PRINSIP-PRINSI PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AGRARIA YANG BERKEADILAN, DEMOKRATIS, DAN BERKELANJUTAN

Paradigma Otonomi Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PendahuluanRepublik Indonesia berdiri dan eksis menjadi sebuah Negara tidak lepas dari sistem kenegaraan yang dibangun atas kesepakatan para pendiri Bangsa, dari masa kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan sekarang sudah terjadi beberapa perubahan dalam pengelolaan Negara di berbagai bidang. Hal yang teramat lumrah mengingat Indonesia sebagai Negara yang memiliki potensi yang tinggi dari berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Sebagai sebuah Negara berkembang, Indonesia memiki pelbagai potensi penting, selain memiliki sumber daya alam yang banyak juga memiliki sumber daya manusia yang semakin baik meskipun masih tertinggal secara kualitas dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Indonesia juga dikenal di seluruh dunia sebagai negara yang memiliki sumber daya agraria yang melimpah. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.[footnoteRef:1] [1: Penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup]

Kekayaan sumber daya agraria dari persepsi pemerintah adalah modal utama untuk menyelenggarakan pembangunan nasional. Karena itu, atas nama pembangunan nasional (in the name of national development) penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria diorientasikan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi (economic-growth development) dalam rangka meningkatkan pendapatan dan devisa negara (state revenue).[footnoteRef:2] [2: I Nyoman Nurjaya, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum atau Kepentingan Pembangunan? Makalah. 27 September 2012. Surabaya]

Secara umum sumber daya alam, termasuk sumber daya agraria di dalamnya yang ada di Indonesia merupakan aset yang sangat berharga oleh karena itu sudah semestinya dikelola dan dipelihara dengan baik. Untuk itulah dibutuhkan suatu perangkat hukum dalam menjamin ketersedian dan kualitas sumber daya alam di Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara harus pula berdasarkan dan diatur oleh hukum. Penguasa bukanlah pembentuk hukum, melainkan pembentuk aturan-aturan hukum, oleh sebab itu hukum berlaku bukan karena ditetapkan oleh penguasa, akan tetapi karena hukum itu sendiri.[footnoteRef:3] Sumber Daya Alam secara luas mendapat perhatian penting bagi Negara, dan ada pelbagai produk hukum yang mengatur masalah ini, satu diantara sekian produk hukum yang focus akan dibahas dalam makalah ini adalah perspektif Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. [3: Kusumadi Pudjoseewojo, diambil dari http://elsam.or.id/new/index.php?act=view&id=2053, diakses pada tanggal 3 Januari 2013.]

Salah seorang ahli ilmu lingkungan, yaituOtto Soemarwotomengemukakan bahwa dalam bahasa Inggris istilah lingkungan adalah environment. Selanjutnya dikatakan, lingkungan atau lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada pada setiap makhluk hidup atau organisme dan berpengaruh pada kehidupannya. Sementara Munajat Danusaputramemberikan pengertian bahwa lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.[footnoteRef:4] [4: Valentinus Darsono, Pengantar Ilmu Lingkungan, 1995, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya (hlm.25)]

Lingkungan merupakan semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan environment, dalam bahasa Belanda disebut dengan millieu, sedangkan dalam bahasa Perancis disebut dengan I'environment.Sebagaimana telah dimengerti bahwa Indonesia pada saat ini menerapkan otonomi daerah dalam tata kelola pemerintahannya. Pasca reformasi yang terjadi tahun 1998 maka dilakukan amandemen tehadap UUD 1945. Salah satu poin penting amandemen tersebut ialah diubahnya ketentuan tentang pembagian kekuasaan pusat dan daerah.[footnoteRef:5] Dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa : [5: M. Rifqinizamy Karsayuda, Memaksimalkan Ruang Otonomi, Makalah, 2012, Banjarmasin.]

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi kepada daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi pula kepada kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang dipengaturan dengan undang-undang.Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut prinsip otonomi dan tugas pembantuan.Lebih lanjut pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan :Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.Secara lebih terperinci, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan makna otonomi daerah tersebut, yaitu :Otonomi daerah ialah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menjalankan otonomi daerah itu, setiap daerah memiliki kewenangan dalam pelbagai bidang, kecuali yang menjadi kekuasaan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004, yaitu meliputi kewenangan dalam bidang :a. politik luar negerib. pertahanan c. keamanand. peradilane. moneter dan fiskal dan;f. agamaOtonomi yang luas di Indonesia memberikan seluruh urusan pemerintahan kepada daerah, kecuali dalam enam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) UU No.32 Tahun 2004. Akan tetapi secara yuridis dan implementatif, tidak semua urusan pemerintahan di luar enam hal tersebut diserahkan kepada daerah secara penuh.[footnoteRef:6] Tujuan pemerintah pusat untuk menerapkan desentralisasi (otonomi daerah) tidak lain adalah untuk meningkatkan pemberdayaan peran daerah propinsi dan kabupaten/kota agar memiliki kemandirian dalam kebijakan.[footnoteRef:7] Dengan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menerapkan dan mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik karena para pengambil keputusan berada lebih dekat dengan masyarakat setempat. Pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui persoalan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya sendiri dibandingkan dengan pemerintah pusat.[footnoteRef:8] Dengan demikian desentralisasi akan mewujudkan pembangunan yang lebih partisipatif, peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat lokal dari hasil pemanfaatan sumberdaya alam dan diharapkan pula untuk lebih bertanggung jawab dalam penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di daerahnya. [6: Ibid.] [7: Edi Santosa, Implementasi Kebijakan Kewenangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, makalah, 2005, Jakarta. (hlm. 6)] [8: Baharuddin Nurkin, Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, makalah dalam Jurnal Perennial (hlm. 3)]

Sebagaimana digambarkan diatas, bahwasanya perihal sumber daya alam serta lingkungan hidup merupakan bagian dari otonomi daerah, namun disisi lain lingkungan sebagaimana digambarkan para ahli merupakan suatu kesatuan yang universal bahkan tidak tergantung pada satu kawasan saja, melainkan bersangkut paut dan saling mempengaruhi dengan kawasan lingkungan lainnya. Disini terdapat dua paradigma dalam memandang lingkungan hidup sebagai entitas hukum. Untuk itu tulisan ini hendak melakukan analisis isi dan deskriptif untuk mengkaji peraturan isi dan substansi pasal-pasal dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada hal-hal yang bersangkut paut dengan keberadaan konsep otonomi daerah di Indonesia.

Hukum Nasional Tentang Lingkungan HidupDalam hal urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ada sebuah Undang-Undang yang mengaturnyaa yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009. UU sebagai perbaikan dan pembaharuan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelumnya sebelum era reformasi. Undang-Undang ini hadir sebagai pengejawantahan amanah dari Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia. Pertimbangan lainnya adalah bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Selain itu satu hal yang mendasari keuniversalitasan dasar pembentukan UU ini yaitu menyadari bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup.[footnoteRef:9] Dari sana dapat dilihat bahwa pembuat Undang-Undang telah menyadari bahwa Lingkungan Hidup tidak melulu mengenai kondisi dalam negara saja, tetapi menghadapi isu global yang terjadi diseluruh dunia, sehingga kita dapat meyakini bahwa memang Lingkungan Hidup itu merupakan hal yang universal dan tidak tergantung pada suatu kawasan atau waktu tertentu saja. [9: Lihat Dasar Menimbang dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup]

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam karena kedua hal tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Peraturan perundang-undangan lain tersebut seperti UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan masih banyak peraturan perundang-undangan baik berupa UU maupun peraturan dibawahnya yang sedikit banyaknya bersangkut paut dengan Lingkungan Hidup (selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 dan 2). Dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 menjadi ruh bagi peraturan perundang-undangan ini, bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian nasional termasuk di dalamnya pembangunan perkebunan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Tabel 1Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Sumber Daya Alam dan LingkunganNo.Undang-undangTentang

1.UU No. 5 Tahun 1960Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

2.UU No. 1 Tahun 1973Landas Kontinen Indonesia

3.UU No. 5 Tahun 1983Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

4.UU No. 5 Tahun 1984Perindustrian

5.UU No. 17 Tahun 1985Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut

6.UU No. 5 Tahun 1990Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

7.UU No. 16 Tahun 1992Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuh-tumbuhan

8.UU No. 5 Tahun 1994Pengesahan Konvensi Keanekaragaman Hayati

9.UU No. 41 Tahun 1999Kehutanan

10.UU No. 22 Tahun 2001Minyak dan Gas Bumi

11.UU No. 7 Tahun 2004Sumber Daya Air

12.UU No. 18 Tahun 2004Perkebunan

13.UU No. 31 Tahun 2004Perikanan

14.UU No. 26 Tahun 2007Penataan Ruang

15.UU No. 27 Tahun 2007Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

16.UU No. 17 Tahun 2008Pelayaran

17.UU No. 18 Tahun 2008Pengelolaan Sampah

18.UU No. 4 Tahun 2009Pertambangan Mineral dan Batubara

19.UU No. 10 Tahun 2009Kepariwisataan

20.UU No. 18 Tahun 2009Peternakan dan Kesehatan Hewan

21.UU No. 32 Tahun 2009Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

22.UU No. 30 Tahun 2009Ketenagalistrikan

23.UU No. 41 Tahun 2009Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

24.UU No. 45 Tahun 2009Perubahan Atas UU Nomor 31/2004 tentang Perikanan

Tabel 2Peraturan Perundang-Undangan yang Diamanatkan UU PPLHNo.PasalTentangMandat

1.Pasal 95 ayat (2)Pelaksanaan penegakan hukum terpaduUndang-undang

2.Pasal 11Inventarisasi Lingkungan hidupPeraturan Pemerintah

3.Pasal 12 ayat (4)Tata cara penetapan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidupPeraturan Pemerintah

4.Pasal 18 ayat (2)Tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategisPeraturan Pemerintah

5.Pasal 20 ayat (4)Bakumutu lingkungan hidup untuk air, air laut, udara ambien, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologiPeraturan Pemerintah

6.Pasal 21 ayat (5)Kriteria baku kerusakan lingkungan hidupPeraturan Pemerintah

7.Pasal 33AmdalPeraturan Pemerintah

8.Pasal 41Izin lingkunganPeraturan Pemerintah

9.Pasal 43 ayat (4)Instrumen ekonomi lingkungan hidupPeraturan Pemerintah

10.Pasal 47 ayat (3)Analisis risiko lingkungan hidupPeraturan Pemerintah

11.Pasal 53 ayat (3)Tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupPeraturan Pemerintah

12.Pasal 54 ayat (3)Tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidupPeraturan Pemerintah

13.Pasal 55 ayat (4)Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidupPeraturan Pemerintah

14.Pasal 56Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupPeraturan Pemerintah

15.Pasal 57 ayat (5)Konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosferPeraturan Pemerintah

16.Pasal 58 ayat (2)Pengelolaan B3Peraturan Pemerintah

17.Pasal 59 ayat (7)Pengelolaan limbah B3Peraturan Pemerintah

18.Pasal 61 ayat (3)Tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahanPeraturan Pemerintah

19.Pasal 75Tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasanPeraturan Pemerintah

20.Pasal 83Sanksi administratifPeraturan Pemerintah

21.Pasal 86 ayat (3)Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diaturPeraturan Pemerintah

22.Pasal 20 ayat (5)Bakumutu lingkungan hidup untuk air limbah, emisi, dan gangguanPeraturan Menteri

23.Pasal 23 ayat (2)Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdalPeraturan Menteri

24.Pasal 28 ayat (4)Sertifikasi dan kriteria kompetensiPenyusun amdalPeraturan Menteri

25.Pasal 29 ayat (3)Persyaratan dan tatacara lisensiPeraturan Menteri

26.Pasal 35 ayat (3)UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidupPeraturan Menteri

27.Pasal 52Audit lingkungan hidupPeraturan Menteri

28.Pasal 62 ayat (4)Sistem informasi lingkungan hidupPeraturan Menteri

29.Pasal 65 ayat (6)Tata cara pengaduanPeraturan Menteri

30.Pasal 90 ayat (2)Kerugian lingkungan hidupPeraturan Menteri

Dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 Angka 1 disebutkan sebuah pengertian bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kemudian Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.Sebagaimana disebutkan diatas bahwa kata-kata kunci yang ada dalam lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang sistematis dan terpadu. Sehingga apapun peraturan perundang-undangan selagi berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup mestilah ia harus menyesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 ini sehingga dapatlah dikatakan bahwa ia merupakan umbrella law bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang sama karakteristiknya.

Hukum Lingkungan Dalam Aspek Pemerintahan DaerahDalam dasar pertimbangan UU Nomor 32 Tahun 2009 ini disebutkan bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[footnoteRef:10] Hal ini sejalan dengan semangat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sempat disinggung diawal tulisan ini bahwasanya perihal lingkungan merupakan item yang tidak dikecualikan dalam urusan pemerintah pusat, sehingga sudah barang tentu ini menjadi kewenangan daerah untuk mengaturnya. UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 38 telah memberi penjelasan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sedangkan kepastian diterapkannya otonomi daerah terdapat dalam Pasal 2 mengenai asas yang terkandung di dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 ini. [10: Lihat konsiderans UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup]

Lebih rinci dalam IX UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini menyebutkan Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yaituPasal 63Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang: menetapkan kebijakan nasional; menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca; mengembangkan standar kerja sama; mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah; melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa; mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat; menetapkan standar pelayanan minimal; menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; mengelola informasi lingkungan hidup nasional; mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup; menerbitkan izin lingkungan; menetapkan wilayah ekoregion; dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang: a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota; h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa; l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan; m. melaksanakan standar pelayanan minimal; n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi; o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi; p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang: a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; j. melaksanakan standar pelayanan minimal; k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota; l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota

Didalam UU Nomor 32 Tahun 2009 diatas telah diatur secara umum tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal yang harus digarisbawahi adalah meskipun perihal sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan bagian dari otonomi daerah ia juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kepentingan nasional, karena kembali pada hakikat hukum lingkungan tidak hanya mengatur sebuah wilayah tertentu, karena ia pasti berkaitan dengan wilayah lainnya (interdependensi antar daerah, bukan independensi satu daerah semata)Kebijakan daerah dalam era otonomi yang didorong oleh perasaan independensi daerah, perlu dialihkan kepada perasaan interdependensi antar wilayah. Interdependensi akan menciptakan ruang kerjasama regional yang menciptakan banyak manfaat, sedangkan persepsi independensi lebih banyak menciptakan persaingan yang tidak perlu serta meniadakan banyak peluang. Di dalam era otonomi daerah, hal ini berarti diperlukan visi dan kiat politik Kepala Daerah yang kondusif. Kesadaran akan interdependensi antar daerah, untuk menciptakan sinergi antar sektor serta kehendak untuk menempatkan tujuan -tujuan bersama sebagai kerangka masa depan, merupakan jalan keluar yang diperlukan bagi para Kepala Daerah maupun DPRD sehingga era otonomi daerah dapat mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan.[footnoteRef:11] [11: Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Pengembangan Institusi Lingkungan Hidup dalam Era Otonomi Daerah. 2002 diambil dari http://www.menlh.go.id/pengembangan-institusi-lingkungan-hidup-dalam-era-otonomi-daerah/ diakses pada 3 Januari 2013.]

Harus dapat diingat kembali juga dasar dari otonomi yaitu Desentralisasi itu sendiri sebenarnya mengandung dua pengertian utama, yaitu: a) Desentra-lisasi merupakan pembentukandaerah otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat; dan b) Desentra-lisasi dapat pula berarti penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, sesuai dengan nilai-nilai dasar filosofi dan paradigma yang berlaku dalam era pemerintahan global ini, peran negara menguasai harus diubah menjadi memfasilitasi. Tidak me-monopoli kewenangan, tetapi mem-bagi habis tugas-tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab kepada semua faktor , yakni insitusi sector publik dan birokrasi.[footnoteRef:12] [12: Edi Santoso, Op.Cit. (hlm. 8)]

Harus dilihat juga ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu pemerintah daerah, pertama mungkin secara formal telah menerima mandat untuk melaksanakan kewenangan namun masih ada pembatasan atau hambatan dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Dalam hal ini masih ada bayang-bayang birokrasi dari atas ke bawah secara samar-samar namun pengaruhnya nyata. Kedua mungkin saja otonomi telah berlaku di suatu daerah, namun pemerintahan daerah sendiri tidak efektif menggunakan kewenangan yang telah dilimpahkan.Dengan demikian maka pelaksanaan pengelolaan hutan dan sumberdaya alam lainnya di daerah perlu memperhatikan kaidah-kaidah yang telah disepakati nasional. Hal ini harus dilaksanakan karena upaya membangun keberlanjutan tujuan nasional sangat tergantung pada hasil yang dicapai melalui kerjasama antar daerah dan nasional. Tidak ada daerah yang benar-benar terisolir dan dapat bekerja sendiri untuk menjaga pelestarian hutan atau melindungi sumber daya hayati, atau pencemaran laut yang ada di dalam batas-batas teritorialnya yang kesemuanya ini disebabkan oleh saling ketergantungan diantara semua daerah. Saling ketergantungan tersebut tidak hanya disebabkan karena adanya hubungan secara geografi dari lintas jalur melalui daratan, laut atau udara namun juga karena adanya perdagangan, kegiatan pariwisata, kontak sosial dan budaya, serta komunikasi yang sangat pesat perkembangannya. Namun alasan yang utama adalah adanya satu kesatuan sistem kehidupan bersama yang harus dipertahankan demi kelangsungan hidup bersama.

PenutupBahwa perkembangan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia mengalami berbagai perubahan dari masa ke masa. UU Nomor 23 Tahun 1997 yang dirubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 merupakan suatu langkah maju pada era reformasi, ditandai dengan perubahan di berbagai bidang. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 ini adalah adanya penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. UU 32 Tahun 2009 ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.[footnoteRef:13] [13: Lihat di Penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.]

Yang kemudian harus digarisbawahi kembali adalah disini terdapat dua paradigma dalam memandang lingkungan hidup sebagai entitas hukum. Sebagaimana digambarkan diatas, bahwasanya perihal sumber daya alam serta lingkungan hidup merupakan bagian dari otonomi daerah, namun disisi lain lingkungan sebagaimana digambarkan para ahli merupakan suatu kesatuan yang universal bahkan tidak tergantung pada satu daerah saja, melainkan bersangkut paut dan saling mempengaruhi dengan kawasan lingkungan di daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKABuku dan MakalahDanusaputra, ST Munajat, Hukum Lingkungan Buku I Umum, Bina Cipta, Bandung, 1985..Darsono, Valentinus, Pengantar Ilmu Lingkungan, Universitas Atma Jaya Press, Yogyakarta, 1995.Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 1992.Karsayuda, M. Rifqinizamy, Memaksimalkan Ruang Otonomi, Makalah, Banjarmasin, 2012.Nurjaya, I Nyoman, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan, Makalah, Surabaya, 2012.Nurkin, Baharuddin, Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Makalah, Jakarta, 2002.Santosa, Edi, Implementasi Kebijakan Kewenangan Pengelolaan Lingkungan Daerah, Makalah, Jakarta, 2005.

InternetEnsiklopedia Online Wikipedia, http://wikipedia.com diakses pada 3 Januari 2013Kementerian Negara Lingkungan Hidup, http://menlh.go.id diakses pada 3 Januari 2013Lembaga ELSAM, http://elsam.or.id, diakses pada 3 Januari 2013

Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Yang Telah Diamandemen)Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1