Makalah kasus PT. Askrindo

7/17/2019 Makalah kasus PT. Askrindo

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-kasus-pt-askrindo 1/23

Makalah Tata Kelola Perusahaan

Kasus PT. Askrindo Tentang Tanggung Jawab Direksi

Dan Dewan Komisaris

Disusun oleh:

Dani Rachmat S.K.

Farisan W.

Miranti

Novita Wardhani

PROGRAM EKSTENSI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS INDONESIA

TAHUN AJARAN 2015/2016



2 Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

STATEMENT OF AUTHORSHIP

“ Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas

terlampir merupakan murni hasil dari pekerjaan saya/kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain yang saya/kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya.

Materi ini belum/tidak pernah dasajikan/digunakan sebagai bahan makalah/tugas

mataajaran lain kecuali makalah/tugas ini saya kumpulkan dapat diperbanyak

dan dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.”

Nama : Farisan Wanaputra

NPM : 1406645304

Tanda Tangan :

Nama : Miranti

NPM : 1406645701

Tanda Tangan :

Nama : Novita Wardhani

NPM : 1406645872

Tanda Tangan :

Nama : Dani R

NPM : 1406645134

Tanda Tangan :

Mata Ajaran : Tata Kelola Perusahaan

Judul Makalah/Tugas : Kasus PT. Askrindo

Tanggal : 7 Oktober 2015

Dosen : Ibu Aria Farahmita




Daftar Isi

Statement Of Authorship................................................................................ 2

Daftar Isi......................................................................................................... 3

Pendahuluan ................................................................................................... 4

Landasan Teori ............................................................................................... 6

Kronologi Kasus PT. Askrindo .................................................................... 12

Keterkaitan Kasus dengan OECD Principal ................................................ 15

Keterkaitan Kasus dengan Peraturan Bank Indonesia ................................. 18

Keterkaitan Kasus dengan Peraturan Bapepam-LK ..................................... 19

Keterkaitan Kasus dengan sistem One-Tier dan Two-Tier .......................... 20

Kesimpulan .................................................................................................. 22

Daftar Pustaka .............................................................................................. 23




Bab 1

Pendahuluan

Internal perusahaan menjadi hal yang vital dalam kelangsungan hidup

perusahaan. Dalam prinsip OECD no 6 (enam), internal perusahaan, baik itu pihak

dewan direksi maupun dewan komisaris, bertanggung jawab dalam melaksanakan

pengelolaan dan pengawasan sumber daya perusahaan. Banyak peraturan-

peraturan yang menjelaskan tentang tugas, tanggung jawab, dan kewenangan

dewan direksi maupun dewan komisaris.

Menurut Peraturan BI no. 8 tahun 2006, Direksi sebagai pengelola kegiatan

emiten, bertanggungjawab secara penuh dan dengan iktikad baik serta menganut

prinsip kehati-hatiannya menjalankan tugas pengelolaan terhadap emiten dengan

memperhatikan keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang terkait. Disisi lain,

terdapat pihak independen, yaitu komisaris yang bertanggung jawab untuk

mengawasi secara profesional segala tindak tanduk dan keputusan direksi, sebagai

koridor untuk mencapai tujuan perusahaan. Kedua pihak tersebut memainkan

peran penting dalam menjamin kepercayaan investor dalam menanamkanmodalnya dalam emiten. Direksi serta komisaris harus bersifat lebih terbuka dan

menjunjung tinggi nilai objektivitas agar semua pihak dapat diuntungkan tanpa

terkecuali.

Disisi lain terdapat yang namanya komisaris independen. Komisaris

independen disebut sebagai salah satu elemen pendukung para komisaris lainnya

dalam mengambil keputusan. Keterbatasan informasi dan minimnya kontribusi

dari komisaris, dijadikan suatu motivasi bagi komisaris independen untuk

memperjuangkan nilai dan etika dalam penerapan Good Corporate Governance.

Fungsi pengawasan dan independensi menjadi kontribusi yang dapat diberikan

oleh komisaris independen untuk menciptakan nilai objektivitas dan fairness

dalam internal perusahaan.

Dalam makalah ini akan dibahas mengenai permasalahan yang dialami oleh

PT Askrindo. Kasus korupsi dan penyelewengan dana PT Askrindo terindikasi




karena adanya permainan dari pihak internal perusahaan. Sehingga menimbulkan

pertanyaan, ada apa dengan dewan direksi dan dewan komisaris PT Askrindo?

Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut pada halaman selanjutnya.




Bab 2

Landasan Teori

2.1 Tugas dan Kewajiban Dewan Direksi

Menurut UU no 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan Peraturan

BI no 8/4/BI/2006, direksi dalam menjalankan perseroan memiliki tugas-tugas,

yaitu :

1. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan

tugas pengurusan Perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan

kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitasPerseroan

2.

Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh

aktivitas Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan

perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, keputusan RUPS

serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Perseroan

3.

Direksi dalam memimpin dan mengurus Perseroan semata-mata hanyauntuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha

meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan

4. Direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan secara

amanah dan transparan. Untuk itu Direksi mengembangkan system

pengendalian internal dan system manajemen resiko secara terstruktural

dan komprehensif

5. Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan

Perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

Kewajiban direksi dalam perseroan adalah sebagai berikut:

1.

Direksi wajib bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk

kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam

maupun di luar pengadilan. Sebagai organ yang wajib bertanggungjawab,

Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusan itu kepada RUPS




2. Direksi wajib membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, Risalah

RUPS dan Risalah Rapat Direksi, menyelenggarakan pembukuan

Perseroan; melaporkan kepemilikan sahamnya dan keluarga yang dimiliki

pada Perseroan atau Perseroan lain.

3. Direksi wajib menyiapkan laporan tahunan (termasuk pertanggung

jawaban tahunan) untuk RUPS.

4. Direksi wajib memberikan keterangan kepada RUPS mengenai segala

sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan perseroan.

5.

Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lain yang dianggap

perlu (termasuk melakukan pemanggilan dan lain-lain).

6.

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau

menjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan.

7. Direksi wajib menyiapkan rencana penggabungan, peleburan atau

pengambilalihan untuk diajukan kepada RUPS.

2.2 Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

Menurut UU no 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan Peraturan

BI no 8/4/BI/2006, tugas utama Komisaris adalah Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta

memberi nasihat kepada Direksi. Fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh

masing-masing Anggota Komisaris namun keputusan pemberian nasihat

dilakukan atas nama Komisaris secara Kolektif (sebagai Board). Fungsi

pengawasan adalah proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Komisaris wajib

berkomitmen tinggi untuk menyediakan waktu dan melaksanakan seluruh tugas

komisaris secara bertanggungjawab. Pelaksanaan tugas tersebut diantaranyaadalah :

1.

Pelaksanaan rapat secara berkala satu bulan sekali

2. Pemberian nasihat, tanggapan dan/atau persetujuan secara tepat waktu dan

berdasarkan pertimbangan yang memadai

3. Pemberdayaan komite-komite yang dimiliki Komisaris. Contohnya

Komite Audit, Komite Nominasi dll.

4.

Mendorong terlaksananya implementasi good corporate governance.




Kewajiban komisaris yaitu:

1.

Komisaris berkewajiban mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan

Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi2. Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab

menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan

3. Komisaris wajib melapor kepada Perseroan tentang kepemilikan sahamnya

beserta keluarganya.

2.3 Perbedaan dan Persamaan Peranan Dewan Direksi dan Dewan

Komisaris

Perbedaan antara peranan dewan direksi dan komisari terletak pada

tugasnya, dewan direksi bertugas mengelola operasional dan kinerja perusahaan

untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan, sedangkan dewan komisaris

merupakan sebagai pengawas, mengawasi kinerja dari dewan direksi agar

operasional perusahaan tetap sejalan dengan tujuan perusahan tersebut.

Persamaan peranan dewan direksi dan dewan komisaris menurut UU no 40

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 97 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2,yaitu dewan direksi dan komisaris dengan iktikad baik, kehati-hatian dan

bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, pada pasal 97 ayat

3 dan pasal 114 ayat 3, yaitu Dewan direksi dan dewan komisaris bertanggung

jawab atas segala kerugian yang dialami oleh Perseroan apabila yang

bersangkutan lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan perseroan.

Selain itu dalam pasal 97 dan 114 ayat 6, pemegang saham dapat menggugat

dewan direksi dan dewan komisaris karena kesalahan dan kelalaiannya yang

menyebabkan kerugian pada perseroan ke Pengadilan Negeri.

2.4 Kelebihan dan Kekurangan dari Struktur Dewan One-tier Board dan

Two-tier Board

Sistem two-tier board banyak dianut oleh perusahaan di Eropa dan Asia.

Tata kelola internal perusahaan diberlakukan adanya pemisahan antara pihak




direksi dan pihak komisaris. Pihak direksi melakukan fungsi pengelolaan entitas

dan pihak komisaris melakukan fungsi pengawasan terhadap direksi.

Menurut Brändle dan Jürgen Noll mengenai The Power of Monitoring ,kelebihan dari sistem two-tier membuat tiap unit dewan dapat memaksimalkan

kinerjanya dengan baik karena konsentrasi terhadap unit kerja yang terpisah

dengan jelas. Komisaris sebagai fungsi pengawas dapat bekerja dengan maksimal,

begitu juga sebaliknya terhadap direksi. Selain itu dalam two-tier terdapat komite

audit yang kredibel karena independensi dan jauh dari kepentingan perusahaan.

Kelemahan sistem two-tier terdapat pada inefisiensi karena kedua dewan

tersebut harus bekerja sama untuk satu tujuan. Konsentrasi antar dewan

menyebabkan adanya miskomunikasi dan miskoordinasi antara direksi dan

komisaris. Bahkan sering kali komisaris tersebut jarang dilibatkan dalam aktivitas

bisnis perusahaan. Jarangnya dilibatkan dalam aktivitas persuahaan menyebabkan

dewan komisaris sulit untuk menerima dan memberikan keputusan terkait

perusahaan, hal ini karena informasi yang diberikan hanya berdasarkan pada

direksi saja. Apabila terdapat adanya benturan kepentigan antar kedua dewan, bisa

saja direksi memberikan informasi yang manipulatif kepada komisaris. Selain itu,tugas komisaris disini hanya sebagai pemberi nasihat dan lebih ke arah konseling

kepada direksi selaku perwakilan dari para pemegang saham.

Sistem one-tier dianut oleh negara seperti Amerika Serikat dan Inggris.

Sistem tat kelola internal dalam one-tier board menggunakan sistem terpusat,

yaitu dewan yang bertugas pada sifat manajerial, dewan eksekutif dan dewan yang

tidak terlibat terhadap keseharian kinerja perusahaan, dewan non-eksekutif.

Kelebihan dari one-tier board terdapat pada kesamaan posisi antara dewan

eksekutif dan dewa non eksekutif, dimana antara kedua dewan tersebut dapat

andil dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan bisnis perusahaan. Selain

itu, pengembilan keputusan menjadi lebih cepat karena bersifat terpusat, hal ini

karena komunikasi antara kedua dewan sangat intensif. Dewan eksekutif dan non-

eksekutif mendapatkan kemudahan akses dalam mendapatkan informasi mengenai




keadaan kinerja dan finansial perusahaan, sehingga tidak memunculkan adanya

salah informasi daan pengambilan keputusan dalam praktiknya.

Kelemahan sistem one-tier board adalah kurangnya independensi terhadaplembaga non-eksekutif. Permasalahan ini dapat menyebabkan kurangnya sistem

pengawasan terhadap direksi dan CEO. Segala keputusan yang dibuat sangat

bergantung pada satu pucuk, yaitu CEO perusahaan. CEO seolah-olah memiliki

kuasa terhadap dewan dan lebih leluasa memberikan arahan dan perintah untuk

kepentingan perusahaan. Selain itu, tidak jelas siapa yang memiliki sistem

pengawasan terhadap internal perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan komite

audit yang memiliki profesionalitas yang tinggi untuk mengawasi segala gerak-

gerik internal perusahaan.

2.5 Komisaris Independen

Menurut peraturan Bapepam-LK IX.I.5 mengenai Pembentukan dan

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komisaris independen adalah anggota

komisaris yang:

1.

Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik 2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada

emiten atau perusahaan publik

3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan

publik, serta komponen didalamnya

4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung

yang berkaitan dengan usaha emiten atau perusahaan publik.

Selain itu menurut Peraturan BI nomor 8/4/2006 tentang Pelaksanaan Good

Corporate Governance bagi Bank Umum, komisaris independen adalah anggota

dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris

lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.




Peran Komisaris Independen sangat penting untuk menciptakan iklim

internal perusahaan yang objektif dan lebih independen tanpa adanya benturan

kepentingan. Fungsi komisaris independen sama dengan fungsi komisaris pada

umumnya, yaitu pengawasan terhadap internal perusahaan. Peran ini sangat

berguna dalam struktur kepemilikan di negara-negara Asia Timur yang

kepemilikan sahamnya bersifat cross-hoolding dan family factor yang kuat.

Sehingga terdapat kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang

saham minoritas. Komisaris independen sebagai penengah dan memberikan

keseimbangan antara kepentingan keduanya.

Peraturan di Indonesia terhadap komisaris independen bisa dibilang cukup

lemah, walaupun telah disebutkan bahwa komisaris independen harus memiliki

syarat-syarat berdasarkan peraturan diatas, tidak ada peraturan khusus yang

menerangkan tentang kriteria terperinci, asas, pedoman dan sanksi-sanksi yang

mengatur tentang komisaris independen. Tidak ada dijelaskan mengenai fungsi

spesifik, tugas dan wewenangnya. Karena tugas komisaris sama saja seperti

komisaris pada umumnya, sehingga status hukum komisaris independen sangat

dipertanyakan, apalagi hal ini berkaitan dengan tugas dan profesionalisme

komisaris independen. Tidak adanya status hukum yang jelas mengenai komisaris

independen membuat kinerjanya menjadi lemah dan fungsi pengawasan yang

diharapkan lebih, terutama bagi keseimbangan antara pemilik saham mayoritas

dan minoritas, tidak terwujud.




Bab 3

Kasus PT Askrindo

3.1 Kronologi Kasus

Awal mula dari kasus ini adalah ketika empat perusahaan, yaitu PT Tranka Kabel,

PT Vitron, PT Indowan, dan PT Multimegah tidak mampu membayar

pinjamannya kepada Bank Mandiri sebesar US$ 50,78 juta. Pada saat itu

Askrindo sebagai penjamin dari letter of credit tersebut mengharuskan Bank

Mandiri mencairkan deposito Askrindo demi menutupi kredit tersebut. Tapi cara

yang ditempuh Askrindo tidak langsung membayarkan klaimnya ke Bank Mandiritetapi justru memberikan sejumlah uang kepada empat perusahaan tersebut untuk

membayarkan utangnya ke Bank Mandiri.

Setelah mengetahui hal itu, PT Askrindo kemudian melakukan tindakan

penyelamatan, pre-claim treatment, dengan membeli Promissory Note (PN) PT

Tranka Kabel senilai 42,7 miliar dan memberikan dana talangan sebesar 26

miliar untuk biaya operasional. Dengan harapan PT Tranka Kabel mampu

melunasi utangnya, tapi hal tersebut juga tidak berhasil. Askrindo kembali

memberikan pinjaman berupa pembelian Medium Term Note (MTN) milik PT

Tranka Kabel sebesar Rp 89 miliar dan pinjaman sebesar Rp 140 miliar guna

operasional perusahaan. dan Medium Term Notes (MTN) milik PT Tranka Kabel

tujuannya agar jaminan yang dibayarkan Askrindo pada Bank Mandiri kembali ke

kas Askrindo, namun hal tersebut juga gagal.

Beberapa jalan ditempuh kembali oleh Askrindo, yaitu dengan tetap memberikan

pinjaman kepada para nasabahnya. Tapi sekarang cenderung berbeda dengan

sebelumnya, yaitu mempromosikan nama-nama perusahaan yang menjadi

nasabahnya kepada sejumlah perusahaan manajer investasi serta mengatakan

bahwa nasabah-nasabahnya adalah nasabah premium atau nasabah yang berhak

menerima sejumlah pinjaman. Dengan cara tersebut, akhirnya Askrindo

menyalurkan sejumlah dana ke manajer investasi dan selanjutnya manajer

investasi meginvestasikan dana tersebut kepada nasabahnya. Penyaluran dana

tersebut berupa Repurchase Agreement (Repo), Kontrak Pengelolaan Dana




(KPD), obligasi, dan reksadana serta nama-nama manajer investasi tersebut adalah

PT Jakarta Asset Management, PT Jakarta Investment, PT Reliance Asset

Management, PT Jakarta Securities, PT Harvestindo Asset Management, dan PT

Batavia. Nasabah yang dipromosikan adalah PT Tranka Kabel. Dengan cara

tersebut pun para manajer investasi juga tidak dapat mengembalikan dana.

Sebelumnya, dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

(BPKP), pemberian investasi langsung pada nasabah melalui perusahaan MI

menyimpang dengan Keputusan Direksi Askrindo Nomor 66 Tahun 2003. Hal itu

diutarakan Auditor BPKP Harapan Tampubolon saat menjadi ahli dalam perkara

ini.

Sejumlah perusahaan MI yang dipilih Askrindo adalah PT Harvestindo Asset

Management (HAM), PT Jakarta Investment (JI), PT Reliance Asset Management

(RAM), PT Batavia Prosperindo Financial Services (BPFS), dan PT Jakarta

Securities (JS). Menurut Harapan, kesalahan juga terjadi karena pengelolaan

Repurchase Agreement (Repo) saham, Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), obligasi

maupun reksadana tidak melampirkan sejumlah data pendukung.

Ia mengatakan, penghitungan kerugian negara pihaknya tersebut didasari dari

berkas-berkas yang didapat dari penyidik Kepolisian. Selain tidak didukung data-

data pendukung, dokumen yang diperoleh dari penyidik tersebut juga tak

didukung keberadaan fisiknya.

“Investasi Askrindo kita anggap ini semua fiktif karena tidak ada fisiknya,

obligasinya gak ada, reksadana juga tidak ada bentuk fisiknya. Sehingga

penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara Rp422 miliar,” tutur

Harapan yang merupakan supervisor tim audit perkara ini.

Dari kasus ini, terdapat dugaan korupsi antara manajemen PT Askrindo dengan

perusahaan yang dijaminnya. Direksi dari PT Tranka Kabel yang merupakan salah

satu perusahaan yang dijamin PT Askrindo, Umar Zen, divonis penjara 15 tahun

dan denda Rp. 5 Miliar subside 2 tahun penjara. Umar Zen yang mengetahui

bahwa perusahaannya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dana dari PT

Askrindo tetap bersepakat dengan Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi




PT Askrindo Rene Setyawan dan Kadiv Keuangan dan Akuntansi PT Askrindo,

Zulfan Lubis untuk mendapatkan dana. PT Tranka Kabel dianggap tidak

memenuhi syarat karena sebelumnya perusahaan telah beberapa kali mendapatkan

bantuan dana dari PT Askrindo.

Atas kasus ini juga, Rene yang merupakan Direktur Keuangan PT Askrindo

divonis oleh Mahkamah Agung (MA) hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 5

Miliar subsider 2 tahun penjara. Selain itu Zulvan Lubis yang merupakan Kadiv

Keuangan PT Askrindo juga divonis oleh MA dengan hukuman 15 tahun penjara

dan denda Rp 1 Miliar subside 6 bulan kurungan serta pembayaran uang

pengganti senilai Rp 796,38 juta subsider enam bulan kurungan.

Selain pada direksi PT Askrindo dan juga perusahaan yang dijamin oleh Askrindo

seperti PT Traka Kabel, efek dari kasus ini juga dirasakan oleh perusahaan

manajer investasi (MI) yang berhubungan dengan investasi bermasalah PT

Askrindo. Perusahaan MI tersebut antara lain adalah PT Harvestindo Asset

Management, PT Jakarta Investment, PT Reliance Asset Management, PT Batavia

Prosperindo Financial Services, dan PT Jakarta Securities yang sempat disidik

oleh pihak kepolisian. Dari seluruh perusahaan MI tersebut, PT Reliance AssetManagement dan PT Jakarta Investment dicabut izin usahanya oleh Bapepam-LK.

Bapepam-LK juga mencabut izin dari beberapa wakil MI dan direktur perusahaan

MI tersebut.




Bab 4

Analisis Kasus

4.1 Keterkaitan Kasus dengan Prinsip OECD ke Enam

Pelanggaran yang dilakukan PT. Askrindo terhadap prinsip OECD adalah pada

Prinsip ke 6 mengenai Tanggung Jawab Direksi dan Dewan komisaris, dari

kronologi kasus diatas terlihat jelas bahwa PT. Askrindo telah melakukan

beberapa pelanggaran OECD prinsip ke 6 diantaranya :

Sub bab point A yang berisi, “Board members should act on a fully informed

basis, in good faith, with due diligence and care, and in the best interest of thecompany and the shareholders”. Duty of care menuntut dewan bertindak dengan

dasar informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan ketekunan dan

perhatian. Sementara yang dilakukan PT. Askrindo disini pengambilan keputusan

yang tidak disertai dengan ke hati-hatian. Demi menghindari pembayaran klaim

pada bank mandiri dewan direksi PT. Askrindo terutama Direktur Keuangan dan

Teknologi Informasi Rene Setyawan beserta kadiv keuangannya tanpa berpikir

panjang justru mengalirkan melalui pre-claim treatment dengan membeli suratsanggup/promisorry note Tranka Kabel senilai Rp 42,7 miliar dan memberikan

dana talangan sebesar Rp 26 miliar untuk biaya operasional PT. Tranka Kabel

agar PT. Tranka dapat beroperasi kembali dan mampu membayar kreditnya

kepada bank mandiri padahal telah diketahui kondisi perusahaan sedang

mengalami kesulitan. Kecerobohan kedua dan yang lebih fatal adalah mengetahui

PT. Tranka pada akhirinya masih tidak mampu membayar kreditnya pada bank,

PT. Askrindo justru mengalirkan dananya kembali melalui jasa keuangan yakni

manajer investasi dengan penempatan dana di Repo dan KPD yang jelas bukan

jenis investasi yang diperbolehkan untuk perusahaan asuransi. Hal tersebut

menunjukan bahwa PT. Askrindo tidak patuh terhadap peraturan yang ada

sehingga telah melanggar sikap good in faith yang ada pada point A tersebut.

Tindakan yang salah ini pun berujung perusahaan manajer investasi tersebut tidak

dapat mengembalikan dana ke Askrindo sehingga Askrindo kembali mengalami

kerugian.




Sub bab point B, yang menekankan bahwa dewan direksi harus bersikap adil

terhadap kepentingan semua shareholder, sementara dalam kasus tersebut

investasi yang dilakukan PT. Askrindo tidak melalui RUPS yang berarti tidak

melalui persetujuan dari para pemegang saham minoritas sehingga dapat

merugikan kepentingan para pemegang saham.

Sub bab point C, yang menekankan bahwa setiap dewan harus memiliki standar

etika yang tinggi yang berarti disetiap tindakan maupun keputusan bisnis harus

didasarkan pada perilaku etika yang baik. Namun yang kita lihat pada kasus

tersebut justru sebaliknya, seperti pada saat PT. Askrindo melakukan investasi

pada PT. Tranka dan beberapa perusahaan lain melalui PT. Jakarta Investment,

PT. Askrindo dengan sengaja melakukan kebohongan dengan memasarkan PT.

Tranka dan perusahaan lain pada PT. JI sebagai investasi premium padahal

diketahui bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sedang mengalami berbagai

masalah keuangan. PT. Askrindo juga tidak melaporkan pengembalian dana

investasi yang dilakukan langsung oleh 3 nasabah kepada PT. JI yang kemudian

membuat PT. JI mengalami kerugian.

Sub bab point D nomor 1 yang berisi bahwa dewan komisaris seharusnyamelakukan pengawasan dan memandu perusahaan dalam menyusun strategi,

melakukan perencanaan bisnis maupun keuangan, melakukan monitoring dan juga

implementasi pada setiap pengeluaran dan kinerja perusahaan, namun dapat kita

lihat dewan komisaris PT. Askrindo gagal menjalankan fungsi tersebut. Kontrak

Pengelolaan Dana (KPD) yang merupakan Investasi terlarang dilakukan oleh PT.

Askrindo sejak tahun 2005 dan Repo sejak tahun 2008. Investasi terlarang

tersebut kemudian diketahui oleh Bapepam pada tahun 2008, jadi selama jangkawaktu 3 tahun perusahaan telah melakukan investasi terlarang dan pihak dewan

komisaris sama sekali tidak mengambil tindakan atau bahkan tidak mengetahui

adanya transaksi tersebut. Hal tersebut tentu menunjukan adanya pengawasan

yang sangat lemah oleh dewan komisaris.

Pelanggaran sub bab D nomor 3 yang berisi bahwa dewan komisaris dapat

mengajukan nominasi dan remunerasi dewan eksekutif ketika melakukan

pelanggaran. Apabila pihak dewan komisaris melakukan fungsi pengawasannya




dengan baik maka ia dapat mengajukan pergantian eksekutif pada RUPS atas

pelanggaran yang dilakukan direktur keuangan dan kadiv nya.

Pelanggaran sub bab D nomor 6 yang menekankan bahwa dewan komisaris perlumelakukan monitoring dan pengelolaan apabila terdapat indikasi potensial konflik

atau benturan kepentingan antara manajemen anggota dewan dan para pemegang

saham. Fungsi ini merupakan peran paling strategis yang perlu diperhatikan

Dewan Komisaris. Disini terdapat indikasi jelas adanya benturan kepentingan

yang dilakukan antara pihak direksi dengan pihak nasabahnya yang juga

melibatkan pihak perusahaan investasi yang pada akhirnya justru merugikan

perusahaan. Pihak direktur keuangan yang secara berani melakukan investasi

terlarang pada perusahaan yang jelas-jelas sedang dalam masalah keuangan

mengindikasikan adanya pengejaran kepentingan oleh pihak direksi untuk

mempertahankan kekayaan perusahaan dan mengembalikan kas kembali ke

tangan PT. Askrindo, kebohongan yang dilakukan oleh direksi pada perusahaan

investasi mengenai kualitas nasabah juga merupakan salah satu indikasi tersebut.

Apabila dewan komisaris mampu secara dini mendeteksi adanya benturan

kepentingan tersebut tentu permasalahan tidak akan menajadi berlarut-larut dan

semakin merugikan perusahaan.

Pelanggaran sub bab D nomor 7 yang menekankan pada dewan komisaris juga

harus memastikan integritas dalam akuntansi dan pelaporan keuangan.

Dalam laporan keuangan Askrindo tahun 2010 yang telah diaudit, tercantum

beberapa investasi berupa obligasi dan reksadana yang dimiliki Askrindo. Namun,

setelah Bapepam melakukan pemeriksaan pada tahun 2011. Beberapa obligasi dan

reksadana tersebut tidak ditemukan bukti nyatanya. Dewan Komisaris bertugas

melakukan tanda tangan laporan keuangan tahunan yang telah di audit setiap

tahunnya, namun mengapa kecurangan tersebut tidak dapat dideteksi oleh dewan

komisaris, hal tersebut mengindikasikan bahwa dewan komisaris tidak melakukan

pengecekan ulang terhadap laporan keuangan tersebut yang menunjukan

lemahnya fungsi review yang dilakukan oleh dewan komisaris Aksrindo.




4.2 Keterkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006

tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum

Terkait dengan peraturan Bapepam-LK menyangkut masalah tugas dantanggung jawab komisaris, beberapa aturan tidak dilaksanakan dengan baik.

Contoh pertama yang sangat berkenaan dengan komisaris adalah tugasnya sebagai

pengawas. Kejadian Askrindo mungkin bisa dihentikan apabila komisaris

langsung turun tangan dan melarang direksi dalam memberikan pinjaman, hal ini

juga menyangkut ke pasal 9 ayat 4 bagian A yang berisikan bahwa Komisaris

harus terlibat dalam penyediaan dana kepada pihak terkait tentang batas

maksimum pemberian kredit.

Dalam menindaklanjuti temuan audit, direksi malah melakukan hal yang

seharusnya dilarang oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No

99/PMK/010/2011, yang berisikan Askrindo dilarang menginvestasikan dana di

instrumen gadai saham alias repurchase agreement (repo). Aturan sebelumnya

juga menyebutkan, Askrindo cuma boleh berinvestasi di deposito dan investasi

jangka pendek di surat berharga yang diperdagangkan. Seharusnya, Askrindo

tidak boleh melakukan transaksi repo. Disini komisaris tidak bergeming dengankeputusan direksi.

Apabila komisaris melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar,

setelah melakukan pengawasan seharusnya bila merasa ada yang tidak beres

dengan kondisi perusahaan nya, komisaris harus menyelesaikannya dengan pihak

internal, dan adapun masalah tersebut terkait dengan kelangsungan usaha bank

maka komisaris harus segera memberitahu Bank Indonesia dengan paling lambat

7 (tujuh) hari. Tapi karena komisaris tidak bergerak dengan semestinya maka hal

tersebut tidak dilaksanakan.




4.3 Keterkaitan dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.6. Terkait

Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik

Persyaratan Bapepam-LK terkait Direksi dan Komisaris tergolong cukupumum, tapi sulit untuk diambil celahnya. Dalam persyaratannya direksi dan

komisari wajib memenuhi persyaratan yang salah satunya memiliki akhlak dan

moral baik. Akhlak dan moral baik sepertinya agak sulit ditelaah karena sifatnya

yang subyektif tapi kita dapat melihat dari kasus diatas, bahwa direksi

“mempromosikan” nasabahnya kepada manajer investasi, padahal Askrindo tahu

benar bahwa nasabahnya sudah tidak mampu membayar utang-utangnya sekian

banyak. Tapi direksi rela berbohong atau pura-pura tidak tahu dalam hal ini.

Menunjukan bahwa direksi memiliki moral yang buruk.

Persyaratan lainnya adalah mampu melaksanakan perbuatan hukum.

Pelanggarannya atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 99/PMK/010/2011,

yang berisikan Askrindo dilarang menginvestasikan dana di instrumen gadai

saham alias repurchase agreement (repo). Sudah jelas direksi tidak mampu

melaksanakan perbuatan hukum. Bahkan bukan REPO saja melainkan Kontrak

Pengelolaan Dana (KPD) juga dijadikan instrumen investasi.

Direksi sudah pasti dilarang melakukan tindak pidana, tetapi dengan

terjadinya kasus diatas membuat direksi terindikasikan dugaan korupsi dan

penyelewengan dana. Karena seperti sudah jelas bahwa PT Traka Kabel sudah

tidak dapat mengembalikan dana pinjaman, tapi kenapa Askrindo terus

menyuapinya dengan pinjaman lagi dan lagi berharap akan suatu hari nanti

dikembalikan.

Selain persyaratan tugas dan tanggung jawab direksi dan komisaris disini

juga jelas, pernyataan tidak benar serta tidak mengungkapan fakta material. Fakta

material diatas contohnya dalam kasus adalah ketika Askrindo merekayasa nilai

investasi pada laporan keuangan. Dituliskan di laporan keuangan investasi sebesar

Rp 29 Milyar sudah ada pada saat tutup buku 2005, padahal transaksi tersebut

dilakukan pada januari 2006. Direksi jelas melanggar hal tersebut dan

menyebabkan perusahaan manajer investasi salah dalam mengambil keputusan.




Ditambah dengan temuan auditor BPKP yaitu sejumlah investasi tidak ditemukan

bukti-buktinya, atau bisa disebut investasi fiktif.

4.4 Keterkaitan kasus dengan SistemTwo-tier Boards

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa sistem two-tier

boards memiliki kelebihan pada pemisahan tugas antara dewan pengelola

(direksi) dan dewan pengawas (komisaris). Pemisahan tugas justru berguna dalam

melaksanakan tugas tiap dewan masing-masing. Namun dalam kasus PT Askrindo

ini, komisaris malah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas

operasional perusahaan dengan baik. Banyak sekali keputusan-keputusan direksi

PT Askrindo yang kontroversial justru missed dari pengawasan komisaris.

Kredibilitas dan profesionalitas komisaris, komisaris independen dan komite audit

PT Askrindo justru dipertanyakan. Padahal keputusan direksi tersebut

menimbulkan risiko tinggi terhadap perusahaan, risiko tinggi tersebut berimbas

pada masalah keuangan PT Askrindo, sehingga pihak direksi melakukan

manipulasi dan penyelewengan dana untuk menyelamatkan muka perusahaan.

Terkait lemahnya pengawasan komisaris diatas, permasalahan tersebut juga

akibat dari kelemahan sistem two-tier boards sendiri, yaitu komisaris jarang

terlibat kegiatan bisnis. Jarangnya keterlibatan komisaris dalam bisinis berimbas

kepada minimnya informasi yang dimiliki oleh komisaris, sehingga minim

pengawasan terkait kegiatan usaha dan keputusan direksi PT Askrindo. Apabila

komisaris memiliki informasi yang kuat mengenai informasi dan

permasalahannya, seharusnya PT Askrindo mungkin tidak akan terlibat

permasalahan sampai sejauh ini.

Selain itu, lemahnya pengawasan komisaris PT Askrindo juga kemungkinan

akibat dari informasi yang diberikan direksi bersifat manipulatif, mengakibatkan

komisaris setuju-setuju saja dengan segala keputusan yang diambil direksi.

Informasi yang manipulatif merupakan imbas dari kelemahan sistem two-tier

boards sendiri, karena akses informasi yang sedikit dan minim, komisaris

membutuhkan informasi harus melalui direksi terlebih dahulu, jadi informasi

bersifat tidak langsung. Informasi dari direksi juga belum tentu kredibel dan




independen. Oleh karena hal tersebut, seharusnya pihak komisaris dapat

memainkan peran komite audit dengan baik untuk mendapatkan informasi dari

pihak manajemen PT Askrindo langsung. Namun sepertinya tidak dilakukan,

sehingga fungsi pengawasannya tidak maksimal. Hal ini terbukti pada saat

mencuatnya kasus ini ke publik, tidak ada satu orang dari pihak komisaris yang

ditangkap, divonis atau terlibat dalam kasus penyelewengan dana tersebut. Berarti

memang komisaris tidak tahu-menahu soal adanya penyelewengan dana

sebelumnya.

Untuk mencegah kembalinya hal ini terjadi, maka pihak komisaris harus

bersifat kritis dan skeptis terhadap segala keputusan dan kebijakan dari pihak

direksi. Apabila pihak komisaris merasa kesulitan, maka komisaris independen

lah yang harus memainkan peran lebih untuk meningkatkan dan mendorong

komisaris lainnya. Manfaatkan keberadaan komite audit untuk melakukan

penyidikan dan penelusuran terkait informasi perusahaan selama tahun berjalan.




Bab 5

Kesimpulan

Dalam kasus Askrindo, dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris

maupun Dewan Direksi tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tugas dan

fungsi masing-masing. Pelanggaran atas aturan Bapepam-LK serta BEI sebagai

berikut :

1.

PT. Askrindo menganut sistem Two Tier namun dalam pelaksanaannya

ternyata tidak sesuai dengan fungsi masing-masing dewan.

2.

Persyaratan anggota direksi dan komisaris, tidak terpenuhi

3. Anggota Direksi melakukan rekayasa dalam laporan keuangan yang

mempengaruhi keputusan stakeholder

4.

Anggota Direksi melakukan aktivitas yang dilarang oleh Peraturan

Menteri Keuangan, yaitu investasi dalam bentuk REPO dan KPD

5. Anggota Komisaris tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya

yang diatur oleh peraturan Bapepam-LK

6.

Anggota Komisaris mengeluarkan putusan untuk penarikan investasi,tapi tidak ditindaklanjuti yang berarti gagal dalam menjalankan

kewenangannya.




DAFTAR PUSTAKA

OECD. 2004. OECD Corporate Governance Principles.

Brändle, Jürgen Noll. 2004. The Power of Monitoring .

Peraturan Bapepam-LK No IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan

Perusahaan Publik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good

Corporate Governance Bagi Bank Umum

Surat keputusan Direktur PT BEI Nomor KEP-00001/BEI/01-2-14 Taun 2014tentang Perubahan Peraturan Nomor 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek

Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat

http://www.kompasiana.com/azmiroiqul/menyoal-peran-penting-komisaris-

independen_55283ac0f17e61612a8b462a

https://antoniusketut.wordpress.com/2015/05/04/peranan-komisaris-independen-

dalam-implementasi-good-corporate-governance-terkait-dengan-integritas- pengelola-perusahaan/

http://nasional.kontan.co.id/news/kasus-jakarta-investment-vs-askrindo-berlanjut

http://economy.okezone.com/read/2011/08/05/320/488765/inilah-kasus-askrindo-

versi-bapepam

http://news.detik.com/berita/2284344/ma-naikkan-vonis-korupsi-kasus-pt-

askrindo-dari-5-tahun-jadi-15-tahun

http://www.kompasiana.com/azmiroiqul/menyoal-peran-penting-komisaris-independen_55283ac0f17e61612a8b462a


https://antoniusketut.wordpress.com/2015/05/04/peranan-komisaris-independen-dalam-implementasi-good-corporate-governance-terkait-dengan-integritas-pengelola-perusahaan/








Documents

Makalah kasus PT. Askrindo