PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANGNOMOR : 11 TAHUN 2008

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUMLASINRANG KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas dibutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan yang memadai;

b. bahwa Rumah Sakit Umum Lasinrang merupakan salah satu sarana kesehatan di Kabupaten Pinrang yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pencegahan dan upaya penyembuhan penyakit sehingga perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana serta pembiayaan yang memadai;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, perlu ditetapkan tarif pelayanan kesehatan sebagai salah satu sumber pembiayaan pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang;

d. bahwa untuk maksud pada huruf c di atas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

1

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4613);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Kepala Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang Nomor 15 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG,

2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM LASINRANG KABUPATEN PINRANG.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.3. Kepala Daerah adalah Bupati Pinrang.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang.7. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang.8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang.9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah lembaga yang

dibentuk oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan rumah sakit daerah.10. Biaya Pelayanan Kesehatan adalah seluruh biaya yang dibebankan kepada orang/pasien

yang meliputi biaya administrasi, pemeriksaan, perawatan dan pengobatan, jasa medis dan paramedis serta penggunaan sarana dan prasarana kesehatan milik pemerintah daerah.

11. Tarif adalah biaya penyelengaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang meliputi biaya administrasi, pemeriksaan, perawatan dan pengobatan serta penggunaan sarana.

12. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai sub spesialistik sesuai dengan kemampuannya.

13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

16. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.17. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan

umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.18. Tindakan Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.19. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan

terapi.20. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan

oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Terapi okupasional, Terapi Wicara, Ortetik/Protetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.

21. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.

22. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.

23. Pemulasaran/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat, yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan

3

kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan yang dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

24. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan Rumah Sakit.

25. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.

26. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

27. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan prasarana serta fasilitas Rumah Sakit.

28. Jasa Tenaga Medis, Paramedis jasa medical record dan jasa gizi adalah jasa yang menjadi hak tenaga petugas rumah sakit oleh karena pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

29. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Rumah Sakit.30. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan

atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.

31. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional palayanan yang diberikan Rumah Sakit.

32. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang.33. Biaya Pelayanan Kesehatan adalah biaya untuk keperluan administrasi, pemeriksaan,

perawatan dan pengobatan pada sarana kesehatan milik pemerintah kabupaten pinrang.34. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.35. Dokter Jaga adalah Dokter yang ditugaskan melayani pasien Gawat Darurat diluar jam

kerja.36. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien

untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.

37. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga dan penelitian.

38. Rawat HCU adalah perawatan khusus yang diberikan kepada pasien untuk memantau, mengawasi dan melakukan tindakan medik sebelum dipindahkan ke ruang perawatan.

39. Rawat ICU adalah perawatan khusus diberikan secara intensif yang diberikan untuk memantau, merawat, mengobati dan memulihkan kondisi kesehatan pasien.

40. Rawat ICCU adalah perawatan khusus yang diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan kesehatan jantung.

BAB IIDASAR KEBIJAKSANAAN DAN PENETAPAN TARIF

Bagian KesatuDasar Kebijaksanaan

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

(2) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit menjadi beban bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

(3) Setiap orang yang memerlukan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit berhak mendapat pelayanan sebagaimana mestinya.

4

Bagian KeduaDasar Penetapan Biaya dan Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

(1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dikenakan biaya pelayanan kesehatan.

(2) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri dari :a. Tarif Pelayanan Kesehatan; danb. Jasa Tenaga Medis dan Paramedis.

(3) Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana Ayat (2) huruf a, diperhitungkan atas dasar Unit Cost dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan tarif Rumah Sakit sekitarnya ;

(4) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Ayat (2) tidak dimaksudkan untuk mencari laba sehingga ditetapkan berdasarkan asas kepatutan dengan mengutamakan fungsi sosial Rumah Sakit.

(5) Biaya pelayanan kesehatan untuk orang/pasien yang pembayarannya dijamin oleh pihak ketiga, ditetapkan berdasarkan perjanjian tertulis.

BAB IIIJENIS DAN TINGKAT PELAYANAN KENA TARIF

Bagian KesatuJenis Pelayanan Kesehatan Kena Tarif

Pasal 4

(1) Jenis Pelayanan Kesehatan yang dikenakan tarif pada Rumah Sakit terdiri dari :a. Pelayanan Perawatan;b. Pelayanan Pengujian Kesehatan;c. Pelayanan Medis;d. Pelayanan Penunjang Medis;e. Pelayanan Penunjang Non Medis;f. Pelayanan Perawatan Jenazah; dang. Pelayanan Persalinan.

(2) Pelayanan Kesehatan kena tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam :a. Rawat Jalan;b. Rawat Darurat;c. Rawat Inap;d. Rawat HCU/ICU/ICCU; dane. Tindakan Medik Operatif.

Pasal 5

Tarif untuk Jenis Jasa Pelayanan Kesehatan pada masing-masing kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) merupakan komponen tarif Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

Biaya Pelayanan Kesehatan untuk jasa tenaga medis atau tenaga paramedis, jasa Medical record, Jasa Gizi dan jasa Petugas lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan pendapatan petugas rumah sakit tidak termasuk di dalam komponen Pendapatan Asli Daerah.

5

Bagian KeduaTingkat Pelayanan Kesehatan Kena Tarif

Pasal 7

(1) Tingkatan pelayanan kesehatan kena tarif di rumah sakit diklasifikasikan berdasarkan jenis pelayanan, kelas/tempat perawatan dan jenis sarana dan prasarana pelayanan yang digunakan.

(2) Kelas Perawatan di Rumah Sakit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah ditetapkan sebagai berikut :

a. Kelas III;b. Kelas II;c. Kelas I;d. Kelas Utama;e. VIP Biasa;f. Super Vip; dang. VVIP (Vip Utama).

(3) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi rumah sakit.

Pasal 8

(1) Setiap orang/pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan pada rumah sakit dapat mengajukan permintaan terhadap jenis pelayanan, kelas/tempat perawatan dan jenis sarana dan prasarana pelayanan yang diinginkan.

(2) Bagi orang/pasien yang oleh dokter pemeriksa dinilai bahwa yang bersangkutan menderita penyakit menular, maka jenis pelayanan, kelas/tempat dan jenis sarana dan prasarana yang diberikan dapat ditentukan secara khusus oleh pihak rumah sakit.

(3) Bagi orang/pasien yang berstatus narapidana atau tahanan pihak berwajib, maka jenis kelas/tempat dan jenis sarana dan prasarana pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit atas persetujuan pihak yang berwajib.

(4) Keamanan orang/pasien sebagaimana dimaksud Ayat (3) diluar tanggung jawab pihak Rumah Sakit.

Pasal 9

(1) Jenis pelayanan, kelas/tempat perawatan dan jenis sarana dan prasarana bagi orang/pasien peserta asuransi kesehatan, akan ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Jenis pelayanan, kelas/tempat perawatan dan jenis sarana dan prasarana yang diberikan kepada orang/pasien peserta asuransi kesehatan, melebihi tarif/biaya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka kelebihan tarif/biayanya menjadi tanggungan orang/pasien yang bersangkutan.

Pasal 10

Jenis dan tingkat pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit, sebagaimana dimaksud Pasal 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan), juga berlaku bagi orang/pasien yang pembayaran tarifnya dijamin oleh pihak ketiga.

Pasal 11

Jenis dan tingkat pelayanan kesehatan pada rumah sakit, secara rinci terdapat pada lampiran peraturan daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

6

BAB IVBENTUK DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12(1) Bentuk Tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit berupa :

a. Karcis;b. Jasa pelayanan; dan c. Jasa sarana dan prasarana.

(2) Besarnya tarif pelayanan kesehatan dan jasa medis dan paramedis pada rumah sakit, secara rinci terdapat pada lampiran peraturan daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VPENGELOLAAN

Bagian KesatuPengelolaan Rumah Sakit

Pasal 13(1) Dalam rangka peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Daerah dapat

membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk pengelolaan rumah sakit.(2) Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.(3) Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud Ayat (1) akan

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian KeduaPengelola Tarif

Pasal 14(1) Pengelolaan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit dilakukan oleh Rumah Sakit

dengan menunjuk petugas pemungut tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.(2) Petugas pemungut tarif sebagaimana dimaksud Ayat (1) bertugas untuk melakukan

pemungutan, penagihan dan penyetoran pada kas daerah serta melakukan pencatatan untuk setiap transaksi tarif.

Bagian KetigaPengadministrasian Tarif

Pasal 15(1) Setiap penerimaan tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit disetorkan secara bruto ke

Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tarif diterima oelh petugas pemungut tarif.

(2) Tata cara pemungutan, penagihan, penyetoran dan pencatatan tarif Pelayanan Kesehatan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian KeempatPengecualian Tarif

Pasal 16

(1) Atas pertimbangan sosial Pemerintah Daerah melalui direktur Rumah Sakit dan atas persetujuan Bupati dapat memberikan keringanan dan atau penghapusan beban tarif bagi orang/pasien terlantar dan orang/pasien khusus.

(2) Orang/pasien terlantar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah mereka yang dikategorikan tidak mampu dan membutuhkan pelayanan kesehatan.

(3) Orang/pasien khusus sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah mereka yang ditimpa bencana alam atau bencana sosial.

7

Pasal 17(1) Untuk penanganan dan pelayanan kesehatan bagi korban bencana alam atau bencana

sosial, Direktur rumah sakit dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau mengadakan tenaga ahli dan atau tenaga medis dari luar rumah sakit dengan tarif pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada rumah sakit, Direktur rumah sakit dapat mengadakan tenaga ahli dan atau tenaga medis dari luar rumah sakit dengan tarif jasa pelayanan sesuai dengan peraturan daerah ini, atas persetujuan Bupati.

Bagian KelimaPendistribusian Jasa Pelayanan

Pasal 18

(1) Petugas Kesehatan Rumah Sakit yang melakukan pelayanan kesehatan pada rumah sakit diberikan jasa untuk setiap jenis pelayanan yang diberikan dalam bentuk jasa medik, jasa paramedik, jasa medical record, dan jasa gizi.

(2) Proporsi pembagian jasa pelayanan yang diterima oleh petugas rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur dengan peraturan Bupati atas usul Direktur rumah sakit.

(3) Untuk Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit di luar jam kerja yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis, diberikan tambahan penghasilan

(4) Penentuan besarnya tambahan penghasilan tenaga medis dan paramedis serta tata cara pendistribusiannya sebagaimana dimaksud Ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur rumah sakit.

BAB VIPEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian KesatuPembinaan Pengelolaan Tarif

Pasal 19(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

pelayanan kesehatan, pengelolaan tarif dan pemanfaatan sarana dan prasarana rumah sakit yang dikoordinasikan oleh Direktur rumah sakit.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan konsultasi dan pengembangan sumberdaya manusia tenaga medis dan paramedis serta staf rumah sakit.

Pasal 20Dalam rangka peningkatan kinerja dan pengelolaan tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit, Direktur rumah sakit menyelenggarakan sistem pengendalian internal yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Bagian KeduaPertanggungjawaban Pengelolaan Tarif

Pasal 21

Mekanisme dan tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIISANKSI

Pasal 22Setiap orang/pasien yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan tentang tarif dan jasa tenaga medis dan para medis yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan

8

sanksi administrasi berupa pembayaran seluruh kewajiban dimaksud ditambah 30% dari jumlah tagihan.

Pasal 23Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Pasal 24Barang siapa yang melakukan tindak pidana dalam melakukan pengelolaan tarif pelayanan kesehatan dapat dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya paling lambat 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak disahkan.

BAB IXKETENTUAN PENUTUP

Pasal 26Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pengelolaan dan pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada rumah sakit umum Lasinrang Kabupaten Pinrang serta petunjuk pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di : PinrangPada Tanggal : 7 April 2008

BUPATI PINRANG,

ttd

H. A. NAWIR

Diundangkan di PinrangPada Tanggal 7 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

ttd

Drs. H. M. ALI USMAN, M.SiPangkat : Pembina Utam MudaN I P : 010 092 424

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008 NOMOR 13

9

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANGNOMOR : 11 TAHUN 2008TANGGAL : 7 APRIL 2008TENTANG : TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM

LASINRANG KABUPATEN PINRANG.

I. TARIF RAWAT JALAN1. Dokter Umum / Dokter Gigi

- Karcis : Rp. 3.000- Jasa MR : Rp. 1.000- Jasa Medik/Konsul : Rp. 5.000- Jasa P. Medik : Rp. 2.000

Total : Rp. 11.000

2. Dokter Ahli- Karcis : Rp. 3.000- Jasa MR : Rp. 1.000- Jasa Medik/Konsul : Rp. 10.000- Jasa P. Medik : Rp. 2.000

Total : Rp. 16.000

3. - Konsul Dokter Spesialis : Rp. 10.000- Konsul Gizi : Rp. 5.000- Pemeriksaan Bidan : Rp. 3.000

4. Tarif Instalasi Gawat Darurat- Karcis : Rp. 4.000- Jasa MR : Rp. 1.000- Jasa Medik/Konsul : Rp. 7.000- Jasa P. Medik : Rp. 3.000- Jasa Lain-lain : Rp. 1.000

Total : Rp. 16.000

- Konsul Dokter Spesialis : Rp. 20.000II. TARIF RAWAT INAP

1. Konsul Dokter Spesialis antar Bagian untuk kelas Non VIP Rp. 20.000 dan kelas VIP dan ICU Rp. 35.000.

2. Biaya konsultasi hanya dikenakan satu kali kecuali apabila konsultasi dilakukan lebih dari satu dokter.

3. Konsul dokter spesialis diluar jam kerja (cito) kelas non VIP Rp. 30.000, kelas VIP dan ICU Rp. 50.000, dokter umum Rp. 5.000 perpasien. Konsul pertelpon yang dilakukan dokter jaga kedokter spesialis dikenakan tarif 20% dari konsul dokter spesialis (cito)

4. Jasa medik (visite) spesialis pada hari libur menjadi 150% dari jasa medis sesuai kelasnya dan visite dokter umum sama dengan jasa medik sesuai kelasnya.

5. Tarif observasi di Instalasi Gawat Darurat sama dengan tarif Rawat Inap Kelas II.

10

6. Biaya perawatan bayi 50 % dari jasa sarana perawatan ibu dan ditambah jasa medik sesuai kelasnya.

7. Kartu Medikal Rekor dikenakan biaya perpasien Rp. 5.000, dan jasa medical Record Rp. 1.000.

III. TARIF TINDAKAN PELAYANAN MEDIK DI POLIKLINIK

1. Tindakan Medik Rawat Jalan

2. Tindakan Poliklinik Gigi

3. Tarif Tindakan Fisioterapi

Konsul dokter Rp. 5.000 setiap pasien

11

IV. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DI RAWAT JALAN, RAWAT INAP, ICU, UGD

12

Pembagian jasa pelayanan yaitu petugas yang melakukan tindakan 60 %, jasa medis/paramedis 25 % dan jasa lain 15 %.

V. TARIF TINDAKAN INSTALASI RAWAT DARURAT

Pembagian jasa pelayanan yaitu petugas yang melakukan tindakan 60 %, jasa medis/paramedis 25 % dan jasa lain 15 %.

VI. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

- Tindakan operasi seksio sesaria ditambah tindakan Dokter Ahli Anak Rp. 120.000 dan Jasa Paramedis Rp. 20.000

- Tindakan tidak terencana (kasus emergency) ditambah jasa pelayanan 25%

VII. PERTOLONGAN PERSALINAN

13

VIII. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

- Konsul Dokter Ahli Patologi Rp. 5.000/Pasien.- Apabila tidak ada Dokter ahli patologi biaya konsul ditiadakan dan untuk jasa medik

dibagi 70% untuk dokter dan 30% tindakan petugas

14

IX. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

X. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

A. Pemeriksaan Sederhana

B. Pemeriksaan Sedang

C. Pemeriksaan Canggih (dengan kontras)

15

- Tarif konsultasi dokter ahli radiologi tiap pasien sebanyak Rp. 10.000- Apabila tidak ada Dokter Ahli Radiologi biaya konsul ditiadakan dan untuk jasa

medik dibagi 60% untuk Dokter dan 40% tindakan Radiografer.

XI. TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

A. Tarif Pengujian Kesehatan

Pengujian kesehatan tersebut diatas ditambah biaya karcis.- Pengujian kesehatan khusus, seperti CPNS dan lainnya ditambah biaya

pemeriksaan penunjang diagnostik, konsul dokter dan sesuai kebutuhan jenis pemeriksaan dan tarif disesuaikan Peraturan Daerah.

- Tarif chek up disesuaikan jenis permintaan, tarif berdasarkan Peraturan Daerah,- Jenis Chek Up diatur oleh keputusan Direktur

B. Tarif Penggunaan Ambulance

- Tarif pemakaian mobil Ambulance/Jenazah tidak termasuk biaya bahan bakar.

16

- Jasa pelayanan tersebut di atas diberikan langsung kepada petugas yang mengantar untuk biaya makan dan uang saku dan pembagian jasa pelayanan tersebut diatur oleh Surat Keputusan Direktur rumah sakit.

XII. TARIF PERAWATAN JENAZAH

BUPATI PINRANG,

ttd

H. A. NAWIR

17