BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perdata adalah salah satu macam dari dua jenis hukum yang ada

di Indonesia. Salah satu cara bagaimana masyarakat luas bisa mengetahui hukum

hukum di Indonesia adalah dengan kita membuat sebuah tulisan yang

berhubungan dengan hukum dan mensebarluaskan ke media internet yang mudah

di akses oleh masyarakat luas.

Ada beberapa jenis hukum di Indonesia. Pengertian hukum sendiri

adalah sebuah peraturan-peraturan atau kaedah yang tertulis maupun secara lisan.

Namun di Indonesia hukum yang diterapkan adalah hukum secara terlulis.

Hukum di Indonesia sangat berpengaruh terhadap masalah-masalah di

negara Indonesia sendiri, tanpa adanya hukum di Indonesia, negara Indonesia

bisa menjadi negara yang sangat tidak ada aturan nya. Oleh karena itu, hukum di

Indonesia di buat peraturan-peraturan untuk menciptakan suatu kedamaian dan

untuk mencegah adanya perselisihan yang biasa disebut dengan hukum.

B. Tujuan

Tujuan saya menulis makalah ini adalah supaya masyarakat luas bisa

mengenal, memahami dan mempelajari hukum-hukum di Indonesia yang dimana

saya menjelaskan tentang salah satu contoh hukum di Indonesia yaitu Hukum

perdata.

C. Rumusan Masalah

Dari sebuah judul diatas yaitu “Hukum Perdata di Indonesia” masalah

yang dibahas adalah pengertian dari Hukum Perdata tersebut, berlakunya hukum

Perdata di Indonesia, pemahaman tentang hukum dan sumber-sumber hukum

perdata.

D. Manfaat

Manfaat dari pembuatan makalah ini adalah, teman-teman dan

masyarakat luas bisa tahu tentang hukum di Indonesia bagaimana hukum

Indonesia di terapkan dan dijalankan. Selain itu, masyarakat bisa memberikan

masukan atau pendapat bagi hukum-hukum yang ada di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sejarah Hukum Perdata

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang

disusun berdasarkan hukum Romawi ‘Corpus Juris Civilis’yang pada waktu itu

dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di

Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de

Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813),

kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan

terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813)

Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi

hukum Belanda yang dibuat oleh J.M. Kemper disebut Ontwerp Kemper.

Namun, sayangnya Kemper meninggal dunia pada 1824 sebelum menyelesaikan

tugasnya dan dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan

Tinggi Belgia.

Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan

pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober

1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :

BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda).

WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang]

Menurut J. Van Kan, kodifikasi BW merupakan terjemahan dari Code

Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional

Belanda.

B. Pengertian Hukum Perdata

Secara umum Hukum Perdata adalah Hukum yang mengatur hubungan

antara orang perorangan di dalam masyarakat.

Secara umum, pengertian hukum perdata lebih sering diidentikkan

dengan kebalikan dari pengertian hukum pidana. Maksudnya jika hukum pidana 

mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara atau yang berkaitan

dengan hukum publik, justru pengertian hukum perdata adalah sebaliknya yakni

mengatur hubungan antara subyek hukum dalam masyarakat dan yang berkaitan

dengan hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan

perseorangan dalam masyarakat.

Hukum perdata dapat dibagi menjadi hukum perdata materil dan hukum

perdata formil. Hukum perdata materil berkaitan dengan muatan atau materi yang

diatur dalam hukum perdata itu sendiri, sedangkan hukum perdata formil adalah

hukum yang berkaitan dengan proses perdata atau segala ketentuan yang

mengatur mengenai bagaimana pelaksanaan penegakan hukum perdata itu

sendiri, seperti melakukan gugatan di pengadilan. Hukum perdata formil juga

dikenal dengan sebutan hukum acara perdata.

C. Ruang Lingkup Hukum Perdata

1. Hukum Perdata Dalam Arti Luas

Hukum Perdata dalam arti luas pada hakekatnya meliputi semua

hukum privat meteriil, yaitu segala hukum pokok (hukum materiil) yang

mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang

tertera dalam KUHPerdata (BW), KUHD, serta yang diatur dalam sejumlah

peraturan (undang-undang) lainnya, seperti mengenai koperasi, perniagaan,

kepailitan, dll.

2. Hukum Perdata Dalam Arti Sempit

Hukum Perdata dalam arti sempit, adakalanya diartikan sebagai

lawan dari hukum dagang. Hukum perdata dalam arti sempit ialah hukum

perdata sebagaimana terdapat di dalam KUHPerdata. Jadi hukum perdata

tertulis sebagaimana diatur di dalam KUHPerdata  merupakan Hukum Perdata

dalam arti sempit. Sedangkan Hukum Perdata dalam arti luas termasuk di

dalamnya Hukum Perdata yang terdapat dalam KUHPerdata dan Hukum

Dagang  yang terdapat dalam KUHD.

Hukum Perdata juga meliputi Hukum Acara Perdata, yaitu

ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan

keadilan di muka hakim berdasarkan Hukum Perdata, mengatur mengenai

bagaimana aturan menjalankan gugutan terhadap seseorang, kekuasaan

pengadilan    mana yang berwenang untuk menjalankan gugatan dan lain

sebagainya. Hukum Perdata juga terdapat di dalam Undang-Undang Hak

Cipta, UU Tentang Merk dan Paten, keseluruhannya termasuk dalam Hukum

Perdata dalam arti luas.

D. Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata Formil

1. Hukum Perdata Materiil

Hukum Perdata Materiil adalah segala ketentuan hukum yang

mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam hubungannya terhadap orang

lain dalam masyarakat. Hukum Perdata materiil ialah aturan-aturan yang

mengatur hak dan kewajiban perdata seseorang. Dengan kata lain bahwa

Hukum Perdata materiil mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap

subyek hukum, yang pengaturannya terdapat di dalam KUHPerdata, KUHD

dsb.

2. Hukum Perdata Formil

Hukum Perdata Formil adalah  segala ketentuan-ketentuan yang

mengatur tentang cara seseorang mendapatkan hak/keadilan berdasarkan

Hukum Perdata materiil. Cara untuk mendapatkan keadilan di muka hakim

lazim disebut Hukum Acara Perdata. Hukum Perdata Formil merupakan

ketentuan yang mengatur bagaimana tatacara seseorang menuntut haknya

apabila dirugikan oleh orang lain, mengatur menurut  cara mana pemenuhan

hak materiil dapat dijamin. Hukum Perdata Formil bermaksud

mempertahankan hukum perdata materiil, karena Hukum Perdata formil

berfungsi menerapkan Hukum Perdata materiil.

Hukum Perdata formil, misalnya Hukum Acara Perdata,  terdapat

dalam Reglement Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B).

E. Keadaan Hukum Perdata di Indonesia

Hukum Perdata di Indonesia bersifat berbhineka atau bersifat pluralistik,

baik secara etnis maupun secara yuridis. Secara etnis dikatakan bersifat

pluralistis atau berbhineka karena hukum- hukum yang berlaku bagi penduduk

Indonesia, berbeda-beda dari masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat

yang lainnya. Keadaan tersebut ditambah dengan diberlakukannya Politik

Hukum Belanda di Hindia Belanda yang merupakan Landasan Politik Hukum

Belanda atas tata hukum di Hindia Belanda.

Pasal 131 IS, secara garis besar menentukan hal-hal sebagai berikut :

1. Hukum Perdata dan Hukum Dagang (begitu juga Hukum Pidana beserta

Hukum Acara Perdata dan Pidana) harus diletakkan dalam kitab undang-

undang, yaitu dikodifikasi.

2. Untuk golongan Eropa dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di

Negeri Belanda (Asas Konkordansi).

3. Untuk golongan Indonesia Asli dan Timur Asing (Cina, Arab, dsb), jika

ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendaki, hukum Eropa

dapat dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan

perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan untuk membuat suatu peraturan

baru bersama, untuk selainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di

kalangan mereka dan boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh

kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakat mereka.

4. Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum

ditundukkan dibawah suatu peraturan bersama dengan golongan Eropa,

diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk golongan

Eropa. Penundukkan diri ini boleh dilakukan secara umum atau secara hanya

mengenai perbuatan tertentu saja.

5. Sebelum hukum untuk golongan Indonesia Asli ditulis dalam undang-undang,

bagi mereka akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka,

yaitu hukum adat.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka secara garis besar dapat ditarik

beberapa pokok pemikiran mengenai politik hukum Belanda yang meletakkan

tatanan hukum di Hindia Belanda sebagai berikut:

1. Hukum Perdata dan Hukum Dagang dll, dibuat dalam Kitab Undang-Undang

yaitu DIKODIFIKASIKAN dan untuk Gol. Eropa diberlakukan ASAS

KONKORDANSI, yaitu hukum yang beralku di Belanda diberlakukan bagi

golongan Eropa di Hindia Belanda;

2. Penduduk Hindia Belanda dibagi dalam golongan-golongan penduduk dan

bagi mereka berlaku sistem hukum yang berbeda-beda (pasal 131 jo 163 I.S);

3. Penggolongan penduduk dan sistem hukum yang berlaku adalah sbb:

1) Golongna Eropa : diberlakukan Hukum yang berlaku di Belanda.

2) Golongan  Timur Asing Cina : KUHPerdata dan KUHD diberlakukan

bagi mereka dan sejak tahun 1925, bagi mereka berlaku semua hukum

privat yang berlaku bagi Golongan Eropa, kecuali peraturan yang

mengenai Catatan Sipil. Dimana bagi mereka berlaku Lembaga tersendiri

dan peraturan tersendiri, yaitu dalam bagian IIS. 1917 : 129.

3) Golongan Timur Asing lainnya (Arab, India, dll), diberlakukan

KUHPerdata dan KUHD, kecuali hukum kekeluargaan dan Hukum Waris

tetap berlaku hukum mereka sendiri. Dalam bidang Hukum Waris, bagian

mengenai pembuatan wasiat berlaku juga bagi mereka.

4) Golongan Indonesia Asli : diberlakukan Hukum Adat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka pada zaman

Hindia Belanda telah ada beberapa peraturan perundang-perundangan yang

dinyatakan berlaku bagi golongan Indonesia, misalnya :

1. S. 1879 No. 256, secara garis besar menentukan bahwa perjanjian kerja atau

perjanjian perburuhan, seperti pasal 1601 – 1603 lama dari KUHPerdata

dinyatakan berlaku bagi golongan Indonesia asli;

2. S.1939 No.49, menyatakan berlaku bagi golongan Indonesia beberapa pasal

KUHD, yaitu sebagian besar dari hukum laut;

3. S.1933 No. 74 mengenai Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen;

Disamping ada peraturan yang secara khusus dibuat bagi golongan

Indonesia, ada pula peraturan yang berlaku bagi semua golongan penduduk

(semua warganegara), misalnya :

1. S. 1933 No. 108           : Peraturan Umum tentang Koperasi;

2. S. 1938 No. 523           : Ordonansi Woeker (Lintah Darat);

3. S. 1938 No. 98             : Ordonansi tentang Pengangkutan di Udara.

F. Kasus Hukum Perdata

Kasus hukum perdata dan kasus hukum pidana adalah dua hal yang

berbeda dalam hukum demikian pula cara penegakannya. Pemahaman yang

keliru terhadap kasus hukum perdata akan membuat kita mengambil langkah

yang keliru pula dalam upaya penyelesaiannya. Dalam artikel sebelumnya kami

telah menguraikan contoh kasus hukum pidana agar dapat dibedakan dengan

kasus hukum perdata.

Oleh karena dalam kasus hukum perdata sengketa terjadi antara subyek

hukum, maka penyelesaian kasus hukum perdata lebih bersifat elastis. Dikatakan

elastis karena penyelesaian kasus hukum perdata dapat diwujudkan apabila

terjadi kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Meskipun hukum telah

mengatur ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban subyek hukum serta

prosedur penyelesaian kasus hukum perdata melalui hukum acara perdata atau

hukum perdata formil, namun prosedur tersebut dapat dihentikan oleh para pihak

bila telah ada kesepakatan untuk menghentikan sengketa.

Hal tersebut tentu saja berbeda dengan kasus hukum pidana. Dimana

proses hukum bagi tersangka dalam kasus hukum pidana harus tetap berjalan

meskipun telah dimaafkan oleh pihak korban. Hal ini disebabkan hukum pidana

termasuk dalam bagian hukum publik yang mengatur antara hubungan seseorang

atau badan hukum dengan negara atau kepentingan umum.

Contoh Kasus :

1. Tono digugat oleh seorang gadis yaitu Paulina untuk membayar ganti rugi

atas pembelian gaun baru dan tas serta kerugian immaterial (gengsi jatuh

karena sudah cerita ke teman- temannya) karena Tono telah mengingkari

janji mengajak nonton pertunjukan tahun baru di pantai Marina. Bagaimana

penyelesaian kasus ini menurut anda selaku kuasa hukum Paulina ? 

Jawaban: 

Paulina tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan karena tidak

memenuhi syarat materiil gugatan yaitu gugatan yang diajukan Paulina tidak

beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Perselisihan yang terjadi bukanlah

melanggar hak yang pantas pada syarat materiil untuk mengajukan gugatan.

Selain itu tidak terdapat ketentuan hukum perdata yang dilanggar, diabaikan

dan tidak dipenuhi.

2. Tono (Kendal) menggugat Paulina (Demak) di Pengadilan Negeri Semarang

dengan dasar Paulina belum membayar utangnya sebesar Rp.100.000.000,-

dengan jaminan tanah HM. No.31 Semarang. Saudara adalah hakimnya

bagaimana sikap saudara jika Paulina mengajukan eksepsi bahwa PN.

Semarang tidak berwenang memeriksa perkara? Apa alasannya? Dan sebut

dasar hukumnya? 

Jawaban : 

Eksepsi adalah tangkisan yang tidak mengenai pokok perkara, namun jika

berhasil dapat menyudahi pemeriksaan perkara. Eksepsi diterima bahwa PN

Semarang tidak berwenang untuk memeriksa perkara. Pengadilan yang

berwenang untuk memeriksa perkara adalah PN Demak sebagai domisili

tergugat berdasarkan pasal 118 (1) HIR. 

 

3. Mahkamah Agung dikatakan sebagai Pengadilan Kasasi bukan sebagai

Pengadilan Tingkat III, mengapa demikian? 

Jawaban : 

Pertanyaan ini berkaitan dengan tingkatan pengadilan,maksudnya tingkat

pengadilan dari pengadilan-pengadilan yang berada dalam satu lingkungan

peradilan, misalnya dalam lingkungan peradilan umum, tingkat pengadilan

yang ada didalamnya adalah: 

Pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, atau hakim sehari-

hari. 

Pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat kedua, atau hakim banding; 

Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi, atau hakim kasasi.

Mahkamah Agung bukan pengadilan tingkat ketiga karena Mahkamah

Agung tidak memeriksa ulang perkara (tidak melakukan pemeriksaan

ulang atas fakta) melainkan pemeriksaan terhadap penerapan hukum. 

4. Saudara adalah ketua majelis hakim yang mendapat tugas untuk memeriksa

perkara perdata No.14/Pdt.G/2006/PN Smg. Pada hari sidang pertama, hari

ini, Tergugat tidak datang demikian juga kuasa hukumnya. Tindakan apa saja

yang dapat saudara lakukan? 

Jawaban : 

Berdasarkan pasal 125 (1) HIR, Putusan verstek kalau tergugat tidak

menghadap. 

Gugatan diputus dengan verstek yaitu diputus diluar hadirnya tergugat, karena

tergugat tidak datang dalam sidang meskipun ia telah dipanggil dengan patut.

Mengingat suatu panggilan yang oleh jurusita disampaikan melalui kepala

desa (lurah) termasuk dalam kategori panggilan patut (pasal 390 HIR), maka

bagi seorang hakim akan lebih bijaksana bilamana sebelum menjauhkan

putusan verstek memperhatikan cara panggilan dilakukan. Bilamana oleh

hakim diketahui bahwa panggilan tidak disampaikan kepada tergugat sendiri

namun disampaikan melalui kapala desa/lurah, maka seyogyanya hakim

menunda persidangan dan memerintahkan dilakukan panggilan ulang, dengan

pesan supaya panggilan diusahakan disampaikan kapada tegugat sendiri. 

5. Pada tanggal 16 April 2008, yang merupakan siding kedua dalam perkara

perdata No.35/Pdt.G/2007/PN.Smg setelah penundaan sidang tanggal 09

April 2008, hakim menjatuhkan putusan meskipun Kurniawan sebagai salah

satu tergugat, disamping Hartowo dan Subagio. Merasa tidak puas, pada

tanggal 23 April 2008 Kurniawan mengajukan verzet atas putusan tersebut.

Menurut saudara sudah benarkah tindakan Kurniawan? 

Jawaban : 

Saudara Kurniawan tidak dapat mengajukan verzet, putusan ini berarti sebagai

putusan akhir (vonnis) bagi pihak yang tidak hadir berlaku sebagai putusan

contradictoir (bukan putusan vestek). Dengan demikian maka bagi tergugat

yang tidak hadir jika ingin mengajukan upaya hukum melawan putusan

tersebut tidaklah dengan mengajukan verzet, melainkan banding.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum Perdata di Indonesia bersifat berbhineka atau bersifat pluralistik,

baik secara etnis maupun secara yuridis. Oleh karena dalam kasus hukum perdata

sengketa terjadi antara subyek hukum, maka penyelesaian kasus hukum perdata

lebih bersifat elastis. Dikatakan elastis karena penyelesaian kasus hukum perdata

dapat diwujudkan apabila terjadi kesepakatan antara para pihak yang

bersengketa.

B. Saran

Demikianlah makalah yang saya buat mudah – mudahan apa yang saya

paparkan bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semuanya untuk lebih

mengenal tentang hokum perdata di Indonesia. Kami menyadari apa yang kami

paparkan dalam makalah ini tentu masih belum sesuai apa yang di harapkan

dengan ini saya berharap masukan yang lebih banyak lagi dari Dosen

pembimbing dan teman – teman semua.

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata

http://statushukum.com/pengertian-hukum-perdata.html

http://ayobelajarhukum.blogspot.com/2011/11/hukum-perdata.html

http://statushukum.com/kasus-hukum-perdata.html

http://annisayuliandari.wordpress.com/2013/04/26/hukum-perdata/

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wata’ala, karena

berkat rahmat-Nya saya bisa menyelesaikan dan menyusun sebuah makalah yang

berjudul Hukum Perdata Indonesia.

Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak dan narasumber yang

telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat

membangun sangat saya harapkan demi sempurnanya makalah ini.

Semoga makalah ini memberi informasi bagi teman-teman semua dan

masyarakat yang membaca, dan juga bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan

peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Semarang, 11 Desember 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL...................................................................................... i

KATA PENGANTAR.................................................................................... ii

DAFTAR ISI.................................................................................................. iii

BAB I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Maslah....................................................................... 1

B. Tujuan................................................................................................. 1

C. Rumusan Masalah............................................................................... 2

D. Manfaat............................................................................................... 2

BAB II PEMBAHASAN

A. Sejarah Hukum Perdata...................................................................... 3

B. Pengertian Hukum Perdata................................................................. 4

C. Ruang Lingkup Hukum Perdata......................................................... 4

D. Hukum Perdata Materiil Dan Hukum Perdata Formil........................ 5

E. Keadaan Hukum Perdata Di Indonesia.............................................. 6

F. Kasus Hukum Perdata........................................................................ 9

BAB II PENUTUP

A. Kesimpulan......................................................................................... 13

B. Saran................................................................................................... 13

DAFTAR PUSTAKA

MAKALAH

HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Disusun Oleh :

Nama : TAUFIK ADHI PRASETYO

NPM : 1310037420106413742010553

Fakultas : Hukum

UNIVERSITAS TUJUH BELAS AGUSTUS 1945

2013