Hukum Lingkungan dalam Kaitannya dengan Ekologi
Oleh : Ni Made P.J. (080810757), Septiyan Handayani (080810758),
Ayutyaningrum (080810755), Praditya Sigit (080810754), Giverson
Dietrict (080810756), Rison Rinaldi (080810753) Prodi Ilmu dan
Teknologi Lingkungan
Abstrak: Suatu tatanan kehidupan memerlukan adanya aturan
sehingga tercipta suatu keseimbangan. Seperti halnya dalam hubungan
antara manusia dengan lingkungannya dimana terdapat ilmu tersendiri
yang khusus mempelajari mengenai interaksi antara manusia dengan
lingkungan yakni ekologi. Ekologi sendiri merupakan suatu ilmu
interdisiplin dimana dalam meninjau permasalahan-permasalahan dalam
ekolgi dapat dipandang dari banyak disiplin ilmu, tidak hanya ilmu
alam tetapi juga ilmu sosial. Ekologi berkaitan dengan lingkungan
hidup. Lingkungan hidup merupakan tempat manusia melakukan segala
aktivitas kehidupannya dan disinilah dapat dilihat keterkaitan
antara keduanya. Namun kemudian muncul berbagai permasalahan
lingkungan yang disebabkan oleh perilaku manusia atau kelompok
manusia yang merusak lingkungan. Perilaku ini menimbulkan sebuah
permasalahan kompleks yang perlu untuk ditangani. Keberadaan hukum
yang merupakan suatu peraturan yang bersifat memaksa sangat
diperlukan untuk dapat memperkecil perilaku buruk manusia terhadap
lingkungan khususnya di Indonesia. Melalui Undang-Undang tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterapkan di Indonesia
diharapkan mampu mengurangi permasalahan lingkungan yang terjadi di
tanah air ini. Kata kunci: Hukum Lingkungan, Ekologi, Penerapan
Hukum Lingkungan Pendahuluan Hukum erat sekali hubungannya dengan
biologi dan budaya. Manusia membuat hukum dengan dasar dan untuk
biologinya. Sebagai makhluk hidup, manusia bekerja dan berjuang
untuk mempertahakannya biologinya, eksistansinya dan
kelestariannya. Dalam bertahan hidup, baik individual, kelompok
maupun spesies memerlukan aturan-aturan, yang pada hewan timbul
intinktif, tetapi pada manusia dipengaruhi oleh kebudayaan.
Peradaban yang terus berkembang perlu disesuaikan dengan adanya
aturan yang lebih kompleks, sehingga diciptalah sistem hukum.
Sistem ini terungkap dalam adat, agama, etika, dan
perundang-undangan, yang mengatur sanksi sisial, moral, dan
religius (Sudarsono, 2008). Sistem hukum kini memuat berbagai
bidang yang memerlukan suatu aturan yang bersifat memaksa, salah
satunya adalah mengenai lingkungan hidup. Bicara tentang
lingkungan, hal ini
berkaitan dengan salah satu cabang ilmu biologi yakni ekologi.
Ekologi secara umum dapat didefinisikan sebagai ilmu yang
mempelajari interaksi antara manusia dengan lingkungannya.
Lingkungan hidup merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib
dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi
sumber penunjang hidup bagi manusia dan makluk hidup lainnya demi
kelangsungan dan peningakatan kualitas hidup itu sendiri (
Kementerian Lingskungan Hidup, UU No. 23 Tahun 1997) Setiap negara
di seluruh dunia, termasuk Indonesia terus-menerus melakukan
pembangunan sebab pembangunan merupakan pertumbuhan ekonomi untuk
mendukung peningkatan kesejahteraan. Dalam mengejar pertumbuhan
ekonomi ini, sering terjadi pacuan pertumbuhan yang seringkali
menimbulkan dapat yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan
lingkungan sosial. Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan
mengekslorasi sumber daya alam sering kali tanpa pemerdulikan
lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan
menimbulkan berbagai masalah. Hal tersebutlah yang menyebabkan di
era globalisasi seperti sekarang ini, muncul berbagai permasalahan
lingkungan yang mengancam kehidupan umat manusia di seluruh dunia
begitu juga di Indonesia, seperti global warming. Untuk itu adanya
suatu aturan yang dapat mengatur perilaku manusia terhadap
lingkungan sehingga fungsi dari lingkungan hidup tetap lestari
sangat diperlukan. Dalam makalah ini akan dikaji bagaimana
interaksi anatara manusia terhadap lingkungan dengan adanya suatu
peraturan berupa hukum yakni hukum lingkungan yang mendasari
keterkaitan tersebut. Hukum Lingkungan di Indonesia Hukum
lingkungan dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang
ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai
banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan
segi hukum perdata. Dengan demikian, tentu saja hukum lingkungan
memiliki aspek yang lebih kompleks. Sehingga untuk mendalami hukum
lingkungan itu sangat mustahil apabila dilakukan seorang diri,
karena kaitannya yang sangat erat dengan segi hukum yang lain yang
mencakup pula hukum lingkungan di dalamnya. Dalam pengertian
sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur
tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan mencakup
semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah
perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan
mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta
jasadjasad hidup lainnya. Dalam pengertian secara modern, hukum
lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau
Environment-Oriented Law, sedang hukum lingkungan yang secara
klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau
Use-Oriented Law. Di Indonesia, hukum mengenai lingkungan yang
pertama kali muncul adalah UndangUndang (UU) Republik Indonesia No.
4 Tahun 1982 (UULH) tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan
hidup kemudian disempurnakan dan diganti dengan UU No. 27 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Adapun latar
belakang dibuatnya UUPLH adalah: 1. Lingkungan hidup Indonesia
sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan
bangsa merupakan ruang atau tempat tinggal bagi kehidupan kita. 2.
Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan
kesejahteraan manusia, perlu dilakukan dengan pembangunan
berkelanjutan berwawasan lingkungan, dengan memperhitungkan
kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. 3. Perlu
dilakukan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan
mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan
seimbang. 4. Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup yang
berwawasan lingkungan harus didasarkan pada norma hokum dengan
memperhatikan tingkat kesadaran masayrakat dan perkembangan
lingkungan global serta hokum internasional. Di sampig itu terdapat
Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku saat ini berkaitan dengan
lingkungan yakni PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berlaku mulai bulan November tahun
2000. Dalam perkembengannya, kita mengenal dua macam hokum
lingkungan, yaitu hukum lingkungan modern dan klasik. Dalam hukum
lingkungan modern, ditetapkan ketentuan dan norma-norma guna
mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi
lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk
menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus
digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi
mendatang. Hukum Lingkungan modern berorientasi pada lingkungan,
sehingga sifat dan waktunya juga mengikuti sifat dan watak dari
lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak berguru
kepada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan ini, maka Hukum
Lingkungan Modern memiliki sifat utuh menyeluruh atau komprehensif
integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya
yang luwes. Sebaliknya Hukum Lingkungan Klasik menetapkan ketentuan
dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin
penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan
berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal
mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Hukum
Lingkungan Klasik bersifat sektoral, serta kaku dan sukar berubah.
Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa sistem pendekatan terpadu
atau utuh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur
lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik, sistem pendekatan
ini telah melandasi perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia.
Drupsteen mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan (Millieu recht)
adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (Naturalijk
milleu) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan
dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan.
Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh
Pemerintah, maka Hukum Lingkungan sebagian besar terdiri atas Hukum
Pemerintahan (bestuursrecht). Hukum Lingkungan merupakan
instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan
demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang
hukum
yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata
usaha negara atau hukum pemerintahan. Untuk itu dalam
pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan asasasas umum
pemerintahan yang baik. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan
kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan
lingkungan hidup. Pengertian Ekologi Ekologi adalah ilmu yang
mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan
yang lainnya. Berasal dari kata Yunani oikos ("habitat") dan logos
("ilmu"). Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik
interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup
dan lingkungannya. Dalam ekologi, kita mempelajari makhluk hidup
sebagai kesatuan atau sistem dengan lingkungannya. Pembahasan
ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai
komponen penyusunnya, yaitu faktor abiotik dan biotik. Faktor
biotik antara lain suhu, air, kelembapan, cahaya, dan topografi,
sedangkan faktor biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari
manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Ekologi juga berhubungan
erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu
populasi, komunitas, dan ekosistem yang saling mempengaruhi dan
merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Ekologi, biologi
dan ilmu kehidupan lainnya saling melengkapi dengan zoologi dan
botani yang menggambarkan hal bahwa ekologi mencoba memperkirakan,
dan ekonomi energi yang menggambarkan kebanyakan rantai makanan
manusia dan tingkat tropik. (wikipedia.com/ekologi, 17 Juni 2009)
Penerapan Hukum Lingkungan di Indonesia Mewujudkan supremasi hukum
melalui upaya penegakan hukum serta konsisten akan memberikan
landasan kuat bagi terselenggaranya pembangunan, baik dibidang
ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan. Namun dalam
kenyataan untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut masih
memerlukan proses dan waktu agar supremasi hukum dapat benar-benar
memberikan implikasi yang menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan
nasional. Dalam hubungan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum dibidang
lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori
yaitu : 1. Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum
Administrasi / Tata Usaha Negara. 2. Penegakan Hukum Lingkungan
dalam kaitannya dengan Hukum Perdata. 3. Penegakan Hukum Lingkungan
dalam kaitannya dengan Hukum Pidana. Pemerintah telah melakukan
berbagai upaya penegakan hukum terhadap unit usaha/ kegiatan yang
tidak melalukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan baik,
karena upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian yang
integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan. Penegakan hukum lingkungan secara konsekuen
tentunya perlu keseriusan dari seluruh lepisan masyarakat
sehingga permasalahan lingkungan dapat diminimalisasikan (Siti
Sundari Rangkuti, 2003). Salah satu kasus yang sering dihadapi
dalam permasalahan lingkungan di Indonesia adalah mengenai
perlindungan hutan. Masalah yang paling sering dihadapi dalam
melindungi hutan dan sumber daya alam lainnya adalah tidak tegasnya
undang-undang yang ada saat ini dalam penegakan hukumnya. Memang
dalam undang-undang tersebut telah diformulasikan beberapa cara
dalam upaya penegakan hukum yang mulai dari upaya perdata, pidana
bahkan legal standing. Memang karena banyaknya cara dalam penegakan
hukum lingkungan maka saat suatu masalah lingkungan dihadapkan ke
persidangan seringkali penyelesaiannya tidak sesuai dengan harapan
masyarakat umum. Beberapa kasus yang diharapkan diputus sedemikian
berat atas perusakan lingkungan baik berupa penebangan hutan dan
pembuangan limbah seringkali tidak membawa efek jera atas tindakan
tersebut. Keberadaan UULH diarahkan agar hutan dan semua SDA yang
ada di bumi Indonesia dapat perlindungan dengan segala aturan yang
telah ada saat ini. Memang dalam membicarakan suatu hukum berlaku
baik atau tidak telah menganulir segala permasalahan yang ada harus
dilihat dari tiga sisi, yakni sisi substansi hukum, aparatur hukum
yang ada dalam setiap proses yang ada serta budaya hukum yang hidup
dalam masyarakat itu sendiri (Otto Sumarwoto, 2004). Penutup Di
Indonesia, terjadi beberapa permasalahan berkaitan dengan
lingkungan. Di beberapa daerah yang kaya akan sumber daya alam
seperti hutan terjadi kasus illegal loging yang menyebabkan
berkurangnya lahan hutan di Indonesia. Selain itu, di wilayah
perkotaan, kesadaran masyarakat akan lingkungan yang bersih dan
sehat juga semakin berkurang, pengelolaan sampah dan limbah yang
tidak serius, dan penggunaan bahan-bahan kimia yang tidak
bersahabat dengan ligkungan. Ditinjau dari aspek ekologi, dapat
dilihat bahwa manusia sudah mengeksplorasi habis-habisan
lingkungannya tanpa mempedulikan masa depan lingkungan tersebut
atau dengan kata lain interaksi antara manusia denga lingkungan
tidak berjalan dengan baik. Dengan adanya hukum tentang lingkungan
tentunya diharapkan permasalahanpermasalahan lingkungan yang
terjadi dapat dikurangi. Mengingat kesadaran masyarakat terhadap
lingkungan dapat ditumbuhkan dengan adanya hukum yang mengatur.
KEPUSTAKAAN Anonim. 2004. UU No. 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup.
Jakarta. Otto Sumarwoto. 2004. Ekologi, Lingkungan Hidup, dan
Pembangunan. Jakarta: Penerbit Djambatan. Siti Sundari Rangkuti.
2003. Instrumen Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seminar
Pemikiran Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Jakarta. Sudarsono, S.H. 2007. Menuju Kemapanan
Lingkungan Hidup Regional Jawa yang Beradab dan Berbudaya. Pusat
Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa, Kementrian Negara
Lingkungan Hidup Republik Indonesia. www.wikipedia.com/ekologi
(diakses tanggal 17 Juni 2009)
DAFTAR NAMA dan TANDA TANGAN ANGGOTA KELOMPOK NO NAMA TANDA
TANGAN
1.
Ni Made Pertiwi Jaya
2.
Septiyan Handayani
3.
Ayutyaningrum
4.
Praditya Sigit
5.
Giverson Dietrict
6.
Rison Rinaldi
