MAKALAH FIQH DAN USHUL FIQH

“Hukum Islam Di Indonesia”

Disusun oleh

Kelompok III:

1. NIM: 14670014

2. NIM: 14670021

3. Ilham Ulumudin NIM: 14670034

4. NIM: 14670044

5. NIM: 14670047

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2014/2015

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan

hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul

“Hukum Islam Di Indonesia”. Shalawat dan salam semoga selalu terlantunkan

untuk sang Maha Guru Kebaikan sekalian manusia, yaitu sang Panutan Nabi

Agung Muhammad SAW.

Makalah ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Fiqh dan

Ushul Fiqh yang berisi tentang Hukum Islam Di Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Fatma Amalia S.Ag M.Si selaku dosen pengampu mata kuliah Fiqh dan

Ushul Fiqh.

2. Pustakawan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah

membantu dalam mencari sumber dan literature untuk bahan pembuatan

makalah ini.

3. Semua rekan yang telah membantu hingga selesainya penulisan makalah ini.

Penulis berkeyakinan bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh

karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi

kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan informasi

yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 10 Mei 2016

Penulis

i

i

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................. . . ii

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................... 1

BAB II. ISI ………........................................................................................... 2

2.1. Sejarah Singkat Masuknya Hukum Islam Di Indonesia dan

Perkembangannya................................................................................ 2

2.2. Teori-Teori Keberadaan Dan Pemberlakuan Hukum Islam Di

Indonesia........................................................................................ 4

2.2.1. Teori Receptio in Complexu................................................ 4

2.2.2. Teori Receptie...................................................................... 4

2.2.3. Teori Receptie Exit dan Receptie a Contrario..................... 5

2.3. Tokoh-Tokoh Ulama Fiqh Indonesia Pasca Kemerdekaan............ 5

2.4. Lembaga-Lembaga Kajian Hukum Islam Di Indonesia ................ 6

BAB III. PENUTUP ........................................................................................ 9

3.1. Kesimpulan.................................................................................... 9

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 10

ii

BAB I

PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat

dipisahkandari sejarah Islam itu sendiri. Membicarakan hukum Islam sama artinya

denganmembicarakan Islam sebagai sebuah agama. Benarlah apa yang dikatakan

olehJoseph Sacht, tidak mungkin mempelajari Islam tanpa mempelajari hukum

Islam.Ini menunjukkan bahwa hukum sebagai sebuah institusi agama memiliki

kedudukan yang sangat signifikan.

Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau VII Masehi

yangdibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Tidak berlebihan jika era ini adalah

eradimana hukum Islam untuk pertama kalinya masuk ke wilayah Indonesia.

Namun penting untuk dicatat, seperti apa yang dikatakan oleh Martin van

Bruinesen, penekanan pada aspek fiqih sebenarnya adalah fenomena yang

berkembang belakangan. Pada masa-masa yang paling awal berkembangnya

Islam di Indonesia penekanannya tampak pada tasawuf. Kendati demikian hemaat

penulis pernyataan ini tidaklah berarti fiqih tidak penting mengingat tasawuf yang

berkembang diIndonesia adalah tasawuf sunni yang menempatkan fiqih pada

posisi yang signifikan dalam struktur bangunan sunni tersebut.

Beberapa ahli menyebut bahwa hukum Islam yang berkembang di Indonesia

bercorak syafi‟iyyah. Ini ditunjukan dengan bukti-bukti sejarah diantaranya,

Sultan Malikul Zahir dari Samudra pasai adalah seorang ahli agama dan hukum

Islam terkenal pada pertengahan abad ke XIV Masehi.

1

1.1. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang

perlu dijawab, yaitu:

1.2.1. Bagaimana perkembangan hokum islam di indonesia ?

1.2.2. Apa saja teori-teori keberadaan dan pemberlakuan hukum islam

di indonesia ?

1.2.3. Siapakah tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan hukum

islam di indonesia ?

1.2.4. Apa saja lembaga yang mengkaji hukum islam di indonesia ?

1.2. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk:

1.2.1. Menjelaskan perkembangan hokum islam di Indonesia.

1.2.2. Menjelaskan teori-teori keberadaan dan pemberlakuan hukum

islam di Indonesia.

1.2.3. Menjelaskan tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan hukum

islam di Indonesia.

1.2.4. Menjelaskan lembaga yang mengkaji hukum islam di Indonesia.

2

BAB II

ISI

2.1. Sejarah Singkat Masuknya Hukum Islam Di Indonesia dan

Perkembangannya

Dalam catatan sejarah, Islam masuk ke indonesia pada abad VII

Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab. Beberapa ahli menyebutkan

bahwa hukum islam yang berkembang di Indonesia bercorak Syafi’iyah. Hal

ini tersebut dilihat dari bukti-bukti sejarah diantaranya, Sultan Malikul Zahir

dari samudra pasai, beliau merupakan ahli agama dan hukum islam yang

terkenal pada pertengahan XIV M. Melalui kerajaan inilah hukum islam

madzhab Syafi’i tersebar ke kerajaan-kerajaan islam lainnya di Nusantara,

seperti kerajaan malaka yang sedang datang ke samudra pasai untuk mencari

penyelesaian atas persoalan-persoalan hukum yang muncul di malaka.

Berikutnya tokoh islam pada abad XVII M adalah Nurruddin ar-Raniri

(w.1068H) yang memiliki karya berupa kitab-kitab fiqh seperti kitab Sirath

al-Mustaqim, Jawahir al-‘ulum fi kasf al-Ma’lum, serta Khaifiyah ash-Shalah.

Tokoh yang sama dengan ar-Raniri adalah Abd ar-Rauf as-Sinkili (1042-1105

H), beliau termasuk mujtahid Nusantara yang memiliki karya fiqh yang cukup

baik yakni Mir’ah at-Tullab fi Tasyyi’ Ma’rifah al-Ahkam as-Syar’iyyah li al-

Malik al-Wahhab, karya yang di tulis atas permintaan Sultan Aceh ini

diselesaikan pada tahun 1633 M.

Pada abad XVIII M terdapat ulama Fiqh Syekh Arsyad al-Banjari

(1710-1812) yang menulis kitab fiqh berjudul Sabil al-Muhtadin li Tafaqquh

fi Amr ad-Din (merupakan syarah kita ar-Ranini Syirath al-Mustaqim yang

juga bercorak Syafi’iyyah yang dijadikan rujukan dan pedoman penyelesaian

sengketa kesultanan Banjar. Berbeda dengan kitab-kitab fiqh sebelumnya yang

berangkat dari realitas dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh

masyarakat, Al-Banjari telah memperkenalkan corak baru penulisan fiqh yang

3

dikenal dengan istilah fiqh iftiradli (fiqh andaian). Selain al-Banjari, pada abad

ini juga dikenal tokoh yang bernama Syekh Abd al-Malik bin Abdullah

Trengganu yang hidup di Aceh pada masa Zainal Abidi(1725-1733 M). Karya

beliau dalam bidang fiqh adalah Risallah an-Naql dan Kafiyyah an-Niyah.

Selanjutnya pada abad XIX M Tokoh terkenal yang karyanya masih

banyak dipelajari sampai saat ini adalah Syekh Muhammad bin Umar Nawawi

al-Bantani lahir diserang (1813-1879 M) yang terkenal dengan sebutan an-

Nawawi. Karya fiqhnya yang terkenal ialah ‘Uqud al-Lujain. Tokoh lain abad

ini adalah: Abdul Hamid Hakim seorang ulama Minangkabau yang kitab-

kitabnya bukan hanya dipelajari di Indonesia, tetap juga di Malasyia dan

Thailand Selatan. Kaya fiqhnya yang terkenal adalah al-Mu’in al mubin,

sedang kitab ushul al-fiqhnya adalah mabadi al-Awaliyyah, as-Sullam, dan al-

Bayan.

Dari paparan di atas, nampak bahwa hampir dalam setiap masa, kajian-

kajian hukum islam senantiasa diwarnai oleh ulama-ulama yang bermadzhab

Syafi’i. Bukti yang lain adanya fakta yang menunjukkan bahwa kebanyakan

kitab-kitab dikaji dan dipelajari dalam Madrasah-madrasah dan Pesantren-

pesantren di Indonesia sampai saat ini adalah kita-kitab yang beradzhab

Syafi’i, maka corak Syafi’iyyah itulah yang kemudian tampak pada praktik

keagamaan umat Islam Indonesia.

Dapat dikatakan bahwa pada masa dulu hukum islam telah di

praktekkan oleh masyarakat dan menjadi sistem hukum mandiri yang

digunakan di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, oleh karenanya tidaklah

berlebihan jika dikatakan bahwa pada masa dulu hukum islam telah menjadi

hukum positif di Indonesia.

Untuk lebih jelas melihat bagaimana keberadaan hukum Islam di

Indonesia, berikut ini akan diuraikan tentng teori-teori yang terkait dengn

keberadaan dan pemberlakuan hukum islam di indonesia.

4

2.2. Teori-Teori Keberadaan Dan Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia

2.2.1. Teori Receptio in Complexu

Teori yang digagas oleh Salomon Keyzer (1823 – 1868) yang

kemudian dikuatkan oleh Christian Van den Berg (1845 – 1927) itu

hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Teori tersebut bisa

dilihat dari bukti – bukti yang sebagian akan di sebutkan berikut ini :

a. Statuna Batavia 1642 yang menyebutkan bahwa : “sengketa

warisan antara orang pribumi yang beragama islam harus

diselesaikan dengan mempergunakan hukum islam”.

b. Pada tahun 1760, VOC mengeluarkan peraturan senada yang

disebut dengan Resolutie der Indiscbe Regeering.

c. Dikeluarkannya Stbl. No. 22 pasal 13 pada tahun 1820 yang

mnentukan bahwa bupati wajib mmperhatikan soal – soal agama

islam dan untuk menjaga supaya para pramuka agama dapat

melakukan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang jawa

seperti dalam soal perkawinan, pembagian pusakan dan yang

sejenis.

d. Melalui Stbl. 1882 No. 152 dibentuklah pengadilan Agama

dengan nama Priesterraad, yang wewenangnya adalah

menyelaskan perkara antara umat Islam menurut hukum Islam.

Bukti – bukti diatas jelas menunjukkan pemberlakuan hukum

Islam bagi umat Islam, meski harus diingat bahwa hukum Islam

yang berlaku hanya dalam masalah hukum keluarga.

2.2.2. Teori Receptie

Teori yang dikembangkan oleh Christian Snouck Hurgronje

(1857 – 1936) dan juga oleh Cornelis Van Vollenhoven (1874 – 1933)

ini berarti bahwa : Hukum yang berlaku pada umat islam adalah

hukum adat mereka . hukum Islam baru berlaku apabila telah diterima

oleh hukum adat. Bukti adanya hukum tersebut antara lain. Pasal 134

5

ayat (2) yang menyatakan bahwa : Dalam hal terjadi perkara antara

sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam

apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan

sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonasi.

2.2.3. Teori Receptie Exit dan Receptie a Contrario

Teori ini dikembangkan oleh Hazairin. Pokok – pokok pikiran

Hazairin terkait dnegan hal tersebut adalah :

a. Teori receptie telah patah, tidak berlaku dan exit dari tatanegara

Indonesia sejak tahun 1945 dengan merdekanya negara Indonesia

dan mulai berlakunya UUD 1945.

b. Sesuai denga UUD 1945 pasal 29 ayat 1, maka negara Republik

Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia

yang bahannya hukum agama.

c. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia

bukan hanya hukum agama islam, melainkan juga hukum agama

lain. Hukum agama dibidang hukum perdata maupun hukum

pidana diserap menjadi hukum nasional Indonesia. Itulah hukum

baru Indonesia dengan berdasarkan Pancasila .

2.3. Tokoh-tokoh

Masa sebelum kemerdekaan, pada pasca kemerdekaan juga banyak tokoh dan ualama yang lahir di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah Tengku Muhammad Hasbi Asy-Syiddieqy dan K.H. Ahmad Azhar Basyir MA.

a. Tengku Muhammad Hasbi Asy-SyiddieqyKarya-karya Hasbi:1. Karya tulis Hasbi yang pertama adalah dalam bentuk booklet yang

berjudul Penoetoep Moeloet, selain itu banyak sekali karya-karya beliau dalam bentuk buku baik dalam bidang tafsir, hadits maupun

6

fiqh antara lain: As-Islam, Pedoman Zakat, Tafsir an-Nur, Mutiara Hadits, Koleksi Hadits Hukum, Kuliah Ibadah, Pengantar Ilmu Fiqh Mu’amalah, Falsafah Hukum Islam, Pedoman Haji dan masih banyak lagi.

2. Dalil-dalil yang digunakan adalah:1) Al-Qur’an 2) As-Sunnah3) Imma’4) Al-Qiyasn dan ar- Ra’yu5) Al-Urf

b. K.H. Ahmad Azhar Basyir MAK.H. Ahmad Azhar Basyir lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau lulus dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta dan Universitas Kairo.Karya-karya Beliau diantaranya adalah: hukum perkawinan islam, hukum waris islam, asas-asas hukum mu’amalat, hukum islam tentang riba, hukum islam tentang wakaf, falsafah ibadah dalam islam, kawin campur, hukum zakat, dan lain sebagainya.

2.4. Lembaga-Lembaga Kajian Hukum Islam di Indonesia

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam,terdapat beberapa organisasi sosial keagamaan yang masing-masing organisasi tersebut memiliki lembaga kajian hukum Islam. Di samping itu Negara sendiri memiliki lembaga kajian hukum Islam yang berfungsi untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Adapun lembaga-lambaga kajian hukum Islam tersebut antara lain:

a. Majelis Ulama Indonesia (MUI)Terdiri dari para ulama dan cendekiawan muslim dari

berbagai organisasi dan berbagai daerah. MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia. Berdiri tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Pendiriannya merupakan hasil dari pertemuan

7

atau musyawarah para ulama dan cendekiawan yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Dalam khittah pengabdian MUI telah dirumuskan lima fungsi MUI yaitu:1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (warasatul

anbiya)2. Sebagai pemberi fatwa (mufti)3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (khadim al

ummah)4. Sebagai gerakan Islah wa al tajdid5. Sebagai penegak amar ma’ruf dan nahi munkar.

Sumber fatwa di dalam MUI berasal dari fatwa yang ditetapkan dala sidang komisi fatwa, Musyawarah Nasional MUI, dan fatwa ijtima’ ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Sisi keunggulan MUI dalam istinbath yang bersifat lintas mazhab dan tidak mempunyai keterikatan dengan mazhab fiqh tertentu. Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa meliputi :1. pendekatan Nash Qath’i, dilakukan dengan berpegang

kepada nash Al Quran atau Hadis untuk sesuatu masalah, jika masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash Al Quran ataupun Hadis secara jelas. Apabila tidak terdapat dalam Al Quran maupun Hadis maka penjawaban dilakukan dengan pend1ekatan Qauli dan manhaji

2. pendekatan Qauli adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka. Pendapat Qauli dilakukan apabila jawaban

8

dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqh terkemuka dan hanya terdapat satu pendapat (qaul)

3. pendekatan manhaji dilakukan dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merrumuskan hukum suatu masalah. Pelaksanaannya dilakukan melalui ijtihad secara kolektif dengan menggunakan metode: mempertemukan pendapat yang berbeda, memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya, menganalogikan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh dan istinbathi.

b. Majlis Tarjih, Lembaga kajian hukum Islam yang ada dalam

organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang memiliki misi utama pembaharuan (tajdid) terhadap pemahaman agama. Yakni pembaharuan dalam arti mengembalikan kepada keasliannya/kemurniannya yang sasarannya adalah soal-soal prinsip perjuangan yang sifatnya tetap/tidak berubah-ubah dan pembaharuan dalam arti modernisasi yang sasarannya mengenai masalah seperti: metode, system,teknik, strategi, taktik perjuangan, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi/ruang dan waktu. Dengan demikian, pembaharuan dalam organisasi ini memiliki arti memurnikan ajaran dan memodernkan. Fungsi dari majlis ini mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah

9

tertentu, tidak hanya pada bidang agama dalam arti sempit, tetapi juga menyangkut masalah sosial kemasyarakatan. Majlis ini berusaha untuk mengembalikan suatu persoalan kepada sumbernya, yakni Al-Qur’an dan Hadits, baik masalah itu sudah ada hukumnya tetapi masih diperselisihkan, atau masalah-masalah baru yang sejak semula belum ada ketentuan hukumnya.

c. Lajnah Bahtsul MasailLembaga kajian hukum Islam yang ada dalam

organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Nahdhatul ulama (NU) sejak awal berdirinya telah menjadikan faham Ahlussunah Wal Jama’ah sebagai basis teknologi (dasar beraqidah). Dalam keseharian ulama NU lebih banyak menggunakan fiqh yang bersumber dari mazhab Syafi’i. Para ulama NU mendasarkan pengambilan hukum kepada aqwal ala mujtahidin (pendapat para mujtahid) baik yang muthlaq ataupun muntashib. Bila ditemukan pendapat yang berdasar teks/nash (Al-Qur’an maupun Hadits), maka pendapat itulah yang dipegangi. Bahtsul Masail NU menunjukkan sebuah forum ijtihad yang dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan (masail) yang dibahas selalu mengikuti perkembangan (trend) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut semua peserta dianggap sama kedudukannya, tidak ada perbadaan antara kyai dan santri baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapa yang apaling kuat itulah yang diambil. Dikatakan

10

berwawasan luas sebab dalam forum bahtsul masail tidak ada dominasi mazhab dan selalu sepakat dalam khilaf.

BAB III

PENUTUP

2.3. KESIMPULAN

a. hampir dalam setiap masa, kajian-kajian hukum islam senantiasa diwarnai

oleh ulama-ulama yang bermadzhab Syafi’i. Bukti yang lain adanya fakta

yang menunjukkan bahwa kebanyakan kitab-kitab dikaji dan dipelajari

dalam Madrasah-madrasah dan Pesantren-pesantren di Indonesia sampai

saat ini adalah kita-kitab yang beradzhab Syafi’i, maka corak Syafi’iyyah

itulah yang kemudian tampak pada praktik keagamaan umat Islam

Indonesia.

b. Teori Receptio in Complex, Teori Receptie, dan Teori Receptie Exit dan

Receptie a Contrario

c. K.H. Ahmad Azhar Basyir MA dan Tengku Muhammad Hasbi Asy-Syiddieqy

d. Lajnah Bahtsul Masail, Majlis Tarjih, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

11

DAFTAR PUSTAKA

Jatnika, Rahmat. 1991. Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Taufiq, H. 1998. Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia. Bandung : Logos.

Yusuf, Muhammad., dkk. 2005. Fiqh dan Ushul Fiqh. Yogyakarta. Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga

12