LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati, dan mobilitas penduduk. ... lahir dan kebahagiaan

LEMBARAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No.319, 2014 WARGA NEGARA. Kependudukan. Keluarga.Keluarga Berencana. Sistem Informasi.Pencabutan. (Penjelasan Dalam TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5614)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 87TAHUN 2014

TENTANGPERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA,

KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat(2), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang PerkembanganKependudukan dan Pembangunan Keluarga perluditetapkan Peraturan Pemerintah tentangPerkembangan Kependudukan dan PembangunanKeluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem InformasiKeluarga;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentangPerkembangan Kependudukan dan PembangunanKeluarga (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 161, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5080);

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.319 2

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERKEMBANGANKEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA,KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASIKELUARGA.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah,struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas,dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosialbudaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.

2. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalahupaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbangdan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensipenduduk.

3. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungandengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruhdan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

4. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluargaberkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

5. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaanantara jumlah penduduk lahir, mati, dan mobilitas penduduk.

6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri darisuami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya,atau ibu dan anaknya.

7. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atasperkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri,memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

8. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarakdan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi,perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untukmewujudkan keluarga yang berkualitas.

9. Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana adalah proses, cara,dan tindakan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana olehpemerintah dan pemerintah daerah.


2014, No.3193

10. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yangmemiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuanfisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dankeluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkankesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

11. Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera yang selanjutnyadisingkat NKKBS adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilaiagama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi,keluarga, dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupansejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraanlahir dan kebahagiaan batin.

12. Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yangdirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktutertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agarpembuat keputusan membuat, merubah atau memperbaiki suatukebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakatbanyak dan masyarakat marjinal.

13. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIEadalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan sertamemperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan pendudukdalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

14. Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangansuami istri untuk membantu pasangan dalam mengambil keputusantentang usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, dan jarakideal kelahiran anak

15. Kader Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kader adalahtenaga sukarela yang dipilih oleh dan dari masyarakat untukmembantu menyelenggarakan program kependudukan dan KeluargaBerencana di masyarakat.

16. Sistem Informasi Keluarga adalah seperangkat tatanan yang meliputidata, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumberdaya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpaduuntuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalammendukung pembangunan keluarga.

17. Pendataan keluarga adalah tata cara pengumpulan, pengolahan,penyajian, dan pemanfaatan data demografi, data KeluargaBerencana, data keluarga sejahtera, dan data anggota keluarga yangdilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersamamasyarakat secara serentak setiap 5 (lima) tahun dan data yangdihasilkan akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.


2014, No.319 4

18. Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan dan Keluargaadalah tata cara pencatatan dan pelaporan program pengendalianpenduduk dan Keluarga Berencana.

19. Data dan Informasi Keluarga adalah data dan informasi hasilpengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta penyebarluasan databerdasarkan pendataan keluarga.

20. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalahPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanpemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang kesehatan.

22. Kepala Badan adalah kepala badan yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan KeluargaBerencana.

23. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Pasal 2

Pengaturan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga dimaksudkan untukmewujudkan konsistensi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kotadengan tujuan:

a. mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antarakuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkunganhidup;

b. meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman,tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalammewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin denganmelembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia,dan sejahtera;

c. meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia idealmelahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan danbantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluargaberkualitas; dan

d. menyediakan Data dan Informasi Keluarga untuk digunakan olehPemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapankebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.


2014, No.3195

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi tugas dan tanggungjawab Pemerintah dalam perkembangan kependudukan dan pembangunankeluarga, kebijakan Keluarga Berencana, penyelenggaraan SistemInformasi Keluarga, pemantauan dan pelaporan, pembinaan danpengawasan, dan pendanaan.

BAB IITANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Bagian KesatuPenetapan Kebijakan Nasional

Pasal 4

Pemerintah menetapkan kebijakan nasional perkembangan kependudukandan pembangunan keluarga sebagai bagian dari rencana pembangunanjangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencanakerja pemerintah.

Pasal 5

Kebijakan nasional perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 diarahkan untuk:

a. menjamin tercapainya kondisi bonus demografi;

b. meningkatkan kualitas penduduk untuk memanfaatkan bonusdemografi;

c. memberdayakan penerapan fungsi-fungsi keluarga; dan

d. memperkuat semangat gotong royong berbasis keluarga.

Pasal 6

Kebijakan nasional pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 diarahkan untuk:

a. melembagakan dan membudayakan NKKBS;

b. memberdayakan fungsi keluarga;

c. memandirikan keluarga;

d. memberdayakan kearifan lokal;

e. meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup;

f. memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan

g. memberdayakan peran serta masyarakat.


2014, No.319 6

Pasal 7

(1) Kebijakan nasional pembangunan keluarga dimaksudkan untukmemberdayakan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluargasecara optimal.

(2) Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. fungsi keagamaan;

b. fungsi sosial budaya;

c. fungsi cinta kasih;

d. fungsi perlindungan;

e. fungsi reproduksi;

f. fungsi sosialisasi dan pendidikan;

g. fungsi ekonomi; dan

h. fungsi pembinaan lingkungan.

Pasal 8

(1) Penetapan kebijakan nasional perkembangan kependudukan harusmemperhatikan:

a. pengendalian kuantitas penduduk;

b. pengembangan kualitas penduduk; dan

c. pengarahan mobilitas penduduk.

(2) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dilaksanakan melalui sinkronisasi kebijakankependudukan di tingkat nasional dan daerah.

(3) Sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduksebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhubungan dengan:

a. penetapan perkiraan jumlah, struktur, dan komposisi penduduk;

b. penurunan laju pertumbuhan penduduk; dan

c. persebaran penduduk.

(4) Pengembangan kualitas penduduk dan pengarahan mobilitaspenduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf cdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitaspenduduk, Pemerintah Daerah Provinsi dapat menetapkan kebijakandengan mengacu dan berpedoman kepada kebijakan Pemerintah.


2014, No.3197

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitaspenduduk, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkankebijakan dengan mengacu dan berpedoman kepada kebijakan Pemerintahdan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 11

(1) Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pengendaliankuantitas penduduk, Pemerintah menetapkan program dan kegiatanpenyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. perencanaan kependudukan;

b. penyediaan parameter kependudukan;

c. analisis dampak kependudukan;

d. kerja sama pendidikan kependudukan; dan

e. penanganan isu-isu kependudukan di daerah provinsi dankabupaten/kota.

(2) Penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alamdan daya tampung lingkungan melalui:

a. pengendalian kelahiran;

b. penurunan angka kematian; dan

c. pengarahan mobilitas penduduk.

(3) Penyelenggaraan pengendalian kelahiran sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a, bertujuan untuk melembagakan dan membudayakanNKKBS melalui Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana.

Pasal 12

Pemerintah dalam memberikan pembinaan dan pemenuhan pelayanandasar dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga,Keluarga Berencana, Sistem Informasi Keluarga pada masyarakat melaluiKIE, serta penyediaan prasarana bekerja sama dengan Pemerintah DaerahProvinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduksebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan huruf cdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


2014, No.319 8

Bagian KeduaPenetapan Pedoman

Pasal 14

(1) Pemerintah menetapkan pedoman penyelenggaraan perkembangankependudukan dan pembangunan keluarga meliputi:

a. perencanaan kependudukan dan/atau penyediaan parameter;

b. analisis dampak kependudukan;

c. kerja sama pendidikan kependudukan;

d. penanganan isu-isu kependudukan;

e. penyelenggaraan Keluarga Berencana; dan

f. pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraanperkembangan kependudukan dan pembangunan keluargasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanPresiden.

Bagian KetigaPembinaan, Bimbingan, Supervisi, dan Fasilitasi

Pasal 15

Pemerintah dalam melakukan pembinaan, bimbingan, supervisi, danfasilitasi penyelenggaraan perkembangan kependudukan danpembangunan keluarga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsidan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian KeempatSosialisasi, Advokasi, dan Koordinasi

Pasal 16

Pemerintah dalam melakukan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi melaluipeningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan perkembangankependudukan, pembangunan keluarga, dan pelayanan KeluargaBerencana berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 17

(1) Dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraanperkembangan kependudukan, pembangunan keluarga dan pelayanan


2014, No.3199

Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,Pemerintah dan Pemerintah Daerah:

a. menyediakan sarana dan prasarana perkembangankependudukan, pembangunan keluarga dan pelayanan KeluargaBerencana;

b. memberikan pengayoman; dan

c. memberikan rujukan bagi peserta Keluarga Berencana yangmembutuhkan.

(2) Penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan perkembangankependudukan, pembangunan keluarga dan pelayanan KeluargaBerencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. KIE;

b. alat dan obat kontrasepsi; dan

c. Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Keluarga Berencana.

BAB IIIKEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA

Bagian KesatuUmum

Pasal 18

(1) Kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk:

a. mengatur kehamilan yang diinginkan;

b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi,dan anak;

c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan,konseling, dan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatanreproduksi;

d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktekKeluarga Berencana; dan

e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untukmenjarangkan jarak kehamilan.

(2) Kebijakan Keluarga Berencana dilakukan melalui upaya:

a. peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat;

b. pembinaan keluarga; dan


2014, No.319 10

c. pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisiperkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yanghidup dalam masyarakat.

(3) Upaya kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud padaayat (2) disertai dengan KIE.

Pasal 19

(1) Upaya Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18ayat (2) dilakukan melalui:

a. promosi;

b. perlindungan; dan/atau

c. bantuan sesuai dengan hak reproduksi.

(2) Upaya Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain yangterlatih.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Keluarga Berencanasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KepalaBadan.

Bagian KeduaPeningkatan Keterpaduan dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 20

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan upayakebijakan Keluarga Berencana secara menyeluruh dan terpadu.

(2) Penyelenggaraan upaya kebijakan Keluarga Berencana secaramenyeluruh dan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara koordinatif antar kementerian dan lembagapemerintah nonkementerian.

(3) Dalam menyelenggarakan upaya kebijakan Keluarga Berencanasebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan PemerintahDaerah dapat melibatkan peran serta masyarakat.

(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) palingsedikit berupa:

a. penyuluhan Keluarga Berencana; dan

b. pembinaan kepesertaan Keluarga Berencana.


2014, No.31911

Bagian KetigaPembinaan Keluarga

Pasal 21

(1) Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)huruf b, dilaksanakan dalam rangka mendukung:

a. pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan

b. pelaksanaan fungsi keluarga.

(2) Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertaidengan:

a. KIE;

b. penyediaan sarana dan prasarana; dan

c. upaya pembinaan lainnya.

Pasal 22

Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan dengan caramembentuk dan mengembangkan:

a. pembinaan keluarga balita dan anak;

b. pembinaan ketahanan keluarga remaja dan pembinaan PusatInformasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa;

c. pembinaan ketahanan keluarga lansia; dan

d. pemberdayaan ekonomi keluarga.

Bagian KeempatPengaturan Kehamilan

Pasal 23

Pengaturan Kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)huruf c, ditujukan untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dansejahtera menuju NKKBS dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana.

Pasal 24

(1) Penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 dan Pasal 19 dilaksanakan dengan upaya peningkatankepedulian dan peran serta masyarakat melalui:

a. pendewasaan usia perkawinan;

b. pengaturan kehamilan yang diinginkan;


2014, No.319 12

c. pembinaan kesertaan Keluarga Berencana; dan

d. peningkatan kesejahteraan keluarga.

(2) Upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada tumbuhkembang kesadaran, kemauan, dan kemampuan keluarga secaramandiri dalam membangun keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Pasal 25

(1) Pendewasaan usia perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24ayat (1) huruf a diselenggarakan dalam rangka pembudayaan sikapdan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalamusia ideal perkawinan.

(2) Usia ideal perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipertimbangkan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:

a. kesiapan fisik dan mental seseorang dalam membentuk keluarga;

b. kemandirian sikap dan kedewasaan perilaku seseorang;

c. derajat kesehatan termasuk reproduksi sehat;

d. pengetahuan tentang perencanaan keluarga sejahtera; dan

e. peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

(1) Pengaturan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)huruf b diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesadaranmasyarakat dalam menunda kehamilan anak pertama sampai padausia ideal melahirkan dan mengatur jarak kelahiran.

(2) Usia ideal melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahusia yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor:

a. risiko akibat melahirkan;

b. kemampuan tentang perawatan kehamilan, pasca persalinan, danmasa di luar kehamilan dan persalinan;

c. derajat kesehatan reproduksi sehat; dan/atau

d. kematangan mental, sosial, dan ekonomi dalam keluarga.

Pasal 27

(1) Menunda kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)dilaksanakan dalam rangka perencanaan jumlah dan jarak antarakelahiran anak yang dilakukan sendiri oleh pasangan suami istri atasdasar kesadaran dan kesukarelaan.


2014, No.31913

(2) Menunda kehamilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan menggunakan alat, obat dan/atau cara kontrasepsi yangdapat diterima pasangan suami istri sesuai dengan pilihannya.

(3) Jenis alat, obat dan/atau cara kontrasepsi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan:

a. daya guna dan hasil guna;

b. risiko terhadap kesehatan; dan

c. nilai agama dan nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 28

(1) Penggunaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi dilakukan dengancara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, normabudaya, etika, serta segi kesehatan.

(2) Penggunaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi yang menimbulkanrisiko terhadap kesehatan hanya dapat dilakukan oleh tenagakesehatan yang berwenang berdasarkan standar.

Pasal 29

(1) Penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan/atau carakontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenagalain yang terlatih, serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yanglayak.

(2) Penentuan tempat dan cara yang layak untuk mempertunjukkan danmemperagakan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan sasaran,norma agama, etik, dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 30

Pelayanan obat, alat, dan/atau cara kontrasepsi untuk pasangan suamiistri, dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain yang terlatihsesuai dengan kewenangannya, di fasilitas pelayanan kesehatan atausarana lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 31

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah DaerahKabupaten/Kota menetapkan kebijakan pengadaan dan penyebaranalat serta obat kontrasepsi, meliputi kegiatan perencanaankebutuhan, penyediaan, dan penyebaran.


2014, No.319 14

(2) Pengadaan alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan denganmemperhatikan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dankeinginan masyarakat.

(3) Penyebaran alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan denganmemperhitungkan:

a. jarak antarwilayah;

b. letak geografis;

c. kebutuhan masyarakat; dan

d. pemerataan pelayanan.

Bagian KelimaKomunikasi, Informasi, dan Edukasi

Pasal 32(1) KIE bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku

masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan KeluargaBerencana.

(2) Sasaran pelaksanaan KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. individu;b. sekelompok orang; danc. masyarakat umum.

Pasal 33(1) KIE dilakukan melalui penyampaian informasi dan/atau peragaan

alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi.(2) KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat dan

dengan cara yang layak oleh:a. tenaga kesehatan;b. penyuluh Keluarga Berencana;c. petugas lapangan Keluarga Berencana; dand. tenaga lain yang terlatih.

Pasal 34Penyelenggaraan KIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukanmelalui upaya:a. Advokasi dan penggerakan;b. konseling;c. pendampingan; dand. pemberdayaan keluarga.


2014, No.31915

Pasal 35

Advokasi dan penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf amerupakan upaya pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraanKeluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama individu, lembagaswadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, danpihak swasta.

Pasal 36

(1) Pelaksanaan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35ditujukan untuk mendukung kebijakan penyelenggaraan KeluargaBerencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

(2) Sasaran pelaksanaan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan terhadap pemangku dan/atau penentu kebijakan nasionaldan daerah.

(3) Pelaksanaan penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35dilakukan dalam rangka berpartisipasi dalam penyelenggaraanKeluarga Berencana melalui:

a. pembimbingan;

b. pembinaan;

c. pengarahan; dan

d. menggerakkan pihak lain.

Pasal 37

(1) Penggerakan penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dilaksanakan melalui mekanismeoperasional pelayanan dasar Program Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana.

(2) Mekanisme operasional pelayanan dasar Program PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:

a. analisis data mikro keluarga;

b. penajaman sasaran pelayanan dasar;

c. penguatan koordinasi antarpihak terkait di setiap tingkatan;

d. melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut;

e. pembagian peran antarunsur terkait;

f. pelayanan terintegrasi dengan sektor pembangunan lain; dan

g. pengendalian dan pemantauan.


2014, No.319 16

Pasal 38

Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilaksanakansebelum pelayanan kontrasepsi dan pada saat pelayanan kontrasepsi.

Pasal 39

Pendampingan dan pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud dalamPasal 34 huruf c dan huruf d dilaksanakan kepada keluarga tertentu.

BAB IVPENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KELUARGA

Bagian KesatuUmum

Pasal 40

(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan perkembangankependudukan, pembangunan keluarga, dan Keluarga Berencanadiperlukan Data dan Informasi keluarga yang dikelola dalam SistemInformasi Keluarga.

(2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga harus dilaksanakansecara bersinergi dengan sistem informasi kependudukan.

(3) Sistem informasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga sebagaimana dimaksuddalam Pasal 39 bertujuan menyediakan Data dan Informasi Keluargamelalui pendataan keluarga, untuk dapat digunakan oleh Pemerintahdan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan,penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunankeluarga, Keluarga Berencana, dan pembangunan lain.

(2) Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus terinci dan terklasifikasi.

Bagian KeduaData Keluarga

Pasal 42

(1) Data keluarga terdiri atas:

a. data rutin; dan

b. data nonrutin.


2014, No.31917

(2) Data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikumpulkansecara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

(3) Data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritaspembangunan keluarga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(4) Data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. data khusus; dan

b. data luar biasa.

Pasal 43

Data keluarga harus terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansiPemerintah dan Pemerintah Daerah yang mengelola Sistem InformasiKeluarga sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 44

Data keluarga harus memenuhi standar, yang meliputi:

a. data sesuai dengan Indikator Keluarga Sejahtera;

b. jenis, sifat, format, basis data, kodefikasi, dan metadata yang dapatdengan mudah diintegrasikan;

c. akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

d. mampu rekam pada alat/sarana pencatatan, pengumpulan,pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan penyimpanan data yangandal, aman, serta mudah dioperasikan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan standar data rutin dan datanonrutin diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Bagian KetigaInformasi Keluarga

Pasal 46

(1) Informasi keluarga meliputi:

a. data demografi;

b. data Keluarga Berencana;

c. data keluarga sejahtera; dan

d. data anggota keluarga.

(2) Data demografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a palingsedikit meliputi:


2014, No.319 18

a. data rumah tangga;

b. data kepala keluarga menurut status perkawinan;

c. data anggota keluarga menurut jenis kelamin; dan

d. data kelompok umur.

(3) Data Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb merupakan data hasil pendataan keluarga paling sedikit meliputi:

a. jumlah pasangan usia subur;

b. jumlah pasangan usia subur yang sedang menjadi pesertaKeluarga Berencana; dan

c. jumlah pasangan usia subur yang tidak menjadi peserta KeluargaBerencana.

(4) Data Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cberdasarkan Indikator Keluarga Sejahtera dengan variabel palingsedikit meliputi:

a. agama;

b. sandang;

c. pangan;

d. papan;

e. kesehatan;

f. pendidikan;

g. kepesertaan dalam program Keluarga Berencana;

h. tabungan;

i. interaksi dalam keluarga;

j. interaksi dalam lingkungan;

k. informasi; dan

l. peranan dalam masyarakat.

(5) Data anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dpaling sedikit meliputi:

a. jumlah jiwa;

b. nama anggota keluarga;

c. alamat tempat tinggal;

d. hubungan dengan kepala keluarga; dan

e. jenis kelamin, tanggal/bulan/tahun kelahiran.


2014, No.31919

Bagian KeempatSumber Data dan Informasi

Pasal 47

(1) Data dan Informasi Keluarga bersumber dari keluarga dan fasilitaspelayanan kesehatan.

(2) Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikumpulkan oleh pembantu pembina keluarga berencana desa,penyuluh Keluarga Berencana dan/atau petugas lapangan KeluargaBerencana.

Pasal 48

(1) Selain sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Datadan Informasi Keluarga dapat diperoleh dari institusi Pemerintah danPemerintah Daerah.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikumpulkan oleh unit pengelola Sistem Informasi Keluarga.

Pasal 49

Data dan Informasi Keluarga yang bersumber dari keluarga diperolehmelalui pendataan keluarga dan survei, penelitian, pelaporan, dan/ataucara lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 50

Data dan Informasi Keluarga yang bersumber dari fasilitas pelayanankesehatan diperoleh dari pencatatan kunjungan dan pelayanan KeluargaBerencana di fasilitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Data dan Informasi Keluarga yang telah dikumpulkan wajib disampaikankepada unit pengelola Sistem Informasi Keluarga.

Bagian KelimaPengumpulan Data dan Informasi

Pasal 52

Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga dilaksanakan melalui kegiatan:

a. pendataan Keluarga;

b. pencatatan dan pelaporan rutin pelayanan kontrasepsi;


2014, No.319 20

c. pencatatan dan pelaporan rutin Pengendalian Lapangan ProgramKeluarga Berencana;

d. survei dengan menggunakan metode dan perangkat yang dapatdipertanggungjawabkan secara ilmiah;

e. penelitian dan pengembangan;

f. pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang sesuai perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dipertanggungjawabkan;dan

g. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Pendataan keluarga wajib dilaksanakan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota secara serentak setiap 5 (lima) tahun untukmendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapatdipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan,penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasikependudukan dan keluarga.

(2) Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakupdata yang bersifat nasional dan daerah.

(3) Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukanoleh Kader setempat di bawah pembinaan penyuluh KeluargaBerencana dan/atau petugas lapangan Keluarga Berencana.

(4) Hasil pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilakukan pemutakhiran setiap tahun.

(5) Hasil Pendataan Keluarga digunakan untuk pengendalian operasionalpenyelenggaraan program pengendalian penduduk dan KeluargaBerencana.

Pasal 54

Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalamPasal 52 harus dilaksanakan sesuai standar data keluarga.

Bagian KeenamPengolahan Data dan Informasi Keluarga

Pasal 55

(1) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga dilakukan secara berjenjanguntuk menetapkan sasaran dan rencana operasional.


2014, No.31921

(2) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud padaayat (1) di daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan melaluicara elektronik maupun nonelektronik.

(3) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala dalam rangkapengendalian pelaksanaan program pengendalian penduduk dankeluarga berencana.

Pasal 56

(1) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga dilakukan dengan berbasisteknologi informasi yang memiliki kemampuan transaksi elektroniksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pengelola Sistem Informasi Keluarga belum memilikiinfrastuktur berbasis teknologi informasi, pengolahan Data danInformasi Keluarga dapat dilakukan melalui sistem nonelektronik.

Pasal 57

(1) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga meliputi:

a. pemrosesan;

b. analisis; dan

c. penyajian.

(2) Pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukandengan cara:

a. validasi;

b. pengkodean;

c. perekaman data;

d. alih bentuk (transform);

e. pengelompokan; dan

f. pengecekan konsistensi data.

(3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukandengan cara:

a. menentukan rancangan analisis;

b. penggalian data (data mining);

c. pelaksanaan analisis; dan

d. interpretasi.

(4) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukandalam bentuk:


2014, No.319 22

a. tekstual;

b. numerik; dan

c. model lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(5) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukanmelalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 58

(1) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga dilakukan terhadap:

a. pendataan keluarga;

b. pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan; dan

c. pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi.

(2) Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adilakukan melalui rekapitulasi dan pemutakhiran data.

Pasal 59

Penyajian Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalamPasal 57 ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka pengendalian danevaluasi pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KeluargaBerencana secara berjenjang setiap bulan.

Pasal 60

(1) Setiap kelurahan/desa wajib menyajikan data mikro keluarga hasilpendataan keluarga yang akurat dan terpercaya.

(2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotawajib menyajikan data keluarga.

Bagian KetujuhPenyimpanan Data dan Informasi

Pasal 61

(1) Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga dilakukan dalampangkalan data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudahhilang dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/ataunonelektronik.

(2) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada diprovinsi maupun kabupaten/kota.

(3) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)harus dikelola oleh pengelola Sistem Informasi Keluarga sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


2014, No.31923

(4) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dapat terhubung dengan pangkalan data yang dikelola oleh KepalaBadan.

(5) Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksudpada ayat (1) hanya dapat dilakukan di dalam negeri.

(6) Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga dilakukan paling singkat10 (sepuluh) tahun untuk Data dan Informasi Keluarga nonelektronikdan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun untuk Data danInformasi Keluarga elektronik sesuai jadwal retensi arsip.

Bagian KedelapanKeamanan dan Kerahasiaan Informasi

Pasal 62

(1) Pengamanan informasi keluarga dilakukan untuk menjamin agarinformasi keluarga:

a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan

b. terjaga kerahasiaannya untuk informasi keluarga yang bersifattertutup.

(2) Pengamanan informasi keluarga harus dilakukan sesuai standarpengamanan.

(3) Kerahasiaan informasi keluarga dan standar pengamanansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

(1) Untuk menjaga keamanan dan informasi keluarga, Kepala Badanmenetapkan kriteria dan batasan hak akses pengguna informasikeluarga.

(2) Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi keluarga, setiappengelola informasi keluarga harus:

a. melakukan pemeliharaan, penyimpanan, dan penyediaancadangan Data dan Informasi Keluarga secara teratur; dan

b. membuat sistem pencegahan kerusakan Data dan InformasiKeluarga.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan,penyimpanan, dan pengamanan Data dan Informasi Keluargasebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 63 diaturdengan Peraturan Kepala Badan.


2014, No.319 24

Bagian KesembilanSumber Daya Manusia

Pasal 65

(1) Unit pengelola Sistem Informasi Keluarga nasional, provinsi, dankabupaten/kota harus memiliki sumber daya manusia yang mengelolaSistem Informasi keluarga.

(2) Sumber daya manusia yang mengelola Sistem Informasi Keluargasebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi dibidang:

a. kependudukan dan Keluarga Berencana;

b. komputer; dan/atau

c. statistik.

(3) Jumlah sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 66

(1) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yangmengelola Sistem Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalamPasal 65 ayat (2), dilakukan pelatihan dan pengembangan.

(2) Pelatihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diselenggarakan oleh institusi pelatihan yang ditunjuk oleh KepalaBadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Setiap unit pengelola Sistem Informasi Keluarga harus melakukanpendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan sumber daya manusiaSistem Informasi Keluarga di lingkungan masing-masing melaluipemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 68

Sumber daya manusia pengelola Sistem Informasi Keluarga pada instansiPemerintah dan Pemerintah Daerah berstatus Aparatur Sipil Negara.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia dalampenyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalamPasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 diatur dengan Peraturan Kepala Badan.


2014, No.31925

BAB VPEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 70

(1) Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukanpemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Perkembangan Kependudukandan Pembangunan Keluarga, Penyelenggaraan Keluarga Berencana,dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan program.

Pasal 71

(1) Bupati/Walikota melaporkan hasil pemantauan dan evaluasipelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan PembangunanKeluarga, Penyelenggaraan Keluarga Berencana, dan PenyelenggaraanSistem Informasi Keluarga di kabupaten/kota kepada Gubernur.

(2) Gubernur menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud padaayat (1) kepada Kepala Badan.

(3) Kepala Badan menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud padaayat (2) kepada Presiden.

(4) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud padaayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan setiap 6 (enam) bulansekali.

BAB VIPENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 72

(1) Untuk mendukung penyelenggaraan perkembangan kependudukan,pembangunan keluarga, dan Keluarga Berencana dilakukan penelitiandan pengembangan.

(2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi penelitian dan pengembangan terhadap penyelenggaraanKependudukan serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan pengembangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur denganPeraturan Kepala Badan.


2014, No.319 26

BAB VIIPEMBINAAN

Pasal 73Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/walikotamelakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PerkembanganKependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, danSistem Informasi Keluarga sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 74(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ditujukan untuk:

a. memperkuat komitmen para pembuat kebijakan terhadappelaksanaan program pengendalian penduduk dan KeluargaBerencana;

b. meningkatkan keterpaduan dan sinergitas antar berbagaiprogram untuk meningkatkan kualitas keluarga;

c. mendayagunakan berbagai potensi masyarakat dan media sebagaimitra kerja dalam menyelenggarakan PerkembanganKependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana,dan Sistem Informasi Keluarga; dan

d. meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap dan perilakumasyarakat sehingga dapat mendukung program pengendalianpenduduk dan Keluarga Berencana.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melaluikegiatan:a. koordinasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan SistemInformasi Keluarga antarinstansi Pemerintah dan PemerintahDaerah;

b. advokasi dan sosialisasi Perkembangan Kependudukan danPembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan SistemInformasi Keluarga;

c. pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untukmenyelenggarakan Perkembangan Kependudukan danPembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan SistemInformasi Keluarga;

d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan PerkembanganKependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana,dan Sistem Informasi Keluarga; dan/atau

e. pemberian penghargaan.


2014, No.31927

(3) Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, Gubernur, danBupati/Walikota dalam melaksanakan pembinaan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB VIIIPENDANAAN

Pasal 75

(1) Pendanaan yang berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan danPembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan PenyelenggaraanSistem Informasi Keluarga yang dilaksanakan oleh Pemerintah danPemerintah Daerah bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pengelolaan dana yang bersumber dari sumber lain yang sah dantidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IXKETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturanperundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dariPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang PenyelenggaraanPembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3553), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 77

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan PemerintahNomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan KeluargaSejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553) dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


2014, No.319 28

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


TAMBAHANLEMBARAN NEGARA RI

No.5614 WARGA NEGARA. Kependudukan. Keluarga.Keluarga Berencana. Sistem Informasi.Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 2014

TENTANG

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA,KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


I. UMUM

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalahpembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruhmasyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspekkehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunankeluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Sebagai implementasi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yangharus dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dantidak terpisahkan dari penduduk, demi peningkatan martabatkemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilanpenduduk saat ini dan generasi yang akan datang, maka kependudukanpada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral pembangunan


No.5614 2

berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasinya mendatang dapathidup sehat, sejahtera, produktif, dan harmonis dengan lingkungannyaserta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan.Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, dankarenanya perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisiatau keadaan penduduk dan pembangunan harus dapat dinikmati olehseluruh penduduk bukan hanya oleh sebagian atau segolongan tertentu.

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harusmendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasionalyang berkelanjutan. Perkembangan kependudukan dan pembangunankeluarga merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosialekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektorlainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesiasebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitas hidup untuksemua penduduk.

Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga pada dasarnyaditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia tidaklagi hanya berdimensi lokal atau nasional, akan tetapi juga internasional.Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga tidak lagi dipahamisecara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arahdemografi semata, tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untukmencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun nonfisiktermasuk spiritual. Oleh karena itu, dalam pembangunan keluargadiarahkan untuk memberdayakan fungsi-fungsi keluarga.

Dampak perubahan dinamika kependudukan akan terasa dalamjangka waktu yang lama, sehingga seringkali kepentingannya diabaikan.Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunankependudukan harus dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang.Oleh karenanya dibutuhkan bentuk koordinasi dan pemahaman mengenaikonsep perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secaratepat.

Dalam konteks perkembangan kependudukan dan pembangunankeluarga perlu memperoleh perhatian khusus guna terlaksanannyapembangunan nasional yang berkelanjutan. Penempatan penduduksebagai titik sentral pembangunan tidak saja merupakan program nasionalnamun juga komitmen hampir seluruh bangsa di dunia yang tergabungdalam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana tertuang dalam Laporansituasi Kependudukan Dunia yang mengumumkan bahwa “pendudukbumi akan mencapai 7 (tujuh) milyar” tanggal 31 Oktober 2011. Untukmelaksanakan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluargadiperlukan suatu lembaga yang kuat.


No.56143

Sejalan dengan perkembangan kependudukan, pertumbuhanpenduduk masih cukup tinggi, demikian juga halnya dengan angkakelahiran masih cukup tinggi yang berpengaruh pada pemenuhanpenyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Tingginya angka kelahirantersebut harus dikendalikan melalui penyelenggaraan Keluarga Berencanaagar terwujud penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Penyelenggaraan Keluarga Berencana dilaksanakan untuk membantucalon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan danmewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang usia idealperkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah anak, jarak idealkelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi.

Upaya-upaya dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana dilakukanmelalui peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaankeluarga, pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisiperkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, serta tata nilai yang hidupdalam masyarakat. Semua upaya tersebut disertai dengan KIE.

Guna menunjang pelaksanaan program Keluarga Berencanasebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana, perlupengaturan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota,pelaksanaan Keluarga Berencana, advokasi dan penggerakan, sarana danprasarana Keluarga Berencana serta peran serta masyarakat.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraanKeluarga Berencana dilakukan oleh Badan Kependudukan dan KeluargaBerencana Nasional (BKKBN) yang meliputi koordinasi antarinstansi,perumusan kebijakan nasional, penetapan norma, standar, prosedur, dankriteria, pelaksanaan advokasi dan koordinasi. Tugas dan tanggung jawabPemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamenetapkan kebijakan daerah penyelenggaraan Keluarga Berencanamengacu pada kebijakan nasional.

Pelayanan Keluarga Berencana kepada masyarakat dilakukan secarabersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, PemerintahDaerah Kabupaten/Kota bersama lembaga swadaya masyarakat,organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta melaluiupaya advokasi dan penggerakan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KeluargaBerencana wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan,yaitu alat dan obat kontrasepsi, sarana prasarana nonalat kontrasepsi,dan sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan.


No.5614 4

Peran serta masyarakat akan menjadi sangat besar artinya dalammenunjang penyelenggaraan Keluarga Berencana, apabila dilakukanmelalui KIE, baik yang dilakukan antarsektor/instansi Pemerintahmaupun antara Pemerintah dan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan perkembangan kependudukan danpembangunan keluarga serta penyelenggaraan Keluarga Berencanadiperlukan suatu Sistem Informasi Keluarga, sebagaimana diamanatkanUndang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang PerkembanganKependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam Pasal 49 disebutkanbahwa: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan,mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukandan keluarga, (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga, dan (3)Data dan informasi kependudukan dan keluarga wajib digunakan olehPemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan,penyelenggaraan, dan pembangunan.

Sistem Informasi Keluarga diselenggarakan dengan tujuan untukmenyediakan data dan informasi kependudukan dan keluarga berbasisdata mikro keluarga yang diperoleh melalui pendataan keluarga.Pelaksanaan pendataan keluarga setiap tahun wajib dilakukan olehPemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan danpenyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab mengembangkanSistem Informasi Keluarga secara nasional dan berkelanjutan, gunamendukung terkumpulnya data dan informasi kependudukan dankeluarga dengan kewenangan meliputi:

1. koordinasi antarinstansi dan daerah dalam urusan Sistem InformasiKeluarga;

2. penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan SistemInformasi Keluarga;

3. sosialisasi dan penyebarluasan tentang Sistem Informasi Keluarga;

4. peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pengelola dan pelaksanaSistem Informasi Keluarga melalui pelatihan, orientasi, bimbingan,supervisi dan konsultasi; dan

5. penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Sistem InformasiKeluarga.

Pemerintah Daerah Provinsi menyebarluaskan data dan informasiberdasarkan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untukkeperluan perbandingan pengelolaan kependudukan antardaerah dalambentuk laporan neraca kependudukan dan pembangunan.


No.56145

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyebarluaskan data daninformasi dan dianalisis berdasarkan kecamatan, dan kelurahan/desauntuk keperluan perbandingan pengelolaan kependudukan antarwilayahdalam bentuk laporan neraca kependudukan dan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASALPasal 1

Cukup jelas.Pasal 2

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan “hak reproduksi” adalah segala hakyang terkait dengan kesehatan reproduksi yang komplit,antara lain meliputi:1. hak memperoleh standar pelayanan kesehatan reproduksi

yang terbaik;2. hak memperoleh informasi selengkap-lengkapnya tentang

seksualitas, reproduksi, dan manfaat serta efek sampingobat-obatan, alat, dan tindakan medis yang digunakanuntuk pelayanan dan/atau mengatasi masalah kesehatanreproduksi;

3. hak untuk memperoleh pelayanan Keluarga Berencanayang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima sesuaidengan pilihan tanpa paksaan dan tidak melawan hukum;

4. hak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yangdibutuhkannya, yang memungkinkannya sehat danselamat dalam menjalani kehamilan dan persalinan sertamemperoleh bayi yang sehat;

5. hak memiliki hubungan yang didasari penghargaanterhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalamsituasi dan kondisi yang diinginkan bersama tanpapemaksaan, ancaman, dan kekerasan;

6. hak memperoleh informasi yang tepat dan benar tentangreproduksi sehingga dapat berperilaku sehat dalammenjalani kehidupan seksual yang bertanggung jawab;dan


No.5614 6

7. hak mendapat informasi yang mudah, lengkap, danakurat mengenai Penyakit Seksual Menular termasukHuman Immunodeficiency Virus (HIV) atau AcquiredImmuno Deficiency Syndrome (AIDS).

Huruf dCukup jelas.

Pasal 3Cukup jelas.

Pasal 4Cukup jelas.

Pasal 5Huruf a

Yang dimaksud dengan “bonus demografi” adalah kondisiproporsi penduduk usia produktif sangat besar sehinggabeban ketergantungan menjadi rendah.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Pasal 6Cukup jelas.

Pasal 7Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Huruf aYang dimaksud dengan “fungsi keagamaan” adalahmengembangkan kehidupan keluarga yangmenghayati, memahami serta melaksanakan nilai-nilaiagama dengan penuh iman dan taqwa kepada TuhanYang Maha Esa.

Huruf bYang dimaksud dengan “fungsi sosial budaya” adalahmemberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh


No.56147

anggotanya untuk mengembangkan dan menanamkannilai-nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragamdalam satu kesatuan.

Huruf cYang dimaksud dengan “fungsi cinta kasih” adalahmemberikan landasan yang kokoh terhadap hubunganyang harmonis antaranggota keluarga, masyarakatserta hubungan kekerabatan antar generasi sehinggatercipta kehidupan yang penuh cinta kasih lahir danbatin.

Huruf dYang dimaksud dengan “fungsi perlindungan” adalahmenumbuhkan rasa aman baik secara fisik, ekonomi,dan psikososial, serta kehangatan dalam kehidupankeluarga.

Huruf eYang dimaksud dengan “fungsi reproduksi” adalahmelanjutkan/meneruskan (menjaga kelangsungangaris keturunan) keturunan yang sehat, direncanakan,pengasuhan yang baik, serta memelihara dan merawatkeluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraanmanusia lahir dan batin.

Huruf fYang dimaksud dengan “fungsi sosialisasi danpendidikan” adalah memberikan peran kepadakeluarga untuk mengasuh, merawat, dan mendidikketurunan sesuai dengan tahapan perkembangannyaagar menjadi generasi yang berkualitas dan mampuberadaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “fungsi ekonomi” adalah unsurpendukung untuk memenuhi kebutuhan keluargadalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraankeluarga.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “fungsi pembinaanlingkungan” adalah menanamkan pada setiap keluargaagar mampu menempatkan diri secara serasi, selaras,dan seimbang sesuai daya dukung alam danlingkungan yang berubah secara dinamis.


No.5614 8

Pasal 8Cukup jelas.

Pasal 9Cukup jelas.

Pasal 10Cukup jelas.

Pasal 11Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”daya dukung alam” adalahkemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dansumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia sertamakhluk lain secara berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan ”daya tampung lingkungan” adalahkemampuan lingkungan hidup buatan manusia untukmemenuhi perikehidupan penduduk.

Ayat (3)

Cukup jelas.Pasal 12

Yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” adalah jenis pelayananpublik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhanmasyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.





Pasal 17Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.


No.56149

Huruf b

Memberikan pengayoman terhadap kemungkinankegagalan komplikasi ataupun efek samping daripenggunaan alat kontrasepsi untuk menjaminkeamanan, kenyamanan, dan keefektifan pemakaian alatkontrsepsi.

Huruf c

Rujukan bagi peserta Keluarga Berencana merupakansuatu tatanan, dimana berbagai komponen dalamjaringan pelayanan Keluarga Berencana dapatberinteraksi dua arah timbal balik, antara tenagakesehatan di pelayanan kesehatan dasar dengan fasilitaspelayanan kesehatan kabupaten/kota, provinsi, danpusat untuk mencapai rasionalisasi penggunaan sumberdaya kesehatan dalam penyelamatan peserta KeluargaBerencana secara efisien, efektif, profesional, rasional,dan relevan dalam pola rujukan pelayanan KeluargaBerencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah termasukkomunikasi interpersonal yang dapat dilakukan olehtenaga kesehatan dan penyuluh Keluarga Berencana,petugas lapangan Keluarga Berencana, dan tenaga lainyang terlatih yang telah memiliki sertifikat dari pelatihanyang terakreditasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “mempromosikan penyusuanbayi” adalah upaya mendorong dan memberikan Air


No.5614 10

Susu Ibu Eksklusif kepada bayi selama 6 (enam) bulansejak kelahiran untuk meningkatkan kualitas kesehatandan kecerdasan bayi secara komprehensif.

Ayat (2)


Cukup jelas.

Pasal 19Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “promosi” adalah usaha yangterus-menerus dalam memberikan informasi dan edukasikepada masyarakat sehingga terjadi peningkatanpengetahuan, perubahan sikap dan perilaku, danmenerima norma keluarga kecil bahagia sejahtera.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah upayaPemerintah untuk memberikan jaminan keselamatandan pertolongan untuk mengatasi dari aspek informasi,sosial, dan kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bantuan sesuai dengan hakreproduksi” adalah memberikan bantuan dan bimbingankepada pasangan usia subur yang ingin hamil, inginhamil tetapi ditunda, tidak ingin hamil lagi, dan yangmengalami kagagalan penggunaan alat kontrasepsi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tenaga lain yang terlatih” antara laintokoh masyarakat/agama, kader Pembinaan KesejahteraanKeluarga (PKK), tenaga penggerak masyarakat tingkat desa,Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), subPPKBD, dan kelompok akseptor.

Yang dimaksud dengan “Pembantu Pembina KeluargaBerencana Desa (PPKBD)” adalah seorang atau beberapa orangKader yang secara sukarela berperan aktifmelaksanakan/mengelola Program Keluarga BerencanaNasional di tingkat Kelurahan/Desa atau yang setara.


No.561411

Yang dimaksud dengan “sub PPKBD” adalah seorang ataubeberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktifmelaksanakan/mengelola Program Keluarga BerencanaNasional di tingkat Dusun/RW atau yang setara.

Ayat (3)


Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain lembagaswadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasiprofesi, dan pihak swasta.

Ayat (4)

Cukup jelas.


Pasal 22Huruf a

Pembinaan keluarga balita dan anak, dalam rangkameningkatkan kapasitas keluarga dalam upaya untukmeningkatkan kualitas tumbuh kembang anak denganpemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, danpelayanan tentang perawatan, pengasuhan, danperkembangan anak.

Huruf b

Pembinaan ketahanan keluarga remaja dan pembinaan PusatInformasi dan Konseling Kesehatan ReproduksiRemaja/Mahasiswa, dalam rangka meningkatkan kapasitaskeluarga dalam upaya untuk meningkatkan tumbuh kembangremajanya dan peningkatan kapasitas remaja dalam upayauntuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang bagi dirinyasendiri dengan pemberian akses informasi, pendidikan,konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.


No.5614 12

Huruf c

Pembinaan ketahanan keluarga lansia, dalam rangkameningkatkan kapasitas keluarga dalam upaya untukmeningkatkan kualitas hidup lansia agar tetap produktif danberguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberiankesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga.

Huruf d

Pemberdayaan ekonomi keluarga, dalam rangka meningkatkanakses dan peluang terhadap penerimaan informasi dansumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluargakhususnya keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I.










Pasal 32Ayat (1)


Huruf a

Sasaran KIE individu meliputi orang perseorangan.


No.561413

Huruf b

Sasaran KIE kelompok meliputi beberapa orang yangtergabung dalam kelompok.

Huruf c

Sasaran KIE masyarakat umum yaitu masyarakat secaraumum.

Pasal 33Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tenaga kesehatan meliputi dokter, bidan, dan perawatyang memiliki kompetensi di bidang Keluarga Berencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c





Ayat (1)


Huruf a

Yang dimaksud “data mikro keluarga” adalah data yangmemuat informasi individu dan anggota keluarga yangmencakup aspek data demografi, data KeluargaBerencana, dan data tahapan Keluarga Sejahtera untukmenunjang kegiatan operasional program KeluargaBerencana.


No.5614 14

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g



Yang dimaksud dengan “keluarga tertentu” adalah pesertaKeluarga Berencana yang mengalami akibat samping penggunaankontrasepsi dan/atau peserta Keluarga Berencana yang memilikiusaha mikro keluarga.



Pasal 42Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)



Huruf a

Data khusus meliputi data sasaran khusus, faktor risiko,lingkungan keluarga, dan lainnya yang mendukung


No.561415

program pengendalian penduduk dan KeluargaBerencana.

Huruf b

Data luar biasa meliputi data yang dikumpulkan dalamkeadaan tertentu, antara lain keadaan luar biasa,wabah, bencana, dan kedaruratan program pengendalianpenduduk.






Pasal 48Ayat (1)


Yang dimaksud dengan “dikumpulkan” adalah kegiatan untukmengambil data dan informasi dari institusi Pemerintah danPemerintah Daerah untuk kemudian diintegrasikan dengandata dan informasi keluarga yang sudah ada.






No.5614 16

Pasal 53Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)


Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengendalian operasional penyelenggaraan programpengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dimulai dariperencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, danevaluasi.


Pasal 55Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengolahan Data dan InformasiKeluarga secara berjenjang” adalah pengolahan Data danInformasi Keluarga yang dimulai dari proses pengumpulandata keluarga di setiap RT atau setingkat RT denganmenggunakan instrumen baku dan seterusnya tingkatRW/dusun, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota,provinsi dan pusat.

Pengolahan tersebut dilakukan dengan caramengkompilasi/merekapitulasi hasil pengumpulan data daninformasi keluarga tersebut dengan formulir tertentu.

Ayat (2)



Cukup jelas.


No.561417





Pasal 61Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pangkalan data” adalah bank data.Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)


Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “jadwal retensi arsip” adalah daftaryang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpananatau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisirekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsipdimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yangdipergunakan sebagai pedoman penyusutan danpenyelamatan arsip.

Pasal 62Ayat (1)


Cukup jelas.


No.5614 18

Ayat (3)

Standar pengamanan dalam melakukan publikasi data hasilpendataan keluarga disajikan secara online dalam bentuktabulasi pada website dengan alamat http:\\www.bkkbn.go.id,sedangkan untuk kepentingan intervensi programpembangunan secara khusus kepada keluarga dan anggotakeluarga tertentu dapat diakses dengan password tertentu.



Pasal 65Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unit pengelola Sistem InformasiKeluarga” adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi danpemerintah kabupaten/kota, dengan susunan meliputiBKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga BerencanaDaerah (BKKBD)/Satuan Kerja Perangkat Daerah KeluargaBerencana (SKPD-KB) Provinsi/Perwakilan BKKBN Provinsi,BKKBD/SKPD-KB Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.


Pasal 67Yang dimaksud dengan “pemerataan” adalah upaya menyebarkansumber daya manusia Sistem Informasi Keluarga untukmengurangi disparitas kuantitas dan kualitas antar wilayah danuntuk memenuhi syarat kompetensi.Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah upayamemanfaatkan sumber daya manusia Sistem Informasi Keluargayang ada untuk didayagunakan.Yang dimaksud dengan “pengembangan” adalah upayameningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusiaSistem Informasi Keluarga melalui peningkatan kompetensisumber daya manusia di bidang Sistem Informasi Keluarga.


No.561419













Documents

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati, dan mobilitas penduduk. ... lahir dan kebahagiaan