerentanan (fisik, material, sosial, kelembagaan, perilaku/sikap). Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dalam bidang kesehatan diantaranya adalah melakukan pemetaan bencana, melakukan penilaian risiko adri bencana, penyuluhan, manajemen risiko berbasis masyarakat, dan kesiagaan bencana untuk tenaga kesehatan. Hal-hal tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak dan kerugian yang ditimbulkan dari suatu bencana. Pengurangan resiko bencana menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan Pemerintahan. Dibutuhkan kerjasama antar elemen yang terlibat dalam menanggulangi bencana agar faktor resiko dapat diminimalkan.

3.2 Saran Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, apabila pembaca mempunyai saran, silakan disampaikan kepada penulis untuk menjadikan makalah ini menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang banyak.

40

DAFTAR PUSTAKA Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2008, Peraturan Kepala BNPB/No. 4 Tahun 2008/Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan

Bencana,Jakarta. Bakornas PBP, Modul Penilaian Resiko,

http://atdr.tdmrc.org:8084/jspui/bitstream/123456789/94/1/MODUL%208 %20PENILAIAN%20RESIKO__.pdf, diunduh pada 8 maret 2012. Sadisun, Imam A., 2007, Peta Rawan Bencana : Suatu Informasi Fundamental dalam Program Pengurangan Risiko Bencana, Pusat Mitigasi Bencana ITB, Bandung. Harian Seputar Indonesia, 2012, Bencana Alam - 321 Daerah Masuk Kategori Risiko Tinggi , edisi: Jumat, 10 Februari 2012 Menteri Dalam Negeri, 2006, Peraturan Mentri Dalam Negeri, No. 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencan. Jakarta 2003.Kifle,Yared dkk.Health Consequences of Disaster For the Ethiopian Health Center Team. Harayama University Pan American Health Organization. 2000. Bencana Alam: Perlindungan Kesehatan Masyarakat. Jakarta:EGC Majalah Komunika vol 08 No.1, 2005.Jakarta: LIPI http://www.bnpb.go.id/userfiles/file/buku/Renas%2020102014/10%20BAB%20V%20Program.pdf diakses tgl 5 3 2012 pukul 9.50 pm http://www.pikiran-rakyat.com/node/130963 http://pmi-yogya.org/main/umum/Penyuluhan-Penanggulangan-Bencana-DiKelurahan-Se-Kota-Yogyakarta.html http://www.mpbi.org/files/TOR-CBDRM%20final.pdf http://geospasial.bnpb.go.id/ diakses pada tgl 16 Maret 2012, pukul 03.50 am http://www.unpad.ac.id/archives/20570 diakses 16 Maret 2010, pukul 19.36

http://www.sinovia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=92:ten aga-kesehatan-jiwa-untuk-bencana-alamIndonesia&catid=46:essay&Itemid=76

41

http://www.swatt-online.com/2011/09/membudayakan-kesiapsiagaan-bencanabagian-ii-habis/ http://industrikimia.com/tutorial/mengenal-jenis-alat-pelindung-diri-apd http://www.psmbupn.org/article/perencanaan-simulasi-untuk-meningkatkankesiapsiagaan-komunitas-dalam-menghadapi-bencana.html http://www.pmi.or.id/ina/program/?act=detail&id_sub=51 diunduh hari Rabu, 29 Februari 2012 pukul 21.00 WIB

42