makalah kpk

5/13/2018 makalah kpk - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-kpk-55a823e37042d 1/6



PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Latar belakang penulis memilih judul diatas yaitu untuk membedahkasus yang selama ini hangat diperbincangkan di masyarakat kita namun tetap berada

dalam kacamata PIH. Judul yang penulis pilih adalah “ Hukum yang Tersamarkan”.

Penulis mengambil judul diatas karena judul tersebut dirasa dapat mewakili keadaan

hukum di Indonesia saat ini tersamar dan mulai tertutup oleh kekuasaan dan

kepentingan. Hal ini mulai terbukti dengan adanya tsunami ketidakpercayaan

terhadap hukum yang berlaku di Indonesia terutama terhadap kinerja para penegak

hukum sendiri. Buakan menjadi rahasia umum lagi bahwa penyebab utama dari

tsunami ketidakpercayaan masyarakat yaitu tingkah polah oknum-oknum penegak

hukum yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Seperti kasus yang akhir-akhir

ini merebak,yaitu tentang skandal yang menyangkut pimpinan KPK. Lebih parahnya

kasus tersebut merembet ke institusi penegak hukum lain seperti Kepolisian dan

Kejaksaan.Penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran sedang bergejolak hebat

karena para penegak hukum berkelahi. Mereka saling menuduh sebagai penjahat.

Padahal mereka orang-orang yang bertugas menegakkan kebenaran. Berbagai

kepentingan seperti kepentingan politiklah yang mengalahkan hukum di Negara kita.

Bahkan ada slentingan yang menyatakan bahwa hukum di Negara kita seperti buah

mentimun dan politiknya sendiri diibaratkan sebagai buah durian. Hal ini menampar

muka hukum di Indonesia yang di artikan sangat lemah dan masih terpengaruh oleh

kepentingan-kepentingan.Mungkin saja suatu hari nanti hukum dirasa mulai tak

dianggap,diartikan sebagai gertakan semata,dan hanya dianggap sebagai pelengkap

sebuah negara oleh masyarakat kita. Tentu saja publik harus diyakinkan, sistem

hukum menjadi pertaruhan.Maka dari itu dalam hal ini kita perlu menemukan

kembali dimana hukum itu berada dan mengevaluasi kekuatan mengikat dari hukum

itu sendiri. Dari masalah inilah penulis mendapatkan penafsiran bahwa hukum di

Indonesia sudah tersamarkan oleh kepentingan-kepentingan. Sehingga dapat dibuat

sebuah judul menjadi “ Hukum yang Tersamarkan”



II. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang coba diambil penulis untuk mengerucutkan pembasahan

adalah sebagi berikut :

1. Dimanakah hukum dapat ditemukan ?

2. Bagaimana kekuatan hukum itu mengikat ?



PEMBAHASAN

Agar pembahasan sesuai dengan latar belakang maka penulis melakukan ulasan menggunakan

analogi kasus.

I. KASUS

Pada makalah ini penulis ingin menggunkan sebuah kasus untuk memudahkan memberikan

pemaparan yang lebih nyata. Kasus yang penulis coba untuk bahas adalah kasus

“Kriminalisasi KPK” yang melibatkan pimpinan KPK. Berikut adalah kronologi kejadian

yang coba disusun oleh penulis berdasarkan informasi dari media elektronik maupun mediacetak.Masalah ini bermula dari testimoni yang ditulis oleh Antasari Ashar (pimpinan KPK

non aktif yang tersandung skandal pembunuhan pengusaha bernama Nasrudin) yang

menyatakan bahwa dua pimpinan KPK (Chandra Hamzah dan Bibit) menerima uang suap.

Dasar dari testimoni ini sendiri adalah keterangan dari Anggodo yang ditemui Antasari di

Malang . Penjelasannya adalah sebagai berikut :

Hal ini bermula dari keterlibatan Anggoro Wijoyo selaku direktur PT Masaro Radio Com.

Kasus anggoro tercium karena terungkapnya kasus Tanjung Api-api yang terdakwanya

adalah Yusuf Emir Faisal.PT Massaro inilah yang menangani proyek GNRHL ( Gerakan

Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan) yang diusulkan oleh MS Kaban (menteri

Kehutanan). Dalam hal ini Yusuf Emir Faisal menjabat sebagai ketua komisi dan anggota

lainnya yaitu Mulia Sarudin. Oleh Direktur PT Massaro kedua anggota dewan ini dijanjikan

sejumlah uang apabila proyek tersebut jatuh ke tangan PT Masaro (uang suksesi). Hal inilah

yang kemudian dikembangkan oleh KPK yang kemudian berbuah pencekalan terhadap

Anggoro yang dianggap telah melakukan penyuapan. Namun pencekalan yang dilakukan

oleh KPK tidak memenuhi syarat procedural dilakukan pencekalan. Seperti menemukan

bukti awal, penyelidikan, permintaan keterangan, berita acara dan semua prosedur tersebut

diatas tidak ada bukti secara administratif. Dari hal ini, Anggoro menyewa jasa pengacara

bernama Ari Muladi.Ari Muladi sendiri meminta sejumlah uang kepada Anggoro (sekitar 5,1

Miliar) yang nantinya uang tersebut akan diberikan kepada pimpinan KPK (Bibit dan

Chandra). Menurut penuturan Ari Muladi, ia tidak menyerahkan uang tersebut secara



langsung kepada dua pimpinan KPK,tetapi melalui perantara Yulianto. Setalah uang

diserahkan, pencekalan terhadap Anggoro dicabut oleh pihak KPK( ditandatangani oleh

Chandra hamzah),dan justru berakibat larinya Anggoro ke luar negeri. Hal ini membuktikan

adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang didasarkan

pada UU No.30 tahun 2002 tentang KPK. Isi dari undang-undang tersebut adalah pimpinan

KPK bekerja secara Kolektif (kolegial). Kesimpulannya : apa yang dilakukan oleh Chandra

Hamzah adalah perbuatan melawan hukum, karena ia mengambil keputusan secara sepihak

padahal keputusan yang diambil oleh KPK haruslah bersifat kolegial.

Ternyata kasus tersebut tidak berhenti sampai disitu, beberapa waktu ini telah

diperdengarkan beberapa rekaman percakapan yang dilakukan Oleh Anggodo ( adik

Anggoro) terkait berbagai kasus KPK. Dari rekaman ini diketahui adanya penyusunan

scenario terhadap kasus penyuapan terhadap pimpinan KPK. Bahkan dalam percakapan

tersebut disebutkan beberapa nama yang menjabat di intstitusi Kejaksaan dan Kepolisian.

Tentulah hal ini menimbulkan berbagai penafsiran yang beranekaragam di masyarakat.

Ditambah dengan perbuatan dari masing-masing institusi yang saling menjatuhkan, dan

berusaha mencari pembenaran diri. Sehingga membuat opini-opini baru dan membuat

masalah ini semakin simpang siur. Bahkan, Presiden SBY pun sampai membuat tim

independen untuk mencari fakata-fakta yang ada, yang beranggotakan delapan orang. Tim

ini disebut Tim Pencari Fakta



Documents

makalah kpk