LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

LEMBARAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA No.198, 2019 KEUANGAN. APBN. Tahun 2020. (Penjelasan dalam

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6410)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara

yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung

jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Undang-Undang

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan

kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara

dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian

nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan

prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,

serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional;

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -2-

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta

melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat

(2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);


Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6187);

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -3-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang

diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri

atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara

Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.

3. Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan

negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam

Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan

Internasional.

4. Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua

penerimaan negara yang berasal dari pendapatan

pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan

nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang

mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan,

pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

5. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah

semua penerimaan negara yang berasal dari

pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.

6. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya

disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh

orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat

langsung maupun tidak langsung atas layanan atau

pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -4-

negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar

penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam

mekanisme pendapatan dan belanja negara.

7. Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara

baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang

dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga

yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu

dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang

berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

8. Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

9. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi adalah

belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk

menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi

pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi

ekonomi, fungsi perlindungan lingkungan hidup,

fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi

kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi

pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

10. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi adalah

belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada

kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran

Bendahara Umum Negara.

11. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program adalah

belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk

mencapai hasil (outcome) tertentu pada Bagian

Anggaran kementerian negara/lembaga dan Bagian

Anggaran Bendahara Umum Negara.

12. Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian

dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran

kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau

pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk menyediakan barang

atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -5-

hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan

negara.

13. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara

dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi

fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif

Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari

APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang

terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer

khusus.

15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH

adalah dana yang bersumber dari APBN kepada

daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari

pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU

adalah dana yang bersumber dari dalam APBN kepada

daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK


daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan

daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

18. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID


daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan

tujuan untuk memberikan penghargaan atas

perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di

bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum

pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan

kesejahteraan masyarakat.

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -6-

19. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber

dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi

khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas


Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi

Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

20. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi

Khusus Papua dan Papua Barat yang selanjutnya

disebut DTI adalah dana tambahan yang besarnya

ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan

Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Provinsi pada

setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan

untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

21. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

adalah dana yang bersumber dari APBN untuk

penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam


Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN

yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat.

23. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang

perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas

pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya,

pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun

anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran

lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -7-

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran

berikutnya.

24. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya

disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi

pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran

yang terjadi dalam satu periode pelaporan.

25. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL

adalah akumulasi neto dari SiLPA dan Sisa Kurang

Pembiayaan Anggaran tahun-tahun anggaran yang

lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah

ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi

pembukuan.

26. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat

SBN meliputi surat utang negara dan surat berharga

syariah negara.

27. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN

adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang

dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang

dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara

Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.

28. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya

disingkat SBSN atau dapat disebut sukuk negara

adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip

syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan

terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah

maupun valuta asing.

29. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang

sah.

30. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan

Statusnya yang selanjutnya disingkat BPYBDS adalah

bantuan Pemerintah berupa BMN yang berasal dari

APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan

oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Berita

Acara Serah Terima dan sampai saat ini tercatat pada

laporan keuangan kementerian negara/lembaga atau

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -8-

pada Badan Usaha Milik Negara.

31. Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat

PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN

untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara

dan/atau Perseroan Terbatas lainnya serta

Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya

dilakukan secara korporasi.

32. Dana Bergulir adalah dana yang dikelola oleh Badan

Layanan Umum tertentu untuk dipinjamkan dan

digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan

untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan

lainnya.

33. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh

Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman

dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan

persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

34. Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang menjadi

beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada

kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah,

Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik

Daerah dalam hal kementerian negara/lembaga,

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan

Badan Usaha Milik Daerah dimaksud tidak dapat

memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau

badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau

perjanjian kerja sama.

35. Pinjaman Luar Negeri Neto adalah semua pembiayaan

yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang

terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan

dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman

luar negeri.

36. Pinjaman Tunai adalah pinjaman luar negeri dalam

bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk

pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio

utang.

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -9-

37. Pinjaman Kegiatan adalah pinjaman luar negeri yang

digunakan untuk pembiayaan kegiatan tertentu

kementerian negara/lembaga, pinjaman yang

diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah

dan/atau Badan Usaha Milik Negara, dan pinjaman

yang diterushibahkan kepada pemerintah daerah.

38. Pemberian Pinjaman adalah pinjaman Pemerintah

Pusat kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik

Negara, Lembaga, dan/atau badan lainnya yang harus

dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan

tertentu.

39. Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran

pendidikan melalui kementerian negara/lembaga dan

BA BUN, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer

ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran

pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan,

termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk

anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai

penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung

jawab Pemerintah.

40. Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan

alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran

belanja negara.

41. Tahun Anggaran 2020 adalah masa 1 (satu) tahun

terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan

tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 2

APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran

Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2020

direncanakan sebesar Rp2.233.196.701.660.000,00 (dua

kuadriliun dua ratus tiga puluh tiga triliun seratus

sembilan puluh enam miliar tujuh ratus satu juta enam

ratus enam puluh ribu rupiah), yang diperoleh dari

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -10-

sumber:

a. Penerimaan Perpajakan;

b. PNBP; dan

c. Penerimaan Hibah.

Pasal 4

(1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar

Rp1.865.702.816.382.000,00 (satu kuadriliun delapan

ratus enam puluh lima triliun tujuh ratus dua miliar

delapan ratus enam belas juta tiga ratus delapan

puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan

b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

(2) Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp1.823.100.176.382.000,00 (satu kuadriliun delapan

ratus dua puluh tiga triliun seratus miliar seratus

tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua

ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan pajak penghasilan;

b. pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan

jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;

c. pendapatan pajak bumi dan bangunan;

d. pendapatan cukai; dan

e. pendapatan pajak lainnya.

(3) Pendapatan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar

Rp929.902.819.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh

sembilan triliun sembilan ratus dua miliar delapan

ratus sembilan belas juta rupiah) yang didalamnya

termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah

atas:

a. komoditas panas bumi sebesar

Rp2.289.521.634.000,00 (dua triliun dua ratus

delapan puluh sembilan miliar lima ratus dua

puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -11-

rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan;

b. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga

atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah

dalam penerbitan dan/atau pembelian

kembali/penukaran SBN di pasar internasional,

tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum

lokal, sebesar Rp9.249.770.944.000,00 (sembilan

triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar

tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus

empat puluh empat ribu rupiah) yang

pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan;

c. penghasilan dari penghapusan secara mutlak

piutang negara nonpokok yang bersumber dari

Pemberian Pinjaman, Rekening Dana Investasi,

dan Rekening Pembangunan Daerah yang

diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum

sebesar Rp2.960.557.000,00 (dua miliar sembilan

ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh

tujuh ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan

d. pembayaran Recurrent Cost SPAN yang dibiayai

oleh rupiah murni sebesar Rp303.138.000,00

(tiga ratus tiga juta seratus tiga puluh delapan

ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa

dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar

Rp685.874.886.800.000,00 (enam ratus delapan

puluh lima triliun delapan ratus tujuh puluh empat

miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan

ratus ribu rupiah).

(5) Pendapatan pajak bumi dan bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar

Rp18.864.632.582.000,00 (delapan belas triliun

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -12-

delapan ratus enam puluh empat miliar enam ratus

tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu

rupiah).

(6) Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf d direncanakan sebesar

Rp180.530.000.000.000,00 (seratus delapan puluh

triliun lima ratus tiga puluh miliar rupiah).

(7) Pendapatan pajak lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar

Rp7.927.838.000.000,00 (tujuh triliun sembilan ratus

dua puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh

delapan juta rupiah).

(8) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp42.602.640.000.000,00

(empat puluh dua triliun enam ratus dua miliar enam

ratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan bea masuk; dan

b. pendapatan bea keluar.

(9) Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) huruf a direncanakan sebesar

Rp40.002.070.000.000,00 (empat puluh triliun dua

miliar tujuh puluh juta rupiah) yang didalamnya

termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah

sebesar Rp694.100.000.000,00 (enam ratus sembilan

puluh empat miliar seratus juta rupiah) yang

pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

(10) Pendapatan bea keluar sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) huruf b direncanakan sebesar

Rp2.600.570.000.000,00 (dua triliun enam ratus

miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan

Perpajakan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam

Peraturan Presiden.

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -13-

Pasal 5

(1) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

direncanakan sebesar Rp366.995.145.278.000,00 (tiga

ratus enam puluh enam triliun sembilan ratus

sembilan puluh lima miliar seratus empat puluh lima

juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang

terdiri atas:

a. pendapatan Sumber Daya Alam;

b. pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan;

c. pendapatan PNBP lainnya; dan

d. pendapatan Badan Layanan Umum.

(2) Pendapatan Sumber Daya Alam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp160.358.258.585.000,00 (seratus enam puluh

triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar dua ratus

lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima


a. pendapatan Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan

Gas Bumi; dan

b. pendapatan Sumber Daya Alam Nonminyak dan

Nongas Bumi.

(3) Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan



(empat puluh sembilan triliun rupiah).

(4) Untuk mengoptimalkan pendapatan dari Kekayaan

Negara Dipisahkan di bidang usaha perbankan,

penyelesaian piutang bermasalah pada Badan Usaha

Milik Negara di bidang usaha perbankan dilakukan:

a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang Perseroan Terbatas, Badan

Usaha Milik Negara, dan Perbankan;

b. memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan

yang baik; dan

c. Pemerintah melakukan pengawasan penyelesaian

piutang bermasalah pada Badan Usaha Milik

Negara di bidang usaha perbankan tersebut.

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -14-

(5) Pendapatan PNBP lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp100.945.313.169.000,00 (seratus triliun sembilan

ratus empat puluh lima miliar tiga ratus tiga belas juta

seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

(6) Pendapatan Badan Layanan Umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp56.691.573.524.000,00 (lima puluh enam triliun

enam ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus

tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu

rupiah).

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian PNBP Tahun

Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan

Presiden.

Pasal 6

Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf c direncanakan sebesar Rp498.740.000.000,00

(empat ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus

empat puluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

direncanakan sebesar Rp2.540.422.500.559.000,00 (dua

kuadriliun lima ratus empat puluh triliun empat ratus dua

puluh dua miliar lima ratus juta lima ratus lima puluh

sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan

b. anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan

sebesar Rp1.683.477.179.135.000,00 (satu kuadriliun

enam ratus delapan puluh tiga triliun empat ratus

tujuh puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh sembilan

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -15-

juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).


dimaksud pada ayat (1) termasuk program pengelolaan

hibah negara yang dialokasikan kepada daerah

sebesar Rp2.178.722.868.000,00 (dua triliun seratus

tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua

juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).


dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:

a. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi;

b. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi;

dan

c. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian anggaran

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi,

Organisasi, dan Program sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 9

(1) Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b


(delapan ratus lima puluh enam triliun sembilan ratus

empat puluh lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta

empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang

terdiri atas:

a. Transfer ke Daerah; dan

b. Dana Desa.

(2) Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar

Rp784.945.321.424.000,00 (tujuh ratus delapan

puluh empat triliun sembilan ratus empat puluh lima

miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus dua

puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Dana Perimbangan;

b. DID; dan

c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -16-

Daerah Istimewa Yogyakarta.

(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b direncanakan sebesar Rp72.000.000.000.000,00

(tujuh puluh dua triliun rupiah).

(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota dengan

ketentuan:

a. Alokasi Dasar sebesar 69% (enam puluh sembilan

persen) dibagi secara merata kepada setiap desa;

b. Alokasi Afirmasi sebesar 1,5% (satu koma lima

persen) dibagi secara proporsional kepada desa

tertinggal dan desa sangat tertinggal yang

mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi;

c. Alokasi Kinerja sebesar 1,5% (satu koma lima

persen) dibagi kepada desa dengan kinerja

terbaik; dan

d. Alokasi Formula sebesar 28% (dua puluh delapan

persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk

desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa,

dan tingkat kesulitan geografis desa.

(5) Berdasarkan alokasi Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), bupati/wali kota menghitung

rincian Dana Desa setiap desa.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9


Rp747.196.825.424.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh

triliun seratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus

dua puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu

rupiah), yang terdiri atas:

a. dana transfer umum; dan

b. dana transfer khusus.

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -17-

Pasal 11

(1) Dana transfer umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar

Rp544.670.877.029.000,00 (lima ratus empat puluh

empat triliun enam ratus tujuh puluh miliar delapan

ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu

rupiah), yang terdiri atas:

a. DBH; dan

b. DAU.

(2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a


(seratus tujuh belas triliun lima ratus delapan puluh

miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus

lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. DBH Tahun Anggaran berjalan sebesar

Rp105.075.794.554.000,00 (seratus lima triliun

tujuh puluh lima miliar tujuh ratus sembilan

puluh empat juta lima ratus lima puluh empat

ribu rupiah), terdiri atas:

1) DBH Pajak sebesar

Rp56.231.028.325.000,00 (lima puluh enam

triliun dua ratus tiga puluh satu miliar dua

puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima

ribu rupiah); dan

2) DBH Sumber Daya Alam sebesar

Rp48.844.766.229.000,00 (empat puluh

delapan triliun delapan ratus empat puluh

empat miliar tujuh ratus enam puluh enam

juta dua ratus dua puluh sembilan ribu

rupiah).

b. Kurang Bayar DBH sebesar

Rp12.504.500.000.000,00 (dua belas triliun lima

ratus empat miliar lima ratus juta rupiah), terdiri

atas:

1) DBH Pajak sebesar Rp1.938.197.500.000,00

(satu triliun sembilan ratus tiga puluh

delapan miliar seratus sembilan puluh tujuh

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -18-

juta lima ratus ribu rupiah); dan

2) DBH Sumber Daya Alam sebesar

Rp10.566.302.500.000,00 (sepuluh triliun

lima ratus enam puluh enam miliar tiga

ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

(3) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a angka 1) terdiri atas:

a. Pajak Bumi dan Bangunan;

b. Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25,

dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Negeri; dan

c. Cukai Hasil Tembakau.

(4) DBH Sumber Daya Alam sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2)

terdiri atas:

a. minyak bumi dan gas bumi;

b. mineral dan batu bara;

c. kehutanan;

d. perikanan; dan

e. panas bumi.

(5) Dalam rangka mengurangi potensi lebih

bayar DBH, rincian rencana DBH untuk

tahun anggaran berjalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan

dengan memperhatikan proyeksi DBH

berdasarkan realisasi DBH setiap daerah

paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir.


perhitungan rincian rencana DBH per daerah

tahun anggaran berjalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) diatur dengan


(7) Penyaluran DBH sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a untuk Triwulan IV

dapat digunakan untuk penyelesaian Kurang

Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran

2019 dengan memperhitungkan lebih bayar

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -19-

tahun-tahun sebelumnya.

(8) Dalam hal masih tersedia pagu anggaran

DBH setelah digunakan untuk penyelesaian

kurang bayar sebagaimana dimaksud pada

ayat (7), sisa pagu anggaran tersebut dapat

digunakan untuk penyaluran sebagian DBH

triwulan IV tahun berjalan.


penyaluran DBH triwulan IV untuk

penyelesaian kurang bayar DBH sampai

dengan tahun anggaran 2019 sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diatur


(10) DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf c, khusus Dana

Reboisasi yang sebelumnya disalurkan ke

kabupaten/kota penghasil, mulai Tahun

Anggaran 2017 disalurkan ke provinsi

penghasil dan digunakan untuk membiayai

kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang

meliputi:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. monitoring;

d. evaluasi; dan

e. kegiatan pendukung.

(11) Kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan

lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10)

meliputi:

a. perlindungan dan pengamanan hutan;

b. teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;

c. pencegahan dan penanggulangan

kebakaran hutan dan lahan;

d. pengembangan perbenihan;

e. penelitian dan pengembangan,

pendidikan dan pelatihan, penyuluhan

serta pemberdayaan dan perhutanan

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -20-

sosial dalam rangka kegiatan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan

peningkatan pendapatan masyarakat

setempat;

f. operasional Kesatuan Pengelolaan

Hutan (KPH);

g. pembinaan; dan/atau

h. pengawasan dan pengendalian.

(12) Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

c, DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a

dan DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf c, diatur sebagai berikut:

a. Penerimaan DBH Cukai Hasil

Tembakau, baik bagian provinsi

maupun bagian kabupaten/kota

dialokasikan untuk mendanai program

sebagaimana yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan

mengenai cukai, dengan prioritas pada

bidang kesehatan untuk mendukung

program jaminan kesehatan nasional.

b. Penerimaan DBH Minyak Bumi dan Gas

Bumi, baik bagian provinsi maupun

bagian kabupaten/kota digunakan

sesuai kebutuhan dan prioritas daerah,

kecuali tambahan DBH Minyak Bumi

dan Gas Bumi untuk Provinsi Papua

Barat dan Provinsi Aceh digunakan

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

c. DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi

yang merupakan bagian

kabupaten/kota, baik yang disalurkan

pada tahun 2016 maupun tahun-tahun

sebelumnya yang masih terdapat di kas

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -21-

daerah dapat digunakan oleh organisasi

perangkat daerah yang ditunjuk oleh

bupati/wali kota untuk:

1. pengelolaan taman hutan raya;

2. pencegahan dan penanggulangan

kebakaran hutan dan lahan dalam

mendukung kegiatan Rehabilitasi

Hutan dan Lahan; dan/atau

3. penanaman daerah aliran sungai

kritis, penanaman pada kawasan

perlindungan setempat, dan

pembuatan bangunan konservasi

tanah dan air.

(13) Dalam hal realisasi penerimaan negara yang

dibagihasilkan melebihi pagu penerimaan

yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran

2020, Pemerintah menyalurkan DBH

berdasarkan realisasi penerimaan tersebut

sesuai dengan kondisi keuangan negara.

(14) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, dialokasikan sebesar 28,18% (dua

puluh delapan koma satu delapan persen)

dari Pendapatan Dalam Negeri neto atau

direncanakan sebesar

Rp427.090.582.475.000,00 (empat ratus dua

puluh tujuh triliun sembilan puluh miliar

lima ratus delapan puluh dua juta empat

ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang

terdiri atas:

a. DAU yang dialokasikan berdasarkan

formula sebesar

Rp418.707.900.000.000,00 (empat ratus

delapan belas triliun tujuh ratus tujuh

miliar sembilan ratus juta rupiah); dan

b. DAU tambahan sebesar

Rp8.382.682.475.000,00 (delapan

triliun tiga ratus delapan puluh dua

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -22-

miliar enam ratus delapan puluh dua

juta empat ratus tujuh puluh lima ribu

rupiah).

(15) Pendapatan Dalam Negeri neto sebagaimana

dimaksud pada ayat (14) dihitung

berdasarkan penjumlahan antara

Penerimaan Perpajakan dan PNBP, dikurangi

dengan pendapatan negara yang di-earmark

dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

selain DAU.

(16) Proporsi DAU antara provinsi dan

kabupaten/kota ditetapkan dengan

imbangan 14,1% (empat belas koma satu

persen) dan 85,9% (delapan puluh lima koma

sembilan persen).

(17) Dalam rangka memperbaiki pemerataan

kemampuan fiskal atau keuangan

antardaerah, dilakukan penyesuaian alokasi

DAU per daerah untuk provinsi dan

kabupaten/kota sebagai berikut:

a. penyesuaian ke atas secara proporsional

untuk provinsi dan kabupaten/kota

yang mengalami penurunan alokasi

DAU dengan memperhatikan alokasi

tahun sebelumnya; dan

b. penyesuaian ke bawah untuk provinsi

dan kabupaten/kota yang mengalami

kenaikan alokasi DAU sehingga alokasi

antardaerah lebih merata dan kisaran

kenaikan alokasi antardaerah tidak

terlalu jauh.

(18) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (14)

huruf a telah memperhitungkan formasi

calon pegawai negeri sipil daerah, gaji ke-13

(ketiga belas) dan tunjangan hari raya.

(19) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (14) huruf b merupakan:

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -23-

a. dukungan pendanaan bagi kelurahan di

kabupaten/kota untuk kegiatan

pembangunan sarana dan prasarana

kelurahan dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat kelurahan yang

dialokasikan sebesar

Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun

rupiah);

b. dukungan pendanaan atas kebijakan

penggajian Pegawai Pemerintah dengan

perjanjian kerja yang dialokasikan

sebesar Rp4.260.552.540.000,00 (empat

triliun dua ratus enam puluh miliar

lima ratus lima puluh dua juta lima

ratus empat puluh ribu rupiah); dan

c. dukungan pendanaan atas kebijakan

penyetaraan penghasilan tetap kepala

desa dan perangkat desa yang

dialokasikan sebesar

Rp1.122.129.935.000,00 (satu triliun

seratus dua puluh dua miliar seratus

dua puluh sembilan juta sembilan ratus

tiga puluh lima ribu rupiah).

(20) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran

DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (19) diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

(21) Alokasi Dana Transfer Umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai

dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

(22) Dana Transfer Umum diarahkan

penggunaannya, yaitu paling sedikit 25%

(dua puluh lima persen) untuk belanja

infrastruktur daerah yang langsung terkait

dengan percepatan pembangunan fasilitas

pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka

meningkatkan kesempatan kerja,

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -24-

mengurangi kemiskinan, dan mengurangi

kesenjangan penyediaan layanan publik

antardaerah.

(23) Pedoman teknis atas penggunaan DBH

Kehutanan dari Dana Reboisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (10) dan penggunaan

sisa DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi


c diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Menteri Keuangan setelah berkoordinasi

dengan Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(24) Ketentuan lebih lanjut mengenai

penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau


a diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

Pasal 12

(1) Dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar

Rp202.525.948.395.000,00 (dua ratus dua triliun lima

ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus empat

puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima


a. DAK fisik; dan

b. DAK nonfisik.

(2) Pengalokasian DAK fisik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan usulan

Pemerintah Daerah dan/atau aspirasi anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam

memperjuangkan program pembangunan daerah

dengan memperhatikan prioritas nasional,

kemampuan keuangan negara, dan tata kelola

keuangan negara yang baik.

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -25-

(3) DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a direncanakan sebesar Rp72.249.800.000.000,00

(tujuh puluh dua triliun dua ratus empat puluh

sembilan miliar delapan ratus juta rupiah), mencakup

DAK fisik reguler, DAK fisik penugasan, dan DAK fisik

afirmasi, yang terdiri atas:

a. bidang pendidikan sebesar

Rp19.234.600.000.000,00 (sembilan belas triliun

dua ratus tiga puluh empat miliar enam ratus

juta rupiah);

b. bidang kesehatan dan keluarga berencana

sebesar Rp20.781.200.000.000,00 (dua puluh

triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar dua

ratus juta rupiah);

c. bidang perumahan dan permukiman sebesar

Rp1.426.500.000.000,00 (satu triliun empat ratus

dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah);

d. bidang industri kecil dan menengah sebesar

Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar

rupiah);

e. bidang pertanian sebesar

Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus

miliar rupiah);

f. bidang kelautan dan perikanan sebesar

Rp1.005.200.000.000,00 (satu triliun lima miliar

dua ratus juta rupiah);

g. bidang pariwisata sebesar

Rp1.003.400.000.000,00 (satu triliun tiga miliar

empat ratus juta rupiah);

h. bidang jalan sebesar Rp15.943.200.000.000,00

(lima belas triliun sembilan ratus empat puluh

tiga miliar dua ratus juta rupiah);

i. bidang air minum sebesar

Rp3.270.800.000.000,00 (tiga triliun dua ratus

tujuh puluh miliar delapan ratus juta rupiah);

j. bidang sanitasi sebesar Rp2.750.000.000.000,00

(dua triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah);

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -26-

k. bidang irigasi sebesar Rp2.050.000.000.000,00

(dua triliun lima puluh miliar rupiah);

l. bidang pasar sebesar Rp772.700.000.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus

juta rupiah);

m. bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebesar

Rp612.200.000.000,00 (enam ratus dua belas

miliar dua ratus juta rupiah);

n. bidang transportasi perdesaan sebesar

Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

o. bidang transportasi laut sebesar

Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);

dan/atau

p. bidang sosial sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua

ratus miliar rupiah).

(4) Dalam rangka menjaga capaian output DAK fisik

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah

Daerah menyampaikan rencana kegiatan sesuai

dengan proposal dan hasil penilaian DAK fisik yang

telah disepakati antara Pemerintah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK fisik

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

Peraturan Presiden.

(6) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) ditetapkan paling lambat 31 Desember 2019.

(7) Daerah penerima DAK fisik tidak diwajibkan

menyediakan dana pendamping.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran

DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur


(9) DAK nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar

Rp130.276.148.395.000,00 (seratus tiga puluh triliun

dua ratus tujuh puluh enam miliar seratus empat

puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima


www.peraturan.go.id

2019, No.198 -27-

a. dana bantuan operasional sekolah sebesar

Rp54.315.611.400.000,00 (lima puluh empat

triliun tiga ratus lima belas miliar enam ratus

sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

b. dana bantuan operasional penyelenggaraan

pendidikan anak usia dini sebesar

Rp4.475.500.000.000,00 (empat triliun empat

ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus juta

rupiah);

c. dana tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil

daerah sebesar Rp53.836.281.140.000,00 (lima

puluh tiga triliun delapan ratus tiga puluh enam

miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus

empat puluh ribu rupiah);

d. dana tambahan penghasilan guru pegawai negeri

sipil daerah sebesar Rp698.325.855.000,00 (enam

ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus

dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh

lima ribu rupiah);

e. dana bantuan operasional kesehatan dan

bantuan operasional keluarga berencana sebesar

Rp11.676.000.000.000,00 (sebelas triliun enam

ratus tujuh puluh enam miliar rupiah);

f. dana peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil

dan menengah, sebesar Rp200.000.000.000,00

(dua ratus miliar rupiah);

g. dana tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil

daerah di daerah khusus sebesar

Rp2.063.730.000.000,00 (dua triliun enam puluh

tiga miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);

h. dana pelayanan administrasi kependudukan

sebesar Rp1.001.310.000.000,00 (satu triliun

satu miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah);

i. dana bantuan operasional penyelenggaraan

pendidikan kesetaraan sebesar

Rp1.477.200.000.000,00 (satu triliun empat ratus

tujuh puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah);

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -28-

j. dana bantuan operasional penyelenggaraan

museum dan taman budaya sebesar

Rp141.700.000.000,00 (seratus empat puluh satu

miliar tujuh ratus juta rupiah);

k. dana pelayanan kepariwisataan sebesar

Rp284.300.000.000,00 (dua ratus delapan puluh

empat miliar tiga ratus juta rupiah); dan

l. dana bantuan biaya layanan pengolahan sampah

sebesar Rp106.190.000.000,00 (seratus enam

miliar seratus sembilan puluh juta rupiah).

(10) Dana bantuan operasional sekolah sebagaimana

dimaksud pada ayat (9) huruf a terdiri atas:

a. bantuan operasional sekolah reguler sebesar

Rp50.087.312.280.000,00 (lima puluh triliun

delapan puluh tujuh miliar tiga ratus dua belas

juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

b. bantuan operasional sekolah afirmasi sebesar

Rp2.085.090.000.000,00 (dua triliun delapan

puluh lima miliar sembilan puluh juta rupiah);

c. bantuan operasional sekolah kinerja sebesar

Rp2.143.209.120.000,00 (dua triliun seratus

empat puluh tiga miliar dua ratus sembilan juta

seratus dua puluh ribu rupiah).

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK nonfisik



Pasal 13

(1) DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

huruf b direncanakan sebesar

Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah).

(2) DID dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan

kategori kinerja.

(3) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan

sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

(4) Ketentuan mengenai DID sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -29-

Keuangan.

Pasal 14

(1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar

Rp22.748.496.000.000,00 (dua puluh dua triliun

tujuh ratus empat puluh delapan miliar empat ratus

sembilan puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:

a. Dana Otonomi Khusus; dan

b. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada


Rp21.428.496.000.000,00 (dua puluh satu triliun

empat ratus dua puluh delapan miliar empat ratus

sembilan puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:

a. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua

dan Provinsi Papua Barat sebesar

Rp8.374.158.000.000,00 (delapan triliun tiga

ratus tujuh puluh empat miliar seratus lima

puluh delapan juta rupiah) yang dibagi masing-

masing untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua

Barat dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua

sebesar Rp5.861.910.600.000,00 (lima triliun

delapan ratus enam puluh satu miliar

sembilan ratus sepuluh juta enam ratus ribu

rupiah); dan

2. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat

sebesar Rp2.512.247.400.000,00 (dua triliun

lima ratus dua belas miliar dua ratus empat

puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

b. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh

sebesar Rp8.374.158.000.000,00 (delapan triliun

tiga ratus tujuh puluh empat miliar seratus lima

puluh delapan juta rupiah); dan

c. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -30-

Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi

Papua Barat sebesar Rp4.680.180.000.000,00

(empat triliun enam ratus delapan puluh miliar

seratus delapan puluh juta rupiah), dengan

rincian sebagai berikut:

1. Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi

Papua sebesar Rp2.853.973.764.000,00 (dua

triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar

sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh

ratus enam puluh empat ribu rupiah); dan

2. Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi

Papua Barat sebesar

Rp1.826.206.236.000,00 (satu triliun

delapan ratus dua puluh enam miliar dua

ratus enam juta dua ratus tiga puluh enam

ribu rupiah).

(3) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta


direncanakan sebesar Rp1.320.000.000.000,00 (satu

triliun tiga ratus dua puluh miliar rupiah).

Pasal 15

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian anggaran

Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12,

Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan

Presiden.

(2) Ketentuan mengenai penyaluran anggaran Transfer ke

Daerah dan Dana Desa diatur sebagai berikut:

a. dapat dilakukan dalam bentuk tunai dan

nontunai;

b. bagi daerah yang memiliki uang kas dan/atau

simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar,

dilakukan konversi penyaluran DBH dan/atau

DAU dalam bentuk nontunai;

c. dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan; dan

d. dapat dilakukan penundaan dan/atau

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -31-

pemotongan dalam hal daerah tidak memenuhi

paling sedikit anggaran untuk belanja

infrastruktur daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (22), anggaran yang

diwajibkan dalam peraturan perundang-

undangan atau menunggak membayar iuran yang

diwajibkan dalam peraturan perundang-

undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran anggaran

Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan

Menteri Keuangan.

Pasal 16

(1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran

2020 direncanakan sebesar

Rp187.606.665.839.000,00 (seratus delapan puluh

tujuh triliun enam ratus enam miliar enam ratus

enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh

sembilan ribu rupiah).

(2) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun

anggaran berjalan berdasarkan asumsi dasar ekonomi

makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran

kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Program

Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2020

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Presiden.

Pasal 17

(1) Dalam hal realisasi PNBP Migas yang dibagihasilkan

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -32-

melampaui target penerimaan dalam APBN yang

diikuti dengan kebijakan peningkatan subsidi BBM

dan LPG, Pemerintah dapat memperhitungkan

persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi

BBM dan LPG terhadap kenaikan PNBP Migas yang

dibagihasilkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan

persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi

BBM dan LPG terhadap kenaikan PNBP Migas yang

dibagihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 18

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran

kementerian negara/lembaga, Pemerintah memberikan

insentif atas kinerja anggaran kementerian negara/lembaga

yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri

Keuangan.

Pasal 19

(1) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat

berupa:

a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari

PNBP termasuk penggunaan saldo kas BLU;

b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari

pinjaman termasuk pinjaman luar negeri baru;

c. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu)

Bagian Anggaran untuk penanggulangan bencana

alam;

d. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari

hibah termasuk hibah yang diterushibahkan.

e. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari

klaim asuransi BMN;

f. perubahan anggaran belanja dalam rangka

penanggulangan bencana alam;

g. pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara

Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -33-

Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga

atau antarsubbagian anggaran dalam Bagian

Anggaran 999 (BA BUN);

h. pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari

PNBP antarsatuan kerja dalam 1 (satu) program

yang sama atau antarprogram dalam satu Bagian

Anggaran;

i. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari

SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek

kementerian negara/lembaga;

j. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu)

Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah

murni untuk memenuhi kebutuhan belanja

operasional;

k. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu)

Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan

pengeluaran yang tidak diperkenankan (ineligible

expenditure) atas kegiatan yang dibiayai dari

pinjaman dan/atau hibah luar negeri;

l. pergeseran anggaran antarprogram dalam rangka

penyelesaian restrukturisasi kementerian

negara/lembaga,

ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Pemerintah dapat melakukan pinjaman luar negeri

baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

untuk penanggulangan bencana alam.

(3) Perubahan lebih lanjut Pembiayaan Anggaran berupa

perubahan pagu Pemberian Pinjaman akibat dari

lanjutan, percepatan penarikan Pemberian Pinjaman,

dan pengesahan atas Pemberian Pinjaman yang telah

closing date, ditetapkan oleh Pemerintah.

(4) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa

perubahan pagu untuk pengesahan belanja dan

penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah

yang bersumber dari pinjaman/hibah termasuk

pinjaman/hibah yang diterushibahkan yang telah

closing date, ditetapkan oleh Pemerintah.

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -34-

(5) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa

penambahan pagu karena luncuran Rupiah Murni

Pendamping dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Tahun Anggaran 2019 yang tidak terserap untuk

pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang

dibiayai pinjaman luar negeri, ditetapkan Pemerintah.

(6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaporkan

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam

APBN Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan/atau

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020.

Pasal 20

(1) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada

pemerintah/lembaga asing dan menetapkan

pemerintah/lembaga asing penerima untuk tujuan

kemanusiaan dan tujuan lainnya.

(2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada

Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan

bencana alam yang pelaksanaannya dilaporkan

Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran

2020 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Tahun 2020.

Pasal 21

(1) Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar

Rp508.084.504.311.000,00 (lima ratus delapan triliun

delapan puluh empat miliar lima ratus empat juta tiga

ratus sebelas ribu rupiah).

(2) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sebesar 20% (dua puluh persen) dari total

anggaran Belanja Negara sebesar

Rp2.540.422.500.559.000,00 (dua kuadriliun lima

ratus empat puluh triliun empat ratus dua puluh dua

miliar lima ratus juta lima ratus lima puluh sembilan

ribu rupiah).

(3) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -35-

ayat (1) termasuk dana abadi investasi Pemerintah di

bidang pendidikan sebesar Rp29.000.000.000.000,00

(dua puluh sembilan triliun rupiah) untuk:

a. pengembangan pendidikan nasional;

b. penelitian;

c. kebudayaan; dan

d. perguruan tinggi.

(4) Hasil kelolaan dari dana abadi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) digunakan oleh kementerian

negara/lembaga terkait sesuai peruntukannya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran

Pendidikan dan penggunaan hasil kelolaan dana abadi

diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22

(1) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran

2020, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih

kecil dari pada jumlah anggaran Belanja Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga dalam

Tahun Anggaran 2020 terdapat defisit anggaran

sebesar Rp307.225.798.899.000,00 (tiga ratus tujuh

triliun dua ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus

sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan

puluh sembilan ribu rupiah) yang akan dibiayai dari

Pembiayaan Anggaran.

(2) Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sebesar Rp307.225.798.899.000,00

(tiga ratus tujuh triliun dua ratus dua puluh lima

miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta

delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu

rupiah), terdiri atas:

a. pembiayaan utang sebesar

Rp351.853.256.250.000,00 (tiga ratus lima

puluh satu triliun delapan ratus lima puluh

tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta

dua ratus lima puluh ribu rupiah);

b. pembiayaan investasi sebesar negatif

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -36-

Rp74.229.874.207.000,00 (tujuh puluh

empat triliun dua ratus dua puluh sembilan

miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta

dua ratus tujuh ribu rupiah);

c. pemberian pinjaman sebesar

Rp5.192.999.856.000,00 (lima triliun seratus

sembilan puluh dua miliar sembilan ratus

sembilan puluh sembilan juta delapan ratus

lima puluh enam ribu rupiah);

d. kewajiban penjaminan sebesar negatif

Rp590.583.000.000,00 (lima ratus sembilan

puluh miliar lima ratus delapan puluh tiga

juta rupiah); dan

e. pembiayaan lainnya sebesar

Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima

triliun rupiah).

(3) Ketentuan mengenai alokasi Pembiayaan Anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian alokasi

Pembiayaan Anggaran yang tercantum dalam

Lampiran I Undang-Undang ini diatur dalam

Peraturan Presiden.

Pasal 23

(1) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui

target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat

menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai,

penerbitan SBN, dan/atau pemanfaatan saldo kas

BLU sebagai tambahan pembiayaan.

(2) Kewajiban yang timbul dari penggunaan dana SAL,

penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/atau

pemanfaatan saldo kas BLU sebagai tambahan

pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibebankan pada anggaran negara.

(3) Penggunaan dana SAL, Pinjaman Tunai, penerbitan

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -37-

SBN, dan/atau pemanfaatan saldo kas BLU sebagai

tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaporkan Pemerintah dalam Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perkiraan defisit

melampaui target serta penggunaan dana SAL,

Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/atau

pemanfaatan saldo kas BLU sebagai tambahan

pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 24

(1) Pemerintah dapat menggunakan program kementerian

negara/lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni

dalam alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat

dan/atau BMN untuk digunakan sebagai dasar

penerbitan SBSN.

(2) Rincian program kementerian negara/lembaga

dan/atau BMN yang digunakan sebagai dasar

penerbitan SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan

setelah pengesahan Undang-Undang APBN Tahun

Anggaran 2020 dan penetapan Peraturan Presiden

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan program

kementerian negara/lembaga dan/atau BMN sebagai

dasar penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 25

(1) Pemerintah dapat menggunakan sisa dana penerbitan

SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek

kementerian negara/lembaga yang tidak terserap pada

Tahun Anggaran 2019 untuk membiayai pelaksanaan

lanjutan kegiatan/proyek tersebut pada Tahun

Anggaran 2020.

(2) Penggunaan sisa dana penerbitan SBSN untuk

pembiayaan kegiatan/proyek kementerian

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -38-

negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan oleh Pemerintah dalam APBN Perubahan

Tahun Anggaran 2020 dan/atau Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat Tahun 2020.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sisa

dana penerbitan SBSN untuk pembiayaan

kegiatan/proyek kementerian negara/lembaga



Pasal 26

(1) Dalam hal terjadi krisis pasar SBN domestik,

Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat diberikan kewenangan menggunakan SAL

untuk melakukan stabilisasi pasar SBN domestik

setelah memperhitungkan kebutuhan anggaran

sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan

awal tahun anggaran berikutnya.

(2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan yang

tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan

Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan

Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih

dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah

usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat.

(3) Jumlah penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi

pasar SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun

Anggaran 2020 dan/atau Laporan Keuangan


(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL

dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik



www.peraturan.go.id

2019, No.198 -39-

Pasal 27

(1) Dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak

sesuai dengan target dan/atau adanya perkiraan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya

dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan

dalam APBN Tahun Anggaran 2020, maka dapat

dilakukan:

a. penggunaan dana SAL;

b. penarikan pinjaman tunai;

c. penambahan penerbitan SBN;

d. pemanfaatan saldo kas BLU; dan/atau

e. penyesuaian Belanja Negara.

(2) Pemerintah dapat melakukan pembelian kembali SBN

untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan

kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan

penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan

pembiayaan yang ditetapkan.

(3) Dalam hal terdapat instrumen pembiayaan dari utang

yang lebih menguntungkan dan/atau

ketidaktersediaan salah satu instrumen pembiayaan

dari utang, Pemerintah dapat melakukan perubahan

komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka

menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal.

(4) Dalam hal diperlukan realokasi anggaran bunga utang

sebagai dampak perubahan komposisi instrumen

pembiayaan utang sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Pemerintah dapat melakukan realokasi dari

pembayaran bunga utang luar negeri ke pembayaran

bunga utang dalam negeri atau sebaliknya.

(5) Untuk menurunkan biaya penerbitan SBN dan/atau

memastikan ketersediaan pembiayaan melalui utang,

Pemerintah dapat menerima jaminan penerbitan utang

dari lembaga yang dapat menjalankan fungsi

penjaminan, dan/atau menerima fasilitas dalam

bentuk dukungan pembiayaan.

(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaporkan dalam

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -40-

APBN Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan/atau

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020.

Pasal 28

(1) Dalam rangka memenuhi pembiayaan APBN Tahun

Anggaran 2020, Pemerintah dapat melakukan

penerbitan SBN pada triwulan keempat tahun 2019.

(2) Penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan oleh Pemerintah dalam APBN Perubahan

Tahun Anggaran 2020 dan/atau Laporan Keuangan


Pasal 29

(1) Dalam rangka pembayaran gaji dan DAU bulan

Januari 2020 yang dananya harus disediakan pada

akhir Tahun Anggaran 2019, Pemerintah dapat

melakukan pinjaman SAL dan/atau menggunakan

dana dari hasil penerbitan SBN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) pada akhir Tahun

2019.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan

pinjaman SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai

pengelolaan SAL.

Pasal 30

(1) Dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan

yang dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri, penarikan

rupiah murni pendamping untuk pembayaran uang

muka kontrak kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar

Negeri dalam DIPA Tahun Anggaran 2020, dapat

dilanjutkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

(2) Pengajuan usulan lanjutan penarikan rupiah murni

pendamping untuk pembayaran uang muka kontrak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Menteri Keuangan dalam bentuk revisi

anggaran paling lambat tanggal 31 Januari 2021.

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -41-

Pasal 31

(1) Investasi pada organisasi/lembaga keuangan

internasional/badan usaha internasional yang akan

dilakukan dan/atau telah tercatat pada Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat sebagai investasi

permanen, ditetapkan untuk dijadikan investasi pada

organisasi/lembaga keuangan internasional/badan

usaha internasional tersebut.

(2) Pemerintah dapat melakukan pembayaran investasi

pada organisasi/lembaga keuangan internasional/

badan usaha internasional melebihi pagu yang

ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2020 yang

diakibatkan oleh selisih kurs, yang selanjutnya

dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran

2020 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Tahun 2020.

(3) Pelaksanaan investasi pada organisasi/lembaga

keuangan internasional/badan usaha internasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan


Pasal 32

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja

sama pembangunan internasional, dana kerja sama

pembangunan internasional ditetapkan sebesar

Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

Pasal 33

(1) Pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi

kepada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen

Aset Negara dengan tujuan pembentukan dana jangka

panjang dan/atau dana cadangan dalam rangka

pengadaan tanah untuk kepentingan proyek strategis

nasional dan pengelolaan aset Pemerintah lainnya.

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -42-

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

ditetapkan status penggunaannya pada kementerian

negara/lembaga dengan tidak menggunakan

mekanisme belanja modal.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan status

penggunaan tanah pada kementerian negara/lembaga



Pasal 34

(1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan program dana

bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan,

alokasi dana bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan

Perumahan yang dikelola oleh Badan Layanan Umum

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan,

secara bertahap dialihkan pengelolaannya kepada

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

(2) Ketentuan mengenai pengalihan dana bergulir

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan



Pasal 35

(1) BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan

untuk disertakan menjadi tambahan modal Badan

Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang

didalamnya terdapat saham milik Negara, ditetapkan

menjadi PMN pada Badan Usaha Milik

Negara/Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat

saham milik Negara tersebut, dengan menggunakan

nilai realisasi anggaran yang telah direviu oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

(2) BMN dengan perolehan sampai dengan 31 Desember

2018 yang telah:

a. dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh Badan

Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang

didalamnya terdapat saham milik negara; dan

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -43-

b. tercatat pada laporan posisi Badan Usaha Milik

Negara/Perseroan Terbatas yang didalamnya

terdapat saham milik negara sebagai BPYBDS

atau akun yang sejenis,

ditetapkan untuk dijadikan PMN pada Badan Usaha

Milik Negara/Perseroan Terbatas yang didalamnya

terdapat saham milik negara tersebut, dengan

menggunakan nilai realisasi anggaran yang telah

direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan.

(3) Pemerintah melakukan penambahan PMN yang

berasal dari dana tunai dan piutang Negara pada

Badan Usaha Milik Negara/Lembaga/Badan Hukum

Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

undang-undang ini.

(4) Penambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 36

(1) Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk

mengelola anggaran Kewajiban Penjaminan

Pemerintah untuk:

a. penugasan Percepatan Pembangunan

Infrastruktur Nasional; dan/atau

b. penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur

daerah kepada Badan Usaha Milik Negara.

(2) Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri atas:

a. pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka

percepatan pembangunan pembangkit tenaga

listrik yang menggunakan batu bara;

b. pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh

Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan

penyediaan air minum;

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -44-

c. pelaksanaan penjaminan infrastruktur dalam

proyek kerja sama Pemerintah dengan badan

usaha;

d. pemberian dan pelaksanaan jaminan Pemerintah

atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman

langsung dari lembaga keuangan internasional

kepada Badan Usaha Milik Negara;

e. pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan

proyek pembangunan jalan tol;

f. pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan

penyelenggaraan kereta api ringan/light rail

transit terintegrasi di wilayah perkotaan;

g. pemberian jaminan Pemerintah Pusat untuk

percepatan pelaksanaan proyek strategis

nasional; dan/atau

h. pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan

pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

(3) Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakumulasikan

ke dalam rekening Dana Cadangan Penjaminan

Pemerintah dan rekening Dana Jaminan Penugasan

Pembiayaan Infrastruktur Daerah yang dibuka di

Bank Indonesia.

(4) Dana yang telah diakumulasikan dalam rekening

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan

untuk pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun

anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran

berikutnya.

(5) Dana dalam rekening Dana Cadangan Penjaminan

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

digunakan untuk pembayaran kewajiban penjaminan

Pemerintah antarprogram pemberian penjaminan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Dana dalam rekening Dana Jaminan Penugasan

Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pembayaran

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -45-

atas penugasan penjaminan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

anggaran Kewajiban Penjaminan dan penggunaan

Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah atau Dana

Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5),

dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

Pasal 37

(1) Pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan

pokok utang dapat disesuaikan dengan kebutuhan

realisasi pada tahun anggaran berjalan, yang

selanjutnya dilaporkan Pemerintah dalam APBN

Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan/atau Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020.

(2) Pemerintah dapat melakukan transaksi Lindung Nilai

dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban

pembayaran kewajiban utang, dan/atau melindungi

posisi nilai utang, dari risiko yang timbul maupun

yang diperkirakan akan timbul akibat adanya

volatilitas faktor-faktor pasar keuangan.

(3) Pemenuhan kewajiban yang timbul dari transaksi

Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibebankan pada anggaran pembayaran bunga utang

dan/atau pengeluaran cicilan pokok utang.

(4) Kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) bukan merupakan kerugian keuangan negara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 38

(1) Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk

menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang

diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -46-

Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,

khususnya piutang terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah, dan piutang berupa Kredit Pemilikan

Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana,

meliputi dan tidak terbatas pada restrukturisasi dan

pemberian keringanan utang pokok sampai dengan

100% (seratus persen).


penyelesaian piutang instansi Pemerintah



Pasal 39

Pemerintah menyusun laporan pelaksanaan APBN

Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 dan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun

Anggaran 2020 sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 40

(1) Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2020 dengan

perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas

bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah

dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas

APBN Tahun Anggaran 2020, apabila terjadi:

a. perkembangan indikator ekonomi makro yang

tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan

sebagai acuan dalam APBN Tahun Anggaran

2020;

b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

pergeseran anggaran antarunit organisasi

dan/atau antarprogram; dan/atau

d. keadaan yang menyebabkan SAL tahun

sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan

anggaran tahun berjalan.

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -47-

(2) SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

merupakan SAL yang ada di rekening Bank Indonesia

yang penggunaannya ditetapkan oleh Menteri

Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

dilaporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan

APBN.

(3) Dalam hal dilakukan penyesuaian APBN Tahun

Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang

mengenai Perubahan atas Undang-Undang APBN

Tahun Anggaran 2020 untuk mendapatkan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun

Anggaran 2020 berakhir.

Pasal 41

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan

langkah-langkah antisipasi dengan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat.


dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan yang






Perwakilan Rakyat.

(3) Dalam hal persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu

dan lain hal belum dapat ditetapkan, Pemerintah

dapat mengambil langkah-langkah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(4) Pemerintah menyampaikan pelaksanaan langkah-

langkah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2020

dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun

2020.

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -48-

Pasal 42

(1) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan mengalami

kesulitan likuiditas, Pemerintah dapat memberikan

pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

(2) Sumber dana untuk pemberian pinjaman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. penggunaan SAL untuk menutup kekurangan

pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu

memperhitungkan ketersediaan SAL untuk

kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun

anggaran berjalan dan awal tahun anggaran

berikutnya; dan/atau

b. penambahan utang.

(3) Pemberian pinjaman kepada Lembaga Penjamin

Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

penggunaan sumber dana untuk pemberian pinjaman

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat.


dimaksud pada ayat (3) adalah keputusan yang






Perwakilan Rakyat.

(5) Dalam hal persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena suatu

dan lain hal belum dapat ditetapkan, Pemerintah

dapat memberikan pinjaman kepada Lembaga

Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan penggunaan sumber dana untuk pemberian

pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Dalam hal terjadi pemberian pinjaman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melaporkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -49-

Perubahan tahun berjalan dan/atau dalam Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2020.

(7) Sumber dana untuk pemberian pinjaman

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Perubahan tahun berjalan dan/atau dilaporkan dalam

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2020.

Pasal 43

Postur APBN Tahun Anggaran 2020 yang memuat rincian

besaran Pendapatan Negara, Belanja Negara,

surplus/defisit anggaran, dan Pembiayaan Anggaran

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 44

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun

Anggaran 2020 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-

Undang ini ditetapkan paling lambat tanggal 30 November

2019.

Pasal 45

(1) Dalam rangka penanggulangan bencana alam,

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dapat

membentuk dana penanggulangan bencana alam.

(2) Sumber dana penanggulangan bencana alam

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber

dari:

a. rupiah murni;

b. pinjaman dan hibah luar negeri;

c. APBD; dan/atau

d. penerimaan lain yang sah.

(3) Dana penanggulangan bencana alam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikelola secara khusus.

(4) Dalam hal anggaran belanja dalam rangka

penanggulangan bencana alam tidak terserap pada

Tahun Anggaran 2020, sisa dana tersebut dapat

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -50-

diakumulasikan ke dalam dana penanggulangan

bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana

penanggulangan bencana alam diatur dengan


Pasal 46

Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran

2020 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan

yang berkualitas, yaitu dalam bentuk:

a. penurunan kemiskinan menjadi 8,5% - 9,0% (delapan

koma lima persen sampai dengan sembilan koma nol

persen);

b. tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,8% - 5,0%

(empat koma delapan persen sampai dengan lima

koma nol persen);

c. penurunan Gini Ratio menjadi sebesar 0,375 - 0,380

(nol koma tiga tujuh lima sampai dengan nol koma tiga

delapan nol); dan

d. peningkatan Indeks Pembangunan Manusia 72,51

(tujuh puluh dua koma lima satu).

Pasal 47

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan

Pasal 29 mulai berlaku pada tanggal Undang-Undang ini

diundangkan.

Pasal 48

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari

2020.

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -51-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2019


ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2019

PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -52-

LAMPIRAN I


NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN DALAM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN

2020

(Ribuan Rupiah)

ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN 307.225.798.899

1 Pembiayaan Utang 351.853.256.250

1.1 Surat Berharga Negara (Neto) 389.322.045.700

1.2 Pinjaman (Neto) -37.468.789.450

1.2.1 Pinjaman Dalam Negeri (Neto) 1.296.006.236

1.2.1.1 Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) 2.974.130.000

1.2.1.2 Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam

Negeri

-1.678.123.764

1.2.2 Pinjaman Luar Negeri (Neto) -38.764.795.686

1.2.2.1 Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 48.350.415.817

1.2.2.1.1 Pinjaman Tunai 21.600.000.000

1.2.2.1.2 Pinjaman Kegiatan 26.750.415.817

1.2.2.1.2.1 Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat 22.584.409.212

1.2.2.1.2.1.1 Pinjaman Kegiatan Kementerian

Negara/Lembaga

22.182.739.212

1.2.2.1.2.1.2 Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan 401.670.000

1.2.2.1.2.2 Pinjaman Kegiatan kepada Badan Usaha

Milik Negara/Pemerintah Daerah

4.166.006.605

1.2.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar

Negeri

-87.115.211.503

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -53-

2 Pembiayaan Investasi -74.229.874.207

2.1 Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara

-17.730.801.073

2.1.1 Penyertaan Modal Negara kepada PT

Perusahaan Listrik Negara (Persero)

-5.000.000.000


Hutama Karya (Persero)

-3.500.000.000

2.1.3 Penyertaan Modal Negara kepada PT Sarana

Multigriya Finansial (Persero)

-2.500.000.000


Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

(Persero)

-268.017.000

2.1.6 Penyertaan Modal Negara kepada PT Geo

Dipa Energi (Persero)

-700.000.000


Permodalan Nasional Madani (Persero)

-1.000.000.000


Pengembangan Armada Niaga Nasional

(Persero)

-3.762.784.073

2.1.9 Penyertaan Modal Negara Untuk Penguatan

Neraca Transaksi Berjalan

-1.000.000.000

2.2 Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya -5.000.000.000

2.2.1 Penyertaan Modal Negara kepada Lembaga

Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

-5.000.000.000

2.3 Investasi kepada Badan Layanan Umum -52.514.582.699

2.3.1 Dana Bergulir -10.000.000.000

2.3.1.1 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan

Perumahan (PPDPP)

-9.000.000.000

2.3.1.2 Pusat Investasi Pemerintah (PIP) -1.000.000.000

2.3.2 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

(DPPN)

-18.000.000.000

2.3.3 Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) -10.500.000.000

2.3.4 Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan

Internasional (LDKPI)

-1.000.000.000

2.3.5 Dana Abadi Penelitian -5.000.000.000

2.3.6 Dana Abadi Kebudayaan -1.000.000.000

2.3.7 Dana Abadi Perguruan Tinggi -5.000.000.000

2.3.8 Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

(BPDLH)

-2.014.582.699

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -54-

2.4 Investasi kepada Organisasi/Lembaga

Keuangan Internasional/Badan Usaha

Internasional

-999.073.134

2.4.1 Islamic Development Bank (IDB) -83.767.003

2.4.2 The Islamic Corporation for the

Development of Private Sector (ICD)

-42.744.028

2.4.3 International Fund for Agricultural

Development (IFAD)

-43.200.000

2.4.4 International Development Association (IDA) -217.384.000

2.4.5 International Finance Corporation (IFC) -328.094.400

2.4.6 International Bank for Reconstruction and

Development (IBRD)

-238.162.443

2.4.7 Credit Guarantee and Investment Facility

(CGIF)

-43.200.000

2.4.8 Islamic Corporation for the Insurance of

Investment and Export Credit (ICIEC)

-2.521.260

2.5 Penerimaan Kembali Investasi 2.014.582.699

2.5.1 Dana Bergulir BLU Pusat Pembiayaan

Pembangunan Hutan

2.014.582.699

3 Pemberian Pinjaman 5.192.999.856

3.1 Pinjaman kepada Badan Usaha Milik

Negara/Pemerintah Daerah/Lembaga/

Badan Lainnya

5.192.999.856

3.1.1 Pinjaman kepada Badan Usaha Milik

Negara/Pemerintah Daerah (Neto)

5.192.999.856

3.1.1.1 Pinjaman kepada Badan Usaha Milik

Negara/Pemerintah Daerah (Bruto)

-4.166.006.605

3.1.1.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman

dari Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah

Daerah

9.359.006.461

4 Kewajiban Penjaminan -590.583.000

4.1 Penjaminan Pemerintah -590.583.000

4.1.1 Penugasan Percepatan Pembangunan

Infrastruktur Nasional

-421.066.000

4.1.1.1 Penjaminan Pemerintah Untuk Percepatan

Penyelenggaraan Light Rail Transit/LRT

Jabodebek

-421.066.000

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -55-

4.1.2 Penugasan Penyediaan Pembiayaan

Infrastruktur Daerah kepada BUMN

-169.517.000

5 Pembiayaan Lainnya 25.000.000.000

5.1 Saldo Anggaran Lebih 25.000.000.000


ttd

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -56-

LAMPIRAN II


NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

POSTUR APBN TAHUN ANGGARAN 2020

(Ribuan Rupiah)

A. PENDAPATAN NEGARA 2.233.196.701.660

I. PENERIMAAN DALAM NEGERI 2.232.697.961.660

1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.865.702.816.382

2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN

PAJAK 366.995.145.278

II. PENERIMAAN HIBAH 498.740.000

B. BELANJA NEGARA 2.540.422.500.559

I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.683.477.179.135

II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA

DESA 856.945.321.424

C. KESEIMBANGAN PRIMER -12.012.458.899

D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B) -307.225.798.899

% Defisit Anggaran terhadap PDB -1,76

E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V)

307.225.798.899

I. PEMBIAYAAN UTANG 351.853.256.250

II. PEMBIAYAAN INVESTASI -74.229.874.207

www.peraturan.go.id

2019, No.198 -57-

III. PEMBERIAN PINJAMAN 5.192.999.856

IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN -590.583.000

V. PEMBIAYAAN LAINNYA 25.000.000.000


ttd

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

Documents

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan