BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi

yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut.

Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas

sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Keberadaan Bank

Sentral yang independen di Indonesia merupakan suatu prasyarat untuk dapat

dilakukannya pengendalian moneter yang efektif dan efisien.

Bank Sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk

menjaga stabilitas harga yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi.

Bank Sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali, dengan mengontrol

keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar

terlalu banyak maka Bank Sentral dengan menggunakan instrumen antara lain

namun tidak terbatas pada base money, suku bunga, giro wajib minimum

mencoba menyesuaikan jumlah uang beredar sehingga tidak berlebihan dan

cukup untuk menggerakkan roda perekonomian (low/zero inflation), dengan

mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang

beredar terlalu banyak maka bank sentral dengan menggunakan instrumen dan

otoritas yang dimilikinya.

Di Indonesia, fungsi Bank Sentral diselenggarakan oleh Bank

Indonesia. Sebagai lembaga independen, Bank Indonesia memiliki otonomi

1

penuh dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk menjamin indepedensi tersebut,

kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah. Undang-Undang Dasar

1945 hasil amandemen telah menempatkan kedudukan Bank Sentral sebagai

suatu lembaga Negara yang keberadaan dan independensi Bank Indonesia

tersebut dibentuk dengan Undang-undang. Keberadaan ini membuktikan

bahwa Negara sangat membutuhkan suatu Bank Sentral yang eksistensinya

diatur dalam suatu konstitusi, sedangkan susunan, kedudukan, kewenangan,

tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Sebagai mahasiswa ekonomi, perlu kiranya untuk dapat mengetahui

seluk beluk Bank Indonesia sebagai bank sentral di negara Indonesia, dalam

hal ini kami tim penulis pada akhirnya membuat makalah dengan judul

"BANK INDONESIA: Peranan dan Tugasnya Sebagai Bank Sentral Republik

Indonesia".

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah pada makalah ini merujuk pada:

1. Sejarah Bank Indonesia

2. Status dan kedudukan Bank Indonesia

3. Visi dan misi Bank Indonesia

4. Tujuan dan tugas Bank Indonesia

5. Kebijakan moneter

6. Peran Bank Indonesia dalam stabilitas keuangan

7. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran

2

8. Akuntabilitas Bank Indonesia

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan wawasan bagi

mahasiswa, khususnya jurusan ekonomi mengenai seluk-beluk Bank Indonesia.

Makalah ini juga disusun dengan tujuan memenuhi nilai tugas kelompok mata

kuliah Ekonomi Moneter di PERBANAS Institute.

3

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Bank Indonesia

Pada 1828 De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah Hindia

Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan

uang. Tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan

pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank

sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan,

dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting

lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi bank

komersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya.

Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang

mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah

dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas

pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu Pemerintah

sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran produksi dan

pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf

hidup rakyat.

Tahun 1999 merupakan Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia,

sesuai dengan UU No.23/1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank

Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

4

Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen

dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan

wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan governance. Pada tahun

2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga

stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan

ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui

peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek

dari Bank Indonesia.

2.2 Status dan Kedudukan Bank Indonesia

2.2.1 Sebagai Lembaga Negara yang Independen

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral

yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai

ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank

Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/ 2009.

Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu

lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain,

kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

5

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan

dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan

dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri

pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban

untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari

pihak manapun juga.

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank

Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas

moneter secara lebih efektif dan efisien.

2.2.2 Sebagai Badan Hukum

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun

badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan

hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan

hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat

seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai

badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas

nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

2.3 Visi dan Misi Bank Indonesia

2.3.1 Visi

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil

6

2.3.2 Misi

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi

kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas.

2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien

serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk

mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat

berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.

3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang

berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas

sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan

kepentingan nasional.

4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia

yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta

melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka

melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

2.3.3 Nilai-Nilai Strategis

Trust and Integrity – Professionalism – Excellence – Public Interest –

Coordination and Teamwork

2.3.4 Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Strategis tersebut,

Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang,

yaitu :

7

1. Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran

2. Menjaga stabilitas nilai tukar

3. Mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisienMenjaga SSK yang

didukung dengan penguatan surveillance SP

4. Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis

5. Memelihara SP yang aman, efisien, dan lancar

6. Memperkuat pengelolaan keuangan BI yang akuntabel

7. Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI,

kultur, dan governance

8. Mempercepat ketersediaan SDM yang kompeten

9. Memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif BI

10. Memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan bank

ke OJK

2.4 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

2.4.1 Tujuan Utama

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia

mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara

kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek,

yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan

terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi,

sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah

8

terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini

dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank

Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai

atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan

mudah.

2.4.2 Tiga Pilar Tunggal

Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara

kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang

merupakan 3 bidang utama tugas Bank Indonesia yaitu :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,

3. Mengatur dan mengawasi bank.

Agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah

tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas

tersebut harus diintegrasikan.

9

2.4.2.1 Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan

nilai rupiah, Pasal 10 UU‐BI menegaskan bahwa Bank Indonesia

memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui

penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi

serta melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara antara lain :

Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta

asing

Penetapan tingkat diskonto;

Penetapan cadangan wajib minimum;

Pengaturan kredit atau pembiayaan

Cara-cara pengendalian moneter tersebut dapat dilaksanakan juga

berdasarkan prinsip syariah. Sasaran laju inflasi ditetapkan oleh Bank

perkembangan dan prospek ekonomi makro. Penetapan sasaran laju

Indonesia atas dasar tahun kalender dengan memperhatikan inflasi tersebut

terutama dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga yang

secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Sasaran laju inflasi

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut dapat berbeda dengan

asumsi laju inflasi yang dibuat oleh Pemerintah dalam rangka penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang didasarkan pada tahun

fiskal.

10

2.4.2.2 Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga

kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal

23 UU-BI. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem

pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan

memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem

pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk

menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat

pembayaran.

Persetujuan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran

dimaksudkan agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak

lain memenuhi persyaratan, khususnya persyaratan keamanan dan

efisiensi. Kewajiban penyampaian laporan berlaku bagi setiap

penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar Bank

Indonesia dapat memantau penyelenggaraan sistem pembayaran.

Penetapan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran

yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi

pengguna. Termasuk dalam wewenang ini adalah membatasi penggunaan

alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian. Dalam

rangka pelaksanaan kewenangan tersebut di atas, Bank Indonesia dapat

melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa.

11

2.4.2.3 Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank

Pengaturan dan Pengawasan Bank merupakan salah satu tugas

Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU‐BI. Dalam

rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan,

memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha

tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan

sanksi terhadap bank (Pasal. 24). Selain itu, Bank Indonesia

berwenang menetapkan ketentuan‐ketentuan perbankan yang memuat

prinsip kehati‐hatian (Pasal. 25).

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank

Indonesia:

Memberikan dan mencabut izin usaha bank

Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor

bank

Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank

Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan‐kegiatan

usaha tertentu (Pasal. 26)

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi

pengawasan langsung dan tidak langsung (Pasal. 27). Bank Indonesia

berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan,

dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia, dimana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk,

12

perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila

diperlukan (Pasal. 28). Pemeriksaan terhadap bank dilakukan secara

berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan dan dapat dilakukan

terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak

terafiliasi dari bank apabila diperlukan. Bank dan pihak lain tersebut

wajib memberikan kepada pemeriksa:

Keterangan dan data yang diminta;

Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana

fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; hal‐hal lain yang

diperlukan seperti salinan dokumen yang diperlukan dan lain‐lain

(Pasal. 29).

Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas

nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaaan terhadap bank

(Pasal. 30) Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk

menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi

tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia transaksi tersebut

diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan (Pasal. 31).

Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia

membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau

membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan

yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat

13

melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang‐undang tentang

Perbankan yang berlaku (Pasal. 33).

Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang

sebagai berikut:

1. Kewenangan memberikan izin (right to license), yaitu kewenangan

untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank.

Cakupan pemberian izin oleh BI meliputi pemberian izin dan

pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan

dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan

dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk

menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

2. Kewenangan untuk mengatur (right to regulate), yaitu kewenangan

untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan

kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang

mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.

3. Kewenangan untuk mengawasi (right to control), yaitu kewenangan

melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (on-site

supervision) dan pengawasan tidak langsung (off-site supervision).

Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan

pemeriksaan khusus,yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran

tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat

kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk

mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang

14

membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung

yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala

yang disampaikan bank,laporan hasil pemeriksaan dan informasi

lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan BI dapat

melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang

meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak

terafiliasi dan debitur bank. BI dapat menugasi pihak lain untuk dan

atas nama BI melaksanakan tugas pemeriksaan.

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction),

yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau

tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur

pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang

sehat.

2.5 Kebijakan Moneter

2.5.1 Otoritas moneter

Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang

untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan

memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang

menentukan biaya dan persediaan uang. Umumnya otoritas moneter

adalah bank sentral, meskipun kadang kala lembaga eksekutif pemerintah

mempunyai hak tertinggi untuk menetapkan kebijakan moneter dengan

15

cara mengendalikan bank sentral. Ada berbagai jenis otoritas moneter

lainnya, seperti dibentuknya satu bank sentral untuk beberapa negara,

terdapatnya suatu dewan yang mengontrol jumlah uang yang beredar

terhadap mata uang lain, dan juga diperbolehkannya beberapa entitas

untuk mencetak uang kertas ataupun uang logam.

2.5.2 Jenis-jenis Kebijakan Moneter

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur

dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar.

Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

Kebijakan moneter ekspansif (Monetary expansive policy)

Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang

beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan

meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada

saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini

disebut juga kebijakan moneter longgar (easy money policy)

Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy)

Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang

beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami

inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)

2.5.3 Instrumen Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan

instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

16

▫ Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang

beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah

(government securities). Jika ingin menambah jumlah uang

beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah.

Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka

pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada

masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya

adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU

atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

▫ Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar

dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum.

Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga

harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang

bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral,

serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang

yang beredar berkurang.

▫ Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar

dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus

disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang,

17

pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan

jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

▫ Imbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah

uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku

ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi

kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk

mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank

meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah

uang beredar pada perekonomian.

2.5.4 Tujuan Kebijakan Moneter

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara

kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No.

3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain

adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin

pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank

Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi

sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting

Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free

floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai

stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia

juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai

18

tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level

tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan

untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran

moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama

menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara

operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut

menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di

pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto,

penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau

pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara

pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

2.6 Peran Bank Indonesia dalam Stabilitas Keuangan

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas

utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga

stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan

Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas

sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat

dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki

dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya,

stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan

19

moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan

moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka

transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya,

ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas

sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang

menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih

merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.

Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas

sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan

instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

1. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara

lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank

Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara

tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter

memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan

moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung

bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh

karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah

menerapkan suatu kebijakan yang disebut inflation targeting framework.

2. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga

keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga

perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan

regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki

20

pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan

di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan

mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan

tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif

haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam

pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (law

enforcement) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa

negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem

keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (law

enforcement) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder

serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk

menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank

Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana

implementasi Basel II.

3. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga

kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle)

pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan

timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran

sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang

bersifat menular (contagion risk) sehingga menimbulkan gangguan yang

bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan

pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang

cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem

21

pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem

RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapat lebih meningkatkan

keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam

sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian

untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.

4. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat

mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas

keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia

dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi

kejutan (potential shock) yang berdampak pada stabilitas sistem

keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan

instrumen dan indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan

sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan

menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-

langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.

5. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan

melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR).

Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank

sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya

ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup

penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini

hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan

berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi

22

normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami

kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk

membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank

Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu,

pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan

dalam penyediaan likuiditas tersebut.

2.7 Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran

Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank

Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan

pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN).

Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal

(robust). Jadi, semakin lancar dan hadal SPN, maka akan semakin lancar pula

transmisi kebijakan moneter yang bersifat time critical. Bila kebijakan

moneter berjalan lancar maka muaranya adalah stabilitas nilai tukar.

BI adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN.

Sebagai otoritas moneter, bank sentral berhak menetapkan dan

memberlakukan kebijakan SPN. Selain itu, BI juga memiliki kewenangan

memeberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan

(oversight) atas SPN. Menyadari kelancaran SPN yang bersifat penting secara

sistem (systemically important), bank sentral memandang perlu

menyelenggarakan sistem settlement antar bank melalui infrastruktur BI-Real

Time Gross Settlement (BI-RTGS).

23

Selain itu masih ada tugas BI dalam SPN, misalnya, peran sebagai

penyelenggara sistem kliring antarbank untuk jenis alat-alat pembayaran

tertentu. Bank sentral juga adalah satu-satunya lembaga yang berhak

mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah.

BI juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang

sudah tak berlaku dari peredaran.

Berbekal kewenangan itu, BI pun menetapkan sejumlah kebijakan dari

komponen SPN ini. Misalnya, alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan

di Indonesia. BI juga menentukan standar alat-alat pembayaran tadi serta

pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan/atau memproses alat-alat

pembayaran tersebut. BI juga berhak menetapkan lembaga-lembaga yang

dapat menyelenggarakan sistem pembayaran. Ambil contoh, sistem kliring

atau transfer dana, baik suatu sistem utuh atau hanya bagian dari sistem saja.

Bank sentral juga memiliki kewenangan menunjuk lembaga yang bisa

menyelenggarakan sistem settlement. Pada akhirnya BI juga mesti

menetapkan kebijakan terkait pengendalian resiko, efisiensi serta tata kelola

(governance) SPN.

Di sisi alat pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-

satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan

uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran.

Terkait dengan peran BI dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank

Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal

di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai,

24

tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar (clean money policy). Untuk

mewujudkan clean money policy tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang

dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan mulai dari pengeluaran uang,

pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang sampai dengan

pemusnahan uang.

Sebelum melakukan pengeluaran uang Rupiah, terlebih dahulu

dilakukan perencanaan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas yang

baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Perencanaan yang

dilakukan Bank Indonesia meliputi perencanaan pengeluaran emisi baru

dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik serta masa edar

uang. Selain itu dilakukan pula perencanaan terhadap jumlah serta komposisi

pecahan uang yang akan dicetak selama satu tahun kedepan. Berdasarkan

perencanaan tersebut kemudian dilakukan pengadaan uang baik untuk

pengeluaran uang emisi baru maupun pencetakan rutin terhadap uang emisi

lama yang telah dikeluarkan.

Uang Rupiah yang telah dikeluarkan tadi kemudian didistribusikan

atau diedarkan di seluruh wilayah melalui Kantor Bank Indonesia. Kebutuhan

uang Rupiah di setiap kantor Bank Indonesia didasarkan pada jumlah

persediaan, keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama

jangka waktu tertentu. Kegitan distribusi dilakukan melalui sarana angkutan

darat, laut dan udara. Untuk menjamin keamanan jalur distribusi senantiasa

dilakukan baik melalui pengawalan yang memadai maupun dengan

peningkatan sarana sistem monitoring.

25

Kegiatan pengedaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas

kepada bank umum maupun masyarakat umum. Layanan kas kepada bank

umum dilakukan melalui penerimaan setoran dan pembayaran uang Rupiah.

Sedangkan kepada masyarakat dilakukan melalui penukaran secara langsung

melalui loket-loket penukaran di seluruh kantor Bank Indonesia atau melalui

kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil.

Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan Bank

Indonesia adalah pencabutan uang terhadap suatu pecahan dengan tahun

emisi tertentu yang tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Pencabutan uang dari peredaran dimaksudkan untuk mencegah dan

meminimalisasi peredaran uang palsu serta menyederhanakan komposisi dan

emisi pecahan. Uang Rupiah yang dicabut tersebut dapat ditarik dengan cara

menukarkan ke Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank

Indonesia.

Sementara itu untuk menjaga menjaga kualitas uang Rupiah dalam

kondisi yang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia melakukan kegiatan

pemusnahan uang. Uang yang dimusnahkan tersebut adalah uang yang sudah

dicabut dan ditarik dari peredaran, uang hasil cetak kurang sempurna dan

uang yang sudah tidak layak edar. Kegiatan pemusnahan uang diatur melalui

prosedur dan dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga yang dengan pengawasan

oleh tim Bank Indonesia (BI)

26

2.8 Akuntabilitas

Undang-Undang Bank Indonesia No. 23/1999 menuntut adanya

akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang dan

anggaran Bank Indonesia. Akuntabilitas dan transparansi yang dituntut dari

Bank Indonesia tersebut dimaksudkan agar semua pihak yang berkepentingan

dapat ikut melakukan pengawasan terhadap setiap langkah kebijakan yang

ditempuh oleh Bank Indonesia.

Dari segi pelaksanaan tugas dan wewenang, prinsip akutabilitas dan

transparansi diterapkan dengan cara menyampaikan informasi kepada

masyarakat luas secara terbuka melalui media massa, pada setiap awal tahun,

mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya,

serta rencan kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk

tahun yang akan datang. Informasi tersebut juga disampaikan secara tertulis

kepada Presiden dan DPR.

Sejalan dengan fungsi pengawasan yang diemban oleh DPR, Bank

Indonesia juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan perkembangan

pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR setiap triwulan atau

sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR.

Demi tercapainya transparansi di bidang anggaran, Bank Indonesia

berkewajiban menyampaikan anggaran tahunannya kepada DPR. Disamping

itu, Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia juga disampaikan kepada

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diteliti dan diumumkan kepada

masyarakat melalui media massa.

27

Bank Indonesia juga diwajibkan menyusun neraca singkat mingguan

yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Masih merupakan

bagian dari transparansi, Bank Indonesia secara berkala menerbitkan berbagai

publikasi seperti Laporan Mingguan, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia

Bulanan, Tinjauan Kebijakan Moneter Bulanan, Perkembangan Ekonomi dan

Moneter Triwulanan, Laporan Triwulanan Perkembangan Kebijakan

Moneter, dan Laporan Tahunan.

Disamping itu, Bank Indonesia juga telah mempunyai homepage

sendiri (http://www.bi.go.id) yang dapat diakses oleh siapa saja yang ingin

memperoleh informasi mengenai Bank Indonesia.

28

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang

baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada

tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Republik Indonesia No. 6/ 2009.

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara

kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3

tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan

kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga

barang dan jasa yang tercermin pada inflasi.

Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran

sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 UU-BI.

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank

Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan

izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan

penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan

kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Pengaturan dan Pengawasan Bank merupakan salah satu tugas

Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU‐BI. Dalam

29

rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan,

memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha

tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi

terhadap bank (Pasal. 24). Selain itu, Bank Indonesia berwenang

menetapkan ketentuan‐ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati‐hatian (Pasal. 25).

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas

utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga

stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran).

30