LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

MPR

DPR

DPD

PRESIDEN &

WAKIL PRESIDEN

MA

MK

BPK

KY

M P R

MELANTIK PRESIDEN & WAKIL HASIL PILIHAN RAKYAT

JOIN SESSION : DPR & DPD

WEWENANG MENGUBAH & MENETAPKAN UUD 1945

TERDIRI ANGGOTA DPR&DPD DIPILIH MELALUI PEMILU&DIATUR UU

KEDUDUKANNYA SAMA DENGAN LEMBAGA NEGARA LAIN

PRINSIP CHECK&BALANCES

MASA JABATAN 5 TAHUN

D P R

FUNGSI LEGISLASI

FUNGSI ANGGARAN

FUNGSI PENGAWASAN

HAK INTERPELASI

HAK ANGKET

HAK ANGGOTA DPR

MENGAJUKAN PERTANYAAN MENGAJUKAN USUL RANCANGAN UU

IMUNITAS

MENYAMPAIKAN USUL & PENDAPAT

MEMILIH & DIPILIH

KEUANGAN & ADMINISTRATIF

MEMBELA DIRI PROTOKOLER

D P D

DIPILIH DARI SETIAP PROVINSI MELALUI PEMILU

JUMLAH ANGGOTA DPD TIDAK LEBIH DARI 1/3 JUMLAH ANGGOTA DPR

DAPAT MENGAJUKAN KE DPR RUU YG BERKAITAN OTODA, HUB. PUSAT DAERAH, PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAERAH,

PENGELOLAAN SDA EKONOMI, DAN YG BERKAITAN DGN PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH

MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KE DPR ATAS RUU APBN & RUU YG TENTANG PAJAK, PENDIDIKAN, AGAMA

JIKA BERASAL DARI PNS, TNI, POLRI HARUS MEMENUHI SYARAT SEBAGAIMANA CALON YG LAIN, DAN HARUS

MENGUNDURKAN DIRI DARI PNS, TNI, POLRI

D P D

FUNGSI : PERTIMBANGAN & PENGAWASAN

TUGAS DAN WEWENANG :

MENERIMA HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA YANG DILAKUKAN BPK

MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DAN MENYAMPAIKAN HASIL

PENGAWASANNYA KEPADA DPR SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI

P RE S I DEN & W A K I L

“ PRESIDEN&WAKIL MEMEGANG JABATAN SELAMA 5 TAHUN, SESUDAHNYA DAPAT DIPILIH KEMBALI DALAM JABATAN YG

SAMA HANYA SATU KALI MASA JABATAN”

MEMPUNYAI WEWENANG MENENTUKAN DUTA & KONSUL & MENERIMA DUTA NEGARA LAIN.

DPR MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DALAM MENGANGKAT&MENERIMA DUTA BESAR

BERTUJUAN AGAR TETAP OBYEKTIF TERHADAP KAPABILITAS DUTA BESAR

MEMBERIKAN GRASI & REHABILITASI

MEMBERIKAN AMNESTI & ABOLISI

M A H K A M A H

A G U N G

MEMEGANG KEKUASAAN KEHAKIMAN & BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA

LINGKUNGAN PERADILAN UMUM, AGAMA, LINGKUNGAN MILITER, LINGKUNGAN TATA

USAHA NEGARA, & MAHKAMAH KONSTITUSI

KEKUASAAN :

SEGALA URUSAN PERADILAN : TEKHNIS YUDISIAL, URUSAN ORGANISASI, ADMINISTRASI,&FINANSIAL

CABANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

MA MK

M A H K A M A H

K O N S T I T U S I

M A H K A M A H

K O N S T I T U S I

TUGAS & WEWENANG

MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UUD NEGARA REPUBLIK

INDONESIA TAHUN 1945.

MEMUTUS PEMBUBARAN PARPOL DAN MEMUTUS PERSELISIHAN TTG HASIL PEMILU

WAJIB MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN/WAKIL MENURUT UUD

B P K

BEBERAPA NEGARA LAIN JUGA MEMILIKI BPK UNTUK MENJALANKAN FUNGSI2 PEMERIKSAAN / SBG EXTERNAL

AUDITOR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH.

KEDUDUKANNYA BERADA DALAM RANAH KEKUASAAN LEGISLATIF/BERHIMPITAN DGN FUNGSI PENGAWASAN DPR

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DISAMPAIKAN KE DPR UNTUK DITINDAKLANJUTI

DASAR HUKUMNYA DI UUD 1945 BAB VIIIA PASAL 23. DISEBUTKAN SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BEBAS & MANDIRI, MEMPUNYAI FUNGSI

MEMERIKSA PENGELOLAAN & TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

TUJUAN

MENINGKATKAN TRANSPARASI DAN TANGGUNG JAWAB (AKUNTABILITAS) KEUANGAN NEGARA

KO M I S I

Y U D I S I A L

TUJUAN

1. MENDUKUNG TERWUJUDNYA KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MANDIRI UNTUK MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN.

2. MENINGKATKAN INTEGRITAS, KAPASITAS, DAN PROFESIONALITAS HAKIM SESUAI DENGAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM DALAM MENJALANKAN KEWENANGAN DAN TUGASNYA.

TUGAS

1. MELAKUKAN PENDAFTARAN CALON HAKIM AGUNG ; MELAKUKAN SELEKSI

2. MENETAPKAN CALON HAKIM AGUNG DAN MENGAJUKAN CALON HAKIM AGUNG KE DPR