makalah korupsi

BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar Belakang MasalahTindak perilaku korupsi akhir-akhir ini makin marak dipublikasikan di media massa maupun media cetak. Tindak korupsi ini mayoritas dilakukan oleh para pejabat tinggi negara yang sesungguhnya dipercaya oleh masyarakat luas untuk memajukan kesejahteraan rakyat sekarang malah merugikan negara. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin oleh para pejabat yang terbukti melakukan tindak korupsi. Maka dari itu, di sini kami akan membahas tentang korupsi di Indonesia dan upaya untuk memberantasnya.

1.2 Tujuan Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut :

Mengetahui pengertian dari korupsi. Mengetahui gambaran umum tentang korupsi yang ada di Indonesia. Mengetahui persepsi masyarakat tentang korupsi. Mengetahui fenomena korupsi di Indonesia. Mengetahui peran serta pemerintah dalam memberantas korupsi. Mengetahui upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi.

1.3 Rumusan Masalah

Apa Pengertian korupsi ? Bagaimana Gambaran Umum Korupsi di Indonesia ? Bagaimana Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Memperkuat Pembuktian Kasus Korupsi ? Apa saja Usaha KPK Dalam Mengatasi Korupsi ? Apa saja Persepsi Masyarakat tentang Korupsi ? Bagaimana Fenomena Korupsi di Indonesia ? Apa saja Peran Serta Pemerintah dalam Memberantas Korupsi ? Apa saja Upaya yang Dapat Ditempuh dalam Pemberantasan Korupsi ?

BAB IIPEMBAHASAN2.1 Pengertian KorupsiKata “korupsi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaaan) dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perbuatan korupsi selalu mengandung unsur “penyelewengan” atau dis-honest (ketidakjujuran). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelewengan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dise-butkan bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan per-aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana korupsi.

2.2 Gambaran Umum Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonsia dimulai sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an bahkan sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 yang diikuti dengan dilaksanakannya “Operasi Budhi” dan Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung, belum membuahkan hasil nyata. Pada era Orde Baru, muncul Undang-Undang Nomor3 Tahun 1971 dengan “Operasi Tertib”yang dilakukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), namun dengan kemajuan iptek, modus operandi korupsi semakin canggih dan rumit sehingga Undang-Undang tersebut gagal dilaksanakan. Selanjutnya dikeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.Upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah cukup banyak dan sistematis. Namun korupsi di Indonesia semakin banyak sejak akhir 1997 saat negara mengalami krisis politik, sosial, kepemimpinan, dan kepercayaan yang pada akhirnya menjadi krisis multidimensi. Gerakan reformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut akhirnya dituangkan di dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 & Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih & Bebas dari KKN.

2.3 Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Memperkuat Pembuktian Kasus KorupsiPenegak hukum di Indonesia, dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sama-sama diberi kewenangan melakukan penyadapan. Dan tidak seperti yang dipersepsikan banyak orang, para penegak hukum tidak bisa sekehendak hatinya menggunakan instrumen yang sensitif ini.Bagi KPK, penyadapan hanya dapat dilakukan setelah ada surat tugas yang ditandatangani Pimpinan KPK yang menganut kepemimpinan kolektif di antara lima komisionernya. Sedangkan keputusan untuk melakukan penyadapan didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat alat bukti dalam kegiatan penyelidikan. Penyelidikan itu sendiri dilakukan setelah kegiatan pengumpulan data dan keterangan dilakukan setelah ditemukan indikasi tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penyadapan bukan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mendapatkan bukti adanya suatu tindak pidana korupsi, dan keputusan untuk melakukannya bukanlah keputusan yang mudah.

2.4 Usaha KPK Dalam Mengatasi KorupsiKPK berusaha melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh undang-undang dengan semaksimal mungkin memanfaatkan kewenangan yang ada. Karena itu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan kami cermati sebagai salah satu aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan.Dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang KPK disebutkan bahwa : “……..Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa”.Dari keinginan rakyat yang diterjemahkan dalam undang-undang yang menyatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa, seharusnya membawa implikasi pada penanganan korupsi dengan cara-cara yang luar biasa pula sekalipun tetap dalam koridor aturan hukum yang berlaku.Terkait dengan kontroversi penyadapan dalam penindakan korupsi kita dapat mengambil penyadapan atas kasus terorisme sebagai pembanding. POLRI telah lama melakukan penyadapan untuk kasus terorisme dan tidak pernah ada yang mempermasalahkannya. Besar kemungkinan karena kita sudah memahami bahaya terorisme. Hal ini menjadi tantangan bagi KPK untuk lebih giat menyampaikan betapa seriusnya implikasi dari korupsi ini. Betapa besar ongkos sosial korupsi yang harus dibayar seluruh rakyat Indonesia. Ketika seorang

Penyelenggara Negara menerima suap, uang suap itu masih bisa berperan dalam memutar roda perekonomian negara, sebagian bisa digunakan untuk membantu orang lain, atau bahkan disumbangkan ke lembaga keagamaan. Namun yang selama ini kurang kita sadari – kerusakan sudah terjadi, ketika seseorang dibiarkan melanggar aturan yang ditetapkan dengan tujuan-tujuan tertentu karena dia telah menyuap, entah itu membabat hutan, memasukkan barang ilegal, menjual obat palsu, atau ribuan jenis lain pelanggaran yang pada akhirnya akan bermuara pada kesengsaraan rakyat Indonesia.

2.5 Persepsi Masyarakat tentang KorupsiRakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi pada umumnya bersikap acuh tak acuh. Namun yang paling menyedihkan adalah sikap rakyat menjadi apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsi oleh beberapa oknum pejabat lokal, maupun nasional.Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan demonstrasi. Tema yang sering diangkat adalah “penguasa yang korup” dan “derita rakyat”. Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk bertindak tegas kepada para korup-tor. Hal ini cukup berhasil terutama saat gerakan reformasi tahun 1998. Mereka tidak puas terhadap perbuatan manipulatif dan koruptif para pejabat. Oleh karena itu, mereka ingin berpartisipasi dalam usaha rekonstruksi terhadap masyarakat dan sistem pemerin-tahan secara menyeluruh, mencita-citakan keadilan, persamaan dan kesejahteraan yang merata.

2.6 Fenomena Korupsi di IndonesiaFenomena umum yang biasanya terjadi di negara berkembang contohnya Indonesia ialah:

1. Proses modernisasi belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga politik yang ada.

2. Institusi-institusi politik yang ada masih lemah disebabkan oleh mudahnya “oknum” lembaga tersebut dipengaruhi oleh kekuatan bisnis/ekonomi, sosial, keagamaan, kedaerahan, kesukuan, dan profesi serta kekuatan asing lainnya.

3. Selalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak mampu.

4. Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadinya dengan dalih “kepentingan rakyat”.

Sebagai akibatnya, terjadilah runtutan peristiwa sebagai berikut :

1. Partai politik sering inkonsisten, artinya pendirian dan ideologinya sering berubah-ubah sesuai dengan kepentingan politik saat itu.

2. Muncul pemimpin yang mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum.3. Sebagai oknum pemimpin politik, partisipan dan kelompoknya berlomba-lomba mencari keuntungan

materil dengan mengabaikan kebutuhan rakyat.4. Terjadi erosi loyalitas kepada negara karena menonjolkan pemupukan harta dan kekuasaan.

Dimulailah pola tingkah para korup.5. Sumber kekuasaan dan ekonomi mulai terkonsentrasi pada beberapa kelompok kecil yang

mengusainya saja. Derita dan kemiskinan tetap ada pada kelompok masyarakat besar (rakyat).

6. Lembaga-lembaga politik digunakan sebagai dwi aliansi, yaitu sebagai sektor di bidang politik dan ekonomi-bisnis.

7. Kesempatan korupsi lebih meningkat seiring dengan semakin meningkatnya jabatan dan hirarki politik kekuasaan.

2.7 Peran Serta Pemerintah dalam Memberantas Korupsi Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya pemerintah melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan aparat hukum lain.KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi, merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi “martil” bagi para pelaku tindak KKN.Adapun agenda KPK adalah sebagai berikut :

1. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.2. Mendorong pemerintah melakukan reformasi public sector dengan mewujudkan good governance.3. Membangun kepercayaan masyarakat.4. Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar.5. Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.

2.8 Upaya yang Dapat Ditempuh dalam Pemberantasan Korupsi Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di Indone-sia, antara lain sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan (preventif).2. Upaya penindakan (kuratif).3. Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa.4. Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

2.8.1 Upaya Pencegahan (Preventif)

1. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.

2. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.3. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tang-gung jawab yang

tinggi.4. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.5. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.6. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi

sistem kontrol yang efisien.7. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.

8. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya.

2.8.2 Upaya Penindakan (Kuratif)Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan dibe-rikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. Beberapa contoh penindakan yang dilakukan oleh KPK :

1. Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004).

2. Menahan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia diduga melekukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

3. Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI Jakarta (2004).4. Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuang-an negara Rp 10

milyar lebih (2004).5. Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment dan placement deposito dari BI kepada

PT Texmaco Group melalui BNI (2004).6. Kasus korupsi dan penyuapan anggota KPU kepada tim audit BPK (2005).7. Kasus penyuapan panitera Pengadilan Tinggi Jakarta (2005).8. Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo.9. Menetapkan seorang bupati di Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa

Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 15,9 miliar (2004).10. Kasus korupsi di KBRI Malaysia (2005).

2.8.3 Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa

1. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik.

2. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.3. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat

pusat/nasional.4. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan peme-rintahan negara

dan aspek-aspek hukumnya.5. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap

pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.

2.8.4 Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

1. Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non-pemerintah yang meng-awasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat

melawan praktik korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang meng-hendaki pemerintahan pasca-Soeharto yg bebas korupsi.

2. Transparency International (TI) adalah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba se-karang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratik. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah Laporan Korupsi Global. Survei TI Indonesia yang membentuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) In-donesia 2004 menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota terkorup di Indonesia, disusul Surabaya, Medan, Semarang dan Batam. Sedangkan survei TI pada 2005, In-donesia berada di posisi keenam negara terkorup di dunia. IPK Indonesia adalah 2,2 sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak, Libya dan Usbekistan, serta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti & Myanmar. Sedangkan Islandia adalah negara terbebas dari korupsi

BAB IIIPENUTUP3.1 KesimpulanDari teori yang telah kami sajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaaan) dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain serta selalu mengandung unsur “penyelewengan” atau dishonest (ketidakjujuran).

2. Korupsi di Indonsia dimulai sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an bahkan sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. Korupsi di Indonesia semakin banyak sejak akhir 1997 saat negara mengalami krisis politik, sosial, kepemimpinan dan kepercayaan yang pada akhirnya menjadi krisis multidimensi.

3. Rakyat kecil umumnya bersikap apatis dan acuh tak acuh. Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan demonstrasi.

4. Fenomena umum yang biasanya terjadi di Indonesia ialah selalu muncul kelom-pok sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak mampu. Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pri-badinya dengan dalih “kepentingan rakyat”.

5. Peran serta pemerintah dalam pemberantasan korupsi ditunjukkan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan aparat hukum lain. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi.

6. Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dlam memberantas tindak korupsi di Indonesia, antara lain :upaya pencegahan (preventif), upaya penindakan (kuratif), upaya edukasi masyarakat/mahasiswa dan upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

3.2 Saran

1. Perlu dikaji lebih dalam lagi tentang teori upaya pemberantasan korupsi di Indonesia agar mendapat informasi yang lebih akurat.

2. Diharapkan para pembaca setelah membaca makalah ini mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Sering kita mendengar kata yang satu ini, yaitu “KORUPSI”, korupsi adadisekeliling kita, mungkin terkadang kita tidak menyadari itu. Korupsi bias terjadi dirumah, sekolah, masyarakat, maupun diintansi tertinggi dan dalam pemerintahan. Mereka yang melakukan korupsi terkadang mengangap remeh hal yang dilakukan itu. Hal ini sangat menghawatirkan, sebab bagaimana pun, apabila suatu organisasi dibangun dari korupsi akan dapat merusaknyaKorupsi saat sudah mulai menjadi budaya dan hamper di semua lapisan masyarakat ada yang melakukan korupsi baik dalam skala kecil maupun besar. Tetapi tidak hanya saat ini saja , dahulu pada masa orde baru penyakit korupsi ini sudah menjangkit bangsa Indonesia. Saat itu sangat memperihatikan karena berkembangnya budaya krupsi.kolusi dan nepotisme (KKN) yang mengakar dan menjangkit ada pejaat pemerintah Negara, sehingga konsekuensinya idenitas nasional saat itu di kenal dengan bangsa yang “korup”. Pancasila yang seharusnya sebagai sumber nilai,dasar moral dan etika bagi negara dan aparat pelaksana Negara dalam kenyataannya digunaka sebagai alat legitimasi politik . Semua kebijakan dan tindakan penguasa mengatasnamakan pancasila bahkan kebijakan yang bertentangan sekalipun di istilahkan sebagai pelaksanaan pancasila yang murni dan konsekuen. Sehingga kebijakan yang ada saat itu terlihat berpihk pada rakyat tetapi sebenarnya hanya untuk mendpatkan keuntungan pribadi oknum tertentu saja tanpa memikirkan nasib para rakyat.

BAB IIPEMBAHASAN2.1 KORUPSI

A. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik,

menyogok) menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri,

yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan

menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara,perusahaan,untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

(KBRI 2002)

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan pemerintahuntuk keuntungan pribadi. (Senturia 1993).

B. Pengertian Korupsi Secara Hukum

Merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuanperaturan perundang-undangan yang mengatur tentang

tindak pidana korupsi. Pengertian “ korupsi “ lebih ditekankan pada pembuatan yang merugikan kepentingan publik atau

masyarakat luas atau kepentingan pribadi atau golongan.

Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)

- Korupsi yaitu menyelewengkan kewajiban yang bukan hak kita.

- Kolusi ialah perbuatan yang jujur, misalnya memberikan pelicin agar kerja mereka lancar, namun memberikannya secara

sembunyi-senbunyi.

Nepotisme adalah mendahulukan orang dalam atau keluarga dalam menempati suatu jabatan.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencangkup unsure-unsur sebagai berikut;

-Perbuatan melawan hokum

-Penyalahgunaan kewenangan

-Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

C. Ciri-ciri korupsi, antara lain:1. Melibatkan lebih dari satu orang. Setiap perbuatan korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri, pasti melibatkan lebih dari satu orang.Bahkan, pada perkembangannya acapkali dilakukan secara bersama-sama untuk menyulitkan pengusutan. 2. Serba kerahasiaan. Meski dilakukan bersama-sama, korupsi dilakukandalam koridor kerahasiaan yang sangat ketat. Masing-masing pihak yangterlibat akan berusaha semaksimal mungkin menutupi apa yang telahdilakukan.3. Melibat elemen perizinan dan keuntungan timbal balik. Yang dimaksudelemen perizinan adalah bidang strategis yang dikuasai oleh negaramenyangkut pengembangan usaha tertentu. Misalnya izin mendirikanbangunan, izin perusahaan,dan lain-lain.4. Selalu berusaha menyembunyikan perbuatan/maksud tertentu dibalik kebenaran.5. Koruptor menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan memilikipengaruh. Senantiasa berusaha mempengaruhi pengambil kebijakan agarberpihak padanya. Mengutamakan kepentingannya dan melindungisegala apa yang diinginkan.6.Tindakan korupsi mengundang penipuan yang dilakukan oleh badanhukum publik dan masyarakat umum. Badan hukum yang dimaksudsuatu lembaga yang bergerak dalam pelayanan publik atau penyediabarang dan jasa kepentingan publik.7. Setiap tindak korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Ketikaseseorang berjuang meraih kedudukan tertentu, dia pasti berjanji akanmelakukan hal yang terbaik untuk kepentingan

semua pihak. Tetapi setelah mendapat kepercayaanm kedudukan tidak pernah melakukan apayang telah dijanjikan.8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif darikoruptor sendiri. Sikap dermawan dari koruptor yang acap ditampilkandi hadapan publik adalah bentuk fungsi ganda yang kontradiktif. Di satupihak sang koruptor menunjukkan perilaku menyembunyikan tujuanuntuk menyeret semua pihak untuk ikut bertanggung jawab, di pihak laindia menggunakan perilaku tadi untuk meningkatkan posisi tawarannya.

D. Dampak Negative Korupsi yang Ditimbulkan.

Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan didalam dunia politik , korupsi mempersulit demokrasi dan

tata pemerintahan yang baik (good governance).

E. Contoh Kasus Korupsi Dalam Kehidupan Sehari-hari

- Nyogok agar lulus Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Hal yang demikian ini merupakan contoh koupsi yang paling sering terjadi setiap tahunnya. Mereka lebiah baik menjual sawah,

lading, kebun, atau rumah hanya untuk menyogok agar dirinya biasa lulus menjadi PNS. Hanya orang-orang yang masih

berpaham primitiflah yang mau melakukan hal smacam itu. Sangat merugikjan sekali bagi oramg lain dan dirinya sendiri,

mereka tidak sadar bahwa gajinya itu adalah dari uangnya sendri

F. Akibat Dari Korupsi

1. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintahan.

2. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat.

3. Menurunya pendapatan Negara.

4. Hukum tidak lagi dihormati.

2.2 PENGAMALAN PANCASILA

Petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalan kelima sila itu tertuang pada naskah Pedoman dan Pengamalan Pancasila sebagai

lampiran dari Tap.No II.MPR/1978. Dibawah ini Disarikan isi dari naskah tersebut:

Sila Kesatu: Ketuhanan Yang Masa Esa

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ktakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang

berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sila Kedua: Kemanusiaan Yang Adil Beradap

1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan

suku,keturunana,agama,kepercayaan,jenis kelamin,kedudukan social, warna kulit dsb.

2. Mengembangkan sikap saling mencintai sesame manusia.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

1.Mampu menempatkan persatuan,kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara sebagai kepentingan

bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.

2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air.

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaran / Perwakilan

1. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

2. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

1. Tidak menggunakan hak milik unuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

2.Mengembangkan sikap adil pada sesame.

Tindakan korupsi adalah tindakan yang sudah sangat melenceng dari pengamalan sila-sila dalam pancasila baik sila

pertama,kedua,ketiga,keempat dan kelima karena tindakan korupsi adalah tindakan yang tidak mencerminkan ketuhanan,

melanggar hak asasi manusia, mengutamakan kepentingan andividu di atas kepentingan Negara, tidak mengutamakan

musyawarah dan tidak adil kepada sesama manusia.

Pancasila merupakan sumber nilai anti korupsi. Korupsi itu terjadi ketika ada niat dan kesempatan. Kunci terwujudnya Indonesia

sebagai Negara hukum adalah menjadikan nilai-nilai pancasila dan norma-norma agama. Serta peraturan perundang-undangan

sebagai acuan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Adanya tindak korupsi di Indonesia balum menunjukkan pengamalan Pancasila di kehidupan masyarakat. Selain itu penegakan

hukum di Indonesia seharusnya lebih professional, tanggap dan lebih mementingkan negara. Dalam pelaksanaannya hendaknya

dibarengi dengan pengamalan Pancasila sebagai dasar hukum yang harus dipatuhi. Prioritas utama yang harus dilakukan adalah

membenahi sistem penegakan hukum agar lebih baik. Selain itu terjaminnya keadilan bagi rakyat diwujudkan dengan adanya

penegakan hukum yang tidak mementingkan kepentingan pribadinya saja.

2.3 PERMASALAHAN ADANYA KORUPSI Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.Permasalahan mengapa korupsi bisa terjadi karena adanya hal hal diantaranya adalah:• Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.• Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah• Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan

politik yang normal.• Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.• Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".• Lemahnya ketertiban hukum.• Lemahnya profesi hukum.• Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.• Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.• Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.• Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye".Itu semua adalah masalah yang umum dan yang menjadi masalah utamanya adalalah Pertama, korupsi dapat merajarela karena ketidakmampuan mewujudkan pengamalan pancaila yaitu bagaimaa nilai-nilai pancasila yang abstrak,umum,dan universal tersebut di jabarkadalam bentuk norma-norma yag jelah dalam kaitannya dengan tingkahlaku sesame warga Negara dan masyarakat.Orang-orang yang korupsi mungkin tahu tuhan akan tetapi mereka tidak meyakini dalam hatinya dan tindakan mereka tidak berorientasi pada akhirat sebab tindakan korupsi tidak mencerminkan orang pancasila yang salah satu cirinya adalah bertuhan atau mengakui adanya tuhan. Ini sudah melenceng dari sila pertama pancasila. Jika Para koruptor percaya akan adanya tuhan mereka pasti tidak akan melakukan korupsi karena mereka juga meyakini akan adanya akherat, Para koruptor sebenarnya tau jika korupsi adalah perbutan yang melanggar hukum,merugikan orang lain dan jelas itu perbuatan yang berdosa karena tidak amanah tetapi mengapa mereka tetap melakukan korupsi ? . Itu karena di dalam hati mereka tidak percaya akan adanya tuhan, mereka tidak percaya akan adanya akhirat, mereka tidak meyakini bahwa aka ada kehidupan yang abadi setelah dunia ini berakhir. Orang yang tidak percaya akhirat maka orang tersebut akan satai saja untuk melakukan kejahatan seperti korupsi karena dia tidak yakin akan adanya alam setelah kematian. Merega menganggap maka selesailah kehidupan tapi sebenarnya masih ada kehidupanyang justru lebih abadi dan semua orang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatanya termasuk para koruptor itu tadi.. dan para koruptor pasti akan mendapatka siksa yang pedih di neraka jahanam dan itu pasti terjadi.Perbuatan korupsi adalah perbuatan yang tidak mengkspresikan pada akhirat dan keluar dari ajaran ketuhanan karena perbuatan tersebut ingkar terhadap keyakinan akan tuhan. Kedua ketidak patuhannya kepada aturan. Tuhan adalah kausa pertama yng mutlak hanya ada satu merupakan asal mula segala sesuatu ,tidak berubah, dan tidak terbatas serta sang pengatur. Kita semua ada yang menciptakan bukan ada karena sendirinya. Tuhanlah

yang menciptakan kita dan tuhan pula lah yang memberikan aturan kepada kita semua. Jika menyadari akn ada yang menciptakan maka akan muncul ketaatan kepada aturan yang ada..Dan jika kita melanggar aturan tuhan seperti para koruptor maka terserah tuhan kita akan di apakan karena dia yang mereka semua diberikan siksa yang amat padih.. ingatlah sesungguhnya tuhan menciptakan aturan atau larangan untuk kita tidak lain untuk kenikmatan manusia karena jika tidak ada aturan maka kehidupan akan kacau dan tidak ada kenyamanan dalam hidup.Jadi, masalah pokok yang sebenarnya mengapa korupsi marak di Negara ini adalah ketidakyaiknannya akan adanya tuhan yang maha esa… Kunci kebahagiaan itu bukan hanya melimpahnya harta yang kita miliki, bukan pula tingginya kekuasaan yang bias kita duduki, namun seberapa jauh harta dan kekuasaan yang kita miliki itu memberi makna dan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita.

2.4 SOLUSI PEMBERANTASAN KORUPSIØ Merubah perilaku dan sifat-sifat yang buruk dari diri kita sendiri agar kita jauh dari sifat jidak

jujur, tidak amanah sehingga kita akna jauh dari sifat korupsi.Ø Menanamkan sikap untuk menghindari korupsi sejak dini dan pencegahan korupsi dapat dimulai

dari hal yang kecil.Ø Selalu berpedoman pada motivasi yang sesungguhnya yatu akhirat dan tuhan yang maha esa

sehingga semangat akan terus terpacu untuk berbuat kebaikan karena motifasi yang bersumber pada pada Tuhan YME tidak akan pernah kering karena kita telah berpedoman pada sumber dari segala sumber motivasi.

Ø Yang paling utama adalah senantiasa membentengi hati kita dengan iman dan takwa yang kuat sehingga perbuatan kita selalu berorientasi pada akhirat yang berujung pada perbuata yang terpuji jauh dan dari korupsi.

Ø Membekali diri dengan sifat jujur dan semangat.Pahamilah, jika kita melakukan hal yang baik maka kita juga aka mendapatkan sesuatu yang baik-baik pula, begitupun sebaliknya.2.5 HARAPAN

Ø Harapan saya mempelajari ini supaya tidak ada lagi korupsi di Negara tercinta ini dan bersih seutuhnya, agar kehidupan kita sejahtera.

Ø Para koruptor dapat sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan melanggar hukum dan merugikan orang lain serta dapat menghentikan korupsinya .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upaya Pemberantasan Korupsi di IndonesiaBAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak perilaku korupsi akhir-akhir ini makin marak dipublikasikan di media massa maupun maupun media

cetak. Tindak korupsi ini mayoritas dilakukan oleh para pejabat tinggi negara yang sesungguhnya dipercaya

oleh masyarakat luas untuk memajukan kesejahteraan rakyat sekarang malah merugikan negara. Hal ini

tentu saja sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin oleh para pejabat yang

terbukti melekukan tindak korupsi. Maka dari itu, di sini kami akan membahas tentang korupsi di Indonesia

dan upaya untuk memberantasnya.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah yang kami angkat adalah sebagai berikut :

a) Apa yang dimaksud dengan korupsi ?

b) Bagaimana gambaran umum tentang korupsi di Indonesia ?

c) Bagaimana persepsi masyarakat tentang korupsi ?

d) Bagaimana fenomena korupsi di Indonesia ?

e) Bagaimana peran serta pemerintah dalam memberantas korupsi ?

f) Upaya apa yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dapi penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut :

a) Mengetahui pengertian dari korupsi.

b) Mengetahui gambaran umum tentang korupsi yang ada di Indonesia.

c) Mengetahui persepsi masyarakat tentang korupsi.

d) Mengetahui fenomena korupsi di Indonesia.

e) Mengetahui peran serta pemerintah dalam memberantas korupsi.

f) Mengetahui upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi.

BAB I

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Korupsi

Kata “korupsi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti penyelewengan atau penggelapan (uang

negara atau perusahaaan) dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perbuatan korupsi

selalu mengandung unsur “penyelewengan” atau dis-honest (ketidakjujuran). Sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelewengan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme dise-butkan bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan per-

aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana korupsi.

2.2 Gambaran Umum Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonsia dimulai sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an bahkan sangat mungkin pada tahun-

tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 yang diikuti dengan

dilaksanakannya “Operasi Budhi” dan Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung, belum membuahkan hasil nyata.

Pada era Orde Baru, muncul Undang-Undang Nomor3 Tahun 1971 dengan “Operasi Tertib”yang dilakukan

Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), namun dengan kemajuan iptek, modus

operandi korupsi semakin canggih dan rumit sehingga Undang-Undang tersebut gagal dilaksanakan.

Selanjutnya dikeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah cukup banyak dan sistematis.

Namun korupsi di Indonesia semakin banyak sejak akhir 1997 saat negara mengalami krisis politik, sosial,

kepemimpinan, dan kepercayaan yang pada akhirnya menjadi krisis multidimensi. Gerakan reformasi yang

menumbangkan rezim Orde Baru menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan

Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut akhirnya dituangkan di dalam Ketetapan MPR Nomor

IV/MPR/1999 & Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye-lenggaraan Negara yang Bersih &

Bebas dari KKN.

2.3 Persepsi Masyarakat tentang Korupsi

Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi pada

umumnya bersikap acuh tak acuh. Namun yang paling menyedihkan adalah sikap rakyat menjadi apatis

dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsi oleh be-berapa oknum pejabat lokal, maupun nasional.

Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan de-monstrasi. Tema yang

sering diangkat adalah “penguasa yang korup” dan “derita rakyat”. Mereka memberikan saran kepada

pemerintah untuk bertindak tegas kepada para korup-tor. Hal ini cukup berhasil terutama saat gerakan

reformasi tahun 1998. Mereka tidak puas terhadap perbuatan manipulatif dan koruptif para pejabat. Oleh

karena itu, mereka ingin berpartisipasi dalam usaha rekonstruksi terhadap masyarakat dan sistem pemerin-

tahan secara menyeluruh, mencita-citakan keadilan, persamaan dan kesejahteraan yang merata.

2.4 Fenomena Korupsi di Indonesia

Fenomena umum yang biasanya terjadi di negara berkembang contohnya Indonesia ialah:

i. Proses modernisasi belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga

politik yang ada.

ii. Institusi-institusi politik yang ada masih lemah disebabkan oleh mudahnya “ok-num” lembaga

tersebut dipengaruhi oleh kekuatan bisnis/ekonomi, sosial, keaga-maan, kedaerahan, kesukuan, dan

profesi serta kekuatan asing lainnya.

iii. Selalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya banyak di antara

mereka yang tidak mampu.

iv. Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadinya dengan dalih “kepentingan

rakyat”.

Sebagai akibatnya, terjadilah runtutan peristiwa sebagai berikut :

a) Partai politik sering inkonsisten, artinya pendirian dan ideologinya sering beru-bah-ubah sesuai dengan

kepentingan politik saat itu.

b) Muncul pemimpin yang mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepenting-an umum.

c) Sebagai oknum pemimpin politik, partisipan dan kelompoknya berlomba-lomba mencari keuntungan materil

dengan mengabaikan kebutuhan rakyat.

d) Terjadi erosi loyalitas kepada negara karena menonjolkan pemupukan harta dan kekuasaan. Dimulailah pola

tingkah para korup.

e) Sumber kekuasaan dan ekonomi mulai terkonsentrasi pada beberapa kelompok kecil yang mengusainya saja.

Derita dan kemiskinan tetap ada pada kelompok masyarakat besar (rakyat).

f) Lembaga-lembaga politik digunakan sebagai dwi aliansi, yaitu sebagai sektor di bidang politik dan ekonomi-

bisnis.

g) Kesempatan korupsi lebih meningkat seiring dengan semakin meningkatnya ja-batan dan hirarki politik

kekuasaan.

2.5 Peran Serta Pemerintah dalam Memberantas Korupsi

Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya pemerintah

melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan aparat hukum lain.

KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberan-tas korupsi, merupakan komisi independen

yang diharapkan mampu menjadi “martir” bagi para pelaku tindak KKN.

Adapun agenda KPK adalah sebagai berikut :

i. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.

ii. Mendorong pemerintah melakukan reformasi public sector dengan mewujudkangood governance.

iii. Membangun kepercayaan masyarakat.

iv. Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar.

v. Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.

2.6 Upaya yang Dapat Ditempuh dalam Pemberantasan Korupsi

Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di Indone-sia, antara lain

sebagai berikut :

a. Upaya pencegahan (preventif).

b. Upaya penindakan (kuratif).

c. Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa.

d. Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

2.6.1 Upaya Pencegahan (Preventif)

a. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan

negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.

b. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.

c. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tang-gung jawab yang

tinggi.

d. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.

e. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.

f. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi

sistem kontrol yang efisien.

g. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.

h. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan mela-lui

penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya.

2.6.2 Upaya Penindakan (Kuratif)

Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan dibe-rikan peringatan,

dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana.Beberapa contoh penindakan yang dilakukan oleh

KPK :

a. Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD

(2004).

b. Menahan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia diduga melekukan pungutan liar dalam

pengurusan dokumen keimigrasian.

c. Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI Jakarta (2004).

d. Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuang-an negara Rp 10

milyar lebih (2004).

e. Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment dan placementdeposito dari BI kepada

PT Texmaco Group melalui BNI (2004).

f. Kasus korupsi dan penyuapan anggota KPU kepada tim audit BPK (2005).

g. Kasus penyuapan panitera Pengadilan Tinggi Jakarta (2005).

h. Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo.

i. Menetapkan seorang bupati di Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa

Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 15,9 miliar (2004).

j. Kasus korupsi di KBRI Malaysia (2005).

2.6.3 Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa

a. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan

kepentingan publik.

b. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.

c. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat

pusat/nasional.

d. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan peme-rintahan negara

dan aspek-aspek hukumnya.

e. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap


2.6.4 Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

a. Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non-pemerintah yang meng-awasi dan

melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang

memiliki komitmen untuk memberantas korupsi me-lalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat

melawan praktik korupsi. ICW la-hir di Jakarta pd tgl 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan

reformasi yang meng-hendaki pemerintahan pasca-Soeharto yg bebas korupsi.

b. Transparency International (TI) adalah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi

politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba se-karang menjadi organisasi non-

pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratik. Publikasi tahunan oleh TI yang

terkenal adalah Laporan Korupsi Global. Survei TI Indonesia yang membentuk Indeks Persepsi

Korupsi (IPK) In-donesia 2004 menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota terkorup di Indonesia, disu-sul

Surabaya, Medan, Semarang dan Batam. Sedangkan survei TI pada 2005, In-donesia berada di posisi

keenam negara terkorup di dunia. IPK Indonesia adalah 2,2 sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun,

Etiopia, Irak, Libya dan Usbekistan, ser-ta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay,

Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti & Myanmar. Sedangkan Islandia adalah negara terbebas dari

korupsi.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari teori yang telah kami sajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaaan) dan sebagainya

untuk keuntungan pribadi atau orang lain serta selalu mengandung unsur “penyelewengan”

atau dishonest (ketidakjujuran).

b. Korupsi di Indonsia dimulai sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an bahkan sangat mungkin pada

tahun-tahun sebelumnya. Korupsi di Indonesia semakin banyak sejak akhir 1997 saat negara

mengalami krisis politik, sosial, kepemim-pinan dan kepercayaan yang pada akhirnya menjadi krisis

multidimensi.

c. Rakyat kecil umumnya bersikap apatis dan acuh tak acuh. Kelompok mahasiswa sering menanggapi

permasalahan korupsi dengan emosi dan demonstrasi.

d. Fenomena umum yang biasanya terjadi di Indonesia ialah selalu muncul kelom-pok sosial baru yang

ingin berpolitik, namun sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak mampu. Mereka hanya ingin

memuaskan ambisi dan kepentingan pri-badinya dengan dalih “kepentingan rakyat”.

e. Peran serta pemerintah dalam pemberantasan korupsi ditunjukkan dengan KPK (Komisi

Pemberantasan Korupsi) dan aparat hukum lain. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi,

menanggulangi dan memberantas korup-si.

f. Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dlam memberantas tindak korupsi diIndonesia, antara

lain :upaya pencegahan (preventif), upaya penindakan (kuratif), upaya edukasi

masyarakat/mahasiswa dan upaya edukasi LSM (Lembaga Swada-ya Masyarakat).

3.2 Saran

a. Perlu dikaji lebih dalam lagi tentang teori upaya pemberantasan korupsi di Indo-nesia agar mendapat

informasi yang lebih akurat.

b. Diharapkan para pembaca setelah membaca makalah ini mampu mengaplikasi-kannya di dalam

kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Budiyanto, Drs. MM. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X.Jakarta: Erlangga

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIAUPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI

INDONESIADisusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Bahasa Indonesia

Dosen Pengampu : Drs. Suyitno, M.Pd

Disusun oleh :Nama : Wiwit Nur AsihNIM : K6410065

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANUNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia yang telah diberikan, penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA”. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia.

Dalam penyusunan makalah ini, penulis banyak menerima bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Suyitno, M.Pd selaku dosen pembimbing.2. Teman-teman di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan.

3. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam

menulis makalah ini.

Demikianlah makalah yang telah penulis susun. Jika ada kesalahan penyusunan kata dan

makna, saya selaku penulis memohon maaf. Penulis mengharap kritik dan saran dari pembaca

demi perbaikan isi makalah ini.

Terima kasih.

Surakarta, 16 Oktober 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................... iKATA PENGANTAR .................................................................................. iiDAFTAR ISI ................................................................................................ iiiBAB I. PENDAHULUAN ........................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1B. Rumusan Masalah ............................................................................. 1C. Tujuan Penulisan ............................................................................... 2

BAB II. ISI .................................................................................................... 3

A. Pengertian Korupsi ............................................................................ 3B. Masalah Korupsi di Indonesia .......................................................... 4C. Upaya Pemberantasan Korupsi ......................................................... 6D. Upaya Penanggulangan Korupsi ....................................................... 8

BAB III. PENUTUP ................................................................................... 10

A. Kesimpulan ....................................................................................... 10B. Saran ............................................................................................... 10

DAFTAR PUSTAKA

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang MasalahKorupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi

merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan pemberantasan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah.

Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang. Hal ini dikarenakan banyak kasus korupsi di Indonesia yang belum tuntas diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, LSM dan alat perangkat negara lainnya.

Pemerintah mengharapkan masalah korupsi di Indonesia segera terselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan beberapa hal seperti pembenahan dari aspek hukum, yang sampai saat ini telah memiliki banyak rambu-rambu berupa peraturan-peraturan, antara lain Tap MPR XI tahun 1980, UU No.31 tahun 1999, UU No.20 tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.30 tahun 2002, sepuluh UU anti korupsi lainnya, dua Perpu, lima Inpres, dan tiga Kepres. Namun, upaya ini masih belum berhasil sepenuhnya. Masalah ini yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam makalah yang berjudul “UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah1. Bagaimana upaya pemerintah untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia?

2. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi korupsi yang telah mendarah daging di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana upaya pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia.

2. Untuk mendiskripsikan bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi korupsi yang telah mendarah

daging di Indonesia.

BAB IIISI

A. Pengertian KorupsiKorupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna

busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Kemudian Robert Klitgaard dalam bukunya Controlling Corruption (1998) mendefinisikan korupsi sebagai "tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau untuk melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi". Menurut Komberly Ann Elliott dalam Corruption and The Global Economy menyajikan definisi korupsi, yaitu "menyalahgunakan jabatan pemerintahan untuk keuntungan pribadi".

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan melawan hukum;

2. penyalahgunaan kewenangan kesempatan, atau sarana;

3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;

4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:

1. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);

2. penggelapan dalam jabatan;

3. pemerasan dalam jabatan;

4. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara);

5. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara).

B. Masalah Korupsi IndonesiaIndonesia, sebagai salah satu negara yang telah merasakan dampak dari tindakan korupsi,

terus berupaya secara konkrit, dimulai dari pembenahan aspek hukum, yang sampai saat ini telah memiliki banyak sekali rambu-rambu berupa peraturan - peraturan, antara lain Tap MPR XI tahun 1980, kemudian tidak kurang dari 10 UU anti korupsi, diantaranya UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kemudian yang paling monumental dan strategis, Indonesia memiliki UU No. 30 Tahun2002, yang menjadi dasar hukum pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditambah lagi dengan dua Perpu, lima Inpres dan tiga Kepres. Di kalangan masyarakat telah berdiri berbagai LSM anti korupsi seperti ICW, Masyarakat Profesional Madani (MPM), dan badan-badan lainnya, sebagai wujud kepedulian dan respon terhadap uapaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan demikian pemberantasan dan pencegahan korupsi telah menjadi gerakan nasional. Seharusnya dengan sederet peraturan, dan partisipasi masyarakat tersebut akan semakin menjauhkan sikap,dan pikiran kita dari tindakan korupsi.

Salah satu contoh kasus korupsi yang baru saja terjadi di Indonesia adalah kasus dari Gayus Tambunan. Sejak awal sebenarnya cenderung tak percaya bahwa uang pajak yang ditilap GayusTambunan hanya Rp28 milyar, apalagi ditambah pengakuannya bahwa dari dana sejumlah itu dia hanya menikmati Rp1,5 milyar, selebihnya mengalir ke polisi (Rp11 milyar), jaksa (Rp5 milyar), hakim (Rp5 milyar), pengacara (Rp5 milyar).Apa masuk akal yang maling cuma dapat Rp1,5 milyar?

Ketidakpercayaan ini berdasarkan banyaknya wajib pajak raksasa yang ditanganinya yakni 149 wajib pajak antara lain Chevron, Kaltim Prima Coal atau Kapuas Prima Coal (Metrotv bikin Kapuas Prima Coal), Bumi Resourches dan lain-lain. Dari 149 mega perusahaan ini, 60 ditangani Gayus langsung. Semua perusahaan itu ingin mendapatkan keringanan pajak atau tidak bisa menerima besaran jumlah tagihan dari instansi pajak dan Gayus dan kawan-kawan memanfaatkan peluang tersebut.

Ketidakpercayan itu terjawab sudah, Majalah Tempo terbaru mengungkapkan bahwa kasus Gayus mencakup uang sebesar Rp1,7 triliun, saat ini dia masih menyimpan uang tersebut di beberapa deposit box dan menurut Tempo dia berulang kali membujuk penyidik akan memberikan deposit box tersebut, kecuali satu untuk dia dan keluarga, asal dibebaskan atau hukumannya diringankan. Berita ini membuktikan bahwa korupsi di instansi perpajakan adalah

mega korupsi yang harus mendapat perhatian dan pengawalan super serius dari pers dan masyarakat. Disinyalir potensi uang negara yang hanyut ke kantong-kantong petugas pajak dan gangnya mencapai Rp300 triliun.

Gara-gara ulah petugas bejat di jawatan pajak kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan jalan raya berkualitas baik, sekolah-sekolah, bea siswa, perguruan tinggi, rumah sakit, obat-obatan, pasar, pembangkit listrik, taman hiburan dan fasilitas publik lainnya.Mungkin sudah saatnya kita lebih memperhatikan petugas pajak di kota kita, juga polisi, jaksa, hakim dan pengacara, bukan untuk mengusili atau mencampuri kehidupan pribadi mereka, tapi hanya untuk menyelamatkan fasilitas publik yang mungkin bisa kita peroleh kalau perilaku dan gaya hidup mereka wajar-wajar saja. Kalau kita begitu pedulinya pada maling ayam, maling jemuran, maling tape mobil, maling kaca spion, maling motor dan sejenisnya, mengapa tidak kita tingkatkan sedikit kepedulian kita pada para pencuri uang kita, rakyat Indonesia?

C. Upaya Pemberantasan Korupsi di IndonesiaPemberantasan korupsi di Indonesia dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu pada masa Orde

Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.

1. Orde Lama

Dasar Hukum: KUHP (awal), UU 24 tahun 1960

Antara 1951 - 1956 isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani menyebabkan koran tersebut kemudian di bredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas intervensi PM Ali Sastroamidjoyo, Ruslan Abdulgani, sang menteri luar negeri, gagal ditangkap oleh Polisi Militer. Sebelumnya Lie Hok Thay mengaku memberikan satu setengah juta rupiah kepada Ruslan Abdulgani, yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Dalam kasus tersebut mantan Menteri Penerangan kabinet Burhanuddin Harahap (kabinet sebelumnya), Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara, Pieter de Queljoe berhasil ditangkap.

Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar justru kemudian dipenjara tahun 1961 karena dianggap sebagai lawan politik Sukarno.

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia. Upaya Jenderal AH Nasution mencegah kekacauan dengan menempatkan perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi di bawah Penguasa Darurat Militer justru melahirkan korupsi di tubuh TNI.

Jenderal Nasution sempat memimpin tim pemberantasan korupsi pada masa ini, namun kurang berhasil.

Pertamina adalah suatu organisasi yang merupakan lahan korupsi paling subur.

Kolonel Soeharto, panglima Diponegoro saat itu, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi gula, diperiksa oleh Mayjen Suprapto, S Parman, MT Haryono, dan Sutoyo dari Markas Besar Angkatan Darat. Sebagai hasilnya, jabatan panglima Diponegoro diganti oleh Letkol Pranoto, Kepala Staffnya. Proses hukum Suharto saat itu dihentikan oleh Mayjen Gatot Subroto, yang kemudian mengirim Suharto ke Seskoad di Bandung. Kasus ini membuat DI Panjaitan menolak pencalonan Suharto menjadi ketua Senat Seskoad.

2. Orde Baru

Dasar Hukum: UU 3 tahun 1971

Korupsi orde baru dimulai dari penguasaan tentara atas bisnis-bisnis strategis.

3. Reformasi

Dasar Hukum: UU 31 tahun 1999, UU 20 tahun 2001

Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi:

a. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi)

b. Komisi Pemberantasan Korupsi

c. Kepolisian

d. Kejaksaan

e. BPKP

f. Lembaga non-pemerintah: Media massa Organisasi massa (mis: ICW).

Selain itu, ada beberapa upaya pengawasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu :

1. mengerahkan seluruh stake holder dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan indikator terhadap makna korupsi, kolusi, dan nepotisme;

2. mengidentifikasi strategi yang akan mendukung terhadap pemberantasan KKN sebagai payung hukum menyangkut Stick, Carrot, Perbaikan Gaji Pegawai, Sanksi Efek Jera, Pemberhentian Jabatan yang diduga secara nyata melakukan tindakan korupsi;

3. melaksanakan dan menerapkan seluruh kebijakan yang telah dibuat dengan melaksanakan penegakan hukum tanpa pilih bulu terhadap setiap pelanggaran KKN dengan aturan hukum yang telah ditentukan;

4. melaksanakan evaluasi, pengendalian, dan pengawasan dengan memberikan atau membuat mekanisme yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pengawasan fungsional lebih independent.

D.Upaya Penanggulangan Korupsi di IndonesiaKorupsi dapat ditanggulangi dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. kebiasaan korupsi dapat dihilangkan melalui proses penanaman (sosialisasi dan internalisasi ) nilai-nilai anti korupsi atau Budaya Anti Korupsi (BAK). Proses tersebut dilakukan melalui proses pendidikan yang terencana, sistematis, terus menerus dan terintegrasi, sejak usia dini hingga ke perguruan tinggi. Demikian juga sosialisasi dan internalisasi nilai anti korupsi tersebut dilakukan kepada seluruh komponen masyarakat dan aparatur pemerintah di pusat dan daerah, lembaga tinggi negara, BUMN, BUMD, sehingga nilai sosial anti korupsi atau Budaya Anti Korupsi (BAK) menjadi gerakan nasional dan menjadi kebiasaan hidup seluruh komponen bangsa Indonesia, menuju kehidupan yang adil makmur dan sejahtera;

2. upaya penerapan good governance pada entitas pemerintah. Setiap entitas pemerintah diwajibkan untuk melakukan reformasi birokrasi, mempertanggungjawabkan kinerja yang dicapainya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, melaksanakan praktek-praktek yang sehat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya serta melibatkan masyarakat luas dalam memantau dan mendorong perbaikan kinerja instansi pemerintah.

BAB IIIPENUTUP

A. KesimpulanAda berbagai kasus korupsi di Indonesia dari orde lama, orde baru, reformasi sampai

sekarang ini. Padahal pemerintah sudah membuat Undang-Undang dan berbagai aturan hukum lainnya tapi tidak berhasil memberantas korupsi. Maka, pemerintah diharapkan dapat bekerjasama dengan masyarakat dan awak media untuk memberantas dan menanggulangi korupsi di Indonesia.

B. Saran

Sebaiknya dilakukan proses penanaman (sosialisasi dan internalisasi ) nilai-nilai anti korupsiatau Budaya Anti Korupsi (BAK). Proses tersebut dilakukan melalui proses pendidikan yang terencana, sistematis, terus menerus dan terintegrasi, sejak usia dini hingga ke perguruan tinggi. Demikian juga sosialisasi dan internalisasi nilai anti korupsi tersebut dilakukan kepada seluruh komponen masyarakat dan aparatur pemerintah di pusat dan daerah, lembaga tinggi negara, BUMN, BUMD, sehingga nilai sosial anti korupsi atau Budaya Anti Korupsi (BAK) menjadi gerakan nasional dan menjadi kebiasaan hidup seluruh komponen bangsa Indonesia, menuju kehidupan yang adil makmur dan sejahtera.

Bab 1Pendahuluan

A. Latar Belakang MasalahTindak perilaku korupsi akhir-akhir ramai di perbincangkan, baik di media massa

maupun maupun media cetak. Tindak korupsi ini mayoritas dilakukan oleh para pejabat tinggi negara yang sesungguhnya dipercaya oleh masyarakat luas untuk memajukan kesejahteraan rakyat sekarang malah merugikan negara. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin oleh para pejabat yang terbukti melekukan tindak korupsi. Maka dari itu, di sini kami akan membahas tentang korupsi di Indonesia dan upaya untuk memberantasnya.

B. Rumusan Masalah1. Apa arti dari korupsi ?2. Mengapa harus mahasiswa yang memiliki peran dalam memberantas korupsi ?3. Peran dan upaya apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa?

C. Tujuan1. Mengetahui arti korupsi.2. Mengetahui mengapa harus mahasiswa.3. Mengetahui peran dan upaya yang dilakukan oleh mahasiswa.

Bab 2Pembahasan

Pengertian KorupsiKata korupsi sudah bukan hal yang asing bagi kita. Korupsi berasal dari bahasa latin

Corruptio (Fockema Andreae: 1951) atau Corruptus (Webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnya dari bahasa latin itu turun ke dalam bahasa Eropa seperti Inggris: Corruption, Corrupt kemudian dalam bahasa Belanda yaitu Corruptie. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkanoleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya (Poerwadarminta : 1976). Sedangkan pengertian korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Arti harifiah adalah Kebusukan, keburukan, kebejatan, ke tidak jujuran, dapat di suap, Tidak bermoral, penyimpangan dari ke sucian.Menurut perspektif hukum, definisi korupsi di jelaskan dalam 13 pasal ( UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 ) Merumuskan 30 bentuk / Jenis tindak pidana korupsi, yang di kelompokan SBB :

1. Kerugian keuangan negara2. Suap menyuap3. Penggelapan dalam jabatan4. Pemerasan5. Perbuatan curang6. Benturan kepentingan dalam pengadaan7. Gratifikasi

Korupsi sudah merebak di hampir seluruh lapisan masyarakat dan sepertinya sudah menjadi sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia maka tidak mengherankan apabila negara seringkali mengalami kerugian finansial yang cukup signifikan. Misalnya pada tahun 2006, negara menderita kerugian akibat tindakan korupsi, terutama dalam sektor BUMN sehingga mencapai angka yang cukup mengejutkan yaitu Rp 161 triliun. Angka ini mengalami akselerasi yang cukup cepat karena sebelumnya di tahun 2005 yaitu Rp 125 triliun (data ICW 2006). Akibat tindak kejahatan korupsi ini juga meletakkan Indonesia pada posisi 134 dari 163 negara (yang diurutkan dari negara terbersih sampai ke negara terkorup) dan TI Perception Index Indonesia 2,4. Jumlah kasus juga banyak terjadi, terutama di daerah Barat, Jakarta, Sumatra Selatan dan Bangka Belitung yang mencapai 14-17 kasus per tahun. Banyaknya uang negara yang mengalir di kantong-kantong orang-orang tidak bertanggung jawab tentu menimbulkan beberapa dampak menurut Soejono Karni yaitu:

a. Rusaknya sistem tatanan masyarakat.b. Ekonomi biaya tinggi dan sulit melakukan efisiensi.c. Munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat.d. Penderitaan sebagian besar masyarakat di sektor ekonomi, administrasi,

politik, maupun hukum yang pada akhirnya menimbulkan sikap frustasi, ketidak percayaan, apatis terhadap pemerintah yang berdmpak kontraproduktif terhadap pembangunan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya maka sangat penting dalam menangani tindakan korupsi. Maka ada beberapa strategi menurut Hong Kong dengan ICAC-nya dengan pendekatan tiga pilar yaitu:

a. StrategipreventifUpaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem dan prosedur dengan membangun budaya organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip fairness, transparency, accountability and responsibility yang mampu mendorong setiap individu untuk melaporkan segala bentuk korupsi yang terjadi.

b. Strategi InvestigativeUpaya memerangi korupsi melalui deteksi, investigasi dan penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi.

c. Strategi EdukatifUpaya pemberantasan korupsi dengan mendorong masyarakat untuk berperan serta memerangi korupsi dengan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing maka masyarakat perlu ditanamkan nilai-nilai kejujuran (integrity) serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral.

Pentingnya Peran MahasiswaTiga pilar strategi yang dijelaskan di atas pada intinya membutuhkan usaha keras dari

pemerintah dalam memberantas korupsi juga sangat penting dalam melibatkan partisipasi masyarakat/mahasiswa.

Penjelasan sebelumnya telah dipaparkan bahwa pentingnya peran masyarakat dalam memberantas korupsi. Masyarakat yang akan dibahas dalam artikel ini adalah masyarakat intelektual atau kaum terpelajar terutama mahasiswa. Mengapa harus mahasiswa? Karena mahasiwa adalah elemen masyarakat yang paling idealis dan memiliki semangat yang sangat tinggi dalam memperjuangkan sesuatu. Selama ini mahasiswa dipandang bisa cukup signifikan dalam mempengaruhi perubahan kebijakan atau struktur pemerintahan. Di sisi lain mahasiswa juga bisa mempengaruhi lapisan masyarakat lainnya untuk menuntut hak mereka yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Peran mahasiswa bisa dilihat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan mengenai kebangkitan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda yang mana dipelopori oleh para mahasiswa kedokteran Stovia. Presiden pertama Indonesia, Soekarno sang Proklamator Kemerdekaan RI merupakan tokoh pergerakan dari kalangan mahasiswa. Selain itu peristiwa lain yaitu pada tahun 1996, ketika pemerintahan Soekarno mengalami keadaan politik yang tidak kondusif dan memanas kemudian mahasiswa tampil dengan memberikan semangat bagi pelaksanaan Tritura yang akhirnya melahirkan orde baru. Akhirnya, ketika masa orde baru, mahasiswa juga menjadi pelopor dalam perubahan yang kemudian melahirkan reformasi.

Begitulah perjuangan mahasiswa dalam memperjuangkan idealismenya yaitu untuk memperoleh cita-cita dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat. Maka tentunya mahasiswa dituntut utuk benar-benar konsisten atau memegang teguh idelisme mereka. Memang tidak dipungkiri sekarang ini banyak mahasiswa yang sudah luntur idealismenya karena terbuai dengan budaya konsumtif dan hedonisme. Hal tersebuut ternyata membuat mereka semakin berfikir dan bertindak apatis terhadap fenomena yang ada di sekitar mereka dan kecenderungan memikirkan diri mereka sendiri. Padahal perjuangan mahasiswa tidak berhenti begitu saja ada hal lainnya yang menanti untuk diperjuangankan oleh mereka, yaitu dalam melawan dan memberantas korupsi. Bentuk – bentuk peran serta mayarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 antara lain adalah SBB :

1. Hak Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi

2. Hak untuk memperoleh layanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah tindak pidana korupsi kepada penegak hukum

3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi

4. Hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yg di berikan kepada penegak hukum waktu paling lama 30 hari

5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum6. Penghargaan pemerintah kepada mayarakat

Upaya Mahasiswa

Faktanya fenomena korupsi selalu tidak berhenti menggrogoti negeri kita, korupsi merupakan kejahatan yang bukan hanya merugikan negara tetapi juga masyarakat. Artinya keadilan dan kesejahteraan masyarakat sudah mulai terancam. Maka saatnya mahasiswa sadar dan bertindak. Adapun upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa adalah:

a. Menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Hal ini terutama dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa yaitu menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi walaupun itu hanya tindakan sederhana, misalnya terlambat datang ke kampus, menitipkan absen kepada teman jika tidak masuk atau memberikan uang suap kepada para pihak pengurus beasiswa dan macam-macam tindakan lainnya.

Memang hal tersebut kelihatan sepele tetapi berdampak fatal pada pola pikir dan dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan bahkan yang lebih parah adalah menjadisebuahkarakter. Selain kesadaran pada masing-masing mahasiswa maka mereka juga harus memperhatikan kebijakan internal kampus agar dikritisi sehingga tidak memberikan peluang kepada pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan melalui korupsi. Misalnya ketika penerimaan mahasiswa baru mengenai biaya yang diestimasikan dari pihak kampus kepada calon mahasiswa maka perlu bagi mahasiswa untuk mempertanyakan dan menuntut sebuah transparasi dan jaminan yang jelas dan hal lainnya. Jadi posisi mahasiswa di sini adalah sebagai pengontrol kebijakan internal universitas.

Dengan adanya kesadaran serta komitmen dari diri sendiri dan sebagai pihak pengontrol kebijakaninternal kampus maka bisa menekan jumlah pelaku korupsi. Upaya lain untuk menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di lingkungan kampus adalah mahasiswa bisa membuat koperasi atau kantin jujur. Tindakan ini diharapkan agar lebih mengetahui secara jelas signifikansi resiko korupsi di lingkungan kampus.Mahasiswa juga bisa berinisiatif membentuk organisasi atau komunitas intra kampus yang berprinsip pada upaya memberantas tindakan korupsi. Organisasi atau komunitas tersebut diharapkan bisa menjadi wadah mengadakan diskusi atau seminar mengenai bahaya korupsi. Selain itu organisasi atau komunitas ini mampu menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan internal kampus.

Sebagai gambaran, SACW yang baru saja dibentuk pada kabinet KM (semacam BEM) ITB 2006/2007 lalu sudah membuat embrio gerakannya. Tersebar di seluruh wilayah Indonesia, anggota SACW dari UIN Padang sudah mulai mengembangkan sayap. Begitu pula mereka yang berada di UnHalu Sulawesi sudah melakukan investigasi terhadap rektorat mereka yang ternyata memang terjerat kasus korupsi.

b. Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi.Upaya mahasiswa ini misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai

bahaya melakukan tindakan korupsi karena pada nantinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat sendiri. Serta menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam menindaklanjuti (berperan aktif) dalam memberantas tindakan korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Selain itu, masyarakat dituntut lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan. Maka masyarakat sadar bahwa korupsi memang harus dilawan dan dimusnahkan dengan mengerahkan kekuatan secara massif, artinya bukan hanya pemerintah saja melainakan seluruh lapisan masyarakat.

c. Menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah.Mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam

pemerintahan. Kebijakan pemerintah sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat. Misalnya dengan melakukan demo untuk menekan pemerintah atau melakukan jajak pendapat untuk memperoleh hasil negosiasi yang terbaik.

d. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik.

e. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.f. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat

pusat/nasional.g. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan peme-rintahan negara

dan aspek-aspek hukumnya.h. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap


PENUTUPa. Kesimpulan

Dari teori yang telah kami sajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :Korupsi adalah tindakan yang harus diberantas segera karena mengancam keadilan dan

kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu peran serta semua lapisan masyarakat. Mahasiswa adalah salah satu bagian masyarakat yang mempunyai pengaruh signifikan dalam memperngarhi kebijakan pemerintah dan menggerakkan lapisan masyarakat yang lain. Sehingga pemberantasan korupsi bisa lebih efektif. Upaya-upaya yang dilakukan mahasiswa adalah menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus, memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi dan menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Maka mahasiwa harus lebih berkomitmen dalam memberantas korupsi supaya upaya mereka berjalan semaksimal mungkin.

Meski demikian, pemberantasan korupsi jangan menajadi “jalan tak ada ujung”, melainkan “jalan itu harus lebih dekat ke ujung tujuan”. Upaya-upaya untuk mengatasi persoalan korupsi dapat ditinjau dari struktur atau sistem sosial, dari segi yuridis, maupun segi etika atau akhlak manusia.

b. Saran

Perlu dikaji lebih dalam lagi tentang teori upaya pemberantasan korupsi di Indo-nesia agar mendapat informasi yang lebih akurat.

Diharapkan para pembaca setelah membaca makalah ini mampu mengaplikasi-kannya di dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

http://harissoekamti.blogspot.com/2011/10/makalah-tentang-upaya-upaya.html#ixzz2h2ErTGUQ

Mochtar. 2009. “Efek Treadmill” Pemberantasan Korupsi : Kompas

Risbiyantoro, Mohamad, 2005. Peranan Mahasiswa dalam Memerangi Korupsi, Op cit.

Erica, Peran Gerakan Mahasiswa dalam Pemberantasan Korupsi, dalam http://ericamourissa.ngeblogs.com, 2007Qyonglee. 2008. Mahasiswa dan Korupsi. Dalam http://qyonglee.multiply.com.http://munajathati.wordpress.com/2012/05/19/peran-dan-upaya-mahasiswa-dalam-memberantas-korupsi/Pengertian Dasar-Dasar Korupsi. Dalam http://antikorupsi.org.http://wawasanfadhitya.blogspot.com/2012/08/upaya-pemberantasan-korupsi-di-indonesia.html

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya

sehingga makalah yang berjudul “Peran Mahasiswa Dalam Upaya Pembrantasan Korupsi” ini

dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam menyusun makalah ini, penyusun banyak mengalami hambatan dan kesulitan.

Namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya makalah ini dapat

terselesaikan. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua

pihak yang terlibat di dalam penyusunan makalah ini, terutama kepada dosen mata kuliah

pendidikan kewarganegaraan.

Kami menyadari bahwa makalah ini sangat sederhana dan jauh dari sempurna, oleh

karena itu penyusun mengharapkan kritik dan sarannya untuk lebih baiknya makalah ini. Semoga

makalah ini memberikan manfaat kepada pembaca sekalian

Makassar, 07 oktober 2013

Penyusun,

BAB IIIPENUTUP3.1 KESIMPULAN

Dari pembahasan seputar korupsi di atas, dapat diberi kesimpulan yaitu:

1. Korupsi ialah perilaku yang buruk yang tidak legal dan tidak wajar untuk memperkaya diri

2. Korupsi dinilai dari sudut manapun ia tetap suatu pelangaran3. Korupsi mengakibatkan kurangnya pendapatan Negara dan kurangnya kepercayaan

terhadap pemerintah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................... iKATA PENGANTAR .................................................................................. iiDAFTAR ISI ................................................................................................ iiiBAB I. PENDAHULUAN ........................................................................... 1

D. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1E. Rumusan Masalah ............................................................................. 1F. Tujuan Penulisan ............................................................................... 2

BAB II. ISI .................................................................................................... 3

E. Pengertian Korupsi ............................................................................ 3F. Masalah Korupsi di Indonesia .......................................................... 4G. Upaya Pemberantasan Korupsi ......................................................... 6H. Upaya Penanggulangan Korupsi ....................................................... 8

BAB III. PENUTUP ................................................................................... 10

C. Kesimpulan ....................................................................................... 10D. Saran ............................................................................................... 10

DAFTAR PUSTAKA

Documents

makalah korupsi