BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat penting bagi

masyarakat dalam hal investasi, sekaligus juga merupakan sumber pembiayaan bagi

perusahaan-perusahaan. Pasar modal dapat pula menjadi alat ukur bagi

perkembangan perekenomian dan cermin tingkat kepercayaan investor1 domestik

maupun internasional terhadap perangkat hukum dan kinerja pemerintah dalam dunia

perekonomian. Pasar modal merupakan industri yang sangat dinamis, atraktif, selalu

berubah dan mempunyai interdepedensi yang sedemikian tinggi dengan sektor jasa

keuangan lainnya di tingkat domestik, regional maupun global.2

Kegiatan pasar modal berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan

efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.3 Pasar Modal bertindak sebagai

penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah

melalui perdagangan efek. 4

Pengaturan mengenai pasar modal Indonesia diatur dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1995 yang selanjutnya akan disebut UUPM. Didalam salah satu

pertimbangan pembentukan UUPM terdapat tujuan untuk menjamin kepastian hukum

pihak-pihak yang menyelenggarakan kegiatan di pasar modal serta melindungi

kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Terdapat pandangan

bahwa perlindungan hukum pasar modal di Indonesia sangat lemah. Lemahnya

penegakkan hukum dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain disebabkan oleh

Undang-Undang dan Peraturan Pasar Modal yang ketinggalan dengan perkembangan

1 Investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang.2 Jusuf Anwar, 2006, Master Plan 2006-2009 Pasar Modal, BAPEPAM-LK, Jakarta, hlm. 33 Rusdin, 2008, Pasar Modal, Alfabeta, Jakarta, hlm. 184 Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda

bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efekn dan setiap deviratif dari Efek.

1

bisnis pasar modal dan lemahnya institusi Penegak Hukum dalam melakukan

penegakan hukum (law enforcement) atau kurangnya profesionalitas aparat penegak

hukum itu sendiri. Salah satu contoh kasus kejahatan pasar modal yang akan kami

bahas ialah mengenai pencabutan izin usaha PT Synergy Asset Management sebagai

Manajer Investasi oleh Bapepam-LK karena telah melakukan pelanggaran-

pelanggaran terhadap UUPM dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Badan

pengawas pasar modal dan Lembaga Keuangan yang selanjutnya akan disebut

Bapepam-LK.

PT Synergy Asset Management adalah perusahaan efek yang berperan sebagai

manajer investasi5. PT Synergy Asset Management mengelola dana nasabah

berdasarkan Kontrak Pengelolaan Dana6 (KPD). Perusahaan yang mulai beroperasi

sejak 15 Mei 2006 ini mengelola dana nasabah berdasarkan KPD yaitu KPD Full

Discretionary, Discretionary Protected Fund (KPD biasa) dan KPD khusus (KPD

tol).

PT Synergy Asset Management memiliki induk perusahaan (holding) yaitu PT

Synergy Pakaryan Utama (PT SPU), dimana PT SPU menyalurkan dana untuk

pembiayaan kegiatan usaha anak perusahaan serta perusahaan terafiliasinya yaitu PT

Synergy Capital Utama, PT First Asset Management, PT Griyatama Bumi Mandiri,

PT Global Exposure, PT Codematel, PT Synergy Texindo Utama, PT Synergy Golf

Australia, PT Tirtamukti dan pihak non afiliasi yaitu PT Mitra Kreasi dan PT Head

Quarter Internusa.

Namun dalam perkembangannya, PT Synergy Asset Management tidak

melakukan tugasnya selaku manajer investasi dengan benar, terdapat enam

pelanggaran terhadap UUPM yang dilakukan oleh PT Synergy Asset Management

5 Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan pe-rundang-undangan yang berlaku.

6 Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) adalah pengelolaan portofolio Efek untuk kepentingan investor tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual, yang disusun sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

2

mengenai pengelolaan nasabah, ketiga hal tersebut ialah : Pertama, PT Synergy Asset

Management tidak mempunyai Standart Operasional Perusahaan (SOP) mengenai

informasi yang jelas dan lengkap tentang latar belakang keuangan nasabah; Kedua,

PT Synergy Asset Management melakukan penyalahgunaan dana nasabah untuk

kepentingan induk perusahaan; dan Ketiga PT Synergy Asset Management

melakukan cara yang tidak rasional dalam berinvestasi.

Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran tersebut maka Bapepam-LK melalui surat

keputusan Nomor. Kep.06/BL/MI/S.5/2010 melakukan pencabutan izin usaha

perusahaan efek PT Synergy Asset Management sebagai Manajer Investasi. Dalam

putusan tersebut PT Synergy Asset Management wajib bertanggung jawab atas segala

akibat yang timbul dari tindakan pegawainya, termasuk atas tindakan Dyah Irawati

Mastuti sebagai Head of Marketing, dan tindakan Hidiarto sebagai Head of Finance

and Compliance yang antara lain bertanggung jawab atas kepatuhan PT Synergy

Asset Management terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh PT Synergy Asset Management

mengenai pengelolaan dana nasabah berdasarkan peraturan perundang-undangan?

BAB II

3

PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pasar Modal

Perbuatan yang dilarang berdasarkan UUPM meliputi:

1) Penipuan, yaitu yang diatur dalam Pasal 90 UUPM, bahwa dalam kegiatan

perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung :

a. Menipu, atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan

atau cara apapun.

b. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain dan membuat

pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak

mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak

menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat

dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian

untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi

pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

2) Manipulasi Pasar :

a. Menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan

perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek (pasal 91 UUPM).

b. Rekayasa harga efek di bursa, yaitu apabila setiap pihak, baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, melakukan dua

transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung,

sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik atau turun

dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau

menahan efek (pasal 92 UUPM).

c. Memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau

menyesatkan, sehingga harga efek di bursa terpengaruh, yaitu setiap

pihak dilarang dengan cara apapun, membuat pernyataan atau

memberikan keterangan yang secara material atau tidak menyesatkan,

sehingga mempengaruhi harga efek apabila pada saat pernyataan dibuat

atau keterangan diberikan (pasal 93 UUPM) :

4

1. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui

bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak

benar atau menyesatkan.

2. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan

kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

3) Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) :

Perdagangan Orang Dalam atau yang lebih dikenal sebagai

insider trading adalah perdagangan efek dengan mempergunakan

Informasi Orang Dalam (IOD). IOD adalah informasi material yang

dimiliki orang dalam yang belum tersedia untuk umum.

UUPM tidak memberikan batasan insider trading secara tegas,

transaksi yang dilarang antara lain yaitu orang dalam dari emiten7 yang

mempunyai informasi orang dalam melakukan transaksi penjualan atau

pembelian atas efek emiten atau perusahaan lain yang melakukan transaksi

dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan.

Orang yang dikenal dengan insider adalah :

a. Manajemen, pegawai atau pemegang saham utama emiten atau

perusahaan publik.

b. Pihak yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan

usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkannya

mempunyai IOD.

c. Pihak yang dalam 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi a dan b di atas.

Berdasar bentuk-bentuk pelanggaran yang telah dijabarkan di atas maka kasus PT

Synergy Asset Management ini termasuk dalam bentuk pelanggaran yang pertama,

yakni penipuan.

Sanksi atas Pelanggaran di Pasar Modal

7 Emiten adalah emitten yaitu perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal, baik dengan menerbitkan saham atau obligasi dan menjualnya secara umum kapada masyarakat; perusahaan yang mencatatkan sahamnya dan diperdagangkan di bursa saham juga disebut emiten

5

Berdasar pasal 102 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal maka sanksi

yang diberikan oleh Bapepam-LK kepada PT Synergy Asset Management adalah

sanksi administratif berupa:

Keputusan Bapepam-LK No. Kep.06/BL/MI/S.5/2010 tentang Pencabutan Izin

Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi Atas Nama PT Synergy Asset

Management izin usaha PT Synergy Asset Management sebagai Manajer Investasi

sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bapepam-LK No. Kep. 01/BL/MI/2006

tanggal 15 Mei 2006 tentang pemberian izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer

Investasi atas nama PT Synergy Asset Management.

Dengan pencabutan tersebut maka PT Synergy Asset Management :

a. Diperintahkan untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada nasabah

Kontrak Pengelolaan Dana (KPD),

b. Dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Manajer Investasi, dan

c. Dilarang menggunakan nama dan logo PT Synergy Asset Management

untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan

dengan pembubaran PT Synergy Asset Management.

Apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh PT Synergy Asset Management

mengenai pengelolaan dana nasabah berdasarkan peraturan perundang-

undangan?

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah diatur

mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dan tindak pidana pasar modal beserta sanksi

bagi pelaku, karena dalam kegiatan pasar modal tidak terlepas dari berbagai

pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang dilakukan, baik sengaja maupun tidak

sengaja demi untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan kasus PT Synergy Asset Management terdapat tiga pelanggaran terhadap

UUPM dan Peraturan Bapepam-LK, yakni meliputi :

6

1. PT Synergy Asset Management tidak mempunyai Standart Operasional

Perusahaan (SOP) mengenai informasi yang jelas dan lengkap tentang latar

belakang keuangan nasabah.

Tidak seluruh nasabah KPD PT Synergy Asset Management membuat

perjanjian pengelolaan dana, namun nasabah hanya memperoleh sertifikat

investasi yang berisi informasi tentang nama nasabah, nilai nominal, jangka waktu,

dan indikasi hasil investasi. Hal ini menunjukkan bahwa PT Synergy Asset

Management tidak mempunyai informasi terkait latar belakang keuangan nasabah,

sehingga PT Synergy Asset Management dinyatakan melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 UUPM. Dengan bunyi :

Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi wajib :

a. mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan tujuan investasi nasabah-

nya; dan

b. membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi,

dan kondisi keuangannya.

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuan-

gan di bidang Pasar Modal, untuk mengetahui latar belakang dan identitas

Nasabah, memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah, serta melaporkan

transaksi keuangan mencurigakan, dan transaksi keuangan yang dilakukan secara

tunai sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan tindak pi-

dana pencucian uang, termasuk Transaksi keuangan yang terkait dengan Pen-

danaan Kegiatan Terorisme.8

PT Synergy Asset Management tidak mempunyai unit kerja, anggota direksi atau

pegawai setingkat di bawah yang menangani penerapan prinsip mengenal nasabah,

dan tidak memiliki SOP tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip

Mengenal Nasabah, sehingga PT Synergy Asset Management terbukti melanggar

8 Huruf h Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang pasar Modal

7

ketentuan angka 3 huruf a dan huruf b Peraturan Bapepam dan LK Nomor

V.D. 10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dengan bunyi :

Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam

angka 2, Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib

menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang :

a) Penerimaan Nasabah;

b) Pengidentifikasian Nasabah;

c) Pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah; dan

d) Manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal

Nasabah.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan latar belakang keuangan nasabah, menurut

angka 11 huruf c peraturan nomor V.D.10 harus memuat hal-hal sebagai

berikut :

a) latar belakang dan identitas Nasabah yang memuat:

(1) nama;

(2) jenis kelamin;

(3) alamat atau tempat tinggal sesuai KTP dan nomor telepon;

(4) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);

(5) tempat dan tanggal lahir;

(6) status perkawinan; dan

(7) kewarganegaraan;

b) keterangan mengenai pekerjaan;

c) alamat tempat kerja dan nomor telepon;

d) specimen tanda tangan;

e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan

memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

f) keterangan mengenai sumber dana;

g) rata- rata penghasilan;

h) maksud dan tujuan investasi;

i) nama bank Nasabah dan nomor rekening Nasabah di bank; dan

8

j) informasi dan dokumen lain yang memungkinkan Penyedia Jasa Keuangan di

bidang Pasar Modal untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.

Seharusnya SOP tersebut harus dimiliki oleh perusahaan penyedia jasa keuangan

dalam hal ini PT Synergy Asset Management. Jika PT Synergy Asset Management

memiliki SOP yang dimaksudkan oleh peraturan nomor V.D.10, mereka tidak

hanya menaati peraturan yang ada namun mereka juga dapat secara aktif

membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan

pendanaan kegiatan terorisme. Karena dalam angka 9 huruf e pada peraturan

tersebut, Manajer Invetasi dapat menyusun laporan transaksi keuangan

mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, termasuk

transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme kepada

direksi atau penanggung jawab untuk disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

2. PT Synergy Asset Management melakukan penyalahgunaan dana nasabah

untuk kepentingan induk perusahaan.

PT Synergy Asset Management selain menyalurkan atau menempatkan dana pada

perusahaan terafiliasinya, PT SPU juga menggunakan dana yang berasal dari PT

Synergy Asset Management untuk membiayai operasional PT SPU seperti

membayar gaji karyawan, untuk pembelian gabah dan untuk membayar bunga

Promissory Notes yang telah jatuh tempo kepada PT Synergy Asset Management,

serta dipergunakan untuk membayar nasabah salah satu anak perusahaan PT SPU

yaitu PT First Asset Management. Hal ini menunjukkan bahwa PT Synergy Asset

Management secara langsung maupun tidak langsung telah menipu atau

mengelabui nasabahnya, sehingga PT Synergy Asset Management terbukti

melanggar pasal 90 UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Dengan bunyi :

Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau

tidak langsung:

a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara

apapun;

9

b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan

c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak men-

gungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan

mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud un-

tuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak

lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual

Efek.

Berdasar pasal 104 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan

bahwa setiap pihak yang melanggar ketentuan pasal 90, dimana dalam hal ini PT

Synergy Asset Management telah melanggar pasal tersebut mengenai penipuan

yang dilakukannya maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000, 00 (lima belas miliar

rupiah). Pada kasus PT Synergy Asset Management, Bapepam LK hanya

menjatuhkan hukuman dalam bentuk pencabutan izin usaha saja, menurut kami

Bapepam LK masih bisa menjatuhkan hukuman denda dan kurungan sebagaimana

tertera pada pasal 104 UUPM agar dapat menimbulkan efek jera yang lebih kuat

bagi pelaku dan menjadi contoh bagi pelaku usaha yang serupa agar tidak

melakukan pelanggaran yang sama.

Melalui Surat Keputusan nomor 124/BL/2014 yang ditetapkan pada tanggal 19

Maret 2012, Bapepam LK menugaskan satgas untuk :

Menginventarisasi kasus-kasus pengelolaan investasi yang mempunyai

potensi merugikan masyarakat

Menganalisis dugaan tindakan melawan hukum yang merupakan pelanggaran

di bidang peraturan perundang-undangan di masing-masing bidang investasi

Menghentikan atau menghambat maraknya kasus-kasus pengelolaan investasi

dengan modus operandi pengerahan dana masyarakat

Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktik pengerahan dana

masyarakat oleh Pihak tidak mempunyai izin atau penyalahgunaan izin

10

Meningkatkan koordinasi penanganan dugaan tindakan melawan hukum di

masing-masing bidang investasi

Melakukan pemeriksaan secara bersama terkait dengan pelanggran yang ter-

jadi di masyarakat dan tindaklanjut untuk menghentikan tindakan melawan

hukum tersebut

Dalam hal ini, nasabah sebenarnya juga dapat secara pro aktif untuk ikut serta

dalam menegakan peraturan terkait penindakan atas adanya penyalahgunaan dana

nasabah. Diharapkan dengan adanya satgas ini nasabah dapat lebih memahami dan

mampu membedakan antara program pengelolaan investasi dan penghimpunan

dana yang legal dengan yang ilegal serta melakukan langkah-langkah pencegahan

untuk menghindarinya maupun melakukan koordinasi dan pelaporan kepada

instansi terkait atau kepada Satgas melalui kontak pengaduan yang telah dimuat

dalam situs waspada-investasi.bapepam.go.id.

3. PT Synergy Asset Management melakukan cara yang tidak rasional dalam

berinvestasi.

PT Synergy Asset Management selaku manajer investasi mengelola dana

berdasarkan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), yaitu KPD Full Discretionary dan

Discretionary Protected Fund (KPD biasa), jangka waktu pengelolaan dana pada

produk ini adalah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan (jangka pendek). Investasi

Discretionary Fund lazimnya memiliki jumlah minimum investasi yang jauh

lebih tinggi dibandingkan jumlah minimum investasi pada produk seperti reksa

dana9, sekuritas10, produk derivatif11 ataupun term deposit perbankan12. Jangka 9 Reksa Dana adalah wadah dan pola pengelolaan dana/modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di Pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh Manajer Investasi (MI) ke dalam portofolio investasi, baik berupa saham, obligasi, pasar uang ataupun efek/sekuriti lainnya.10 Sekuritas adalah surat hutang yang dapat dengan cepat dijadikan uang atau kas, ini maksudnya bahwa sekuritas adalah surat hutang yang dapat dijual dengan cepat, karena sekurita memiliki sifat yang likuid.11 Produk derivatif adalah suatu produk yang nilainya tergantung pada nilai suatu produk yang mendasarinya (underlying) seperti suku bunga, nilai tukar, saham, obligasi indeks atau komoditas.12 Term deposit adalah penempatan dana rupiah milik peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia. Term deposit dapat dicairkan sebelum jatuh waktu (early redemption) sepanjang

11

waktu dalam pengelolaan produk Discretionary ini beragam sesuai kesepakatan,

ada yang 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. PT Synergy Asset Management dalam

mengelola dana tidak menggunakan dasar pertimbangan yang rasional dalam

berinvestasi, dimana hal tersebut terlihat dari jangka waktu investasi antara PT

Synergy Asset Management dengan nasabah KPD biasa yaitu 3 bulan sampai

dengan 12 bulan (jangka pendek) sementara proyek yang dibiayai PT Synergy

Pakaryan Utama (SPU) antara lain proyek pembangunan perumahan, adalah

proyek atau investasi jangka panjang, sehingga PT Synergy Asset Management

terbukti melanggar ketentuan Peraturan Nomor V.G.1 tentang Perilaku Yang

Dilarang Bagi Manajer Investasi angka 1 dengan bunyi :

“Memberi saran kepada nasabah dalam bentuk jasa pengelolaan investasi, atau

jasa konsultasi pembelian, penjualan atau pertukaran dari Efek tanpa dasar

pertimbangan rasional, yang ternyata tidak sesuai dengan informasi lengkap

yang diberikan nasabah mengenai tujuan investasi, keadaan keuangan dan

kebutuhan nasabah serta informasi lain yang diketahui atau diperlukan oleh

Manajer Investasi”.

Dan angka 1 Peraturan Nomor V.G.3 Tentang Pedoman Dalam Rangka

Pengambilan Keputusan Oleh Manajer Investasi dengan bunyi :

“Manajer Investasi wajib memiliki alasan yang rasional dalam membuat

keputusan investasi dan keputusan investasi tersebut harus sesuai dengan

portofolio yang dikelolanya”.

Walaupun sudah secara jelas bahwa Manajer Investasi wajib untuk mempunyai

pertimbangan rasional dalam pengelolaan dana nasabah, namun peraturan

perundang-undangan belum ada yang mengatur secara jelas mengenai rasionalitas

dalam pengelolaan dana nasabah tersebut. Sehingga pengaturan mengenai

pengelolaan dana dalam bentuk KPD bukan hanya akan merugikan nasabah,

namun juga akan membuka lebih lebar celah penyelewengan oleh para Manajer

12

Investasi, karena dasar hubungan antara nasabah dengan Manajer Investasi hanya

sebatas kontrak pengelolaan saja, yang mana kontrak ini kebanyakan dipersiapkan

atau dibuat oleh Manajer Investasi sehingga isinya sudah pasti akan lebih banyak

memihak kepentingan Manajer Investasi.

Menurut kami, seharusnya peraturan mengenai pertimbangan rasional dalam

pengelolaan dana ini dapat dikeluarkan secepatnya oleh otoritas pasar modal agar

tercipta keberpihakan yang berimbang dan harmonis mengenai kepentingan

nasabah dan para pihak yang terlibat dalam ruang lingkup pasar modal.

BAB III

13

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT Synergy Asset Management tidak memiliki informasi tentang latar

belakang keuangan nasabah dengan lengkap, hal ini terjadi dikarenakan PT

Synergy Asset Management tidak memiliki Standart Operasional Perusahaan

(SOP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Padahal angka 11 huruf c peraturan nomor V.D. 10 dapat menjadi rujukan

yang jelas bagi PT Synergy Asset Management untuk menegakan Prinsip

Mengenal nasabah sebagai perusahaan penyedia jasa keuangan dan sebagai

manajer investasi.

2. Melalui KEP-06/BL/MI/S/5/2010, dengan adanya pelanggaran yang

dilakukan oleh PT Synergy Asset Management, yaitu penyalahgunaan dana

nasabah, Bapepam LK menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan

izin usaha (Pasal 102 UUPM), namun pada kenyataanya masih ada sanksi lain

yang dapat dijatuhkan namun tidak dijatuhkan kepada PT Synergy Asset

Management oleh Bapepam LK, yaitu sanksi denda (Pasal 104 UUPM).

3. Melalui KEP-06/BL/MI/S/5/2010 PT Synergy Asset Management terbukti

melanggar peraturan Bapepam LK no. V.G. 1 angka 1, terkait tidak

digunakanya pertimbangan yang rasional dalam menginvestasikan dana

kelolaan nasabah tersebut. Dalam peraturan perundang-undangan belum

dijelaskan secara konkrit tentang rasionalitas dalam pengelolaan dana

nasabah. Sehingga hal ini tidak hanya dapat merugikan nasabah, namun juga

dapat membuka lebar celah penyelewengan oleh Manajer Investasi, karena

dasar hubungan antara nasabah dengan Manajer Investasi adalah KPD,

dimana sudah jelas bahwa Manajer Investasi lebih tahu banyak mengenai

KPD tersebut, dan dengan adanya hal tersebut sudah jelas bahwa KPD lebih

memihak kepada Manajer Investasi daripada kepada nasabah.

B. Saran

14

1. Apabila PT Synergy Asset Management dapat menerapkan Prinsip Mengenal

Nasabah sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan angka 9 huruf e pada

peraturan nomor V.D. 10, bahwa Manajer Invetasi dapat menyusun laporan

transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang

dilakukan secara tunai, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan

Pendanaan Kegiatan Terorisme kepada direksi atau penanggung jawab untuk

disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK). Maka PT Synergy Asset Management dapat secara aktif membantu

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan

kegiatan terorisme.

2. Seharusnya PT Synergy Asset Management juga menjatuhkan sanksi denda

yang tertera pada pasal 104 UUPM. Hal ini perlu dilakukan agar dapat

memberikan efek jera yang kuat bagi pihak yang melakukan pelanggaran,

dalam hal ini PT Synergy Asset Management, juga bagi perusahaan-

perusahaan dengan jenis usaha serupa agar tidak melakukan pelanggaran yang

sama.

Selain itu melalui Surat Keputusan Bapepam LK nomor 124/BL/2012,

Bapepam LK menugaskan satgas dalam hal penegakan peraturan perundang-

undangan, dan dengan adanya penugasan satgas tersebut nasabah perusahaan

penyedia jasa keuangan dapat secara pro aktif melaporkan adanya

pelanggaran peraturan perundang-undangan kepada instansi terkait atau satgas

melalui kontak pengaduan yang telah dimuat dalam situs resmi mereka.

3. Seharusnya, peraturan mengenai pertimbangan rasional dalam pengelolaan

dana ini dapat dikeluarkan secepatnya oleh otoritas pasar modal agar tercipta

keberpihakan yang berimbang dan harmonis mengenai kepentingan nasabah

dan para pihak yang terlibat dalam ruang lingkup pasar modal.

15

Daftar Pustaka

16

Daud Silalahi, Quality Legal Audit, Mimeograf, Law and Environmental

Consultant Lawencon, Bandung, 1999

Marzuki Usman dkk., ABC Pasar Modal Indonesia, Institut Bisnis

Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 26

Jusuf Anwar, Kajian Tentang Kepastian Hukum Kinerja Lembaga Pasar

Modal di Indonesia Dalam Upaya Menunjang Pembangunan Nasional, Univ.

Padjadjaran, Bandung, 2001, hlm. 16

Bapepam-LK & CMS, Cetak Biru Pasar Modal Indonesia, Jakarta, 1996,

hlm. 12

I Nyoman Tjager, “Pasar Modal Indonesia“ Kertas Kerja Disampaikan pada

Pelatihan Teknis Yudisial Pengadilan Niaga Para Calon Hakim Pengadilan

Niaga di Malang, tanggal 13 September 1998

M.Irsan Nasrudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia,

Jakarta, Prenada Media Group, 2003, hlm.84

Jusuf Anwar, 2006, Master Plan 2006-2009 Pasar Modal, BAPEPAM-LK,

Jakarta

Rusdin, 2008, Pasar Modal, Alfabeta, Jakarta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan

Kegiatan di Bidang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Nomor V.G.1 : Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi

17

Peraturan Nomor IX.E.1 : Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Keputusan Ketua Bapepam Dan LK Nomor Kep-06/BL/MI/S/5/2010

Wikipedia.com

http://banking.blog.gunadarma.ac.id/2012/06/06/operasi-moneter/

http://waspada-investasi.bapepam.go.id/index.html

18