TUGAS ETIKA ADMINISTRASI

Harta kekayaan dan kegiatan ekonomi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Etika Administrasi

Disusun Oleh

Anggota Kelompok 6

NO NAMA NIM

1 Sisca Noviasari 14020111120016

2 Firmando Santoso 14020111120017

3 Prajawan Galih P 14020111120018

4 Sherli Marintan M 14020111120019

5 Panji Yudha N 14020111120020

PROGRAM STUDI S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2013

1

I

PENDAHULUAN

1. Standar Kompetensi

Setelah membaca makalah ini diharapkan pembaca dapat mengetahui dan

memahami pengertian harta kekayaan dan kegiatan ekonomi, pencapaian

demokrasi ekonomi, hubungan yang baik antara hak moral, hak atas harta

kekayaan kaitannya dengan kegiatan ekonomi, pengetahuan akan pentingnya

penghormatan hak-hak masyarakat, dan keadilan hak memelihara harta

kekayaan

2. Kompetensi Dasar

Setelah pembaca membaca makalah ini diharapkan :

1) Memahami pengertian harta kekayaan dan kegiatan ekonomi

2) Memahami demokrasi ekonomi.

3) Memahami hubungan yang baik antara hak moral, hak atas harta kekayaan

kaitannya dengan kegiatan ekonomi.

4) Memahami pengetahuan akan pentingnya penghormatan hak-hak masyarakat

5) Memahami keadilan dan pemerataan kepemilikan harta kekayaan

6) Memahami pengaturan ekonomi berkaitan dengan hak-hak, kepentingan

ekonomi dan harta kekayaan yang dibenarkan

2

II

POKOK BAHASAN

1. Harta Kekayaan dan Kegiatan ekonomi

Kegiatan ekonomi dibentuk oleh dan berlangsung di dalam struktur-

struktur politik dan hukum. Menurut marxis, realitas ekonomi bersifat lebih

fundamental daripada manifestasinya dalam politik dan hukum. Menurut

penafsiran pengaturan politik dalam masyarakat kapitalis berfungsi melayani

kepentingan-kepentingan kaum kapitalis saja bukan setiap orang dan setiap dan

lembaga-lembaga hukum mencerminkan kekeuasaan ekonomi, bukan

mencerminkan sikap menghormati keadilan, kesamaan atau kebebasan.

Walaupun penafsiran marxis banyak mengandung kebenaran, kita dapat

mengamati bahwa kekuasaan politik dan keputusan hukum bisa membentuk

hubungan-hubungan ekonomi dan sebaliknya. Kita perlu memeriksa dan

memahami bagaimanakah masyarakat memproduksi dan mendistribusikan

kebaikan kebaikan ekonomi dan bagaimanakah masyarakat itu memberikan

kepada sejumlah orang tertentu ganjaran berupa sumber-sumber daya materi dan

merampas sumber-sumber daya materi dari sejumlah orang lainnya. Tetapi

disamping berusaha memahami cara penyelenggaraan kehidupan ekonomi, sebuah

perspektif moral tentang ekonomi berusaha pula untuk mengevaluasi realitas-

realitas yang ada pada setiap ekonomi aktual maupun alternatif-alternatif yang ada

bagi realitas-realitas itu.

2. Hak atas Harta Kekayaan ( Property Right)

Harta kekayaan bukanlah seperangkat benda melainkan seperangkat hak

dan kepentingan. Sebagian penulis tentang harta kekayaan telah mengakui bahwa

harta kekayaan adalah seperangkat hak. John Locke mendefisikan “harta

kekayaan” dalam pengertian sangat luas sehingga kata tersebut berarti hak atas

“Kehidupan, Kebebasan, dan Tanah.”

3

Penafsiran baku tentang harta kekayaan menganggap istilah tersebut

berarti hak untuk memiliki, membuang dan menjaga dari gangguan orang lain.

Tetapi harta kekayaan juga merupakan suatu kepentingan, karena jika benda-

benda yang kita miliki menjadi tidak bernilai, maka kita tidak lagi mempunyai

milik. Contohnya, pemilik mobil mempunyai kepentingan akan akan harga jual

mobilnya itu, pemilik rumah mempunyai kepentinagan akan meningkatkan harga

jual rumahnya lewat pemugaran yang terjadi dilingkungan tempat tinggalnya,

meskipun mungkin dia tidak punya hak untuk menaikkan harga rumahnya dengan

cara itu.

Di Negara yang perekonomiannya maju dan pemerintahannya berusaha

melenyapkan segala bentuk pemborosan dan penyalahgunaan sistem ekonomi

yang berlaku, harta kekayaan semakin lama semakin banyak terdiri dari yang oleh

Charles Reich disebut “Hadiah Pemerintah” karena pemerintah menyediakan

"bantuan" masyarakat, tunjangan kesehartan, asuransi pengangguran dan surat

izin berpraktek sesuai dengan profesi. Oleh banyak orang istiah hadiah pemerintah

kurang tepat, karena seperti yang diakui Reich, semua harta kekayaan adalah

dalam salah satu istilah hadiah pemerintah, hukumlah yang memungkinkan

sebuah benda fisik tertentu diperoleh atau dimiliki secara sah oleh seseorang.

Karena kekuasaan pemerintahlah yang mencegah orang tanpa harta kekayaan

mengambil atau memperlakukan seperti milik sendiri apa yang oleh hukum

ditentukan sebagai “harta kekayaan orang lain.” Pemerintah sering kali melakukan

campur tangan terhadap kebebasan orang yang tidak mempunyai harta kekayaan

untuk memperoleh apa yang dibutuhkan guna memuaskan kebutuhan-kebutuhan

pokok mereka. Misalnya Perlindungan polisi dan perlindungan-perlindungan

lainnya yang disediakan pemerintah memugkinkan orang yang telah mempunyai

harta kekayaan yang disahkan oleh hukum itu untuk menggenggamnya erat-erat

atau memperolehnya lebih banyak lagi.

Pembagian harta kekayaan secara tradisional adalah antara umum/public

dan swasta/privat, antara politik dan ekonomi, antara “kedaulatan” dan “harta

kekayaan.” Pembagian seperti ini dilandasi oleh mitos bahwa yang memberikan

paksaan pada kita adalah kekuasaan politik bukan kekuasaan ekonomi.

4

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Morris Cohen ketika dia menyelidiki kontras

tadi, harta kekayaan merupakan kekuasaan yang memaksakan jasa dan kepatuhan,

seperti halnya kedaulatan politik, contoh seorang majikan bisa memaksakan

kehendaknya kepada kita tanpa kita bisa menentangnya.

Kita harus membedakan antara hak untuk memiliki atau melakukan

sesuatu disatu pihak dan hak untuk mencoba memiliki atau melakukan sesuatu

dipihak lain. Contoh tentang dua orang yang pada saat bersamaan melihat uang

sepuluh dollar tergeletak dijalan yang mereka lewati, maka kedua orang itu

mempunyai hak untuk mencoba menjadi orang yang pertama yang mengambil

uang itu dan memilikinya dan tidak mempunyai kewajiban untuk tidak mencoba

menjadi orang yang pertama yang mengambil uang itu dan memilikinya. Dan

mereka sama-sama tidak berhak memiliki uang itu sebelum berlomba untuk

menjadi yang pertama mengambilnya meskipun mereka sama-sama berhak untuk

mencoba mengambilnya. Ini merupakan contoh dari situasi persaingan ekonomi.

Para kampium hak atas harta kekayaan yang paling konservatif setuju bahwa

kaum miskin dan para pengagguran perlu mempunyai hak untuk untuk mencoba

memperoleh apa yang nereka butuhkan untuk hidup. Masalah yang perlu

diperdebatkan adalah apakah kita perlu mempunyai hak hukum untuk tidak saja

mencoba memiliki, melainkan untuk benar-benar memiliki makanan, perumahan,

pakaian dan pekerjaan.

2.1. Dasar pembenaran moral

Harta kekayaan merupakan seperangkat hak dan kepentingan. Dengan

pernyataan seperti tersebut, menimbulkan pertanyaan apakah segala hak dan

kepentingan yang merupakan harta kekayaan itu bisa dibenarkan secara moral ?

yang oleh masyarakat diputuskan sebagai hak-hak hukum dan kebijakan-

kebijakan masyarakat mengenai kepentingan atau mungkin tidak mencerminkan

ketentuan moralitas. Dalam sebuah makalah karya A.M. Honore, kita dapat

menganalisis hak-hak apakah yang akan diajurkan oleh moralitas sebagai hak-hak

atas harta kekayaan yang sah, yang sangat berbeda dari hak-hak sejenisnya yang

selama ini dianggap lazim oleh masyarakat. Misalnya, berpandangan bahwa orang

5

mempunyai hak untuk mempergunakan harta kekayaannya tetapi tidak

mempunyai hak untuk membuang harta kekayaannya seenaknya saja, atau

mungkin kita akan memasukkan ke dalam skema hak atas harta kekayaan kita

sebuah ketentuan moral bahwa orang perlu membagi kelebihan harta kekayaannya

dengan orang lain yang membutuhkan.

Sebuah pertanyaan berbeda yang terpisah, tetapi fundamental adalah

apakah harta kekayaan “ada” tanpa pemerintah dan hukum. Jika ada hak moral

atas harta kekayaan mungkin bisa kita tegaskan bahwa pernyataan atas harta

kekayaan bisa bersifat absah walaupun tidak tersedia satupun mekanisme

penyelenggaraan yang bisa disediakan oleh sistem hukum. Seandainya kita bisa

menetapkan hak-hak moral atas harta kekayaan, tentunya kita bisa meminta

peraturan-peraturan hukum untuk mencerminkan dan menghormati hak-hak ini,

dan seandainya kita bisa menetapkan kepentingan-kepentingan atas harta

kekayaan yang bisa dibenarkan secara moral, tentunya kita bisa meminta

disediakannya lembaga-lembaga politik dan ekonomi yang akan mempermudah

diwujudkannya kepentingan-kepentingan tersebut.

Tidak adanya sistem hukum yang bisa diselenggarakan untuk mengubah

hak moral menjadi hak hukum, maka hak-hak hukum semacam itu tidak ada.

Dengan kata lain, hak yang “hanya” merupakan hak moral, atau sebagian disebut

sebagai hak asasi manusia, yang menurut falsafah politik tradisional “hak-hak

alamiah” tidak benar merupakan hak.

Jika menyelidiki masalah-masalah tersebut lebih lanjut, bisa didapat

sebuah pendapat bahwa eksistensi hak tidak dapat ditentukan oleh apakah hak itu

diselenggarakan apa tidak. Jika kita mampu menegaskan pernyataan kita tentang

hak, hal ini seringkali berarti bahwa kita mampu berargumen tentang apakah yang

seharusnya dilakukan oleh sistem hukum, biarpun sistem hukum mungkin belum

pernah melakukannya. Paksaan digunakan untuk menghormati hak, bukanlah ciri

yang termasuk dalam konsep kita tentang “sebuah hak”. Paksaan perlu

dipergunakan untuk menghormati hak bukanlah ciri dari semua hak.

Hak merupakan karunia yang utama yang dihasilkan oleh peraturan-

peraturan atau prinsip-prinsip yang bisa dibenarkan. Hak yang dimiliki oleh

6

seseorang merupakan kewajiban bagi orang lain misalnya hak seseorang untuk

tidak diserang merupakan kewajiban bagi orang lain untuk tidak menyerangnya.

Kewajiban yang dihasilkan hak itu bisa berupa kewajiban untuk tidak

mengadakan campur tangan dan kewajiban untuk membantu, misalnya hak

seorang anak untuk hidup menghasilkan kewajiban bagi orang lain untuk memberi

anak makanan dan tempat tinggal.

Hak ialah bahwa hak perlu dihormati karena dia adalah hak dan tidak perlu

dibela dengan cara menghitung konsekuensi-konsekuensinya. Hal ini berlaku bagi

hak-hak hukum tertentu yang mencerminkan hak-hak moral maupun pada tingkat

memutuskan ada tidaknya hak moral jenis tertentu. Yang menjadi dasar utama

bagi penegasan klaim atas hak adalah kebebasan, keadilan, kemerataan, dan

martabat. Hak moral dihasilkan oleh prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan

moral, sedangkan hak hukum dihasilkan oleh peraturan-peraturan atau prinsip-

prinsip hukum.

Hak tidak bersifat mutlak. Hak prima facie yaitu pada pandangan pertama

tampak sebagai hak, mungkin perlu digeser kedudukannya oleh hak-hak lain yang

lebih kuat. Apabila dua hak bertentangan, kita memerlukan prinsip-prinsip atau

peraturan-peraturan tambahan untuk menentukan prioritas, misalnya apabila

terdapat pertentangan antara hak orang untuk memperoleh apa yang telah

dijanjikan dan hak orang untuk tidak dibunuh, kita mungkin berpendapat bahwa

pada umumnya hak yang kedua memiliki prioritas atas hak yang pertama. Jadi

jika diaplikasikan kedalam contoh nyata, kita memutuskan untuk tidak memutus

aliran listrik di rumah pada pagi hari walaupun kita telah berjanji pada pemilik

rumah untuk melakukan itu, jika melakukan itu akan menyebabkan meninggalnya

seorang pasien penyakit berat yang ada di rumah tersebut. Kita dapat memakai

prinsip-prinsip yang selalu memberikan prioritas tinggi kepada sejumlah hak,

misalnya hak untuk hidup dan hak atas kebebasan. Namun, hak-hak inipun tidak

bersifat mutlak, dan untuk menafsirkan hak-hak ini kita perlu terlebih dahulu

memahami makna-makna dan prioritas serta rincian aspek dan ketentuan yang

ada.

7

Hak moral perlu dihormati karena dia adalah hak moral, bukan karena dia

dihasilkan oleh prinsip-prinsip yang sah. Hak moral tidak memerlukan

pembenaran lebih lanjut. Kita perlu menghormati hak orang untuk bebas dalam

berbagai hal tertentu, bukan karena kita memperhitungkan bahwa hak atas

kebebasan yang dimiliki oleh orang itu akan digunakan untuk melakukan sesuatu

yang bermanfaat bagi kita, misalnya untuk memproduksi lebih banyak barang-

barang industri atau untuk menghasilkan perasaan-perasaan yang menyenangkan,

melainkan karena sebagai manusia dia berhak memiliki kebebasan dalam batas-

batas tertentu yang diperlukan supaya dia juga dapat menghormati kebebasan dan

hak-hak orang lain. Kita memiliki hak moral untuk menyuruh orang lain

mengatakan hal yang benar kepada kita semata-mata karena hal yang benar adalah

kebenaran, bukan karena mengatakan hal yang benar akan membawa manfaat-

manfaat lebih lanjut. Ciri khas hak adalah hak perlu dihormati, atas dasar prinsip-

prinsip atau peraturan moral yang menghasilkan hak, yaitu prinsip atau peraturan

moral yang bisa kita terima karena pada hakikatnya adalah sah.

Semuanya itu dapat kita pahami sebagai salah satu aspek konsep hak,

dannjuga sebagai salah satu aspek dari teori-teori moral yang bisa kita terima.

Teori moral lingkupnya terbatas pada mempertimbangkan masalah hanya atas

dasar perhitungan konsekuensi misalnya teori moral utiliter. Banyak teori moral

lainnya yang yang pada hakikatnya tidak mampu memberikan penafsiran yang

memadai tentang hak. Teori-teori moral seperti tersebut dapat dipakai sebagai

landasan untuk mengambil keputusan-keputusan moral yang menyangkut

kepentingan. Ciri khas kaum utiliter adalah bahwa mereka menafsirkan hak

sebagai alat untuk melindungi kepentingan utama tertentu atau kepentingan

tertentu yang memiliki arti khusus.

Dasar bagi hak moral atas harta kekayaan menurut Locke bahwa kita

secara moral berhak memiliki produk dari tenaga kita sendiri. Pendapat Locke dan

beberapa filsuf lainnya yakni dengan kita menggabungkan tenaga kita dengan

dunia alam, kita berhak memiliki produk yang dihasilkan dari penggabugan

tersebut, misalnya kita berhak memiliki ikan tak bertuan yang kita jarring dari laut

atau buah kepunyaan umum yang kita kumpulkan dari hutan. Tetapi Locke

8

menambahkan syarat yang penting ini yaitu bahwa apabila sumberdaya yang ada

terbatas sifatnya, jumlah yang kita ambil haruslah menyisakan “cukup banyak

dengan kualitas yang sama baiknya bagi orang lain”. Dan dia berargumen bahwa

mengambil dari sumberdaya alam jumlah yang lebih banyak daripada yang kita

butuhkan dan bisa kita manfaatkan dengan baik, bertentangan dengan syarat-

syarat moralitas.

Asumsi-asumsi yang dibuat Locke mengenai cara yang bisa dibenarkan

untuk memperoleh harta kekayaan hampir tidak pernah ditemui dalam kenyataan

di dunia. Tanah yang tak bertuan dibagi-bagikan pada orang yang membutuhkan,

suatu hal yang menduduki tempat utama dalam argumen Locke, tidak lagi ada.

Dan kita juga jarang menggabungkan tenaga kita dengan alam. Pada zaman

sekarang, orang lebih sering menggabungkan tenaganya dengan sistem, baik

sistem ekonomi dan suatu sistem ekonomi industry yang maju dan sulit

mengatakan bahwa hasil yang diperoleh merupakan hasil dari tenaga saya. Orang

tidak dapat membedakan tenaganya dari tenaga orang lain yang telah bersama-

sama bergabung dalam menghasilkan sebuah produk atau dalam berproduksi. Di

sektor jasa dalam perekonomianserta tenaga yang dipakai untuk membesarkan

generasi berikutnya tidak cocok dengan penggambaran di atas.

Syarat yang ditetapkan oleh Locke nyaris tidak pernah bisa dipenuhi

dalam dunia kontemporer yang telah kelebihan penduduk dan kekurangan sumber

daya. Hal ini merupakan masalah yang serius dalam upaya mencari dasar

pembenaran bagi hak moral atas harta kekayaan. Pada kenyataanya lebih banyak

harta kekayaan bagi sejumlah orang, hampir selalu berarti berkurangnya harta

kekayaan bagi orang lain.

Dalam masyarakat ekonomi yang telah maju, argument “saya berhasil”

untuk “itu kepunyaan saya tidak lagi mencerminkan gambaran manusia yang telah

memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Locke tadi misalnya penggembala

kambing di padang rumput miliki bersama atau pionir Amerika yang mengubah

tanah tak bertuan menjadi lahan. Gambaran-gambaran seperti itu memiliki banyak

kekurangan bukan saja karena mereka tidak melihat kemajuan-kemajuan dalam

9

agribisnis dan tidak melihat kenyataan tentang orang Indian Amerika, melainkan

juga karena alasan lain.

Jawaban dari pertanyaan “apakah hak saya atas hasil dari tenaga saya ?”

tidak boleh ditentukan oleh ilusi bahwa orang yang mandiri akan menciptakan

produk dari sumber daya tak terbatas dengan berbagai cara sehingga yang

diperolehnya tidak akan merupakan kerugian bagi orang lain, atau oleh ilusi

bahwa setiap orang mempunyai peluang sama besar untuk menjadi pencipta

produk yang boleh dia miliki.

Lawrence Becker memberikan sebuah formulasi kompleks tentang apa

yang bisa dibenarkan dapat ditegaskan sebagai landasan moral untuk memberikan

ganjaran kepada mereka-mereka yang telah bekerja menggunakan tenaganya

dalam kondisi-kondisi tertentu. Skema apapun tentang hak atas harta kekayaan

yang berlaku dalam masyarakat adalah skema yang telah disetujui dan dapat

diubah oleh masyarakat. John Stuart Mill mengatakan segala sesuatu yang

diproduksi oleh orang dengan tenaganya sendiri, tanpa bantuan orang lain, dia

tidak akan dapat memilikinya kecuali masyarakat mengizinkannya. Tidak hanya

masyarakat yang dapat mengambil hasil tersebut darinya namun individu-individu

juga bisa dan akan mengadakan campur tangan secara besar-besaran atau

membayar orang-orang untuk menjaga orang tadi dari gangguan orang-orang lain

terhadap harta kekayaannya itu.

Masyarakat menciptakan skema hak atas harta kekayaan yang diakui dan

dijunjung tinggi. Masyarakat perlu melakukan hal itu dengan alasan-alasan yang

dapat dibenarkan oleh dasar-dasar moral. Apabila ketetapan hukum tertentu yang

ada dalam skema hak hukum atas harta kekayaan tidak bisa dibenarkan atas dasar-

dasar moral, ketetapan hukum itu perlu diubah sampai bisa dibenarkan atas dasar-

dasar moral.

3. Kepentingan atas Harta Kekayaan

Harta kekayaan mencakup baik hak maupun kepentingan, dimana hak dan

kepentingan tidaklah sama. Hak dan kepentingan tidaklah sama. Kita mungkin

mempunyai hak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan-

10

kepentingan kita. Menurut saya, bahwa hak dan kepentingan merupakan dua hal

yang sangat berbeda sehingga mereka masuk ke dua bidang moralitas yang

berbeda dan tidak boleh dinilai atas dasar-dasar yang sama. Penegasan Charles

Fried bahwa “di balik setiap hak terdapat sebuah kepentingan” tampaknya keliru,

karena kita mungkin mempunyai hak untuk melakukan hal yang merugikan

kepentingan kita, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sekalipun.

Berbeda dengan hak, kepentingan tidak perlu dihormati hanya karena dia

adalah kepentingan, melainkan biasanya perlu dinilai dengan mempertimbangkan

konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul jika berusaha mewujudkan

kepentingan itu. Kepentingan adalah kebutuhan atau keinginan atau tuntutan

mengenai ditimbulkannya suatu keadaan tertentu, yaitu keadaan yang baik demi

keadaan itu sendiri atau demi sesuatu yang lebih lanjut. Kepentingan yang bisa

dibenarkan adalah kepentingan yang akan memberikan kebaikan kepada kita

dalam jangka panjang jika kita sepenuhnya memahami permasalahannya.

Kepentingan yang bisa dibenarkan adalah hal yang akan kita inginkan jika kita

sepenuhnya mengetahui permasalahannya dan jika kita menginginkan hal yang

baik bagi kita.

Hak adalah izin atas sesuatu hal yang bisa kita lakukan atau miliki, atau

yang tidak bisa kita lakukan, atau mungkin belum pernah kita lakukan. Berbeda

dengan hak, kepentingan merupakan masalah memiliki semakin banyak atau

semakin sedikit. Yang biasanya dipertanyakan tentang kepentingan seseorang

ialah berapa besarnya kepentingan orang itu atau seberapa jauhkah kepentingan

yang satu lebih besar daripada kepentingan yang lain.

Apabila terjadi pertentangan kepentingan, sebagaimana halnya yang sering

terjadi di antara sejumlah kepentingan yang dimiliki oleh seorang individu, dan

khususnya antara kepentingan orang yang satu dan kepentingan orang yang lain,

antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok, antara kepentingan

kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, maka pemecahan yang perlu

dicari adalah pemecahan moral. Pemecahan ini perlu dilakukan dalam kerangka

memaksimumkan sesuatu yang telah dinilai sebagai baik; manfaat, kebahagiaan,

efisiensi, kepuasan. Ini berbeda dari menghormati hak; hak bukanlah sesuatu

11

untuk dimaksimumkan dalam pengertian yang serupa dengan memaksimumkan

kepentingan. Bila kita mempunyai hak untuk memberikan suara dalam pemilihan,

hak ini bukanlah hak untuk memberikan suara lebih banyak bagi seorang calon,

melainkan semataa-mata merupakan hak untuk memberikan suara. Kita seringkali

mempunyai kepentingan akan diakuinya hak-hak moral misalnya hak untuk

diperlakukan secara nondiskriminatoris-sebagaimana hak-hak hukum bilamana

hak-hak moral itu belum diakui sebagai hak-hak hukum. Atau, jika kita memiliki

hak istimewa secara tidak jujur, kita mungkin berkepentingan untuk mencegah

terjadinya hal ini pada orang-orang lain, meskipun kepentingan seperti ini tidak

bisa dibenarkan secara moral.

Dasar-dasar moral yang paling bisa dipercaya, yang perlu kita pakai

sebagai landasan untuk menilai kepentingan, adalah dasar-dasar moral yang

mengatakan bahwa setiap keputusan atau pengaturan perlu menimbulkan

kebaikan yang terbesar. Yang perlu bersifat menentukan adalah konsekuensi-

konsekuensi dari keputusan itu, dilihat dari segi kebaikan dan keburukan.

Misalnya, kita perlu mempertimbangkan apakah dinaikkannya atau diturunkannya

gaji pegawai akan membuat banyak orang merasa lebih bahagia ataukah semakin

tidak puas.

Berbagai kepentingan dapat dilindungi sebagai hak hukum dalam sistem

hukum mana saja. Namun hak hukum semacam ini hanyalah merupakan hak

hukum saja, bukan hak moral yang dicerminkan dalam hukum. Hak hukum

macam ini dalam hal-hal tertentu layak diubah untuk memaksimumkan

kepentingan sedangkan hak moral tidak. Hak moral perlu dijunjung tinggi biarpun

hak itu bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan kepentingan umum.

Atau hak menempati kedudukan lebih tinggi daripada kepentingan-kepentingan

semacam itu. Tetapi hak yang hanya merupakan hak hukum, bukan sekaligus hak

hukum dan sekaligus hak moral, tidak perlu menempati kedudukan lebih tinggi

daripada kepentingan umum. Walaupun begitu kita perlu menilai kepentingan-

kepentingan atas dasar-dasar moral untuk memutuskan kepentingan-kepentingan

manakah yang perlu dilindungi, dengan cara-cara apa melindungi kepentinga-

kepentingan itu, dan sejauh manakah kepentingan-kepentingan itu perlu

12

dilindungi oleh hak-hak hukum. Dan jika hak-hak hukum yang ada atas harta

kekayaan tidak mencerminkan hak-hak moral dan tidak menimbulkan

konsekuensi-konsekuensi terbaik bagi semua orang yang dikenal oleh hak-hak itu,

maka perlu diubah.

1.1. Kepentingan Pribadi dan Kepentingan Bersama

Adam Smith sudah pasti akan berargumen bahwa di bidang kegiatan

ekonomi, setiap orang yang berusaha mewujudkan kpeentingan pribadinya sendiri

akan menghasilkan kebaikan terbesar bagi semua orang walaupun orang yang

bersangkutan tidak menghasilkan kebaikan semacam itu. Semua orang dapat

bekerja demi diri sendiri dengan cara yang berguna bagi semua orang lainnya.

Kemudian Ricardo dan Marx, berpendapat bahwa bilamana semua orang berusaha

mewujudkan kepentingan ekonominya sendiri-sendiri dalam sebuah sistem yang

mengizinkan penumpukan modal dan pencarian laba tak terbatas, maka hasilnya

sangat berbeda dengan hasil yang telah dibayangkan oleh Adam Smith. Ricardo

berpendapat bahwa para pemilik tanah tidak akan memperoleh keuntungan dalam

sistem semacam itu. Dan Marx berpendapat bahwa kaum kapitalislah yang akan

memperoleh keuntungan dengan merugikan kaum pekerja.

Pandangan Marx tentang sosialisme yang bisa diharapkan menggantikan

kapitalisme melihat bahwa manusia telah bergerak maju meninggalkan

kecenderungan berusaha mewujudkan kepuasan-kepuasan individual yang

bertentangan dengan kepuasan orang-orang lain. Tetapi pembelaan yang diberikan

oleh para pemikir sosialis Inggris kepada sosialisme, dan oleh para pemikir lain

yang mereka pengaruhi, sering kali disarkan pada alasan-alasan utiliterm yaitu

kemampuan sosialisme memuaskan kepentingan-kepentingan individual. Jadi

mereka melihat sosialisme sebagai sistem ekonomi yang mampu menimbulkan

kebahagiaan terbesar bagi semua individu di dalamnya sedangkan kapitalisme

tidak dapat melakukan hal itu.

Disamping itu, sebagaimana telah dilakukan oleh Joan Robinson, John

Kenneth Galbraith, Robert Heilbroner, dan Michael Harrington, dengan cara yang

berbeda-beda kepada banyak orang Amerika bahwa bagi banyak kegiatan

13

ekonomi, mekanisme-mekanisme kapitalis merupakan cara yang sangat timpang

untuk mencapai hasil terbaik. Banyak hal yang berguna bagi masyarakat tidak

menghasilkan laba dan banyak hal yang menghasilkan laba tidak berguna bagi

masyarakat. Jadi kapitalisme mungkin gagal menyediakan secara memadai

transportasi umum, taman-taman umum dan fasilitas-fasilitas perawatan anak dan

mungkin menghasilkan iklan dan polusi secara berlebihan pada tingkat yang

menakutkan.

1.1. Demokrasi Ekonomi

Banyaknya pertanyaan-pertanyaan moral tentang kegiatan ekonomi

muncul di tengah masyarakat yang mengharuskan adanya pilihan-pilihan ekonomi

yang harus diambil oleh masyarakat untuk menjawabnya. Jawaban atas

pertanyaan-pertanyaan moral seperti lapangan pekerjaan apa yang perlu

disediakan dan bagaimana cara mengalokasikan perolehan-perolehan dari

kegiatan ekonomi melalui penggabungan kekuasaan politik dan kekuasaan

ekonomi di satu tangan, sebagaimana dilakukan di negara-negara Komunis,

ternyata tidak berhasil melayani kepentingan-kepentingan sebagian besar warga

negaranya justru menimbulkan pelanggaran hak-hak politik dan ekonomi. Jika di

negara dimana pemerintahnya bersifat demokratis dan program-program sosial

dan ekonominya bersifat sosialis maka akan meningkatnya penghormatan akan

hak dan pemuasan akan kepentingan warga negara akan meningkat pula. Di

Swedia walaupun sistem ekonomi yang dianut adalah kapitalisme, akan tetapi 94

persen dari sektor ekonomi masih dimiliki sektor privat.

Robert Dahl berpendapat bahwa tidak adanya tradisi sosialis mereka lebih

memberikan sejumlah pengawasan yang demokratis kepada perusahaan-

perusahaan besar untuk mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang

lebih bertanggung jawab.

Perusahaan modern merupakan lembaga yang nyaris bersifat feodal dalam

struktur hierarkisnya dan tidak memiliki ciri sebuah organisasi yang demokratis.

Sama seperti pemerintah totaliter, perusahaan-perusahaan modern tidak lagi

bersifat “privat” dalam kemampuan mereka mengendalikan kehidupan warga

14

negara. Dan kenyataannya justru berbalik bahwa Amerika Serikat tidak sedang

menuju egaliter. Jurang antara si kaya dan si miskin tidak mengalami perubahan.

Perusahaan-perusahaan besar seringkali memiliki kekuasaan untuk menjamin diri

sendiri memproleh laba di masa-masa ekonomi akan tetapi orang-orang yang

berada di lapisan bawah tidak memiliki peluang sama sekali untuk menjual tenaga

mereka.

Robert Dahl dan sejumlah pemikir lain menyarankan perlunya

mendemokrasikan perusahaan-perusahaan besar dengan cara mengikutsertakan

para pegawai dalam pengambilan keputusan perusahaan. Alasan-alasan lain

dikembangkannya lembaga-lembaga politik demokratis menunjukkan bahwa

disamping dibutuhkan campur tangan politik secara lebih aktif pada tingkat

nasional terhadap industri-industri yang telah mengalami kemerosotan dan

terhadap arah perkembangan ekonomi yang perlu didorong, sangat dibutuhkan

pula perkembangan-perkembangan fundamental yang bisa membuat lembaga

ekonomi yang lebih demokratis.

Gar Alperovitz memprihatinkan adanya kemungkinan bahwa para pegawai

perusahaan besar, seperti halnya para manajer mereka, mengejar kepentingan

mereka sendiri-sendiri dengan cara yang merugikan masyarakat lebih luas. Selain

itu sejumlah cara untuk mendorong kesatuan-kesatuan geografis berkembang

menjadi komunitas-komunitas dimana semua anggotanya bertingkah lakuhanya

dalam kerangka memprihatinkan dan memikirkan kepentingan-kepentingan orang

lain. Pemerataan kesempatan memang telah diakui sebagai standar, bahkan oleh

kaum egaliter yang paling berat menentang sekalipun, tetapi pemerataan

kesempatan telah dirampas secara terang-terangan dari kaum wanita dan

kelompok-kelompok minoritas. Untuk menyatakan maksudnya dengan cara

setidak-tidaknya sah untuk sementara waktu, kaum feminis (pejuang hak-hak

wanita) kadang-kadang menerapkan perspektif-perspektif individualistis dan

kontraktual dari liberalism politik kepada hubungan-hubungan di dalam keluarga.

Tetapi kaum feminis juga menyarankan pendekatan juga menyarankan

pendekatan lain, yaitu bahwa kita menyerahkan kepada masyarakat lebih luas

sejumlah nilai yang secara tradisional dianggap sebagai milik wanita, yaitu

15

perhatian, perawatan dan pengasuhan, dan kebutuhan-kebutuhan yang merupakan

16lter khas dari hubungan yang seharusnya ada dalam keluarga dipenuhi.

Sejumlah kritikus melihat cara-cara yang mungkin bisa dipergunakan

untuk menyusun kerja sedemikian rupa sehingga kerja bisa mecerminkan sasaran-

sasaran yang semestinya, yaitu mengatasi dominasi dan pengendalian yang

sekarang ini dimiliki oleh sejumlah orang atas sejumlah orang lain di tempat

kerja. Sasaran-sasaran ini dimilki oleh banyak orang muda yang ingin

menggabungkan diri dalam kegiatan ekonomi tetapi merasa kecewa dengan

bentuk-bentuk otoriter yang menjadi cara dari hampir semua organisasi kerja

dewasa ini.

Angan-angan bahwa jika semua orang babas mewujudkan kepentingan

ekonominya sendiri-sendiri maka akan tercapai hasil yang baik bagi semua orang

itu masih kkuat dalam ideologinya banyak orang, khususnya di antara kaum neo

konservatif.

4. Keadilan Ekonomi

Sejumlah masalah ekonomi menyangkut masalah hak dan sejumlah lagi

menyangkut masalah kepentingan. John Stuart Mill, salah seorang yang

menganjurkan bahwa pemerintah memberikan pengawasan dan campur tangan

dalam jumlah minimum kepada kegiatan ekonomi, mengakui bahwa ada alasan-

alasan sah untuk meninggalkan sejumlah hal dari prinsip laissez-faire yang

dianjurkannya itu. Dia berpendapat bahwa perlunya pemerintah menyediakan

jasa, khususnya jelas dalam kasus pendidikan. Mill juga berpendapat bahwa

kebutuhan-kebutuhan pokok bagi kaum miskin perlu disediakan oleh pemerintah

bukan oleh pihak-pihak swasta dalam bentuk amal-derma. Karena para warga

negara perlu mendapatkan kepastian akan mampu menyelamatkan diri dari

kemiskinan sebagaimana halnya mereka perlu memperoleh kepastian akan

mampu memperoleh apapun yang dapat dijamin oleh masyarakat.

Sedangkan John Hospers dan penulis-penulis lain yang menyebut diri

sendiri kaum “libertarian” tampak menyarankan bahwa kegiatan ekonomi

berlangsung tanpa campur tangan pemerintah dan bahwa pemerintah, untuk

16

membiayai kegiatan-kegiatannya sendiri, mengambil sebagian dari hasil kegiatan

ekonomi yang berguna dan mandiri itu. Setiap skema atas hak atas harta kekayaan

yang dilindungi oleh hokum dan dijamin penyelengaraanya oleh kekuasaan

pemerintah merupakan hasil dari keputusan sosial untuk memberlakukan atau

memelihara skema itu, bukan skema-skema lainnya. Ketimpangan paling

menyolok pada skema Barat ortodoks tentang hak atas harta kekayaan ketentuan

integral pada skema itu bahwa kelebihan harta kekayaan perlu membagi sebagian

harta kekayaannya dengan orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan-

kebutuhan pokoknya.

Keabsahan penggunaan kekuasaan pemerintah untuj menjamin

dipenuhinya kewajiban tadi adalah sama besarnya dengan keabsahan penggunaan

kekuasaan pemerintah untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban tidak

mengadakan campur tangan. Ketentuan moral bahwa mereka yang mempunyai

harta kekayaan berlebiha perlu membantu mereka yang tidak mempunyai harta

kekayaan cukup jelas perlu mencerminkan dalam setiap pengaturan hokum dan

pengaturan politik mengenai cara-cara memperoleh dan memiliki kebaikan-

kebaikan ekonomi, jika pengaturan-pengaturan semacam itu berkiprah pada

pembenaran moral. Tetapi hal ini tidak mungkin tidak lebih daripada ketentuan

minimal tentang kesopanan saja. Mungkin moralitas masih menuntut lebih banyak

hal lagi.

5. Pengaturan pengaturan ekonomi yang bisa dibenarkan

John rawls telah menyajikan sebuah formulasi tentang prinsip-prinsip

fundamental yang perlu digunakan untuk menilai bahwa skema pengaturan

ekonomi tertentu bisa dibenarkan secara moral. Dalam pandangannya, prinsip-

prinsip fundamental tentang keadilan adalah prinsip-prinsip yang kita setujui, jika

kita memilih prinsip-prinsip itu secara tidak memihak dari sudut pandang yang

ada diluar setiap masyarakat, tanpa mengetahui sikap-sikap aktual sikap si kaya

atau miskin,sikap kaum pria atau wanita, sika orang kulit putih atau kulit hitam)

yang akan kita ambil. Rawls berpendapat bahwa prinsip-prinsip fundamental

tentang keadilan akan menuntut, yang pertama-tama yaitu bahwa setiap orang

17

memiliki skema kebebasan merata yang sama besarnya dengan skema serupa

yang dimiliki oleh setiap orang lainnya. Sekali kebebasan itu dijamin, kita perlu

menerapkan apa yang oleh rawls disebut sebagai “prinsip perbedaan” pada

struktur dasar masyarakat. Prinsip perbedaaan menetapkan menetapkan bahwa

semua ketidaksamaan dalam apa yang dia sebut sebagai kebaikan primer sosial

(hak-hak, kesempatan, penghasilan, kekayaan, dsb) bisa dibenarkan hanya jika

ketidaksamaan seperti itu akan membantu memperbaiki kedudukan kaum

termiskin di masyarakat dalam kebaikan primer sosial tadi. Jadi ganjaran tinggi

diperoleh para pengusaha bisa dibenarkan hanya jika ganjaran yang tinggi itu

dipergunakan untuk memperbaiki nasib kaum paling miskin dalam masyarakat,

misalnya dengan cara menggunakan ganjaran tinggi tersebut untuk

menyelenggarakan kegiatan ekonomi baru yang akan menguntungkan kaum

miskin itu. Jadi dalam pandangan rawls, kita mempunyai hak atas bagian yang

sama dengan penafsiran seperti itu tadi, dari semua yang disediakan oleh kegatan

ekonomi.

Dalam pandangan rawls, pemerintah perlu terus-menerus menyesuaikan

ganjaran-ganjaran yang bisa didapat terhadap skema hak milik dan kebijakan-

kebijakan ekonominya supaya hasil-hasil yang dicapai akan sesuai dengan prinsp

tadi. Pemerintah perlu menarik pajak dari mereka-mereka yang memperoleh

keuntungan ekonomi lebh besar dari yang di jelaskan oleh prinsip tadi, dan

pemerintah perlu meredistribusikan perolehan pajak tersebut dalam bentuk

tertentu kepada kaum miskin dalam masyarakat. Mereka yang tidak bisa bekerja

karena penyakit, mereka yang tidak mampu memperoleh pekerjaan atau mereka

yang bekerja demi upah yang sangat kecil perlu memeroleh perbaikan nasib

semacam itu.

C.B. Maphersonuga berpendapat bahwa hak-hak ekonomi dan sosial

melintasi seluruh lingkup kegiatan ekonomi dan atas dasar-dasar moral kita semua

mempunyai hak atas bagin dari semua hasil kegiatan ekonomi itu. Dia

menafsirkan konsep harta kekayaan dalam pengertian seluas mungkin, dan

mengakui bahwa hal ini bahwa hal ini dimaksudkannya untuk mendukung

dicapainya hak-hak baru yang perlu diakui degan menggunakan sebagian dari

18

dukungan yang sekarang diberikan ole masyarakat bagi perlindungan terhadap

harta kekayaan, dalam pandangannya, setiap warga negara perlu mempunyai hak

yang dijamin untuk menggunakan sarana memperoleh pekerjaan dan sarana

menjalani kehidupan yang manusiawi. Disamping menyediakan hak atas

perlindungan terhadap harta kekayaan, hak-hak atas harta kekayaan perlu juga

menyediakan hak untuk tidak dikucilkan dari lapangan pekerjaan dan hak untuk

memperoleh bagian dari seluruh hasil material yang diproduksi masyarakat. Dan

harta kekayaan mencakup lebih banyak lagi, seperti hak atas sebagian dari

kekuasaan politik dan hak untuk berperan serta dalam hubungan bermasyarakat.

Harta kekayaan perlu mencakup pula hak atas kehidupan dan kebebasan

disamping hak atas penghasilan material.

Hak-hak Ekonomi dan Kepentingan-kepentingan Ekonomi

Argumen bagi pandangan yang lebih moderat, yaitu pandangan yang

mengakui bahwa orang mempunyai hak-hak ekonomi dan hak-hak ekonomi

disamping hak-hak politik dan hak-hak sipil, tetapi bahwa hak-hak sosial dan hak-

hak ekonomi ini adalah atas jumlah yang diperlukan bagi kebutuhan-kebutuhan

pokok, bagi kehidupan layak, bagi pengembangan diri yang memadai, dan bagi

kebebasan kesamaan, bukan atas bagian tertentu dari seluruh produk ekonomi

masyarakat yang bersangkutan. Di luar apa yang dibutuhkan bagi kehidupan

layak, pengembangan diri yang memadai, dan kebebasan kesamaan, orang

mempunyai kepentingan ekonomi, bukan hak-hak moral. Jadi kita tidak

mempunyai hak-hak moral, yaitu hak-hak yang perlu dicerminkan dalam hukum,

atas sembarang proporsi dari seluruh produk kegiatan ekonomi.

Dapat kita agumentasikan atas dasar struktur prinsip moral yang bisa

dipercaya bahwa sebagaimana halnya para warga negara perlu memiliki hak-hak

politik dan hak-hak sipil tertentu, seperti hak untuk memberikan suara pada

pemilu, hak atas pengadilan yang jujur, hak untuk tidak diserang atau hak atas

kebebasan bersuara yang dijamin oleh hukum atas kebaikan-kebaikan sosial dan

ekonomi yang memadai (makanan, perumahan, perawatan kesehatan dll) untuk

memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang layak. Dengan demikian

19

emberian tunjangan kesejahteraan tidak lagi akan dipandang sebagai amal atau

derma dari para warga negara yang beruntung dalam sistem ekonomi, yang karena

kemurah hatian kolektif memberikannya pada anggota yang kurang beruntung

dengan harapan bahwa si penerima akan bersyukur dan malu, dan amal derma dari

pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak dibutuhkan lagi. Hak-hak

kita atas kesejahteraan yang memadai akan diakui sebagai hak, dan hak atas

kesempatan kerja juga akan diakui.

Pasal 25 pada the universal declaration of human right, yang ditetapkan

oleh sidang umum PBB pada tahun 1948, menegaskan bahwa setiap orang

mempunyai hak atas standar kehidupan yang memadai bagi kesehatan dan

kesejahteraan dirinya serta keluarganya. Dokumen ini menegaskan sebuah stadar

bagi hak-hak politik dan ekonomi dasar yang kemudian disetujui oleh banyak

negara, setidak-tidaknya dalam prinsip. Namun AS belum pernah mengabsahkan

deklarasi tersebut, meskipun AS terus menerus menegaskan komitmennya

terhadap hak-hak asasi manusia, seperti program pemberian kupon makan, namun

dicabut kembali oleh kongres.

Dalam Wyman u James, tahun 1971, mayoritas anggota mahkamah agung

memberlakukan tunjangan kesejahteraan sebagai amal derma yang hanya

diberikan kepada orang yang bersedia melepaskan hak atas keleluasaan pribadi

rumah tangga yang dijamin oleh Fourth Amandemen. Dalam Rodriguez, tahun

1973 Mahkamah Agung membahas apakah mendasarkan pembiayaan pendidikan

pada pajak, harta kekayaan, yang akan menimbulkan perbedaan besar di dalam

anggaran pendidikan bagi distrik , hal ini bertentangan dengan the fourth

Amandemen. Namun mayoritas anggota mahkamah agung berpendapat bahwa hal

ini tidak bertentangan. Mereka berpendapat bahwa meskipun pendidikan

diperlukan supaya orang dapa melaksanakan hak-hak lainnya, misalnya hak

kebebasan berbicara dan dapat menggunakan dengan pandai hak memberkan

suara dalam pemilu, pendidikan lebih diperlukan lagi supaya orang dapat

melaksanakan haknya memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makan

dan perumahan yang layak. Mahkamah Agung mengamati bahwa penyelidikan

empiris akan mendukung asumsi bahwa mereka yang kurang makan, berpakaian

20

buruk, dan tinggal dirumah yang kurang layak merupakan mereka yang yang

paling sedikit menikmati manfaat dari the first Amandemen, namun hal ini tidak

dilihat oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu argumen yang baik untuk

mendukung hak-hak penting atas makan, perumahan, dsb. Justru Mahkamah

agung memakainya sebagai argumen untuk menentang pendidikan yang sama.

Banyak penganjur hak-hak ekonomi dan sosial mengharapkan kongres

membuat UU yang lebih progresif, atau mahkamah membuat keputusan elite lebih

bijaksana untuk menetapkan bahwa memperoleh kebaikan-kebaikan ekonomi

yang memadai adalah hak semua warga negara. Keputusan baru yang diambil

oleh mahkamah Agung semakin memperjelas tidak diakuinya bahwa orang

mempuyai hak konstitusional untuk memperoleh kebutuhan pokok.

Arthur okun membahas cara yang seharusnya untuk melakukan hak-hak

politik dan hak-hak sipil kita, yaitu melepaskan hak-hak itu dari ketergantungan

kepada hukum pasar. Hampir semua dari kita setuju bahwa hak atas pengadilan

yang jujur, hak untuk memberikan suara dalam pemilihan, dan hak untuk

memegang jabata politik tidak bileh diperjual belikan, melainkan perlu di lindungi

bagi mereka yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai kekuasaan

ekonomi. Demikian pula, okun beragumen, hak untuk memperoleh kebaikan-

kebaikan ekonomi pokok yang diperlukan bagi kehidupan layak tidak boleh

ditentukan oleh hukum pasar yang akan memperkaya sejumlah orang dan

merampas hak-hak tadi dari sejumlah orang lain. Hak-hak inipun perlu dilakukan

sebagai hak-hak yang berada di luar hukum pasar.

Jelas,. Sejumlah kesulitan akan kita jumpai dalam menentukan batas

jumlah kebaikan-kebaikan ekonomi yang menjadi hak setiap orang,. Jumlah yang

sama mungkin dianggap sebagai kebutuhan pokok oleh orang yang satu dan

sebagai kemarahan oleh orang yang lain. Dan istilah kehidupan layak merupakan

istilah yang kabur. Namun, kita tidak akan menemui kesulitan dalam menilai

bahwa orang yang menderita kekurangan gizi secara serius karena kemiskinan

berada di bawah batas masyarakat kaya. Dan kita mengakui bahwa kita perlu

menetukan batas jumlah yang layak seperti itu, kita perlu menjawab pertanyaan

bagaimana cara yang seharusnya untuk menentukan batas itu.

21

Namun untuk menentukan batas semacam itu kita perlu mengambil

pandangan yang lebih terbatas tentang kebaikan ekonomi dibandingkan dengan

prinsip percobaan. Berdasarkan prinsip perbedaan ini orang mempunyai hak atas

bagian tertentu dari seluruh prodak sistem ekonomi. Prinsip perbedaan

menetapkan bahwa seluruh lingkup hubungan harta kekayaan perlu di putuskan

atas dasar keadilan dan atas dasar hak-hak yang di tuntut oleh lingkup hubungan

harta kekayaan itu.tak seorangpun memiliki hak moral atas jumlah yang lebih

besar daripada yang ditetapakkan oleh peraturan yang menguntungkan kaum

paling miskin. Demikian pula menurut konsepsi tentang hak-hak harta kekayaan

yang perlu kita punyai, kita berhak atas sejumlah dari seluruh prodak kegiatan

ekonomi masyarakat. Hak-hak atas jumlah yang cukup bagi hal-hal tadi berarti

hak-hak atas kebaikan ekonomi sampai pada tingkat tertentu saja. Hak-hak

semacam ini perlu dihormati kaena mereka adalah hak moral, tak peduli apakah

hak-hak semacam ini sejalan ataukah tidak dengan perhitungan-perhitungan

tentang kegunaan atau efisien.

Kegagalan dan keberhasilan

Setiap orang mempunyai hak-hak moral. Hak-hak moral berasal prinsip-

prinsip dan pertimbangan moral yang dapat kita setujui disaat ini dan ditempat ini,

tanpa beranggapan bahwa kita telah memiliki sebuah kontrras social. Prinsip-

prinsip dan pertimbangan-pertimbangan moral ini dapat lulus dari semua

pengujian yang perlu kita pakai untuk menguji teori-teori moral yang telah kita

setujui. Termasuk didalam hak-hak moral adalah hak atas sumber-sumber daya

yang memadai lewat pendidikan dan atas sejumlah waktu luang bagi kegiatan

hiburan dan hak atas pekerjaan yang berguna. Tentu saja kita akan menjumpai

sejumlah kesulitan dalam dalam memutuskan seberapa banyakkah yang memadai

dan apa yang dimaksudkan dengan layak dan berguna. Tetapi kita juga menemui

kesulitan dalam memutuskan seberapa banyakkah perlindungan polisi ytang

memadai dan apakah hak atas kebebasan berbicara harus mencakup hak untuk

berbicara di radio dan televisi dalam jumlah waktu yang sama.

22

Jika kita mengakui, bahwa pandangan-pandangan yang tidak memberikan

alternatif bahwa orang tidak mempunyai hak atas jumlah apapun dari kebutuhan-

kebutuhannya tang paling pokok sekalipun atau bahwa orang mempunyai hak atas

sebagian dari seluruh produk dan kegiatan ekonomi,bukanlah pandangan-

pandangan yang persuasi,maka kita harus mencari cara untuk menetapkan batas-

batas tentang seberapa banyakkah yang menandai. Batas-batas semacam ini

pastilah selalu perlu dibahas dan direvisi, bersama-sama dengan semua keputusan

hukum dan politik kita. Tetapi memutuskan bahwa bidang hak harus mencakup

hak untuk memperoleh kebailkan-kebaiakn ekonomi dalam jumlah tertentu dan

sekaligus menyisakan ruang bagi usaha-usaha ekonomi berdasarkan kepentingan-

kepentigan adalah suatu kemajuan bagi kita.

Dengan membuat keputusan seperti itu kita bisa melihat bahwa sebagai

hak moral, hak atas harta kekayaan hanyalah berfungsi memuaskan kebutuhan

bagi kehidupan layak dan pengembangan diri yang memadai. Diatas tingkat

kehidupan layak dan pengembangan diri yang memasai ini “hak-hak”atas harta

kekayaan perlu dilihat bukan sebagai hak-hak moral melainkan sebagai fiksi

hukum yang dihasilkan oleh keputusan politik. Jadi, boleh tidaknya memberi para

pelaku yang sukses dibidang hiburan hak-hak atas harta kekayaan yntuk

menggunakan penghasilan mereka yang besar itu bagi kehidupan mewah perlu

diputuskan dengan melihat apakan menjalani gaya hidup mewah itu bertentangan

ataukah tidak dengan kepentingan-kepentingan orang lain yang mungkin lebih

besar dalam pengeluaran uang. Jika misalnya cukup banyak orang memperoleh

kenikmatan cukup besar karena mampu menonton pertunjukkan-pertunjukkan

mereka dan bercita-cita untuk bisa menjalani gaya hidup mewah seperti mereka,

maka para pelaku yang sukses dibidang hiburan itu mungkin boleh diizinkan

mengantungi sejumlah besar dari penghasilan mereka.

Tidak ada patokan yang jelas apakah kita perlu menyebut hak-hak moral

yang kita maksudkan tadi sebagai “hak-hak atas harta kekayaan” atau “hak-hak

ekonomi pokok” ataukah “hak-hak atas kebaikan-kebaikan ekonomi yang

dibutuhkan bagi kehidupan layak dan bagi pengembangan diri yang memadai”

yang penting kita pahami adalah bahwa hak-hak moral atas harta kekayaan

23

mencakup atas hak-hak apa yang dibutuhkan bagi kehidupan layak dan bagi

pengembangan diri yang memadai dan hak-hak atas apa yang dibutuhkan bagi

kebebasan kesamaan dan ekspresi budaya. Hak-hak moral atas harta kekayaan

tidak mencakup hak-hak atas hal-hal diluar yang telah disebutkan tadi. Diluar hal-

hal yang yang telah disebutkan tadi tidak terdapat hak-hak moral atas harta

kekayaan melainkan terdapat kepentingan-kepentingan harta kekayaan.

Keputusan-keputusan mengenai kepentingan-kepentingan hartya kekayaan ini

harus dibuat dengan penuh tanggungjawab, tetapi tidak dengan melihat mereka

sebagi hak atau sebagai hal yang menentukan keadilan ekonomi.

Keadilan ekonomi merupakan masalah yang serius. Sementara masih ada

orang yang hak-hak moralnya terampas, melakukan pertandingan ekonomi bukan

saja sembrono melainkan juga tidak bermoral. Namun jika hak-hak moral yang

dimaksud telah dihormati,bersama-sama dengan hak-hak politis dan hak-hak sipil

yang kita anggap berlaku, dan jika memainkan pertandingan-pertandingan

ekonomi bisa dibenarkan dalam kerangka memaksimumkan kepentingan,

mungkin dari segi moral tidak ada salahnya berusaha mewujudkan kepentingan-

kepentingan ekonomi egois dengan melakukan pertandingan-pertandingan

ekonomi semacam itu. Melakukan pertandingan-pertandingan ekonomi semacam

itu mungkin bukan kegiatan paling terpuji, dan masyarakat perlu mengembangkan

alternatif-alternatif lain jika mereka memiliki sumber-sumber daya ekonomi untuk

melakukan hal ini. Tetapi bila mereka yang membutuhkan telah mendapatkan apa

yang mereka butuhkan dan hak-hak moral semua orang telah dijamin, hal ini

berarti bahwa mereka yang terlibat dalam produksi dan distribusi kebaikan-

kebaikan ekonomi telah menunaikan kewajiban-kewajiban mereka.

24

III

RINGKASAN

Harta kekayaan bukanlah seperangkat benda melainkan seperangkat hak

dan kepentingan. Harta kekayaan dimiliki oleh setiap orang atau kelompok

dengan adanya pengaruh dari pemerintah dan pengaruh dari hukum. Manusia

memiliki hak atas harta kekayaan karena dasar pengakuan baik dari hukum

maupun dari moral yang berlaku. Berbeda dengan hak, kepentingan tidak perlu

dihormati hanya karena dia adalah kepentingan, melainkan biasanya perlu dinilai

dengan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul jika

berusaha mewujudkan kepentingan itu.

Kepentingan pribadi harus ditempatkan setelah kepentingan bersama,

itulah pandangan yang sering ditanamkan mulai sejak dini. Kepentingan bersama

akan jauh lebih berefek positif daripada mengutamakan kepentingan pribadi. Dari

segi kegiatan ekonomi hal ini masuk dalam segi paham sosialis dimana keadilan

dan pemerataan adalah dewa diatas segalanya. Memang secara teoritis hal ini akan

berdampak baik dalam kegiatan ekonomi, namun latar belakang negara, suku, ras,

budaya adalah pembeda bagi paham – paham yang ada.

Kegiatan yang bermuara pada ekonomi memunculkan berbagai pandangan

yang beragam. Mulai dari demokrasi ekonomi,keadilan ekonomi,pengaturan

ekonomi yang dibenarkan,hingga hak – hak dan kepentingan ekonomi. Hak-hak

ekonomi dan sosial melintasi seluruh lingkup kegiatan ekonomi dan atas dasar-

dasar moral kita semua mempunyai hak atas bagian dari semua hasil kegiatan

ekonomi itu. Dia menafsirkan konsep harta kekayaan dalam pengertian seluas

mungkin, dan mengakui bahwa hal ini bahwa hal ini dimaksudkannya untuk

mendukung dicapainya hak-hak baru yang perlu diakui degan menggunakan

sebagian dari dukungan yang sekarang diberikan ole masyarakat bagi

perlindungan terhadap harta kekayaan, dalam pandangannya, setiap warga negara

perlu mempunyai hak yang dijamin untuk menggunakan sarana memperoleh

pekerjaan dan sarana menjalani kehidupan yang manusiawi. Disamping

25

menyediakan hak atas perlindungan terhadap harta kekayaan, hak-hak atas harta

kekayaan perlu juga menyediakan hak untuk tidak dikucilkan dari lapangan

pekerjaan dan hak untuk memperoleh bagian dari seluruh hasil material yang

diproduksi masyarakat. Dan harta kekayaan mencakup lebih banyak lagi, seperti

hak atas sebagian dari kekuasaan politik dan hak untuk berperan serta dalam

hubungan bermasyarakat. Harta kekayaan perlu mencakup pula hak atas

kehidupan dan kebebasan disamping hak atas penghasilan material.

Jadi, setiap orang atau organisasi mempunyai hak atas kekayaan dan

kegiatan dalam ekonominya sendiri – sendiri. Dengan pemerintah dan hukum

yang berperan dalam pengaturan moral dan norma yang berlaku turut pula

mempengaruhi persebaran kegiatan ekonomi dan hak atas kekayaan. Tentunya

hak atas kekayaan adalah hal yang mutlak dimiliki tiap orang atau organisasi

dengan tameng hukum yang berlaku dapat mematenkan hak tersebut untuk

digunakan sebagaimana mestinya. Sebagai pihak lain tentunya kita haruslah

menghirmati hak – hak yang telah diakui tersebut agar inovasi dapat terus terjadi.

Dalam kegiatan ekonomi, hak juga diakui termasuk kepentingan apa yang

melatarbelakangi kegiatan ekonomi tersebut. Sebuah negara tentu memiliki

prinsip dan dasar ekonomi mereka masing –masing. Hal tersebut dipilih atas

pertimbangan kecocokan dengan beberapa aspek penting sebuah negara. Sudah

bukan rahasia lagi jika hak atas kekayaan akan berbanding lurus dengan kegiatan

ekonomi seseorang atau organisasi yang dapat bertujuan selaras dengan apa yang

dicita – citakan. Tinggal bagaimana mengaplikasikan dengan penuh moral dan

rasa hormat akan hak – hak dan kepentingan bersama atau orang lain.

26

DAFTAR PUSTAKA

Held, Virginia. 1989. Etika Moral: Pembenaran Tindakan Sosial (terjemahan).

Jakarta: Erlangga.

27