13
Literatur Reklamasi Pantai Kota Makassar Hartina Alwi (D521 10 253) Pengembangan Wilayah Kota, Universitas Hasanuddin Reklamasi Harus Merujuk RTRW Mamminasata Sabtu, 09 Maret 2013 08:57 Sumber: http://bahasa.makassarkota.go.id/index.php/pembangunan/1075- reklamasi-harus-merujuk-rtrw-mamminasata Makassar,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel meminta kepada semua pihak termasuk Pemkot Makassar untuk tunduk pada kesepakatan bersama agar kegiatan reklamasi pantai di wilayah pesisir Kota Makassar segera dihentikan. Reklamasi sepanjang 33 kilometer itu diharapkan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata). "Sudah ada pertemuan yang diinisiasi oleh Kementrian Lingkungan Hidup yang dihadiri BLHD dan Dinas Tata Ruang Pemkot Makassar. Dalam pertemuan itu keluar rekomendasi untuk menghentikan seluruh reklamasi di sepanjang pantai Makassar, sampai kegiatan itu dilakukan sesuai proses dan prosedur perundangundangan. Termasuk merujuk pada Perpres 55," tegas Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Sulsel, Tamzil Tadjuddin, di depan ruang kerja Wakil Gubernur Sulsel, Kamis (7/3). Apalagi kata Tamzil, kawasan pantai Makassar sangat luas dan memiliki nilai ekonomi

Literatur Reklamasi Pantai Kota Makassar

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Reklamasi Pantai Kota Makssar Harus merujuk pada Undang-undang yang berlaku

Citation preview

Page 1: Literatur Reklamasi Pantai Kota Makassar

Literatur Reklamasi Pantai Kota Makassar

Hartina Alwi (D521 10 253)

Pengembangan Wilayah Kota, Universitas Hasanuddin

Reklamasi Harus Merujuk RTRW Mamminasata

Sabtu, 09 Maret 2013 08:57

Sumber: http://bahasa.makassarkota.go.id/index.php/pembangunan/1075-reklamasi-harus-merujuk-

rtrw-mamminasata

Makassar,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel meminta kepada semua pihak termasuk Pemkot

Makassar untuk tunduk pada kesepakatan bersama agar kegiatan reklamasi pantai di wilayah pesisir

Kota Makassar segera dihentikan. Reklamasi sepanjang 33 kilometer itu diharapkan mengacu pada

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan

Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata).

"Sudah ada pertemuan yang diinisiasi oleh Kementrian Lingkungan Hidup yang dihadiri BLHD dan

Dinas Tata Ruang Pemkot Makassar. Dalam pertemuan itu keluar rekomendasi untuk menghentikan

seluruh reklamasi di sepanjang pantai Makassar, sampai kegiatan itu dilakukan sesuai proses dan

prosedur perundangundangan. Termasuk merujuk pada Perpres 55," tegas Kepala Badan

Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Sulsel, Tamzil Tadjuddin, di depan ruang kerja Wakil

Gubernur Sulsel, Kamis (7/3). Apalagi kata Tamzil, kawasan pantai Makassar sangat luas dan

memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Reklamasi adalah tuntutan pembangunan dan bukan sesuatu

yang dilarang atau haram tetapi kegiatan reklamasi harus dilakukan secara hati-hati.

"Banyak aturan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah, baik dari aspek tata ruang, tehnis, aspek

ekonomi dan sosial budaya dan lingkungan. Semuanya harus dilihat secara komprehensif. Apalagi

kegiatan rekmalasi pantai harus juga merujuk pada RTRW kabupaten/kota maupun provinsi,"

ujarnya.

Terkait aktifitas disepanjang lokasi proyek Central Point of Indonesia (CoI), Tamzil Tajuddin

menegaskan, untuk proyek CoI tidak ada masalah. Sebab proyek CoI sebelumnya telah ada

kesepakatan antara gubernur dan walikota. "Untuk CoI tidak masalah, sebab proyek tersebut telah

memiliki izin dan analisi dampak lingkungan (amdal)," ujarnya lagi.

Page 2: Literatur Reklamasi Pantai Kota Makassar

Selain Pemprov, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar juga

mendesak agar semua bentuk aktifitas reklamasi pantai di sepanjang Losari harus dihentikan.

Alasan dewan reklamasi tersebut harus merujuk pada Perda Ruang Terbuka dan Wilayah (RTRW)

Kota Makassar. "Raklamasi pantai harus merujuk pada Perda RTRW. Jangan seenaknya orang

mengklaim itu lahan mereka. Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga harus membatasi izin

menimbung laut. Semuanya ada aturan dan prosedur yang diamanatkan undangundang," tegas

anggota DPRD Kota Makassar Stefanus Swardy Hiong.

Pendapat yang sama disampaikan anggota DPRD Kota Makassar Haris Yasin Limpo. Adik kandung

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo ini menegaskan, aktifitas reklamasi partai tidak hanya

merujuk pada Perda RTRW tetapi harus sepengetahuan dewan. Kalau ada reklamasi tanpa

sepengetahuan dewan maka itu kegiatan ilegal.

"Reklamasi pantai harus membutuhkan kajian RTRW jangan asal menimbun saja. Kalau memang

reklamasi sudah berlangsung artinya Pemkot tidak menghargai fungsi dewan," tegasnya.

Sementara itu, Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin juga membantah jika terjadi penimbunan

di pantai Tanjung Bunga samping Trans Studio dan area Center Poin of Indonesia (CoI). Menurut

dia, aktivitas yang terjadi di pantai Tanjung Bunga masih sebatas pembuatan tanggul dengan

menggunakan batu-batu besar. “Tidak ada penimbunan tanah disana, coba tunjukkan saya

penimbunan laut. Itu batu yang disusun untuk membuat kolam. Tidak ada penimbunan tanah,”

ucapnya.(war)

Page 3: Literatur Reklamasi Pantai Kota Makassar

"Semua Penimbunan di Losari Berpotensi Ilegal"

Berita Kota Makassar

Jl. Urip Sumohardjo No 20 Makassar (Gedung Graha Pena Makassar, Lantai 3) Telp. (0411)

451313, Fax. (0411) 452280

di Update oleh ronalyw

Kamis, 07 Maret 2013 00:00

Sumber: http://m.beritakotamakassar.com/index.php/topik-utama-hari-ini/3518-qsemua-

penimbunan-di-losari-berpotensi-ilegalq.html

PAKAR agraria dan kelautan Universitas Hasanuddin, Farida Patittingi, mengatakan, Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2012 merupakan perintah dari ketentuan pasal 34 ayat 3

Undang Undang No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Perpres ini memberi pedoman pada proses reklamasi pantai di wilayah pesisir.

"Ketika keluar dari aturan Perpres berarti melanggar UU. Karena itu reklamasi harus berpedoman

pada payung hukum yang jelas," tegas Farida.

Dijelaskannya, reklamasi yang selama ini dilakukan hanya reklamasi sektoral dan parsial. Dimana

reklamasi dilakukan tergantung dari sektor-sektor yang membutuhkannya.

Tapi intinya reklamasi itu harus sesuai dengan tata ruang wilayah, katanya.

Jika reklamasi akan dilakukan di dalam sebuah kabupaten maupun kota, lanjutnya, tentunya

pemerintah setempat harus membuat peraturan daerah tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil serta rencana tata ruang wilayah pada daerah tersebut.

Perda ini penting sebagai pedoman. Artinya, sebelum ada perda, tidak dibenarkan adanya proses

reklamasi, karena bisa memengaruhi pada banyak segi.

"Dalam wilayah zonasi itulah ada arahan pemanfaatan. Dimana reklamasi ini hanya bisa dilakukan

pada zona pemanfaatan umum dan dilarang untuk melakukan reklamasi pada zona konservasi

sesuai dalam Perpres Nomor 122 Tahun 2012 ini," terang Farida

Wilayah konservasi dikatakan Farida yakni wilayah hutan manggrove dan hutan baku. Sebab ini

adalah wilayah-wilayah penyangga yang harus dijaga untuk keberlanjutan sumber daya.

Selain itu ada wilayah-wilayah tertentu yang ada kepentingan perikanan untuk pelarangan

reklamasi. "Itu dilarang karena mengganggu habitat, ekosistem dan parahnya bisa menghancurkan

Page 4: Literatur Reklamasi Pantai Kota Makassar

sumber daya dan ujung-ujungnya bisa berdampak pada masyarakat khususnya masyarakat nelayan

atau pesisir sehingga mereka tidak bisa lagi memperoleh akses sumber daya," paparnya.

Melihat persoalan reklamasi yang terjadi di Jalan Ujung Pandang tepatnya di belakang Zona Cafe,

Farida, belum berani menyatakan ilegal. Tetapi jika mengacu pada ketentuan yang mensyaratkan

harus ada perda, maka reklamasi di pesisir Losari, bisa saja melanggar.

Ia mengatakan semuanya tergantung dari rencana zonasi atau rencana tata ruang wilayah.

"Kita harus lihat dulu apakah reklamasi tersebut menyalahi atau tidak sesuai dengan rencana zonasi

atau tata ruang di mana acuannya disitu. Intinya aturan mainnya ada pada wilayah zonasi dan tata

ruang wilayah jika reklamasi itu sesuai, kita harus lihat lagi mengenai ijinnya karena reklamasi ini

instrumen hukumnya adalah perijinan di mana perijinan ini untuk memberi kontrol by goverment

bidang pemerintahan dan sumber daya ,"tandasnya.

Terpisah Sudirman Saad, Dirjen Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil, menyatakan di Sulsel belum ada

kabupaten/kota yang memiliki perda terkait zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Di Sulawesi baru satu kota yang punya perda yakni Buton ,"bebernya.

Kepala BPN Sulsel El Fachri, mengatakan reklamasi harus punya amdal. Tidak mengganggu hutan

manggrove, tidak mengganggu nelayan yang mencari ikan, tidak mengganggu sistem pelayaran

kapal (navigasi).

"Dan izin lokasi tidak mengganggu RT/RW dan punya izin reklamasi sesuai dengan keterangan

walikota," katanya.

Ini adalah syarat dan ketentuan dalam reklamasi.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar A Oddang Wawo, membantah reklamasi

pantai adalah bagian dari wewenangnya.

"Kalau soal reklamasi pantai itu bukan kewenangan saya. Nanti ada bangunan baru jadi urusan

saya. Sampai saat ini belum ada permohonan IMB dari kegiatan penimbunan tersebut," kata

Oddang, Rabu (6/3).

Oddang mengatakan, semua permasalahan reklamasi pantai yang ada di Jalan Ujungpandang,

reklamasi di jalan Metro tanjung Bunga dan di pesisir Losari, bukanlah kewenangan pihaknya.

"Nanti ada kegiatan pembangunan atau bangunan, baru menjadi tanggung jawab dinas tata ruang.

Kalau ada bangunan yang sudah direklamasi tidak memiliki IMB I akan ditindaki," katanya.

Pada bangunan yang berdiri di atas lahan reklamasi, pihaknya sangat selektif memberi izin.

'Kita juga tidak serta merta memberikan izin tanpa memenuhi persyaratan teknis dan secara

yuridis," terang Oddang.

Page 5: Literatur Reklamasi Pantai Kota Makassar

Walikota: Amdal Reklamasi Belum Terbit

Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengemukakan, Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (Amdal) untuk reklamasi pengembangan kota baru di sepanjang garis Pantai Makassar

belum terbit.

Menurut dia, rencana pembangunan 10 kota baru di sepanjang pantai Makassar menggunakan

konsep reklamasi dengan mitigasi sudah memenuhi syarat-syarat yang lain. Syarat yang dimaksud

Ilham yakni penelitian bawah laut atau oceanografi.

"Mereka baru bisa menimbun setelah memenuhi semua persyaratan. Persyaratan itu meliputi

feasibility study, Amdal, oceanografi. Itu rata-rata sudah ada. Amdalnya yang belum selesai,”

katanya kepada wartawan di Makassar, kemarin.

Ilham juga membantah jika dikatakan sudah terjadi penimbunan di pantai Tanjung Bunga samping

Trans Studio dan area Center Poin of Indonesia (CPI). Menurut dia, aktivitas yang terjadi di pantai

Tanjung Bungan baru pembuatan tanggul dengan menggunakan batu-batu besar.

"Tidak ada penimbunan tanah disana, coba tunjukkan saya dipantai yang sudah ada penimbunan

tanah melalui pantai. Itu batu yang disusun untuk membuat kolam. Tidak ada, penimbunan tanah

yang ada sekarang itu adalah yang ada disepanjang jalan. Yang ada penimbunan batas-batas

lahannya. Tidak ada sekarang yang menimbun disekitar CPI,” ucapnya.

Bahkan, lanjut dia, CPI yang nota bene adalah proyek Pemprov Sulsel juga belum melakukan

penimbunan. Menurut Ilham, permintaan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Sulsel

menghentikan pembangunan tanggul di Tanjung Bunga tidak memiliki dasar yang kuat.

Apalagi kata dia, disampinya juga terdapat proyek CPI yang dimulai sejak 2009.

"Saya kira kalau BLHD provinsi tidak ada alasan untuk menghentikan itu. Apalagi CPI jalan

sendiri. Sebenarnya belum pernah konfirmasi tapi kita menghargai ide dan gagasannya untuk

melahirkan suatu ruang publik bagi masyarakat, sehingga kita support saja,” ungkapnya.

Menurut Ilham, pengusaha yang akan menjadi pengembang kota pantai Makassar sudah memegang

izin untuk reklamasi. “Tetapi, izin reklamasi baru bisa setelah memenuhi semua syarat baru mereka

bisa melakukan action dilapangan,” ucapnya.

Belum terbitnya Amdal reklamasi pantai Makassar dibenarkan Kepala BLHD Makassar Andi

Mappalalo Gau. “Betul itu. Ada Amdal pun belum bisa menimbun. Harus ada izin reklamasi.

Kecuali fungsi memperbaiki bibir pantai, misalnya pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH),”

jelasnya.

Page 6: Literatur Reklamasi Pantai Kota Makassar

Sementara, Ketua Asosiasis Perencanaan Indonesia Sulawesi Selatan Syatria Madjid

mengemukakan, dasar hukum utama sebuah reklamasi izin Amdal. Dia juga meminta agar seluruh

aktivitas dipantai dihentikan sebelum terbit Amdal.(eka-ucu-ril/sya/B)

Page 7: Literatur Reklamasi Pantai Kota Makassar

Dampak reklamasi, Pulau Lae-Lae menyusut

Herni Amir

Rabu, 27 Maret 2013 − 18:23 WIB

Dampak reklamasi, Pulau Lae-Lae menyusut

Ilustrasi (sindonews)

Sumber: http://daerah.sindonews.com/read/2013/03/27/25/731820/dampak-reklamasi-pulau-lae-lae-

menyusut

Sindonews.com - Pulau Lae-Lae yang terletak di kepulaun Makassar semakin tergerus oleh abrasi

yang diduga kuat akibat reklamasi pantai. Akibatnya, luasan pulau berpenduduk 2.000 jiwa tersebut

terus berkurang.

Menurut anggota DPRD Makassar, Stefanus Swardi Hiong, dengan adanya reklamasi di pantai

Makassar menyebabkan adanya arus pantul antara gelombang laut yang bertemu arus air dari darat

sehingga menghasilkan pusaran sangat kuat.

Hal inilah kata dia, yang menyebabkan terjadinya abrasi. Padahal sejatinya, pulau Lae-Lae

merupakan bentukan natural dari proses ekologi alam yang berfungsi sebagai pemecah ombak.

Karena itu, pulau ini berfungsi melindungi kawasan pesisir Makassar dari abrasi dan dampak

sedimentasi yang dibawa dari bendungan bili-bili.

"Adanya pusaran kuat terus menerus terutama jika curah hujan tinggi maka kerusakan besar di

pulau ini tak dapat terhindarkan. Makanya proses reklamasi untuk kepentingan mitigasi ini urgen

dikaji ulang oleh pemerintah,” tegasnya Rabu (27/3/2013).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel Zulkarnain juga

mengakui jika reklamasi turut memberi andil terhadap proses abrasi yang terjadi di pulau-pulau

pesisir seperti Lae-lae, Kayangan, dan Kodingareng.

Page 8: Literatur Reklamasi Pantai Kota Makassar

Hanya saja, kontribusinya tidak sesignifikan dampak iklim global. Karena itu, sudah seharusnya

pemerintah melakukan antisipasi bukan dengan reklamasi tapi justru melakukan perlindungan dan

pengembangan hutan-hutan mangrove.

“Karena ini yang akan berfungsi sebagai penahan ombak. Kalau ini tidak dilakukan, maka yakin

saja, dalam 10 tahun kedepan akan banyak pulau-pulau kecil yang hilang,” katanya.

Foto: Dampak Reklamasi Pantai Losari

Sumber: http://www.kabarmakassar.com/more/berita-foto/item/2037-foto-dampak-reklamasi-pantai-losari.html

Makassar, KM-- Eskavator menimbun di kawasan proyek reklamasi pesisir Pantai Losari,

Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (27/03/2013). Proyek reklamsi di perairan pesisir akan

berdampak terhadap kehidupan nelayan sekitar. Hal ini membuat nelayan kesulitan untuk melaut

akibat terjadinya pendangkalan air laut sehingga mata pencaharian mereka semakin berkurang.

Page 9: Literatur Reklamasi Pantai Kota Makassar