LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAjdih.batan.go.id/unduh/jdih/20181116152208_PPNomor17Tahun2017… · Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan sinkronisasi terhadap

LEMBARAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA No.105, 2017 PEMERINTAHAN. Pembangunan. Nasional.

Perencanaan. Penganggaran. Sinkronisasi. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi perencanaan dan

penganggaran pembangunan nasional dan sesuai

ketentuan Pasal 14 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 27 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu

dilakukan sinkronisasi terhadap proses perencanaan dan

penganggaran pembangunan nasional yang berkualitas,

efektif, dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

www.peraturan.go.id

2017, No.105 -2-

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SINKRONISASI

PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional adalah suatu proses memadukan

dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran

pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian

Sasaran pembangunan.

2. Sasaran adalah kondisi yang ditetapkan untuk mencapai

tujuan pembangunan nasional.

3. Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan

dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan

misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang

urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi

tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau

beberapa program untuk mencapai sasaran strategis

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dengan indikator kinerja yang terukur.

4. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan

yang dilaksanakan melalui Prioritas Nasional, Program

Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

5. Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek

untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan

www.peraturan.go.id

2017, No.105 -3-

Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden

lainnya.

6. Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan

dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.

7. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang bersifat

signifikan dan strategis untuk mencapai Program

Prioritas.

8. Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan

usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu

tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas

Pembangunan.

9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat

RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan

nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada

tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31

Desember.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga,

yang selanjutnya disebut Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga (Renja-K/L), adalah dokumen

perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1

(satu) tahun.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga,

yang selanjutnya disingkat RKA-K/L, adalah dokumen

rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga yang

disusun menurut bagian anggaran

kementerian/lembaga.

12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya

disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran

yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran

dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

13. Keluaran (Output) adalah barang/jasa yang dihasilkan

oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung

pencapaian Sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

www.peraturan.go.id

2017, No.105 -4-

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

a. kaidah perencanaan dan penganggaran pembangunan

nasional;

b. evaluasi kinerja pembangunan dan kinerja anggaran

serta kebijakan tahun berjalan;

c. perencanaan dan penganggaran;

d. pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta nota

keuangan;

e. penelaahan RKA-K/L dan penerbitan DIPA;

f. pemutakhiran RKP;

g. pelaksanaan anggaran;

h. pengendalian, pemantauan, dan pelaporan; dan

i. sistem informasi perencanaan dan penganggaran.

BAB II

KAIDAH PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PEMBANGUNAN NASIONAL

Pasal 3

Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional

dilaksanakan melalui kaidah:

a. Penyusunan perencanaan dan penganggaran

pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan

penganggaran berbasis program (money follow program)

melalui penganggaran berbasis kinerja.

b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional dilakukan untuk meningkatkan

keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang

lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian

Sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi

Presiden yang dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP

dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik,

integratif dan spasial.

www.peraturan.go.id

2017, No.105 -5-

c. Pendekatan penganggaran berbasis program (money

follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja

sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan

melalui:

1. kerangka pendanaan;

2. kerangka regulasi; dan

3. kerangka pelayanan umum dan investasi.

Pasal 4

(1) Kerangka Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf c angka 1 dilakukan melalui

pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber

pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang

dimanfaatkan dalam rangka pencapaian Sasaran

pembangunan nasional.

(2) Kerangka Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf c angka 2 dilakukan melalui sinergi proses

perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka

memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku

masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka

mencapai tujuan pembangunan nasional.

(3) Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 dilakukan

melalui pengintegrasian kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau swasta

dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik

yang diperlukan oleh masyarakat.

BAB III

EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAN KINERJA

ANGGARAN SERTA KEBIJAKAN TAHUN BERJALAN

Pasal 5

(1) Dalam rangka persiapan penyusunan perencanaan dan

penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan

evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun

sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan.

www.peraturan.go.id

2017, No.105 -6-

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional Pembangunan

Nasional secara bersama-sama sesuai tugas dan fungsi

masing-masing.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibahas bersama untuk bahan penyusunan tema,

Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan

tahunan yang direncanakan.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan

Januari tahun berjalan sebelum penyampaian tema,

Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan

kepada Presiden.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional

dilakukan berdasarkan tahapan:

a. penyusunan tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan

Prioritas Pembangunan;

b. tinjau ulang (review) angka dasar

kementerian/lembaga;

c. penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok pokok

kebijakan fiskal serta ketersediaan anggaran;

d. penyiapan rancangan awal RKP;

e. penyusunan pagu indikatif;

f. koordinasi penyusunan rancangan awal RKP;

g. penetapan rancangan awal RKP dan pagu indikatif

kementerian/lembaga;

h. penyusunan Renja K/L;

i. pembahasan rancangan RKP, kerangka ekonomi makro,

www.peraturan.go.id

2017, No.105 -7-

dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam pembicaraan

pendahuluan;

j. penetapan RKP dan pagu anggaran kementerian/

lembaga; dan

k. penyusunan dan penelaahan RKA-K/L.

Bagian Kedua

Penyusunan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan,

dan Prioritas Pembangunan

Pasal 7

(1) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun

tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas

Pembangunan untuk tahun yang direncanakan.

(2) Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas

Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).



disampaikan kepada Presiden paling lambat bulan

Januari untuk disetujui.

(4) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

menyampaikan tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan

Prioritas Pembangunan yang telah disetujui oleh

Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada

seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan

pemangku kepentingan pembangunan.



digunakan sebagai dasar penyusunan dan pengusulan

Program dan Kegiatan dari kementerian/lembaga,

pemerintah daerah dan pemangku kepentingan

pembangunan.

www.peraturan.go.id

2017, No.105 -8-

Bagian Ketiga

Tinjau Ulang (Review) Angka Dasar Kementerian/Lembaga

Pasal 8

(1) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional melakukan tinjau ulang (review)

angka dasar dalam rangka penyusunan pagu indikatif


(2) Tinjau ulang (review) angka dasar kementerian/lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mengacu pada:

a. realisasi pelaksanaan program dan anggaran tahun

sebelumnya;

b. program dan alokasi anggaran tahun berjalan;

c. program dan angka prakiraan maju tahun pertama;

dan

d. hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan dan

kinerja anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan

tahun berjalan,

yang tertuang dalam dokumen Renja-K/L, RKA-K/L, dan

DIPA.


Pembangunan Nasional bersama-sama membahas hasil

tinjau ulang (review) angka dasar kementerian/lembaga.

(4) Hasil tinjau ulang (review) angka dasar sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), dipergunakan oleh Kementerian

Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional sebagai salah satu dasar penyusunan pagu

indikatif kementerian/lembaga.

(5) Tinjau ulang (review) angka dasar kementerian/lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling

lambat bulan Februari.

www.peraturan.go.id

2017, No.105 -9-

Bagian Keempat

Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok

Kebijakan Fiskal serta Ketersediaan Anggaran

Pasal 9


Pembangunan Nasional bersama-sama menentukan

besaran indikator ekonomi makro.

(2) Indikator ekonomi makro sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan untuk penyusunan kerangka

ekonomi makro dalam:

a. dokumen RKP; dan

b. dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-

Pokok Kebijakan Fiskal.

(3) Menteri Keuangan dalam menyusun rancangan

dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok

Kebijakan Fiskal mempertimbangkan usulan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional.

(4) Rancangan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), dibahas oleh Menteri Keuangan dengan

melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan

instansi terkait lainnya.


Pembangunan Nasional bersama-sama menyusun

ketersediaan anggaran dengan mempertimbangkan

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan

Fiskal.

(6) Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-Pokok Kebijakan

Fiskal, dan ketersediaan anggaran disampaikan kepada

Presiden paling lambat minggu ketiga bulan Februari

untuk mendapat persetujuan.

(7) Menteri Keuangan menyampaikan ketersediaan

anggaran yang telah disetujui Presiden sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional paling lambat minggu pertama

www.peraturan.go.id

2017, No.105 -10-

bulan Maret yang meliputi:

a. belanja kementerian/lembaga;

b. subsidi pangan, subsidi pupuk, dan subsidi benih;

c. hibah daerah;

d. dana transfer khusus;

e. dana desa; dan

f. sumber pendanaan lainnya,

yang diarahkan untuk mencapai Sasaran pembangunan

nasional.

Bagian Kelima

Penyiapan Rancangan Awal RKP

Pasal 10

(1) Rancangan awal RKP memuat:

a. tema;

b. Sasaran;

c. Arah Kabijakan;

d. Prioritas Pembangunan;

e. kerangka ekonomi makro dan Arah Kebijakan fiskal;

dan

f. program kementerian/lembaga, lintas kementerian/

lembaga, dan kewilayahan dalam bentuk kerangka

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat

indikatif dengan memperhatikan kinerja

pembangunan nasional tahun-tahun sebelumnya.

(2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dalam

menyusun rancangan awal RKP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) juga:

a. menyusun Prioritas Nasional, Program Prioritas,

Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan penetapan

lokasi dan Keluaran (Output), berkoordinasi dengan

kementerian/lembaga dan instansi lainnya;

b. mengoordinasikan usulan rencana dan pendanaan

Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek

Prioritas, lokasi, dan Keluaran (Output)

kementerian/lembaga dan instansi lainnya; dan

www.peraturan.go.id

2017, No.105 -11-

c. mengintegrasikan pemanfaatan belanja

kementerian/ lembaga, subsidi pangan, subsidi

pupuk, subsidi benih, hibah daerah, dana transfer

khusus, dana desa, dan sumber pendanaan lainnya

yang diarahkan untuk mencapai Sasaran

pembangunan nasional.

Bagian Keenam

Penyusunan Pagu Indikatif

Pasal 11


menyampaikan rencana Prioritas Nasional, Program

Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, lokasi dan

Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 ayat (2) beserta indikasi pendanaannya kepada

Menteri Keuangan.


Pembangunan Nasional bersama-sama mengalokasikan

ketersediaan anggaran ke dalam program dalam rangka

penyusunan rancangan pagu indikatif kementerian/

lembaga.

Pasal 12

(1) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama

Menteri Keuangan menyusun rencana pemanfaatan

subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, hibah

daerah, dana transfer khusus, dana desa, dan sumber

pendanaan lainnya yang diarahkan untuk mencapai

Sasaran pembangunan nasional.

(2) Penyusunan rencana pemanfaatan dan pendanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

menyampaikan rencana Prioritas Nasional,

Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek

Prioritas, lokasi dan Keluaran (Output)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)

www.peraturan.go.id

2017, No.105 -12-

beserta indikasi pendanaannya kepada Menteri

Keuangan;

b. Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional bersama-sama mengalokasi-

kan ketersediaan anggaran ke dalam program dalam

rangka penyusunan rancangan pagu indikatif

subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, hibah

daerah, dana transfer khusus, dana desa dan

sumber pendanaan lainnya.

Bagian Ketujuh

Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal RKP

Pasal 13

Dalam rangka penyusunan rancangan awal RKP sampai

dengan ditetapkannya RKP, dilakukan koordinasi yang

meliputi pertemuan antarinstansi pusat, antara pusat

dengan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kedelapan

Penetapan Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif

Kementerian/Lembaga

Pasal 14


Pembangunan Nasional bersama-sama menyampaikan

kepada Presiden Rancangan Kerangka Ekonomi Makro,

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, ketersediaan anggaran,

rancangan awal RKP dan rancangan pagu indikatif pada

bulan Maret melalui Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian.

(2) Rancangan awal RKP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yang telah disetujui oleh Presiden disampaikan oleh

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kepada

kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi

terkait lainnya.

www.peraturan.go.id

2017, No.105 -13-

(3) Pagu Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada kementerian/lembaga melalui

Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional tentang pagu


(4) Berdasarkan rancangan awal RKP dan pagu indikatif

kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3), Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional melaksanakan rapat koordinasi

pembangunan pusat bersama kementerian/lembaga,

pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam

rangka mensinergikan program pembangunan.

(5) Rancangan awal RKP dan pagu indikatif kementerian/

lembaga dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar

penyusunan rancangan Renja-K/L.

Bagian Kesembilan

Penyusunan Renja-K/L

Pasal 15

(1) Pimpinan kementerian/lembaga menyusun rancangan

Renja-K/L dengan mengacu pada Rencana Strategis

kementerian/lembaga, rancangan awal RKP dan pagu


(2) Rancangan Renja-K/L sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan, program,

kegiatan, Keluaran (Output), dan lokasi sampai dengan

kabupaten/kota.

(3) Rancangan Renja-K/L sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan paling

lambat minggu kedua bulan April.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Renja-

K/L diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional.

www.peraturan.go.id

2017, No.105 -14-

Pasal 16

(1) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri

Keuangan, dan menteri/pimpinan lembaga melakukan

pertemuan tiga pihak dalam rangka penelaahan

rancangan Renja-K/L.

(2) Penelaahan rancangan Renja-K/L sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:


terhadap ketepatan Sasaran rancangan Renja-K/L

dengan RKP; dan

b. Menteri Keuangan terhadap kesesuaian rancangan

Renja-K/L dengan kebijakan efisiensi dan

efektifitas belanja negara;

(3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit dilakukan terhadap program, kegiatan, Keluaran

(Output), dan lokasi sampai dengan kabupaten/kota.

(4) Hasil penelaahan rancangan Renja-K/L sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelaahan

rancangan Renja-K/L diatur dengan Peraturan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Kesepuluh

Pembahasan Rancangan RKP, Kerangka Ekonomi Makro dan

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Dalam Pembicaraan

Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara

Pasal 17


menetapkan rancangan RKP berdasarkan hasil

koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan

pertemuan tiga pihak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1).

(2) Rancangan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan

rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

www.peraturan.go.id

2017, No.105 -15-

oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada

bulan Mei.

(3) Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional mengoordinasikan menteri/

pimpinan lembaga, dan pimpinan instansi terkait dalam

rangka pembicaraan pendahuluan rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kesebelas

Penetapan RKP dan Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga

Pasal 18

Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional melakukan pemutakhiran ketersediaan anggaran

berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan

Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan

rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 19

(1) Berdasarkan pembicaraan pendahuluan rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional melakukan pemutakhiran

rancangan RKP.

(2) Pemutakhiran rancangan RKP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan terhadap rencana Prioritas

Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek

Prioritas, dan penetapan lokasi dan Keluaran (Output)

beserta indikasi pendanaannya berdasarkan besaran

ketersediaan anggaran hasil pemutakhiran.

Pasal 20


Nasional bersama-sama mengalokasikan anggaran menurut

program dalam rangka penyusunan rancangan Pagu

Anggaran Kementerian/Lembaga.

www.peraturan.go.id

2017, No.105 -16-

Pasal 21


Pembangunan Nasional bersama-sama menyampaikan

kepada Presiden pemutakhiran Kerangka Ekonomi

Makro, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, ketersediaan

anggaran, rancangan akhir RKP, dan rancangan pagu

anggaran kementerian/lembaga pada bulan Juni

melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

(2) Rancangan akhir RKP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Presiden paling lambat

bulan Juni.

(3) Rancangan pagu anggaran kementerian/lembaga yang

disetujui oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada kementerian/lembaga

melalui Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat

pada akhir bulan Juni.

(4) RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan

sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-

Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dan Nota Keuangan, serta sebagai dasar dalam

pemutakhiran rancangan Renja-K/L menjadi Renja-

K/L.

Pasal 22

(1) Berdasarkan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 ayat (2), Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional menetapkan Daftar Proyek Prioritas beserta

Keluaran (Output), dan lokasi sampai dengan

kabupaten/kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan,

pengusulan dan penetapan Proyek Prioritas diatur

dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional.

www.peraturan.go.id

2017, No.105 -17-

Bagian Keduabelas

Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L

Pasal 23

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L

berdasarkan RKP dan Surat Bersama Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(2) dan ayat (3), serta Renja-K/L sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 ayat (4).

(2) Dalam menjaga konsistensi antara RKP, Renja-K/L dan

RKA-K/L, dilakukan penelaahan RKA-K/L dengan


(3) Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilaksanakan oleh:


terhadap kesesuaian pencapaian Sasaran RKA-K/L

dengan Renja-K/L dan RKP; dan

b. Menteri Keuangan terhadap kesesuaian RKA-K/L

dengan kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja


(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bersifat mengikat dan menjadi bahan penyusunan Nota

Keuangan dan Rancangan Undang-Undang tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan

dan penelaahan RKA-K/L diatur dengan Peraturan

Menteri Keuangan.

www.peraturan.go.id

2017, No.105 -18-

BAB V

PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SERTA

NOTA KEUANGAN

Bagian Kesatu

Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota

Keuangan

Pasal 24

(1) Menteri Keuangan menyusun dan menyampaikan

kepada Presiden Rancangan Undang-Undang tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota

Keuangan beserta lampirannya.

(2) Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan

Nota Keuangan beserta lampirannya kepada Dewan

Perwakilan Rakyat.

Bagian Kedua

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 25

(1) Menteri Keuangan mengoordinasikan pembahasan

Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dengan Dewan

Perwakilan Rakyat.

(2) Menteri Keuangan membentuk tim kerja antar-

kementerian/lembaga yang bertugas untuk melakukan

pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan

Rakyat.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibentuk sesuai dengan panitia kerja yang dibentuk

oleh Dewan Perwakilan Rakyat berkaitan dengan

pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang

www.peraturan.go.id

2017, No.105 -19-

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26

Menteri Keuangan menyampaikan kepada Presiden hasil

kesepakatan pembahasan Rancangan Undang-Undang

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan

Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 27

(1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga

untuk menjadi alokasi anggaran.

(2) Menteri/pimpinan lembaga melaksanakan hasil

kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam setiap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dalam hal terdapat perubahan atas hasil kesepakatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/

pimpinan lembaga menyampaikan terlebih dahulu

kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 28

(1) Dalam hal terdapat perubahan pagu sesuai hasil

pembahasan, menteri/pimpinan lembaga melakukan

penyesuaian terhadap Renja-K/L dan RKA-K/L dengan

memprioritaskan pencapaian Sasaran pembangunan

dalam RKP.

(2) Dalam rangka penyesuaian terhadap Renja-K/L dan

RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan tinjau ulang (review) oleh Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan untuk memastikan

akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

(3) Berdasarkan hasil tinjau ulang (review) sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan penyesuaian Renja-

K/L dan RKA-K/L.

www.peraturan.go.id

2017, No.105 -20-

BAB VI

PENELAAHAN RKA-K/L DAN PENERBITAN DIPA

Pasal 29

(1) Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional melakukan Penelaahan RKA-

K/L berdasarkan alokasi anggaran dengan

menteri/pimpinan lembaga.

(2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh:


terhadap ketepatan Sasaran RKA-K/L hasil

pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan

Sasaran RKP dan alokasi anggaran; dan

b. Menteri Keuangan terhadap kesesuaian RKA-K/L

hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat

dengan kebijakan efisiensi belanja negara dan

alokasi anggaran.

(3) Hasil Penelaahan bersifat mengikat sebagai dasar

pengesahan DIPA.

BAB VII

PEMUTAKHIRAN RKP

Pasal 30

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan

pemutakhiran RKP berdasarkan Undang-Undang tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dilaporkan

kepada Presiden.

www.peraturan.go.id

2017, No.105 -21-

BAB VIII

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Perubahan DIPA

Pasal 31

(1) Dalam hal terdapat perubahan DIPA, kementerian/

lembaga melakukan pemutakhiran Renja-K/L setelah

mendapat persetujuan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.

(2) Perubahan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi perubahan program, kegiatan, Proyek Prioritas,

output dan lokasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan

DIPA diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kedua

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 32

(1) Dalam hal Pemerintah mengusulkan perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

mengakibatkan perubahan pada pagu belanja

kementerian/lembaga, Menteri Keuangan dan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama

menyusun penyesuaian alokasi anggaran belanja

kementerian/lembaga menurut program yang

disampaikan kepada Presiden untuk mendapat

persetujuan.

(2) Berdasarkan persetujuan Presiden sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional bersama-sama Menteri

Keuangan dan menteri/pimpinan lembaga menyusun

rencana penyesuaian program dan kegiatan.

www.peraturan.go.id

2017, No.105 -22-

BAB IX

PENGENDALIAN, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN

Pasal 33

(1) Menteri Koordinator sesuai dengan bidangnya,

bersama-sama dengan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan

menteri/pimpinan lembaga serta instansi terkait

melakukan koordinasi pengendalian dan pemantauan

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.


melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan

program tahun berjalan bersama Menteri Keuangan.

(3) Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan hasil

pelaksanaan program dan kegiatan RKP tahun berjalan

kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

dan Menteri Keuangan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB X

SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 34


Nasional:

a. berbagi pakai data (data sharing) perencanaan dan

penganggaran serta realisasi belanja;

b. menyelenggarakan Sistem Informasi Perencanaan dan

Penganggaran yang terintegrasi; dan

c. menyusun format, klasifikasi, dan sistem database

Renja-K/L dan RKA-K/L.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua

peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan

www.peraturan.go.id

2017, No.105 -23-

pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun

2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4664) dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010

tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5178), dinyatakan masih

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

2. Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22,

Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); dan

3. Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 19

ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 21 Peraturan

Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5178),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2017, No.105 -24-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Mei 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Mei 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

Documents

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAjdih.batan.go.id/unduh/jdih/20181116152208_PPNomor17Tahun2017… · Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan sinkronisasi terhadap