BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka. Bangsa yang

merdeka tentunya akan mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Sejak peristiwa proklamasi

di tahun 1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar dari negara Indonesia, terutama

tentang kedaulatan dan sistem pemerintahan dan politik.

Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa.

Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain, karena

potensinya yang besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak.

Kenyataannya ancaman datang tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Terbukti, setelah

perjuangan bangsa tercapai dengan terbentuknya NKRI, ancaman dan gangguan dari dalam

juga timbul, dari yang bersifat kegiatan fisik sampai yang idiologis. Meski demikian, bangsa

Indonesia memegang satu komitmen bersama untuk tegaknya negara kesatuan Indonesia.

Dorongan kesadaran bangsa yang dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan

dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan memberikan motivasi dalam

menciptakan suasana damai.

Ketahanan nasional ini merupakan hasil dari pemahaman bangsa akan wawasan

nusantara. Dengan kesamaan pandangan dalam suatu bangsa maka akan tercipta ketahanan

nasional yang mantap. dari ketahanan nasional yang kuat otomatis akan memiliki kekuatan

politik yang kuat. Dengan adanya politik yang kuat maka bangsa tersebut telah memiliki

suatu pandangan yang jelas mengenai perencanaan, pengembangan, pemeliharaan serta

penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional. Pandangan ini mempengaruhi

terhadap cara atau yang disebut sebagai suatu strategi nasional untuk mencapai tujuan yang

dicita-citakan. Selain itu bangsa tersebut akan diakui oleh masyarakat internasional sebagai

bangsa yang kuat dan kompak.

Untuk perdamaian tidak mungkin terwujud perumusan dan implementasinya, tanpa

suatu hubungan timbal balik antara perkembangan dunia internasional dengan situasi

nasional. Dengan Mekanisme penyususunan politik dan strategi nasional adalah cara

1

melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh

politik nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari kebijakansanaan nasional. usaha serta

kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan,

pemeliharaan dan pengendalian,serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan

nasional).

B. Rumusan Masalah

1. Jelaskan pengertian politik, strategi, dan polstranas

2. Jelaskan stratifikasi politik nasional

3. Jelaskan politik pembangunan nasional dan manajemen nasional

4. Jelaskan permasalahan dan agenda pembangunan nasional tahun

5. Bagaimana implementasi politik strategi nasional

C. Tujuan

1. Mengetahui pengertian politik, strategi, dan polstranas

2. Mengetahui stratifikasi politik nasional

3. Mengetahui politik pembangunan nasional dan manajemen nasional

4. Mengetahui permasalahan dan agenda pembangunan nasional

5. Mengetahui implementasi politik strategi nasional

2

BAB II

PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN POLITIK, STRATEGI, DAN POLSTRANAS

a. Pengertian Politik

Kata “politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani poitenia, yang akar

katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, dan teia

yang berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia,politik dalam arti politics mempunyai makna

kepantingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas,

prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang

dikehendaki. Politics dan policy memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Politics

memberi asas, jalan, cara, arah, dan madannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan

cara pelaksanaan azas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya.

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara

melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (pblik

policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber daya yang ada.

Penentuan kebijakan umum, pengaturan, pembagian ataupun aloksi sumber daya yang ada

memerlukan kekuasaan dan wewenang (autority). Kekuasaan dan wewenang ini memainkan

peranan yang sangat panting dalam pembinaan kerja sama dan penyelesaian konflik yang

mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan.

Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara,

kesatuan, pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber

daya.

1. Negara

Negara merupakan suatu organisasi dalam sutu wilayah yang memiliki kekuasaan

tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Boleh dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat

dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.

2. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi

tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai keinginannya. Dalam politik, yang perlu

diperhatikan adalah bagaimana mempertahankannya dan bagaimana melaksanakannya.

3

3. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Dalam pengambilan keputusan

itu dan untuk iapa keputusan itu dibuat. Jadi, politik adlah pengambilan pengambilan

keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang diambil menyangkut sector public dari

suatu negara.

4. Kebijakan Umum

Kebijakan (policy) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh

seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan tersebut. Dasar pemikiranny adalah

bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama

pula. Dengan demikian, perlu ada rencana yang mengikat yang dirumuskan dalam

kebijakan-kebijakan oleh pihak yang berwenang.

5. Distribusi

Adapun yang dimaksud dengan distribusi ialah pembagian dan pengalokasian nilai-

nilai (value) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting. Nilai

harus dibagi secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagiandan penglokasian

nilai secara mengikat.

b. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “The art of

general”atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von

Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah penggunaan pertempuran untuk

memenangkan peperangan. Sementara itu, perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari

politik.

Pada abad modern ini penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau

seni perang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas, termasuk dalam

ilmu ekonomi ataupun bidang olahraga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk

mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya

menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang

kehidupan. Srategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu dalam menggunakan serta

4

mengembangkan kekuatan (ideology, politik, social budaya, dan hankam) untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Politik dan Strategi Nasioanal

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk

mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, defenisi politik nasional

adalah asas, haluan, usaha, kebijaksanaan negara tentang pembinaan serta penggunaan

kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk

pelaksanaan politik nasional misalnya stretegi jangka pendek, menengah, dan jangka

panjang. Jadi, strategi adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran

dan tujuan yang ditetapkan dalam konteks politik nasional.

d. Wawasan strategi harus mengacu pada tiga hal penting, di antaranya adalah :

Melihat jauh ke depan; pencapaian kondisi yang lebih baik di masa mendatang. Itulah

alasan mengapa kita harus mampu mendahului dan mengestimasi permasalahan yang

akan timbul, mampu membuat desain yang tepat, dan menggunakan teknologi masa

depan

Terpadu komprehensif integral; strategi dijadikan kajian dari konsep yang mencakup

permasalahan yang memerlukan pemecahan secara utuh menyeluruh. Gran strategy

dilaksanakan melalui bidang ilmu politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan,

baik lintas sektor maupun lintas disiplin

Memperhatikan dimensi ruang dan waktu; pendekatan ruang dilakukan karena

strategi akan berhasil bila didukung oleh lingkungan sosial budaya dimana strategi

dan manajemen tersebut di operasionalkan, sedangkan pendekatan waktu sangat

fluktuatif terhadap perubahan dan ketidakpastian kondisi yang berkembang sehingga

strategi tersebut dapat bersifat temporer dan kontemporer

f. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Dalam penyusunan politik dan strategi nasional perlu dipahami pokok-pokok pikiran

yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasilan,

UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam

sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan

5

politik dan strategi nasional karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional,

dan konsep strategis bangsa Indonesia.

g. Mekanisme penyususunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur

politik diatur oleh Presiden/ Mandatris MPR.

Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara

lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinatif, seperti Dewan Stabilitas

Ekonomi, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional,dll. Selanjutnya proses penyusunan politik

dan strategi nasional ditingkat ini dilakukan setelah presiden menerima GBHN, kemudian

menyusun program kabinet dan memilih para menteri yang akan melaksanakan program

kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat

politik nasional yang digariskan oleh presiden. Jika politik nasional ditetapkan oleh

Presiden/Mandataris MPR, maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan

pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk

presiden.

Di tingkat infrastruktur, penyusunan politik dan strategi nasional merupakan sasaran

yang hendak dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang

meliputi bidang hukum, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan

kebijakan politik nasional, maka penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah

untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan apa

yang menjadi keinginan rakyat Indonesia sebagai sasaran sektoralnya. Peranan masyarakat

dalam turut mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh

MPR maupun yang dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris sangat besar.

h. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai salah satu wujud politik dan strategi

nasional, telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi

luas kepada daerah kabupaten/kota, dan otonomi terbatas kepada daerah provinsi.

Sebagai konsekuensinya, maka kewenangan pemerintah pusat dibatasi. Lahirnya UU

Nomor 22 Tahun 1999 secara legal formal menggantikan dua UU sebelumnya, yaitu UU

Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan UU Nomor 5 tahun

1979 tentang Pemerintahan Desa.

6

2. STRATIFIKASI POLITIK NASIONAL

Stratifikasi politik (kebijakan) nasional dalam Negara Republik Indonesia sebagai berikut

a. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak

1) Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara

nasional dan mencakup penentuan Undan-Undang Dasar, penggarisan masalah

makropolitik bangsa dan negara untuk merumuskan tujuan nasional (national goals)

berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Hasil-hasilnya berbentuk

a) Undang-undang yang kekuasaan pembuatnya terletak di tangan

presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) atau Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam hal ihwal kepentingan yang

memaksa)

b) Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-

undang yang wewenang penerbitannya berada di tangan presiden (UUD 1945,

pasal 5 ayat (2).

c) Keputusan atau instruksi presiden yang berisi kebijakan-

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada

di tangan presiden dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional dan perundang-

undangan yang berlaku (UUD 1945, Pasal 4 ayat (1); serta

d) Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan maklumat

presiden.

2) Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara, seperti tercantum

pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 UUD 1945, tingkat penentuan kebijakan

puncak ini juga mencakup kewenangan presiden sebagai kepala negara. Bentuk

hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara itu dapat berupa

dekrit, peraturan, atau piagam kepala negara.

b. Tingkat Kebijakan Umum

Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan dibawah tingkat kebijakan

puncak yang lingkupnya juga menyeluruh nasional dan berupa penggarisan mengenai

masalah makro-strategis untuk mencapai tujuan nasional dalam situasi dan kondisi tertentu.

7

Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan puncak dalam rangka merumuskan strategi

administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang utama tersebut. Wewenang kebijakan umum

berada di tangan menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat diatasnya. Hasilnya dirumuskan

dalam bentuk Peraturan Menteri, Keputusan Menteri atau Instruksi Menteri dalam bidang

pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan tertentu menteri juga

dapat mengenal Surat Edaran Menteri.

c. Tingkat Penentu Kebijakan Khusus

Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area)

pemerintahan. Wewenang pengeluaran kebijakan khusus ini terletak di tangan pimpinan

eselon pertama departemen pemerintahan dan pimpinan lembaga-lembaga nondepartemen.

Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk Peraturan, Keputusan, atau Instruksi

Pimpinan Lembaga Nondepartemen/Direktur Jenderal. Hasil penentuan dari pimpinan

lembaga nondepartemen itu lazimnya merupakan pedoman pelaksanaan. Didalam tata

laksana pemerintahan, sekjen sebagai pembantu utama menteri bertugas mempersiapkan dan

merumuskan kebijakan umum menteri dan pimpinan rumah tangga departemen. Selain itu,

ada inspektur jenderal dalam penyelenggaraan pengendalian departemen. Ia juga mempunyai

wewenang untuk membantu mempersiapkan kebijakan umum menteri.

d. Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis

Kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam satu sector dari bidang utama diatas

dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan

kegiatan. Kebijakan teknis ini dilakukan oleh kepala daerah, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sementara itu, dibawah ini terdapat dua macam kekuasaan dalam pembuatan aturan di

daerah.

1) Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak di

tangan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah

yuridikasinya masing-masing. Bagi daerah provinsi, wewenang itu berada di tangan

gubernur, sedangkan bagi daerah kota/ kabupaten berada di tangan Bupati atau

Walikota. Perumusan hasil kebijaksanaan tersebut dikeluarkan dalam keputusan dan

8

instruksi gubernur untuk wilayah provinsi, serta keputusan dan instruksi bupati atau

walikota untuk wilayah bupati atau walikota.

2) Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan

persetujuan DPRD. Perumusan hasil kebijakan tersebut diterbitkan sebagai kebijakan

daerah dalam bentuk peraturan daerah provinsi atau kota/kabupaten, serta keputusan

dan instruksi kepala daerah provinsi atau kota/kabupaten. Menurut kebijakan yang

berlaku sekarang, jabatan gubernur, bupati/walikota, dan kepala daerah tingkat I atau

II disatukan dalam satu jabatan yang disebut Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, serta

Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atau Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.

9

3. POLITIK PEMBANGUNAN NASIONAL DAN MANAJEMEN NASIONAL

Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu

melindungi segenap seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, politik

pembangunan harus berpedoman pada pembukaan UUD 1945.

Politik pembangunan sebagai pedoman dalam pembangunan nasional memerlukan

kepanduan tata nilai, struktur, dan proses. Keterpaduan tersebut merupakan himpunan usaha

untuk mencapai efisiensi, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan

sumber daya dan dana nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Karena itu

diperlukan sistem manajemen nasional yang berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus

kegiatan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan. Sistem

manajemen nasional memadukan seluruh upaya manajerial yang melibatkan pengambilan

keputusan berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan

bernegara untuk mewujudkan ketertiban nasional sosial, politik, dan administrasi.

a. Makna Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan

masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta dengan memperhatikan tantangan perkembangan global.

Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa-bangsa dan nilai luhur yang universal

untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju,

serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan pembangunan itu sendiri adalah sebagai

usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Adapun pelaksanaannya

10

tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab

seluruh bangsa Indonesia.

Keikutsertaan setiap warga negara dalam pembangunan nasional dapat dilakukan

dengan berbagai cara, seperti mengikuti program wajib belajar, membayar pajak,

melestarikan lingkungan hidup, menaati segala peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan, dan lain-lain.

Pembangunan yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hajat

hidup fisik manusia, misalnya sandang, pangan, perumahan, pabrik, gedung, perkantoran,

pengairan, sarana dan prasarana transportasi, olahraga, dan lain-lain. Sementara itu, contoh

pembangunan yang bersifat batiniah adalah pembangunan sarana dan prasarana ibadah,

rekreasi, hiburan, kesehatan dan lain-lain. Untuk mengetahui proses pembangunan nasional

itu berlangsung, harus dipahami manajemen nasional yang terangkai dalam sistem.

b. Visi Pembangunan Nasional

1) Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman bersatu, rukun, dan damai.

2) Terwujdnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta

3) Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak, serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

c. Misi Pembangunan Nasional

1) Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai;2) Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta3) Mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

Didalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan nasional, ditempuh 2 (dua) strategi pokok pembangunan, yaitu :

1) Strategi penataan kembali Indonesia yang diarahkan pada sistem ketatanegaraan

yang dilandasi dengan berdirinya negara kebangsaan Indonesia, yang meliputi

Pancasila, UUD 1945, tetap tegaknya NKRI, serta tetap berkembangnya pluralisme

dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika

11

2) Strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di

segala bidang merupakan perwujudan dari amant yang tertera jelas dalam pembukaan

UUD 1945.

i. Strategi pembangunan pertama, dimaksudkan untuk mengembangkan

sistem sosial politik yang tangguh sehingga sistem dan kelembagaan

ketatanegaraan yang terbangun tahan menghadapi berbagai goncangan sebagai

suatu sistem sosial politik yang berkelanjutan. Strategi ini bermaksud untuk

membangun demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila dan Pembukaan UUD 1945,

yaitu demokrasi yang mengandung elemen tanggung jawab disamping hak.

ii. Strategi pembangunan kedua, diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu

pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

d. Manajemen Nasional

Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem sehingga lebih tepat

jika digunakan istilah “sistem manajemen nasional” layaknya sebuah sistem, pembahasannya

bersifat komprehensif-strategis-integral. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan

(identifikasi) faktor-faktor strategis secara menyeluruh dan terpadu. Dengan demikian, sistem

manajemen nasional dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman serta sarana bagi

perkembangan proses pembelajaran (learning process) ataupun penyempurnaan fungsi

penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum ataupun untuk pembangunan.

Sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara nilai, struktur, dan proses

untuk mencapai kehematan, daya guna dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional.

Proses penyelenggaraan yang serasi dan terpadu meliputi siklus kegiatan perumusan

kebijaksanaan (policy formulation) pelaksanaan kebijaksanaan (policy implementation), dan

penilaian hasil kebijaksanaan (policy evaluation) terhadap berbagai kebijaksanaan nasional.

Secara lebih sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah sistem sekurang-kurangnya harus

dapat menjelaskan unsur, struktur, proses, fungsi serta lingkungan yang mempengaruhi.

1. Unsur, Struktur dan Proses

Secara sederhana unsur-unsur utama sistem manajemen nasional bidang ketatatnegaraan

meliputi hal-hal berikut :

12

a) Negara sebagai “organisasi kekuasaan” mempunyai hak dan peranan atas

pemilikan, pengaturan dan pelayanan yang diperlukan dalam mewujudkan cita-cita

bangsa, termasuk usaha produksi serta distribusi barang dan jasa bagi kepentingan

masyarakat umum (public goods and services).

b) Bangsa Indonesia sebagai unsur “pemilik negara” berperan dalam menentukan

sistem nilai dan arah/haluan/kebijakan negara yang digunakan sebagai landasan dan

pedoman bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi negara.

c) Pemerintah sebagai unsur “manajer dan penguasa” berperan dalam

penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum serta pembanunan kearah cita-

cita bangsa dan kelangsungan pertumbuhan negara.

d) Masyarakat adalah unsur “penunjang dan pemakai” yang berperan sebagai

kontributor, penerima dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan

fungsi pemerintahan seperti yang telah disebutkan.

Sejalan dengan pokok pikiran sebelumnya, unsur-unsur utama sistem Manajemen

Nasional (SISMENNAS) tersebut secara structural tersusun atas empat tananan (setting).

Adapun yang dilihat dari dalam ke luar adalah Tata Laksana Pemerintahan (TLP), Tata

Administrasi Negara (TAN), Tata Politik Nasional (TPN), dan Tata Kehidupan Masyarakat

(TKM). Tata laksana dan tata administrasi pemerintahan merupakan tatanan dalam (inner

setting) dari SISMENNAS.

Dilihat dari sisi prosesnya, SISMENNAS berpusat pada satu rangkaian pengambilan

keputusan yang berkewenangan yang terjadi pada tatanan dalam TAN dan TLP. Kata

kewenangan disini mempunyai konotasi bahwa keputusan-keputusan yang diambil adalah

berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh si pemutus kewenangan berdasarkan hukum.

Karena itu, keputusan-keputusan itu bersifat mengikutserta dapat dipaksakan (compulsory)

demham sanksi-sanksi atau dengan insentif dan disinsentif tertentu yang ditujukan kepada

seluruh anggota masyarakat. Sehubungan dengan ini, tatanan dalam (TAN + TLP) dapat

disebut Tatanan Pengembalian Berkewenangan (TPKB).

Sementara itu, penyelenggaraan TPKB memerlukan proses arus masuk yang dimulai

dari TKM melalui TPN. Aspirasi dari TKM dapat berasal dari terselenggaranya kegiatan

13

rakyat, baik secara individual maupun melalui organisasi kemasyarakatan, partai politik,

kelompok berpengaruh, organisasi kepentingan, dan pers. Masukan ini berintikan

kepentingan rakyat. Rangkaian kegiatan dalam TPKB menghasilkan berbagai keputusan

yang terhimpun dalam proses arus keluar yang selanjutnya disalurkan ke PTN dan TKM.

Arus keluar ini pada dasarnya merupakan tanggapan pemerintah terhadap berbagai tuntutan,

tantangan, serta peluang dari lingkungannya. Keluaran tersebut pada umumnya berupa

berbagai kebijaksanaan yang lazimnya dituangkan ke dalam bentuk-bentuk

perundangan/peraturan yang sesuai dengan permasalahan, serta klasifikasi kebijakan dan

instansi yang mengeluarkannya.

Sementara itu, terdapat suatu proses umpan balik sebagai bagian dari siklus kegiatan

fungsional SISMENNAS yang menghubungkan Arus Keluar dan Arus Masuk ataupun

Tatanan Pengambilan Keputusan Kerkewenangan (TPKB). Dengan demikian, secara

procedural, SISMENNAS merupakan satu siklus berkesinambungan.

2. Fungsi Sistem Manajemen Nasional

Fungsi disini dikaitkan dengan pengaruh, efek atau akibat dari terpadunya sebuah

organisasi atau sistem dalam rangka pembenahan (adaptasi) serta penyesuaian (adjustment)

dengan tata lingkungannya untuk memelihara kelangsungan hidup dan mencapai tujuan-

tujuannya. Dalam proses melaraskan diri serta pengaruh mempengaruhi dengan lingkungan

itu, SISMENNAS memiliki fungsi pokok, yaitu “pemasyarakatan politik”. Hal ini berarti

bahwa segenap usaha dan kegiatan SISMENNAS diarahkan pada penjaminan hak dan

penertiban kewajiban rakyat. Hak rakyat pada pokoknya adalah terpenuhinya berbagai

kepentingan rakyat, sedangkan kewajiban rakyat pada pokoknya adalah keikutsertaan dan

tanggungjawab atas terbentuknya situasi dan kondisi kewarganegaraan yang baik.

Sehubungan dengan hal ini, setiap warga negara terdorong untuk setia pada negara, taat

kepada falsafah, serta taat pada peraturan dan perundangan.

Dalam proses arus masuk terdapat dua fungsi, yaitu pengenalan kepentingan dan

pemilihan kepemimpinan. Fungsi pengenalan kepentingan adalah untuk menemukan,

mengenali, serta merumuskan berbagai permasalahan dan kebutuhan rakyat yang terdapat

pada struktur pada Tata Kehidupan Masyarakat (TKM). Di dalam Tata Politik Nasional

14

(TPN), permasalahan dan kebutuhan tersebut diolah serta dijabarkan sebagai kepentingan

nasional.

Pemilihan kepemimpinan berfungsi memberikan masukan tentang tersedianya orang-

orang yang berkualitas untuk menempati berbagai kedudukan dan jabatan tertentu, serta

menyelenggarakan berbagai tugas dan pekerjaan dalam rangka TPKB. Pada Tatanan

Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB) yang merupakan inti SISMENNAS,

fungsi-fungsi yang mentransformasikan kepentingan kemasyarakatan ataupun kebangsaan

yang bersifat politis terselenggara dalam bentuk-bentuk administrative untuk memudahkan

pelaksanannya. Selain itu, untuk meningkatkan daya guna dan hasil gunanya. Fungsi-fungsi

tersebut adalah :

1) Perencanaan sebagai rintisan dan persiapan sebelum pelaksanaan, sesuai dengan kebijaksanaan yang dirumuskan;

2) Pengendalian sebagai pengarahan, bimbingan dan koordinasi selama pelaksanaan; serta

3) Penilaian untuk membandingkan hasil pelaksanaan dengan keinginan setelah pelaksanaan selesai.

Ketiga fungsi TPKB tersebut merupakan proses pengelolaan lebih lanjut secara strategis, manajerial, dan operasional terhadap berbagai keputusan kebijaksanaan. Keputusan-keputusan tersebut merupakan hasil dari fungsi-fungsi yang dikemukakan sebelumnya, yaitu fungsi pengenalan kepentingan dan fungsi pemilihan kepemimpinan yang ditransformasikan dari masukan politik menjadi tindakan administratif.

Pada aspek arus keluar, SISMENNAS diharapkan menghasilkan :1) Aturan, norma, patokan, pedoman, dan lain-lain, yang secara singkat dapat

disebut kebijaksanaan umum (public policies).2) Penyelenggaraan, penerapan, penegakan, ataupun pelaksanaan berbagai

kebijaksanaan nasional yang lazimnya dijabarkan dalam sejumlah program dan kegiatan; serta

3) Penyelesaian segala macam perselisihan, pelanggaran dan penyelewengan yang timbul sehubungan dengan kebijaksanaan umum serta program tersebut dalam rangka pemeliharaan tertib hukum.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa pada arus keluar SISMENNAS

memiliki tiga fungsi utama berikut, yaitu pembuatan aturan (rule making), penetapan aturan

15

(rule application), dan penghakiman aturan (rule adjudication) yang mengandung arti

penyelesaian perselisihan berdasarkan penentuan kebenaran peraturan yang berlaku.

4. PERMASALAHAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan agenda nasional yang merupakan perwujudan dari

program kerja pemerintah untuk beberapa tahun kedepan. Pada beberapa hal dalam agenda

pembangunan terdapat beberapa masalah yang dihadapi, seperti :

a. Permasalahan Pembangunan Nasional

1) Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan semakin rendah dan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat, serta munculnya masalah sosial yang mendasar;

2) Kualitas sumber daya manusia Indonesia semakin rendah;

3) Kualitas manusia dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup;

4) Kesenjangan pembangunan antar daerah masih lebar;

5) Perbaikan kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh hubungan infrastruktur dalam pembangunan;

6) Belum tuntasnya penanganan secara menyeluruh terhadap aksi separatisme di Aceh dan Papua;

7) Masih tingginya kejahatan nasional dan transnasional;

8) Dengan wilayah yang sangat luas, serta kondisi sosial ekonomi budaya yang beragam maka potensi ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri tidak bias diabaikan;

9) Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan keadilan, kesetaraan, perghormatan dan perlindungan terhadap HAM;

10) Rendahnya kualitas pelayanan umum terhadap masyarakat; serta

11) Belum menguatnya pelembagaan politik, lembaga penyelenggara negara, dan lembaga kemasyarakatan.

Disamping masalah pokok diatas, masih terdapat permasalahan yang mendasar, antara lain:

1) Masih lambatnya karakter bangsa2) Belum terbangunnya sistem pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan yang

berkelanjutan;

16

3) Belum berkembangnya nasionalisme, kemanusiaan serta demokrasi politik dan ekonomi;

4) Belum terjawantahnya nilai-nilai utama kebangsaan, belum berkembangnya sistem yang memungkinkan masyarakat untuk mengadopsi dan memaknai nilai-nilai kontemporer secara bijaksana; serta

5) Kegamangan dalam menghadapi masa depan serta rentannya sistem pembangunan, pemerintahan, dan kenegaraan dalam menghadapi perubahan.

6) Strategi pembangunan kedua, diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

b. Prioritas Pembangunan Nasional Indonesia

Agenda mewujudkan Indonesia yang damai dan aman meliputi :

1) Peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat;

2) Mengembangkan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai luhur;

3) Peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas;

4) Pencegahan dan penanggulangan separatisme;

5) Pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme;

6) Peningkatan pengetahuan pertahanan negara; serta

7) Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional. Agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis :

1). pembenahan sistem hukum nasional dan politik hukum;2). Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk;3). Penghormatan, pemenuhan serta penegakan hukum dan pengakuan atas hak asasi

manusia;4). Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan

perlindungan anak.5). Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah;6). Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta7). Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh.

Agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat :

1) Penanggulangan kemiskinan2) Peningkatan investasi dan ekspor nonmigas3) Peningkatan daya saing industri manufaktur4) Revitalisasi pertanian5) Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;6) Peningkatan pengelolaan BUMN7) Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi

17

8) Perbaikan iklim ketenagakerjaan; serta9) Pemantapan stabilitas ekonomi makro Agenda Pemberdayaan masyarakat :

Agenda utama dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat adalah Pemberdayaan

Masyarakat, Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian community

development (Pemberdayaan masyarakat) dan Community-based development (pembangunan

yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah Community driven

development yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau

diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat.

Proses pemahaman secara mendalam, maka perlu dipahami tentang arti dan makna

keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah

kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan

masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan

mentalk, terdidik dan kuat serta inovatif, tentu memiliki keberdayaan yang tinggi.

Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada

tingkat nasional disebut Ketahanan Nasional.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkat harkat dan martabat

lapisan masyarakat Indonesia yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri

dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan

masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat secara maksimal.

Berkaitan hal tersebut, maka juga perlu dipahami tentang tujuan pembangunan,

konsep pemberdayaan masyarakat dalam konteks perkembangan paradigm pembangunan,

pendekatan, aspek kelembagaan beserta mekanismenya serta strategi dalam mewujudkannya.

(Khusus bahasan ini, akan dikaji melalui proses diskusi kelompok pada kelas pembelajaran).

Serangkaian dengan hal tersebut di atas, maka permasalah-permasalahn nyata yang

terjadi di Indonesia adalah konsumsi penduduk, kemiskinan yang bersifat multidimensi, dan

kesenjangan antar wilayah. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan empat strategi, yaitu:

(1) strategi pertumbuhan yang berkualitas (quality growth), (2) strategi peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin (accessibility to

basic public service), dan (3) strategi perlindungan sosial (social protection), serta (4) strategi pemberdayaan masyarakat (community development).

18

5. Implementasi politik strategi nasional

a. Bidang politik

1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan masalah–masalah

yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu

upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang–undang.

2. Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan

kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara

kesatuan dan persatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan

Undang–Undang Dasar 1945.

3. Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga–lembaga tinggi

negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang

mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara

lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

b. Politik luar negeri

1. Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada

kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antar negara berkembang,

mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa–bangsa, menolak penjajahan dalam

segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional

bagi kesejahteraan rakyat.

2. Dalam melakukan perjanjian dan kerja sama internasional yang menyangkut

kepentingan dan hajat hidup orang banyak harus dengan persetujuan lembaga

perwakilan rakyat.

19

3. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri maupun melakukan diplomasi

pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia

internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan

kepentingan Indonesia serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan

nasional.

c. Penyelenggara negara

1. Membersihkan penyelenggara negara dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme

dengan memberikan sanksi seberat–beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku, meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta

pengawasan masyarakat dengan mengembangkan etik dan moral.

2. Meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan

keprofesionalan serta memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi dengan

prinsip memberikan penghargaan dan sanksi.

3. Melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat dan pejabat pemerintahan

sebelum dan sesudah memangku jabatan dengan tetap menjunjung tinggi hak hukum

dan hak asasi manusia.

d. Komunikasi, informasi, dan media massa

1. Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan

media tradisional untuk mempercerdas kehidupan bangsa memperkukuh persatuan

dan kesatuan, membentuk kepribadian bangsa, serta mengupayakan keamanan hak

pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.

2. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan

penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa

dalam menghadapi tantangan global.

3. Meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan peningkatan kualitas dan

kesejahteran insan pers agar profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi etika

pers, supremasi hukum, serta hak asasi manusia.

e. Agama

20

1. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual,

dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala peraturan

perundang–undangan tidak bertentangan dengan moral agama.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan

agama sehingga lebih terpadu dan integral sehingga sistem pendidikan nasional

dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

3. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga

tercipta suasana yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat

kemajemukan melalui dialog antar umat beragama dan pelaksanaan pendidikan

beragama secara deskriptif yang tidak dogmatis untuk tingkat Perguruan Tinggi.

f. Pendidikan

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang

bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya nilai–nilai universal

termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung

terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.

2. Merumuskan nilai–nilai kebudayaan Indonesia, sehingga mampu memberikan

rujukan sistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum

dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan

peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.

3. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai–nilai budaya dalam rangka memilah–

milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan

pembangunan bangsa di masa depan.

g. Kedudukan dan Peranan Perempuan

1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu

memperjuangkan terwujudnya kesetaraan keadilan gender.

2. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap

mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum

perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta

kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

21

h. Pemuda dan Olahraga

1. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia

sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup, yang harus dimulai

sejak usia dini melalui pendidikan olah raga di sekolah dan masyarakat.

2. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan

secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga–lembaga pendidikan sebagai

pusat pembinaan di bawah koordinasi masing–masing organisasi olahraga termasuk

organisasi penyandang cacat bersama-sama dengan masyarakat demi tercapainya

sasaran yang membanggakan di tingkat internasional.

3. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan

segenap potensi, bakat, dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan

mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan

untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia,

patriotis, demokratis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi rakyat.

i. Pembangunan Daerah

1. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam

rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga

hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta

seluruh masayrakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi,

daerah kabupaten, daerah kota dan desa.

3. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan

memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan

ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi

sejalan dengan pelaksanaan ekonomi daerah.

j. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi

peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.

22

2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan

melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan, dengan

menerapkan teknologi ramah lingkungan.

3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan

pemeliharaan lingkungan sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur

dengan undang–undang.

k. Pertahanan dan keamanan

1. Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui

reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat

negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan

menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam

membantu menyelenggarakan pembangunan.

2. Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang

bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian

Negara Repuiblik Indonesia sebagai kekuatan utama didukung komponen lainnya

dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan meningkatkan kesadaran bela

negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan

kebersamaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

rakyat.

3. Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan

rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan

keamanan negara ke wilayah yang di dukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran

yang memadai.

23

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional misalnya stretegi jangka

pendek, menengah, dan jangka panjang. Jadi, strategi adalah cara melaksanakan

politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam konteks

politik nasional.

Stratifikasi politik (kebijakan) nasional dalam Negara Republik Indonesia terdiri dari

o Tingkat Penentu Kebijakan Puncak

o Tingkat Kebijakan Umum

o Tingkat Penentuan Kebijakan Khusus

o Tingkat Penentu Kebijakan Teknik

Didalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan nasional, ditempuh 2 (dua) strategi pokok pembangunan, yaitu :

Strategi penataan kembali Indonesia yang diarahkan pada sistem ketatanegaraan

yang dilandasi dengan berdirinya negara kebangsaan Indonesia, yang meliputi

Pancasila, UUD 1945, tetap tegaknya NKRI, serta tetap berkembangnya

pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika

Strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di

segala bidang merupakan perwujudan dari amant yang tertera jelas dalam

pembukaan UUD 1945.

24

Permasalah-permasalahn nyata yang terjadi di Indonesia adalah konsumsi penduduk,

kemiskinan yang bersifat multidimensi, dan kesenjangan antar wilayah. Oleh karena

itu, pemerintah menetapkan empat strategi, yaitu:

(1) strategi pertumbuhan yang berkualitas (quality growth), (2) strategi peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin (accessibility to

basic public service), dan (3) strategi perlindungan sosial (social protection), serta (4) strategi pemberdayaan masyarakat (community development).

25