LKjIP PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI | Tahun 2017 fileLKjIP PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI | Tahun 2017 iii Tahun 2017, merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Pengadilan Negeri Bukittinggi

LKjIP PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI | Tahun 2017

`

LKjIP PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI | Tahun 2017 i

egala puji dan syukur kepada

Allah SWT atas terselesaikannya

penyusunan Laporan Kinerja

Pengadilan Negeri Bukittinggi tahun 2017 ini

dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja ini

berpedoman kepada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini disusun

dimaksudkan sebagai salah satu bentuk

pertanggungg jawaban pelaksanaan program dan

kegiatan pada tahun 2017. Pencapaian sasaran strategis Pengadilan Negeri Bukittinggi

diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah dilakukan

Reviu pada tanggal 26 November 2017, dan dituangkan dalam REVIU RENSTRA

Pengadilan Negeri Bukittinggi Tahun 2015-2019 yang ditindaklanjuti dengan perjanjian

kinerja. Sesuai dengan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Pengadilan Negeri

Bukittinggi menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) Indikator

Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan untuk menggambarkan tingkat

pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Capaian IKU tersebut secara umum mengindikasikan bahwa kineja organisasi

Pengadilan Negeri Bukittingi dapat dicapai sesuai dengan tujuan organisasi. Namun

disadari bahwa kinerja yang telah dicapai masih belum optimal dan memerlukan kerja

keras untuk mewujudkan perbaikan yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan semangat

perubahan dan visi yang ingin dicapai sebagai rujukan bagi pembaharuan peradilan,

Pengadilan Negeri Bukittinggi akan terus berupaya melakukan perbaikan dan

S

KATA PENGANTAR

LKjIP PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI | Tahun 2017 ii

pengembangan inovasi. Harapan kami, kiranya Laporan Kinerja Pengadilan Negeri

Bukittinggi tahun 2017 ini, dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi

dan menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk

meningkatkan kontribusinya pada pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai

dengan tugas dan fungsinya di masa yang akan datang.

Bukittinggi, 2 Februari 2018

LKjIP PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI | Tahun 2017 iii

Tahun 2017, merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Pengadilan Negeri

Bukittinggi Tahun 2015-2019. Sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan

kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri

Bukittinggi mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan

prioritas pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, yaitu di bidang hukum dan aparatur. Oleh karena

itu program kerja Pengadilan Negeri Bukittinggi didasarkan pada tujuan, sasaran

strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Indikator Kinerja

Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja secara konsisten dan

berkesinambungan.

Kinerja Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tahun 2017, diindikasikan dengan

capaian sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perjanjian

kinerja Pengadilan Negeri Bukittinggi 2017. Pada tahun 2017, Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Negeri Bukittinggi mengalami perubahan dari IKU yang digunakan pada

tahun sebelumnya. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang dicapai melalui sejumlah

program/kegiatan sepanjang tahun 2017. Untuk mengukur sejauhmana capaian sasaran

strategis tersebut, digunakan 14 (empat belas) IKU yang ditetapkan dalam Reviu

Indikator Kinerja Utama dan ditermahkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan 2017

serta dalam Revisi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Bukittinggi Tahun 2017.

Adapun capaian masing-masing sasaran strategis dapat dirangkum sebagai

berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan

- Pidana

- Perdata

100% 100% 100%

2 Persentase perkara :

-Pidana

-Perdata

yang diselesaikan tepat waktu

90% 87% 97%

RINGKASAN EKSEKUTIF

LKjIP PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI | Tahun 2017 iv

3 Persentase penurunan sisa perkara 100% 24% 24%

4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK

90% 95% 106%

5 Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

10% 11% 110%

6 Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

75% 81% 108%

Rata-rata capaian kinerja 91%

2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


1 Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

90% 83% 92%

2 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

10% 5% 50%

3 Persentase berkas perkara Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

90% 83% 92%

4 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

0% N/A N/A


3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan


1 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 10% N/A N/A

2 Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

0% N/A N/A

3 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

100% 100% 100%


4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan


1 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

80% 21% 26%


LKjIP PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI | Tahun 2017 v

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan

sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian masih perlu adanya

peningkatan capaian kinerja sasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal.

Kedepan diperlukan penguatan peran dan kinerja sumber daya (stakeholder) Pengadilan

Negeri Bukittinggi dalam memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada. Hal

tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien,

baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi

pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan

dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

LKjIP PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI | Tahun 2017 vi

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................ ii

IKHTISAR EKSEKUTIF .......................................................................................................................... iii

DAFTAR ISI ................................................................................................................................................ vi

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................................................ 1

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .................................................................................. 1

C. Aspek Strategis Organisasi ......................................................................................... 3

D. Struktur ............................................................................................................................. 5

E. Sistematika Penyajian ................................................................................................. 8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................................................. 9

A. Reviu Rencana Strategis 2015-2019 ...................................................................... 9

1. Visi dan Misi ................................................................................................................ 9

2. Tujuan dan Sasaran Strategis ............................................................................... 10

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ................................................................ 12

B. Indikator Kinerja Utama ............................................................ .................................. 15

C. Rencana Kinerja Tahun 2017 ..................................................................................... 16

D. Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) Tahun 2017 ........................................ 19

BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA ........................................................................................... 21

A. Capaian Kinerja Organisasi ....................................................................................... 21

B. Realisasi Anggaran ........................................................................................................ 38

BAB IV PENUTUP.................................................................................................................................. 45

A. Kesimpulan ....................................................................................................................... 45

B. Saran-saran ...................................................................................................................... 46

BAB V LAMPIRAN 1. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2. Struktur Organisasi 3. Reviu Indikator Kinerja Utama 4. Matriks Reviu Rencana Strategis 2015-2019 5. Revisi Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 6. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 7. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

DAFTAR ISI

LKjIP PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI | Tahun 2017 vii

9. Perjanjian Kinerja Pertriwulan Tahun 2017 10. Penghargaan

LKjIP PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI | Tahun 2017 1

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan, kebenaran, kepastian hukum,

dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum merupakan hal-hal pokok untuk

menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai salah satu lembaga peradilan harus

mewujudkan suasana perikehidupan yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib

serta adil dan adanya kepastian hukum, dan Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai

salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan

sebagai Instansi Pemerintah berkewajiban mempertanggungjawabkan tugas pokok

dan fungsinya tersebut kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

Kewajiban tersebut harus dilaksanakan dan untuk dapat mengevaluasi hal-hal dalam

kewajiban tersebut dijabarkan dengan cara menyiapkan, menyusun dan

menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, priodik dan melembaga.

Laporan kinerja Pengadilan Negeri Bukittinggi tahun 2017 ini dimaksudkan

sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian

sasaran strategis Pengadilan Negeri Bukittinggi yang diukur berdasarkan Indikator

Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2015-2019, khususnya yang telah dituangkan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagaimana yang telah dilakukan revisi pada

tanggal 26 November 2017. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan

Negeri Bukittinggi ini juga ditujukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja

organisasi untuk menentukan upaya perbaikan kinerja Pengadilan Negeri

Bukittinggi di masa yang akan datang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang

Nomor 4Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pengadilan Negeri

Bukittinggi sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di

BAB I PENDAHULUAN


bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas

Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut.

Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan :

Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan

kekuasan kehakiman di bawah Mahakamah Agung mempunyai kedudukan yang

kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2) menyatakan

bahwa kekuasaan kehakimana dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

adan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingum, perdilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah

Mahkamah Konstitusi.

2. Tugas

Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan

Kehakiman bertugas menyelengarakan peradilan umum yang bersih, merdeka,

bebas dari pengaruh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (Pasal 24

dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004, tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dan menurut Pasal

51, 52, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan

Umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah bertugas dan

berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri

Bukittinggi sebagai Pengadilan Tingkat pertama.

3. Fungsi

Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Bukittinggi mempunyai fungsi

sebagai berikut: mengadili dan memutus perkara.

a. Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

1) Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara

2) Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat

Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

3) Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Fungsi Nasihat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum

kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.


c. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi Perencanaan,

Teknologi Informasi dan Pelaporan, administrasi Umum dan Keangan,

administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

d. Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan

riset/penelitian, pelayanan publik lainnya sebagaimana diatur dalam

Keputusan Mahakamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991, Keputusan

Mahakamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Pengadilan

Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdsarkan peraturan

perundang-undangan.

C. Aspek Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Bukittinggi

masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk

meningkatkan kinerja pengadilan. Berikut aspek strategis dan beberapa permasalahan

yan dihadapi di Pengadilan Negeri Bukittinggi:

a. Kekuatan (strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Bukittinggi mencakup hal-hal yang memang

secara peraturan/perundang-undangan sudah tercapai sampai dengan hal-hal

yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1) Pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya kepada

masyarakat pencari keadilan di wilayah Kota Bukittinggi

2) Merupakan unsur Forkopimda dan memiliki hubungan baik dengan

Pemerintah Kota Bukittinggi

3) Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan

mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Bukittinggi

4) Komitmen dalam memberikan pelayanan prima, bantuan hukum dan

penyelesaian pekara bagi semua masyarakat pencari keadilan (justice for all)

5) Menjadi salah satu proyek percontohan Akreditasi Badan Peradilan Umum

untuk wilayah Sumatera Barat


6) Mediasi sebagai kebijakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan

7) Pemanfaat Teknologi Informasi sebagai sarana penunjang Tugas Pokok dan

Fungsi Peradilan Umum

8) Memiliki hubungan baik dengan lembaga Pemerintahan Daerah dan instansi

lain di wilayah Kota Bukittinggi

b. Kelemahan (Weakness)

Berikut kelemahan-kelemahan yang menjadi fokus untuk dilakukan

perbaikan-perbaikan, sebagai berikut:

1) Belum mempunyai kewenangan dalam merekrut pegawai sendiri sesuai

kebutuhan Pengadilan Negeri Bukittinggi, sehingga sumber daya manusia

Pengadilan Negeri Bukittinggi secara kuantitas/ atau jumlah belum terpenuhi.

2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan

pelatihan belum sporadik.

3) Tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara masih rendah.

4) Kondisi bangunan yang sudah tua dan belum prototype.

5) Sarana dan prasarana lingkungan yang belum memadai.

c. Peluang (opportunity)

Berikut ini merupakan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk

melakukan perbaikan sebagai berikut:

1) Adanya meja informasi dan pengaduan yang mengarah kepada pelayanan

terpadu satu pintu bagi masyarakat.

2) Adanya Tunjangan Kinerja/ Remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan

kinerja.

3) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi

Padang dan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia.

4) Adanya pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang

(Kimwasbid) Pengadilan dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang serta

Mahkamah Agung melalui Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung RI.

5) Dukungan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan

Tinggi Padang.


6) Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri

Bukittinggi berupa internet, website Pengadilan ( www.pn-bukittinggi.go.id ),

SIPP dalam menunjang kinerja dan pelayanan publik.

d. Tantangan yang dihadapi (Threat)

Berikut adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dapat dicari

strategi untuk tetap dilakukan perbaikan, sebagai berikut:

1) Jumlah personil yang masih sangat kurang memadai, serta personil belum

seluruhnya menguasai visi dan misi pengadilan.

2) Belum adanya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja

aparat peradilan.

3) Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana

belum mencukupi.

4) Bahaya virus dan hacker yang merusak sistem Teknologi Informasi yang

mendukung tugas pokok dan fungsi.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Bukittingi mengacu pada Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

Kesekretariatan Peradilan. Adapun susunan organisasi Pengadilan Negeri

Bukittinggi sebagai berikut :

1. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Hakim

4. Panitera

5. Sekretaris

6. Wakil Panitera

7. Panitera Muda Pidana

8. Panitera Muda Perdata

9. Panitera Muda Hukum

http://www.pn-bukittinggi.go.id/


10. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Lakasana

12. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

13. Fungsional Panitera Pengganti

14. Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti

15. Staf Pelaksana


KETUA YUZAIDA, S.H., M.H.

WAKIL KETUA ……………

PANMUD HUKUM Hj. KARLINI, S.H.

1. H. SUPARDI, S.H. 2. ANDAYANI

PANITERA PENGGANTI 1. NURAISYAH. M, S.H. 2. H. SUPARDI, S.H. 3. MARTIN 4. ASTINI 5. YONIZON 6. SESMAYETTI 7. FAIZAL 8. HELMIYETTI. K 9. ZUBIR 10. ADE ZOLA REZKI, S.H.

JURU SITA/ PENGGANTI 1. ANDAYANI 2. ROSIAN 3. IKE RAHMADYANTI 4. ARIEF SAPTO, S.H. 5. WELLY OKTRISNI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1. ARSIPARIS : …………………… 2. PERPUSTAKAAN : …………………… 3. PRANATA KOMPUTER : ………………….. 4. BENDAHARA : …………………..

HONORER 1. BUKHARI 2. FITRA DEWI, S.H. 3. HANDI AULIA 4. ANES RICHARDO.SH 5. JUFRI JONI 6. WIDYA SARI, S.E. 7. M. ARIF 8. ERWAN EFENDI 9. SYAHDIN ALAMSYAH, S.H. 10. FIRMAN ILAHI 11. ALMURSALATUL URFA

KASUBBAG PTIP FITRI YENI, S.H., M.H.

1. HELMIYETTI. K 2. FAIZAL 3. ARIEF SAPTO R,

S.H.

KASUBBAG KPOT Hj. NOFRI YESSI,S.H.

1. RIA RAHAYU, S.H. 2. FITRA DEWI, S.H. 3. ANES RICHARDO,

S.H.

KASUBBAG UMKU ICHWAN SYAHRIAL ,S.E.

1. ADE ZOLA REZKI, S.H. 2. MIFTAHUSSALAM, S.H. 3. WELLY OKTRISNI 4. HANDI AULIA 5. ERWAN EFENDI

PANMUD PERDATA DJASRIL, S.H.

1. NURAISYAH M.,

S.H. 2. ASTINI 3. YONIZON 4. ROSIAN 5. JUFRI JONI

PANMUD PIDANA ZUHELMI, S.H.

1. MARTIN 2. H. TAFRIZAL 3. IKE RAHMADYANTI 4. WIDYA SARI, S.E. 5. ALMURSALATUL

URFA

PANITERA YENNI MARIAMI, S.H.

WAKIL PANITERA SYALFERRI, S.H.

SEKRETARIS MAGDALENA, S.H.

HAKIM 1. M. IRSYAD, S.H., M.H. 2. LILI EVELIN, S.H., M.H. 3. MUNAWWAR HAMIDI, S.H. 4. DEWI YANTI, S.H.

5.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI


E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran

dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Negeri Bukittinggi Tahun

2017. Capaian kinerja (performance results) tahun 2017 tersebut diperbandingkan

dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2017 sebagai tolak ukur

keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana

kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja

(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika

penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Negeri Bukittinggi

Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang, Kedudukan, Tugas

Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Bukittinggi; dan Struktur Organisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja, menguraikan mengenai Rencana Strategis; Tujuan

Strategis; Sasaran Strategis; Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Negeri

Bukittinggi; Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bukittinggi; Rencana

Kinerja Pengadilan Negeri Bukittinggi; dan Perjanjian Kinerja.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan mengenai capaian kinerja

Pengadilan Negeri Bukittinggi tahun 2017 dan Realisasi Anggaran tahun 2017.

BAB IV – Penutup, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pengadilan Negeri Bukittinggi Tahun 2017 atas capaian kinerja Pengadilan

Negeri Bukittinggi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk

meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN


Perencanaan kinerja adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam

manajemen kinerja organisasi. Dalam perencanaan kinerja dirumuskan sasaran

strategis yang akan dicapai, begitu juga indikator keberhasilan pencapaiannya.

A. Reviu Rencana Strategis 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bukittinggi Tahun 2015-2019

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan

yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,

perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan

perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Bukittinggi diselaraskan dengan

arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta

tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan

Negeri Bukittinggi. Adapun Visi dari Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah:

BAB II PERENCANAAN KINERJA


Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Bukittinggi menetapkan

misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan yaitu:

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Bukittinggi

menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai

tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai lembaga penegak hukum

yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang

sederhana, cepat, transparan dan akuntabel;

2) Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat

pencari keadilan;

3) Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi

independensi, integritas dan budaya kerja pada Pengadilan Negeri

Bukittinggi

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB YANG AGUNG”

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari

keadilan

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri

Bukittinggi Kelas IB

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri

Bukittinggi Kelas IB


2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai

Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2) Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

3) Meningkatkannya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan

hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Utama selama tahun 2015-2019 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

MATRIK HUBUNGAN TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN REVIU INDIKATOR UTAMA

TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS INDIIKATOR KINERJA UTAMA

1. Terciptanya kinerja Pengadilan Negeri Bukittinggi yang terarah, dan terukur sesuai dengan Renstra dan Program Kerjabersih, berwibawa dan melayani


1.1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan (Perdata dan Pidana)

1.2 Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu

1.3 Persentase penurunan sisa perkara 1.4 Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK

1.5 Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

1.6 Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Terlaksananya proses penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan


2.1 Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

2.2 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

2.3 Persentase berkas perkara Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

2.4 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

3 Terbukanya akses informasi kepada masyarakat


3.1 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

3.2 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

4.1 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)


3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program utama merupakan unsure utama yang harus ada demi terciptanya

suatu kegiatan. Sedangkan kegiatan pokok adalah bagian dari program utama yang

dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian

sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Bukittinggi,

perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan

tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang berada dibawah Badan

Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, ada 3 (tiga) Program Utama

dan Kegiatan Pokok Pengadilan Negeri Bukittinggi yang tentunya mengacu pada

program Mahkamah Agung, yaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan umum

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, tranparan dan akuntabel

b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan

Urusan Administrasi

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

a. Meningkatnya transparansi pengelolaan belanja layanan perkantoran

(operasional) dan non operasional

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah

Agung

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

a. Terwujudnya standar kebutuhan sarana dan prasarana


MATRIK HUBUNGAN PROGRAM, KEGIATAN POKOK, SASARAN, dan INDIKATOR UTAMA

NO PROGRAM KEGIATAN SASARAN

STRATEGIS

INDIIKATOR KINERJA

UTAMA

1

Program

Peningkatkan

Manajemen

Peradilan Umum

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

1. Terwujudnya proses

peradilan yang pasti,

transparan dan

akuntabel

1.1 Persentase sisa perkara yang

diselesaikan (Perdata dan

Pidana)

1.2 Persentase perkara perdata dan

pidana yang diselesaikan tepat

waktu

1.3 Persentase penurunan sisa

perkara

1.4 Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum

Banding, Kasasi, PK

1.5 Persentase perkara pidana anak

yang diselesaikan dengan diversi

1.6 Indeks responden pencari

keadilan yang puas terhadap

layanan peradilan

2. Meningkatnya

efektifitas

pengelolaan

penyelesaian perkara

2.1 Persentase isi putusan yang

diterima oleh para pihak tepat

waktu

2.2 Persentase perkara yang

diselesaikan melalui mediasi

2.3 Persentase berkas perkara

Banding, Kasasi, dan PK secara

lengkap dan tepat waktu

2.4 Persentase putusan perkara yang

menarik perhatian masyarakat

yang dapat diakses secara online

dalam waktu 1 hari setelah

diputus

3. Meningkatnya akses

peradilan bagi

masyarakat miskin

dan terpinggirkan

3.1 Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan

3.2 Persentase pencari keadilan

golongan tertentu yang mendapat

layanan bantuan hukum

(Posbakum)

4. Meningkatnya

kepatuhan terhadap

putusan pengadilan

4.1 Persentase putusan perkara

perdata yang ditindaklanjuti

(dieksekusi)


REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI

NO PROGRAM KEGIATAN SASARAN STRATEGIS INDIIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1

Program Peningkatkan Manajemen Peradilan Umum

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum


1.1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan (Perdata dan Pidana)

1.2 Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu

1.3 Persentase penurunan sisa perkara 1.4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum Banding, Kasasi, PK 1.5 Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan

dengan diversi 1.6 Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap

layanan peradilan

100%

100%

30%

1%

N/A

100%

100%

30%

1%

N/A

100%

100%

30%

1%

75%

100%

100%

30%

1%

80%

100%

100%

55%

2%

80%


2.1 Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

2.2 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 2.3 Persentase berkas perkara Banding, Kasasi, dan PK

secara lengkap dan tepat waktu 2.4 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

75%

1%

80%

100%

75%

1%

80%

100%

90%

1%

90%

90%

90%

1%

90%

90%

90%

2%

90%

90%


3.3 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

3.4 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

10%

100%

10%

100%

10%

100%

10%

100%

10%

100%


4.1 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

70%

70%

80%

80%

80%


B. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

(IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis

(Renstra) Pengadilan Negeri. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan

memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2015-

2019 Pengadilan Negeri Bukittinggi. Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 2.4 Reviu Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan Penanggung

Jawab Sumber

Data

1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Panitera Laporan Bulanan Laporan Tahunan

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

Ketua PN Laporan Bulanan Laporan Tahunan

c. Persentase penurunan sisa perkara

Perbandingan sisa perkara tahun lalu dikurangi dengan perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya


d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK

Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara


e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak


f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indeks kepuasan pencari keadilan sesuai permenpan Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004

Ketua PN Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

2 Meningkatnya efektifitas

a. Persentase isi putusan yang

Perbandingan antara jumlah isi putusan yang

Panitera Laporan Bulanan


pengelolaan penyelesaian perkara

diterima oleh para pihak tepat waktu

diterima tepat waktu dengan jumlah putusan

Laporan Tahunan

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi


c. Persentase berkas perkara Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Perbandingan berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK

Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Perbandingan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di upload dalam website dengan jumlah perkara yang diputus (perkara pembunuhan, perkara narkotika dan perkara yang terdakwanya publik figur)


3 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo


b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Jumlah perkara golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu



Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT


C. Rencana Kinerja Tahun 2017

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017 merupakan proses penetapan

target kinerja tahun 2017 berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang

ditetapkan pada tahun sebelumnya. Penetapan target kinerja ini diikuti juga dengan

penetapan program dan kegiatan beserta target pelaksanaan dan kerangka

pendanaannya. Penyusunan RKT ini bertujuan untuk merancang dan menyusun


penganggaran untuk tahun berikutnya, yang diaplikasikan dengan Aplikasi Rencana

Kerja dan Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL).


Tabel 2.5 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI TAHUN 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

Target

Program Kegiatan

Indikator Kegiatan Target

Anggaran


a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata

100%

Program peningkatan manajemen peradilan umum

Peningkatan manajemen peradilan umum

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu

237 Perkara

77.380.000

b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata

100%

c. Persentase penurunan sisa perkara 1. Pidana 2. Perdata

100%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Kasasi PK

95%

e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi 10%


75%

2 Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 90%

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 10%

c. Persentase berkas perkara Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

90%


90%



100% Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan

2 Perkara 1.460.000

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

100% Jumlah layanan Pos Bantuan hukum (Posbakum)

240 Jam Layanan

24.000.000


Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

80% Jumlah Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)


D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja pada dasaranya adalah pernyataan pernyataan

komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang

jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja

antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja

sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Bukittingi serta menciptakan tolak

ukur kinerja sebagai dasar evaluasi.

Perjanjian kinerja tahun 2017disusun setelah Satker menerima Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan, dan penyusunannya berdasarkan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, yang disusun pada awal tahun.

Pada tahun 2017, dilakukan Revisi Perjanjian Kinerja terkait dengan adanya

pergantian pejabat yaitu Ketua Pengadilan pada tanggal 15 Agustus 2017, serta

menyesuaikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2017, program dan anggaran yang akan

dilaksanakan adalah:

Program :

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung

Anggaran:

Rp. 102.840.000,-

Rp. 5.092.888.000,-

Rp. 165.000.000,-


PERJANIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI TAHUN 2017

No. Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target

1.

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perkara Pidana. - Perkara Perdata.

b. Persentase perkara:

- Perkara Pidana. - Perkara Perdata. Yang diselesaikan tepat waktu

c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perkara Pidana. - Perkara Perdata.

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Kasasi PK



100%

100%

100%

90%

90%

90%

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu


c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

90%

90%

90%

0%

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan


b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

10%

0%

100%

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan


80%


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan

strategis suatu organisasi. Pengukuran Capaian Kinerja adalah proses sistematis

yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran

kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai

dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja

tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment,

melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja

organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bukittinggi tahun

2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator

kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran

yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa

keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa

target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini. Rincian tingkat capaian kinerja

masing‐masing indikator kinerja utama diuraikan dalam tabel dibawah ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI




- Pidana

- Perdata

100% 100% 100%

2 Persentase perkara :

-Pidana

-Perdata


90% 87% 97%

3 Persentase penurunan sisa perkara 100% 24% 24%


90% 95% 106%


10% 11% 110%


75% 81% 108%





90% 83% 92%


10% 5% 50%


90% 83% 92%


90% 100% 111%




1 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 10% N/A N/A


100% 100% 100%






80% 21% 26%


Analisis Capaian Kinerja diperlukan untuk mendapatkan feedback (umpan

balik) guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya.

Adapun analisis capaian kinerja Pengadilan Negeri Bukittinggi tahun 2017 sesuai

dengan sasaran yang ditetapkan, dapat diuraikan sebagi berikut:

1. Sasaran: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

No Indikator Kinerja Utama

Capaian Tahun

2014 2015 2016 2017


- Pidana

- Perdata

100% 100% 100% 100%

2 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

-Pidana

-Perdata

98% 99% 98% 95%

3 Persentase penurunan sisa perkara 7% N/A

N/A 24%


98% 99% 98% 95%


N / A N / A 14,90% 11,90%


N / A N / A 82,36% 81, 13%

Rata-rata capakai kinerja 76% 99% 79% 68%


Grafik Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

0

20

40

60

80

100

Th 2014 Th 2015 Th 2016 Th 2017

Rata-rata

Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran

strategis ini, yaitu:

a. Persentase Sisa Perkara Yang diselesaikan

Tahun Sisa Perkara Yang Harus

Diselesaikan (tahun

sebelumnya)

Sisa Perkara Yang

Diselesaikan

*Realisasi Target Capaian

2017 49 49 100% 100% 100%

2016 48 48 100% 100% 100%

2015 28 28 100% 100% 100%

2014 31 31 100% 100% 100%

*) Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang diselesaikan (tahun sebelumnya)

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah

perbandingan antara sisa perkara yang diselsaikan dengan sisa perkara yang harus

diselesaian (tahun sebelumnya). Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya disebabkan

karena banyaknya perkara yang masuk pada akhir tahun 2016, sehinggpada tahun berjalan.

Tabel diatas mennjukkan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2017

sebanyak 11 perkara perdata dan 38 perkara pidana. Seluruh sisa perkara tahun 2016, dapat

diselesaikan pada tahun 2017 sehingga capaian kinerja sisa perkara yang diselesaikan pada


tahun 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen). pada tabel diatas juga menunjukkan data

sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 dengan nilai capaian 100% (seratus persen), hal ini

menunjukkan kinerja Pengadila Negeri Bukittinggi terhadap sisa perkara tahun sebelumnya

selalu dapat diselesaikan pada tahun berikutnya, sehingga tidak menjadi tunggakan ditahun

berikutnya.

MATRIK KEADAAN PERKARA PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI TAHUN 2017

No Jenis Perkara Sisa Tahun 2016

Perkara Masuk

2017

Perkara Yang

Diputus

Sisa Perkara

Ket

1 Pidana Biasa 36 128 143 21

2 Pidana Anak 1 9 9 1

3 Pidana Ringan (Tipiring) - 6 6 -

4 Pidana Cepat (Lalulintas) - 6366 6366 -

5 Pra Peradilan - 1 - 1

6 Perdata gugatan 10 30 21 19

7 Perdata Permohonan 3 89 90 2

8 Perdata Gugatan Sederhana - 4 4 -

9 Perdata BPSK - 1 1 -

10 Perdata Bantahan - 1 1 -

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tahun Perkara yang ada (perkara yang harus diselesaikan)

Perkara Yang Diselesaikan

tahun berjalan


2017 186 176 95% 100% 95%

2016 170 167 98% 100% 98%

2015 151 149 99% 100% 99%

2014 136 133 98% 100% 99%


*) Perbandingan perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan perkara yang ada

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

adalah perbandingan antara perkara yng diselesaikan tahun berjalan dengan perkara yang

ada (sisa perkara tahun lalu dan perkara yang masuk pada tahun berjalan). Berdasarkan

tabel diatas, jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 186 perkara yang

terdiri dari 37 sisa perkara tahun 2016 dan 156 perkara masuk tahun 2017. sehingga

diperoleh realisasi sebesar 99 %.

Target kinerja yang direncanakan pada tahun 2017 adalah 100 %, sehingga jika

realisasi 99. % dibandingkan dengan target kinerja maka akan diperoleh capaian sebesar

99% . Pada tabel diatas juga menunjukkan data bahwa pada tahun 2014 sampai dengan

tahun 2017 dengan capaian kinerja setiap tahunnya diatas 95%, yang menunjukkan bahwa

kinerja Pengadilan Negeri Bukittinggi sudah baik. Rincian perkara putus berdasarkan jenis

perkaranya pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No Jenis Perkara Perkara Yang Diputus

Ket

1 Pidana Biasa 143

2 Pidana Anak 9

3 Pidana Ringan (Tipiring) 6

4 Pidana Cepat (Lalulintas) 6366

5 Pra Peradilan -

6 Perdata gugatan 21

7 Perdata Permohonan 90

8 Perdata Gugatan Sederhana 4

9 Perdata BPSK 1

10 Perdata Bantahan 1


c. Persentase penurunan sisa perkara

No Sisa Perkara Tahun sebelumnya

Sisa Perkara Tahun

berjalan


2017 48 37 23% 100% 23%

2016 38 40 (42%) 100% N/A

2015 31 48 (55%) 100% N/A

2014 29 31 7% 100% 7%

*) Perbandingan penurunan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara adalah

perbandingan antara penurunan sisa perkara tahun berjalan (sisa perkara tahun berjalan

dikurang sisa perkara tahun sebelumnya) dengan sisa perkara tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel diatas, penurunan sisa perkara pada tahun 2017 mencapai target sebesar

24% (dua persen), yaitu penurunan sisa perkara bernilai positif yang berarti sisa perkara

pada tahun 2017 lebih rendah dari pada tahun 2016, karena capaian kinerja bernilai positif,

penulisan dalam tabel data sebesar 24% (dua puluh empat persen).

Dengan tercapainya target kinerja persentase penurunan sisa perkara bukan berarti

menggambarkan kinerja Pengadilan Negeri Bukittinggi baik, ini disebabkan banyaknya

perkara yang masuk pada akhir tahun 2017 sehingga belum diputus pada tahun berjalan.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK

Tahun Putusan Perkara

Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum


Banding Kasasi PK Banding Kasasi PK Banding Kasasi PK Banding Kasasi PK

2017 186 27 25 2 85% 7,% 96% 90% 90% 100% 94,44% 8% 95%

2016 170 32 22 1 81% 31% 95% 90% 90% 100% 90% 34% 95%

2015 151 37 31 1 11% 16% 97% 90% 90% 100% 12% 18% 97%

2014 136 28 26 1 79% 8% 96% 90% 90% 100% 87% 9% 96%

*) Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan putusan perkara

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum

Banding, Kasasi, PK adalah perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya


hukum Banding, Kasasi, PK dengan jumlah putusan perkara. Berdasarkan tabel diatas; 1)

Capaian untuk pengajuan upaya hukum banding sebesar 15% dengan realisasi 15% dan

target 90%. Terdapat upaya hukum banding sebanyak 27 perkara dari 186 Perkara yang

putus. 2) capaian untuk pengajuan upaya hukum kasasi sebesar 93 % dengan realisasi 93 %

dan target 90%. Terdapat upaya hukum kasasi sebanyak 25 perkara dari 27 perkara yang

putus. 3) capaian untuk pengajuan upaya hukum PK sebesar 4% dengan realisasi 4% dan

target 100%. Dari 25 perkara yang putus. Sudah cukup baik, yang ditunjukkan dengan rataan

capaian yang hampir mencapai 100%. Tabel diatas juga menampilkan data tahun-tahun

sebelumnya yang capaiannya juga 100%. Hal ini menunjukkan peningkatan dalam

penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Bukittinggi

tahun 2017 pada sasaran persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,

Kasasi, PK


Tahun

Perkara Pidana

Anak Yang Masuk

Perkara Pidana Anak

Yang Dilakukan

Diversi

Perkara Pidana Anak

Yang Diselesaikan

secara Diversi


2017 9 0 0 0% 10% 0%

2016 10 2 2 20% 10% 50%

2015 5 1 1 20% 10% 50%

2014 1 - - 0% 10% 0%

*) Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara

pidana anak

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan

dengan diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan

secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak. Tabel diatas menunjukkan bahwa pada

tahun 2017 tidak ada perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi. Sedangkan target

pada tahun 2017 adalah 10%, sehingga capaian perkara pidana anak yang diselesaikan


dengan diversi adalah 0% (nol persen). tidak tercapainya persentase perkara pidana anak

yang diselesaikan secara diversi bukan berarti kinerja Pengadilan Negeri Bukittinggi kurang

baik, namun penyelesaian perkara pidana anak secara diversi sangat ditentukan dari jumlah

perkara pidana anak diversi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi. Suatu perkara

wajib dilakukan pemeriksaan secara diversi baik dari tingkat penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan di tingkat pengadilan adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7

(tujuh) tahun dan termasuk diatas 7 (tujuh) tahun atau apabila surat dakwaannya berbentuk

subsidaritas, alternative, kumulatif, maupun kombinasi, dan termasuk yang tidak bisa lagi

didiversi adalah pengulangan tindak pidana.

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Tahun Persentase Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat

Target Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat Capaian

2017 80,13% 75% 107%

2016 75% 75% 100%

2015 N/A N/A N/A

2014 N/A N/A N/A

*) Perbandingan hasil survey kepuasan masyarakat dengan target yang ditetapkan

Ukuran realisasi indikator kinerja Index repsonden pencari keadilan yang puas

terhadap layanan peradilan adalah perbandingan antara realisasi persentase hasil survey

dengan target yang telah ditentukan. Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah

sebesar 107%. Capaian ini terealisasi dengan menetapkan target sebesar 75% dan

realisasinya sebesar 80,13%. Berdasarkan target tersebut, maka capaian ini sudah baik yang

menunjukkan kepuasan masyarakat atas layanan peradilan yang diberikan oleh Pengadilan

Negeri Bukittinggi. Namun pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Bukittinggi baru

menargetkan 75% (tujuh puluh lima persen) kepuasan masyarakat. Dapat disimpulkan

bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi perlu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat

pencari keadilan, dan untuk selanjutnya juga dapat meningkatkan target kepuasan

masyarakat pencari keadilan atas layanan peradilan di Pengadilan Negeri Bukittinggi.


2. Sasaran: Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


Capaian Tahun

2014 2015 2016 2017


98% 99% 98% 95%


5,56% 5,56% 0% 4,5%


85% 70% 90% 96%


N/A N/A N/A N/A

Rata-rata capaian kinerja 63% 58% 62% 65%

54

56

58

60

62

64

66

Th 2014 Th 2015 Th 2016 Th 2017

Rata-rata

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran

strategis ini, yaitu:

b. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu Tahun Putusan

Perkara Isi Putusan

Yang Diterima Tepat Waktu


2017 186 176 95% 90% 106%

2016 170 167 98% 100% 98%

2015 151 149 99% 100% 99%

2014 136 133 98% 100% 98%

*) Perbandingan putusabn perkara dengan isi putusan yang diterima tepat waktu


Ukuran realisasi indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh

para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pada tahun berjalan.

Capaian sebesar 106% ini menggambarkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri

Bukittinggi untuk sasaran persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat

waktu adalah sudah baik. Capaian ini terealisasi dengan menetapkan target sebesar

90%. juga untuk tahun-tahun sebelumnya, yang dapat dilihat pada tabel di atas.

Tahun 2017 terdapat 186 perkara putus pada Pengadilan Negeri Bukittingi, yang

telah diterima 95% oleh para pihak. Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri

Bukittinggi perlu meningkatkan pelayanan agar persentase isi putusan yang

diterima para pihak tepat waktu juga meningkat.

c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Tahun Perkara yang

dilakukan Mediasi

Perkara yang diselesaikan

melalui Mediasi


2017 32 1 33% 10% 32%

2016 31 0 0% 10% 0%

2015 18 1 6% 10% 60%

2014 18 1 6% 10% 60%

*) Perbandingan perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan perkara yang dilakukan mediasi

Ukuran relaisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan

melalui mediasi adalah perbandingan antara perkara yang diselesaikan melalui

mediasi dengan perkara yang dilakukan mediasi. Tabel diatas menunjukkan bahwa

pada tahun 2017 jumlah perkara yang dilakukan mediasi adalah sebanyak 32 (tiga

puluh dua) perkara dan yang berhasil diselesaikan dengan mediasi adalah 1 (satu)


perkara atau realisasinya adalah 33% (tiga puluh tiga persen). sedangkan target

pada tahun 2017 adalah 10% sehingga diperoleh capaian sebesar 330% (tiga ratus

tiga puluh persen). realisasi ini melebihi target yang ditentukan, sehingga dapat

dikatakan bahwa proses mediasi dalam penyelesaian perkara semakin meningkat di

Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Peningkatan capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi belum

sebanding dengan jumlah perkara masuk ke Pengadilan Negeri Bukittinggi. Ini

menandakan belum tingginya kesadaran masyarakat akan arti penting mediasi

dalam berperkara. Namun itu juga menjadi motivasi bagi Pengadilan Negeri

Bukittinggi khususnya hakim mediator untuk meningkatkan kemampuan dalam hal

mediasi dan dalam memberikan pemahaman-pemahaman tentang mediasi kepada

para pihak.

d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap

dan tepat waktu

Tahun Perkara yang dimohonkan upaya hukum

Perkara yang diajukan Banding,

Kasasi dan PK secara tepat

waktu


2017 28 28 100% 90% 111%

2016 56 56 100% 90% 111%

2015 69 69 100% 90% 111%

2014 55 55 100% 90% 111%

*) Perbandingan berkas perkara yang dmohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dengan perkara yang dimohonkan upaya hukum


Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan

Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan

antara jumlah perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap

dengan jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum. Tabel diatas menunjukkan

bahwa pada tahun 2017 jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum

sebanyak 28 perkara yang dimohonkan secara lengkap sebanyak 28 perkara,

sehingga realisasinya adalah 100 % (seratus persen). Capaian kinerja untuk

indikator ini adalah 111%, berdasarkan realisasi dan target yang masing-masingnya

90% (Sembilan puluh persen). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan

Negeri Bukittinggi untuk indikator kinerja ini sudah baik. Pada tabel diatas juga bisa

dilihat bahwa untuk indikator kinerja ini capaiannya melebihi 100%, dengan artian

bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi setiap tahunnya dapat mempertahankan

kinerjanya.

e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Tahun Putusan

Perkara Tipikor

Amar putusan perkara

Tipikor yang di upload dalam

website


2017 0 0 0 0% 0

2016 0 0 0 0% 0

2015 0 0 0 0% 0

2014 0 0 0 0% 0

*) Perbandingan jumlah putusan perkara pembunuhan yang diputus dengan jumlah perkara yang di upload dalam website


Ukuran realisasi indikator kinerja persetase perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

adalah perbandingan jumlah amar putusan perkara tipikor yang di upload dalam

website dengan jumlah putusan perkara tipikor. Pada Pengadilan Negeri

Bukittingi tidak terdapat perkara Tipikor, karena Perkara Tipikor diselesaikan

oleh Pengadilan Negeri Kelas IA, sehingga untuk melihat persentase perkara yang

menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1

(satu) hari putus tidak dapat dilakukan analisis capaiannya.

3. Sasaran: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan


Capaian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan N/A N/A N/A N/A

2 Persentase perkara yang diselsaikan di luar gedung Pengadilan

N/A N/A N/A N/A


N/A 100% 100% 100%

Rata-rata capaian kinerja N/A 100% 100% 100%

0

20

40

60

80

100

Th 2014 Th 2015 Th 2016 Th 2017

Rata-rata

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur

sasaran strategis ini, yaitu:



Tahun Jumlah Perkara

Prodeo

Jumlah Perkara

Prodeo Yang Diselesaikan


2017 0 0 0 10% 0

2016 0 0 0 10% 0

2015 N/A N/A N/A 10% N/A

2014 N/A N/A N/A 10% N/A

*) perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlahperkara prodeo

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang

diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan

jumlah perkara prodeo. Pada tahun 2017, tidak ada perkara prodeo yang masuk ke

Pengadilan Negeri Bukittinggi, sehingga tidak bisa di ukur capaian kinerjanya. Akan

tetapi setiap tahunnya target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi

adalah 10%.

Pengadilan Negeri Bukittinggi selalu melakukan sosialisasi mengenai

pembebasan biaya perkara (perkara Prodeo) kepada masyarakat melalui website,

spanduk, banner, liflet, dll dengan harapan informasi pembebasan biaya perkara

bisa sampai kepada masyarakat tidak mampu.

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Tahun Jumlah Perkara

Yang Seharusnya

Diselesaikan Diluar Gedung

Pengadilan

Jumlah Perkara Yang Diselesaikan

Diluar Gedung Pengadilan


2017 N/A N/A N/A 0% N/A


2016 N/A N/A N/A 0% N/A

2015 N/A N/A N/A 0% N/A

2014 N/A N/A N/A 0% N/A

*) perbandingan perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan

Capaian persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

tidak dapat dilakukan pengukuran, karena pada Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak

ada anggaran penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan (zetting plaatz),

sehingga target untuk capaian ini ditetapkan 0% (nol persen).

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan

hukum (Posbakum)

Tahun Pencari

keadilan golongan tertentu

Jumlah Pencari keadilan golongan

tertentu yang mendapat

layanan bantuan hukum


2017 118 118 100% 100% 100%

2016 137 137 100% 100% 100%

2015 143 143 100% 100% 100%

2014 N/A N/A N/A 100% N/A

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

*) perbandingan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan pencari keadilan golongan tertentu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan

tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah perbandingan

antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan


hukm dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Pengadilan Negeri

Bukittinggi mendapatkan anggaran Posbakum sejak tahun 2015. Untuk tahun 2017,

jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang dilayani di Posbakum Pengadilan

Negeri Bukittinggi adalah sebanyak 118 orang semuanya mendapat layanan,

sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 100%. Begitu juga untuk tahun-tahun

sebelumnya.

4. Sasaran: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan


Capaian Tahun

2014 2015 2016 2017


29% 9% 24% 26%

Rata-rata capaian kinerja 29% 9% 24% 26%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Th

2014

Th

2016

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Th 2014 Th 2015 Th 2016 Th 2017

Rata-rata

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur

sasaran strategis ini, yatu:

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)


Tahun Putusan

Perkara yang sudah BHT

Putusan Perkara Yang

ditindaklanjuti *Realisasi Target Capaian

2017 18 4 22% 80% 26%

2016 6 1 17% 70% 24%

2015 16 1 6% 70% 9%

2014 10 2 20% 70% 29%

*) perbandingan putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan putusan perkara yang sudah BHT

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang

ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan anatara jumlah putusan yang

ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT. Pada tahun

2017, Pengadilan Negeri Bukittinggi melaksanakan 4 (empat) eksekusi. Target

yang ditetapkan adalah 80%, sehingga capaian kinerjanya diperoleh sebesar 26%

(dua puluh enam persen). Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa kepatuhan

terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi cukup tinggi, karena dari 18

(delapan belas) perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, hanya 4 (empat)

perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

B. REALISASI ANGGARAN

Ukuran realisasi pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja pegawai dan

operasional perkantoran adalah dengan membandingkan antara volume terlaksananya

layanan belanja pegawai dan operasional perkantoran dengan volume belanaja pegawai

dan operasional perkantoran yang harus dilaksanakan. Pada tahun 2017 Pengadilan

Negeri Bukittinggi menargetkan untuk volume belanja pegawai 83% (delapan puluh tiga

persen) capaian ini dibawah target bukan berarti kinerja pelaksanaan anggaran

Pengadilan Negeri Bukittinggi buruk, melainkan disebabkan oleh kelebihan pada pagu


belanja pegawai yang kelebihannya sudah disampaikan ke Pengadilan Tinggi Padang

untuk diteruskan ke Mahkamah Agung untuk diproses revisi, yang mana revisi tersebut

keluar pada tanggal 10 Januari 2018. Untuk belnaja operasional perkantoran adalah

100%, sehingga diperoleh capaian kinerja 100%. Hal ini menunjukkan kinerja

Pengadilan Negeri Bukittinggi sudah baik. Demikian juga halnya dengan belanja non

operasional perkantoran, serta belaja modal.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

100

86

14

PAGU

REALISASI

SISA

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Bukittinggi mendapatkan total alokasi

anggaran sebesar Rp. 5.360.728.000,- (lima milyar tiga ratus enam puluh juta

tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah ), dengan rincian Daftar Isian sebagai

berikut :

a. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Jumlah pagu DIPA 01 sebesar Rp. 5.257.888.000,- (lima milyar dua ratus lima

puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.279.148.000,- (empat milyar dua ratus tujuh

puluh sembilan seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

2. Belanja Barang terdiri atas :

a. Belanja Barang Operasional sebesar Rp. 751.710.000,- (tujuh ratus lima

puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).


b. Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp. 62.030.000,- (enam puluh

dua juta tiga puluh ribu rupiah).

3. Belanja Modal sebesar Rp. 165.000.000.- (seratus enam puluh lima juta

rupiah).

b. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Jumlah pagu DIPA 03 sebesar Rp. 102.840.000,- (seratus dua juta delapan ratus

empat puluh ribu rupiah), yang merupakan belanja barang non operasional.

RINCIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI TAHUN 2017

NO Kode Satker. Program.

Keg. Output. Kode

Akun

Uraian Pagu DIPA Realisasi Sisa

Rp. % Rp. %

BELANJA PEGAWAI 4.279.148.000,00 3.556.307.644,00 83,11 722.840.356,00 16,89

005.01.01.1066.994 Layanan Perkantoran 5.030.858.000,00 4.290.215.690,00 85,28 740.642.310,00 14,72

005.01.01.1066.994.001 Gaji dan Tunjangan 4.279.148.000,00 3.556.307.644,00 83,11 722.840.356,00 16,89

005.01.01.1066.994.001. A

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

005.01.01.1066.994.001.

A.511111

Beban Gaji Pokok PNS 1.806.087.000,00 1.705.452.500,00 94,43 100.634.500,00 5,57

005.01.01.1066.994.001. A.511119

Beban Pembulatan Gaji PNS 28.000,00 22.007,00 78,60 5.993,00 21,40

005.01.01.1066.994.001.

A.511121

Beban Tunj. Suami/Istri PNS 128.535.000,00 113.051.810,00 87,95 15.483.190,00 12,05

005.01.01.1066.994.001. A.511122

Beban Tunj. Anak PNS 43.803.000,00 37.225.476,00 84,98 6.577.524,00 15,02

005.01.01.1066.994.001.

A.511123

Beban Tunj. Struktural PNS 33.800.000,00 26.780.000,00 79,23 7.020.000,00 20,77

005.01.01.1066.994.001. A.511124

Beban Tunj. Fungsional PNS 1.544.335.000,00 1.197.155.000,00 77,52 347.180.000,00 22,48

005.01.01.1066.994.001.

A.511125

Beban Tunj. PPh PNS 277.043.000,00 131.283.431,00 47,39 145.759.569,00 52,61

005.01.01.1066.994.001. A.511126

Beban Tunj. Beras PNS 103.257.000,00 83.355.420,00 80,73 19.901.580,00 19,27

005.01.01.1066.994.001.

A.511129

Beban Uang Makan PNS 332.640.000,00 252.362.000,00 75,87 80.278.000,00 24,13

005.01.01.1066.994.001. A.511151

Beban Tunjangan Umum PNS 9.620.000,00 9.620.000,00 100,00 0,00 0,00


RINCIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BARANG OPERASIONAL TAHUN 2017

NO Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode

Akun


Rp. % Rp. %

BELANJA BARANG OPERASIONAL

751.710.000,00 733.908.046,00 97,63 17.801.954,00 2,37

005.01.01.1066.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 751.710.000,00 733.908.046,00 97,63 17.801.954,00 2,37

005.01.01.1066.994.002.

A

KEBUTUHAN SEHARI-HARI

PERKANTORAN

005.01.01.1066.994.002. A.521111

Beban Keperluan Perkantoran 240.240.000,00 238.775.000,00 99,39 1.465.000,00 0,61

005.01.01.1066.994.002.

A.521811

60.020.000,00 60.003.860,00 99,97 16.140,00 0,03

005.01.01.1066.994.002. B

LANGGANAN DAYA DAN JASA

005.01.01.1066.994.002.

B.521111

Beban Keperluan Perkantoran 28.600.000,00 23.144.684,00 80,93 5.455.316,00 19,07

005.01.01.1066.994.002. B.521114

Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

13.200.000,00 13.191.500,00 99,94 8.500,00 0,06

005.01.01.1066.994.002.

B.522111

Beban Langganan Listrik 27.600.000,00 24.982.311,00 90,52 2.617.689,00 9,48

005.01.01.1066.994.002. B.522112

Beban Langganan Telepon 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 0,00 0,00

005.01.01.1066.994.002.

B.522113

Beban Langganan Air 9.600.000,00 8.515.000,00 88,70 1.085.000,00 11,30

005.01.01.1066.994.002. C

PEMELIHARAAN KANTOR

005.01.01.1066.994.002.

C.523111

Beban Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan

83.500.000,00 83.491.300,00 99,99 8.700,00 0,01

005.01.01.1066.994.002. C.523119

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

9.630.000,00 9.627.200,00 99,97 2.800,00 0,03

005.01.01.1066.994.002.

C.523121

Beban Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin

192.110.000,00 184.991.496,00 96,29 7.118.504,00 3,71

005.01.01.1066.994.002.

C.523133

Beban Pemeliharaan Jaringan 6.000.000,00 5.977.000,00 99,62 23.000,00 0,38

005.01.01.1066.994.002.

D

PEMBAYARAN TERKAIT

PELAKSANAAN OPERASIONAL

KANTOR

005.01.01.1066.994.002.

D.521115

Beban Honor Operasional Satuan

Kerja

46.560.000,00 46.560.000,00 100,00 0,00 0,00

005.01.01.1066.994.002.

D.521119

Beban Barang Operasional Lainnya 30.120.000,00 30.118.695,00 100,00 1.305,00 0,00

005.01.01.1066.994.002.

E

OBAT-OBATAN

005.01.01.1066.994.002.

E.521119

Beban Barang Operasional Lainnya 330.000,00 330.000,00 100,00 0,00 0,00


RINCIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BARANG NON OPERASIONAL

TAHUN 2107

NO Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun


Rp. % Rp. %

BELANJA BARANG NON

OPERASIONAL

62.030.000,00 62.029.286,00 100,00 714,00 0,00

005.01.01 Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

5.092.888.000,00 4.352.244.976,00 85,46 740.643.024,00 14,54

005.01.01.1066.001 Layanan Perkantoran 62.030.000,00 62.029.286,00 100,00 714,00 0,00

005.01.01.1066.001.051 Dukungan Manajemen

Pengadilan

62.030.000,00 62.029.286,00 100,00 714,00 0,00

005.01.01.1066.001.051. A tanpa sub komponen

005.01.01.1066.001.051. A.524111

Beban Perjalanan Biasa 56.750.000,00 56.749.286,00 100,00 714,00 0,00

005.01.01.1066.001.051.

A.524113

Beban Perjalanan Dinas

Dalam Kota

5.280.000,00 5.280.000,00 100,00 0,00 0,00

RINCIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA MODAL TAHUN 2017 :



Rp. % Rp. %

BELANJA MODAL 165.000.000,00 159.918.000,00 96,92 5.082.000,00 3,08

005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

165.000.000,00 159.918.000,00 96,92 5.082.000,00 3,08

005.01.02.1071.951 165.000.000,00 159.918.000,00 96,92 5.082.000,00 3,08

005.01.02.1071.951.054 Pengadaan Teknologi Informasi 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 100,00

005.01.02.1071.951.054. A

tanpa sub komponen

005.01.02.1071.951.054. A.536111

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 100,00

005.01.02.1071.951.057 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

47.500.000,00 47.487.000,00 99,97 13.000,00 0,03

005.01.02.1071.951.057. A

Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan

005.01.02.1071.951.057. A.532111

47.500.000,00 47.487.000,00 99,97 13.000,00

0,03

005.01.02.1071.951.060 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP

112.500.000,00 112.431.000,00 99,94 69.000,00 0,06

005.01.02.1071.951.060. A

Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP

005.01.02.1071.951.060. A.532111

112.500.000,00 112.431.000,00 99,94 69.000,00

0,06


RINCIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADILUM TAHUN 2017



Rp. % Rp. %

BELANJA BARANG NON OPERASIONAL

102.840.000,00 92.822.130,00 90,26 10.017.870,00 9,74

21 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

102.840.000,00 92.822.130,00 90,26 10.017.870,00 9,74

005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

102.840.000,00 92.822.130,00 90,26 10.017.870,00 9,74

005.03.07.1049.003 Pos Bantuan Hukum 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 0,00 0,00

005.03.07.1049.003.051 Pos Bantuan Hukum 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 0,00 0,00

005.03.07.1049.003.051. A

Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum

005.03.07.1049.003.051. A.522131

Beban Jasa Konsultan 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 0,00 0,00

005.03.07.1049.005 Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu

77.380.000,00 68.822.130,00 88,94 8.557.870,00 11,06

005.03.07.1049.005.051 Pendaftaran berkas perkara 27.540.000,00 26.808.300,00 97,34 731.700,00 2,66

005.03.07.1049.005.051. A

tanpa sub komponen

005.03.07.1049.005.051. A.521211

Beban Bahan 740.000,00 21.500,00 2,91 718.500,00 97,09

005.03.07.1049.005.051. A.521811

26.800.000,00 26.786.800,00 99,95 13.200,00 0,05

005.03.07.1049.005.052 Penetapan Majelis Hakim dan PP serta Penetapan Hari Sidang

7.500.000,00 6.250.000,00 83,33 1.250.000,00 16,67

005.03.07.1049.005.052. A

tanpa sub komponen

005.03.07.1049.005.052. A.524113

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

7.500.000,00 6.250.000,00 83,33 1.250.000,00 16,67

005.03.07.1049.005.053 Pemeriksaan di sidang Pengadilan 28.470.000,00 25.604.000,00 89,93 2.866.000,00 10,07

005.03.07.1049.005.053. A

tanpa sub komponen

005.03.07.1049.005.053. A.521211

Beban Bahan 28.470.000,00 25.604.000,00 89,93 2.866.000,00 10,07

005.03.07.1049.005.054 Minutasi 1.110.000,00 476.000,00 42,88 634.000,00 57,12

005.03.07.1049.005.054. A

tanpa sub komponen

005.03.07.1049.005.054. A.521211

Beban Bahan 1.110.000,00 476.000,00 42,88 634.000,00 57,12

005.03.07.1049.005.055 Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa

7.500.000,00 7.050.000,00 94,00 450.000,00 6,00

005.03.07.1049.005.055. A

tanpa sub komponen

005.03.07.1049.005.055. A.524113


7.500.000,00 7.050.000,00 94,00 450.000,00 6,00

005.03.07.1049.005.056 Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan

1.760.000,00 58.500,00 3,32 1.701.500,00 96,68

005.03.07.1049.005.056. A

tanpa sub komponen

005.03.07.1049.005.056. A.521114


1.760.000,00 58.500,00 3,32 1.701.500,00 96,68

005.03.07.1049.005.057 Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama

2.850.000,00 2.175.730,00 76,34 674.270,00 23,66

005.03.07.1049.005.057. A

tanpa sub komponen

005.03.07.1049.005.057. A.521114


850.000,00 1.725.730,00 203,03 -875.730,00 -103,03

005.03.07.1049.005.057. A.524113


2.000.000,00 450.000,00 22,50 1.550.000,00 77,50

005.03.07.1049.005.058 Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan kembali di Pengadilan Tingkat Pertama

650.000,00 399.600,00 61,48 250.400,00 38,52


005.03.07.1049.005.058. A

tanpa sub komponen

005.03.07.1049.005.058. A.521114


350.000,00 299.600,00 85,60 50.400,00 14,40

005.03.07.1049.005.058. A.524113


300.000,00 100.000,00 33,33 200.000,00 66,67

005.03.07.1049.006 Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara

1.460.000,00 0,00 0,00 1.460.000,00 100,00

005.03.07.1049.006.051 Biaya Penyelesaian Perkara 1.460.000,00 0,00 0,00 1.460.000,00 100,00

005.03.07.1049.006.051. A

Biaya Prodeo

005.03.07.1049.006.051. A.521211

Beban Bahan 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 100,00

005.03.07.1049.006.051. A.521811

160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 100,00

005.03.07.1049.006.051. A.522151

Beban Jasa Profesi 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 100,00

005.03.07.1049.006.051. A.524113


280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 100,00

005.03.07.1049.006.051. B

Biaya Eksekusi

005.03.07.1049.006.051. B.521219

Beban Barang Non Operasional Lainnya

280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 100,00

Semua Program dan Kegiatan telah memberikan kontribusi kepada

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bukittinggi. Usaha-usaha terus dilakukan untuk

meningkatkan pencapaian Visi dan Misi, dimulai dengan menyusun

perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada

kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada

rencana hasil yang akan didapat, selanjutnya melalui peningkatan koordinasi

dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus

menerus dilakukan dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana

dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri

Bukittinggi dapat meningkat.


A. Kesimpulan

1. Dengan analisis capaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan seperti yang telah

diuraikan pada Bab di atas, dan dengan gambaran capaian sasaran kinerja

diharapkan dapat dijadikan rujukan dan renungan pada masa yang akan dating

untuk memperbaiki susunan program dan sasaran yang akan dicapai. Sehingga

diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi yang akan

terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi,

terncana, terstruktur dan terprogram secara komprehensif.

2. Unsur kemandirian maupun kinerja disadari dengan peningkatan kinerja yang

akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya

di Pengadilan Negeri Bukittinggi, oleh karenanya masalah sarana dan prasarana

beserta sumber daya manusia sebagai pengguna adalah sangat tidak bisa

dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari

keadilan terhadap pelayanan dibidang hukum dan peradilan yang profesional,

efektif, murah dan mandiri serta tidak adanya intervensi atau pengaruh dari

lembaga tingi lainnya sehingga akan terwujud good governance.

3. Pengadilan Negeri Bukittinggi mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen

teknis, administrasi organisasi dan financial di bawah pembinaan Pengadilan

Tinggi Padang dan bertekad untuk secara bertahap dapat dirasakan adanya

perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Sangat

disadari bahwa peningkatan kinerja serta kalitas pelayanan peradilan tersebut

belum mampu memenuhi tuntutan dari berbagai pihak, antara lain: masyarakat

pencari keadilan yang mengharapkan adanya pelayanan dibidang peradilan yang

professional, efektif, efisien dan bersih. Peningkatan kinerja ini merupakan

wujud nyata tindakan perbaikan yang elah dilakukan oleh Pengadilan Negeri

Bukittinggi.

4. Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 ini dapat

memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi

dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Pengadilan Negeri

BAB IV

PENUTUP


Bukittingi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 ini juga

diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan

implementasi; Rencana Kerja (Operating Plan), dan Rencana Strategis (Strategig

Plan) di masa yang akan datang.

B. Saran-Saran

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga

pembelajaran yang berharga bai pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian

yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta

perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Negeri

Bukittingi. Beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik

dimasa yang akan datang:

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif

dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja

Pengadilan Negeri Bukittinggi sesuai dengan core bussines dari tugas pokok dan

fungsinya serta keterampilan sumber daya manusianya untuk peningkatan

penyelesaian perkara.

2. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan

dari data tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah

untuk menghindari jika terjadi analisis pengukuran kinerja yang ada capaian

kinerja yang melebihi 100% (seratus persen).

3. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) sebagai punish and

reward instrument merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari

kesempurnaan instrumen lainnya yaitu Renstra, Indikator Kinerja Utama,

Penetapan Kinerja dan Evaluasi LkjIP yang harus optimal.

4. Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Bukittinggi mulai dari penyusunan

Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Perjanjian Kinerja, LkjIP,

antara lain:

a. Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti Rencana Kinerja

Tahunan, penganggaran, Perjanjian Kinerja dan lain-lain, memanfaatkan

Renstra sebagai acuan.


b. Mempersiapkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang

handal termasuk penetapan indikator kinerja dan outcome, sehingga

Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya dapat memperlihatkan

manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.

5. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian

sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis tahun 2015-2019.

6. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data

kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperolehgan analisis capaian

kinerja, keberhasilan dapat menggambarkan kondis efektif perlu segera

drealisasikan sinergitas anatara laporan kinerja dan loleh DIPA benar-benar

terukur, bermanfaat dan akuntabel.


1. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2. Struktur Organisasi 3. Reviu Indikator Kinerja Utama 4. Matriks Reviu Rencana Strategis 2015-2019 5. Revisi Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 6. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 7. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 9. Perjanjian Kinerja Pertriwulan Tahun 2017 10. Penghargaan

LAMPIRAN


PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI

Nomor : W3.U2/ 133 /KP.04.5/XI/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN

NEGERI BUKITTINGGI TAHUN 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI

Menimbang : a. Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan

kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi

pemerintah dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi, yang dalam

penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi peradilan;

b. Bahwa agar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan

memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam

peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun

LKjIP;

c. bahwa nama-nsurat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk

ditunjuk sebagai Tim Penyusunan LKjIP.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang mahkamah Agung

sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

49 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53

Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/

9.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama dilingkungan instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Surat Sekretaris mahkamah Agung Nomor 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017

tanggal 27 November 2017 tentang penyampaian laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ( LKJIP) Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun

2018.

MEMUTUSKAN……..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI

TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI

TAHUN 2017.

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

:

:

:

:

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor :

W3.U2/ 113/KP.04.5/XI/2016 tanggal 30 November 2016;

Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerinta (LKjIP) Pengadilan Negeri

Bukittinggi Tahun 2017 bertugas:

1. Mencari dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan LKjIP

baik dibidang Kepaniteraan maupun dibidang Kesekretariatan dan

menyusun menjadi LKjIP Pengadilan Negeri Bukittinggi Tahun 2017 sesuai

dengan format dan sistematika yang ditentukan;

2. Melakukan monitoringterhadap penyusunan LKjIP, pendahuluan sampai

dengan Laporan Akhir atas penyusunan LKjIP Tahun 2017;

3. Melakukan koordinasi dengan semua bagian yang bersangkutan guna

evaluasi penyusunan LKjIP;

4. Melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan LKjIP Tahun 2017 kepada Ketua

Pengadilan Tinggi Padang.

Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keutusan ini dipandang

cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai anggota tim penyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bukittinggi Tahun 2017;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dilaksanakan.

Ditetapkan di : BUKITTINGGI

Pada tanggal : 30 November 2017

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI TAHUN 2017

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi

Nomor

Tanggal

:

:

W3.U2/133 /KP.04.5/XI/2017

30 November 2017

NO NAMA/ NIP JABATAN DINAS KEDUDUKAN

DALAM TIM

1 2 3 4

1. YUZAIDA, S.H., M.H. Ketua Pelindung / Penasehat

2. MUHAMMAD IRSYAD, S.H., M.H. Hakim Penanggung Jawab

3. YENNI MARIAMI, S.H. Panitera Ketua

4. MAGDALENA, S.H. Sekretaris Sekretaris

5. SYALFERRI, S.H. Wakil Panitera Anggota

6. ZUHELMI, S.H. Panitera Muda Pidana Anggota

7. DJASRIL, S.H. Panitera Muda Perdata Anggota

8. Hj. KARLINI, S.H. Panitera Muda Hukum Anggota

9. FITRI YENI, S.H., M.H. Kasubag Perencanaan, TI

dan Pelaporan

Anggota

10. Hj. NOFRI YESSI, S.H. Kasubag Kepegawaian,

Organisasi dan Tatalaksana

Anggota

Ditetapkan di : BUKITTINGGI

Pada tanggal : 30 November 2017

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA KE-1 TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER

DATA 1. Terwujudnya Proses

Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

- Perdata - Pidana

Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya


dan Laporan Tahunan

b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana


Catatan :

perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)

Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya

Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Ketua PN Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan

c. Persentase penurunan sisa perkara:

- Perdata - Pidana

Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

Ketua PN

Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

Banding

Kasasi

PK

Catatan :

Upaya hukum = Banding, kasasi, PK

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan


dan Laporan Tahunan

x 100%

x 100%

x 100%

x 100%

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Catatan:

Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban


dan Laporan Tahunan

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Ketua PN Laporan Semesteran

dan Laporan Tahunan


a. Persentase Isi Putusan Yang

Diterima Oleh para pihak

Tepat Waktu


dan Laporan Tahunan

b. Persentase Perkara yang

Diselesaikan melalui Mediasi

Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Panitera

Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Panitera

Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan



dan Laporan Tahunan

3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan


dan Laporan Tahunan

x 100%

x 100%

x 100%

x 100%

x 100%

x 100%

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Catatan :

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)


dan Laporan Tahunan

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Catatan :

PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)


dan Laporan Tahunan



Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti

Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT

Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap


dan Laporan Tahunan

x 100%

x 100%

x 100%

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019 KE-1 TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Yang Agung Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET KINERJA JANGKA

MENENGAH

SASARAN TARGET KINERJA TAHUNAN STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

TARGET ANGGARAN / RP

1 Terciptanya kinerja Pengadilan Negeri Bukittinggi yang terarah dan terukur, sesuai dengan Renstra/ Program Kerja

Persentase sisa perkara yang diselesaikan (Perdata dan Pidana)

100% Terwujudya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (Perdata dan Pidana)

100% 100% 100% 100% 100%

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum

Jumlah perkara


650 Perkara

Rp. 195.000.000

Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu

100% b. Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase penurunan sisa perkara

100% c. Persentase penurunan sisa perkara

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK

90% d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK

90% 90% 90% 90% 90%

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

90% e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

90% 90% 90% 90% 90%

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

80% f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

N/A N/A 75% 80% 80%


Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

90% a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

90% 90% 90% 90% 90%

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

90% b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

90% 90% 90% 90% 90%

Persentase berkas perkara Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

90% c. Persentase berkas perkara Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

90% 90% 90% 90% 90%

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

90% d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

90% 90% 90% 90% 90%


Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

10% a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

N/A 10% 10% 10% 10% Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan

10 Perkara

Rp. 14.600.000

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

100% b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

100% 100% 100% 100% 100% Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum

720

Jam layanan

Rp. 120.200.000

,-



80% a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

80% 80% 80% 80% 80% Jumlah perkara perdata yang ditindak lanjuti

- -

REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI TAHUN 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan

Target Anggaran


g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100% Program peningkatan manajemen peradilan umum

Peningkatan manajemen peradilan umum

Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu

237 Perkara

Rp. 77.380.000

h. Persentase perkara yang diselesaikan

100%

i. Persentase penurunan sisa perkara

100%

j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: -Banding -Kasasi - PK

90% 90% 90%

k. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

10%

l. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

75%


e. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

90%

f. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

10%

g. Persentase berkas perkara Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

90%

h. Persentase putusan perkara yang

menarik perhatian masyarakat

yang dapat diakses secara online

dalam waktu 1 hari setelah diputus

90%


c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

10% Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan

2 Perkara

Rp. 1.460.000

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

100% Jumlah layanan Posbakum

240 Jam Layanan

Rp. 24.000.000,-



80% - - -

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : YUZAIDA, S.H., M.H. Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi. selanjutnya disebut pihak pertama, Nama : H. HUSNI RIZAL, S.H. Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Padang. selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua, Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. HUSNI RIZAL, S.H. NIP. 19530105 198103 1 002

Bukittinggi, 26 November 2017

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI.

No. Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target 1.



b. Persentase perkara: - Perkara Pidana. - Perkara Perdata. Yang diselesaikan tepat waktu


d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Banding Kasasi PK



100%

100%

100%

90% 90% 90%

10%

75%






90%

10%

90%

0%



b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan


10%

0%

100%



80%

Program 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum. 2. Program Dukung Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung.

3. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Anggaran Rp 102.840.000,00 Rp 5.092.888.000,00 Rp 165.000.000,00

Pihak Kedua,

ttd



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018


Pihak Kedua,


Bukittinggi, 10 Januari 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI.

No. Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang

Pasti, Transparan dan Akuntabel a. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan: - Perkara Pidana. - Perkara Perdata.

b. Persentase perkara:

- Perkara Pidana. - Perkara Perdata. Yang diselesaikan tepat waktu



Banding Kasasi PK



100% 100%

90% 90%

100% 100%

90% 90% 90%

10%

80%






90%

10%

90%

0%



b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan


10%

0%

100%



80%

Program

4. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

5. Program Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung.

6. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Anggaran Rp 199.800.000,00 Rp 5.086.963.000,00 Rp 235.000.000,00

Pihak Kedua,


Bukittinggi, 10 Januari 2018

PERJANJIAN KINERJA PERTRIWULAN TAHUN 2017


Pihak Kedua,



PERJANJIAN KINERJA PERTRIWULAN TAHUN 2017 UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI.

No. Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

1.



b. Persentase perkara: - Perkara Pidana. - Perkara Perdata. Yang diselesaikan tepat waktu



Banding Kasasi PK



25% 25%

20% 20%

25% 25%

20% 20% 20%

0%

20%

50% 50%

40% 40%

50% 50%

40% 40% 40%

0%

40%

75% 75%

60% 60%

75% 75%

60% 60% 60%

5%

60%

100% 100%

90% 90%

100% 100%

90% 90% 90%

10%

75%




20%

0%

40%

0%

60%

5%

90%

10%



20%

0%

40%

0%

60%

0%

90%

0%



b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan


0%

0%

25%

0%

0%

50%

5%

0%

75%

10%

0%

100%



20%

40% 60% 80%

Pihak Kedua,

H. HUSNI RIZAL, S.H.

NIP. 19530105 198103 1 002


PENGHARGAAN “A” EXCELLENT PENJAMINAN MUTU

PIAGAM PENGHARGAAN ADHI DANDAPALA

Documents

LKjIP PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI | Tahun 2017 fileLKjIP PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI | Tahun 2017 iii Tahun 2017, merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Pengadilan Negeri Bukittinggi