MAKALAH BAHASA INDONESIATENTANG
DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEREKONOMIAN
DI INDONESIA
Di Susun Oleh: LALITA NUR MUTMAINNAH13430222
AKUNTANSI B UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI S1
TAHUN 2014 - 2015DAFTAR ISIDaftar isi
.................................................................................................
iI
PENDAHULUAN..............................................................................................................
11.1 Latar
Belakang..............................................................................................................
1
1.1.1 Pentingnya Masalah
Korupsi......................................................................................
2
1.1.1.1 Alasan Penulisan Masalah
Korupsi..........................................................................
2
1.2 Rumusan
Masalah..................................................................................................
2
1.3
Tujuan..........................................................................................................................
21.4
Manfaat..........................................................................................................................
3II TEKS
UTAMA..............................................................................................................
4
2.1 Dampak korupsi terhadap perekonomian di
Indonesia...................................... 42.1.1 Definisi
Korupsi
..................................................................................................
4
2.1.2 Penyebab Korupsi Menurut Para
Ahli..........................................................................
6
2.1.3 Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian di Indonesia
...................................... 9
2.2 Upaya Untuk Menangani Korupsi di
Indonesia................................................. 132.2.1
Upaya Pencegahan ( Preventif )
.........................................................................
152.2.1.1 Upaya Penindakan
(Kuratif).....................................................................................
192.2.1.1.1 Upaya Edukasi
Masyarakat/Mahasiswa.............................................................
202.2.1.1.1.1 Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya
Masyarakat)..................................... 20III
PENUTUP.............................................................................................................
213.1
KESIMPULAN.............................................................................................................
21
3.2
SARAN.........................................................................................................................
21
DAFTAR
PUSTAKA.................................................................................................
22I PENDAHULUAN1.1 Latar BelakangPermasalahan korupsi terhadap
perekonomian di Indonesia sangat penting untuk dikaji karena akhir
- akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan
publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional.
Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi
ini. Pada dasarnya, ada yang pro ada pula yang kontra. Walau
bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat meusak
sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakikatnya, korupsi adalah
benalu sosial yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi
penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan
pada umumnya. Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh
kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan.
Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan
mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan
keberhasilanpembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu
sumberdaya manusia, yakni (orang-orang yang terlibat sejak dari
perencanaan sampai pada pelaksanaan) dan pembiayaan. Di antara dua
faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor
manusianya.Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia
dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi
ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di
kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan
termasuk negara yang miskin. Mengapa demikian? Salah satu
penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya.
Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau
intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan
kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari
aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi.Korupsi
di Indonesia sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang
sangat berbahaya mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian
material keuangan negara yang sangatbesar. Namun yang lebih
memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurasan
keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan
anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon
dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan
pengurasan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh
wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas
dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan
aji mumpung. Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak
ada jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus
diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi, atau
paling tidak mengurangi sampai pada titik nadir yang paling rendah
maka jangan harap Negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya
dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju.
Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat
membawa negara ke jurang kehancuran.1.1.1 Pentingnya Masalah
Korupsi
Masalah korupsi penting karena korupsi kini sudah menjadi
masalah sosial bahkan penyakit sosial yang berkembang dalam
masyarakat. Hal ini dikarenakan korupsi dirasakan membawa dampak
yang menguntungkan, padahal tidak. Ditambah lagi dengan banyaknya
orang yang melakukan korupsi sehingga yang lainnya menjadi ikut
ikutan melakukannya. Siapa yang tidak ingin mendapatkan sesuatu
yang mereka inginkan dengan cara mudah? Maka dari itu beberapa dari
mereka pun melakukan tindakan korupsi.
Tindakan korupsi ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena
dampak negatifnya sangat besar bagi bangsa dan negara, dan juga
moral generasi penerus. Apa jadinya nanti apabila seluruh
masyarakat melakukan tindakan korupsi demi kepentingan mereka
sendiri, tentu saja semuanya tidak bisa berlangsung secara adil.
Maka dari itu, perlulah kita melakukan upaya upaya untuk
menanggulangi korupsi, baik secara preventif maupun
represif.1.1.1.1 Alasan Penulisan Masalah Korupsi
Alasan penulis memilih masalah dampak korupsi terhadap
perekonomian di Indonesia karena ingin mengulas lebih jauh tentang
korupsi baik definisi, penyebab terjadi korupsi, akibat terjadi
korupsi dan upaya untuk memberantas korupsi.1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang diangkat
dalam makalah ini yaitu:1. Apa dampak korupsi terhadap perekonomian
di Indonesia ?2. Bagaimana upaya untuk menangani dampak korupsi
?
1.3 Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini
yaitu:
1. Untuk mendeskripsikan tentang dampak korupsi terhadap
perekonomian di Indonesia.2. Untuk mendeskripsikan upaya menangani
dampak korupsi.1.4 Manfaat
Bagi Masyarakat: Agar lebih mendalami peyebab korupsi, dampak
korupsi terhadap perekonomian di Indonesia, dan upaya yang
dilakukan.Bagi Pemerintah: Agar lebih menindaklanjuti masalah
korupsi terhadap perekonomian di Indonesia agar tidak terjadi
dampak dampak yang tidak diinginkan.
Bagi Mahasiswa: Agar lebih memahami dalam mencegah maupun ikut
dalam menyikapi masalah korupsi.
II TEKS UTAMA
Pada teks utama ini penulis akan membahas tuntas mengenai
permasalahan yang ada yaitu: dampak korupsi terhadap perekonomian
di Indonesia dan upaya menanganinya.
2.1 Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian di Indonesia 2.1.1
Definisi Korupsi
Korupsiberasal dari bahasa latin corruptio dan dari kata
kerjacorrumpereyang bermakna busuk,rusak, menggoyahkan,
memutarbalik, menyogok ataurasuah. Istilah korupsi yang telah
diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah
kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan
ketidakjujuran(S. Wojowasito - Poerwadarminta: 1978). Pengertian
lainnya, perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan
uang sogok, dan sebagainya (WJS Poerwadarminta: 1976).
Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa
(Ali : 1998) :
1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok,
memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;
2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang,
penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan
3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.
Berikut ini beberapa pengertian korupsi dari berbagai ahli:
Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang
dimaksud corruptie adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan
curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan
Tjitrosoedibio : 1973).
Lopa mengutip pendapat Chalmers, menguraikan istilah korupsi
dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan,
yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang
menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi
yang berbunyi financial manipulations and deliction injurious to
the economy are often labeled corrupt ( Hartanti: 2008).
Korupsi menurut Blacks Law Dictionary korupsi adalah perbuatan
yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang
tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan
jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan
untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan
kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.
Korupsi menurut Pasal 2 Undang-Udang No. 31 Tahun 1999 Setiap
orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara
Korupsi menurut corruption is the abuse of trust in the interest
of private gain penyalahgunaan amanah untuk kepentingan
pribadi.
Korupsi menurut Pasal 3 Undang-Udang No. 31 Tahun 1999 Setiap
orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Pengertian Definisi Korupsi menurut Alatas menyebutkan benang
merah yang menjelujuri dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi
kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang
mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum,
dibarengi dengan kerahasian, penghianatan, penipuan dan kemasa
bodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat.
Korupsi dapat berupa penyuapan (bribery), pemerasan (extortion) dan
nepotisme. Disitu ada istilah penyuapan, yaitu suatu tindakan
melanggar hukum, melalui tindakan tersebut si penyuap berharap
mendapat perlakuan khusus dari pihak yang disuap. Seseorang yang
menyuap izin agar lebih mudah menyuap pejabat pembuat perizinan.
Misalnya, agar mudah mengurus KTP menyuap bagian tata pemerintahan.
Menyuap dosen agar memperoleh nilai baik. Pemerasan, suatu tindakan
yang menguntungkan diri sendiri yang dilakukan dengan menggunakan
sarana tertentu serta pihak lain dengan terpaksa memberikan apa
yang diinginkan. Sarana pemerasan bisa berupa kekuasaan. Pejabat
tinggi yang memeras bawahannya. Sedangkan nepotisme adalah bentuk
kerjasama yang dilakukan atas dasar kekerabatan, yang bertujuan
untuk kepentingan keluarga dalam bentuk kolaborasi dalam merugikan
keuangan negara. Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu
yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut
perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat
dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur
pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian,
menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau
golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.
2.1.2 Penyebab Korupsi Menurut Para AhliBerikut ini adalah
aspek-aspek penyebab seseorang melakukan korupsi menurut : Sarwono,
tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas,
yaitu:1. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat,
kehendak, dan sebagainya)2. Rangsangan dari luar (dorongan dari
teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).
Hamzah dalam disertainya menginventarisasi beberapa penyebab
korupsi yaitu:1. Gaji pegawai negeri yang tidak sebanding dengan
kebutuhan yang semakin tinggi.2. Latar belakang kebudayaan atau
kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya
korupsi.3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang
efektif dan efisien, yang memberikan peluang untuk korupsi.
4. Modernisasi pengembangbiakan korupsi. Analisis yang lebih
detil lagi tentang penyebab korupsi diutarakan oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul
Strategi Pemberantasan Korupsi, antara lain : Aspek Perilaku
Individu1. Sifat tamak/rakus manusia. Korupsi, bukan kejahatan
kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah
kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi
serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur
penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri
sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan keras tanpa
kompromi, wajib hukumnya.2. Moral yang Kurang Kuat Seorang yang
moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan
korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat,
bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.
3. Tingkat upah dan gaji pekerja di sector public
Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya
memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi
maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara.
Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan,
keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan
tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti
semua curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang
seharusnya.4. Kebutuhan Hidup yang Mendesak
Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami
situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang
bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan
melakukan korupsi.5. Gaya Hidup yang Konsumtif
Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup
seseong konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak
diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang
seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi
hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan
korupsi.6. Malas atau Tidak Mau Bekerja
Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan
tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan
potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan
cepat, diantaranya melakukan korupsi.7. Tidak Menerapkan Ajaran
Agama
Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan
melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan
menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat.
Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan
dalam kehidupan.
Diperkuat Herbert Simon (1982), dengan menjelaskan bahwa
beberapa sebab terjadinya korupsi yaitu: 1) Perumusan
perundang-undangan yang kurang sempurna; 2) Administrasi yang
lamban, mahal, dan tidak luwes; 3) Tradisi untuk menambah
penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau
suap; 4) Berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap
bertentangan dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi;
5) Seperti halnya di India, menyuap jarang dikutuk selama menyuap
tidak dapat dihindarkan; 6) Menurut kebudayaannya, seperti di
Nigeria, tidak dapat menolak suapan dan korupsi, kecuali
mengganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya; 7) Manakala
orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan pemerintah,
mengapa orang harus mempersoalkan korupsi. Sementara menurut Adi
Sulistiyono selaku Guru Besar UNS (2009), mengutarakan bahwa
beberapa penyebab korupsi menjadi langgeng di Indonesia negeri
tercinta ini adalah sebagai berikut: 1) Masyarakat mempunyai mental
suka menerabas (mendobrak aturan yang berlaku); 2) Masyarakat tidak
menganggap korupsi sebagai aib; 3) Rendahnya budaya malu; 4)Nilai
ewuh pakewuh melekat pada masyarakat Indonesia; 5) Kontrol sosial
masyarakat terhadap perilaku korupsi masih longgar; 6) Nilai
kejujuran kurang mendapat penghargaan tinggi dimasyarakat; 7)
Kurangnya keteladanan dari pimpinan; 8) Masyarakat mengukur status
sosial dari kekayaan (uang dan kekuasaan); 9) Belum ada kesadaran
bersama bahwa korupsi membuat hancurnya sebuah negara, penyebab
kemiskinan, menimbulkan banyak pengangguran, dan meningkatnya
utang; 10) Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) tidak
memberi skala prioritas utama pada pemberantasan korupsi; 11)
Diskriminasi hukum yang dilakukan kejaksaan; 12) Lemahnya komitmen
Mahkamah Agung; 13) Komitmen Presiden dan Wakil Presiden dalam
memberantas korupsi tidak kuat dan kurang konsisten.
2.1.3 Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian di IndonesiaKorupsi
memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (an enermous
destruction effects) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan
negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama
kesejahteraan masyarakat. Mauro menerangkan hubungan antara korupsi
dan ekonomi. Menurutnya korupsi memiliki korelasi negatif dengan
tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran
pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Hal ini
merupakan bagian dari inti ekonomi makro. Kenyataan bahwa korupsi
memiliki hubungan langsung dengan hal ini mendorong pemerintah
berupaya menanggulangi korupsi, baik secara preventif, represif
maupun kuratif.
Di sisi lain meningkatnya korupsi berakibat pada meningkatnya
biaya barang dan jasa, yang kemudian bisa melonjakkan utang negara.
Pada keadaan ini, inefisiensi terjadi, yaitu ketika pemerintah
mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya
praktek korupsi, bukannya memberikan nilai positif misalnya
perbaikan kondisi yang semakin tertata, namun justru memberikan
negatif value added bagi perekonomian secara umum. Misalnya,
anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran
ekonomi, justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya
terbuang masuk ke kantong pribadi pejabat.Berbagai macam
permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila
korupsi sudah merajalela dan berikut ini adalah hasil dari dampak
ekonomi yang akan terjadi, yaitu:1. Lesunya Pertumbuhan Ekonomi dan
InvestasiKorupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan
ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit
pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan
yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga
karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam
negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembaalan perjanjian
atau karena penyelidikan.
Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri (PMDN)
dan asing (PMA) yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan
negara menjadi sulit sekali terlaksana, karena permasalahan
kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi, selain
masalah stabilitas.
Dari laporan yang diberikan oleh PERC (Political and Economic
Risk Consultancy) pada akhirnya hal ini akan menyulitkan
pertumbuhan investasi di Indonesia, khususnya investasi asing
karena iklim yang ada tidak kondusif. Hal ini jelas karena
terjadinya tindak korupsi yang sampai tingkat mengkhawatirkan yang
secara langsung maupun tidak mengakibatkan ketidakpercayaan dan
ketakutan pihak investor asing untuk menanamkan investasinya ke
Indonesia.
Perlu disadari bahwa sebenarnya beberapa perusahaan
multinasional sudah terikat pada kode etik internasional dari ICC
(International Chamber of Commerce) yang bersepakat untuk tidak
melakukan praktik-praktik korupsi dalam bisnis internasional.
Selanjutnya ICC bersama dengan OECD (Organization for Economic
Cooperation and Development) mengawasi dan menyerahkan kasus-kasus
korupsi yang terjadi untuk diadili di negara perusahaan tersebut
berasal.
Kondisi negara yang korup akan membuat pengusaha multinasional
meninggalkannya, karena investasi di negara yang korup akan
merugikan dirinya karena memiliki biaya siluman yang tinggi.
Dalam studinya, Paulo Mauro mengungkapkan dampak korupsi pada
pertumbuhan investasi dan belanja pemerintah bahwa korupsi secara
langsung dan tidak langsung adalah penghambat pertumbuhan investasi
(Mauro: 1995). Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di
seluruh dunia menyadari bahwa suburnya korupsi di suatu negara
adalah ancaman serius bagi investasi yang ditanam.
2. Penurunan ProduktifitasDengan semakin lemahnya pertumbuhan
ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi, bahwa
produktifitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan
terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang
lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Program
peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian
pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar
kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala
dengan tidak adanya investasi.
Penurunan produktifitas ini juga akan menyebabkan permasalahan
yang lain, seperti tingginya angka PHK dan meningkatnya angka
pengangguran. Ujung dari penurunan produktifitas ini adalah
kemiskinan masyarakat.
3. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa Bagi PublikIni adalah
sepenggal kisah sedih yang dialami masyarakat kita yang tidak perlu
terjadi apabila kualitas jalan raya baik sehingga tidak
membahayakan pengendara yang melintasinya. Hal ini mungkin juga
tidak terjadi apabila tersedia sarana angkutan umum yang baik,
manusiawi dan terjangkau. Ironinya pemerintah dan departemen yang
bersangkutan tidak merasa bersalah dengan kondisi yang ada, selalu
berkelit bahwa mereka telah bekerja sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan. Rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya
kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang
meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak
dan tidak nyamannya angkutan umum, ambruknya bangunan sekolah,
merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa
sebagai akibat korupsi. Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di
dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke
proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih
banyak.
Pejabat birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas proyek
tersebut untuk menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang
terjadi. Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas barang
dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat
keamanan bangunan, syarat-syarat material dan produksi,
syarat-syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain.
Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan
infrastruktur dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran
pemerintah.4. Menurunnya Pendapatan Negara dari Sektor
PajakSebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak yang
menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya
dalam menyediakan barang dan jasa publik, sehingga boleh dikatakan
bahwa pajak adalah sesuatu yang penting bagi negara.
Di Indonesia, dikenal beberapa jenis pajak seperti Pajak
penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan (BPHTB). Di tingkat pemerintah daerah, dikenal
juga beberapa macam pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
Pajak Restoran, dan lain-lain. Pada saat ini APBN sekitar 70%
dibiayai oleh pajak di mana Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPn) merupakan jenis pajak yang paling banyak
menyumbang.
Pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat
digunakan untuk mengendalikan inflasi, di sisi lain pajak juga
mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak yang
dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan,
dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan
menyejahterakan masyarakat. Pajak sangat penting bagi kelangsungan
pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat juga pada
akhirnya.
Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan
kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang
bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri
sendiri.
Kita tidak bisa membayangkan apabila ketidakpercayaan masyarakat
terhadap pajak ini berlangsung lama, tentunya akan berakibat juga
pada percepatan pembangunan, yang rugi juga masyarakat sendiri,
inilah letak ketidakadilan tersebut.
5.
Meningkatnya Hutang NegaraKondisi perekonomian dunia yang
mengalami resesi dan hampir melanda semua negara termasuk Amerika
Serikat dan negara-negara Eropa, memaksa negara-negara tersebut
untuk melakukan hutang untuk mendorong perekonomiannya yang sedang
melambat karena resesi dan menutup biaya anggaran yang defisit,
atau untuk membangun infrastruktur penting. Bagaimana dengan hutang
Indonesia?
Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar
negeri yang semakin besar. Dari data yang diambil dari Direktorat
Jenderal Pengelolaan Hutang, Kementerian Keuangan RI, disebutkan
bahwa total hutang pemerintah per 31 Mei 2011 mencapai US$201,07
miliar atau setara dengan Rp. 1.716,56 trilliun, sebuah angka yang
fantastis.
Hutang tersebut terbagi atas dua sumber, yaitu pinjaman sebesar
US$69,03 miliar (pinjaman luar negeri US$68,97 miliar) dan Surat
Berharga Negara (SBN) sebesar US$132,05 miliar. Berdasarkan jenis
mata uang, utang sebesar US$201,1 miliar tersebut terbagi atas
Rp956 triliun, US$42,4 miliar, 2.679,5 miliar Yen dan 5,3 miliar
Euro.
Posisi utang pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun.
Pada 2009, jumlah utang yang dibukukan pemerintah sebesar US$169,22
miliar (Rp1.590,66 triliun). Tahun 2010, jumlahnya kembali naik
hingga mencapai US$186,50 miliar (Rp1.676,85 triliun). Posisi utang
pemerintah saat ini juga naik dari posisi per April 2011 yang
sebesar US$197,97 miliar. Jika menggunakan PDB Indonesia yang
sebesar Rp6.422,9 triliun, maka rasio utang Indonesia tercatat
sebesar 26%.
Sementara untuk utang swasta, data Bank Indonesia (BI)
menunjukkan jumlah nilai utang pihak swasta naik pesat dari
US$73,606 miliar pada 2009 ke posisi US$84,722 miliar pada kuartal
I 2011 atau setara 15,1%. Secara year on year (yoy) saja, pinjaman
luar negeri swasta telah meningkat 12,6% atau naik dari US$75,207
pada kuartal I 2010.
Dari total utang pada tiga bulan pertama tahun ini, utang luar
negeri swasta mayoritas disumbang oleh pihak non-bank sebesar
US$71,667 miliar dan pihak bank sebesar US$13,055 miliar
(www.metronews.com /read/news/ 2011,14 Juni 2011).
Bila melihat kondisi secara umum, hutang adalah hal yang biasa,
asal digunakan untuk kegiatan yang produktif hutang dapat
dikembalikan. Apabila hutang digunakan untuk menutup defisit yang
terjadi, hal ini akan semakin memperburuk keadaan. Kita tidak bisa
membayangkan ke depan apa yang terjadi apabila hutang negara yang
kian membengkak ini digunakan untuk sesuatu yang sama sekali tidak
produktif dan dikorupsi secara besar-besaran. 2.2 Upaya Untuk
Menangani Korupsi di Indonesia
Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu
negara ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara
terus menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan
menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas
yang mudah dan menghalalkan segala cara (the end justifies the
means). Untuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan
bertanggung jawab.Ada beberapa upaya penggulangan korupsi yang
ditawarkan para ahli yang masing masing memandang dari berbagai
segi dan pandangan. Caiden (dalam Soerjono, 1980) memberikan
langkah-langkah untuk menanggulangi korupsi sebagai berikut :
a. Membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan
menentukan sejumlah pembayaran tertentu.
b. Membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan
dibuat.
c. Melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah
pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi
penugasan, wewenang yang saling tindih organisasi yang sama,
birokrasi yang saling bersaing, dan penunjukan instansi pengawas
adalah saran-saran yang secara jelas diketemukan untuk mengurangi
kesempatan korupsi.
d. Bagaimana dorongan untuk korupsi dapat dikurangi ? dengan
jalan meningkatkan ancaman.
e. Korupsi adalah persoalan nilai. Nampaknya tidak mungkin
keseluruhan korupsi dibatasi, tetapi memang harus ditekan seminimum
mungkin, agar beban korupsi organisasional maupun korupsi sestimik
tidak terlalu besar sekiranya ada sesuatu pembaharuan struktural,
barangkali mungkin untuk mengurangi kesempatan dan dorongan untuk
korupsi dengan adanya perubahan organisasi.Cara yang diperkenalkan
oleh Caiden di atas membenarkan (legalized) tindakan yang semula
dikategorikan kedalam korupsi menjadi tindakan yang legal dengan
adanya pungutan resmi. Di lain pihak, celah-celah yang membuka
untuk kesempatan korupsi harus segera ditutup, begitu halnya dengan
struktur organisasi haruslah membantu kearah pencegahan korupsi,
misalnya tanggung jawab pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan
melekat, dengan tidak lupa meningkatkan ancaman hukuman kepada
pelaku-pelakunya.
Selanjutnya, Myrdal (dalam Lubis, 1987) memberi saran
penaggulangan korupsi yaitu agar pengaturan dan prosedur untuk
keputusan-keputusan administratif yang menyangkut orang perorangan
dan perusahaan lebih disederhanakan dan dipertegas, pengadakan
pengawasan yang lebih keras, kebijaksanaan pribadi dalam
menjalankan kekuasaan hendaknya dikurangi sejauh mungkin, gaji
pegawai yang rendah harus dinaikkan dan kedudukan sosial ekonominya
diperbaiki, lebih terjamin, satuan-satuan pengamanan termasuk
polisi harus diperkuat, hukum pidana dan hukum atas pejabat-pejabat
yang korupsi dapat lebih cepat diambil. Orang-orang yang menyogok
pejabat-pejabat harus ditindak pula.
Persoalan korupsi beraneka ragam cara melihatnya, oleh karena
itu cara pengkajiannya pun bermacam-macam pula. Korupsi tidak cukup
ditinjau dari segi deduktif saja, melainkan perlu ditinjau dari
segi induktifnya yaitu mulai melihat masalah praktisnya (practical
problems), juga harus dilihat apa yang menyebabkan timbulnya
korupsi.
Kartono (1983) menyarankan penanggulangan korupsi sebagai
berikut :
1. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab
guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan
bersifat acuh tak acuh.
2. Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan
kepentingan nasional.
3. para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan
menindak korupsi.
4. Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan
menghukum tindak korupsi.
5. Reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah,
melalui penyederhanaan jumlah departemen, beserta jawatan
dibawahnya.
6. Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan achievement
dan bukan berdasarkan sistem ascription.
7. Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi
kelancaran administrasi pemerintah.
8. Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur.9. Sistem budget
dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis
tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien.
10. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan
perorangan yang mencolok dengan pengenaan pajak yang
tinggi.Marmosudjono (Kompas, 1989) mengatakan bahwa dalam
menanggulangi korupsi, perlu sanksi malu bagi koruptor yaitu dengan
menayangkan wajah para koruptor di televisi karena menurutnya masuk
penjara tidak dianggap sebagai hal yang memalukan lagi.Berdasarkan
pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya
penanggulangan korupsi adalah sebagai berikut : 2.2.1 Upaya
Pencegahan ( Preventif )1. Membangun dan menyebarkan etos pejabat
dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang
pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik
perusahaan atau milik negara.
2. mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan
pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta,
agar pejabat dan pegawai saling menegakan wibawa dan integritas
jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang
diberikan oleh wewenangnya.
3. Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri
setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai
bukanlah bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka
terhormat karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan
negara.
4. Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif
dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan.
5. menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka
untuk kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan
itu cenderung disalahgunakan.
6. hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan
sense of belongingness dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga
mereka merasa peruasahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak
perlu korupsi, dan selalu berusaha berbuat yang terbaik.
Lima langkah preventif untuk memecahkan masalah korupsi di
negeri ini. Menurut Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu :
pilihkan pemimpin yang amanah, optimalkan LHKPN (Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara), gerakan nasional transparansi,
mengumumkan anggaran secara terbuka, pelibatan komponen masyarakat
dalam perencanaan.Pertama, pilihkan pemimpin yang amanah. Langkah
seperti ini memang bersifat moralis dan filosofis. Tidak mengapa.
Implementasinya dengan lelang jabatan. Walaupun namanya saya tidak
setuju, tetapi hakikatnya boleh juga jika proses itu harus melalui
seleksi secara transparan, tanpa gratifikasi. Tanpa sogok sana dan
sogok sini, dan yang lebih penting lagi dilaksanakan secara
transparan, terutama tentang syarat dan kriteria, serta hasil
seleksi tersebut. Persyaratan dan kriterianya harus transparan, dan
hasil penilaiannya diumumkan secara terbuka.
Kalau lelang jabatan itu akhirnya juga dengan tujuan untuk
memperbesar sogok-menyogok, nah itu yang namanya juga korupsi.
Lelang jabatan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Lagi-lagi masyarakat harus ikut mengawasi agar akubtabilitasnya
dapat dilaksanakan secara terbuka. Jangan ada main tunjuk tanpa
melihat kompetensi. Akhirnya melahirkan balas budi, yang
ujung-ujungnya gratifikasi dan korupsi lagi. Kuncinya demokratis,
transparan, dan akuntabel.
Kedua, optimalkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara). Mekanisme ini sebenarnya sudah dilaksanakan di negeri ini.
PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) belum dapat
berjalan cepat, masih jalan thimik-thimik. Sebagai contoh, hingga
saat ini PPATK masih menunggu pelaporan rekening para caleg, karena
masih harus menunggu laporan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pelaporan ini berdasarkan kesepakatan antara PPATK dan KPU untuk
menjaga pemilu bersih dari transaksi-transaksi gelap yang digunakan
untuk dana kampanye. Apalagi laporan ini kan memang sifatnya
sukarela yang mau melaporkan rekeningnya, baik parpol maupun caleg.
Ya kami imbau untuk lapor, masih ditunggu yang mau lapor. Jadi ya
menunggu dan menunggu, ujar Wakil Ketua (PPATK) Agus Santoso.
Sanksi laporan itu pun hanya berupa sanksi moral, meskipun PPATK
akan mengumumkan para caleg yang tidak melaporkan rekeningnya,
sampai sang caleg terpilih oleh banyak pemilih yang tidak tahu
bahwa caleg pilihannya adalah caleg yang sebenarnya tidak jujur.
Ya, sudah telanjur, nasi sudah jadi bubur.Optimalisasi LHKPN
melalui PPATK sangat strategis, dan bersifat preventif. Jika
berdasarkan laporan tersebut harta penyelenggara negara sudah
melebihi angka normal, maka LHKPN tersebut sudah harus diumumkan
dan ditindaklanjuti dari mana uang sebanyak itu. Jangan sampai
menunggu pejabat tersebut melakukan korupsi yang lebih besar
lagi.
Selain LHKPN terus dilaksanakan untuk pejabat negara, bagi
masyarakat umum pun juga harus dilaksanakan dengan sistem
pembuktian terbalik. Di negeri jiran Malaysia, sebagai contoh,
membeli mobil harus secara kredit. Jika seseorang membeli mobil
secara kontan, maka dia akan ditanya tentang asal uang tersebut,
jangan-jangan dari uang korupsi atau dari rasuah. Tidak seperti di
negeri sendiri, membeli empat puluh mobil sama sekali tidak
ditanyakan apa-apa. Perilaku korupsi itu baru diketahui telah
pelaku tertangkap dan diketemukan dengan banyak bukti, seperti
diketahui ternyata memiliki lima puluh mobil mewah.
Ketiga, gerakan nasional transparansi. Ini sebenarnya sama
dengan konsep yang diajukan oleh Anis Baswedan. Rektor Universitas
Paramadina, sekaligus sebagai calon konvensi Partai Demokrat,
mengatakan bahwa masyarakat sekarang ini hampir semuanya memiliki
HP. Dengan transparansi nasional, maka semua warga masyarakat
dengan bebas untuk dapat melakukan pengawasan dengan menggunakan
HP-nya, dan dengan HP-nya masyarakat dapat melaporkan kepada
petugas pengawasan, petugas hukum, termasuk KPK. Kita berharap agar
gerakan nasional transparansi ini lebih merupakan gerakan budaya
yang dilaksanakan dalam jangka panjang. Bukan sehari-dua hari,
sebulan-dua bulan selesai. Bahkan dapat melalui proses
penyelenggaraan pendidikan, seperti dengan memberikan mata
pelajaran atau mata kuliah pendidikan anti korupsi atau pendidikan
moral dan karakter, kantin kejujuran, tidak menyontek, dan
sebagainya. Sebagai suatu sistem, gerakan nasional ini, tidak akan
berjalan secara sendirian, melainkan akan saling pengaruh
mempengaruhi, mulai dari keluarga, masyarakat, dan sudah tentu
pemerintah, untuk bersama-rama secara sinergis memecahkan masyalah
korupsi di negeri ini.
Keempat, mengumumkan anggaran secara terbuka. Untuk mendukung
gerakan transparansi nasional tersebut, setiap awal tahun anggaran,
semua satuan kerja atau pengguna anggaran berkewajiban untuk
mengumumkan kepada masyarakat tentang program kegiatannya di media
massa, atau dipampang di papan pengumuman di depan kantor. Setiap
kementerian, setiap direktorat jenderal, direktorat, gubernur,
kabupaten, walikota, dan badan hukum milik negara, dan semua
instansi pemerintahan harus mengumumkan anggaran yang akan
dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan. Dengan tranparansi
ini, masyarakat akan mengatahui uang rakyat tersebut digunakan
untuk apa saja, dan dengan cara apa (konraktual ataukah swakelola).
Kalau di satuan pendidikan sekolah, dalam rangka Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) kepala sekolah diminta untuk memajang RAPBS (Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) di papan pengumuman
sekolah, mengapa tidak di institusi yang lebih tinggi, seperti
kementerian dan institusi lain pengguna anggaran.
Jika pengumuman secara terbuka ini dapat dilaksanakan, maka
proses pengang-garan pun akan mudah ditelusuri tentang liku-liku
dari sumbernya mulai dari pemerintah, seperti Badan Perencanaan
Pembangunan, Kementerian Keuangan, dan pihak wakil-wakil rakyat di
DPR. Proses awal perencanaan anggaran ini merupakan proses penting
yang harus dilaksanakan, kembali secara demokratis, transparan, dan
akuntabel juga.
Kelima, pelibatan komponen masyarakat dalam perencanaan. Bahkan
sebelum RKAKL turun ke kementerian dan institusi jajarannya,
anggaran tersebut memang disusun oleh Pemerintah dan DPR atau yang
sering kita sebut sebagai Banggar, terkait dengan tahap perencanaan
anggaran. Proses penyusunan anggaran harus lebih terbuka lagi.
Selain DPR, sebagai wakil yakyat secara formal, perlu dilibatkan
wakil rakyat secara informal, misalnya organisasi massa yang ada di
tingkat pusat sebagai mitra kementerian, seperti Dewan Pendidikan
Nasional (DPN) sebagai mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Demikian juga komponen masyarakat sebagai mitra Kementerian lain.
Saya dengar selentingan, cara ini menjadi gagasan Bapak Kuntoro
Mangkusubroto saat ini.
Dalam hal ini, sebagai contoh, dalam Pasal 56 ayat (1) UU Nomor
20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa: Masyarakat berperan dalam
peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan,
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan
pendidikan dan komite sekolah/madrasah.Masyarakat dapat
melaksanakan perannya dalam perencanaan pendidikan, baik melalui
wakil rakyat dalam bidang politik (DPR dan DPRD), maupun
representasi masyarakat dalam bidang lain, seperti dalam bidang
sosial, kesehatan, dan lain-lain. Mekanisme pencegahan korupsi
dalam sistem pemerintahan di negeri ini sudah pasti telah
dipikirkan oleh para penyelenggara negara secara matang. Namun,
pada umumnya implementasinya yang kurang dilaksanakan secara
konsekuen dan konsiten. Transparansi dalam proses perencanaan,
pengawasan, dan evaluasi programnya, seharusnya dapat dijabarkan
secara lebih operasional lagi.
2.2.1.1 Upaya Penindakan (Kuratif)Upaya penindakan, yaitu
dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan dibe-rikan
peringatan, 1. Perlu penayangan wajah koruptor di televisi. 2.
Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan pejabat.
dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. Beberapa
contoh penindakan yang dilakukan oleh KPK :
1. Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple
Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004).
2. Menahan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia
diduga melekukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen
keimigrasian.
3. Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada
Pemda DKI Jakarta (2004).
4. Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang
merugikan keuang-an negara Rp 10 milyar lebih (2004).
5. Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment dan
placement deposito dari BI kepada PT Texmaco Group melalui BNI
(2004).
6. Kasus korupsi dan penyuapan anggota KPU kepada tim audit BPK
(2005).
7. Kasus penyuapan panitera Pengadilan Tinggi Jakarta
(2005).
8. Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara
Probosutedjo.
9. Menetapkan seorang bupati di Kalimantan Timur sebagai
tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kolu yang diperkirakan
merugikan negara sebesar Rp 15,9 miliar (2004).
10. Kasus korupsi di KBRI Malaysia (2005).2.2.1.1.1 Upaya
Edukasi Masyarakat atau Mahasiswa1. Memiliki tanggung jawab guna
melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan
kepentingan publik.
2. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
3. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari
pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat atau nasional.
4. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang
penyelenggaraan peme-rintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.
5. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan
berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan
masyarakat luas.
2.2.1.1.1.1 Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)1.
Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non-pemerintah
yang meng-awasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di
Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen
untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk
terlibat melawan praktik korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal
21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang meng-hendaki
pemerintahan pasca-Soeharto yg bebas korupsi.
2. Transparency International (TI) adalah organisasi
internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik dan
didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba se-karang menjadi
organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang
demokratik. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah Laporan
Korupsi Global. Survei TI Indonesia yang membentuk Indeks Persepsi
Korupsi (IPK) In-donesia 2004 menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota
terkorup di Indonesia, disusul Surabaya, Medan, Semarang dan Batam.
Sedangkan survei TI pada 2005, In-donesia berada di posisi keenam
negara terkorup di dunia. IPK Indonesia adalah 2,2 sejajar dengan
Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak, Libya dan Usbekistan, serta
hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia,
Sudan, Angola, Nigeria, Haiti & Myanmar. Sedangkan Islandia
adalah negara terbebas dari korupsi.III PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
3.1.1 Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian di Indonesia:
Lemahnya Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi, Penurunan
Produktifitas, Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa Bagi Publik,
Menurunnya Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak, Meningkatnya Hutang
Negara.3.1.2 Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam
memberantas tindak korupsi di Indonesia, antara lain : Upaya
pencegahan ( preventif ), Upaya penindakan ( kuratif ), Upaya
edukasi masyarakat atau mahasiswa, dan Upaya edukasi LSM ( Lembaga
Swadaya Masyarakat ).3.2 SARAN1. Perlu dikaji lebih dalam lagi
tentang teori upaya pemberantasan korupsi di Indonesia agar
mendapat informasi yang lebih akurat.
2. Diharapkan para pembaca setelah membaca makalah ini mampu
mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari.DAFTAR
PUSTAKA
Nitha.2012.Budaya Korupsi di
Indonesia.(http://nithaahomework.blogspot.com/2012/12/budaya-korupsi-di-indonesia.html,diakses
tanggal 30 mei 2014).Fadhitya.2012.upaya pemberantasan korupsi di
Indonesia.(http://wawasanfadhitya.blogspot.com/2012/08/upaya-pemberantasan-korupsi-di-indonesia.html,
diakses tanggal 30 mei 2014).Gunawan,Indra.2013.Dampak Korupsi bagi
Perekonomian Indonesia.Jakarta:AgroMedia.
Saleh, Wantjik. 1978. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.
Jakarta: Penerbit Ghalia
Indonesia.Kamil,Sukron.2013.Korupsi dan Integritas dalam Ragam
Perspektif.Jakarta:Pusat Studi Indonesia dan Arab (PSIA).4
