24
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang selalu berkaitan dengan aktivitas perilaku administrasi negara dan kebutuhan masyarakat serta interaksi diantara keduanya. Di saat sistem administrasi negara yang menjadi pilar pelayanan public menghadapi masalah yang fundamental maka rekonseptualisasi, reposisi dan revitalisasi kedudukan hukum administrasi negara menjadi satu keharusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan good governance. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) secara luas memiliki arti Sistem Penyelenggaraan Negara Indonesia menurut UUD 1945, yang merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya, sedangkan dalam arti sempit, SANRI adalah idiil Pancasila, Konstitusional – UUD 1945, operasional RPMJ Nasional serta kebijakan-kebijakan lainnya. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia secara simultan berinteraksi dengan faktor-faktor fisik, geografis, demografi, kekayaan alam, idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Dalam rangka pencapaian tujuan negara dan pelaksanaan tugas negara diselenggarakan fungsi-fungsi negara 1

Makalah hukum administrasi negara

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Makalah

Citation preview

Page 1: Makalah hukum administrasi negara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang selalu berkaitan dengan

aktivitas perilaku administrasi negara dan kebutuhan masyarakat serta interaksi diantara

keduanya. Di saat sistem administrasi negara yang menjadi pilar pelayanan public

menghadapi masalah yang fundamental maka rekonseptualisasi, reposisi dan revitalisasi

kedudukan hukum administrasi negara menjadi satu keharusan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan good governance.

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) secara luas memiliki arti

Sistem Penyelenggaraan Negara Indonesia menurut UUD 1945, yang merupakan sistem

penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya, sedangkan dalam arti

sempit, SANRI adalah idiil Pancasila, Konstitusional – UUD 1945, operasional RPMJ

Nasional serta kebijakan-kebijakan lainnya.

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia secara simultan berinteraksi dengan

faktor-faktor fisik, geografis, demografi, kekayaan alam, idiologi, politik, ekonomi, sosial

budaya dan hankam. Dalam rangka pencapaian tujuan negara dan pelaksanaan tugas negara

diselenggarakan fungsi-fungsi negara yang masing-masing dilaksanakan oleh Lembaga

Negara yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 dengan amandemennya.

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara merupakan bagian integral dari sistem

Penyelenggaraan negara. Operasionalisasi dari semua ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945

merupakan bagian yang sangat dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan perspektif ilmu hukum administrasi, ada dua jenis hukum administrasi,

yaitu pertama,hukum administrasi umum (allgemeem deel) , Yakni berkenaan dengan teori

teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi,tidak terikat

pada bidang-bidang tertentu , kedua hukum administrasi khusus (bijzonder deel) , yakni

hukum-hukum yang terkait dengan bidang-bidang pemerintahan tertentu seperti hukum

lingkungan, hukum tata ruang , hukum kesehatan dan sebagainya. Sekilas Tentang Negara

1

Page 2: Makalah hukum administrasi negara

Hukum. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang Negara hukum juga lahir dan berkembang

dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu , meskipun konsep Negara hukum dianggap

sebagai konsep universal. Secara embrionik, gagasan Negara hukum telah dikemukakan oleh

plato.

Ada tiga unsur dari pemerintah yang berkonstitusi yaitu peratama, pemerintah

dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua pemerintah dilaksanakan menurut hukum

yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum,bukan yang dibuat secara sewenang-

wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintah berkonstitusi

berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat,bukan berupa paksaan – tekanan

yang dilaksanakan pemerintah despotik.Dalam kaitannya dengan konstitusi bahwa konstitusi

meupakan penyusunan jabatan dalam suatu Negara dan menentukan apa yang dimaksudkan

dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat kami rumuskan beberapa rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Pengertian Hukum Adminisrtasi Negara

2. Bagaimanakah letak Hukum Administrasi Negara dalam Tata Hukum Indonesia ?

3. Bagaimanakah hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu-ilmu yang

lainnya?

C. Tujuan Penulisan

Makalah ini dibuat untuk meamenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Hukum

Administrasi Negara dan ingin lebih mengetahui dan mengkaji tentang ilmu Hukum

Administrasi Negara serta untuk mengetahui hubungan Hukum Administrasi Negara

dengan Hukum Tata Negara dan dan ilmu-ilmu yang lainnya.

2

Page 3: Makalah hukum administrasi negara

BAB II

PEMBAHASAN

A. Hukum Administrasi Negara Dan Perkembangan Singkatnya

1. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara hingga saat ini masih belum

ada kesepakatan atau kesatuan pendapat diantara para sarjana. Oleh karena itu untuk

mendapatkan pemahaman yang cukup memadai maka dikemukakan batasan-batasan

pengertian Hukum Administrasi Negara.

a. Van Vollenhoven mengemukakan bahwa, “Hukum Administrasi Negara adalah suatu

gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang

rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan

kepadanya oleh Hukum Tata Negara”.

b. J.H Logemann mengatakan bahwa, “Hukum Administrasi Negara adalah hukum

mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan satu dengan yang lainnya serta

hubungan hukum antara jabatan-jabatan Negara itu dengan warga masyarakat”.

c. Menutut Muchsan, “Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai struktur

dan kefungsian administrasi Negara”.

d. Prajudi Atmosudirjo, dalam SF. Marbun (2001:22) berpendapat bahwa “Hukum

Administrasi Negara adalah hukum mengenai pemerintah beserta aparaturnya yang

terpenting yakni administrasi Negara”.

Dari berbagai batasan pengertian Hukum Administrasi Negara tersebut, maka

dapat disimpulakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum tentang

pengadministrasian Negara yaitu mengenai pemerintahan dan segala peraturan-

peraturan di dalamnya serta bagaiman menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan

tersebut dalam bidang kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan umum.

3

Page 4: Makalah hukum administrasi negara

B. Letak Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Tata Hukum Indonesia

1. Kedudukan Hukum Administrasi Negara

Keberadaan Hukum Administrasi Negara dalam suatu Negara sangatlah penting,

baik bagi administrasi Negara maupun masyarakat luas. Dengan adanya Hukum

Administrasi Negara, pihak administrasi Negara diharapkan dapat mengetahui batas-

batas dan hakekat kekuasaanya, tujuan dan sifat daripada kewajiban-kewajiban, juga

bagaiman bentuk-bentuk sanksinya bilamana mereka melakukan pelanggaran hukum.

Sedangkan dibagian yang lain, yakni bagi masyarakat, Hukum Administrasi

Negara merupakan perangkat norma-norma yang dapat digunakan untuk melindungi

kepentingan serta hak-hak mereka.

Seperti diketahui dalam ilmu hukum terdapat dua pembagian hukum, yaitu

Hukum Privat (Sipil) dan Hukum Publik. Penggolongan ke dalam hukum privat dan

publik itu tidak lepas dari isi dan sifat hubungan yang diatur dan bersumber dari

kepentingan-kepentingan yang hendak dilindungi. Adakalanya kepentingan itu bersifat

perorangan tetapi ada pula yang bersifat umum. Hubungan hukum tersebut memerlukan

pembatasan yang jelas dan tegas yang melingkupi hak-hak dan kewajiban dari dan

terhadap siapa orang tersebut berhubungan.

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan

warganya yang didalamnya termasuk Pidana, Hukum Tata Negara dan Hukum Tata

Pemerintahan (HAN). Pada mulanya, Hukum Administrasi Negara menjadi bagian dari

Hukum Tata Negara, tetapi karena perkembangan masyarakat dan studi hukum dimana

ada tuntutan akan munculnya kaidah-kaidah hukum baru dalam studi Hukum

Administrasi Negara maka lama kelamaan HAN menjadi lapangan studi sendiri, terpisah

bahkan mencakup masalah-masalah yang jauh lebih luas dari HTN. Kecenderungan

seperti ini tampak pula pada bagian-bagian tertentu dari HAN itu sendiri, seperti

kecenderungan Hukum Pajak yang cenderung untuk menjadi ilmu yang mandiri, terlepas

dari HAN.

4

Page 5: Makalah hukum administrasi negara

Dengan demikian, HAN merupakan bagian dari hukum publik karena berisi

peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah umum. Kepentingan umum yang

dimaksud adalah kepentingan nasional, masyarakat dna negara. Kepentingan umum harus

lebih didahulukan daripada kepentingan individu, golongan dan kepentingan daerah

dengan pengertian bahwa kepentingan perseorangan harus dilindungi secara seimbang,

sehingga pada akhirnya akan tercapai tujuan negara dan pemerintahan seperti tertera

dengan jelas dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“…… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”

Hukum administrasi berisi peraturan-peraturan yang menyangkut “administrasi”.

Administrasi sendiri berarti “bestuur” (pemerintah). Dengan demikian, hukum

administrasi (administratief recht) dapat juga disebut dengan hukum tata pemerintahan

(bestuursrecht). Pemerintah (bestuur) juga dipandang sebagai fungsi pemerintahan

(bestuursfunctie) yang merupakan penguasa yang tidak termasuk pembentukan UU dan

peradilan.

Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu cabang atau bagian dari

hukum yang khusus. Dalam studi Ilmu Administrasi, mata kuliah Hukum Administrasi

Negara merupakan bahasan khusus tentang salah satu aspek dari administrasi, yakni

bahasan mengenai aspek hukum dari administrasi Negara. Sedangkan dikalangan PBB

dan kesarjanaan internasional, Hukum Administrasi Negara diklasifikasi baik dalam

golongan ilmu-ilmu hukum maupun dalam ilmu-ilmu administrasi.

Hukum administrasi materiil terletak diantara hukum privat dan hukum pidana.

Hukum administrasi dapat dikatakan sebagai “hukum antara” (Poly-Juridisch Zakboekje

h. B3/4). Sebagai contoh Izin Bangunan. Dalam memberikan izin penguasa

memperhatikan segi-segi keamanan dari bangunan yang direncanakan. Dalam hal

demikian, pemerintah menentukan syarat-syarat keamanan. Disamping itu bagi yang

tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tentang izin bangunan dapat ditegakkan sanksi

5

Page 6: Makalah hukum administrasi negara

pidana. W.F. Prins mengemukakan bahwa “hampir setiap peraturan berdasarkan hukum

administrasi diakhiri in cauda venenum dengan sejumlah ketentuan pidana (in cauda

venenum secara harfiah berarti ada racun di ekor/buntut).

Menurut isinya hukum dapat dibagi dalam Hukum Privat dan Hukum Publik.

Hukum Privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara

orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan

perseorangan. Sedangkan Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur

hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara

dengan perseorangan (warga negara), yang termasuk dalam hukum publik ini salah

satunya adalah Hukum Administrasi Negara..

Hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Bagian

lain lapangan pekerjaan administrasi negara diatur dalam HTN, Hukum Privat dsbnya.

Pengertian HAN tidak identik dengan pengertian “hukum yang mengatur pekerjaan

administrasi negara". Maka dapat dikatakan bahwa HAN adalah suatu sb sistem dari

Administrasi negara.

2. Fungsi-Fungsi Hukum Administrasi Negara

Dalam pengertian umum, menurut Budiono fungsi hukum adalah untuk

tercapainya ketertiban umum dan keadilan. Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang

menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan

tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai

suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah

menjadi anarki. Menurut Sjachran Basah ada lima fungsi hukum dalam kaitannya dengan

kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang

hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.

Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa.

6

Page 7: Makalah hukum administrasi negara

Stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan

penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan

bermasyarakat.

Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun

sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan

keadilan.

Secara spesifik, fungsi HAN dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yakni fungsi

normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Ketiga fungsi ini saling berkaitan satu

sama lain. Fungsi normatif yang menyangkut penormaan kekuasaan memerintah jelas

berkaitan erat dengan fungsi instrumental yang menetapkan instrumen yang digunakan

oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah dan pada akhirnya norma

pemerintahan dan instrumen pemerintahan yang digunakan harus menjamin perlindungan

hukum bagi rakyat.

1) Fungsi Normatif Hukum Administrasi Negara

Penentuan norma HAN dilakukan melalui tahap-tahap. Untuk dapat menemukan

normanya kita harus meneliti dan melacak melalui serangkaian peraturan perundang-

undangan. Artinya, peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu saja kita

temukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan

keputusan-keputusan TUN yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Pada umumnya

ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan HAN hanya memuat norma-norma

pokok atau umum, sementara periciannya diserahkan pada peraturan pelaksanaan.

Penyerahan ini dikenal dengan istilah terugtred atau sikap mundur dari pembuat undang-

undang. Hal ini terjadi karena tiga sebab, yaitu :

Karena keseluruhan hukum TUN itu demikian luasnya, sehingga tidak mungkin

bagi pembuat UU untuk mengatur seluruhnya dalam UU formal;

Norma-norma hukum TUN itu harus selalu disesuaikan de-ngan tiap perubahan-

perubahan keadaan yang terjadi sehubungan dengan kemajuan dan perkembangan

7

Page 8: Makalah hukum administrasi negara

teknologi yang tidak mungkin selalu diikuti oleh pembuat UU dengan mengaturnya

dalam suatu UU formal;

Di samping itu tiap kali diperlukan pengaturan lebih lanjut hal itu selalu berkaitan

dengan penilaian-penilaian dari segi teknis yang sangat mendetail, sehingga tidak

sewajarnya harus diminta pembuat UU yang harus mengaturnya. Akan lebih cepat

dilakukan dengan pengeluaran peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan TUN yang

lebih rendah tingkatannya, seperti Keppres, Peraturan Menteri, dan sebagainya.

Seperti disebutkan di atas bahwa setiap tindakan pemerintah dalam negara hukum

harus didasarkan pada asas legalitas. Hal ini berarti ketika pemerintah akan melakukan

tindakan, terlebih dahulu mencari apakah legalitas tindakan tersebut ditemukan dalam

undang-undang. Jika tidak terdapat dalam UU, pemerintah mencari dalam berbagai

peraturan perundang-undangan terkait. Ketika pemerintah tidak menemukan dasar

legalitas dari tindakan yang akan diambil, sementara pemerintah harus segera mengambil

tindakan, maka pemerintah menggunakan kewenangan bebas yaitu dengan menggunakan

freies Ermessen. Meskipun penggunaan freies Ermessen dibenarkan, akan tetapi harus

dalam batas-batas tertentu. Menurut Sjachran Basah pelaksanaan freies Ermessen harus

dapat dipertanggung jawabkan, secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara

hukum berdasarkan batas-atas dan batas-bawah. Batas-atas yaitu peraturan yang tingkat

derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkat

derajatnya lebih tinggi. Sedangkan batas-bawah ialah peraturan yang dibuat atau sikap-

tindak administrasi negara (baik aktif maupun pasif), tidak boleh melanggar hak dan

kewajiban asasi warga. Di samping itu, pelaksanaan freies Ermessen juga harus

memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan keterangan

singkat ini dapat dikatakan bahwa fungsi normatif HAN adalah mengatur dan

menentukan penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai dengan gagasan negara hukum

yang melatarbelakanginya, yakni negara hukum Pancasila.

2) Fungsi Instrumental Hukum Administrasi Negara

8

Page 9: Makalah hukum administrasi negara

Pemerintah dalam melakukan berbagai kegiatannya menggunakan instrumen

yuridis seperti peraturan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, dan sebagainya.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam negara sekarang ini khususnya yang

mengaut type welfare state, pemberian kewenangan yang luas bagi pemerintah

merupakan konsekuensi logis, termasuk memberikan kewenangan kepada pemerintah

untuk menciptakan berbagai instrumen yuridis sebagai sarana untuk kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan.

3) Fungsi Jaminan Hukum Administrasi Negara

Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga diberikan bilamana sikap

tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan

perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri, dilakukan terhadap sikap tindaknya

dengan baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Dengan perkataan lain, melindungi administrasi negara dari melakukan perbuatan yang

salah menurut hokum. Di dalam negara hukum Pancasila, perlindungan hukum bagi

rakyat diarahkan kepada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa antara

pemerintah dan rakyat, menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara

musayawarah serta peradilan merupakan sarana terakhir dalam usaha menyelesaikan

sengketa antara pemerintah dengan rakyat.

Berdasarkan pemaparan fungsi-fungsi HAN ini, dapatlah disebutkan bahwa

dengan menerapkan fungsi-fungsi HAN ini akan tercipta pemerintahan yang bersih,

sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Pemerintah menjalankan aktifitas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan asas legalitas, dan ketika menggunakan

freies Ermessen, pemerintah memperhatikan asas-asas umum yang berlaku sehingga

dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Ketika pemerintah menciptakan

dan menggunakan instrumen yuridis, maka dengan mengikuti ketentuan formal dan

material penggunaan instrumen tersebut tidak akan menyebabkan kerugian terhadap

masyarakat. Dengan demikian, jaminan perlindungan terhadap warga negarapun akan

terjamin dengan baik.

9

Page 10: Makalah hukum administrasi negara

C. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum yang lainnya.

Pada mulanya antara HTN dan HAN merupakan satu cabang ilmu yang bernama

Staats en Administratief recht, kemudian pada tahun 1946 diadakan pemisahan, dan

kedua cabang ilmu tersebut berdiri sendiri.

Hubungan antara HTN dengan HAN diantara para sarjana ternyata terdapat

perbedaan pandangan yaitu ada sarjana yang menganggap bahwa antara HTN dengan

HAN mempunyai perbedaan prinsip, namun ada sarjana lian yang menganggap tidak ada

perbedaan prinsip.

Kelompok sarjana yang membedakan secara prinsip diantaranya:

Oppenmeim, Van Vollenhoven, Logemen dan Van Praag.

Menurut Oppenheim HTN adalah sekumpulan peraturan hukum yang membentuk

alat-alat perlengkapan negara dan aturan yang memberi wewenang kepada alat-alat

perlengkapan negara dan membagi-bagikan tugas pekerjaan pemmerintahan modern

antara beberapa alat perlengkapan negara di tingkat tinggi dan tingkat rendah. Artinya

negara dalam keadaan diam.

HAN adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan

negara yang tinggi dan yang rendah dalam rangka alat perlengkapan negara

mengunakan wewenang yang telah ditetapkan oleh HTN. Dengan demikian HAN

merupakan aturan-aturan mengenai negara dalam keadaan bergerak.

Menurut Logeman HTN adalah mempelajari hubungan kompetensi sedangkan HAN

adalah mempelajari hubungan istimewa.

HTN mempelajari tentang:

1. Jabatan-jabatan yang ada dalam suatu negara.

2. Siapakah yang mengadakan jabatan

3. Dengan cara bagimana jabatan itu ditempati oleh pejabat.

4. Fungsi jabatan-jabatan,

10

Page 11: Makalah hukum administrasi negara

5. Kekuasaan hukum jabatan-jabatan.

6. Hubungan antar masing-masing jabatan.

7. Dalam batas-batas manakah oran negara dapat melaksanakan tugasnya.

Sedangkan HAN merupakan pelajaran tentang hubungan istimewa, yang

mempelajari bentuk, sifat, dan akibat hukum yang ditimbulkan karena perbuatan-

perbuatan hukum istimewa yang dilakukan pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Kelompok yang tidak membedakan secara prinsip antara lain:

Kranenburg, Prins, Vigting, dan Van der Pot.

Menurut Kranenbur hubungan antara HTN dengan HAN seperti hubungan BW (KUH

perdata) dengan WvK (Hukum dagang) yakni hubungan umum dan khusus. HTN

adalah peraturan-peraturan hukum yang mengandung struktur umum, misalnya UUD,

UU organik mengenai desentralisasi, sedangkan HAN merupakan peraturan-peraturan

khusus, UU kepegawaian, pajak, perburuhan dsb.

1. Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara

Baron de Gerando adalah seorang ilmuwan Perancis yang pertama kali

mempekenalkan ilmu hukum administrasi Negara sebagai ilmu hukum yang tumbuh

langsung berdasarkan keputusan-keputusan alat perlengkapan Negara berdasarkan

praktik kenegaraan sehari-hari. Maksudnya, keputusan raja dalam menyelesaikan

sengketa antara pejabat dengan rakyat merupakan kaidah Hukum Administrasi Negara.

Mr. W.F. Prins menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan

aanhangsel (embel-embel atau tambahan) dari hukum tata negara. Sementara Mr. Dr.

Romeyn menyatakan bahwa Hukum Tata Negara menyinggung dasar-dasar dari pada

negara dan Hukum Administrasi Negara adalah mengenai pelaksanaan tekniknya.

Pendapat Romeyn ini dapat diartikan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah sejenis

hukum yang melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh Hukum Tata Negara, dan

sejalan dengan teori Dwi Praja dari Donner, maka Hukum Tata Negara itu menetapkan

11

Page 12: Makalah hukum administrasi negara

tugas (taakstelling) sedangkan Hukum Administrasi Negara itu melaksanakan apa yang

telah ditentukan oleh Hukum Tata Negara (taakverwezenlijking).

Menurut Van Vollenhoven, secara teoretis Hukum Tata Negara adalah

keseluruhan peraturan hukum yang membentuk alat perlengkapan Negara dan

menentukan kewenangan alat-alat perlengkapan Negara tersebut, sedangkan Hukum

Administrasi Negara adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan

Negara, baik tinggi maupun rendah ketika alat-alat itu akan menggunakan kewenangan

ketatanegaraan. Pada pihak yang satu terdapatlah hukum tata negara sebagai suatu

kelompok peraturan hukum yang mengadakan badan-badan kenegaraan, yang memberi

wewenang kepada badan-badan itu, yang membagi pekerjaan pemerintah serta memberi

bagian-bagian itu kepada masing-masing badan tersebut yang tinggi maupun yang

rendah. Hukum Tata Negara menurut Oppenheim yaitu memperhatikan negara dalam

keadaan tidak bergerak (staat in rust).

Pada pihak lain terdapat Hukum Administrasi negara sebagai suatu kelompok

ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah bila badan-

badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberi kepadanya oleh hukum tata

negara itu. Hukum Administrasi negara itu menurut Oppenheim memperhatikan negara

dalam keadaan bergerak (staat in beweging). Tidak ada pemisahan tegas antara hukum

tata Negara dan hukum administrasi. Terhadap hukum tata Negara, hukum administrasi

merupakan perpanjangan dari hukum tata Negara. Hukum administrasi melengkapi

hukum tata Negara, disamping sebagai hukum instrumental (instrumenteel recht) juga

menetapkan perlindungan hukum terhadap keputusan –keputusan penguasa.

2. Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana

Romeyn berpendapat bahwa hukum Pidana dapat dipandang sebagai bahan

pembantu atau “hulprecht” bagi hukum tata pemerintahan, karena penetapan sanksi

pidana merupakan satu sarana untuk menegakkan hukum tata pemerintahan, dan

sebaliknya peraturan-peraturan hukum di dalam perundang-undangan administratif dapat

dimasukkan dalam lingkungan hukum Pidana. Sedangkan E. Utrecht mengatakan bahwa

12

Page 13: Makalah hukum administrasi negara

Hukum Pidana memberi sanksi istimewa baik atas pelanggaran kaidah hukum privat,

maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada. Pendapat lain

dikemukakan oleh Victor Situmorang bahwa “apabila ada kaidah Hukum Administrasi

negara yang diulang kembali menjadi kaidah hukum pidana, atau dengan perkataan lain

apabila ada pelanggaran kaidah hukum Administrasi negara, maka sanksinya terdapat

dalam hukum pidana”.

3. Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata

Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Victor Situmorang bahwa

Hukum Administrasi Negara itu merupakan hukum khusus hukum tentang organisasi

negara dan hukum perdata sebagai hukum umum. Pandangan ini mempunyai dua asas

yaitu pertama, negara dan badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan-

peraturan dari hukum perdata, seperti peraturan-peraturan dari hukum perjanjian. Kedua,

adalah asas Lex Specialis derogaat Lex generalis, artinya bahwa hukum khusus

mengesampingkan hukum umum, yaitu bahwa apabila suatu peristiwa hukum diatur baik

oleh Hukum Administrasi Negara maupun oleh hukum Perdata, maka peristiwa itu

diselesaikan berdasarkan Hukum Administrasi negara sebagai hukum khusus, tidak

diselesaikan berdasarkan hukum perdata sebagai hukum umum.

Jadi terjadinya hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata

apabila 1) saat atau waktu terjadinya adopsi atau pengangkatan kaidah hukum perdata

menjadi kaidah hukum Administrasi Negara, 2) Badan Administrasi negara melakukan

perbuatan-perbuatan yang dikuasasi oleh hukum perdata, 3) Suatu kasus dikuasai oleh

hukum perdata dan hukum administrasi negara maka kasus itu diselesaikan berdasarkan

ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi Negara.

4. Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Administrasi Negara

Sebagaimana istilah administrasi, administrasi negara juga mempunyai berbagai

macam pengertian dan makna. Dimock dan Dimock, menyatakan bahwa sebagai suatu

studi, administrasi negara membahas setiap aspek kegiatan pemerintah yang

dimaksudkan untuk melaksanakan hukum dan memberikan pengaruh pada kebijakan

13

Page 14: Makalah hukum administrasi negara

publik (public policy); sebagai suatu proses, administrasi negara adalah seluruh langkah-

langkah yang diambil dalam penyelesaian pekerjaan; dan sebagai suatu bidang

kemampuan, administrasi negara mengorganisasikan dan mengarahkan semua aktivitas

yang dikerjakan orang-orang dalam lembaga-lembaga publik.

Kegiatan administrasi negra tidak dapat dipisahkan dari kegiatan politik pemerintah,

dengan kata lain kegiatan-kegiatan administrasi negara bukanlah hanya melaksanakan

keputusan-keputusan politik pemerintah saja, melainkan juga mempersiapkan segala

sesuatu guna penentuan kebijaksanaan pemerintah, dan juga menentukan keputusan-

keputusan politik.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum tata usaha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan

administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam

menjalankan tugasnya . hukum administarasi negara memiliki kemiripan dengan hukum

tata negara.kesamaanya terletak dalam hal kebijakan pemerintah ,sedangkan dalam hal

perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar yang

digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah,untuk hukum

administrasi negara dimana negara dalam "keadaan yang bergerak". Hukum tata usaha

negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit.

B. Saran

Sebagai Negara hukum sudah sepatutnya hukum itu harus dipatuhi dan ditaati agar

terciptalah Negara yang sejahtera, agar demikian masyarakat yang ada didalam dapat

terlendungi hukum dari hal-hal yang meresahkan dan tidak mengenakan, sebagai Negara

hukum Indonesia adalah salah satu Negara yang menjunjung hukum agar ketentraman

dinegara Indonesia senantiasa terjaga dan terpelihara agar terciptalah kesejahteraan dan

ketentraman dalam bermasyarakat, oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah juga turut

14

Page 15: Makalah hukum administrasi negara

turun langsung meninjau apakah seluruh masyarakat sudah mendapatkan hak-nya dilindungi

oleh hukum tanpa pandang bulu apa dia masyarakat yang mampu ataukah tidak mampu.

Karena hukum itu adalah bagian dari masyarakat juga dan masyarakatlah yang berhak

dijamin atas hukum.

Dalam penyusunan Makalah ini penulis tidak menutup kemungkinan adanya

kesalahan dan kehilafan oleh sebab itu penulis berharap untuk diberi kritikan dan saran yang

membangun guna kesempurnaan makalah ini dan pembuatan makalah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Handoyo, Hestu Cipto.(2009).Hukum Tata Negara Indonesia. Universitas Atma Jaya

Yogyakarta: Yogyakarta

Minollah dan Eko Purnomo,Crisdianto.(2006).Hukum Tata Negara Indonesia. Mataram

University Press: Yogyakarta

SF, Marbun dkk. 2001. Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. UII

Press: Yogyakarta

______________1997.Sistem Administrasi Negara Jilid 3. Toko Gunung Agung: Jakarta

http://farizpradiptalaw.blogspot.com/2009/09/kedudukan-hukum-administrasi-

negara_14.html

http://nuravik.wordpress.com/2011/10/29/kedudukan-hukum-administrasi-negara-dalam-

tata-hukum/

15

Page 16: Makalah hukum administrasi negara

16