1-*

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATITAHUN T999 NOMOR 12

'

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATINOMORT: I TAHUN 1999

TENTANGRETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI PATI

Menirnbang bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah, Peraturan DaerahKabupaten Daerah Tingkat ll Pati Nomor 2 Tahun1986 tentang Parkir Kendaraan yang telah diubahuntuk pertama kalinya dengan Peraturan DaerahKabupaten Daerah Tingkat ll Pati Nomor 1 Tahurr1 993 perlu disesuaikan;

bahwa untuk melaksanakan penyesuaran se-bagaimana dimaksud huruf a. perlu nrengaturkembali Retribusi Parkir di tepi jalan umum yangditetapkan daiam Peraturan Daerah

Mengingat Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalamLingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KitabUndang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1991Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 3209):

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentangiJalan (Lembaran Negara R.epublik lndonesia Tahun \/1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 3186);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1gg2 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan dan peraturanPelaksanaannya;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 1gg7 Nomor41, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 36g5);Undang-undang Nomor 22 Tahun 199g tentangPemerintahan Daerah;Peraturan Pemerintah.Nomor 20 Tahun 1997 tentangRetribusi.paerah ( Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 1997 Nomor 55, TarnbahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3692 ), \.*- .Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipit DiLingkungan Pemerintah Daerah ;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutanRetribusi Daerah,

5.

6

7.

I

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidangRetribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal ISeptember 1993 Nomor ; Km. 66 Tahun 1993tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat llPati Nomor 3 Tahun 1989 tentang PenyidikPegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati ;

1' ffi :::::l ff-,:lJj': ii*[?

-l;;,'-11::

21|KEPl1999 tentang Persetujuan PenetapanRancangan Peraturan Daerah Kabupaten Patitentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan UmumMenjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERA.II KABUPATEN PATI TENTANGRETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal IDalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kabupaten pati;b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten

Pati:

c. Bupati adalbh Bupati pati,d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu

dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturanperundang-undangan Daerah yang berlaku;

e. Badan adalah suatu Bentuk Usaha yang meliputiPerseroan Terbatas, perseroan Komanditer,Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atauDaerah dengan nama dan Bentuk apapun,Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi,Koperasi. Yayasan atau Organisasi yang sejenis,Lembaga dana pensiun, Bentuk usaha tetap sertabentuk Badan Usaha lainnya;

f. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yangdiserahkan oleh peralatan teknik yang berada padakendaraan itu termasuk kendaraan gandengan ataukereta tempelan yang dirangkaikan dengankendaraan bermotor;

g Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatukendaraan bermotor yang bersifat sementara;

h Tempat parkir adalah tempat yang berada ditepijalan umum tertentu dan telah ditetapkan olehBupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;

i. Retribusi jasa umum adalah retribusi jasa yangdisediakan atau diberikan pemeri:ntah Daerah untuktujuan kepentingan dan kemanfaatan umum sertadapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

1. Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang

:

L

selaniutnya dapat disebut retribusi adalahpembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepijalan umum yang ditetapkan oleh Bupati;Parkir biasa adalah parkir yang pembayaranretribusinya dipungut secara langsung setiap kaliparkir;

Parkir berlangganan adalah parkir yangpembayaran retribusinya secara sukareladibayarkan dimuka untuk jangka waktu 1 (satu)tahun bersamaan waktu pengurusan Surat TandaNomor Kendaraan (STNK) di Kantor BersamaSAMSAT Pati tanpa mempengaruhi dan tidakterkait dengan proses pengurusan STNK yangbersangkutan,

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badanyang menurut peraturan perundang-undanganretribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaranretribusi termasuk pemungut atau pemotongretribusi;

Surat Pendaftarbn Obyek Retribusi Daerah yangselanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah suratyang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasarpenghitungan dan pembayaran retribusi yangterhutang menurut peraturan perundang-undanganretribusi daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnyadapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yangmenentukan besarnya jumlah retribusi yangterutang;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk

m.

n.

o.

p

mencari, mengumpulkan dan mengolah data danatau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan

, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerahberdasarkan peraturan perundang-undangan

- retribusi daerah;q. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan olehPenyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnyadapat disebut penyidik, untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itumembuat terang tindak pidana dibidang retribusidaerah yang terjadi serta menemukan tersangka-nya.

BAB IINAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2Dengan nama Retribusi Parkir di tepi jalan umumdipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayananpenyediaan tempat parkir di tepijalan umum.

Pasal 3Obyek Retribusi adalah setiap pelayananpenyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.Jalan urnum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yangmenggunakan tempat parkir di tepijalan umum.

(1)

{2)

#

-

BAB III ]GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkansebagai retribusi jasa umum.

BAB IVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6Ti'ngkat penggunaan jasa dihitung berdasarkanfrekuensi penggunaan tempat parkir.

BABV :PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN

BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 7(1) Prinsip dan sasiran dalam penetapan struktur dan

besarnya tarip retribusi didasarkan atas tujuanuntuk mengendalikan dan penggunaan jasapelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintasjalan dengan tetap memperhatikan biayapenyelenggaraan pelayanan, kemampuanmasyarakat dan aspek keadilan.

(2) Biaya sebagairnana dimaksud pada ayat (1)meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaanrambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan,administrasi dan biaya transportasi dalam rangkapengawasan dan. pengendalian.

(1)

Pasal 8

Struktur besarnya tarip retribusi ditetapkan (sesuai

pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah)

Besarnya tarip parkir di tepi jalan umum ditetapkan

sebagai berikut .

a. Untuk setiaP kali Parkir biasa :- Sepeda Motor dan sejenisnya Rp' 200'-- Sedan, Pick UP, Mobil Pribadi dan

seienisnYa RP. 400,-

- Bus, Micro Bus, Truck dan sejenisnyaRp. 500,-

- Truck Gandeng, Alat Berat dan sejenisnyaRp. 1.000,-

b. Untuk parkir berlangganan selama 1 (satu)tahun :

- Sepeda Motor dan sejenisnya Rp 5'000,-- Sedan, Pick UP, Mobil Pribadi dan

sejenisnYa RP 10.000'-

- Bus, Micro Bus, Truck dan sejenisnyaRp.15.000,-

- Truck gandeng, Alat Berat dan sejenisnyaRp 25.000,-

c. Untuk parltir atau lewat jalan terlarang :- Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan

' m"nyebutkan nomor polisi Rp'18'000'-(Delapan belas ribu rupiah) setiap 6 (enam)

bulan.

- Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengantidak menyebutkan nomor polisi Rp 75.000'-

(Tuiuh puluh lima ribu rupiah) setiap 6(enam) bulan-

(2)

{&

BAB VIWILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempatpelayanan penyediaan parkir diberikan.

BAB VIIMASA RETRIBUSI ATAU SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10Masa retribusi atau saataat retribusi terutang adalah padasaat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan, dan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIIISURAT PENDAFTARAN

Pasal 11(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatanganioleh wajib retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi, serta tbta pengisian dan penyampaianSPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Bupati.

BAB IXPENETAPAN RETRIBUSI

Pasal {2(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan

menerbitkan SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan.

(2) Bentuk" isi, dan tata cara penerbitan SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XTATA CARA PEMUNGUTAN

. :. Pasal 13 :(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau

dokumen l4in yang dipersamakan.

BAB XITATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi

sekaligus dimuka.(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayar-

an retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIIPENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSIPasal 15

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanandan pembebasan retribusi.

(2', Pengurangan, keringanan dan pembebasansebagaimana dimaksud pada . ayat (1) diberikan

10

dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan

retribusi ditetapkan oleh Bupati.

'-''

KETENTUAN PIDANAPasal 16

(1) Wajib Retribusi, yang tidak melaksanakan kewajiban-. nya sehingga meru$akan keuangan Daerah diancam

pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan ataudenda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusiterutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasat iniadalah pelanggaran.

BAB XIVPENYIDIKAN

Pasal 17Pejabat Pegawai Negeri Sipit tertentu di lingkunganPemer.intah Daerah diberi wewenang khusus sebagaiPenyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksuddalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1gB1 tentangHukum Acara Pidana.\A/ewenang Penyidik sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah :a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakpidana di bidang retribusi Daerah agar keteranganatau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas,

(1)

(21

11

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keteranganmengenai orang pribadi atau badan tentangkebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

dengan tindak pidana retribusi Daerah; .*c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang

pribadi atau badan sehubungan dengan tindakpidana di bidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dandokumendokumen lain berkenaan dengan tindakpidana di bidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkanbahan bukti pembukuan, pencatatan, dandokumen-dokumen lain serta melakukan penyita-an terhadap bahan buktitersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat P?da saatpemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang dan atau dokumen yang dibawasebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpidana retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannyadan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j Menghentikanpenyidikan;k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk

kelancaran penyidikan tindak pidana dibidangretribusi Daerah menurut hukum yang dapat

12

E

dipertan ggungjawabkan.

(3) Penyidik .sebagaimans dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya penyidik dan me-nyampaikan hasil penyidikannya kepada PenuntutUmum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndangundang Nomor I Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18Dengan berlakunya ieraturan Daerah ini, maka PeraturanDaerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati Nombr 2 Tahun1986 tentang Parkir Kendaraan jo Peraturan DaerahKabupaten Daerah Tingkat ll Pati Nomor 1 Tahun 1993tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah KabupatenDaerah Tingkat ll Pati Nomor 2 Tahun 1986 tentang ParkirKendaraan dan Peraturan Pelaksanaannya dinyatakantidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerahini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebihlanjut oleh Bupati.

Pasal 20Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggaldiundangkan.

13

Ag a r su pay d= 3titiifl"tr5ii$.iftiafit : ine n get a h u i n y a' i rnerfre'fintahkan'pengiffi"ddrry€ir' ferettrrdn' ba6rah ini

paoa tafr06ti?Ua;e*ber 1 eee

TTD.

lr. SLAMET PRAWIRO ,.,i i'':-l]:, : :::'.: . : il;-: =:jtl::-::ir, -'.: : :. :.,, ..' ;. :i': :'.'::

11i-- :

t.

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR:8 TAHUN 1999TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

PENJELASAN UMUMDalamrangkalebihmemantapkanotonomiDaerahyang

nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaanpemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari

Pendapatan asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi

Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggungjawab.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaanpembangunan,kegiatanpenyediaanjasapelayananolehPemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat

menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Dengan demikian pelayanan retribusi daerah atas penyediaan jasa

Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan peng-

golongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat ll Pati yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum yangmerupakan retribusi jasa usaha.

Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan

efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan

jenis pelayanan kepada masyarakat sehingga wajib Retribusi dapat

dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban retribusinya.

Peraturan Pemerintah yang melandasi pungutan retribusi parki di

tepijalan umum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997

tentang Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 1B Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASALPasal 1s/d Pasal :12:Cukup jelas.

Pasal 13 : Ayat (1)

Pasal 14Pasal 15Pasal 16

Pasal 17Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalahbahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusitidak dapat diserahkan kepadb pihak ketiga, namundalAm pengertian ini bukan berarti bahwa PemerintahDaerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutanretribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena keprofesian-nya layak dipercaya untuk ikut serta melaksanakansebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebihefisien.Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapatdikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatanpenghitungan besarnya retribusi yang terutang,pengawasan serta penyetoran retribusi.

: cukup jelas: cukup jelas. cukup jelas: cukup jelas: cukup jelas: cukup jelas: cukup jelas

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN PATI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN PATI

NOMOR 21lKEP/1999TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAHKABUPATEN PATI TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI

JALAN UMUM MENJADI PERATURAN DAERAH

Membaca

DEWAN PERWAKILAI{ RAKYAT DAERAHKABUPATEN PATI

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat ll Pati tanggal 16April 1999 Nomor 88312450 perihal Pengiriman 16Materi Raperda tentang Retribusi Daerah Tingkat ll.

a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentangRetribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dibahas secaramendalam di DPRD Kabupaten Pati tanggal 26 s/d29 Nopember 1999 dipandang telah layak untukditetapkan menjadi Peraturan Daerah ,

B bahwa untuk penetapan Rancangan Peraturan

Menimbang

Daerah menjadi Peraturan Daerah tersebut diatasperlu ditetapkan dengan Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerahdaerah Kabupaten DalamLingkungan PropinsiJawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 19g9 tentangSusunan dan Kedudukan Majelis PermusyawaratanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah ;

3 Undang-undang Nomor 22 Tahun '1999 tentangPemerintahan Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1g97 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah ,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1gg7tentang Retribusi Daerah ;

6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pati Nomor 17O111/1999 tentangPeraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pati.

Memperhatikan : 1 i:?1'Jfl':iHr"a?"ffT:1"""1":::'l?::?"i;terhadap meteri Raperda ;

2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten pati tanggal 22Nopember 1999 tentang Penyampaian PandanganUmum Anggota ,

3. Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Kabupaten, Patitanggal26 dan tanggal2g Nopember 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN PATI TENTANG PERSETUJUANPENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAHKABUPATEN PATI TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM MENJADI PERATURAN DAERAH.

Pasal 1

Menetapkan Rancangan Peraturan Daerah KabupatenPatitentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum frenjadiPeraturan Daerah.

Pasal 2

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimanatersebut pasal 1 Keputusan ini dengan Perubahan-perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggalditetapkan.

Ditetapkan di Patipada tanggal A7 Desember 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PATI

Ketua

TTD

TASIMA