LLAAPPOORRAANN TTAAHHUUNNAANN - pa-putussibau.go.id · p llaappoorraann ttaahhuunnaann pee nn gg aadd iillan agamma pp uuttu sssibbau ttaahhuunn 22001111

LLAAPPOORRAANN TTAAHHUUNNAANN

PPEENNGGAADDIILLAANN AAGGAAMMAA PPUUTTUUSSSSIIBBAAUU

TTAAHHUUNN 22001111

i

KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas-tugas kedinasan di Pengadilan Agama Putussibau dengan baik yang antara lain telah dapat menyusun laporan atas kegiatan serta hasil kerja kami selama Tahun Anggaran 2011. Laporan Tahunan ini menguraikan secara deskriptif tentang pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Putussibau tahun 2011 yang meliputi bidang Teknis Yudisial, Administrasi Kepaniteraan, Administrasi Kesekretariatan, Pembinaan dan Pengawasan serta pelaksanaan tugas lainnya sekaligus sebagai pertanggungjawaban dari realisasi program kerja. Laporan Tahunan ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pimpinan Pengadilan Agama Putussibau kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan berpedoman kepada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 508/SEK/OT.01.2/XI/2011 untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas. Kami telah berusaha menyajikan laporan ini seobjektif mungkin, akan tetapi kami sadari masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, kami mengharapkan koreksi, saran dari semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan dating.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan Laporan Tahunan ini kami sampaikan terima kasih.

Putussibau, 30 Desember 2011 Ketua, Drs. SANUSI NIP. 19641215 199303 1 003

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................ i DAFTAR ISI ........................................................................................ ii BAB I PENDAHULUAN ................................................................ 1

A. Kebijakan Umum Peradilan ............................................ 1 B. Visi dan Misi ................................................................... 2 C. Rencana Strategis ........................................................... 2

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) .................................. 9 A. Penyusunan Alur Tupoksi ............................................... 9 B. Penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) ...... 35

BAB III KEADAAN PERKARA ......................................................... 73 A. Penerimaan Perkara ....................................................... 73 B. Penyelesaian Perkara ..................................................... 74 C. Sisa Perkara .................................................................... 76 D. Upaya Hukum ................................................................ 78 E. Keuangan Perkara dan PNBP .......................................... 78

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL ................................................ 80 BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN .................................... 85

A. Sumber Daya Manusia ................................................... 85 B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana ................................ 89 C. Pengelolaan Keuangan ................................................... 91 D. Pengelolaan Administrasi ............................................... 95

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ................................... 103

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Putussibau 2011 | 1

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Dijadikannya satu atap empat Lembaga Peradilan Indonesia yang berada

langsung di bawah Mahkamah Agung Republik IndonesiaI, terhitung mulai

tanggal 1 Juli 2004 dimana Lembaga Peradilan Agama berada di dalamnya

menjadikan seluruh kegiatan baik teknis maupun non teknis berujung di

Mahkamah Agung RI dan ini menjadi bentuk awal dari proses menemukan

kembali upaya pembaharuan lembaga Peradilan Indonesia dalam sikap

keteladanan reformasi birokrasi yang bercita-cita membentuk pemerintah yang

baik dan benar (good governance).

Upaya untuk membangun lembaga peradilan yang bersih diperlukan

komitmen bersama dan kuat berupa visi mengembangkan peradilan yang baik,

berwibawa, terhormat dan dihormati melalui pembenahan organisasi dan

manajemen (administrasi publik) yang ditujukan untuk menciptakan lembaga

peradilan yang solid, kuat, dan mantap yang dilaksanakan oleh tenaga yang

professional dan konsisten.

Pengadilan Agama Putussibau berupaya melakukan pembinaan,

penyempurnaan, penertiban, pengawasan, pengendalian administrasi secara

terencana, sistematik, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan guna

terwujudnya peradilan yang bersih, efisien, professional, serta berwibawa.

Adapun kebijakan dan langkah-langkah yang akan dilakukan Pengadilan

Agama putussibau ke depan adalah :

1. Penataan struktur kerja;

2. Penataan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

3. Penataan Sistem Birokrasi dan Ketatalaksanaan secara dinamis;

4. Penataan Sistem Pengawasan;

5. Peningkatan Pelayanan Hukum;

6. Membangun kekuatan sistem yang berbasis kinerja;

7. Optimalisasi pelaksanaan tugas disetiap sub bagian disertai tanggung jawab;


8. Penyediaan Sarana Penunjang;

9. Keterbukaan Informasi Peradilan, Sebagai respon positif terhadap KMA

Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 Tanggal 28 Agustus 2007 Tentang

Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Agama Putussibau

“ MENCIPTAKAN PERADILAN AGAMA PUTUSSIBAU SEBAGAI PENGAYOM

MASYARAKAT MUSLIM PENCARI KEADILAN“

Misi Pengadilan Agama Putussibau

1. MELAYANI MASYARAKAT DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB;

2. MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA ISLAM YANG DIAJUKAN SECARA CEPAT

DENGAN BIAYA RINGAN;

3. MENCIPTAKAN RASA KEBERSAMAAN DAN KEKELUARGAAN SERTA

KENYAMANAN DI LINGKUNGAN KERJA;

C. RENCANA STRATEGIS

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Putussibau Tahun 2011

adalah sebagai berikut :

Menerapkan manajemen dalam upaya meningkatkan citra Peradilan

dengan memfungsikan pengawasan melekat secara optimal dan efektif;

Mengusulkan pengadaan tanah komplek rumah dinas jabatan tahun 2011;

Mengusulkan kendaraan dinas roda empat pada tahun 2011;

Mengusulkan pembangunan rumah dinas jabatan tahun 2012;

Mengusulkan pembangunan pagar dan jalan komplek rumah dinas jabatan

tahun 2012;

Mengusulkan Rehab Total Gedung Kantor baru tahun 2012, sesuai standar

MARI;

Penggunaan SIADPA secara efektif;

Memfungsikan website secara maksimal dalam pelaporan dan informasi;


Melaksanakan pembinaan pegawai secara rutin baik kelompok fungsional

maupun struktural;

Menciptakan suasana yang kondusif sebagai modal lancarnya pelaksanaan

tugas;

Mengupayakan sidang keliling untuk mempermudah pencari keadilan.

Rencana Strategis tersebut dalam implementasinya dapat dilihat pada

Program Kerja Pengadilan Agama Putussibau Tahun 2011 yang sudah terlaksana

sebagai berikut :

KEPANITERAAN

No PROGRAM SASARAN KEGIATAN

I

TEKHNIS PERADILAN

1. Penyelesaian sisa perkara

Tahun 2010 dan perkara masuk Tahun 2011

Mewujudkan

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

1. Melaksanakan prosedur penerimaan perkara sesuai

dengan Pola Bindalmin 1991 2. Meningkatkan frekuensi persidangan sehingga dapat

menyelesaikan perkara minimal 85% dari jumlah perkara yang diterima;

3. Menyelesaikan sisa perkara tahun 2011 4. Menyelesaikan perkara maksimal 6 (enam) bulan 5. Melaksanakan minutasi berkas perkara tahun 2011

selambat-lambatnya 14 hari setelah diputus 6. Menerbitkan Akta Cerai/ Salinan Penetapan/ Salinan

Putusan 7. Menyampaikan salinan putuan/penetapan selambat-

lambtnya 14 hari setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat tinggal P/T dan KUA tempat P/T menikah

8. Menyelesaikan perkara sesuai dengan standar pengawasan

9. Meningkatkan penggunaan SIADPA

2. Memberikan informasi tentang

proses peradilan sesuai dengan KMA No.144/KMA/SK/VI/II/2007 secara terbuku melalui IT

Terwujudnya

pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan

1. Menyusun tim petugas penyelenggara TI yang di SK kan

oleh Ketua Pengadilan Agama Putussibau 2. Tim petugas TI menyusun program 3. Petugas Informasi berusaha mengumpulkan Informasi-

informasi baik dari MARI, Ditjen Badilag maupun dari PTA Pontianak


3. Meningkatkan evaluasi kerja

peradilan

Tersedianya tenaga

administrasi dan tehnis yustisial yang profesionalisme

1. Mengadakan Eksaminasi putusan yang diikuti oleh seluruh

hakim baik internal maupun antar zona. 2. Melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap

yang diputus oleh PA, PTA dan MARI yang tidak dilaksanakan dengan sukarela oleh para pihak.

3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Hakim, Panitera,Pejabat kepaniteraan mengenai tekhnis Peradilan

4. Mengikutsertakan Hakim, panitera, panitera pengganti, jurusita, jurusita pengganti dalam setiap ada pelatihan

II ADMINISTRASI PERADILAN

1. Peningkatan pola prosedur

penerimaan dan penyelesaian perkara

Mengefektifkan

sistem meja-meja

1. Membentuk petugas-petugas meja I,meja II,Meja III dan

kasir kemudian di SK kan atau memperbaharui SK yang lama

2. Melaksanakan prosedur berperkara sejak pendaftaran sampai dengan penyerahan berkas kepada Ketua Majelis Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Putussibau

3. Melaksanakan pengisian Buku register, benar,tertib,cermat dan rapi.

2. Terwujudnya administrasi peradilan yang tertib

Tertibnya administrasi Pengadilan Agama Putussibau

1. Melengkapi blanko-blanko/ formulir yang berkaitan dengan perkara

2. Menyempurnakan dan melengkapi Box tempat penyimpanan Arsip

3. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan perkara secara benar, baik dan akuntabel

Meningkatkan tertib administrasi keuangan perkara

1. Menetapkan panjar biaya perkara sesuai dengan radius. 2. Menertibkan pembukuan penerimaan dan pengeluaran

serta tanggung jawab penggunaan uang panjar biaya perkara

4. Melaksanakan penataan arsip berkas perkara secara tertib rapid an aman

Mengelola arsip sesuai dengan klasifikasinya

1. Mengelola arsip berkas perkara dengan sistem rak dan box kemudian disimpan di lemari

2. Menghimpun data jumlah perkara masuk dan perkara yang diselesaikan oleh PA Putussibau dan dicatat dalam papan data dan digambarkan dalam grafik perkara

3. Menghimpun buku-buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) yang perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

4. Menghimpun dan menjilid salinan putusan / penetapan Pengadilan Agama Putussibau Tahun 2011 serta merawatnya dalam CD

5. Penertiban laporan dan arsip

Tertibnya pembuatan dan penyampaian laporan perkara serta tepat waktu

1. Membuat dan menyampaikan laporan Bulanan ke : MARI (L1PA1, L1 PA7), laporan mediasi. PTA Pontianak (L1 PA1, L1 PA7,L1 PA8, B2 s/d B7,

B11 s/d B14 dan Data Perkara PP No.10/1983 Jo.PP No.45/1990

2. Membuat dan menyampaikan lap. 4 Bulanan ke PTA Ptk (L1 PA2 s/d L1 PA5)

3. Membuat dan menyampaikan laporan 6 Bulanan ke PTA Pontianak (L1 PA6 dan B14)

4. Membuat dan menyampaikan laporan Laporan PNBP Bulanan

- MARI cq BUA MARI - PTA. Pontianak

Triwulan - MARI - PTA. Pontianak

PENGAWASAN


Optimalisasi fungsi pengawasan

Diketahuinya

integritas, loyalitas dan kredibilitas serta profesionalis-me pejabat-pejabat peradilan

1. Memantau kegiatan Hakim dan Pejabat Kepaniteraan baik

dalam kedinasan maupun diluar kedinasan 2. Menerbitkan SK Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) 3. Melaksanakan pengawasan dan mengevaluasi hasil

pengawasan HAWASBID serta melaporkannya ke PTA Pontianak (HATIWASDA)

IV SIDANG KELILING

Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan hukum

Melayani

masyarakat yang berdomisili jauh dari Pengailan Agama Putussibau

Mengadakan sidang keliling di Kecamatan dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Putussibau

KESEKRETARIATAN

No PROGRAM SASARAN KEGIATAN

I

URUSAN KEPEGAWAIAN DAN

ORTALA

1. Penertiban Administrasi

Kepegawaian

Tertibnya

Administrasi Kepegawaian

1. Menertibkan buku Induk pegawai 2. Mencatat dan menertibkan buku-buku bantu

Kepegawaian 3. Menertibkan penataan/ pengisian file-file pegawai serta

Papan Data Pegawai 4. Membuat DUK dan Bezetting Formasi pegawai pada akhir

tahun 5. Membuat DUS Hakim minimal satu kali pada akhir tahun 6. Membuat DUS Kepaniteraan 7. Membuat DP3 pegawai akhir tahun 2010

8. Membuat SPMJ dan SPMT bagi pejabat struktural dan

fungsional 9. Melakukan update data pegawai pada SIMKEP 10. Membuat surat cuti pegawai 11. Mengusulkan pegawai untuk mendapatkan :

KARPEG

KARTU TASPEN

KARIS/KARSU

KARTU ASKES 12. Membuat

SK TPM SK Meja SK Hawasbid SK Bintal & SDM SK Laporan Tahunan SK Kuasa Pengguna Anggaran SK TIM Keuangan SK Tenaga Honorer

Terwujudnya mutasi

pegawai tepat waktu

1. Menerbitkan SK KGB bagi pegawai yang telah memenuhi

syarat 2. Mengusulkan mutasi dari CPNS ke PNS bagi golongan II

dan III 3. Mengusulkan mutasi/ kenaikan pangkat sesuai ketentuan

yang berlaku


Tersedianya Sumber

Daya Manusia yang memadai

1. Menginventarisasi dan mengusulkan pegawai yang

memenuhi syarat untuk menduduki jabatan struktural/ fungsional

2. Mengusulkan dan menindaklanjuti usulan jabatan/ penambahan pegawai yang dirasakan masih kurang

3. Mengangkat JSP

2. Peningkatan profesionalitas dan

disiplin pegawai

Meningkatnya mutu

dan profesionalisme serta karier pejabat/ pegawai

Menginventarisasi dan mengusulkan pejabat/ pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti Diklat LPJ, ADUM, SPAMA dan lain-lain.

3. Peningkatan SDM

Meningkatkan

Kinerja pegawai

1. Melaksanakan Pembinaan secara rutin 2. Mengadakan analisis terhadap pegawai yang akan

diusulkan menduduki jabatan melalui TPM 3. Mengikutsertakan pegawai yang memenuhi syarat pada

ujian dinas dan UPKP 4. Mengikutsertakan seluruh pegawai pada, orientasi LAKIP,

orientasi Kearsipan, Kepustakaan, BMN, SAI, SIKMA/SIMKEP

Meningkatnya

disiplin pegawai

1. Menyelenggarakan apel pagi dan sore 2. Mengisi absen baik yang finger screen dan manual

4. Peningkatan kesejahteraan

pegawai

Meningkatnya

kesejahteraan pegawai

Meningkatkan aktifitas pegawai dalam : Keanggotaan KPN PA. putussibau. Arisan PA. putussibau,

dan lain lain

IKAHI, PTWP, IPASPI,Dharmmayukti Karini, dan lain lain

5. Pembagian tugas yang jelas

bagi pegawai dan mengevaluasi secara berkala

Adanya kejelasan

tugas bagi pegawai dan staf

1. Menyusun uraian tugas tahun anggaran 2012 2. Membuat program kerja tahun 2012

Evaluasi

pelaksanaan tugas

1. Mengadakan rapat berkala antara pejabat dengan staf 2. Membuat LAKIP tahun 2011

II

URUSAN UMUM

1. Penertiban administrasi

persuratan, arsip, barang inventaris dan ATK

Tertibnya

administrasi tata persuratan dan tata kearsipan

1. Mencatat dan mengagendakan Surat Masuk dan Surat

Keluar 2. Mengarsipkan Surat Masuk dan Keluar sesuai dengan

kode klasifikasi surat 3. Mengakses Internet dan Mengarsipkan Informasi yang

diperoleh dari Internet 4. Mengelola rak/ boX untuk menyimpan arsip in aktif 5. Mengklasifikasi surat in aktif yang ada nilai histories 6. Mengklasifikasi surat-surat in aktif dan aktif yang dianggap

rahasia 7. Menjilid surat-surat penting


Tertibnya barang-

barang inventaris

1. Meningkatkan Pelaksanaan Kep. Sek MARI No MA/SEK/

173a/XI/2005 tentang Penata usahaan BMN 2. Membuat laporan barang-barang inventaris Setiap

semesteran dan tahunan 3. Membuat laporan mutasi barang inventaris setiap

triwulan, semesteran dan tahunan 4. Memelihara barang Inventaris 5. Membuat data daftar barang inventaris/ KIB bergerak dan

tidak bergerak 6. Mengajukan Penghapusan BMN 7. Membuat laporan BMN, semesteran, tahunan dan laporan

kondisi barang

Tersedianya ATK, perlengkapan kantor dan sarana Peradilan/ lainnya

1. Melaksanakan belanja ATK, perlengkapan kantor dan lain-lain

2. Melaksanakn belanja Pengadan Alat Pengolah Data, meubelair

3. Melaksanakan pembelian lahan untuk rumah dinas Hakim dan Pejabat

4. Menyusun rencana penggunaan anggaran belanja pemeliharaaan barang tahun 2012

2. Peningkatan pengelolaan dan

fungsi perpustakaan

Tertibnya

pengelolaan Perpustakaan

1. Menerima, mencatat kitab-kitab dan buku-buku dalam

register dengan memberi katalogisasi sesuai dengan klasifikasinya

2. Mendata Peminjaman/ pengembalian Buku-buku perpustakaan

3. Menata Buku dan mengklasifikasikan buku-buku sesuai jenisnya

4. Melengkapi sarana perpustakaan 5. Melakukan Inventarisasi / Cek Fisik buku-buku

perpustakaan

3. Penertiban protokoler

Tertibnya protokoler

1. Mengatur pelaksanaan upacara-upacara/ kegiatan resmi,

seperti Pelantikan dan lain-lain 2. Membuat dokumentasi pada upacara/ kegiatan resmi

4. Menciptakan kantor dan

lingkungannya menjadi bersih, rapih, indah dan aman.

Terjaganya

kebersihan, kerapian dan keamanan kantor

kebersihan dan pemeliharaan kantor dan sekitarnya

III

URUSAN KEUANGAN

1. Melaksanakan tertib

administrasi keuangan dengan baik

Tertibnya

pembukuan dan penyimpanan dokumen keuangan

1. Melaksanakan pembukuan keuangan sesuai peraturan

yang berlaku 2. Menertibkan penyimpanan dokumen keuangan sehingga

mudah dicari apabila diperlukan/ tertib kwitansi

Terkendali dan

terarahnya realisasi anggaran belanja

1. Laksanakan realisasi anggaran belanja

1. Pegawai 2. Barang 3. Modal

2. Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ke PTA PTK dengan tembusan ke BUA MARI Jakarta, PT Kalimantan Barat sebagai Tim Koordinator Wilayah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya baik secara manual maupun SAI


Tertibnya laporan

realisasi keuangan

1. Membuat laporan keuangan rutin (SAI) 2. Menyampaikan Data Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA

(bulanan, triwulan, semester) TA 2012 ke PTA Pontianak MARI dan PT Pontianak

Terselenggaranya

pengelolaan keuangan

1. Melakukan pemeriksaan secara periodik 2. Mengikutsertakan Bendaharawan pada

pelatihan/penataran bendaharawan

2. Perencanaan RKA-KL tahun

2012 dengan baik dengan mempertim-bangkan skala prioritas

Terprogram-nya

bahan untuk menentukan plafon RKAKL tahun anggaran 2012

Menyusun dan menyampaikan RKA-KL tahun anggaran 2012 sesuai skala prioritas, dan peraturan yang berlaku ke PTA PTK

www.pa-putussibau.go.id

PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 10 TELP (0561)21087 FAX (0567)22004 PUTUSSIBAU KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT 78711

http://www.pa-putussibau.go.id/


BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. Penyusunan Alur Tupoksi

Tugas Pokok pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan; Kewarisan;

Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah dan Ekonomi Syari’ah.

Di luar tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Putussibau melaksanakan fungsi

membantu dan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat berupa :

a. Melayani permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di Luar sengketa

(P3HP) pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006;

b. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada

instansi pemerintah dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Putussibau (pasal 52

ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989) jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

c. Bekerjasama dengan instansi lain (Pemerintah Daerah Kapuas Hulu) untuk

mengadakan sosialisasi tentang hukum (khususnya masalah Hukum Perkawinan);

d. Dan tugas-tugas serta kewenangan lain yang diberikan Undang-Undang

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diperbaharui dengan Undang-

undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan

tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri

dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil

Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda

Hukum, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kepegawaian, Kepala Urusan

Keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti yang mempunyai

tugas pokok dan fungsi antara lain :


A. KETUA

1. Bertanggung jawab terhadap jalannya peradilan di wilayah hukum Pengadilan

Agama Putussibau baik dibidang Administrasi maupun teknis;

2. Menyusun program kerja pegawai Pengadilan Agama Putussibau setiap tahun

anggaran;

3. Menetapkan pembagian kerja pegawai Pengadilan Agama Putussibau setiap

tahun anggaran;

4. Memberikan bimbingan serta petunjuk kepada pejabat-pejabat Pengadilan

Agama Putussibau;

5. Menyelenggarakan rapat dinas berkala dengan pejabat-pejabat di Pengadilan

Agama Putussibau;

6. Melakukan pembinaan mental, teknis yustisial dan administrasi terhadap

semua pegawai Pengadilan Agama Putussibau;

7. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar

peradilan diselenggarakan dengan seksama dalam teknis peradilan ,

administrasi peradilan , dan tingkah laku perbuatan Hakim dan Panitera serta

pejabat lainnya;

8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di

bidang manajemen peradilan dan pengembangan serta realisasi anggaran

dan barang-barang inventaris milik Negara;

9. Mengambil keputusan dibidang kepegawaian, keuangan dan umum sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bertindak selaku Pembina / penasehat KORPRI, Dharma Yuktikarini, IKAHI,

PTWP, KPN Al-hikmah dan lain-lain dalam lingkungan Pengadilan Agama

Putussibau;

11. Memberi petunjuk / nasehat kepada para pencari keadilan dalam

mengajukan gugatan / permohonan;

12. Mengambil langkah-langkah kebijakan dan keputusan di bidang

kepegawaian, keuangan dan umum sesuai dengan wewenangnya

berdasarkan ketentuan yang berlaku;

13. Melaksanakan WASKAT dan mengawasi tindak lanjut hasil pengawasan;


14. Membuat DP.3 bagi Hakim dan Panitera / Sekretaris dengan memperhatikan

dan menilai prestasi kerja bawahannya;

15. Bertindak selaku pimpinan Pengadilan Agama bersama Wakil Ketua, dengan

tugas berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun

1988;

16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh atau berdasarkan

Undang-Undang;

17. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi kepada aparatur baik yang

berkenaan dengan Sumber Daya Manusia maupun Sarana dan Prasarana

berkenaan dengan tugas adminitrasi umum;

18. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

19. Melakukan koordinasi dengan Pemda dan instansi lainnya juga antar sesama

instansi di lingkungan penegak hukum serta dapat memberikan keterangan ,

pertimbangan dan nasehat kepada instansi pemerintah di daerah, apabila

diminta;

20. Melaksanakan pengawasan Internal untuk mengamati apakah tugas yang

dikerjakan berdasarkan rencana kerja ketentuan yang berlaku serta

melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi

Agama Pontianak;

21. Menetapkan / menetukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan

perkara;

22. Membagi perkara gugatan, permohonan dan ekonomi syariah kepada Hakim

untuk disidangkan;

23. Dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi

perkara gugatan dan permohonan dan Ekonomi Syariah serta menunjuk

Hakim untuk menyidangkannya;

24. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan;

25. Menetapkan panjar biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Keputusan

Ketua dalam bentuk Surat Keputusan Berdasarkan Ketua Pengadilan Agama

dan Ketua Pengadilan Negeri;


26. Memerintahkan kepada Juru sita / Jurusita Pengganti untuk melakukan

pemanggilan, agar terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan teguran

(aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,

putusan serta merta, putusan provisional dan pelaksanaan/eksekusi putusan

lainnya;

27. Memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti untuk melaksanakan

Somasi (teguran untuk membayar );

28. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal

ada gugatan perlawanan;Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada

permohonan PK hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung RI ;

29. Menetapkan biaya Jurusita; Menetapkan biaya eksekusi ;

32. Menyediakan buku khusus untuk anggota hakim Majelis yang ingin berbeda

pendapat dengan kedua anggota Hakim Majelis lainnya dalam memutuskan

perkara serta merahasiakannya ;

33. Mengawasi pelaksanan Court Calender dan mengumumkannya pada

pertemuan berkala Hakim; Minutasi harus selesai pada waktunya terutama

pada perkara yang diajukan banding; Meneliti Court Calender dan membina

Hakim agar memutus perkara yang diserahkan kepadanya paling lama enam

bulan;

32. Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara-perkara yang dilakukan

Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil

evaluasinya secara periodic Kepada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan

Mahkamah Agung Republik Indonesia;

33. Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membawa

keluar dari ruang Kepaniteraan daftar , catatan , risalah , berita acara , serta

berkas perkara;

34. Meneruskan Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA ) , Peraturan Mahkamah

Agung atau Pengadilan Tinggi Agama yang berkaitan dengan hukum dan

perkara kepada para Hakim, Panitera Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera

Pengganti dan Jurusita Sita;


35. Melakukan Eksaminasi terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama

Putussibau yang telah berkekuatan hukum tetap pada awal Desember dan

atau menjelang kenaikan pangkat Hakim yang bersangkutan;

36. Melakukan pemeriksaan keuangan secara mendadak dan membuat berita

acara penutupan Buku Kas;

37. Mengevaluasi perbuatan dan kegiatan para Hakim, seluruh Pejabat

Kepaniteraan / Kesekretariatan Dan pegawai dibuat secara berjenjang;

38. Memimpin jalanya sidang-sidang pengadilan dan mengawasi pelaksanaan

tugas yang ada diwilayah hukumnya;

39. Menjadi contoh teladan dalam perilaku sebagai pejabat peradilan yang

berakhlakul karimah;

40. Membuat kebijakan umum dibidang kepaniteraan dan kesekretariatan;

41. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan umum;

42. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran

dan barang milik Negara;

43. Melakukan pembagian tugas pejabat-pejabat di bawahnya dan

mendelegasikan sebagian wewenangnya;

44. Melakukan koordinasi dengan Wakil Ketua, Panitera / Sekretaris dan instansi

eksternal;

45. Menyampaikan usul / saran dan laporan secara hirarkhis;

46. Merencanakan dan melaksanakan rapat-rapat koordinasi secara berkala;

47. Menyelenggarakan pembinaan mental dan disiplin pegawa;.

48. Menunjuk salah seorang Hakim sebagai pejabat yang melaksanakan tugas

kehumasan;

49. Melakukan tugas pengawasan atas pekerjaan penasehat hukum yang

dikoordinasikan dengan Pengadilan Negeri setempat, dan melaporkan hasil

pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Mahkamah

Agung dan Menteri Kehakiman dan HAM.

B. WAKIL KETUA

1. Melaksanakan kebijakan umum yang dibuat oleh pimpinan pengadilan;


2. Menjadi contoh teladan dalam prilaku sebagai pejabat peradilan yang

berakhlakul karimah;

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pengadilan;

4. Memimpin jalannya sidang-sidang peradilan dan melakukan pengawasan

terhadap jalannya peradilan;

5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi peradilan sesuai

dengan pola Bindalmin sekaligus sebagai koordinator pengawasan;

6. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran

dan barang milik Negara;

7. Memimpin rapat-rapat Tim Promosi dan Mutasi ( TPM );

8. Menyampaikan usul / saran dan laporan kepada ketua pengadilan;

9. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan ketua dan panitera / sekretaris

pengadilan;

10. Mengkoordinir pengawasan yang di lakukan terhadap Hakim pengawasan

bidang;

11. Melakukan Pengawasan-pengawasan terhadap Pengelolaan/administrasi

keuangan (DIPA).

C. HAKIM

A. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ( melakukan

persidangan ) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengkonstantir artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa / fakta

yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang

sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkaranya

dan berita acara persidangan, Adapun bentuk konstatiring ialah meliputi:

a. Memeriksa identitas para pihak;

b. Memeriksa kuasa hukum para pihak ( bila ada );

c. Mendamaikan pihak-pihak;

d. Memeriksa syarat-syaratnya sebagai perkara;

e. Memeriksa seluruh fakta / peristiwa yang dikemukakan para pihak;

f. Memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta / peristiwa;


g. Memeriksa alat bukti sesuai tata cara pembuktian;

h. Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan;

i. Mendengar pendapat atau kesimpulan masing-masing pihak;

j. Menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku;

2. Mengkualifisir peristiwa / fakta yang telah terbukti itu, yakni menilai

peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan

hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatiring itu untuk kemudian

dituangkan dalam pertimbangan hukum. Penuangan pertimbangan hukum

dalam surat putusan adalah meliputi :

a. Mempertimbangkan syarat-syarat Formil perkara;

b. Merumuskan pokok perkara;

c. Mempertimbangkan beban pembuktian;

d. Mempertimbangkan keabsahan peristiwa atau fakta sebagai peristiwa

atau fakta hukum;

e. Mempertimbangkan secara logis, kronologis dan yuridis fakta-fakta

hukum menurut hukum pembuktian;

f. Mempertimbangkan jawaban, keberatan dan sangkalan-sangkalan serta

bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian;

g. Menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa / fakta-fakta yang

terbukti dengan petitum;

h. Menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis

dengan menyebutkan sumber-sumbernya;

i. Mempertimbangkan biaya perkara;

3. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan

dalam amar putusan ( dictum ), yang berisi :

a. Menetapkan hukumnya dalam amar putusan;

b. Mengadili seluruh petitum;

c. Mengadili tidak lebih dari petitum,kecuali undang-undang menetukan

lain;

d. Menetapkan biaya perkara;


B. Memimpin, membimbing dan memprakarsai jalanya persidangan serta

mengawasi terhadap pembuatan berita acara persidangan, dalam hal ini Hakim

berwenang untuk :

1. Menetapkan hari sidang;

2. Memerintahkan memanggil para pihak;

3. Mengatur mekanisme sidang;

4. Mengambil prakarsa untuk kelancaran sidang;

5. Melakukan pembuktian;

6. Mengakhiri sengketa;

C. Membuat penetapan atau putusan perkara yang ditanganinya, bersumber dari

hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan

dan berdasarkan BAP ( Berita Acara Persidangan ) tersebut maka disusun

keputusan yang memuat :

1. Tentang duduk perkara yang menggambarkan pelaksanaan tugas hakim

dalam mengkonstatir kebenaran fakta atau peristiwa yang diajukan;

2. Tentang pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran hakim

dalam mengkualifisir kebenaran fakta-fakta yang telah terbukti tersebut

serta menemukan hukumnya bagi peristiwa tersebut, disini hakim

merumuskan secara rinci, kronologis dan hubungan satu sama lain dengan

didasarkan pada hukun atau peraturan perundang-undangan yang secara

tegas disebutkan hakim;

3. Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau penentuan

hukum atas peristiwa atau fakta yang telah terbukti;

D. Meminutir berkas perkara. Minutering atau minutasi ialah suatu tindakan yang

menjadikan semua dokumen resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh pejabat

pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan

menjadi tanggung jawab hakim yang bersangkutan. Minutasi meliputi surat-

surat yang berupa :

1. Surat Gugatan / Permohonan;

2. Surat Kuasa Untuk Membayar ( SKUM );

3. Penetapan Majelis Hakim ( PMH );


4. Penetapan Hari Sidang ( PHS );

5. Relaas Panggilan;

6. Berita Acara Persidangan;

7. Bukti-Bukti Surat;

8. Penetapan-penetapan Hakim;

9. Penetapan / putusan akhir;

10. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

E. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah ketua pengadilan, diantaranya

ialah :

1. Sebagai rohaniwan (untuk hakim peradilan agama) sumpah jabatan;

2. Memberikan penyuluhan hukum;

3. Melayani riset untuk kepentingan ilmiah;

4. Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya;

5. Menerima dan membuat gugatan lisan bagi pihak yang tidak bisa membaca

dan menulis;

6. Pengawas bidang yang sesuai dengan surat penunjukan Ketua yang akan di

tentukan kemudian.

D. PANITERA / SEKRETARIS

1. Tugas Sebagai Panitera

a. Bertindak selaku unsur pimpinan tengah Pengadilan dalam pelaksanan

tugas satuan kerja;

b. Memimpin dan menyelenggarakan administrasi Kepaniteraan Pengadilan;

c. Membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang

Pengadilan, membuat penetapan / putusan majelis;

d. Menyusun Berita Acara Persidangan;

e. Melaksanakan penetapan dan putusan Pengadilan;

f. Membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan;

g. Membuat salinan penetapan atau putusan pengadilan menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan;


h. Bertanggung jawab mengurus berkas perkara, putusan, dokumen, akta,

buku daftar, biaya perkara uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan

surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan;

i. Memberitahukan putusan verstek dan putusan diluar hadir;

j. Membuat akta sebagai berikut:

Permohonan banding;

Pemberitahuan adanya permohonan banding;

Penyampaian Salinan memori / kontra Memori Banding;

Pemberitahuan membaca / memeriksa berkas perkara (inzage);

Pemberitahuan Putusan Banding;

Pencabutan Permohonan Banding;

Permohonan Kasasi;

Pemberitahuan adanya Permohonan Kasasi;

Pemberitahuan Memori Kasasi;

Penyampaian Salinan Memori Kasasi / kontra Memori Kasasi;

Penerimaan kontra Memori Kasasi;

Pencabutan Memori Kasasi;

Pemberitahuan Putusan Kasasi;

Permohonan Peninjauan Kembali;

Pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali;

Penerima / penyampaian jawaban permohonan peninjauan kembali;

Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali;

Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali kepada pemohon

peninjau kembali;

Pembuatan akta yang menurut undang-undang diharuskan dibuat

oleh panitera.

k. Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan;

l. Pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkannya ke kas Negara;.

m. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan

peninjauan kembali;


n. Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan eksekusi

yang diperintahkan Ketua Pengadilan;

o. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pelelangan yang

diperintahkan oleh Ketua Pengadilan;

p. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada

Pengadilan;

q. Membuat akta cerai;

r. Melaksanakan Rapat dibidang Kepaniteraan;

2. Sebagai Sekretaris

a. Memimpin satuan kerja;

b. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Pengadilan;

c. Melaksanakan kebijakan umum yang dibuat oleh pimpinan Pengadilan;

d. Menyusun program kerja tahunan;

e. Merencanakan, melaksanakandan mengendalikan pelaksanan

pengelolaan anggaran dan barang milik Negara;

f. Menilai prestasi kerja bawahannya dalam bentuk DP3;

g. Menyiapkan rapat-rapat TPM;

h. Menyampaikan usul / saran dan laporan kepada pimpinan Pengadilan;

i. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pimpinan Pengadilan dan

pejabat yang ada dibawahnya.

E. WAKIL PANITERA

1. Membantu panitera sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diberikan;

2. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka

pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;

3. Bertanggung jawab kepada Panitera atas pengelolaan administrasi perkara

baik mengenai pendaftaran perkara, administrasi keuangan, pengaturan arsip

perkara dan hal lain yang berhubungan dengan perkara;


4. Membuat perencanaan pelaksanaan tugas-tugas penerimaan perkara,

pengelolaan keuangan perkara, arsip, laporan dan tugas kepaniteraan

lainnya;

5. Bertanggung jawab terhadap penyusunan statistik perkara dan dokumentasi

peradilan serta pelayanan dibidang hukum syara’, sumpah, isbat ru’yat hilal;

6. Melakukan koordinasi dengan pejabat dan antar pejabat yang ada dibawah

pimpinannya, para hakim dan panitera pengganti dalam tugas penyelesaian

perkara;

7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang administrasi perkara sebagi bahan

kebijaksanaan pimpinan;

8. Menyelesaikan konsep-konsep surat sesuai dengan disposisi atasan dan atau

mengarahkan kepada petugas yang ditunjuk;

9. Melaksanakan Waskat dan tindak lanjutnya bila terjadi penyimpangan dan

mengambil langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

10. Mengkoordinir pembagian tugas-tugas Jurusita Pengganti untuk pemanggilan

dan tugas-tugas kejurusitaan lainnya serta menerima laporan hasil

pelaksanaan tugas tersebut;

11. Membuat DP-3 bagi Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita;

12. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan;

13. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang

Pengadilan;

14. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya;

15. Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan

membantu mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain

ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik

dan lain-lain;

16. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Panitera dan atau pimpinan

Pengadilan Agama Putussibau.

F. PANITERA MUDA GUGATAN


1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang

Pengadilan;

2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara,

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang

berhubungan dengan masalah perkara gugatan;

3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan

gugatan;

4. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan

singkat tentang isinya;

5. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila

diminta;

6. Menyiapkan perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi atau Peninjauan

Kembali;

7. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum;

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan Panitera / Wakil Panitera

atau Pimpinan Pengadilan Agama Putussibau;

9. Membuat DP-3 para staf di lingkungannya.

G. PANITERA MUDA PERMOHONAN

1. Menerima, mencatat dan memproses surat-surat masuk dan keluar pada

kepaniteraan gugatan / permohonan sesuai dengan disposisi;



3. Menerima dan meneliti berkas perkara permohonan;

4. Mencatat berkas perkara pada buku register permohonan ( ditunjuk petugas

khusus meja II );

5. Menyerahkan berkas perkara yang masuk setelah dilengkapi penetapan

Majelis Hakim, Penetapan Hari Sidang dan formulir SP.3,SPJT kepada Wakil

Panitera;

6. Membuat jadwal persidangan Hakim dan Panitera Pengganti yang ikut

bersidang ( rekapitulasi sidang );


7. Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan;

8. Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda

Hukum ;

9. Menyusun dokumentasi perkara dan yurisprudensi;

10. Melakukan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan ( TLHP )

dimaksud;

11. Membuat DP-3 para staf di lingkungannya;

12. Bertanggung jawab terhadap pengetikan surat-surat dalam lingkup tugasnya;

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan Panitera / Wakil Panitera

atau pimpinan Pengadilan Agama Putussibau;

14. Melaksanakan tugas sebagaimana panitera muda gugatan dalam bidang

perkara permohonan;

15. Yang masuk dalam perkara permohonan ialah permohonan pembagian

warisan di luar sengketa, permohonan legalisasi akta ahli waris dibawah

tangan, dan lain-lain.

H. PANITERA MUDA HUKUM

1. Menerima, mencatat , mengolah / memproses surat-surat masuk dan keluar

pada urusan kepaniteraan hukum;

2. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangkka


3. Menghimpun, mengelola, mengkaji data perkara untuk laporan Pengadilan

Agama Putussibau;

4. Menyajikan statistik perkara serta menghimpun dokumentasi perkara serta

yurisprudensi;

5. Menerima, menyusun dan menyimpan arsip perkara;

6. Membuat laporan administrasi kepaniteraan ( laporan bulanan, kwartalan,

semesteran, dan laporan tahunan );

7. Menyiapkan Salinan Putusan Pengadilan dan memberikannya kepada pihak

dan kepada Kantor Urusan Agama;

8. Mengetik Blangko Akta Cerai dan menyerahkan kepada pihak;


9. Melaksanakan pengawasan dan menindaklanjuti Hasil Pengawasan ( TLHP )

terhadap stafnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

10. Membuat DP-3 bagi staf di lingkungannya;

11. Bertanggung jawab terhadap pengetikan surat-surat dalam lingkup tugasnya;

12. Membantu Hakim untuk mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Panitera / Pimpinan

Pengadilan Agama Putussibau;

14. Melaksanakan permintaan sidang Rukyat Hilal.

I. PANITERA PENGGANTI

1. Membantu Hakim dengan melakukan persiapan, mengikuti dan mencatat

jalanya sidang Pengadilan;

2. Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat

penetapan sita

Jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum

sidang berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya dan mengetik

putusan / penetapan sidang;

3. Melaporkan kepada panitera muda gugatan / permohonan dan melaporkan

kepada meja untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya

penundaan sidang serta alasan-alasannya, amar putusan sela (bila ada),

perkara yang sudah putus beserta amar putusannya, dan kepada kasir untuk

diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses perkara tersebut;

4. Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda gugatan / permohonan

yang dikerjakan oleh petugas meja III apabila telah selesai diminutasi;

5. Melaksanakan tugas lain dibidang perkara yang ditetapkan oleh Ketua /

Panitera;

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan / pimpinan.

J. JURUSITA

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan / Ketua

Sidang & Panitera;


2. Melakukan pembinaan kepada Jurusita Pengganti;

3. Melakukan Pengawasan kepada Jurusita Pengganti;

4. Melaksanakan Tugas-tugas Jurusita Pengganti;

5. Melaksanakan tugas lain atas perintah Panitera dan Pimpinan Pengadilan.

K. JURUSITA PENGGANTI

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan / Ketua

Sidang & Panitera;

2. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan / Pimpinan;

3. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan

pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan

ketentuan undang-undang;

4. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua

Sidang dan Panitera;

5. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada

pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain BPN setempat bila terjadi

penyitaan sebidang tanah;

6. Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti

melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah;

7. Melakukan tugas pelaksanaan putusan dan membuat berita acara yang

salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

8. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat

berita acaranya;

9. Panitera karena jabatannya juga pelaksanaan tugas Kejurusitaan;

10. Melaksanakan tugas di wilayah Pengadilan yang bersangkutan;

11. Melaksanakan tugas lain atas perintah Panitera dan Pimpinan Pengadilan.

L. WAKIL SEKRETARIS

1. Membantu sekretaris sesuai dengan pendelegasian wewenang yang

diberikan;




3. Bertanggung jawab kepada Sekretaris atas pengelolaan Administrasi Umum

baik mengenai Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana, Keuangan, bagian

Umum serta hal lain yang berhubungan dengan Kesekretariatan;

4. Membuat perencanaan pelaksanaan tugas-tugas Kepegawaian, Keuangan,

Bagian Umum serta tugas Kesekretariatan lainnya;

5. Melakukan koordinasi dengan pejabat dan antar pejabat yang ada dalam

jajaran Kesekretariatan;

6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Kesekretariatan

sebagai bahan kebijakan pimpinan;

7. Menyelesaikan konsep-konsep surat sesuai dengan disposisi atasan atau

kebijakan pimpinan;

8. Memberikan paraf surat-surat yang telah diketik sebelum ditandatangani

Sekretaris;

9. Melaksanakan Pengawasan dan tindak lanjutnya bila terjadi penyimpangan &

mengambil langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

10. Menyusun RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga);

11. Membuat DP-3 terhadap bawahannya;

12. Menyiapkan & membuat Laporan Tahunan;

13. Bertanggung jawab terhadap Laporan Triwulan dan Semesteran maupun

Laporan Tahunan yang berkaitan dengan tugas-tugas Kesekretariatan;

14. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Sekretaris dan atau pimpinan

Pengadilan Agama Putussibau.

M. KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN & ORGANISASI TATA LAKSANA



2. Menerima, mencatat, memproses & menyelesaikan surat-surat masuk dan

keluar pada urusan kepegawaian pada buku surat keluar / masuk khusus

kepegawaian;


3. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian:

a. Register

o Mencatat / memberi nomor surat-surat keputusan yang dikeluarkan

oleh kesekretariatan yang berkaitan dengan kepegawaian;

o Mencatat nama-nama pegawai beserta data-datanya dalam buku

induk pegawai (register);

b. File Pegawai

o Menyusun file kepegawaian perorangan berdasarkan NIP;

o Mencatat semua surat-surat keputusan dan surat-surat tugas dalam

kartu TIK;

o Memasukan kartu TIK dalam file perorangan;

c. Statistik /Data Pegawai

Membuat statistik pegawai-pegawai berdasarkan Bazeting Formasi;

d. Mengelola bagan / struktur organisasi Pengadilan Agama Putussibau;

e. Menyusun DUK, Bezeting Formasi, DUS Hakim dan absensi pegawai;

f. Mengelola administrasi pada urusan kepegawaian;

g. Mengusulkan pegawai untuk mendapat KARPEG, KARIS/KARSU,

TASPEN,ASKES & Penghargaan;

4. Menyelenggarakan urusan mutasi kepegawaian:

a. Mengusulkan mutasi pejabat kepaniteraan/kesekretariatan ke

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;

b. Mengusulkan kenaikan pangkat regular, pilihan dan lainnya ke PTA

Pontianak;

c. Mengusulkan mutasi pindah tugas atas permintaan sendiri ke PTA

Pontianak;

d. Mengusulkan mutasi CPNS menjadi PNS ke PTA Pontianak;

e. Menyiapkan KGB, Inpassing, gaji pegawai yang menjadi kewenangan

Pengadilan Agama dan lainnya yang berkaitan dengan tunjangan

keluarga (KP-4);

f. Mendata & mengusulkan pegawai untuk mengikuti ujian dinas, ujian

penyesuaian Ijazah atau Diklat;


g. Membuat usulan mutasi lainnya;

5. Menyelenggarakan urusan umum kepegawaian:

a. Mengusulkan kepangkatan jabatan Struktural Panitera/Sekretaris,Wakil

Panitera,Wakil Sekretaris dan kepala urusan pada

Kepaniteraan/Kesekretariatan Pengadilan Agama;

b. Mengusulkan kepangkatan jabatan fungsional Hakim, Panitera

Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, Arsiparis dan lainnya;

c. Menyiapkan SK jabatan Jurusita Pengganti, pelaksana harian, pejabat

yang melaksanakan tugas dan lainnya;

d. Menyiapkan SPP, SPMT & SPMJ bagi pejabat baru serta SPMT dan SPMJ

bagi para pejabat struktural/fungsional yang menjadi kewenangan

Pengadilan Agama tiap tahun anggaran baru;

e. Menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan pengambilan sumpah

pegawai dan pengambilan sumpah /pelantikan pejabat;

f. Membuat perencanaan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian;

g. Membuat perencanaan kebutuhan Hakim, Panitera/Panitera Pengganti,

Jurusita/Jurusita Pengganti dan pegawai Administrasi pada Pengadilan

Agama Putussibau;

h. Membuat laporan pengawasan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan

Pengawasan terhadap staf kepegawaian yang melanggar disiplin PNS;

i. Membuat DP-3 bagi staf kepegawaian;

j. Menyiapkan DP-3 bagi seluruh pegawai Pengadilan Agama Putussibau;

6. Menyelenggarakan urusan pengembangan pegawai :

a. Mengadakan pembinaan berkala kepada staf kepegawaian;

b. Mendata dan mengusulkan calon pejabat bagi structural maupun

fungsional untuk mengikuti diklat penjenjangan seperti Diklat

Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis;

c. Mendata dan mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat non

penjenjangan / fungsional seperti LPJ, Latihan/Kursus/Penataran

Administrasi, Pendidikan Calon Hakim / Hakim, Calon Panitera

Pengganti, Calon Jurusita / Jurusita Pengganti dan lainnya;


7. Menyelenggarakan urusan pemberhentian dan pensiun pegawai:

a. Mendata dan mengusulkan pegawai yang berhak pensiun serta

mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pensiun;

b. Mengusulkan pemberhentian pegawai atau pembebasan jabatan;

c. Menyiapkan SK pemberhentian/pembebasan dari jabatan pegawai yang

menjadi kewenangan Pengadilan Agama seperti Jurusita Pengganti;

8. Menyusuli surat-surat urusan Kepegawaian yang belum terealisir;

9. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian dengan SIMPEG;

10. Bertanggung jawab terhadap tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan /

pimpinan;

11. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan Sekretaris / Wakil Sekretaris dan

atasan / pimpinan.

N. KEPALA URUSAN UMUM



2. Surat-menyurat:

a. Menerima, menyortir, membuka, mencatat dan menyalurkan surat-

surat masuk kepada bagian yang berwenang;

b. Menyampaikan surat-surat yang sudah dicatat kepada Pimpinan


c. Menerima, mengoreksi dan mencatat konsep surat yang akan diajukan

kepada pimpinan;

d. Mengoreksi surat-surat yang sudah selesai diketik;

e. Mengajukan dan menyiapkan surat-surat yang akan ditandatangani

oleh pimpinan, Panitera / Sekretaris atau pejabat yang ditunjuk serta

menyampaikan atau mengirimkan surat tersebut sesuai dengan tujuan

surat;

f. Memberi nomor surat keluar dan menyimpan retro/arsipnya;

g. Menyusun statistik surat masuk/keluar;

h. Mengatur dan memelihara cap dinas Pengadilan Agama Putussibau;


i. Melayani legalisasi surat-surat penting yang diajukan kepadanya;

3. Kearsipan:

a. Menerima, mengatur, menyimpan dan memelihara arsip in aktif dan

aktif statis;

b. Memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan atau

melihat arsip in aktif dan statis;

c. Menjaga keamanan dan kebersihan ruang arsip;

d. Menyelenggarakan arsip dinamis;

4. Perlengkapan:

a. Membuat perencanaan, pengadaan alat tulis kantor, alat perlengkapan

inventaris dan mendistribusikannya pada unit kerja;

b. Melaksanakan pembelian dan pembukuan alat tulis kantor serta alat-

alat perlengkapan / inventaris kantor;

c. Membukukan dan melaporkan inventaris kantor sesuai dengan Surat

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor :

MA/SEK/173a/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penatausahaan Barang

Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua

Lingkungan Peradilan;

d. Merencanakan dan mengusulkan penghapusan barang inventaris

kantor yang sudah tidak layak pakai lagi / rusak berat;

e. Memelihara dan mengamankan semua barang-barang inventaris milik

kantor yang ada ;

f. Menyampaikan Laporan Barang Milik Negara (BMN) / SAKPB per

triwulan, LMBT, laporan tahunan;

5. Rumah Tangga:

a. Melengkapi keperluan rumah tangga kantor sesuai dengan alokasi

dana;

b. Mengatur / memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan dan

keindahan kantor;

c. Mengtur pelayanan konsumsi kendaraan dinas dan telepon yang

disediakan;


6. Perpustakaan:

a. Menerima dan mencatat buku-buku perpustakaan dalam buku yang

disediakan;

b. Memberi katalogasi pada buku-buku;

c. Mengusahakan peralatan dan perlengkapan untuk keperluan

perpustakaan;

d. Menyampaikan laporan keadaan buku-buku perpustakaan dan

penggunaannya;

7. Melakukan Waskat dan tindak lanjutnya terhadap pegawai dibawah

pimpinannya;

8. Membuat DP-3 bagi staf yang ada dibawah pimpinannya;

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris atau pimpinan


10. Urusan Pembangunan:

a. Menghimpun / menyusun RKA-KL Pengadilan Agama Putussibau untuk

tahun anggaran berikutnya;

b. Menyusun / mengusulkan kembali RKA-KL yang belum terealisir;

11. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Sekretaris / Wakil Sekretaris

dan atasan /Pimpinan.

O. KEPALA URUSAN KEUANGAN & PERENCANAAN

1. Membantu Pimpinan Pengadilan Agama dalam membuat program kerja

jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta

pengorganisasiannya;

2. Menerima, mencatat dan memproses surat masuk / keluar urusan keuangan

sesuai dengan disposisi atasan pada buku keluar / masuk khusus keuangan;

3. Membuat perencanaan keuangan dalam bentuk pagu keuangan Pengadilan

Agama Putussibau setiap tahun sesuai dengan DIPA & RKA-KL;

4. Meneliti laporan yang akan dikirim;

5. Menyiapkan data, mengurus dan mengusulkan RKA-KL Pengadilan Agama

Putussibau;


6. Melaksanakan Pengawasan dan tindak lanjutnya terhadap pegawai dibawah

pimpinannya;

7. Membuat DP-3 untuk staf dibawah pimpinannya;

8. Bertanggung jawab terhadap pengetikan surat-surat dalam lingkungan

tugasnya;

9. Memberikan bimbingan kepada Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji;

10. Mengerjakan pembukuan pajak setiap bulan;

11. Mengisi realisasi program kerja keuangan setiap triwulan;

12. Mengetik hasil pemeriksaan kas setiap triwulan;

13. Mengetik hasil evaluasi pemeriksaan kas setiap triwulan;

14. Membuat lis untuk sumbangan sukarela / kematian dan lain-lain yang

menyangkut pengumpulan dana;

15. Menguji dan meneliti SPP serta menandatangani SPM;

16. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Sekretaris / Wakil Sekretaris

dan atasan / Pimpinan.

P. BENDAHARA PENGELUARAN

1. Meneliti bukti-bukti tagihan dan pembayaran;

2. Membuat SPP keuangan rutin tepat waktu;

3. Menerima, menyiapkan dana dalam membelanjakan uang Negara serta

menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Peraturan Perbendaharaan;

4. Mengerjakan dan mengirimkan surat pertanggung jawaban (SPJ), Ikhtisar

keuangan register penutupan kas, berita acara pemeriksaan kas setiap

triwulan dan laporan lainnya paling lama tanggal 5 bulan berikutnya setelah

mengadakan rekonsiliasi dengan KPPN;

5. Menarik pajak baik belanja barang maupun lainnya dan menyetorkannya;

6. Membukukan dan mengarsipkan bukti-bukti penyetoran;

7. Mengambilkan gaji untuk pegawai dan membagikannya melalui No Rekening

Masing-masing Pegawai;

8. Menyiapkan dokumen keuangan;


9. Mengirimkan laporan SAI/SAKPA ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara dan Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tingi serta lainnya bila

dianggap perlu;

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan langsung /

pimpinannya.

P. PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI

1. Membuat SPP dan SPM gaji dan mengajukannya ke KPPN paling lambat 5 hari

setelah pembayaran gaji bulan sebelumnya;

2. Mengajukan permintaan / kekurangan gaji / rapelan / uang makan gaji;

3. Mengajukan / membuat SPP lembur / vakasi / Tunjangan khusus Pegawai


4. Menghitung pajak untuk tiap-tiap pegawai;

5. Membuat laporan belanja pegawai paling lambat 5 hari setelah gajian;

6. Membantu mengerjakan tugas lain dilingkungan tugas keuangan;

7. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan / pimpinan


Struktur Organisasi


B. Penyusunan Standard Operational Procedure (SOP)

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada hakekatnya adalah suatu

proses mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai

sasaran/tujuan tertentu.

Sasaran/tujuan tertentu mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan

erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan

pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilaksanakan

lembaga/unit/organisasi/instansi sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan

merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan

menetapkan kebijaksanaan.

2. Tahap penjabaran kebijaksanaan kedalam sasaran yaitu mengkordinasikan

penjabaran kebijaksanaan kedalam sasaran dan anggaran menetapkan

penjabaran sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan kedalam rancangan

satuan, menetapkan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Putussibau ini didorong oleh visi yang jelas

dan serangkaian tujuan prinsip dan target strategis, langkah yang harus diambil

dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan

usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang efektif. Rencana

strategis ini dengan program yang terkait memberi inisiatif awal dengan berbagai

tantangan dan masalah yang akan diatasi.

Tantangan utama meliputi :

1. Memelihara kepercayaan masyarakat Putussibau terhadap sistem peradilan

khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama.

a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada

umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian

perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi, nepotisme dan akses

terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah

tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat

terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.


b. Rencana strategi akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur

peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau

operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efisiensi

pemberian pelayanan pada peradilan, pada kejujuran dan ketidak

berpihakan dari putusan pengadilan, transparan dan integritas dari proses

peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan.

c. Lebih jauh program ini akan menyatakan dan mengkordinasikan berbagai

unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan visi dan

misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.

2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam

konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pengadilan

Agama Putussibau berusaha untuk memperioritaskan pembangunan sistem

peradilan dalam anggaran yang tersedia, disamping itu Pengadilan Agama

Putussibau akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua

sumber daya internal dan exsternal dalam operasional rutin guna mencapai

mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditentukan misi, tujuan dan

target yang telah ditentukan.


SOP PENERIMAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA LISAN

No

Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan

Unit/Pejabat pelaksana

Waktu

DISKRIPSI :

Pelayanan prima Peradilan Agama kepada masyarakat pencari keadilan

Memberikan pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif secara sederhana, cepat dan terukur

A.

PROSES PENDAFTARAN PERKARA OLEH ORANG YANG BUTA HURUF

1. Menghadap petugas meja I untuk menyampaikan

kehendaknya ingin mengajukan gugatan/permohonan

Calon Penggugat/

Pemohon

5 menit

2. Melapor kepada Ketua tentang adanya orang buta huruf yang ingin mengajukan gugatan/ permohonan

Petugas meja I

5 menit

3. Menunjuk hakim agar membuatkan catatan gugatan/permohonan lisan

Ketua 3 menit

4. Membuat catatan gugatan/permohonan lisan Hakim yang ditunjuk 2 jam 5. Menyerahkan catatan gugatan/ permohonan lisan

kepada calon Penggugat/Pemohon untuk

menghadap meja petugas meja I

Hakim yang ditunjuk

3 menit

6. Menghadap petugas meja 1 dan menyerahkan

catatan gugatan/ permohonan lisan

Calon Penggugat/ 3 menit

7. Menerima surat gugatan/ permohonan sebanyak para pihak ditambah 3 eksemplar termasuk soft copynya. Dari Penggugat/Pemohon

Pemohon

5 Menit

B.

PENDAFTARAN PERKARA

1. Meneliti surat gugatan/ permohonan yang diajukan

oleh Penggugat/Pemohon

Petugas Meja I

15 Menit

2. Menaksir panjar biaya perkara dan membuat SKUM

Rangkap 3 serta menyerahkan SKUM tersebut

kepada Penggugat/Pemohon agar membayar panjar

biaya perkara pada bank yang ditunjuk

Petugas Meja I 20 Menit

3. Menerima pembayaran panjar biaya perkara sesuai SKUM

Petugas Meja I 5 menit

4. Memberi tanda lunas dan nomor perkara pada SKUM

setelah Penggugat/Pemohon membayar panjar

biaya perkara di Bank yang ditunjuk.

Petugas bank

3 Menit

5. Mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal perkara yang bersangkutan

Kasir 5 Menit

6. Membubuhkan nomor perkara pada surat gugatan/ permohonan dengan stempel yang telah ditetapkan.

Kasir 5 Menit

7. Menyerahkan SKUM lembat pertama kepada

Penggugat/Pemohon untuk disimpan yang

bersangkutan

Kasir

2 menit

8. gugatan/permohonan besert SKUM lembar kedua

kepada Penggugat/Pemohon untuk mendaftar

perkaranya pada petugas meja II

kasir

3 menit

9. Mencatat perkara gugatan dalam buku register

gugatan dan perkara permohonan dalam buku

register permohonan

Petugas Meja II

20 Menit

10. Menyerahkan satu eksemplar surat gugatan/permohonan kepada Penggugat/Pemohon untuk disimpan yang berasangkutan

Petugas meja II 2 menit


SOP PENDAFTARAN PERKARA PRODEO

No



Waktu

DESKRIPSI : Prosedur Operasi Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Perkara dengan Pembayaran Cuma-Cuma (Prodeo)

PERMOHONAN DAN GUGATAN SECARA CUMA-CUMA (PRODEO)

1. Menerima permohonan dan gugatan secara cuma-

cuma (prodeo

Meja I

5 Menit

2. Memeriksa kelengkapan berkas Meja I 10 Menit

3. Membuat SKUM nihil Kasir 5 Menit

4. Menyerahkan SKUM kepada penggugat/pemohon. Kasir 2 Menit 5. Mencatat biaya perkara nihil dalam buku jurnal

perkara

Kasir 3 Menit

6. Memberi nomor perkara pada SKUM Kasir 2 Menit 7. Menyerahkan kembali surat gugatan/ permohonan

beserta asli SKUM kepada pihak berperkara. Kasir 3 Menit

8. Menerima surat gugatan dan asli SKUM dari pihak

berperkara

Meja I 2 Menit

9. Mencatat dalam register induk perkara sesuai

dengan nomor perkara yang ada di dalam SKUM

Meja II 20 Menit

10. Menyerahkan 1 (satu) eks. surat gugatan/ permohonan yang telah diberi cap nomor perkara kepada pihak berperkara dan lembar pertama SKUM.

Meja II 2 Menit

SOP PROSEDUR MEDIASI

No



Waktu

DESKRIPSI : PROSEDUR OPERASI TATA CARA PELAKSANAAN MEDIASI.

A.

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

1. Menjelaskan kepada para pihak tentang kewajiban

dan prosedur mediasi

Majelis Hakim

10 Menit

2. Menunjukkan daftar mediator kepada para pihak Majelis Hakim 5 Menit 3. Menawarkan kepada para pihak untuk memilih. Ketua Majelis 5 Menit 4. Memilih dan menyepakati mediator Ketua Majelis 15 Menit

5. Membuat penetapan mediator yang disepakati atau

membuat penetapan penunjukan mediator yang

tidak disepakati.

Ketua Majelis 10 Menit

6. Menyerahkan penetapan atau penunjukan mediator

kepada para pihak

Majelis Hakim

3 Menit

7. Menerima penetapan mediator dari para pihak Meja I 3 Menit 8. Mencatat penetapan mediator dalam register

mediasi berdasarkan instrumen dari Meja I Meja II 5 Menit

9. Mengarahkan para pihak untuk menghadap ke Mediator

Meja I 10 Menit

10. Melaksanakan mediasi Mediator 2 Minggu 11. Melaporkan hasil mediasi melalui para pihak kepada

Majelis Hakim.

Mediator 5 Menit

B.

PROSEDUR MEDIASI DALAM PERKARA BANDING DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

1. Menjelaskan kepada para pihak tentang kewajiban

dan prosedur mediasi 2. Menunjukkan daftar mediator kepada para pihak

Majelis Hakim

Majelis Hakim

10 Menit

5 Menit


3. Menawarkan kepada para pihak untuk memilih. Ketua Majelis 5 Menit 4. Memilih dan menyepakati mediator Ketua Majelis 15 Menit

5. Membuat penetapan mediator yang disepakati atau

membuat penetapan penunjukan mediator yang

tidak disepakati.

Ketua Majelis 10 Menit

6. Menyerahkan penetapan atau penunjukan mediator

kepada para pihak

Majelis Hakim

3 Menit

7. Menerima penetapan mediator dari para pihak Meja I 3 Menit 8. Mencatat penetapan mediator dalam register

mediasi berdasarkan instrumen dari Meja I Meja II 5 Menit

9. Mengarahkan para pihak untuk menghadap ke Mediator

Meja I 10 Menit

10. Melaksanakan mediasi Mediator 2 Minggu

11. Melaporkan hasil mediasi melalui para pihak kepada Majelis Hakim.

Mediator

5 Menit

SOP PENERIMAAN PERKARA BANDING

No



Waktu

DISKRIPSI :

Pelayanan prima Peradilan Agama kepada masyarakat pencari keadilan Memberikan pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif secara sederhana, cepat dan terukur

A

PENDAFTARAN PERKARA BANDING DI PENGADILAN AGAMA

1. Menerima surat permohonan / pernyataan banding

dari Pemohon banding dilampiri salinan putusan yang diperoleh dari meja III

2. Meneliti surat permohonan / pernyataan banding beserta lampirannya berupa salinan putusan yang diperoleh Pembanding dari meja III

3. Menaksir panjar biaya perkara banding dan membuat SKUM dilampiri rincian biaya perkara banding.

4. Menerima tanda pembayaran SKUM dari Bank. 5. Memberi cap lunas dan menandatangani serta

memberi nomor perkara banding pada SKUM 6. Mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal

biaya banding 7. Menyerahkan SKUM lembar pertama kepada

Pemohon banding (Kuasanya) 8. Menyerahkan berkas perkara banding kepada

Pemohon banding untuk mengajukan perkara bandingnya ke Meja I dengan dilampiri SKUM lembaran II

9. Menyimpan lembaran III SKUM sebagai arsip 10. Membuat akta permohonan banding 2 lembar 11. Menandatangani akta permohonan banding 12. Menyerahkan akta permohonan banding lembar ke

II kepada Pembanding. 13. Mencatat permohonan banding kedalam register

induk perkara dan register banding 14. Menyerahkan berkas banding kepada Meja III 15. Mengirim biaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama

atas perintah Panitera

Petugas Meja I

Petugas Meja I

Petugas Meja I

Kasir Kasir

Kasir

Kasir

Kasir

Kasir Petugas Meja I

Panitera Petugas meja II

Petugas meja II

Petugas meja II

Kasir

5 menit

15 menit

5 menit

5 Menit 2 Menit

3 Menit

2 Menit

3 menit

1 menit 10 Menit 5 Menit 3 menit

15 menit

3 menit 5 Menit

16. Menunjuk JS/JSP untuk melaksanakan pemberitahuan.

17. Menyampaikan pemberitahuan permohonan banding kepada terbanding.

Meja III

JS/JSP

1 Hari

5 menit


18. Menyerahkan relaas pemberitahuan banding kepada meja III

19. Menyampaikan instrumen tanggal relaas

pemberitahuan banding kepada meja II untuk

dicatat dalam register gugatan dan register banding

JS/JSP

Meja III

3 Menit

10 menit

20. Mencatat tanggal pemberitahuan permohon banding dalam register gugatan dan register banding

21. Menerima memori banding dari pembanding 22. Menyampaikan instrumen tanggal penerimaan

memori banding kepada meja II untuk dicatat dalam register gugatan dan register banding

23. Mencatat Memori banding dalam register perkara gugatan dan register banding

24. Menyampaikan memori banding kepada terbanding 25. Menyampaikan relaas pemberitahuan memori

banding kepada meja III 26. Menyampaikan instrumen tanggal penyerahan

memori banding kepada meja II untuk dicatat dalam register gugatan dan register banding

27. Mencatat tanggal penyerahan Memori banding dalam register perkara gugatan dan register banding

28. Menerima kontra memori banding dari terbanding 29. Menyampaikan instrumen tanggal penerimaan

kontra memori banding kepada meja II untuk dicatat dalam register gugatan dan register banding

30. Mencatat tanggal penerimaan kontra Memori banding dalam register perkara gugatan dan register banding

Meja II

Meja III Meja III

Meja II

JS/JSP JS/JSP

Meja III

Meja II

Meja III Meja III

Meja II

5 menit

3 menit 3 Menit

10 menit

1 hari 3 Menit

3 Menit

3 menit

5 menit 3 menit

3 Menit

31. Menyampaikan kontra memori banding kepada pembanding

32. Menyampaikan relaas pemberitahuan kontra memori banding kepada meja III

33. Menyampaikan instrumen tanggal penyerahan kontra memori banding kepada meja II untuk dicatat dalam register gugatan dan register banding

34. Mencatat tanggal penyerahan kontra Memori banding dalam register perkara gugatan dan register banding

35. Memberitahukan kesempatan inzage kepada pembanding dan terbanding

36. Menyerahkan relaas pemberitahuan inzage kepada meja III.

37. Menyerahkan instrumen tanggal relaas pemberitahuan inzage kepada meja II

38. Mencatat tanggal relaas pemberitahuan inzage dalam register perkara gugatan dan register banding.

39. Membuat surat pernyataan pelaksanaan /tidak melaksanakan inzage dalam register gugatan dan banding

40. Menyusun bundel A dan bundel B 41. Menggandakan bundel A dan bundel B sebanyak 2

copy 42. Mengirimkan berkas perkara banding ke Pengadilan

Tinggi Agama beserta softcopy 43. Menyerahkan photo copy berkas perkara banding

kepada Panmud Gugatan untuk disimpan di box berkas berjalan

44. Menerima surat pemberitahuan pendaftaran perkara banding dari PTA

JS/JSP

JS/JP

Meja III

Meja II

JS/JSP

JS/JSP

Meja III

Meja II

Meja III

Meja III Meja III

Meja III

Meja III

Meja III

1 hari

3 Menit

3 Menit

3 Menit

1 hari

5 Menit

5 Menit

3 Menit

5 Menit

3 Jam 4 Jam

2 Jam

5 Menit

5 Menit

45. Menyerahkan instrumen tanggal surat pemberitahuan pendaftaran perkara banding dari PTA kepada Meja II

46. Mencatat tanggal surat pemberitahuan pendaftaran perkara banding dari PTA ke register perkara dan register banding

Meja III

Meja II

5 Menit

20 Menit


47. Menyerahkan surat pemberitahuan pendaftaran perkara banding dari PTA kepada Panmud Gugatan untuk disimpan dalam box berkas berjalan

Meja III

5 Menit

SOP PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING

No



Waktu

DESKRIPSI : PROSEDUR OPERASIONAL PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING

I

PERSIAPAN

1. Menerima instrument pemberitahuan pernyataan

Banding (pbt)

JSP

3 Menit

2. Mencatat perintah pemberitahuan dalam buku Agenda

JSP 3 Menit

3. Membuat relaas pemberitahuan JSP 15 Menit

II PELAKSANAAN 4. Menyerahkan instrument biaya Pemberitahuan kepada Kasir (kecuali prodeo)

JSP

3 Menit

5. Menerima biaya pemberitahuan dari Kasir dengan tanda terima (kecuali prodeo) setelah dicatat dalam register kuangan

JSP

5 Menit

6. Memberitahukan pernyataan Banding kepada Terbanding atau Turut Terbanding

JSP 60-420 Menit

7. Mencatat pelaksanaan pemberitahuan di dalam buku Agenda

JSP 3 Menit

III PEMBUNDELAN 8. Menerima bukti pemberitahuan pernyataan banding dari JSP

Meja III 3 Menit

9. Menggabungkan bukti pemberitahuan pernyataan banding dalam Map Bundel B

Meja III 1 Menit

10. Membuat Instrumen mencatat untuk kemudian di tanda tangani Panitera

Meja III 5 Menit

IV

PENCATATAN

11. Menerima instrument mencatat dari Petugas Meja III

12. Mencatat tanggal pemberitahuan pernyataan Banding dalam register

Panitera

Meja II

1 Menit

5 Menit

SOP EKSEKUSI RIIL PENGOSONGAN DAN PEMBONGKARAN

No



Waktu

DISKRIPSI :


Memberikan pelayanan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat pencari keadilan

A. ESEKUSI RIIL, PENGOSONGAN DAN PEMBONGKARAN

1. Menerima permohonan eksekusi dari pemohon

eksekusi dilampiri salinan putusan yang dimintakan

eksekusi

Petugas meja I

5 menit

2. Meneliti kelengkapan permohonan eksekusi Petugas meja I 5 menit

3. Menaksir panjar biaya eksekusi dan membuat SKUM Petugas meja I 10 menit

4. Menerima panjar biaya eksekusi sesuai SKUM Petugas bank 5 menit

5. Memberi tanda lunas dan nomor perkara

permohonan eksekusi pada SKUM dan pada

Kasir

5 menit


permohonan eksekusi

6. Mencatat panjar biaya eksekusi dalam buku jurnal

biaya eksekusi

Kasir

15 menit

7. Menyerahkan SKUM lembar pertama kepada

Pemohon eksekusi untuk disimpan oleh yang

bersangkutan

Kasir

2 menit

8. Menempelkan SKUM lembar kedua pada surat

permohonan eksekusi dan menyerahkan kepada

Pemohon eksekusi untuk mendaftar permohonan

eksekusinya ke meja II

Kasir

5 menit

9. Menerima surat permohonan eksekusi beserta

lampirannya disertai SKUM lembar kedua dari

Pemohon eksekusi

Petugas meja II

2 menit

10. Mencatat pendaftaran permohonan eksekusi pada

buku register gugatan/ permohonan dan buku

register eksekusi

Petugas meja II

15 menit

11. Meneruskan berkas permohonan eksekusi kepada

Panitera

Petugas meja II

5 menit


Ketua

Panitera

10 menit

13. Menerbitkan Penetapan Aanmaning yang berisi

tentang hari dan tanggal aanmaning serta perintah

kepada JS/JP agar memanggil Termohon eksekusi

untuk hadir dalam sidang aanmaning tersebut

Ketua

10 menit

14. Memanggil Termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang aanmaning

Panitera

Hari ke 2 setelah hari penetapan aanmaning

15. Menyerahkan relass panggilan aanmaning kepada Ketua

Panitera/JS/JP

Hari ke 3 setelah

penetapan aanmaning

16. Menyelenggarakan sidang aanmaning

Ketua

1 jam

17. Menerbitkan penetapan perintah eksekusi Ketua Hari ke 9 setelah sidang

aanmaning 18. Melaksanakan sita eksekusi Panitera/JS/JP 7 jam

19. Melaksanakan pengumuman lelang Panitera/JS/JP

Hari ke 2 setelah hari penetapan

perintah sita

eksekusi 20. Mengajukan permintaan lelang kepada kantor lelang

negara Panitera/JS/JP

Hari ke 2

setelah hari pengumum

an

21. Pendaftaran permintaan lelang Kantor lelang

22. Penetapan hari lelang

Kantor lelang

23. Penunjukan apreser (juru taksir) Ketua Hari ke 3 setelah

pengumuman lelang

24. Menerima laporan dari apreser Ketua


25. Penetapan penentuan syarat lelang tata cara lelang dan harga dasar obyek lelang (floor price)

Ketua

Hari ke 2 setelah

penunjukan apreser

26. Melaksanakan lelang Juru Lelang 27. Menerima penawaran dari pihak yang ikut lelang Juru lelang

28. Mengajukan pemenang lelang kepada Ketua Pengadilan Agama untuk mendapat pengesahan

Juru lelang

29. Menerbitkan penetapan pengesahan pemenang lelang

Ketua

Hari ke 2 setelah

menerima permohom

an pengesahan dari juru

lelang 30. Menerbitkan penetapan pemenang lelang dan

mengumumkan pemenang tersebut

Juru Lelang

31. Menerima pembayaran harga lelang (dengan Berita Acara)

Juru lelang

32. Menyerahkan hasil lelang kepada Ketua Pengadilan Agama (dengan Berita Acara)

Juru lelang

33. Menyelesaikan eksekusi pembayaran sejumlah uang

kepada Pemohon eksekusi dan atau pihak-pihak

yang berhak sesuai permohonan eksekusi (dengan

berita acara eksekusi)

Panitera/JS/JP 7 jam

34. Menyampaikan berita acara eksekusi kepada para pihak dalam eksekusi


SOP PENERIMAAN MEMORI BANDING

No



Waktu

DESKRIPSI : PROSEDUR OPERASIONAL PENERIMAAN MEMORI BANDING

A

PENERIMAAN MEMORI

1. Menerima Memori Banding serta soft copy dari

Pembanding (Kuasanya)

Meja III

2 Menit

2. Meneliti kelengkapan Memori Kasasi Meja III 15 Menit

B

PEMBERIAN TANDA TERIMA

3. Membuat Tanda Terima penerimaan Memori

Banding

Panitera

10 Menit

4. Menanda tangani Tanda Terima Memori Banding Panitera 10 Menit

5. Menyerahkan tindasan tanda terima Memori Banding kepada Pembanding (Kuasanya)

Meja III 3 Menit

C

PEMBUNDELAN

6. Menggabungkan Memori Banding dan Tanda terima

Memori Banding ke dalam Map Bundel B

Meja II

3 Menit

7. Membuat instrument pbt Memori Kasasi dan menyerahkan kepada JSP

Meja II 3 Menit

8. Membuat instrument pencatatan dan nyerahkan kepada Petugas Meja II

Meja II

3 Menit

D

PENCATATAN

9. Mencatat tanggal penerimaan Memori Banding

dalam buku register

Meja II

3 Menit


SOP MENERIMA KONTRA MEMORI BANDING

No



Waktu

DESKRIPSI : PROSEDUR OPERASIONAL PENERIMAAN KONTRA MEMORI BANDING

A

Penerimaan

1. Menerima Kontra Memori Banding serta soft copy

dari Terbanding (Kuasa) atau Turut Terbanding (Kuasa)

Petugas Meja III

3 Menit

2. Meneliti kelengkapan Kontra Memori Banding Petugas Meja III

15 Menit

B

Pemberian Tanda Terima

3. Membuat Tanda Terima penyerahan Kontra Memori

Banding

Panitera

10 Menit

4. Menanda tangani Tanda Terima Kontra Memori Banding

Panitera 10 Menit

5. Menyerahkan tindasan tanda terima Kontra Memori Banding kepada Terbanding (Kuasa) atau Turut Terbanding (Kuasa)

Petugas Meja III

3 Menit

C

Pembundelan

6. Menggabungkan Kontra Memori Banding dan Tanda

terima Kontra Memori Banding ke dalam Map Bundel B

Petugas Meja III

3 Menit

D

Pencatatan

7. Membuat instrument pbt Kontra Memori Banding

dan menyerahkan kepada JSP

Petugas Meja III

3 Menit

8. Membuat instrument mencatat dan menyerahkan kepada Petugas Meja II

Petugas Meja III

3 Menit

9. Mencatat tanggal penerimaan Kontra Memori Banding dalam buku register

Petugas Meja II

3 Menit

SOP EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

No



Waktu

DISKRPSI :


Memberikan pelayanan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat pencari keadilan

EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

1. Menerima permohonan eksekusi dari pemohon

eksekusi dilampiri salinan putusan yang dimintakan

eksekusi

Petugas meja I

5 menit

2. Meneliti kelengkapan permohonan eksekusi Petugas meja I 5 menit

3. Menaksir panjar biaya eksekusi dan membuat SKUM Petugas meja I 10 menit

4. Menerima panjar biaya eksekusi sesuai SKUM Petugas bank 5 menit


5. Memberi tanda lunas dan nomor perkara

permohonan eksekusi pada SKUM setelah Pemohon

eksekusi membayar panjar biaya eksekusi di bank

yang ditunjuk

Kasir

5 menit

6. Mencatat panjar biaya eksekusi dalam buku jurnal

biaya eksekusi

Kasir

15 menit


Pemohon eksekusi untuk disimpan oleh yang

bersangkutan

Kasir

2 menit

8. Menempelkan SKUM lembar kedua pada surat

permohonan eksekusi dan menyerahkan kepada

Pemohon eksekusi untuk mendaftar permohonan

eksekusinya ke meja II

Kasir 5 menit

9. Menerima surat permohonan eksekusi beserta

lampirannya disertai SKUM lembar kedua dari

Pemohon eksekusi

Petugas meja II

2 menit

10. Mencatat pendaftaran permohonan eksekusi pada

buku register gugatan/ permohonan dan buku

register eksekusi

Petugas meja II

15 menit


Panitera


Ketua

Petugas meja II Panitera

5 menit

13. Menerbitkan Penetapan Aanmaning yang berisi

tentang hari dan tanggal aanmaning serta perintah

kepada JS/JP agar memanggil Termohon eksekusi

untuk hadir dalam sidang aanmaning tersebut

Panitera

10 menit

14. Memanggil Termohon eksekusi untuk hadir dalam

sidang aanmaning

Ketua

10 menit

15. Menyerahkan relass panggilan aanmaning kepada

Ketua

Panitera/JS/JP

Hari ke 2 setelah hari penetapan aanmaning

16. Menyelenggarakan sidang aanmaning Panitera/JS/JP Hari ke 3 setelah

penetapan aanmaning

17. Menerbitkan Penetapan Perintah Sita Eksekusi Ketua 1 jam

18. Melaksanakan sita eksekusi

Panitera/JS/JP Hari ke 9 setelah sidang

aanmaning 19. Melaksanakan pengumuman lelang Panitera/JS/JP 7 jam

20. Mengajukan permintaan lelang kepada kantor lelang negara

Panitera/JS/JP Hari ke 2 setelah hari penetapan

perintah sita

eksekusi

21. Pendaftaran permintaan lelang Kantor lelang

22. Penetapan hari lelang Kantor lelang

23. Penunjukan apreser (juru taksir) Ketua Hari ke 3 setelah

pengumuman lelang

24. Menerima laporan dari apreser Ketua

25. Penetapan penentuan syarat lelang tata cara lelang dan harga dasar obyek lelang (floor price)

Ketua

Hari ke 2 setelah

penunjukan apreser

26. Melaksanakan lelang Juru Lelang


27. Menerima penawaran dari pihak yang ikut lelang Juru lelang

28. Mengajukan pemenang lelang kepada Ketua Pengadilan Agama untuk mendapat pengesahan

Juru lelang

29. Menerbitkan penetapan pengesahan pemenang lelang

Ketua

Hari ke 2 setelah

menerima permohom

an pengesahan dari juru

lelang

30. Menerbitkan penetapan pemenang lelang dan

mengumumkan pemenang tersebut

Juru Lelang

31. Menerima pembayaran harga lelang (dengan Berita Acara)

Juru lelang

32. Menyerahkan hasil lelang kepada Ketua Pengadilan Agama (dengan Berita Acara)

Juru lelang

33. Menyelesaikan eksekusi pembayaran sejumlah uang

kepada Pemohon eksekusi dan atau pihak-pihak

yang berhak sesuai permohonan eksekusi (dengan

berita acara eksekusi)


34. Menyampaikan berita acara eksekusi kepada para pihak dalam eksekusi


SOP PEMBERITAHUAN KONTRA MEMORI BANDING

No



Waktu

DESKRIPSI : PROSEDUR OPERASIONAL PEMBERITAHUAN KONTRA MEMORI BANDING

A

PERSIAPAN

1. Menerima instrument pemberitahuan Kontra

Memori Banding

JS/JSP

1 Menit

2. Mencatat perintah pemberitahuan dalam buku Agenda

JS/JSP

3 Menit

3. Membuat relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding

JS/JSP

15 Menit

B

PELAKSANAAN

4. Menyerahkan instrumen biaya pemberitahuan

kepada Kasir (kecuali prodeo)

JS/JSP

1 Menit

5. Menerima biaya pemberitahuan dari Kasir dengan tanda terima setelah dicatat dalam buku register

JS/JSP

5 Menit

6. Memberitahukan Kontra Memori Banding kepada Pembanding atau Kuasanya

JS/JSP

R.I = 60-120 Menit

R.II = 90-180 Menit R.III = 120 -240Menit

R. sulit = 420 Menit

7. Mencatat pelaksanaan pemberitahuan dalam Agenda

Meja III 3 Menit

C

PELAPORAN

8. Menerima bukti pemberitahuan Memori Banding

dari JSP

Meja III

3 Menit


9. Menggabungkan relaas pemberitahuan Banding ke dalam Map Bundel B

Meja III 1 Menit

10. Membuat Instrumen mencatat dan menyerahan kepada Petugas Meja II

Meja III 5 Menit

D

PENCATATAN DALAM REGISTER

11. Menerima instrument mencatat dari Petugas Meja

III

Meja II

1 Menit

12. Mencatat tanggal pemberitahuan Kontra Memori Banding dalam register

Meja II 5 Menit

SOP INZAGE BANDING

No



Waktu

DESKRIPSI : PROSEDUR OPERASIONAL PEMERIKSAAN BERKAS (INZAGE)

A

PERSIAPAN

1. Menerima kehadiran Pembanding atau Terbanding

untuk memeriksa berkas

Meja III

2 Menit

2. Menyerahkan Bundel A dan B kepada Pembanding atau Terbanding untuk diperiksa ditempat yang telah ditentukan

Meja III 5 Menit

3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Berkas Meja III 15 Menit

4. Meneliti isi Bundel A dan B setelah selesai pemeriksaan oleh para pihak

Meja III 25 Menit

5. Menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Berkas,

setelah ditanda tangani Pembanding atau

Panitera 5 Menit

6. Terbanding

7. Menggabungkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas ke dalam Bundel B

Meja III 2 Menit

8. Memerintahkan Petugas Meja II dengan instrumen mencatat tanggal Inzage

Meja III 5 Menit

B

PENCATATAN

9. Mencatat tanggal Inzage ke dalam Register Banding

Meja II

5 Menit

SOP PENCABUTAN BANDING BERKAS BELUM DIKIRIM

No



Waktu

DESKRIPSI : PROSEDUR OPERASIONAL PENCABUTAN BANDING (SEBELUM BERKAS PERMOHONAN BANDING DIKIRIM)

Pendaftaran

1. Menerima surat permohonan pencabutan Banding

dari Pembanding (Kuasanya)

Meja I

2 Menit

2. Meneliti kelengkapan permohonan pencabutan Banding

Meja I 10 Menit

3. Menaksir tambahan panjar biaya Banding dengan instrumen dan Membuat SKUM (kecuali prodeo)

Meja I 5 Menit


4. Menyerahkan SKUM dan rincian panjar biaya Banding kepada Pembanding (Kuasa)

Meja I 2 Menit

Pembayaran Panjar

5. Menerima SKUM yang telah ditanda tangani dan dicap Bank yang ditunjuk

Meja I

2 Menit

6. Menanda tangani SKUM dan menterakan cap tanda lunas setelah dicatat dalam Register Keuangan

Kasir 5 Menit

7. Menyerahkan Lembaran I dan II SKUM kepada Pembanding (Kuasa)

Kasir

2 Menit

8. Menerima SKUM yang telah ditanda tangani Kasir dan di cap lunas

Meja I 3 Menit

9. Membuat Akta Pencabutan Banding 2 eks dan menyerahkan kepada Panitera setelah ditanda tangani Pembanding (Kuasa)

Meja I 15 Menit

10. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pencabutan dan lembaran I SKUM kepada Pembanding;

Meja I 2 Menit

11. Menyerahkan berkas pencabutan kepada Petugas Meja III

Meja I 3 Menit

12. Membuat Surat perihal pencabutan tersebut yang ditujukan kepada Ketua PT

Meja III 10 Menit

13. Menanda tangani Surat pencabutan Ketua 5 Menit

14. Menggabungkan Akta pencabutan dan Surat Ketua dalam Map Bundel B

Meja III 3 Menit

15. Membuat Instrument perintah pemberitahuan pencabutan

3 Menit

SOP PENGARSIPAN BERKAS BANDING DAN PUTUSAN BANDING

No



Waktu

DESKRIPSI : PROSEDUR OPERASIONAL PENGARSIPAN BERKAS DAN PUTUSAN BANDING

1. Menyerahkan Map berkas Banding dan salinan

putusan Banding kepada Petugas Arsip

Panmud Gugatan

3 Menit

2. Mencatat Map Berkas Banding dalam buku Arsip Petugas Arsip

5 Menit

3. Memasukkan Map Berkas Banding ke dalam Folder setelah memberikan Nomor Arsip

Petugas Arsip

5 Menit

4. Menggabungkan Salinan Putusan Banding ke dalam Berkas Perkara setelah dicatat dalam Map Berkas Perkara

Petugas Arsip

5 Menit

SOP PEMBERITAHUAN PENCABUTAN BANDING

No



Waktu

DESKRIPSI : PROSEDUR OPERASIONAL PEMBERITAHUAN PENCABUTAN BANDING

A PERSIAPAN 1. Menerima instrument perintah pemberitahuan (pbt) Pencabutan Banding

JSP 2 Menit

2. Mencatat perintah pbt dalam buku Agenda JSP 3 Menit

3. Membuat relaas pbt pencabutan 10 Menit

4. Menyerahkan Instrumen biaya pbt kepada Kasir 2 Menit


5. Menerima biaya pbt dari Kasir dengan tanda terima setelah dicatat dalam buku register

2 menit

B

PELAKSANAAN

6. Memberitahukan Pencabutan kepada Terbanding

(Kuasanya) atau Turut Terbanding (Kuasanya)

JSP

R.I =

60-120 Menit R.II =

90-180 mnt R.III =

120-240 mnt R. sulit =

420 Menit

7. Mencatat pelaksanaan pbt dalam Agenda

3 Menit

C

PELAPORAN

8. Menerima bukti pbt dari JSP

Petugas

3 Menit

9. Menggabungkan relaas pbt Pencabutan ke dalam Map Permohonan Banding

Meja III 3 Menit

SOP PENGIRIMAN BERKAS BANDING

No



Waktu

DESKRIPSI : PROSEDUR OPERASIONAL PENGIRIMAN BERKAS PERMOHONAN BANDING

A

PERSIAPAN

1. Membuat Surat Pengantar dan instrument

mengirim berkas

Meja III

10 Menit

2. Penomoran Surat Pengantar setelah dicatat dalam Buku Surat Keluar

Staff Umum

5 Menit

3. Menanda tangani Surat Pengantar dan instrument kirim berkas

Panitera 5 Menit

B

PENGIRIMAN

4. Mengirim berkas permohonan Banding secara

tercatat dengan ekspedisi

Meja III

2 Jam

5. Membuat instrument mencatat dan menyerahan

kepada Petugas Meja II

Meja III 5 Menit

C

PENCATATAN

6. Mencatat tanggal pengiriman berkas Banding ke

dalam Register Kasasi

Meja II

3 Menit

7. Menggabungkan instrument kirim berkas ke dalam arsip bundel salinan A dan B setelah diberi catatan tanggal pengiriman dan di paraf Petugas Meja III

Panmud Hukum

5 Menit

SOP PENERIMAAN PERKARA KASASI

No



Waktu

DISKRIPSI :




A

PENDAFTARAN PERKARA KASASI DI PENGADILAN AGAMA

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi

dilampiri salinan putusan yang diperoleh dari meja III

Meja I

5 menit

2. Meneliti permohonan kasasi beserta lampirannya berupa salinan putusan yang diperoleh Pemkasasi dari meja III memori kasasi kepada meja II untuk dicatat dalam

Meja I

15 menit

3. Menyampaikan relaas pemberitahuan memori kasasi kepada meja III

4. Menyampaikan instrumen tanggal penyerahan memori kasasi kepada meja II untuk dicatat dalam register gugatan dan register kasasi

5. Mencatat tanggal penyerahan Memori kasasi dalam register perkara gugatan dan register kasasi

6. Menerima kontra memori kasasi dari termohon kasasi

7. Menyampaikan instrumen tanggal penerimaan kontra memori kasasi kepada meja II untuk dicatat dalam register gugatan dan register kasasi

8. Mencatat tanggal penerimaan kontra Memori kasasi dalam register perkara gugatan dan register kasasi

9. Menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi

10. Menyampaikan relaas pemberitahuan kontra memori kasasi kepada meja III

11. Menyampaikan instrumen tanggal penyerahan kontra memori kasasi kepada meja II untuk dicatat dalam register gugatan dan register kasasi

12. Mencatat tanggal penyerahan kontra Memori kasasi dalam register perkara gugatan dan register kasasi

13. Menyusun bundel A dan bundel B 14. Menggandakan bundel A dan bundel B sebanyak 2

copy 15. Mengirimkan berkas perkara kasasi ke Mahkamah

Agung RI beserta softcopy 16. Menyerahkan photo copy berkas perkara kasasi

kepada Panmud Gugatan untuk disimpan di box berkas berjalan

17. Menerima surat pemberitahuan pendaftaran perkara kasasi dari Mahkamah Agung RI

18. Menyerahkan instrumen tanggal surat pemberitahuan pendaftaran perkara kasasi dari Mahkamah Agung RI kepada Meja II

19. Mencatat tanggal surat pemberitahuan pendaftaran perkara kasasi dari Mahkamah Agung RI kedalam register perkara dan register kasasi

20. Menyerahkan surat pemberitahuan pendaftaran

perkara kasasi dari Mahkamah Agung RI kepada

Panmud Gugatan untuk disimpan dalam box berkas

berjalan

JS/JSP

Meja III

Meja II

Meja III

Meja III

Meja II

JS/JSP

JS/JP

Meja III

Meja II

Meja III Meja III

Meja III

Meja III

Meja III

Meja III

Meja II

Meja III

3 Menit

3 Menit

3 menit

2 menit

3 menit

3 Menit

1 hari

5 Menit

3 Menit

3 Menit

3 Jam 20 Menit

10 Menit

2 Menit

5 Menit

10 Menit

3 Menit

3 Menit

21. Menaksir panjar biaya perkara kasasi dan membuat SKUM dilampiri rincian biaya perkara kasasi.

22. Menerima tanda pembayaran SKUM dari Bank.

Meja I

Kasir

5 menit

5 Menit

23. Memberi cap lunas dan menandatangani serta memberi nomor perkara kasasi pada SKUM

24. Mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal permohonan kasasi


Kasir

Kasir

Kasir

2 Menit

2 Menit

2 Menit

Pemohon kasasi (Kuasanya) 26. Menyerahkan berkas perkara kasasi kepada

Pemohon kasasi untuk mengajukan perkara kasasinya ke Meja I dengan dilampiri SKUM lembaran II

Kasir

2 menit


27. Menyimpan lembaran III SKUM sebagai arsip 28. Membuat akta permohonan kasasi 2 lembar 29. Menandatangani akta permohonan kasasi 30. Menyerahkan akta permohonan kasasi lembar ke II

kepada Pemohon kasasi. 31. Mencatat permohonan kasasi kedalam register

induk perkara dan register kasasi

Kasir Meja I

Panitera Meja II

Meja II

2 menit 10 Menit 5 Menit 3 menit

15 menit

32. Menyerahkan berkas kasasi kepada Meja III 33. Mengirim biaya kasasi ke Mahkamah Agung RI atas

perintah Panitera register gugatan dan register kasasi

Meja II Kasir

5 menit 15 Menit

34. Mencatat Memori kasasi dalam register perkara gugatan dan register kasasi

35. Menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi

Meja II

JS/JSP

10 menit

1 hari


37. Menyampaikan pemberitahuan permohonan kasasi kepada termohon kasasi.

38. Menyerahkan relaas pemberitahuan kasasi kepada meja III

Meja III

JS/JSP

JS/JSP

1 Hari

5 menit

5 Menit

39. Menyampaikan instrumen tanggal relaas pemberitahuan kasasi kepada meja II untuk dicatat dalam register gugatan dan register kasasi

40. Mencatat tanggal pemberitahuan permohon kasasi dalam register gugatan dan register kasasi

41. Menerima memori kasasi dari pemohon kasasi 42. Menyampaikan instrumen tanggal penerimaan

Meja III

Meja II

Meja III Meja III

3 menit

5 menit

5 menit 3 Menit

SOP PENERIMAAN PERKARA PK

No



Waktu

DISKRIPSI :



A

PENDAFTARAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN AGAMA

1. Menerima surat permohonan Peninjauan Kembali

dari Pemohon Peninjauan Kembali dilampiri salinan putusan yang diperoleh dari meja III

2. Meneliti surat permohonan Peninjauan Kembali beserta alasan-alasannya dan lampirannya berupa salinan putusan yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali dari meja III

3. Menaksir panjar biaya perkara Peninjauan Kembali dan membuat SKUM dilampiri rincian biaya perkara Peninjauan Kembali.

4. Menerima tanda pembayaran SKUM dari Bank. 5. Memberi cap lunas dan menandatangani serta

memberi nomor perkara Peninjauan Kembali pada SKUM

6. Mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal permohonan Peninjauan Kembali

7. Menyerahkan SKUM lembar pertama kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Kuasanya)

8. Menyerahkan berkas perkara Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk diserahkan ke Meja I dengan dilampiri SKUM lembaran II

9. Menyimpan lembaran III SKUM sebagai arsip 10. Membuat akta permohonan Peninjauan Kembali 2

Meja I

Meja I

Meja I

Kasir Kasir

Kasir

Kasir

Kasir

Kasir Meja I

5 menit

20 menit

5 menit

5 Menit 3 Menit

5 Menit

3 Menit

3 menit

3 menit 10 Menit


lembar 11. Menandatangani akta permohonan Peninjauan

Kembali 12. Menyerahkan akta permohonan Peninjauan Kembali

lembar ke II kepada Pemohon Peninjauan Kembali. 13. Mencatat permohonan Peninjauan Kembali kedalam

register induk perkara dan register Peninjauan Kembali

14. Menyerahkan berkas Peninjauan Kembali kepada Meja III

15. Mengirim biaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI atas perintah Panitera


17. Menyampaikan pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali beserta alasan-alasannya kepada termohon Peninjauan Kembali

18. Menyerahkan relaas pemberitahuan Peninjauan Kembali kepada meja III

19. Menyampaikan instrumen tanggal relaas pemberitahuan Peninjauan Kembali kepada meja II untuk dicatat dalam register gugatan dan register Peninjauan Kembali

20. Mencatat tanggal pemberitahuan permohon Peninjauan Kembali dalam register gugatan dan register Peninjauan Kembali

21. Menerima jawaban atas permohonan Peninjauan Kembali dari termohon Peninjauan Kembali

22. Menyampaikan instrumen tanggal penerimaan jawaban atas permohonan Peninjauan Kembali kepada meja II untuk dicatat dalam register gugatan dan register Peninjauan Kembali

23. Mencatat tanggal penerimaan jawaban Peninjauan Kembali dalam register perkara gugatan dan register Peninjauan Kembali

24. Menyampaikan jawaban Peninjauan Kembali kepada pemohon Peninjauan Kembali

25. Menyampaikan relaas pemberitahuan jawaban Peninjauan Kembali kepada meja III

26. Menyampaikan instrumen tanggal penyerahan jawaban Peninjauan Kembali kepada meja II untuk dicatat dalam register gugatan dan register Peninjauan Kembali

27. Mencatat tanggal penyerahan jawaban Peninjauan Kembali dalam register perkara gugatan dan register Peninjauan Kembali

28. Menyerahkan berkas perkara permohonan Peninjauan Kembali kepada Ketua melalui Panitera dilampiri blanko PMH, PHS dan Penunjukan PP

29. Membuat PMH 30. Menyerahkan berkas perkara peninjauan kembali

kepada panitera 31. Menunjuk Panitera Pengganti 32. Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim 33. Mempelajari berkas perkara PK 34. Membuat PHS 35. Membuat instrumen perintah pemanggilan para

pihak kepada JSP* 36. Melaksanakan pemanggilan para pihak 37. Menyelenggarakan persidangan penyumpahan

penemuan novum* 38. Membuat BAP penyumpahan penemuan novum 39. Menyerahkan berkas perkara kepada Meja III 40. Menyusun bundel A dan bundel B Perkara PK 41. Menggandakan bundel A dan bundel B perkara PK

sebanyak 2 copy 42. Mengirimkan berkas perkara Peninjauan Kembali ke

Mahkamah Agung RI beserta softcopy 43. Menyerahkan photo copy berkas perkara Peninjauan

Panitera

Meja II

Meja II

Meja II

Kasir

Meja III

JS/JSP

JS/JSP

Meja III

Meja II

Meja III

Meja III

Meja II

JS/JSP

JS/JSP

Meja III

Meja II

Meja III

Ketua PA Ketua PA

Panitera Panitera

Ketua Majelis Ketua Majelis

Meja III

JS/JSP Majelis Hakim

Panitera Pengganti

Meja III Meja III Meja III

Meja III

JS/JSP

5 Menit

3 menit

15 menit

3 menit

15 Menit

5 Menit

5 menit

3 Menit

3 menit

3 menit

5 menit

5 Menit

5 menit

1 hari

5 Menit

5 Menit

5 menit

5 Menit

10 menit 5 menit

10 Menit 5 Menit

20 Menit 10 Menit 5 Menit

1 hari 1 hari

20 Menit 5 Menit 1 Jam 3 Jam

1 hari

3 Menit


Kembali kepada Panmud Gugatan untuk disimpan di box berkas berjalan

44. Menerima surat pemberitahuan pendaftaran perkara Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI

45. Menyerahkan instrumen tanggal surat pemberitahuan pendaftaran perkara Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI kepada Meja II

46. Mencatat tanggal surat pemberitahuan pendaftaran perkara Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI kedalam register perkara dan register Peninjauan Kembali

47. Menyerahkan surat pemberitahuan pendaftaran perkara Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI kepada Panmud Gugatan untuk disimpan dalam box berkas berjalan

Meja III

Meja III

Meja II

Meja III

5 Menit

5 Menit

5 Menit

5 Menit

SOP PROSES PEMBERKASAN DAN MINUTASI

No



Waktu

DESKRIPSI : Prosedur Operasi tentang Tata Cara Pemberkasan Perkara dan Minutasi di Pengadilan Tingkat Pertama

A. Pemberkasan dan minutasi di Pengadilan tingkat Pertama

1. Menyusun berkas perkara secara kronologis, dimulai dari surat gugatan sampai dengan berita acara pembacaan putusan, yang dilakukan setiap kali persidangan.

2. Membuat daftar isi berkas pekara. 3. Mencatat tanggal penyelesaian minutasi dan

memaraf pada pojok kanan bawah sampul berkas . 4. Menyerahkan berkas yang sudah diminutasi kepada

meja III. 5. Menjahit berkas yang sudah diminutasi dan mensegel

dengan kertas yang dibubuhi stempel pengadilan agama.

6. Menyerahkan instrumen tanggal penyelesaian minutasi kepada meja II.

7. Mencatat tanggal penyelesaian minutasi dalam buku register perkara.

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti Ketua Majelis Hakim

Panitera Pengganti

Petugas Meja III

Meja III

Petugas Meja II

30 Menit

20 Menit 5 Menit

5 Menit

10 Menit

5 Menit

3 Menit

SOP SITA

No



Waktu

DESKRIPSI : Prosedur Operasi tentang Tata Cara Pemberkasan Perkara dan Minutasi di Pengadilan Tingkat Pertama

A.

SITA DI LUAR GUGATAN


1. Menerima surat permohonan sita sebanyak para

pihak ditambah 3 eksemplar termasuk soft copynya. Dari Pemohon sita

2. Meneliti surat permohonan sita yang diajukan oleh Pemohon sita

3. Menaksir panjar biaya Permohonan sita dan membuat SKUM Rangkap 3 serta menyerahkan SKUM tersebut kepada Pemohon sita agar membayar panjar biaya permohonan sita pada bank yang ditunjuk

4. Menerima pembayaran panjar biaya permohonan sita sesuai SKUM

5. Memberi tanda lunas dan nomor permohonan sita pada SKUM setelah Pemohon sita membayar panjar biaya permohonan sita di Bank yang ditunjuk.

6. Mencatat panjar biaya permohonan sita dalam buku jurnal sita yang bersangkutan

7. Membubuhkan nomor permohonan sita pada surat permohonan sita dengan stempel yang telah ditentukan.

8. Menyerahkan SKUM lembar pertama kepada Pemohon sita untuk disimpan yang bersangkutan

9. Menyerahkan berkas permohonan sita berisi surat permohonan sita beserta SKUM lembar kedua kepada Pemohon sita untuk mendaftar permohonan sitanya kepada petugas meja II

10. Mencatat permohonan sita dalam buku register sita 11. Menyerahkan satu eksemplar surat permohonan sita

kepada Pemohon sita untuk disimpan yang berasangkutan

12. Menyerahkan berkas permohonan sita kepada Panitera dengan melampirkan blanko PMH, PHS dan penunjukan panitera sidang.

13. Membuat penunjukan panitera sidang 14. Menyerahkan berkas permohonan sita kepada Ketua 15. Memuat penetapan penunjukan majelis hakim

(PMH) 16. Menyerahkan berkas permohonan sita kepada ketua

majelis 17. Menerbitkan Penetapan Hari Sidang (PHS). 18. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil para

pihak dengan instrumen melalui panitera sidang yang ditunjuk.

19. Menyelenggarakan sidang permohonan sita. 20. Mengabulkan permohonan sita dengan penetapan. 21. Memerintahkan melaksanakan sita kepada

Panitera/JS/JP 22. Memberitahukan pelaksanaan sita kepada para

pihak dan pejabat setempat yang terkait. 23. Meminta bantuan pengamanan kepada pihak

keamanan yang berkompeten bila perlu. 24. Melaksanakan sita ditempat objek sita dengan

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. 25. Membuat berita acara pelaksanaan sita. 26. Menyerahkan salinan berita acara pelaksanaan sita

kepada para pihak.

Petugas meja I

Petugas meja I

Petugas meja I

Kasir

Kasir

Kasir

Petugas meja I

Petugas meja I

Petugas meja I

Petugas meja II Petugas meja II

Petugas meja II

Panitera Panitera

Ketua

Ketua


Majelis Hakim Majelis Hakim Ketua Majelis

Panitera/JS/JP

Panitera/JS/JP

Panitera/JS/JP

Panitera/JS/JP Panitera/JS/JP

5 Menit

10 Menit

10 menit

5 menit

3 menit

5 menit

3 Menit

3 Menit

5 Menit

15 Menit 5 Menit

15 Menit

5 menit 5 menit 5 menit

5 menit

10 menit 5 menit

90 Menit 7 Jam

15 menit

3 jam

3 jam

7 jam

20 menit 7 jam


27. Mendaftarkan objek sita kepada instansi terkait.

a. Objek tanah bersertifikat didaftarkan ke BPN setempat;

b. Objek tanah tidak bersertifikat (Leter C/Girik) didaftarkan ke Lurah/Kepala Desa setempat;

c. Kendaraan bermotor didaftarkan ke Kepolisian setempat;

d. Objek sita kapal ke Syahbandar e. Saham di Bursa Efek f. Rekening/Deposito di Bank tempat rekening

berada. 28. Menyerahkan penjagaan objek sita atas benda

bergerak pada yang menguasai semula. 29. Memerintahkan kepada instansi yang menerima

pendaftaran untuk mengumumkan adanya sita tersebut.

30. Melaporkan dan menyerahkan berita acara pelaksanaan sita kepada Ketua Majelis.

31. Menyelenggarakan persidangan untuk menyatakan

sah dan berharga sita yang telah dilaksanakan

Jurusita

Panitera/ JS/JP

Panitera/JS/JP

Panitera/JS/JP

Panitera/JS/JP

Majelis Hakim

7 jam

2 jam

2 jam

5 Menit

30 Menit

B

SITA DALAM GUGATAN

1. Mengadakan pemeriksaan dalam sidang insidentil

khusus tentang permohonan sita. 2. Mengabulkan permohonan sita dengan penetapan

sela. 3. Memerintahkan melaksananakan sita kepada

Panitera/JS/JP dengan instrumen dilampiri putusan sela

4. Memberitahukan pelaksanaan sita kepada para pihak dan pejabat setempat yang berkait.

5. Meminta bantuan pengamanan kepada pihak keamanan yang berkompeten bila perlu.

6. Melaksanakan sita ditempat objek sita dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

7. Membuat berita acara pelaksanaan sita. 8. Menyerahkan salinan berita acara pelaksanaan sita

kepada para pihak. 9. Mendaftarkan objek sita kepada instansi terkait.

a. Objek tanah bersertifikat didaftarkan ke BPN setempat;

b. Objek tanah tidak bersertifikat (Leter C/Girik) didaftarkan ke Lurah/Kepala Desa setempat;

c. Kendaraan bermotor didaftarkan ke Kepolisian setempat;

d. Objek sita kapal ke Syahbandar e. Saham di Bursa Efek f. Rekening/Deposito di Bank tempat rekening

berada. 10. Menyerahkan penjagaan objek sita atas benda

bergerak pada yang menguasai semula. 11. Memerintahkan kepada instansi yang menerima

pendaftaran untuk mengumumkan adanya sita tersebut.

12. Melaporkan dan menyerahkan berita acara pelaksanaan sita kepada Ketua Majelis.

Majelis hakim

Majelis Hakim

Ketua Majelis

Panitera/JS/JP

Panitera/JS/JP

Panitera/JS/JP


Panitera /JS/JP

Panitera/JS/JP

Panitera/JS/JP

Panitera/JS/JP

1 jam

45 Menit

15 menit

3 jam

3 jam

7 jam

20 menit 5 menit

7 jam

2 jam

3 jam

5 menit

D

SITA EKSEKUSI


1. Menerbitkan penetapan perintah sita eksekusi

2. Menyerahkan penetapan perintah eksekusi kepada

Ketua

Ketua

Hari ke 10 dari hari sidang

aanmaning 10 menit

3. Memberitahukan pelaksanaan sita kepada para pihak dan pejabat setempat yang berkait.

4. Meminta bantuan pengamanan kepada pihak keamanan yang berkompeten bila perlu.

5. Melaksanakan sita eksekusi ditempat objek sita dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

6. Membuat berita acara pelaksanaan sita eksekusi. 7. Menyerahkan salinan berita acara pelaksanaan sita

eksekusi kepada para pihak. 8. Mendaftarkan objek sita eksekusi kepada instansi

terkait. a. Objek tanah bersertifikat didaftarkan ke BPN

setempat; b. Objek tanah tidak bersertifikat (Leter C/Girik)

didaftarkan ke Lurah/Kepala Desa setempat; c. Kendaraan bermotor didaftarkan ke Kepolisian

setempat; d. Objek sita kapal ke Syahbandar e. Saham di Bursa Efek f. Rekening/Deposito di Bank tempat rekening

berada. 9. Menyerahkan penjagaan objek sita eksekusi atas

benda bergerak pada yang menguasai semula.

Panitera/JS/JP

Panitera/JS/JP

Panitera/JS/JP


Panitera /JS/JP

Panitera/JS/JP

7 jam

3 jam

7 jam

20 menit 5 menit

7 jam

2 jam

10. Memerintahkan kepada instansi yang menerima

pendaftaran untuk mengumumkan adanya sita eksekusi tersebut.

Panitera/JS/JP

3 jam

1. yang berasangkutan 2. Menyerahkan berkas permohonan sita buntut

kepada Panitera dengan melampirkan blanko PMH,

Petugas meja II

10 Menit

E

SITA BUNTUT

3. Menerima surat permohonan sita buntut sebanyak

para pihak ditambah 3 eksemplar dari Pemohon sita buntut dilampiri putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diajukan banding

4. Meneliti surat permohonan sita buntut yang diajukan oleh Pemohon sita

5. Menaksir panjar biaya Permohonan sita buntut dan membuat SKUM Rangkap 3 serta menyerahkan SKUM tersebut kepada Pemohon sita buntut agar membayar panjar biaya permohonan sita buntut pada bank yang ditunjuk

6. Menerima pembayaran panjar biaya permohonan sita buntut sesuai SKUM

7. Memberi tanda lunas dan nomor permohonan sita buntut pada SKUM setelah Pemohon sita buntut membayar panjar biaya permohonan sita buntut di Bank yang ditunjuk.

8. Mencatat panjar biaya permohonan sita buntut dalam buku jurnal sita yang bersangkutan

9. Membubuhkan nomor permohonan sita buntut pada surat permohonan sita buntut dengan stempel yang telah ditentukan.

10. Menyerahkan SKUM lembar pertama kepada Pemohon sita buntut untuk disimpan yang bersangkutan

Petugas meja I

Petugas meja I

Petugas meja I

Kasir

Kasir

Kasir

Petugas meja I

Petugas meja I

5 Menit

10 Menit

10 menit

5 menit

5 menit

5 menit

5 Menit

5 Menit


11. Menyerahkan berkas permohonan sita buntut berisi surat permohonan sita buntut dan lampirannya beserta SKUM lembar kedua kepada Pemohon sita buntut untuk mendaftar permohonan sitanya kepada petugas meja II

12. Mencatat permohonan sita buntut dalam buku register sita

13. Menyerahkan satu eksemplar surat permohonan sita buntut kepada Pemohon sita buntut untuk disimpan

Petugas meja I

Petugas meja II

Petugas meja II

5 Menit

15 Menit

5 Menit

Panitera/JS/JP PHS dan penunjukan panitera sidang

14. Membuat penunjukan panitera sidang 15. Menyerahkan berkas permohonan sita buntut

kepada Ketua 16. Membuat penetapan penunjukan majelis hakim

(PMH) 17. Menyerahkan berkas permohonan sita buntut

kepada ketua majelis 18. Menerbitkan Penetapan Hari Sidang (PHS). 19. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil para

pihak dengan instrumen melalui panitera sidang yang ditunjuk.

20. Menyelenggarakan sidang permohonan sita buntut. 21. Mengabulkan permohonan sita buntut dengan

penetapan. 22. Memerintahkan melaksanakan sita kepada

Panitera/JS/JP 23. Memberitahukan pelaksanaan sita kepada para

pihak dan pejabat setempat yang terkait.

Panitera Panitera

Ketua

Ketua


Majelis Hakim Majelis Hakim

Ketua Majelis

Panitera/JS/JP

10 menit 5 menit

10 menit

5 menit

15 menit 5 menit

90 Menit 45 Menit

15 menit

7 jam

24. Meminta bantuan pengamanan kepada pihak

keamanan yang berkompeten bila perlu. 25. Melaksanakan sita buntut ditempat objek sita

dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. 26. Membuat berita acara pelaksanaan sita buntut. 27. Menyerahkan salinan berita acara pelaksanaan sita

buntut kepada para pihak. 28. Mendaftarkan objek sita buntut kepada instansi

terkait. a. Objek tanah bersertifikat didaftarkan ke BPN

setempat; b. Objek tanah tidak bersertifikat (Leter C/Girik)

didaftarkan ke Lurah/Kepala Desa setempat; c. Kendaraan bermotor didaftarkan ke Kepolisian

setempat; d. Objek sita kapal ke Syahbandar e. Saham di Bursa Efek f. Rekening/Deposito di Bank tempat rekening

berada. 29. Menyerahkan penjagaan objek sita buntut atas

benda bergerak pada yang menguasai semula. 30. Memerintahkan kepada instansi yang menerima

pendaftaran untuk mengumumkan adanya sita buntut tersebut.

31. Melaporkan dan menyerahkan berita acara pelaksanaan sita kepada Meja I

32. Mengirim berita acara sita buntut ke Pengadilan Tinggi Agama untuk kelengkapan berkas perkara banding yang bersangkutan

Panitera/JS/JP

Panitera/JS/JP


Panitera/ JS/JP

Panitera/JS/JP

Panitera/JS/JP

Panitera/JS/JP

Petugas meja I

3 jam

7 jam

15 menit 7 jam

7 jam

3 jam

2 jam

5 Menit

1 Hari

11. Melaporkan dan menyerahkan berita acara

pelaksanaan sita eksekusi kepada Ketua Pengadilan

Agama.

Panitera/JS/JP 5 menit


SOP PENYUSUNAN LAPORAN TINGKAT PERTAMA

No



Waktu

DESKRIPSI : PROSEDUR TATACARA PEMBUATAN LAPORAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

A.

PEMBUATAN LAPORAN BULANAN PERKARA

1. LAPORAN KEADAAN PERKARA (L1 PA1) 1.1. Menghimpun data perkara bulan sebelumnya

yang belum diputus. 1.2. Menghimpun data yang diterima pada bulan

berjalan. 1.3. Menghimpun data perkara yang sudah

diputus dengan menyebutkan tanggal diputus.

1.4. Menghimpun data majelis yang menangani perkara yang belum diputus.

1.5. Menghimpun data perkara sisa akhir bulan. 1.6. Menghimpun data perkara yang belum dibagi

kepada majelis.

Panmud Hukum

Panmud Hukum

Panmud Hukum

Panmud Hukum

Panmud Hukum Panmud Hukum

10 Menit

10 Menit

10 Menit

10 Menit

10 Menit 10 Menit

1.7. Menghimpun data perkara yang belum diminutir.

1.8. Menuangkan data tersebut diatas kedalam blangko L1 PA1.

1.9. Menandatangani laporan L1 PA1 1.10. Mengirimkan laporan L1 PA1 ke PTA dan

Ditjen Badilag Mahkamah Agung.

Panmud Hukum

Panmud Hukum


10 Menit

10 Menit

10 Menit 2 Jam

2. LAPORAN KEUANGAN PERKARA (L.I PA.7). 2.1. Menghimpun data saldo keuangan bulan

sebelumnya. 2.2. Menghimpun data keuangan perkara yang

diterima pada bulan berjalan. 2.3. Menghimpun data pengeluaran biaya

panggilan. 2.4. Menghimpun data biaya sita. 2.5. Menghimpun data biaya pengeluaran

discente/ pemeriksaan setempat. 2.6. Menghimpun data pengeluaran biaya

pemberitahuan. 2.7. Menghimpun data biaya pengeluaran biaya

perkara. 2.8. Menghimpun data pengambilan sisa panjar. 2.9. Menuangkan data tersebut diatas kedalam

blangko LI PA7 dan membubuhkan parafnya pada sisi kiri nama panitera.

2.10. Menandatangani laporan LI PA 2.11. Mengirimkan laporan LI PA7 ke PTA dan Ditjen

Badilag Mahkamah Agung

Petugas Pemegang Buku Induk

Keuangan Perkara

Panitera dan Ketua Panmud Hukum

30 Menit

30 Menit

30 Menit

30 Menit 30 Menit

30 Menit

30 Menit

30 Menit 30 Menit

30 Menit 2 Jam

3. LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS (LI PA8). 3.1. Menghimpun data perkara berdasarkan

jenisnya bulan sebelumnya yang belum diputus.

3.2. Menghimpun data perkara berdasarkan jenisnya yang diterima pada bulan berjalan.

3.3. Menghimpun data perkara yang sudah dicabut dengan menyebutkan tanggal dicabut.

3.4. Menghimpun data perkara yang sudah digugurkan dengan menyebutkan tanggal digugurkan.

3.5. Menghimpun data perkara yang tidak dapat

Panmud Hukum

Panmud Hukum

Panmud Hukum

Panmud Hukum

Panmud Hukum

30 Menit

10 Menit

5 Menit

5 Menit

5 Menit


diterima dengan menyebutkan tanggal tidak dapat diterima

3.6. Menghimpun data perkara yang dikabulkan dengan menyebutkan tanggal dikabulkan.

3.7. Menghimpun data perkara yang ditolak dengan menyebutkan tanggal ditolak.

3.8. Menghimpun data perkara yang dibanding dengan menyebutkan tanggal dibanding.

3.9. Menghimpun data perkara yang dikasasi dengan menyebutkan tanggal dikasasi.

3.10. Menghimpun data perkara yang di PK dengan menyebutkan tanggal di PK.

3.11. Menuangkan data tersebut diatas kedalam laporan blangko LI PA8.

3.12. Menandatangani laporan LI PA8 3.13. Mengirimkan laporan LI PA8 ke PTA dan Ditjen


Panmud Hukum

Panmud Hukum

Panmud Hukum

Panmud Hukum

Panmud Hukum

Panmud Hukum

Panitera dan Ketua

Panmud Hukum

10 Menit

5 Menit

5 Menit

5 Menit

5 Menit

10 Menit

10 Menit

2 Jam

B.

LAPORAN PERKARA EMPAT BULANAN

1. LAPORAN KEADAAN PERKARA YANG DIMOHON BANDING (LI PA2) 1.1 Mengambil data dari Meja II 1.2 Menuangkan data tersebut diatas kedalam


1.3 Menandatangani laporan LI PA2 1.4 Mengirimkan laporan LI PA2 ke PTA dan Ditjen



Panitera, Ketua Panmud Hukum

10 Menit 10 Menit

30 Menit 2 Jam

2. LAPORAN KEADAAN PERKARA YANG DIMOHON KASASI (LI PA3) 2.1 Mengambil data dari Meja II 2.2 Menuangkan data tersebut diatas kedalam


2.3 Menandatangani laporan LI PA3 2.4 Mengirimkan laporan LI PA3 ke PTA dan Ditjen




30 Menit 30 Menit

30 Menit 2 Jam

3. LAPORAN KEADAAN PERKARA YANG DIMOHON PK (LI PA4) 3.1 Mengambil data dari Meja II 3.2 Menuangkan data tersebut diatas kedalam


3.3 Menandatangani laporan LI PA4 3.4 Mengirimkan laporan LI PA4 ke Ditjen Badilag

Mahkamah Agung dengan tembusan ke PTA



10 Menit 30 Menit

30 Menit 2 Jam

4. LAPORAN KEADAAN PERKARA YANG DIMOHON EKSEKUSI (LI PA5) 4.1 Mengambil data dari Meja II 4.2 Menuangkan data tersebut diatas kedalam


4.3 Menandatangani laporan LI PA5 4.4 Mengirimkan laporan LI PA5 ke Ditjen Badilag

Mahkamah Agung dengan tembusan ke PTA



10 Menit 10 Menit

30 Menit 2 Jam

C.

LAPORAN PERKARA ENAM BULANAN

- LAPORAN TENTANG KEGIATAN HAKIM (LI PA6) - Menghimpun data dari Majelis Hakim - Menuangkan data tersebut diatas kedalam

blangko LI PA6 dan membubuhkan parafnya


30 Menit 30 Menit


pada sisi kiri nama panitera. - Menandatangani laporan LI PA6 - Mengirimkan laporan LI PA6 ke PTA dan Ditjen



30 Menit

2 Jam

SOP PENGADUAN

No



Waktu

DISKRIPSI :



A.

PROSES PEERMOHONAN PENGADUAN

1. Menghadap petugas informasi untuk menyampaikan

pengaduan. 2. Mencatat nomor pendaftaran pengaduan. 3. Mencatat tanggal penerimaan pengaduan. 4. Menulis identitas Pemohon/pelapor secara lengkap

ke buku agenda pengaduan. 5. Menulis identitas terlapor, secara lengkap ke buku

agenda pengaduan. 6. Menulis jenis materi pengaduan ke buku agenda

pengaduan.

Petugas informasi

Petugas informasi Petugas informasi Petugas informasi

Petugas informasi

Petugas informasi

5 menit

2 menit 2 menit 5 menit

5 menit

5 menit

SOP PERMOHONAN INFORMASI

No



Waktu

DESKRIPSI : PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

A.

PROSES PERMOHONAN INFORMASI

1. Menjelaskan kepada pemohon informasi tentang

kewajiban dan prosedur permohonan inforamasi. 2. Menunjukan kepada pemohon informasi tentang

formulir model A untuk prosedur biasa, dan model B untuk prosedur khusus.

3. Mencatat identitas pemohon informasi kedalam buku register permohonan informasi.

4. Mencatat kedalam formulir bukti pengajuan permohonan informasi model A.

5. Mencatat identitas pemohon informasi kedalam daftar informasi publik.

6. Mencatat kedalam formulir surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi.

7. Mencatat kedalam formulir pemberitahuan tertulis. 8. Mencatat kedalam formulir tanda terima

Petugas informasi

Petugas informasi

Petugas informasi

Petugas informasi

Petugas informasi

Petugas informasi

Petugas informasi Petugas informasi

5 menit

5 menit

15 menit

5 menit

15 menit

5 menit

5 menit 5 menit


pembayaran biaya penggandaan informasi. 9. Mencatat kedalam formulir bukti pengajuan

permohonan informasi model B untuk prosedur khusus.

10. Mencatat kedalam buku register keberatan. 11. Mencatat kedalam formulir pernyataan keberatan

atas pelayanan informasi. 12. Mencatat kedalam formulir tanggapan atas

keberatan.

Petugas informasi

Petugas informasi Petugas informasi

Petugas informasi

5 menit

15 menit 5 menit

5 menit


SOP PENYUSUNAN RKA- KL

No



Waktu

Deskripsi : Penyusunan Rencana Kerjadan AnggaranKementerian/Lembaga (RKAKL)

A. Membuat Rencana Kerja danAnggaran Kementerian/ Lembaga (RKAKL)

1. Mengikuti rapat awaldalam penyusunanRKAKL bersama-samakesekretariatan dankepaniteraan, Hakim danPanitera dan Ketua.

Keuangan

2 jam

2. Mencatat hasil rapattersebut tentangkebutuhan-kebutuhan prioritas yang akandiajukan dalam RKA-KL

Keuangan

20 menit

3. Menghimpun data-data dalam penyusunan RKAKL. Keuangan 12 jam 4. Membuat dan menyusun data pendukung

RKAKLyaitu Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) serta data pendukung lainnya.

Keuangan 12 jam

5. Menginput perencanaan awal pembiayaan tahun yang akan datang kedalam aplikasi RKAKL yang telah ditetapkan.

Keuangan 3 jam

6. Mengirimkan data RKAKL berserta data pendukung awal pembiayaan ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

Keuangan 30 menit

B. Rapat Koordinasi danpenginputan Pagu Definitifdi PTA Pontianak

1. Mengikuti rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Pengadilan Agama se Kalimantan Barat berkaitan dengan Pagu Definitif (Pagu Tetap) dan membuat skala prioritas sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Keuangan 12 jam

2. Menginput RKA-KL dengan pagu definitif dan menelaah bersama-sama dengan Satuan Kerja Pengadilan Agama se Kalimantan Barat.

Keuangan 24 jam

3. Menginput data ke dalam aplikasi RKA-KL. Keuangan 3 jam 4. Mengumpulkan dan menyusun data pendukung

RKA-KL dan menggandakannya. Keuangan 12 jam

5. Menyampaikan RKA-KL Pagu Definitif ke Pengadilan

Tinggi Agama Pontianak Keuangan 30 menit

C. Menghimpun dan Mengirim data Pagu Perubahan RKAKL

1. Menerima Surat dari PTA tentang perubahan pagu RKA-KL dan menindaklanjuti.

Keuangan 15 menit

2. Memperbaiki data Aplikasi RKA-KL dan data pendukung sesuai dengan hasil PTA yang telah melaksanakan pembahasan dan penelaahan di Dep. Keuangan dan Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.

Keuangan 24 jam

3. Menyampaikan hasil RKA-KL dan data pendukung yang telah diperbaiki ke PTA.

Keuangan 30 menit

SOP PENGUSULAN GAJI

No



Waktu

Deskripsi : Tata Cara Pengusulan Gaji

A. Gaji Bulanan 1. Mengupdate data seluruh pegawai ke aplikasi GPP. Keuangan 1 jam 2. Menprint data gaji tersebut dan meneliti kebenaran

Gaji setiap Pegawai. Keuangan 2 jam

3. Print out gaji dan meneliti kembali hasil print out gaji dan meminta tanda tangan pejabat berkaitan.

Keuangan 15 menit


4. Membuat dan meneliti Membuat SPM dan meminta tanda tangan pejabat berkaitan.

Keuangan 30 menit

5. Membuat dan meneliti SPP Gaji dan meminta tanda tangan pejabat berkaitan.

Keuangan 30 menit

6. Menyampaikan SPM gaji ke KPPN setempat. Keuangan 30 menit

7. Mengambil SP2D ke KPPN Keuangan 30 menit 8. Membuat slip gaji / rekap gaji seluruh pegawai Keuangan 30 menit 9. Membuat daftar rekening seluruh pegawai untuk

disampaikan ke bank Keuangan 30 menit

B. Gaji Susulan 1. Mengupdate data pegawai yang menerima gaji susulan ke aplikasi GPP

Keuangan 15 menit

2. print out data gaji tersebut dan meneliti pegawai yang menerima Gaji Susulan dan membuat SPM Gaji Susulan sampai ditandatangani.

Keuangan 30 menit

3. Membuat SPTJM. Keuangan 30 menit 4. Membuat dan meneliti SPP Gaji dan meminta tanda

tangan pejabat yang berkaitan. Keuangan 30 menit

5. Menyampaikan SPM Gaji ke KPPN. Keuangan 30 menit 6. Mengambil SP2D ke KPPN. Keuangan 15 menit

C Uang Muka Gaji / Persekot Gaji

1. Mengupdate data pegawai yang menerimagaji ke aplikasi GPP.

Keuangan 30 menit

2. Menprint data gajitersebut dan menelitipegawai yang menerima Persekot Gaji danmembuatkan SPM Persekot Gaji sampai ditandatangani

Keuangan 30 menit

3. Membuat SPTJM danmeminta tanda tangankepada Pejabat berkaitan.

Keuangan 30 menit

4. Membuat, meneliti SPPdan meminta tandatangan Keuangan 30 menit 5. kepada Pejabatyang berkaitan. Keuangan 30 menit 6. Menyampaikan SPM gajike KPPN. Keuangan 15 menit

7. Mengambil SP2D keKPPN Keuangan 30 menit

D Kekurangan Gaji / Rapel 1. Mengupdate data pegawai yang menerimagaji susulan ke aplikasi GPP.

Keuangan 30 menit

2. Meneliti Pegawai yang menerima Kekurangan Gaji dan membuatkan SPM Kekurangan Gaji sampai ditandatangani.

Keuangan 30 menit

3. Membuat SPTJM. Keuangan 30 menit 4. Membuat, meneliti SPP dan meminta tandatangan

kepada Pejabat berkaitan. Keuangan 15 menit

5. Menyampaikan SPM keKPPN setempat. Keuangan 30 menit 6. Mengambil SP2D keKPPN. Keuangan 30 menit

E Uang Makan 1. Mengupdate data pegawai yang menerima uang makan ke aplikasi GPP.

Keuangan 30 menit

2. Menprint data gaji tersebut dan meneliti pegawai yang menerima uang makan dan membuat SPM uang makan sampai ditandatangani.

Keuangan 30 menit

3. Membuat SPTJM dan meminta tanda tangan kepada Pejabat yang berkaitan.

Keuangan 30 menit

4. Menyampaikan SPM Uang Makan ke KPPN setempat.

Keuangan 30 menit

5. Mengambil SP2D ke KPPN. Keuangan 30 menit

SOP PENGAJUAN PERMINTAAN TUNJANGAN REMUNERASI

No



Waktu

Deskripsi : Tata Cara Pembuatan dan Pengajuan Permintaan Tunjangan Remunerasi

A Membuat dan menyiapkan permintaan Tunjangan Kinerja / Remunerasi

1. Membuat daftar tanda terima tunjangan khusus kinerja remunerasi bagi pegawai yang menerima remunerasi berdasarkan Rekapitulasi Absen Remunerasi dan Data Kehadiran Pegawai.

Keuangan 2 jam


2. Print out dan meneliti hasil Print out daftar permintaan Tunjang Kinerja / Remunerasi.

Keuangan 20 menit

3. Membuat laporan pertanggung jawaban dimuka Tunjangan Kinerja / Remunerasi yang sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh penerima Tunjangan.

Keuangan 30 menit

4. Membuat dan menyusun kelengkapan data lainnya yaitu : - surat permintaan - remunerasi. - Kuitansi/bukti - pembayaran tunjangan khusus kinerja. - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

(SPTJM) .

Keuangan 25 menit

5. Menyampaikan berkas Pertanggung jawaban dimuka dan permintaan Tunjangan Kinerja / Remunera ke PTA

Keuangan 25 menit

6. Membuat Daftar Rekening Penerima Tunjangan ke dalam ADK yang selanjutnya diampaikan ke Bank.

Keuangan 25 menit

B Pertanggung JawabanTunjangan Kinerja /Remunerasi

1. Mencetak Rekening Koran Bank.

Keuangan 25 menit

2. Mengirimkan Data Rekening Koran Bank ke PTA.

Keuangan 25 menit

SOP PELAPORAN KEUANGAN

No



Waktu

Deskripsi : Tata Cara Pelaporan Keuangan

A Rekonsiliasi LaporanKeuangan Bulanan ke KPPN

1. Menginput data SPM danSP2D yang sudah terbitpada bulan yangdilaporkan kedalamaplikasi SAKPA.

Keuangan 1 jam

2. Menginput data PNBP yang telah disetor kedalam Aplikai SAKPA.

Keuangan 1 jam

3. Melakukan Rekonsilisasiinternal SIMAK-BMNdengan Aplikasi SAKPAdengan mengiput datadari aplikasii SIMAKBMN ke AplikasiSAKPA.

Keuangan 5 jam

4. Menprint out dan mengoreksi secara teliti Neraca, laporan Realisasi Anggaran serta Pendapatan Negara dan Hibah bulan bersangkutan.

Keuangan 2 jam

5. Membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

Keuangan 3 jam

6. Melakukan Rekonsiliasi SAKPA ke KPPN dengan kelengkapan data pendukungnya yaitu : - Laporan file pengiriman ke KPPN - Laporan realisasi dalam dalam bentuk ADK

yang di PDF kan. - LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) dari

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan print out dan file.

- Foto copy rekening Koran Pengadilan Agama Putussibau

- Rekonsiliasi rekening Koran dengan Kas di Bendahara Pengeluaran

Keuangan 3 jam

7. Setelah hasil rekon sama dengan KPPN maka KPPN membuat BAR Rekonsiliasi yang di tandatangani oleh KPA dani KPPN setempat.

Keuangan 3 jam

B Laporan ADK dan print out ke Pengadilan TinggiPontianak

Hasil Rekonsiliasi antaraSatker dan KPPN yanghasilnya sama dilaporkan keKorwil Pengadilan TinggPontianak dan PTAPontianak dalam bentukADK berserta print outnyayang dijilid laporannyasecara Bulanan, Triwulandan Semesteran yang terdiri dari : 1. Neraca

Keuangan 1 hari


2. Laporan Realisasi anggaran Belanja 3. Laporan Realisas Pengembalian Belanja 4. Laporan Realisasi Anggaran Negara danHibah. 5. Berita Acara Rekonsialiasi

C Laporan Realisasi Anggaranke Biro Keuangan MARI

1. Membuat laporanRealisasi Anggaransecara Bulanan dan Triwulan secara manual berdasarkan hasil data rekonsialisasi dariKPPN sesuai format yang telah ditentukan BUA MARI.

Keuangan 30 menit

2. enprint out danmemeriksa hasilnya serta meminta tandatangan pejabat yang bersangkutan.

Keuangan 25 menit

3. Mengirimkan laporan keBiro Keuangan MARI.Bawas MARI, PTA.Pontianak dan PT.Pontianak

Keuangan 15 menit

D Laporan RealisasiPenerimaan Negara BukanPajak (PNBP)

1. Membuat laporanRealisasi PNBP secaramanual berdasarkanhasil data rekonsialisasidari KPPN sesuaiformat yang telahditentukan BUA MARI.

Keuangan 25 menit

2. Print out dan memeriksahasilnya serta memintatanda tangan pejabatyang bersangkutan.

Keuangan 10 menit

3. Mengirimkan laporanbulanan dan Triwulanke Biro KeuanganMARI, ke PTAPontianak.

Keuangan 30 menit

E Laporan Triwulan PP 39 Th.2006 dari BAPPENAS

1. Menginput Laporan Triwulan dengan Formulir A Aplikasi BAPPENAS.

Keuangan 20 menit

2. Menprint out data tersebut dan memeriksanya. Keuangan 20 menit

3. Membuat surat pengantar dan hasil print out formolir A yang sudah diperiksa untuk di tanda tangani penjabat yang berangkutan.

Keuangan 5 menit

4. Mengirimkan Laporan Triwulan Formulir A PTA Pontianak untuk dimasukkan ke form B.

Keuangan 30 menit

F Laporan CALK Semesteran Dan Tahunan

1. Mengumpulkan Data yang diperlukan untuk menyusun Laporan CALK Semesteran dan Tahunan.

Keuangan 15 menit

2. Menyusun Laporan CALK Keuangan 25 menit

3. Print Out Laporan CALK dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dari isi Laporan CALK.

Keuangan 10 menit

4. Menyusun data pendukung CALK. Keuangan 10 menit 5. Menjilid laporan CALK 6. Mengirimkan Laporan Keuangan 10 menit 6. CALK ke Korwil (Pengadilan Tinggi Pontianak) dan

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Keuangan 30 menit

G Laporan Data AlokasiAnggaran BelanjaLangganan Listrik.

1. Membuat laporan data alokasi langganan listrik berdasarkan pembayaran listrik bulan yang bersangkutan

Keuangan 20 menit

2. Mengirimkan laporan serta foto copy kuitansi pembayarannya ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setiap awal bulan

Keuangan 30 menit

SOP KEBENDAHARAAN

No



Waktu

Deskripsi : Tata Cara Kebendaharaan Pada Pengadilan Agama Putussibau

A Bendahara Pengeluaran 1. Membuat pembukuan berdasarkan Per-Dirjen Keuangan 1 jam 2. Mencatat dan membukukan semua penerimaan

dan pengeluaran anggaran ke dalam Buku Kas Umum

Keuangan 5 hari

3. Mengarsipkan Kwitansi, SPP dan SPM serta SP2D ke dalam file-file.

Keuangan 10 hari

4. Melakukan penutupan Buku Kas Umum setiap bulannya dan meminta tanda tangan Pejabat yang berkaitan.

Keuangan 1 hari

5. Membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban)bulanan untuk pelaporan SAKPA ke KPPN.

Keuangan 1 hari


6. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas untuk dilaporkan kepada Pimpinan Kondisi keuangan setiap bulan dan triwulan atau sewaktu-waktu diminta.

Keuangan 1 jam

7. Membuat dan mengerjakan buku pembantu seperti buku pembantu UP, Kas Tunai, Pajak, Bank dan Pengawas.

Keuangan 10 hari

8. Membuat register penutupan Kas untuk dilaporkan ke atasan setiap bulannya

Keuangan 4 hari

9. Menyetor pajak yang dipungut yaitu PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23, atas Pembayaran yang kena pajak

Keuangan 2 jam

10. Membuat SPM GUP dan LS, meneliti/menguji kebenaran SPM dan penandatangan SPM oleh Pejabat SPM.

Keuangan 2 hari

11. Membuat dan MenelitiSPP (Surat PermintaanPembayaran) danPenandatangan SPP olehPejabat.

Keuangan 1 hari

12. Menyampaikan SPMGUP dan LS ke KPPN. Keuangan 2 jam 13. Mengambil SPM danSP2D yang sudah selesaidan

disetujui KPPN. Keuangan 1 jam

14. Mengambil UangPersediaan yangditransfer KPPN di Bank BRI.

Keuangan 1 jam

B Bendahara Penerimaan 1. Menerima uang PNB perkara dari Kasir damenandatangani tanda terima uang.

Keuangan 1 jam

2. Merekap penerimaauang PNBP berdasarkaMAP dan mengetiblangko SSBP untuk menyetor ke Bank.

Keuangan 30 menit

3. Menyetorkan PNBP Ke bank Persepsi Keuangan 20 menit 4. Mengentry data buksetoran PNBP dari Bank ke

Aplikasi SAKPA Keuangan 2 jam

5. Mencatat dan Membukukan semua Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Buku Kas Umum berdasarkan Per-Dirjen Perbendaharaan No.47/PB/2009 daketentuan MARI

Keuangan 30 menit

6. Mencatat Buku Pembantu per MAP dan Buku PengawasaAnggaran ke komputedan mencetak BukuBuku Pembantu setiabulan.

Keuangan 3 jam

7. Membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Bulanan untuk pelaporan SAKPA ke KPPN

Keuangan 15 menit

SOP ADMINISTRASI PERSURATAN KEUANGAN

No



Waktu

Deskripsi : Pengadministrasian Tata Persuratan

A Proses Penanganan Penerimaan Surat Masuk

1. Menerima dan memeriksasurat masuk.

Keuangan 5 menit

2. Memberi paraf tanda terima surat dari petugas Keuangan 5 menit 3. Memeriksa surat tersebut apakah surat itu harus

ditindaklanjuti atau tidak. Keuangan 10 menit

4. Menindak lanjuti surat masuk tersebut yang harus segera ditindaklanjuti.

Keuangan 15 menit

5. Mengkonsep surat untuk menindak lanjuti surat masuk tersebut.

Keuangan 2 jam

6. Menprint out surat tersebut dan meminta tanda tangan kepada pejabat yang berwenang.

Keuangan 2 jam

7. Mengirimkan surat tersebut kepada tujuannya. Keuangan 30 menit 8. Mencatat danmengarsipkan surat masuk ke file.

Keuangan 30 menit

B Proses Penanganan Penerimaan Surat Keluar

Menatausahakan dan mengarsipkan surat keluar berdasarkan klasifikasinnya.

Keuangan 30 menit


SOP PENGAJUAN BELANJA BARANG DAN MODAL

No



Waktu

Deskripsi : Tata Cara Pengajuan Belanja Barang dan Belanja Modal

A Belanja Barang 1. Menerima SPP dan menguji SPP. Keuangan 30 menit 2. Petugas penerima SPP menyampaikan SPP kepada

pejabat penerbit SPM. Keuangan 15 menit

3. Pejabat penerbit SPM melakukan pengujian atas

SPP sebagai berikut: - Memeriksa secara rinci dokumen pendukung

SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Memeriksa ketersedian pagu anggaran dalam

DIPA. - Memeriksa kesesuaian rencana kerja /RKA-KL - Memeriksa kebenaran atas hak tagih. - Pencapaian sasaran/ tujuan dalam DIPA.

Keuangan 3 jam

4. Setelah melakukan pengujian atas SPP-UP/ SPP-TUP/ SPPGUP/SPM-LS Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM menerbitkan SPM 3 rangkap.

Keuangan 3 jam

5. Mengajukan SPM kepada KPPN yang selanjutnya akan diterbitkan SP2D oleh KPPN yang berwenang.

Keuangan 2 jam


B Belanja Modal 1. Menerima SPP dan menguji SPP. Petugas penerima SPP

Keuangan 30 menit

2. Menyampaikan SPP kepada pejabat penerbit SPM. Keuangan 15 menit 3. Pejabat penerbit SPM melakukan pengujian atas

SPP sebagai berikut: - Memeriksa secara rinci dokumen pendukung

SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Memeriksa ketersedian pagu anggaran dalam

DIPA. - Memeriksa kesesuaian rencana kerja /RKA-KL - Memeriksa kebenaran atas hak tagih antara

lain : a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima

pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening nama bank).

b. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/ atau kelayakannnya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai dengan. Pencapaian sasaran/tujuan dalam DIPA.

Keuangan 3 jam

4. Setelah melakukan pengujian atas SPM-LS Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM menerbitkan SPM 3 rankap.Mengajukan SPM kepada KPPN yang selanjutnya akan diterbitkan SP2D oleh KPPN yang berwenang.

Keuangan 3 jam


SOP KEPEGAWAIAN

No



Waktu

Deskripsi : Prosedur Pembinaan Kepegawaian.


A Memimpin pelaksanaantugas. Bagian Kepegawaian

1. Memberikan bimbingan teknis kepegawaian pada Staf. Kepegawaian.

Kepegawaian 15 menit

2. Memberikan pendampingan pekerjaan pada staf kepegawaian.


3. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepegawaian Kepegawaian 20 menit

B Menetapkan sasaran kegiatan Bagian Kepegawaian setiap tahun

1. Mengelompokkan Sasaran kegiatan /time schedule kepegawaian


2. Menganalisa Sasaran kegiatan /time schedule kepegawaian


3. Menyusun Sasaran kegiatan /time schedule kepegawaian


4. Menganalisa Job Discription kepegawaian Kepegawaian 15 menit 5. Menyerahkan Job Discription kepada masing

kepegawaian Kepegawaian 5 menit

C Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan

1. Menyusun dan menjadwalkan rencana mutasi/ Kenaikan pangkat pegawai.


2. Menyusun dan menjadwalkan pembuatan kenaikan gaji berkala pegawai.


3. Menyusun dan menjadwalkan Data Pegawai yang akan memasuki BUP


4. Menyusun danmenjadwalkan PerubahanGaji Pokok pegawai.


5. Menyusun danmenjadwalkan rencanapenataan File pegawai PA


6. Menyusun danmenjadwalkan rencanapenataan arsipkepegawaian


7. Menyusun danmenjadwalkan rencanaupdating data pegawai.


8. Menyusun danmenjadwalkan rencanabimbingan tekniskepegawaian


9. Menyusun danmenjadwalkan evaluasirencana kegiatan


D Membagi tugas dan menetapkan penanggung jawab kegiatan Bagian Kepegawaian.

1. Membagi tugas dan menetapkan penanggung jawab kegiatan pada staf kepegawaian


2. Menjelaskan tugas dan tanggung jawab pada staf kepegawaian


3. Membimbing tugas dan tanggung jawab pada staf kepegawaian


E Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Bagian Kepegawaian

1. Menjelaskan pelaksanaan kegiatan pada staf kepegawaian.


2. Membimbing pelaksanaan kegiatan pada staf kepegawaian.


3. Mendampingi pelaksanaan kegiatan pada staf kepegawaian


4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada staf kepegawaian


F Menyusun mutasi pegawai menurut formasi.

1. Menyusun mutasi pegawai berdasarkan golongan 2.

Kepegawaian 5 menit

3. Menyusun mutasi pegawai berdasarkan Usia Kepegawaian 5 menit 4. Menyusun mutasi pegawai berdasarkan Jabatan Kepegawaian 5 menit 5. Menyusun mutasi pegawai berdasarkan pendidikan Kepegawaian 5 menit 6. Menyusun mutasi pegawai berdasarkan staf Kepegawaian 5 menit

G Mengurus pengangkatan dalam jabatan Fungsional

1. Menyusun daftar jabatan yang kosong. Kepegawaian 5 menit 2. Menyusun data pegawai yang memenuhi syarat

untuk diangkat dalam jabatan fungsional Kepegawaian 5 menit

3. Menyiapkan naskah untuk di rapatkan TPM dalam jabatan fungsional

Kepegawaian 5 menit

4. Menyiapkan naskah usul pengangkatan dalam jabatan fungsional.

Kepegawaian 5 menit

5. Menyiapkan naskah keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional.

Kepegawaian 5 menit

6. Menyusun naskah sumpah pengangkatan dalam jabatan fungsional

Kepegawaian 5 menit

H Memantau pelaksanan tugas para bawahan Bagian Kepegawaian.

1. Memantau pelaksanaan tugas para staf bagian Kepegawaian

Kepegawaian 5 menit

2. Mengarahkan pelaksanaantugas para staf bagian Kepegawaian 5 menit


Kepegawaian

3. Mengoreksi pelaksanaantugas para staf bagian Kepegawaian

Kepegawaian 5 menit

4. Memberikan Solusi pelaksanaan tugas para staf bagian Kepegawaian


I Bertanggung jawab atas informasi kepegawaian (SIMPEG).

1. Mengumpulkan dan bertanggung jawab atas validitas data kepegawaian.


2. Memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen yang berkaitan dengan mutasi keluarga


3. Memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen yang berkaitan dengan mutasi pembinaan karir


4. Mentransformasi dokumen ke dalam formulir isian Kepegawaian 10 menit 5. Memasukkan data ke dalam komputer / entry data. Kepegawaian 15 menit 6. Menerbitkan daftar informasi kepegawaian secara

periodik Kepegawaian 10 menit

J Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang kepegawaian

1. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan Pimpinan dalam masalah jam kerja.


2. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan Pimpinan dalam masalah Cuti Tahunan.


3. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan Pimpinan dalam masalah Pengawasan.


4. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan Pimpinan dalam masalah Pembentukan Tim Baperjakat/ TPM.


5. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan Pimpinan dalam masalah Sosialisasi Simpeg


6. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan Pimpinan dalam masalah Disiplin Kerja.


K Mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dengan satuan kerja lain yang terkait.

Mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dengan ASKES Putussibau.

Kepegawaian -

L Menerbitkan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala

1. Mengonsep SuratKeputusan KGB Kepegawaian 10 menit 2. Mengetik Surat KeputusanKenaikan Gaji Berkala Kepegawaian 15 menit 3. Mengoreksi Ketikan SuratKeputusan Kenaikan

GajiBerkala Kepegawaian 110 menit

4. Meneruskan untuk diparaf atasan/ pimpinandan ditanda tangani Ketua

Kepegawaian 5 menit

5. Menyerahkan SK kepadayang bersangkutan danembusan.

Kepegawaian 5 menit

M Menerbitkan Surat Keputusan Perubahan Gaji Pokok Baru/ Impassing

1. Mengonsep Surat Keputusan Perubahan Gaji Pokok Baru/ Impassing


2. Mengetik Surat Keputusan Perubahan Gaji Pokok Baru/ Impassing


3. Mengoreksi Ketikan Surat Keputusan Perubahan Gaji Pokok Baru/ Impassing


4. Meneruskan untuk di paraf atasan/ pimpinan dan ditanda tangani Ketua


5. Menyerahkan SK kepada yang bersangkutan dan tembusan

Kepegawaian 5 menit

N Menerbitkan SuratKeputusan Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID)

1. Mengonsep Surat Keputusan Hakim Pengawas Bidang.


2. Mengetik Surat Keputusan Hakim Pengawas Bidang. Kepegawaian 10 menit 3. Mengoreksi Ketikan Surat Keputusan Hakim

Pengawas Bidang. Kepegawaian 10 menit

10 menit 4. Meneruskan untuk di paraf atasan/ pimpinan dan

ditanda tangani Ketua. Kepegawaian 10 menit

5. Menyerahkan SK kepada yang bersangkutan dan tembusan.


O Menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Fungsional

1. Mengonsep Surat Keputusan Pejabat Fungsional. Kepegawaian 15 menit 2. Mengetik Surat Keputusan Pejabat Fungsional Kepegawaian 10 menit 3. Mengoreksi Ketikan Surat Keputusan Pejabat

Fungsional Kepegawaian 10 menit


4. Meneruskan untuk di paraf atasan/ pimpinan dan ditanda tangani Ketua.

Kepegawaian 5 menit

5. Menyerahkan SK kepada yang bersangkutan dan tembusan

Kepegawaian 5 menit

SOP PENGADMINISTRASIAN SURAT MASUK DAN KELUAR

No



Waktu

Deskripsi : Pengadministrasian Tata Persuratan

A Penerimaan Surat Masuk 1. Menerima dan memeriksakebenaran surat. Umum 5 menit 2. Memisahkan antara suratdinas, surat pribadi

dansurat salah alamat. Umum 5 menit

3. Menggolongkan antarasurat tertutup / rahasia dansurat terbuka..

Umum 5 menit

4. Menyortir surat-suratsesuai dengan unit

pengelolaannya.

Umum 5 menit

5. Membuka amplop surat surat dengan hari-hati

untuk menjaga agar surat jangan sampai rusak

Umum

6. Meneliti surat-suratkembali apakah sesuaidengan catatan yang tertera dalam amplop,termasuk juga tentang kelengkapan suart-surat antara lain lampiran-lampiranya.

Umum 5 menit

7. Memberi catatan seperlunya terhadap surat-surat yang kelengkapanya tidak sesuai dengan suratnya seperti kurang lampiran atau tidak ada lampiran.

Umum 5 menit

8. Menyerahkan surat tertutup/rahasia pada pencatat surat dan menyerahkan surat terbuka pada pengarah surat

Umum 5 menit

9. Menyerahkan surat-surat penting dan biasa kepada pencatat surat.

Umum 5 menit

B Proses Pengarahan, pencatatan dan penyampaian Surat Masuk

1. Menelaah keseluruhan isi surat yang dapat dibuka, kemudian menentukan apakah surat tersebut termasuk penting atau biasa.

Umum 10 menit

2. Mengelompokan antara surat penting dan surat biasa dan menyerahkan kepada pencatat surat

Umum 5 menit

3. Mengagendakan surat-surat masuk kedalam kartu kendali dan Kartu Disposisi

Umum 10 menit

4. Menyampaikan surat masuk ke Pimpinan. Umum 5 menit 5. Menyampaikan surat masuk ke Panitera /

Sekretaris. Umum 5 menit

6. Menyerahkan surat masuk ke unit pengolah sesuai dengan disposisi.

Umum 5 menit

7. Mengarsipkan surat masuk . Umum 5 menit 8. Menata dan mengarsipkan kartu kendali dan

lembar pengantar surat biasa Umum 5 menit

C Mencatat, mengarsipkan dan mengirim surat keluar

1. Menyampaikan dan mengambil konsep surat kepada/dari Wasek, Pansek dan Ketua.

Umum 5 menit

2. Memberikan nomor dan kode surat keluar dan mencatat dalam buku surat keluar

Umum 5 menit

3. Menyampaikan dan mengambil surat kepada Wasek/Wapan, Pansek dan Ketua untuk diparaf dan ditandatangani.

Umum 5 menit

4. Mengarsipkan retro surat keluar. Umum 5 menit 5. Mengirim surat keluar ke kantor yang dituju atau

kantor pos atau titipan kilat. Umum 5 menit

6. Mengirim surat keluar atau data-data penting melalui mesin faximile.

Umum 5 menit


SOP PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA

` No



Waktu

Deskripsi : Penatausahaan Barang Dan Pembuatan Laporan.

A Penatausahaan Barang Milik Negara

1. Menerima dan mencatat seluruh pengadaan Barang Milik Negara dalam buku agenda barang masuk.

Umum 5 menit

2. Mengentri data barang inventaris dalam aplikasi SIMAK-BMN.

Umum 5 menit

3. Memberi kode register dan label kode register pada seluruh barang inventaris

Umum 5 menit

4. Memeriksa kondisi barang inventaris semesteran dan tahunan.

Umum 30 menit

5. Membuat DBR, DBL dan KIB. Umum 60 menit

B Pembuatan Laporan BarangMilik Negara

1. Membuat Laporan posisi BMN di neraca. Umum 30 menit 2. Membuat Laporan Barang Kuasa Pengguna Umum 30 menit 3. Membuat Laporan Barang Kuasa Pengguna

Persediaan. Umum 30 menit

4. Membuat Catatan Atas Laporan BMN – KPB. Umum 30 menit

C Pengiriman Laporan Barang Milik Negara

1. Mengirim dan merekonsiliasi data SIMAK BMN ke SAKPA.

Umum 30 menit

2. Mengirim dan merekon laporan semesteran dan tahunan ke KORWIL dan KPKNL.

Umum 30 menit

SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

No



Waktu

Deskripsi : Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara.

A Pembuatan BerkasPenghapusan Barang MilikNegara Berupa PerlatanKantor / Meubelair.

1. Membuat SK Panitia Penghapusan. Umum 15 menit 2. Meneliti dan menilai Barang Milik Negara yang akan

dihapus Umum 3 hari

3. Membuat surat pernyataan penghapusan tidak menganggu kelancaran operasional.

Umum 5 menit

4. Foto BMN yang akan dihapus. Umum 60 menit 5. Laporan Semester/saldo awal BMN. Umum 25 menit

6. Mengajukan permohonan rekomendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL setempat.

Umum 30 menit

7. Membuat permohonan penghapusan Barang Milik Negara kepada Kepala BUA MA-RI.

Umum 20 menit

B Pelelangan Barang Milik Negara 1. Mengajukan permohonan waktu lelang ke KPKNL setempat.

Umum 20 menit

2. Mengumumkan lelang Barang Milik Negara. Umum 10 menit 3. Pelelangan Barang Milik Negara.

Umum 30 menit

C Pembuatan Berkas Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas.

1. Membuat SK Panitia Penghapusan. Umum 15 menit 2. Pemeriksaan Kendaraan dari dinas Perhubungan /

KPKNL. Umum 1 hari

3. Meneliti dan menilai Barang Milik Negara yang akan dihapus.

Umum 30 menit

4. Membuat surat pernyataan penghapusan tidak menganggu kelancaran operasional.

Umum 10 menit


5. Laporan Semester/saldo awal BMN. Umum 25 menit 6. Foto kendaraan dari depan, samping dan belakang. Umum 15 menit 7. Foto Copy STNK dan BPKP. Umum 15 menit 8. Mengajukan permohonan rekomendasi

penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL setempat

Umum 30 menit

9. Membuat permohonan penghapusan Barang Milik Negara kepada Kepala BUA MA-RI

Umum 15 menit

D Pelelangan Barang Milik Negara

1. Mengajukan permohonan waktu lelang ke KPKNL setempat.

Umum 30 menit

2. Mengumumkan lelang Barang Milik Negara. Umum 10 menit 3. Pelelangan Barang Milik Negara Umum 60 menit

SOP PERPUSTAKAAN

No



Waktu

Deskripsi : Prosedur Penatausahaan Perpustakaan.

A Menyelenggarakan penataanbuku buku perpustakaansecara manual.

1. Menyelenggarakan,menerima dan mencatat Buku Induk Register.

Umum 30 menit

2. Membuat daftar buku sesuai dengan judul karangan, nama pengarang, tahun penerbitan dan membuat nomor kode.

Umum 20 menit

3. Memberi label buku sesuai dengan pedoman penataan perpustakaan.

Umum 25 menit

4. Menata buku-buku dilemari perpustakaan. Umum 30 menit

5. Membuat kartu peminjaman buku perpustakaan. Umum 20 menit 6. Melayani semua permintaan peminjaman buku

perpustakaan. Umum 1 hari

7. Melayani semua pengembalian buku perpustakaan. Umum 1 hari 8. Menyusun buku ke rak buku sesuai dengan kode

buku masing-masing. Umum 30 menit

B Menyelenggarakan penataanbuku buku perpustakaanmenggunakan aplikasisenayan (Aplikasi perpustakaan)

1. Menyelenggarakan dan mencatat penerimaan buku ke Buku Induk Register.

Umum 15 menit

2. Menyelenggarakan dan menambah daftar katalog buku ke aplikasi berdasarkan pengklasifikasian sesuai dengan judul, edisi, detail, spesifikasi, pengarang, GMD, kala terbit, ISBN, ISSN, tempat terbit, judul seri, nomor panggil.

Umum 30 menit

3. Mencetak label dan barcode buku berdasarkan klasifikasi buku masing-masing serta menempelkan label dan barcode sebagai kode buku.

Umum 30 menit

4. Memasukan data untuk tahap pembuatan kartu anggota perpustakaan sekaligus mencetak kartu anggota perpustakaan sekaligus mencetak kartu anggota perpustakaan sebagai bahan untuk tahap peminjaman.

Umum 20 menit

5. Melayani permintaan dan pengembalian buku dengan sistem aplikasi senayan langsung ke komputer dengan data terlampir dari kode barcode dan nomor dari kartu anggota.

Umum 1 hari

BAB III

KEADAAN PERKARA


BAB III KEADAAN PERKARA

A. PENERIMAAN PERKARA

Jumlah perkara masuk di Pengadilan Agama Kelas II Putussibau dari bulan

Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 sebanyak 90 perkara, terdiri dari 87

Perkara gugatan dan 3 perkara permohonan. Pada tahun 2010 jumlah perkara masuk

di Pengadilan Agama Kelas II Putussibau sebanyak 60 perkara. Dengan demikian

pada tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan

Agama Kelas II Putussibau sebesar 50%.

DATA PERKARA MASUK PER BULAN

PADA PENGADILAN AGAMA KELAS II PUTUSSIBAU

TAHUN 2011

0

2

4

6

8

10

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Cerai Gugat Cerai Talak Lain-lain

Sumber Data : Panmud Hukum

Adapun rincian jenis perkara masuk di Pengadilan Agama Kelas II Putussibau


1. Perkara Gugatan

- Cerai Gugat : 57 perkara

- Cerai Talak : 28 perkara

- Gugat Waris : 1 perkara

- Penguasaan Anak : 1 perkara


2. Perkara Permohonan

- Dispensasi Kawin : 1 perkara

- Wali Adhol : 1 perkara

- Penetapan Ahli Waris : 1 perkara

Dari jumlah perkara masuk sepanjang tahun 2011, sebagian besar didominasi

oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Putussibau Utara dan Kecamatan Putussibau

Selatan yaitu 66,66% dari 90 perkara sebagaimana tergambar dalam data berikut ini :

DATA PERKARA MASUK PER KECAMATAN


TAHUN 2011

3030

31

24

25

13

111

51

Putussibau Utara

Putussibau Selatan

Kalis

Mentebah

Pengkadan

Boyan Tanjung

Jongkong

Hulu Gurung

Bunut Hilir

Bunut Hulu

Suhaid

Selimbau

Embaloh Hilir

Silat Hilir

Semitau


B. PENYELESAIAN PERKARA

Dari 90 perkara yang masuk pada tahun 2011 dan ditambah sisa perkara

tahun 2010 sebanyak 8 perkara, Pengadilan Agama Kelas II Putussibau telah

memutus sebanyak 90 perkara, yang ditangani oleh 3 (tiga) Majelis Hakim yang


terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua dengan dibantu

oleh Panitera dan 6 (enam) orang Panitera Pengganti.

Jika dipersentasekan maka tingkat penyelesaian perkara yang dicapai oleh

Pengadilan Agama Kelas II Putussibau pada tahun 2011 sebesar 91,8%. Dengan

demikian target penyelesaian perkara yang telah ditetapkan dalam Program Kerja

Pengadilan Agama Kelas II Putussibau tahun 2011 yaitu sebesar 85% telah tercapai

bahkan terlampaui.

DATA PERKARA PUTUS


TAHUN 2011

0

2

4

6

8

10

12




Adapun rincian perkara yang diputus selama tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Perkara Gugatan



- Penguasaan Anak : 1 perkara

2. Perkara Permohonan

- Dispensasi Kawin : 1 perkara

- Wali Adhol : 1 perkara

- Penetapan Ahli Waris : 1 perkara

3. Lain-lain


- Dicabut : 4 perkara

- Dicoret : 1 perkara

- Digugurkan : 1 perkara

DATA PERKARA DICABUT, DICORET, DAN DIGUGURKAN


TAHUN 2011

4

1 1

Dicabut Dicoret Digugurkan


C. SISA PERKARA TAHUN 2011

Sampai akhir tahun 2011, keadaan perkara di Pengadilan Agama Kelas II

Putussibau adalah sebagai berikut :

1. Sisa perkara tahun 2010 : 8 perkara

Perkara masuk tahun 2011 : 90 perkara

Jumlah : 98 perkara

2. Perkara diputus tahun 2011 : 90 perkara

3. Sisa perkara tahun 2011 : 8 perkara

DATA SISA PERKARA



TAHUN 2011

5

1

2



Adapun rincian sisa perkara tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Perkara Gugatan



- Gugat Waris : 1 perkara

2. Perkara Permohonan : Nihil

3. Eksekusi

Sepanjang tahun 2011, tidak ada perkara yang dimohonkan eksekusi.

D. UPAYA HUKUM

Pada tahun 2011, rincian perkara yang dimintakan upaya hukum adalah :


1. Perkara Banding : --

2. Perkara Kasasi : --

3. Perkara Peninjauan Kembali : --

4. Perkara Verzet : --

E. KEUANGAN PERKARA DAN PNBP

Biaya perkara di Pengadilan Agama Kelas II Putussibau tahun 2011 ditetapkan

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kelas II Putussibau Nomor :

W14-A7/106.a/KU.04.2/I/2011, tanggal 19 Januari 2011.

Selama tahun 2011, uang perkara yang masuk dan dikeluarkan pada

Pengadilan Agama Kelas II Putussibau adalah sebagai berikut :

1. Saldo tahun 2010................................................... : Rp 3.888.000,-

2. Uang masuk tahun 2011………………………………….... : Rp 89.059.000,-

Jumlah…………………………………………………............... : Rp 92.947.000,-

3. Uang terpakai / dikeluarkan……………………………... : Rp 70.963.000,-

4. Pengembalian Sisa Panjar kepada para pihak...... : Rp 17.031.000,-

Saldo tahun 2011……………………………………….......... : Rp 4.953.000,-

Uang yang terpakai / dikeluarkan dipergunakan untuk :

- Biaya Panggilan

- Hak-hak Kepaniteraan (Pendaftaran dan Redaksi)

- Biaya Pemberitahuan

- Biaya Proses

- Meterai

Selain dana perkara tersebut diatas, Pengadilan Agama Kelas II Putussibau

dalam menyelesaikan perkara juga mendapat alokasi dana prodeo dan dana sidang

keliling dari DIPA tahun 2011. Dana prodeo sebesar Rp 3.000.000,- untuk

penyelesaian 10 perkara. Sampai akhir tahun 2011, anggaran prodeo yang telah


diserap sebesar Rp 1.014.000,- atau sekitar 33,8%, dengan jumlah perkara prodeo

yang masuk dan diselesaikan sebanyak 5 perkara.

Sedangkan untuk sidang keliling, Pengadilan Agama Kelas II Putussibau

mendapat alokasi dana sidang keliling untuk tahun 2011 sebesar Rp 15.000.000,-

untuk 12 kali sidang keliling. Sampai akhir tahun 2011, anggaran sidang keliling yang

telah diserap sebesar Rp 15.000.000,- atau 100%, dengan jumlah pelaksanaan sidang

keliling sebanyak 12 kali. Dengan demikian Pengadilan Agama Kelas II Putussibau

telah menyerap seluruh anggaran sidang keliling untuk tahun 2011.

Penerimaan uang hak-hak kepaniteraan dan kemudian disetorkan ke Kas

Negara sepanjang tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- Sisa tahun 2010 yang belum disetor……….. : Rp 0,-

- Penerimaan tahun 2011……………………....... : Rp 4.685.100,-

- Jumlah yang disetor tahun 2011…………….. : Rp 4.685.100,-


BAB IV

PENGAWASAN INTERNAL


BAB IV PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan

sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu :

1. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai

pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap

bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan

tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat

pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam

satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga

peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan

Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk :

1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan,

pengelolaan administrsai peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan

telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan

tugas-tugas peradilan.

3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisien

penyelenggaraan peradilan.

4. Menilai kinerja.

Adapun tujuan pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan

yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah

Agung, dan atau pimpinan pengadilan unutk menentukan kebijakan dan tindakan


yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat

pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Fungsi Pengawasan Pengadilan Agama Putussibau

Adapun mengenai fungsi pengawasan meliputi :

1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana

mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan

yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan

biaya berperkara yang murah.

Adapun bentuk dan prinsip pengawasan yaitu :

1. Bentuk pengawasan terdiri atas; pengawasan langsung dan pengawasan tidak

langsung.

2. Prinsip pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip yaitu;

independensi, objektivitas, kompetensi, formalistik, koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi, serta efisien, efektif dan ekonomis.

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengawasan Pengadilan Agama Putussibau,

ada tiga point penting yang harus diperhatikan yaitu :

1. Pengawasan rutin/regular dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif

terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup;

administrasi persidangan dan administrasi perkara.

b. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup;

administrasi kepegawaian, keuangan (current audit), inventaris, dan

administrasi umum lainnya.

c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja

lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik.


2. Pengawasan keuangan dilaksanakan meliputi :

a. Current audit yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan

pihak ketiga yang sedang berjalan yan merupakan bagian dari pengawasan

regular/rutin.

b. Post audit yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan

neraca.

3. Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu

pengawasan terhadap :

a. Tingkah laku aparat lembaga peradilan.

b. Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan,

c. Kinerja lembaga peradilan.

d. Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan.

Pengawasan Fungsional

Yaitu dengan Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, sebagai berikut :

NO NAMA JABATAN BIDANG/SUB. BIDANG

1 Drs. M. Fadli, MH NIP. 195810081986031007 Hakim Madya Pratama / Wakil Ketua

Koordinator Pengawasan

Pengawas DIPA (Adminstrasi Keuangan)

Keuangan Perkara

2 Drs. Muhammad Agus Sofwan Hadi NIP. 19690322 2003121001 Hakim Pratama Muda

Anggota Administrasi Kepegawaian Administrasi Umum

3 Darda Aristo, S. HI NIP. 19790201 200704 1 001 Hakim Pratama

Anggota Manajemen Peradilan Administrasi Persidangan

4 Erik Aswandi, S.HI NIP. 19790414 200805 1 001 Hakim Pratama

Anggota Pelayanan Publik Administrasi Perkara Pelaksanaan Putusan

Hakim Pengawas Bidang/ HAWASBID tersebut Mempunyai tugas dan

kewajiban setiap minimal 3 bulan sekali melakukan pengawasan kepada bidang –

bidang yang merupakan tanggung jawabnya.

Pengawasan internal ini juga dimaksudkan untuk menilai hasil kerja atau

penerapan pengetahuan pejabat-pejabat yang ditunjuk atas apa yang diperolehnya


dari arahan-arahan atasan langsung, Buku Pedoman maupun yang didapat saat

mengikuti pelatihan-pelatihan. Baik dibidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan,

sesuai dengan rencana dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Sehingga apabila ditemukan hal-hal yang kurang tepat atau sesuai, maka hakim

pengawas berkewajiban mengarahkan sesuai dengan pedoman yang ada, dikelola

secara tertib sebagaimana mestinya.

Pembinaan Internal Pengadilan Agama Putussibau melalui pertemuan rutin bulanan

TANGGAL JENIS RAPAT PESERTA RAPAT PIMPINAN

RAPAT

10 Januari 2011

14 Januari 2011

21 Januari 2011

28 Januari 2011

14 Februari 2011

25 Februari 2011

07 Maret 2011

16 Maret 2011

31 Maret 2011

04 April 2011

13 April 2011

18 April 2011

19 April 2011

22 April 2011

27 April 2011

28 April 2011

02 Mei 2011

09 Mei 2011

27 Mei 2011

30 Mei 2011

13 Juni 2011

01 Juli 2011

11 Juli 2011

12 Juli 2011

18 Juli 2011

Terbatas

Terbuka

Terbatas

Terbuka

Terbatas

Terbatas

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbatas

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbatas

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbatas

Terbatas

Terbuka

Terbuka

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Terbuka

Kepaniteraan

Seluruh Pegawai

Kesekretariatan

Seluruh Pegawai

Panitera Pengganti

Jurusita Pengganti

Seluruh Pegawai

Seluruh Pegawai

Seluruh Pegawai

Kepaniteraan

Seluruh Pegawai

Seluruh Pegawai

Seluruh Pegawai dan

Hatiwasda PTA Pontianak

Kesekretariatan

Seluruh Pegawai dan

Bawas MARI

Seluruh Pegawai dan

Bawas MARI

Seluruh Pegawai

Panitera Pengganti

Jurusita Pengganti

Seluruh Pegawai

Seluruh Pegawai

Panitera Pengganti

Jurusita Pengganti

Kesekretariatan

Seluruh Pegawai

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Hakim

Pansek

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Hakim

Pansek

Ketua

Ketua

Hakim

Pansek

Ketua

Ketua


27 Juli 2011

14 September 2011

19 September 2011

21 September 2011

30 September 2011

21 Oktober 2011

30 Nopember 2011

16 Desember 2011

Terbuka

Terbatas

Terbatas

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Seluruh Pegawai

Panitera pengganti

Jurusita Pengganti

Seluruh Pegawai

Seluruh Pegawai

Seluruh Pegawai

Seluruh Pegawai

Seluruh Pegawai

Ketua

Hakim

Pansek

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Tujuan diadakannya pertemuan rapat internal dalam lingkungan Pengadilan

Agama Putussibau tersebut adalah untuk mengetahui kenyataan yang ada sebagai

masukan dan bahan pertimbangan bagi pemegang otoritas untuk menentukan

kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas peradilan

serta dapat mengukur kinerja pelayanan publik.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai salah satu pendukung manajemen sumber daya manusia yang lebih baik. Dalam hal ini, Sumber Daya Manusia dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial. Jumlah kekuatan sumber daya manusia teknis yudisial maupun teknis non yudisial secara keseluruhan pada Pengadilan Agama Putussibau sampai tahun 2012 sebanyak 20 orang. Jumlah tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Kekuatan sumber daya manusia teknis yudisial di lingkungan Pengadilan Agama Putussibau sebanyak 15 orang, sedangkan tahun lalu jumlah sumber daya manusia untuk teknis yudisial yang dimiliki sejumlah 16 orang. Ini berarti pada tahun 2012 berkurang sebanyak 1 orang, yaitu:

NO JABATAN JUMLAH

1 Hakim

1. Hakim/ Ketua 1 Orang

2. Hakim/Wakil Ketua 0 Orang

3. Hakim 3 Orang

Jumlah Hakim 4 Orang

2. Panitera 1 Orang

Jumlah Panitera 1 Orang

3. Panitera Pengganti

1. PP/ Wakil Panitera 1 Orang

2. PP/ Panitera Muda 3 Orang

3. PP 1 Orang

Jumlah Panitera Pengganti 5 Orang

4. Jurusita/ Jurusita Pengganti

1. Jurusita 1 Orang

2. Jurusita Pengganti 4 Orang

Jumlah Jurusita/ Jurusita Pengganti 5 Orang

Jumlah Keseluruhan Tenaga Teknis Yudisial 15 Orang

Untuk menunjang profesionalisme yudisial dengan adanya tuntutan untuk lebih

meningkatkan kinerja yang lebih bermutu, efektif dan efisien dalam teknis

yudisial. Pengadilan Agama Putussibau turut mendorong ke arah tersebut


dengan mengikutsertakan Pimpinan, Hakim, dan Tenaga Teknis Yudisial lainnya

pada kegiatan berikut :

a. Mengikutsertakan pelatihan tehnis fungsional bagi jurusita/jurusita pengganti

di Mega Mendung Bogor, dengan mengutus pegawai bernama Eksani.

b. Mengikutsertakan Diklat Hakim berkelanjutan di Mega Mendung Bogor,

dengan mengutus Hakim bernama Drs. M. Agus Sofwan Hadi

c. Mengikutsertakan sertakan pegawai untuk mengikuti Bimbingan Tehnis

Panitera Pengganti di Hotel Gajah Mada Pontianak, yaitu:

- H. Hasim, S.H.I.

- Asnul, SH

- Iliansyah, S.E.I.

- Suriyana, S.H.I.

d. Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti sosialisasi serta pertemuan

daerah SIADPA PLUS, yaitu:

- H. Hasim, S.H.I.

- Arif Budiman, S.H.

e. Melaksanakan pelantikan Panitera Pengganti a,n. Suriyana, S.H.I.

f. Melaksanakan Pelantikan Jurusita Pengganti a.n. :

- Arif Budiman, S.H.

- Hidayat, S.H.I.

- Muhammad Rifa’i

b. Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan memperlancar proses

pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan

dan perundang-undangan yang berlaku telah diikutsertakan pegawai di

Pengadilan Agama Putussibau dalam pelatihan dimaksud.

Jumlah pegawai Pengadilan Agama Putussibau sebanyak 20 orang, dengan

perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian Jumlah

a. Pegawai Negeri Sipil 21 Orang


b. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2 Orang

Jumlah 23 Orang

2. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah

a. Laki – laki 19 Orang

b. Perempuan 4 Orang

Jumlah 23 Orang

3. Berdasarkan Kepangkatan

Kepangkatan Jumlah

a. Golongan II

Golongan II/a 1 Orang

Golongan II/b 1 Orang

Golongan II/c 1 Orang

Golongan II/d 0 Orang

b. Golongan III

Golongan III/a 7 Orang

Golongan III/b 8 Orang

Golongan III/c 3 Orang

Golongan III/d 0 Orang

c. Golongan IV

Golongan IV/a 2 Orang

Golongan IV/b 0 Orang

Jumlah 23 Orang

4. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Jumlah

SLTA/ Sederajat 4 Orang

Diploma-3 1 Orang

Strata-1 17 Orang

Strata-2 1 Orang

Jumlah 23 Orang

Untuk menunjang profesionalisme dan kesetaraan dalam pemanfaatan

teknologi, serta efektifitas dan ketepatan dalam pelaksanaan kegiatan Non

Teknis Yustisial dengan standar global sebagai suatu tuntutan profesionalisme

dalam bekerja. Pengadilan Agama Putussibau turut mendorong ke arah tersebut

dengan mengikutsertakan pada kegiatan berikut :


a. Mengikutsertakan dua orang pegawai atas nama Muhammad Rifa’I dan

Hidayat. S.H.I. mengikuti Prajabatan tahun 2011 di Kampus Balitbang Diklat

Kumdil MARI di Mega Mendung Bogor Jawa Barat, masing-masing pada

tanggal 18 januari s/d 05 Februari 2011 dan tanggal 25 Februari s/d 25 Maret

2011.

b. Mengikutsertakan pelatihan Aktivasi Aplikasi Sistem informasi kepegawaian

(SIMKEP) di PTA Pontianak dengan mengutus pegawai bernama Agus

Fitriandari, S.H.I.

c. Mengikutsertakan pelatihan dan ujian pengadaan barang dan jasa di Hotel

Gajah Mada Pontianak dengan mengutu pegawai bernama;

- Utin Masayu, SH

- Agus Fitriandari, S.H.I

- Mas Arif, A.Md

- Muhammad Rifa’i.

d. Mengikut sertakan pegawai untuk mengikuti ssosialisasi aplikasi pelayanan

kepegawaian di PTA Pontianak bernama Agus Fitriandari, S.H.I.

e. Mengikut sertakan pegawai untuk mengikuti sosialisasi dan validasi SIMPEG

online, yaitu:

- Agus Fitriandari, S.H.I.

- Dodi Sumanjaya, A.Md.

c. Promosi dan Mutasi

Pegawai Pengadilan Putussibau yang Mutasi sebagai berikut :

a. SURYANTO mutasi ke Pengadilan Agama Bengkayang berdasarkan SK

KPTA No. W14-A/184/KP.04.5/1/2011, tanggal 12 Januari 2011.

b. MAS ARIF, A.Md, mutasi ke Pengadilan Agama Sintang berdasarkan SK

KPTA No. W14-A/1504/KP.04.5/VII/2011, tanggal 12 Agustus 2011.

c. JUANTI, S.E. mutasi ke Pengadilan Agama Sanggau, berdasarkan SK KPTA

No. W14-A/1651/KP.04.5/IX/2011, tanggal 30 September 2011.

Rolling:


a. SUPANUT dari Kepala Urusan Keuangan menjadi Kepala Urusan Umum

Pengadilan Agama Putussibau, berdasarkan SK KPTA No. W14-

A/1645/KP.04.5/IX/2011, tanggal 30 September 2011.

b. EKSANI dari Jurusita Pengganti menjadi Kepala Urusan Kepegawaian

Pengadilan Agama Putussibau berdasarkan SK KPTA No. W14-

A/1650/KP.04.5/IX/2011, tanggal 30 September 2011.

c. AGUS FITRIANDARI, S.H.I. dari Kepala Urusan Kepegawaian menjadi

Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Agama Putussibau berdasarkan SK

KPTA No. W14-A/1645/KP.04.5/IX/2011, tanggal 30 September 2011.

d. Pengisian Jabatan Struktural

Jabatan struktural yang sudah terisi dalam tahun 2011 adalah sebagai berikut :

NO JABATAN JUMLAH

1. Ketua 1 Orang

2. Wakil Ketua 1 Orang

3. Panitera/ Sekretaris 1 Orang

4. Wakil Panitera 1 Orang

5. Panitera Muda

- Panitera Muda Hukum 1 Orang

- Panitera Muda Gugatan 1 Orang

- Panitera Muda Permohonan 0 Orang

6. Wakil Sekretaris 1 Orang

7. Kepala Urusan

- Kepala Urusan Umum 1 Orang

- Kepala Urusan Kepegawaian 1 Orang

- Kepala Urusan Keuangan 1 Orang

JUMLAH 10 ORANG

Untuk Jabatan Struktural / Fungsional yang masih belum terisi sampai saat ini

adalah Panitera Muda Permohonan

e. Kenaikan Pangkat

f. Gaji Berkala

g. Pengusulan KARIS/KARSU

h. Pemberian Cuti


B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a) Pengadaan

Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Putussibau memiliki sarana dan

prasarana gedung yaitu : gedung kantor dengan luas seluruhnya 534 M2

yang akan diadakan penghapusan karena akan diadakan proyek

pembangunan gedung baru untuk Tahun Anggaran 2012 menggunakan

alokasi dana DIPA Pengadilan Agama Putussibau Tahun Anggaran 2012

dan 2013

b) Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung tahun 2011 dapat dibagi

dalam beberapa kegiatan, yaitu :

1. Pemeliharaan Rumah Negara, yakni dengan pelaksanaan kegiatan

pengecatan rumah dinas, dan perbaikan tempat penampungan air hujan

(PAH);

2. Pemeliharaan Gedung Kantor, yakni dengan pelaksanaan pengecatan

gedung dan plapond gedung kantor, perbaikan atap kantor, dan perawatan

halaman gedung kantor.

c) Penghapusan

Untuk tahun 2011 terdapat kegiatan penghapusan mebelair tahun 2007, 1999

dan 1982 yang dalam kondisi yang rusak berat yang telah diusulkan sejak tahun

2011, dengan keluarnya Surat Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah

Agung RI Nomor 86/BUA/SK/XI/2011 tentang Penghapusan Barang Milik Negara

Kekayaan Negara berupa peralatan kantor Pada Pengadilan Agama Putussibau.

Sebagai tindak lanjutnya telah diadakan pelelangannya oleh Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a) Pengadaan


Pada tahun 2010 telah diadakan sarana dan prasarana fasilitas gedung

yaitu berupa :

1. 2 (buah) laptop;

2. Satu set Mebelair,

3. 1 (unit) Mobil Dinas.

b) Pemeliharaan

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas

Gedung untuk tahun 2011 diarahkan pada kegiatan, yaitu :

1. Perawatan Laptop dan Komputer;

2. Perawatan Air Conditioning ( AC );

3. Perawatan Genset.


C. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Agama Putussibau melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) tahun 2011 Nomor 0466/05-01.2.01/16/2011 tanggal 20 Desember 2011

(Revisi DIPA tanggal 12 Desember 2011) memperoleh anggaran sebesar Rp.

1.614.322.000,- (satu milyar enam ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh

dua ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

a. Pagu

Anggaran DIPA yang termuat dalam RKA-KL meliputi Belanja Pegawai untuk

Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.063.439.000,- (satu milyar enam puluh

tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

b. Realisasi

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.156.686.323,-

(satu milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam

ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah)

c. Sisa

Realisasi Belaanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 melebihi jumlah Pagu Dana

yang tersedia sehingga terjadi minus anggaran sebesar Rp. 93.245.323

(sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua

puluh tiga rupiah)

Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 dapat dilihat dalam uaraian

table berikut :


PAGU DIPA PENGELUARAN SISA DANA TOTAL TOTAL TOTAL

1 2 3 4 5

Januari 1.063.439.000 72.173.764 991.265.236

Februari 991.265.236 88.018.977 903.246.259

Maret 903.246.259 88.818.037 814.428.222

April 814.428.222 96.093.750 718.334.472

Mei 718.334.472 84.841.925 633.492.547

Juni 633.492.547 91.381.597 542.110.950

Juli 542.110.950 164.590.417 377.520.533

Agustus 377.520.533 180.489.476 197.031.057

September 197.031.057 8.940.000 188.091.057

Oktober 188.091.057 93.510.510 94.580.547

Nopember 94.580.547 88.822.998 5.757.549 Desember 5.757.549 99.004.872 (93.247.323)

1.063.439.000 1.156.686.323 (93.247.323) Jumlah


BULANNO

BELANJA PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2011

2. Belanja Barang

a. Pagu

Anggaran DIPA yang termuat dalam RKA-KL meliputi Belanja Barang untuk

Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 296.083.000,- (dua ratus sembilan puluh

enam juta delapan puluh tiga ribu rupiah)

b. Realisasi

Realisasi belanja barang Tahun 2011 sebesar Rp. 279.754.750,- (dua ratus

tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima

puluh rupiah)

c. Sisa

Sisa Belanja Barang tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 16.328.250,- (enam

belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Rincian Belanja Barang untuk Tahun Anggaran 2011 tersebut dapat dilihat

dalam uraian table berikut :



1 2 3 4 5

Januari 296.083.000 - 296.083.000

Februari 296.083.000 21.766.500 274.316.500

Maret 274.316.500 27.855.100 246.461.400

April 246.461.400 4.000.000 242.461.400

Mei 242.461.400 28.320.950 214.140.450

Juni 214.140.450 22.615.775 191.524.675

Juli 191.524.675 28.008.225 163.516.450

Agustus 163.516.450 22.846.850 140.669.600

September 140.669.600 25.333.550 115.336.050

Oktober 115.336.050 20.498.000 94.838.050

Nopember 94.838.050 27.931.050 66.907.000 Desember 66.907.000 50.578.750 16.328.250

296.083.000 279.754.750 16.328.250 Jumlah


BULANNO

BELANJA BARANG TAHUN ANGGARAN 2011

3. Belanja Modal

a. Pagu


Tahun Anggaran 2011 (revisi tanggal 12 Desember 2012 ) sebesar Rp.

254.800.000,- (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)

b. Realisasi

Realisasi belanja barang Tahun 2011 sebesar Rp. 253.900.000,- (dua ratus

lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)

c. Sisa

Sisa Belanja Barang tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan

ratus ribu rupiah).





1 2 3 4 5

Januari 254.800.000 - 254.800.000

Februari 254.800.000 - 254.800.000

Maret 254.800.000 39.900.000 214.900.000

April 214.900.000 - 214.900.000

Mei 214.900.000 - 214.900.000

Juni 214.900.000 - 214.900.000

Juli 214.900.000 - 214.900.000

Agustus 214.900.000 - 214.900.000

September 214.900.000 - 214.900.000

Oktober 214.900.000 - 214.900.000

Nopember 214.900.000 - 214.900.000 Desember 214.900.000 214.000.000 900.000

254.800.000 253.900.000 900.000 Jumlah


BULANNO

BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2011

Sedangkan untuk Daftar Isian Pelaksanaa Anggaran (DIPA) tahun 2011

Nomor 0466/05-04.2.01/16/2011 tanggal 20 Desember 2011 memperoleh

anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang merupakan:

1. Belanja Barang

a. Pagu


Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

b. Realisasi

Realisasi belanja barang Tahun 2011 sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas

juta lima ratus ribu rupiah)

c. Sisa

Sisa Belanja Barang tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta

lima ratus ribu rupiah).





1 2 3 4 5

Januari 18.000.000 - 18.000.000

Februari 18.000.000 2.550.000 15.450.000

Maret 15.450.000 2.500.000 12.950.000

April 12.950.000 2.500.000 10.450.000

Mei 10.450.000 1.500.000 8.950.000

Juni 8.950.000 1.250.000 7.700.000

Juli 7.700.000 - 7.700.000

Agustus 7.700.000 2.500.000 5.200.000

September 5.200.000 2.500.000 2.700.000

Oktober 2.700.000 - 2.700.000

Nopember 2.700.000 - 2.700.000 Desember 2.700.000 1.200.000 1.500.000

254.800.000 16.500.000 238.300.000 Jumlah


BULANNO

BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2011

Selain Belanja juga terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) uang

kesekretariatan dan kemudian disetorkan ke Kas Negara sepanjang tahun 2011



- Penerimaan tahun 2011……………………....... : Rp 5.028.270,-

- Jumlah yang disetor tahun 2011…………….. : Rp 5.028.270,-



D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1. Administrasi Perkara

Wilayah hukum Pengadilan Agama Putussibau meliputi seluruh

wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dengan ibu kota Putussibau, luas seluruhnya

adalah 29,842 Km2 yang merupakan 20,33 % dari luas wilayah Kalimantan

Barat (146.807 Km2). dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur ),

- Sebelah Timur berbataan dengan propinsi Kaltim dan Kalteng,

- Sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan kabupaten Sintang.

Wilayah Administratifnya terdiri dari 23 kecamatan, sebagaimana berikut di

bawah ini :

No Kecamatan Desa Radius Keterangan

1 2 3 4 5

1. Putussibau

Utara

1. Putussibau Kota 2. Hilir Kantor 3. Pala Pulau 4. Tanjung Jati 5. Sibau Hilir 6. Sibau Hulu 7. Sambus/Mendalam 8. Mendalam

D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t

Darat / Sungai Darat / Sungai

2. Putussibau

Selatan

1. Kedamin Hilir 2. Kedamin Hulu 3. Sungai Uluk 4. Jaras I + II 5. Melapi I , II 6. Melapi III 7. Melapi IV 6. Engkok Tambai 7. Sayut 8. Suka Maju 9. Cempaka Baru

40 Km

D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t Sungai

3. Bika

1. Manday 2. Teluk Sindur 3. Bika 4. Jelemuk 5. Na. Tubuk 6. Na. Danau 7. Kensuray

Jalur Sungai

Speed Boat D a r a t D a r a t

Speed Boat D a r a t

Speed Boat Speed Boat

4. Kalis 1. Na. Kalis 2. Na. Lebangan 3. Na. Sebintang

21 Km D a r a t

Speed Boat Speed Boat


4. Na. Raun 5. Bahenap 6. Sama Rantau

Speed Boat Speed Boat Speed Boat

5. Embaloh Hilir

1. Na. Embaloh 2. Keliling Semulung 3. Peyeluang 4. Lawik 5. Na. Nyabau 6. Na. Awin

Jalur Sungai

Speed Boat Speed Boat Speed Boat Speed Boat Speed Boat

Darat

6. Embaloh Hulu

1. Benua Martinus 2. Benua Ujung 3. Pulau Marak 4. Ulak Pauk 5. Toba 6. Rantau Prapa

86 Km

Sungai / Darat Sungai / Darat Sungai / Darat Sungai / Darat Sungai / Darat Sungai / Darat

7. Bunut Hulu

1. Na. Semangut 2. Temuyuk 3. Selaup 4. Na.Suruk 5. Na.Dua

59 Km

D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t

Sungai / Darat

8. Bunut Hilir

1. Na.Tuan 2. Bunut Hulu 3. Teluk Aur 4. Bunut Hilir 5. Ampangau 6. Kampung Baru

Jalur Sungai

Speed Boat Speed Boat Speed Boat Speed Boat Speed Boat Speed Boat

9. Mentebah

1. Tekalong 2. Na. Mentebah 3. Suka Maju 4. Tanjung 5. Kepala Gurung

45 Km

D a r a t D a r a t D a r a t

Speed Boat D a r a t

10. Boyan Tanjung

1. Boyan Tanjung 2. Na. Danau 3. Riam Mengelai 4. Na. Sangan 5. Sri Wangi 6. Semelangit. 7. Na.Boyan

88 Km

D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t

Speed Boat

11. Seberuang

1. Belikai 2. Seneban 3. B a t i 4. Beluis Harum 5. Raiyan Hilir 6. Gurung 7. Sejiram

170 Km

D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t


12. Jongkong

1. Padat Karya 2. Bhakti Karya 3. Taman bakti 4. Cinta Damai 5. Karya Budi 6. Karya baru 7. Ujung Said

165 Km

Sungai / Darat Sungai / Darat Sungai / Darat Sungai / Darat Sungai / Darat Sungai / Darat Sungai / Darat

13. Pengkadan

d/h Batu Datu

1. Menendang 2. Karya Jaya 3. Buak limbang 4. Mawan 5. Karangan Panjang

107 Km

D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t

Sungai / Darat

15. Selimbau

1. Gudang Hulu 2. Gudang Hilir 3. D a l a m 4. Nibung 5. Piasak 6. Engkerengas

Jalur Sungai

Speed Boat Speed Boat Speed Boat Speed Boat Speed Boat Speed Boat

16. Suhaid

1. Na. Suhaid 2. M a n t a u 3. Jongkong Hilir 4. Mensusai 5. Kerengas

196 Km

Sungai / darat Sungai / darat Sungai / darat Sungai / darat Sungai / darat

17. Semitau

1. Semitau 2. Kenerak 3. Na. Seberuang 4. Kenepai Komplek 5. Entipan

187 Km

Sungai / darat D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t

18. Silat Hilir

1. Bongkong 2. Na. Nuar 3. B a r u 4. Perigi 5. Setunggul 6. P e n a i 7. Miau Merah 8. Sui. Sena 9. Pangeran

204 Km

D a r a t D a r a t

Sungai / darat Sungai / darat Sungai / darat Sungai / darat Sungai / darat Sungai / darat Sungai / darat

19. Silat Hulu

1. Na. Dangkan 2. Belimbing 3. Landau Badau 4. Na. Lungu 5. Na. Luan

195 Km

D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t

20. Batang Lupar

1. Sepandan/Lanjak 2. Sui. Abau 3. Mensiau 4. Setulang 5. Labian 6. Melemba 7. Sui. Ujung

123 Km

D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t D a r a t


21. Badau

1. Na. Badau 2. Janting 3. Pulau Majang 4. Kekurak 5. Semuntik 6. Seriang

171 Km

D a r a t Sungai / darat Sungai / darat Sungai / darat Sungai / darat Sungai / darat

22. Empanang

1. Keling Pangau 2. Nanga Kantuk 3. Tintin Peninjau 4. Banjau Andai

196 Km

D a r a t Sungai / darat Sungai / darat Sungai / darat

23. Puring Kencana

1. Puring Kencana 2. Laja Sandang 3. Air Mancur 4. Prapat Jaya

247 Km

D a r a t Sungai / darat Sungai / darat Sungai / darat

*) Sumber Data : Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Agama Putussibau dan

Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : W14-A7/ 539 /KU.04.2/XI/2008 tanggal 19 November 2008 Nomor: W17-U7/638 /KU.03.2 /VIII /2008 tanggal 19 November 2008

Pola administrasi perkara di Pengadilan Agama Putussibau berpedoman

kepada, yaitu : Pola Bindalmin, dan Buku II Edisi Revisi 2009. Sebagai sarana

penunjang telah dipergunakannya Local Area Network (LAN) dalam pelaksanaan

SIADPA.

Penyelenggaraan administrasi perkara di Pengadilan Agama Putussibau

meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Penerimaan perkara;

b. Register perkara;

c. Keuangan Perkara;

d. Laporan Perkara;

e. Kearsipan perkara.

Pencapaian program kerja bidang kepaniteraan tahun 2011 dapat dilihat dari tabel berikut :

No PROGRAM SASARAN CAPAIAN

I

TEKHNIS PERADILAN

4. Penyelesaian sisa perkara

Tahun 2010 dan perkara masuk Tahun 2011

Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

ringan

Terlaksana 100%


5. Memberikan informasi tentang

proses peradilan sesuai dengan KMA No.144/KMA/SK/VI/II/2007 secara terbuku melalui IT

Terwujudnya pelayanan yang prima bagi masyarakat

pencari keadilan

Terlaksana 100%

6. Meningkatkan evaluasi kerja

peradilan

Tersedianya tenaga administrasi dan tehnis yustisial yang

profesionalisme

Terlaksana 100%

II ADMINISTRASI PERADILAN

3. Peningkatan pola prosedur

penerimaan dan penyelesaian perkara

Mengefektifkan sistem meja-meja

Terlaksana 100%

4. Terwujudnya administrasi

peradilan yang tertib

Tertibnya administrasi Pengadilan Agama Putussibau

Terlaksana 100%

5. Menyelenggarakan pengelolaan

keuangan perkara secara benar, baik dan akuntabel

Meningkatkan tertib administrasi keuangan perkara

Terlaksana 100%

6. Melaksanakan penataan arsip

berkas perkara secara tertib rapid an aman

Mengelola arsip sesuai dengan klasifikasinya

Terlaksana 100%

7. Penertiban laporan dan arsip

Tertibnya pembuatan dan penyampaian laporan perkara

serta tepat waktu

Terlaksana 100%

PENGAWASAN

Optimalisasi fungsi pengawasan

Diketahuinya integritas, loyalitas dan kredibilitas serta

profesionalis-me pejabat-pejabat peradilan

Terlaksana 100%

IV SIDANG KELILING

Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan hukum

Melayani masyarakat yang berdomisili jauh dari

Pengailan Agama Putussibau

Terlaksana 100%

2. Administrasi Umum

Pelaksanaan administrasi umum dengan koordinator oleh Sekretaris

dan Wakil Sekretaris, meliputi bagian – bagian berikut ini :

b. Kepegawaian

Pelaksanaan Administrasi urusan kepegawaian meliputi program

sebagai berikut :


Penertiban Administrasi Kepegawaian;

Peningkatan profesionalitas dan disiplin pegawai

Peningkatan SDM

Peningkatan kesejahteraan pegawai

Pembagian tugas yang jelas bagi pegawai dan mengevaluasi secara

berkala.

c. Umum

Pelaksanaan Administrasi Umum program sebagai berikut :

Penertiban adminitrasi persuratan, arsip, barang inventaris, dan ATK;

Menciptakan kantor dan lingkungannya menjadi bersih, rapi, indah

dan aman.

d. Keuangan

Pelaksanaan Administrasi urusan keuangan meliputi program

sebagai berikut :

Pengelolaan keuangan dengan baik dan terarah;

Perencanaan RKA-KL tahun 2012 dengan baik dengan

mempertimbangkan skala prioritas.

Berikut dilampirkan tabel pencapaian bagian kesekretariatan

No PROGRAM SASARAN CAPAIAN

I

URUSAN KEPEGAWAIAN DAN

ORTALA

4. Penertiban Administrasi

Kepegawaian

Tertibnya Administrasi Kepegawaian

Terlaksana 100%

Terwujudnya mutasi pegawai tepat waktu

Terlaksana 100%

Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai

Terlaksana 100%

5. Peningkatan profesionalitas dan

Meningkatnya mutu dan profesionalisme serta karier

Terlaksana 100%


disiplin pegawai

pejabat/ pegawai

6. Peningkatan SDM

Meningkatkan Kinerja pegawai

Terlaksana 100%

Meningkatnya disiplin pegawai

Terlaksana 100%

6. Peningkatan kesejahteraan

pegawai

Meningkatnya kesejahteraan pegawai

Terlaksana 100%

7. Pembagian tugas yang jelas

bagi pegawai dan mengevaluasi secara berkala

Adanya kejelasan tugas bagi pegawai dan staf

Terlaksana 100%

Evaluasi pelaksanaan tugas

Terlaksana 100%

II

URUSAN UMUM

5. Penertiban administrasi

persuratan, arsip, barang inventaris dan ATK

Tertibnya administrasi tata persuratan dan tata kearsipan

Terlaksana 100%

Tertibnya barang-barang inventaris

Terlaksana 100%

Tersedianya ATK, perlengkapan kantor dan sarana

Peradilan/ lainnya

Terlaksana 100%

6. Peningkatan pengelolaan dan

fungsi perpustakaan

Tertibnya pengelolaan Perpustakaan

Terlaksana 100%

7. Penertiban protokoler

Tertibnya protokoler

Terlaksana 100%

8. Menciptakan kantor dan

lingkungannya menjadi bersih, rapih, indah dan aman.

Terjaganya kebersihan, kerapian dan keamanan kantor

Terlaksana 100%

III

URUSAN KEUANGAN

2. Melaksanakan tertib

administrasi keuangan dengan baik

Tertibnya pembukuan dan penyimpanan dokumen

keuangan

Terlaksana 100%

Terkendali dan terarahnya realisasi anggaran belanja

Terlaksana 100%

Tertibnya laporan realisasi keuangan

Terlaksana 100%

Terselenggaranya pengelolaan keuangan

Terlaksana 100%

3. Perencanaan RKA-KL tahun

2012 dengan baik dengan mempertimbangkan skala prioritas

Terprogram-nya bahan untuk menentukan plafon RKAKL

tahun anggaran 2012

Terlaksana 100%


BAB V

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari uraian laporan ini, dapat disimpulkan :

1. Pada tahun 2011 telah terjadi mutasi pegawai yang cukup signifikan yaitu 3

orang pegawai yang mutasi keluar, sehingga berpengaruh pada efesiennya

suatu pekerjaan;

2. Program Sidang keliling yang dilakukan pada 4 (empat) kecamatan dirasakan

sangat membantu masyarakat pencari keadilan karena biaya perkara menjadi

lebih ringan;

3. Bahwa program kerja tahun 2011 disusun untuk melangkah kedepan yang

lebih terencana dan terarah dengan baik sehingga dunia peradilan menjadi

profesional dan dikelola oleh institusi terhormat dan berwibawa.

4. Pengadilan Agama Putussibau masih kekurangan pegawai, terutama untuk

mengisi jabatan yang masih kosong, yaitu jabatan Panmud permohonan, serta

staf di bagian kepegawaian dan bagian umum.

5. Berdasarkan DUS (daftar urut senioritas kepangkatan) di Pengadilan Agama

Putussibau ditemukan Wakil Ketua lebih senior satu tahun dari Ketua,

demikian pula Panitera Pengganti lebih senior satu tahun dari Panitera

Sekretaris.

B. Rekomendasi

Realita internal dan eksternal bahwa masih banyak masyarakat yang

berkesadaran hukum rendah menjadi faktor dominan yang kadang kala muncul

menjadi hambatan dalam tugas pelayanan yang prima, perkenankan kami

mengajukan pemikiran berupa usul/saran berikut ini :

1. Adanya program sidang keliling agar tetap diadakan karena sangat

menunjang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu


dan jendela informasi bagi mereka untuk mengetahui lebih dekat bagaimana

proses perkara, sidang sampai putusan;

2. Wilayah geografis yang luas, berujung pada mahalnya biaya perkara,

membuat masyarakat pencari keadilan enggan menyelesaikan

permasalahannya di Pengadilan, cenderung memilih diselesaikan secara

adat. Sidang keliling menjadi alternatif dan solusi yang tepat;

3. Mengingat kondisi geografis Pengadilan Agama Putussibau adalah

Pengadilan Agama yang paling jauh letaknya dari ibu kota propinsi dan

dalam hal mutasi kepegawaian pada umumnya paling dihindari, pegawai

enggan pindah ke Pengadilan Agama Putussibau sekalipun promosi. Oleh

sebab itu sebaiknya diimbangi dengan fasilitas-fasilitas semisal perumahan

dinas, kendaraan dinas dan lain-lain demikian pula terhadap ketentuan masa

mutasi khususnya hakim, maksimal 3 tahun;

4. Sebagai saran kiranya temuan-temuan segera dicarikan solusinya oleh

pembuat kebijakan, karena sedikit banyak hal tersebut dapat menghambat

kerja secara organisatoris.

Demikian Laporan Tahunan ini kami sampaikan, walaupun masih terdapat

kekurangan-kekurangan marilah kita evaluasi bersama sebagai pelajaran untuk

perbaikan kinerja yang akan datang. Terima kasih.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR URUT SENIORITAS KEPANITERAAN

PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN 2011

NO NAMA/NIP JABATAN MASA KERJA PANGKAT PENDIDIKAN

KET HAKIM TMT TAHUN BULAN GOL TMT NAMA TAHUN

1 Drs. Sanusi Ketua 17-09-2010 19 Tahun 9 Bulan IV/a 01-04-2009 IAIN 1991 S1

NIP.196412151993031003

2 Drs. M. Fadli, MH Wakil Ketua 16-09-2010 23 Tahun 9 Bulan IV/a 01-04-2008 IAIN 1987 S1

NIP.195810081986031007

ULM 2007 S2

3 Drs.M.Agus Sofwan Hadi Hakim 29-05-2009 12 Tahun 0 Bulan III/b 01-10-2008 IAIN 1993 S1

NIP.196903222003121001

4 Darda Aristo, S.HI Hakim 26-10-2010 4 Tahun 0 Bulan III/b 01-04-2011 IAIN 2004 S1

NIP.197902012007041001

5 Erik Aswandi,S.HI Hakim 23-09-2010 03 Tahun 07 Bulan III/a 01-07-2009 STIS 2004 S1

NIP.197904142008051001

6 Moh. Ani, SH Panitera /

Sekretaris

02-08-2010 13 Tahun 9 Bulan III/c 01-10-2009 STIH 2000 S1

NIP.196901251992031002

7 Kokon Furkon, S.HI NIP.197204091997031003

Wakil Panitera 09-11-2010 09 Tahun 09 Bulan III/b 01-10-2010 STIS 2004 S1

8 H.Hasim S.HI NIP.197405101996031001

Panitera Muda Hukum

02-07-2007 10 Tahun 9 Bulan III/b 01-10-2010 STIS 2004 S1

9 Nurminah S.HI NIP.197012031993032002

Panitera Muda Gugatan

01-08-2005 13 Tahun 9 Bulan III/b 01-10-2010 STIS 2004 S1

10 Asnul, SH NIP. 196103081987031001

Panitera Pengganti 01-12-2010 19 Tahun 9 Bulan III/c 01-04-2008 UNTAN 2007 S1

11 Iliyansyah, S.E.I NIP.197912202007041001

Panitera Pengganti 01-12-2010 4 Tahun 8 Bulan III/b 01-04-2011 STAIN 2004 S1

12 Suriyana, S.HI NIP.197003101992032001

Panitera Pengganti 13-01-2011 14 Tahun 9 Bulan III/b 01-10-2010 STIS 2010 S1

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PNS PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN 2011

NO

N A M A

NIP

PANGKAT JABATAN

TMT

MASA KERJA LATIHAN JABATAN PENDIDIKAN USIA/TGL

LAHIR

CATATAN

MUTASI

KEPEGAWAIA

N

KET

GOL/

RUANG TMT THN BLN N A M A BLN/ THN JML JAM NAMA LULUS

TAHUN TINGKAT

IJAZAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Drs. M. Fadli, MH 19581008 198603 1 007 IV/a 01-04-2008 Wakil Ketua/Hakim

Madya Pratama 01-12-2010 23 09 Pend. Panti

Pend. Yustisial 1994

Juli 2004

5 Hari

IAIN

ULM 1987

2007 S.I

S.2 08-10-1958 Dr PA.

Barabai

2 Drs. Sanusi 19641215 199303 1 003 IV/a 01-04-2009 Ketua/Hakim

Madya Pratama 04-11-2010 19 9 Pend. Hakim

Pel.Yustis. Hakim Januari 1993

September 1998 1 Thn

5 Hari IAIN 1991 S.1 15-12-1964

3 Asnul, S.H 19610308 198703 1 001 III/c 01-04-2008 Panitera Pengganti 01-12-2010 19 9 Pend. Panti September 2004 15 Hari UNTAN 2007 S.1 08-03-1961 Dr. PA.

Pontianak

4 Moh Ani, SH 19690125 199203 1 002 III/c 1-10-2009 Panitera/Sekretaris 01-08-2010 13 9 Pel-jsp

Pend. Panti Maret 2002

Nopember 1994 520 Jam

40 Jam STIH 2000 S.I 25-1-1969

5 Utin Masayu, SH 19771016 200212 2 004 III/c 01-04-2011 Wakil Sekretaris 01-07-2005 8 0 Pend. Panti September 2004 15 Hari UNTAN 2000 S.1 16-10-1977

6 Drs. M. Agus Sofywan Hadi 19690322 200312 1 001 III/b 01-04-2008 Hakim Pratama Muda 01-08-2009 12 0 Pel. Barang Dan Jasa

Pend Hakim Nopember 2007

Maret 2008 5 Hari

30 Hari IAIN 1993 S.I 22-03-1969

7 Supanut 19630325 199003 1 002 III/b 01-10-2008 Kepala Urusan Umum 17-10-2011 19 9 Diklat Keuangan

Diklat Kepegawaian

Pel. Jsp

Januari 1993

Juni 2002

1991 dan 1994

40 Hari

40 Jam

40 Jam

SMA 1984 SLTA 25-03-1963

8 Kokon Furkon, S.HI 19720409 199703 1 003 III/b 01-10-2010 Wakil Panitera 01-12-2010 9 9 Pend. Panti Maret 2002 21 Hari STIS 2004 S.1 09-04-1972 Dari PA.

Mempawah

9 Suriyana, S.HI 19700310 199203 2 001 III/b 01-10-2010 Panitera Pengganti 13-01-2011 14 9 Pend. Panti September 2004 15 Hari STIS 2010 S.I 10-03-1970

10 Nurminah, S.HI. 19701203 199303 2 002 III/b 01-10-2010 Panitera Muda Gugatan 01-08-2005 13 9 Pend. Panti September 2004 15 Hari STIS 2004 S.I 03-12-1970

11 H. Hasim, S.HI. 19740510 199603 1 001 III/b 01-10-2010 Panitera Muda

Hukum 02-07-2007 10 9 Pel. Ben.DIK-S

Pend. Panti Januari 2002

Maret 2002 2 Hari

520 Jam STIS 2004 S.I 10-05-1974

12 Darda Aristo, S.HI 19790201 200704 1 001 III/b 01-04-2011 Hakim Pratama Muda 26-10-2010 4 8 Pend. Hakim Nopember 2008 40 Hari IAIN 2004 S.I 01-02-1979 Dari PA

Sekayu

13 Iliyansyah, S.EI 19790414 200805 1 001 III/b 01-04-2011 Panitera Pengganti 01-12-2010 4 8 Pend. Panti Agustus 2010 5 Hari STAIN 2004 S.1 20-12-1979 Dari PA

Sanggau

14 Arif Budiman, S.H 19791023 200904 1 007 III/a 01-04-2009 Jurusita Pengganti 03-10-2011 3 0 - UPB 2008 S.I 10-23-1979

15 Abang Agus Sabli, S.HI 19730701 199303 1 003 III/a 01-07-2009 Jurusita 01-12-2008 13 9 Diklat Keuangan

Diklat Jsp Nopember 2000

Desember 2003 10 Hari

40 Jam STIS 2010 S.I 01-07-1973

16 Erik Aswandi, S.HI 19790414 200805 1 001 III/a 01-07-2009 Hakim Pratama 01-12-2010 3 7 Pend. Hakim Agustus 2009 3 Bulan STIS 2004 S.1 14-4-1979 Dari PA

Pontianak

17 Agus Fitriandari, S.HI 19810815 200805 1 001 III/a 01-07-2009 Kepala Urusan Keuangan 17-10-2011 4 7 - - - STIS 2004 S.I 15-08-1981 18 Hidayat, S.HI 19830703 200912 1 005 III/a 01-12-2009 Jurusita Pengganti 03-10-2011 2 4 - UM 2008 S.I 07-03-1983 19 Eksani 19740313 199503 1 004 III/a 01-04-2011 Kepala Urusan

Kepegawaian 17-10-2011 16 9 Diklat Jsp

Diklat Jsp September 2004

September 2011 40 Jam MAN 1994 SLTA 13-03-1974

20 Haryadi 19850424 200604 1 003 II/b 01-04-2010 Jurusita Pengganti 01-05-2008 4 10 Pelt. Barang dan

Jasa (PBJ) 9 Nopember 2007 4 Hari STM 2003 SLTA 24-04-1985

21 Muhammad Rifai 19830505 200912 1 003 II/a 01-12-2009 Jurusita Pengganti 03-10-2011 2 4 - - - - - - -

DAFTAR BEZETTING FORMASI PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

TAHUN 2011

NO. NAMA

TEMPAT DAN TANGGAL

LAHIR

NIP

KARPEG

PENDIDIKAN TERTINGGI PEKERJAAN SEKARANG SURAT KEPUTUSAN DARI TMT

KET. NAMA

SEKOLAH IJAZAH

TAHUN

PANGKAT/JABATAN

GOL

INSTANSI

TANGGAL

NOMOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Drs. Sanusi

Pemangkat,15-12-1964

19641215 199303 1 003

G.026978

S.1 IAIN

1991

Pembina

Ketua / Hakim Madya Pratama

IV/a

DJA

MARI

25-3-2009

17-09-2010

2462/DJA/Kp.04.1/III/2009

3716/DJA/Kp.04.6/IX/2010

01-04-2009

04-11-2010

2

Drs. M. Fadli, MH.

Astambul, 08-10-1958

19581008 198603 1 007

E. 158375

S.1 IAIN

S.2 ULM

1987

2007

Pembina

Wk.Ketua / Hakim Madya Pratama

IV/a

DJA

MARI

01-04-2008

16-09-2010

990/DJA.2/KP.04.1/IV/2008

3469/DJA/KP.04.6/IX/2010

01-04-2008

01-12-2010

3

Drs.Moh. Agus Sofwan Hadi

Blitar, 22-3-1969

19690322 200312 1 001

L.174902

S.I IAIN

1993

Penata Muda Tk.I

Hakim Pratama Muda

III/b

PTA

DJA MARI

03-04-2008

29-05-2009

W13.A/869/Kp.04.1/SK/III/2008

3113/DJA/KP.04.6/V/2009

01-04-2008

01-08-2009

4

Darda Aristo, S.HI

Palembang, 01- 02- 1979

19790201 200704 1 001

N.286730

S.I IAIN

2004

Penata Muda TK. I

Hakim Pratama

III/b

DJA

MARI

MARI

15-03-2011

26-10-2007

0395/DJA/KP.04.1/SK/III/2011

1810/DJA/Kp.04.6/IV/2010

01-04-2011

01-07-2010

5

Erik Aswandi, S.HI

Sambas, 14-4-1979

19790414 200805 1 001

S.I STIS

2004

Penata Muda

Hakim Pratama

III/a

DJA MARI

DJA MARI

15-06-2009

23-09-2010

3411/DJA/Kp.00.3/VI/2009

3773/DJA/Kp.04.1/IX/2010

01-07-2009

01-12-2010

6

Moh Ani, SH

Sei. Kunyit, 25-01-1969

19690125 199203 1 002

F. 291569

S.I STIH

2000

Penata

Panitera / Sekretaris

III/c

DJA MARI

DJA MARI

20-08-2009

02-08-2010

4334/DJA/KP.04.1/VIII/2009

2727/DJA/Kp.04.6/VIII/2010

01-10-2009

01-09-2010

7

Utin Masayu, SH

Jongkong, 16-10-1977

19771016 200212 2 004

L.156020

S.1 UNTAN

2002

Penata

Wakil sekretaris

III/c

PTA

PTA

23-02-2007

15-06-2005

W14-A7/3972/KP.04.1/III/2011

PTA.n/K/Kp.07.6/354/2005

01-04-2011

01-07-2005

8

Kokon Furkon, S.HI

Ciamis,09-04-1972

197204091997031000

G.414006

S.I STIS

2004

Penata Muda Tk.I

Wakil Panitera

III/b

DJA MARI

DJA MARI

03-08-2010

09-11-2010

2904/DJA/KP.04.1/VIII/2010

4027/DJA/Kp.04.6/XI/2010

01-10-2010

01-12-2010

9

Supanut

Klaten, 25-03-1963

19630325 199003 1 002

E.868103

SMA

1984

Penata Muda Tk.I

Kepala Urusan Umum

III/b

PTA

PTA

06-11-2008

30-09-2011

W14-A7/987/KP.04.1/XI/2008

W14-A7/1645/KP.04.5/IX/2011

01-10-2008

17-10-2011

10

Eksani

Putussibau, 13-03-1974

19740313 199503 1 004

G. 382500

MAN

1994

Penata Muda

Kepala Urusan Kepegawaian

III/a

DJA MARI

PTA

21-03-2011

30-09-2011

0659/DjA/KP.04.1/SK/III/2011

W14-A/1650/KP.04.5/IX/2011

01-04-2011

17-10-2011

11

Agus Fitriandari,S.HI

Pontianak, 15-08-1981

19810815 200805 1 001

S.I STIS

2004

Penata Muda

Kepala Urusan Keuangan

III/a

BUA MARI

PTA

30-06-2009

30-09-2011

165/BUA/PNS.00.2/VI/2009

W14-A/1649/KP.04.5/IX/2011

01-07-2009

17-09-2011

12

Nurminah, S.HI Mensasak, 03-12-1970

19701203 199303 2 002

G. 028376

S.1 STIS

2004

Penata Muda Tk.I Panitera Muda Gugatan

III/b

DJA MARI

PTA

03-08-2010

27-07-2005.

2941/DJA/Kp.04.6/VIII/2010

PTA.n/K/Kp. 07.6/424/2005

01-10-2010

01-08-2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

H. Hasim, S.HI.

Pulau Majang, 10-05-1974

19740510 199603 1 001

G. 382499

S.1 STIS

2004

Penata Muda Tk.I

Panitera Muda Hukum

III/b

DJA MARI

Sek.MARI

03-08-2010

12-06-2007

2942/DJA/Kp.04.6/VIII/2010

UP.IV/919/SEK/SK/2007 01-10-2010

02-07-2007

14

Asnul, S.H


19610308 198703 1 001

E. 383959

S.1 UNTAN

2007

Penata

Panitera Pengganti

III/c

DJA MARI

DJA MARI

07-04-2008

09-11-2010

1212/DJA/Kp.04.1/IV/2008

4021/DJA/Kp.04.6/XI/2010

01-04-2008

01-12-2010

15

Iliyansyah, S.EI


19791220 200704 1 001

N. 327486

S.1 STAIN

2004

Penata Muda

Panitera Pengganti

III/a

BUA MARI

DJA MARI

29-08-2008

09-11-2010

009/BUA/PNS. 00.2/VIII/2008

4023/DJA/Kp.04.6/XI/2010 01-09-2008

01-12-2010

16

Suriyana, S.HI

Kp. Tasik Malaya, 10-03-1970

19700310 199203 2 001

F. 029858

S.I STIS

2010

Penata Muda Tk.I

Panitera Pengganti

III/b

PTA

DJA MARI

30-08-2010

21-03-2011

W14-A/899/Kp.04.1/VIII/2010

0987/DJA/KP.04.6/SK/III/2011

01-10-2010

13-04-2011

17

Abang Agus Sabli, S.HI

Putussibau, 01-07-1973

19730701 199303 1 003

G. 028378

S.I STIS

2010

Penata Muda

Jurusita

III/a

DJA MARI

PTA

10-03-2009

22-10-2008

1357/DJA/Kp.04.1/III/2009

W14/937/KP.04.6/X/2008

01-04-2009

01-12-2008

18

Haryadi


19850424 200604 1 003

N. 368883

STM

2003

Pengatur Muda Tk. I

Jurusita Pengganti

II/b

DJA MARI

PA

23-03-2010

29-04-2008

0959/DJA/Kp.04.1/III/2010

W14-A7/226/KP.04.6/IV/2008

01-04-2010

01-05-2008

19

Arif Budiman, SH


19791023 200904 1 007

S.I UPB

2004

Penata Muda

Jurusita Pengganti

III/a

Sek MARI

PA

01-09-2009

03-10-2011

1249/SEK/CPNS.04.1/III/2009

W14/686/KP.04.6/X/2011

01-09-2009

03-10-2011

20

Hidayat, S.HI

Ledo (Bengkayang) 03-07-1983

19830703 200912 1 005

S.1 UMS

2008

Penata Muda

Jurusita Pengganti

III/a

Sek MARI

PA

30-11-2009

03-10-2011

1105/SEK/CPNS.04.1/XI/2009

W14/686/KP.04.6/X/2011

01-12-2009

03-10-2011

21

Muhammad Rifai

Sungai Nipah, 05-05-1983

19830505 200912 1 003

SMK

2002

Pengatur Muda

Jurusita Pengganti

II/a

Sek MARI

PA

30-11-2009

03-10-2011

1111/SEK/CPNS.04.1/XI/2009

W14/686/KP.04.6/X/2011

01-12-2009

03-10-2011

22

Dina Nurfitri, S.E.I

Pontianak, 23 Juni 1985

19850622 201101 2 009

S.1 Syari'ah

2009

Penata Muda

III/a

Sek MARI

31-12-2010

539/SEK/CPNS.04.1/XII/2010

01-01-2011

23

Dodi Somawijaya, A.Md

Pontianak, 04 Desember 1984

19841204 201101 2 008

D3 Manajemen

Informatika

2009

Pengatur

II/c

Sek MARI

31-12-2010

584/SEK/CPNS.04.1/XII/2010

01-01-2011

Mengetahui Putussibau, 30 Desember 2011

Pengadilan Agama Putussibau Pengadilan Agama Putussibau

Ketua, Panitera/ Sekretaris

Drs. Sanusi Moh Ani, SH

NIP. 196412151993031003 NIP.19690125 199203 1 002

REKAPITULASI SURAT MASUK DAN KELUAR PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN 2011

KODE Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K

OT 10 14 5 13 4 11 2 14 2 15 5 12 6 10 5 26 1 4 5 16 4 12 1 18

HM 21 5 24 5 1 - 6 2 8 1 3 3 5 1 10 1 4 2 6 7 12 3 10 2

KS - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

KP 21 82 17 47 9 25 18 37 16 27 17 31 17 44 17 11 8 8 19 56 12 15 9 10

KU 9 14 3 3 8 15 4 9 2 4 2 6 7 3 3 4 1 5 6 7 3 11 4 9

HK 15 18 13 11 19 26 17 19 9 21 22 10 4 3 3 7 3 13 4 8 10 18 12 11

PL 3 15 - 3 - 7 - - - - - - 1 - 1 1 - - 5 2 2 1 - 6

PP - - - - - - - 2 1 - 1 - 2 - 4 - - - 1 1 - - - -

PB - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PS 5 - - - - - 5 1 2 - - - - - 1 - - - - 1 - - 1 -

Jumlah 84 148 62 82 41 84 52 84 40 68 51 62 42 61 44 50 17 32 46 98 43 60 37 50

DATA PERKARA PUTUS

PADA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

WILAYAH PTA KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2011

NO JENIS PERKARA BULAN JUMLAH KET


1. Volunteir - - - - 1 - - - - 1 1 - 3

2. Kontetiuse bidang perkawinan :

a. Cabut dan gugur - 1 2 2 - - - - 1 - - - 6

b. Tidak diterima dan coret - - 1 - - - - - - - - - 1

c. Verstek 1 4 10 5 5 5 5 6 2 4 2 3 52

d. Non verstek (contradictoir) 2 1 3 5 4 - 2 2 - 4 4 2 29

3. Kontetiuse bidang harta :

a. Cabut dan gugur - - - - - - - - - - - - -

b. Tidak diterima dan coret - - - - - - - - - - - - -

c. Verstek - - - - - - - - - - - - -

d. Non verstek (contradictoir) - - - - - - - - - - - - -

4. Sidang Ikrar Talak 3 1 2 2 4 2 1 1 4 - 2 1 23

5. Mediasi 3 1 5 4 - 2 - 2 2 4 4 3 30

6. Jinayat - - - - - - - - - - - - -

www.pa-putussibau.go.id


JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 10 TELP (0561)21087 FAX (0567)22004 PUTUSSIBAU KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT 78711

http://www.pa-putussibau.go.id/

Documents

LLAAPPOORRAANN TTAAHHUUNNAANN - pa-putussibau.go.id · p llaappoorraann ttaahhuunnaann pee nn gg aadd iillan agamma pp uuttu sssibbau ttaahhuunn 22001111