BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Bidang penunjang dalam
Program Kependudukan dan Keluarga Berencana sangat diperlukan untuk
memberikan dukungan bagi bidang Operasional dalam melakukan
berbagai kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Bidang Penunjang ini antara lain meliputi kegiatan yang berkaitan
dengan penyediaan dana, sarana, tenaga, kelembagaan,
pendidikan dan pelatihan, system data dan informasi, penelitian
dan pengembangan, serta pengawasan pengendalian manajemen. Dengan
ditetapkannya Undang-Undang No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang merupakan hasil
amandemen UU No. 10 tahun 1992 maka tupoksi BKKBN mengalami
penambahan karena BKKBN tidak hanya menangani Keluarga Berencana
tetapi mendapat tambahan menangani Kependudukan sehingga BKKBN yang
semula mempunyai kepanjangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional, sekarang menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional. Dewasa ini terdapat berbagai perubahan
lingkungan strategi pada era otonomi daerah antara lain perubahan
manajemen perencanaan dan kinerja di BKKBN dengan tools BSC dan
perlunya mengoptimalkan kinerja untuk mendukung kebutuhan bidang
operasional dalam rangka percepatan dan revitalisasi program KB.
Penyediaan dukungan berbagai kegiatan di bidang penunjang ini belum
dapat dilakukan sepenuhnya dalam memberikan kemudahan kepada bidang
operasional program. Di era otonomi daerah, masih dirasakan
berbagai keterbatasan-keterbatasan untuk memberikan dukungan
pengelolaan program, seperti kelembagaan K-KB di
Kabupaten/Kota yang bervariasi, penyediaan jumlah dan kualitas
kompentensi tenaga program yang belum memenuhi harapan, dan sarana
yang terbatas, yang kesemuanya itu berakibat pula pada lemahnya
mekanisme operasional di lapangan, keterbatasan melakukan
pengumpulan data dan informasi yang cepat, lengkap dan akurat,
analisa dan pemamfaatan dan
1
penyebarluasannya, penelitian dan pengembangan serta pengawasan
dan pengendalian secara menyeluruh. Langkah-langkah yang dilakukan
untuk mengatasi keterbatasan tersebut antara lain melakukan
advokasi, pembinaan, dukungan pembentukan kelembagaan dan penyiapan
Norma, Standard dan Prosedur (NSPK), penetapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) KB. Selain itu dilakukan pula dukungan penyediaan
Dana Operasional Program dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Penyediaan
Sarana A Bermula dari beberapa tahun lalu semenjak Somalia dilanda
kerusuhan, membuat masyarakatnya semakin tak terlat Kontrasepsi
bagi Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I (miskin),
peningkatan kompetensi tenaga melalui Pentaloka dan Pelatihan
Tenaga Pengelola dan Tenaga Lapangan, termasuk pelatihan khusus
bagi tenaga PLKB/PKB melalui webside LIP-4, penyediaan perangkat
Sarana tehnologi Informasi, Pengembanga Sistem Pelaporan dan
Program Aplikasi Web Base, Pedoman dan Program Aplikasi Pendataan
Keluarga/Pemutakhiran Data Keluarga, Pedoman Analisis dan Evaluasi
Kinerja, Penyebarluasan Data dan Informasi melalui Webside.
Pelaksanaan Mini Survey, serta pelaksanaan kegiatan pengawasan dan
pengendalian untuk Pengelolaan Program K-KB diberbagai daerah.
Dalam tahun 2011 ini dukungan bidang Penunjang akan terus
dilanjutkan untuk menyediakan dan memenuhi berbagai kebutuhan dan
dukungan pada bidang Operasional dalam melakukan percepatan dan
revitalisasi Program KB di tahun kedua RPJM 2010-2014. Sasaran
Strategi Sasaran strategi bidang Penunjang yang ditetapkan dalam
tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1. Menata organisasi dan tata
laksana 2. Meningkatkan system Informasi Manajemen berbasis IT 3.
Merencanakan dan ,engembagkan Sumber Daya Manusia 4. Meningkatkan
penelitian dan pengembangan Kependudukan dan meningkatkan
kinerja
Keluarga Berencna
2
5. Meningkatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana
pengendalian penduduk dan pembangunan Keluarga Berencana 6.
Sfektivitas dan efisiensi anggaran program Kependudukan dan
Keluarga Berencana 7. Meningkatkan kualitas Pengendalian dan
Pengawasan
3
BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL
Dalam rangka menyediakan dan memenuhiProgram Kependukan dan
Keluarga Berencana Nasional untuk melakukan kegiatan guna mencapai
sasaran program tahun 2011, maka bidang Penunjang menetapakan
kebijakan dan strategi operasional sebagai berikut : A. Kebijakan
1. Kebijakan Umum Meningkatkan dukungan pengelolaan program
Kependukan dan KB guna mewujudkan Penduduk Tumbuh seimbang tahun
2015. 2. Kebijakan Khusus a. Mengembangkan kelembagaan sesuai
dengan UU No. 52 tahun 2009, tentang Perkembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga b. Mengembangkan perangkat kebijakan program
kependudukan c. Meningkiatkan koordinasi dan pelaksanaan Sistem
Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) untuk penyediaan data
dan informasi program Keluarga d. Memperkuat SDM pengelolaan
Program Kependudukan dan KB e. Meningkatkan pengelolaan Logistik f.
Meningkatkan dukungan pembiayaan program, termasuk Kependudukan dan
Pembangunan
dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) g. Optimalisasi
penyelenggaraaan pengendalian dan pengawasan
B. Strategi Operasional 1. Menata Struktur organisasi BKKBN dan
menyusun berbagai peraturan Pemerintah untuk menunjang keberhasilan
Program Kependudukan dan KB 2. Memperkuat koordinasi, konsolidasi,
sinergi dan rekonsiliasi dengan sector dan daerah dalam mewujudkan
penyediaan data dan informasi
4
Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga secara cepat,
tepat, akurat dan terkini. 3. Memenuhi kebutuhan dan meningkatkan
kompetensi SDM pengelola Program Kependudukan dan KB 4. Memenuhi
ketersediaan alat kontrasepsi (alkon) dan sarana non alkon bagi
keluarga miskin 5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran
berdasarkan kaidahkaidah yang berlaku 6. Meningkatkan peran dan
fungsi pengendalian dan pengawasan
5
BAB III PENERAPAN KEBIJAKAN KEGIATAN BIDANG PENUNJANG
Untuk melaksanakan kebijakan dan strategi operasional yang sudah
ditetapkan, maka kegiatan bidang penunjang yang akan dilaksakan
pada tahun 2011 yang meliputi dukungan kelembagaan, dukungan
pengembangan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga
(SIDUGA), dukungan perencanaan SDM dan pengembangan budaya
kerja, dukungan pendidikan dan pelatihan, dukungan penelitian dan
pengembangan, dukungan logistic, dukungan pembiayaan serta
dukungan pengendalian dan pengawasan. A. Dukungan Kelembagaan 1.
Pertemuan dan koordinasi untuk restrukturisasi kelembagaan BKKBN
dan penyusunan Peraturan Presiden tentang
kelembagaan BKKBN 2. 3. Penjabaran tindak lanjut UU.No.52 tahun
2009 Pertemuan koordinasi pembahasan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) 4. Reformasi Birokrasi BKKBN
B. Dukungan Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan &
Keluarga Dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Kependudukan
dan Keluarga ( SIDUGA), pada tahun 2011 akan dilakukan kegiatan
antara lain : 1. Identifikasi data kependudukan, keluarga dan
penunjang lainnya Kegiatan ini akan dilakukan secara koordinasi
lintas sector dan dengan daerah untuk memperoleh kesepakatan bagi
penyediaan data kependudukan, keluarga dan penunjang yang
diperlukan bagi pengelolaan Program Kependudukan dan
Pembangunan
Keluarga, yang selama ini telah dilakukan oleh berbagai sector
dan daerah, Identifikasi data yang diperlukan tersebut anatara lain
meliputi :
6
a. b. c.
Data Kependudukan Data Keluarga Data Penunjang
2. Pengembangan Sub Sistem Pendukung SIDUGA Dalam upaya untuk
memperkuat bagi mpengembangan SIDUGA guna memberikan data dan
informasi yang diperlukan bagi Program Kependudukan dan KB pada
tahun 2011 akan dilakukan kegiatan sbb : a. Pengembangan Lapangan
b. Pengembangan Program Aplikasi Data Basis dan Kegiatan Pelayanan
KB c. Pengembangan Program Aplikasi Data Basis dan Kegiatan
Pengendalian Lapangan d. Pengembangan Keluarga (MDK) e. f. g.
Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana TIK Pengembangan
Model-model Analisa dan Evaluasi Pengembangan publikasi,
penyebarluasan data dan informasi melalui Website dan Program LIP4
bagi PKB/PLKB Program Aplikasi Pemutakhiran Data Sub system
Pelaporan Pengendalian
C. Dukungan Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan
Pengembangan Budaya Kerja 1. Perencanaan dan Rekrutmen SDM Berbasis
Kompetensi 2. Pengembangan Standar Kompetensi Jabatan 3. Asesmen
Kompetensi 4. Penyusunan KPI Individu Pegawai 5. Evaluasi Kinerja
dan Penyusunan 6. Penyusunan Pola Pengembangan Karir 7. Analisis
Bahan Kerja 8. Analisa Jabatan
7
9. Pengembangan Sistem Data Base Pegawai Berbasis TI dan Web 10.
Penyusunan Pedoman dan Sosialisasi Budaya Kerja CUK
D. Dukungan Pendidikan dan Pelatihan 1. Peningkatan kapasitas
kompontensi petugas KB 2. Peningkatan jejaring kemitraan dan
kerjasama dalam
pengelolaan Diklat di dalam dan luar negeri 3. Peningkatan
kualitas pengelolaan Diklat 4. Pengembangan model pelatihan
inovatif melalui teknologi informasi (E learning)
E. Dukungan Penelitian dan Pengembangan 1. Survei Indikator RPJM
2. Mini Survei Peserta Aktif 3. Pemanfaatan dan Penyebarluasan
hasil penelitian KB-KR 4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Etika Pusna
F. Dukungan Logistik 1. Perencanaan kebutuhan kontrasepsi dan
non kontrasepsi 2. Pengadaan alat obat kontrasepsi dan non
kontrasepsi 3. Pengelolaan penyimpanan dan penyaluran sesuai dengan
kebutuhan
G. Dukungan pembiayaan 1. Penyediaan Dana Operasional Program
dari APBN tahun 2011 2. Penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun
2011 3. Pengendalian Pelaksanaan anggaran 4. Inventarisasi dan
Pengadministrasian Barang Milik Negara 5. Peningkatan Kualitas
Keuangan
8
H. Pengendalian dan Pengawasan 1. Kegiatan
pengawasan/pemeriksaan dan pembinaan 2. Koordinasi Pengawasan 3.
Intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat 4. Koordinasi
monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi (Inpres
No.5 tahun 2004)
9
