6/1/

2005

1

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

PEDOMAN DAN PROSEDUR PENDIRIAN

SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONALFKPT-TPI

SURABAYA, 2 SEPTEMBER 2015

6/1/

2005

2

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan - Pasal 60 (1).

Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah - Pasal 60(4)

UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 55(3): Pemerintah membentuk Badan AkreditasiNasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistemakreditasi

6/1/

2005

3

Otoritas ditetapkan oleh UU No. 12 Tahun 2012 tentangPendidikan Tinggi, Pasal 55 yang menyatakan hal-hal pokoksebagai berikut:

Pemerintah membentuk Badan Akreditasi NasionalPerguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi;

akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan AkreditasiNasional Perguruan Tinggi ;

akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitaspublik dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);

LAM merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintahatau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakuioleh Pemerintah atas rekomendasi Badan AkreditasiNasional Perguruan Tinggi.

6/1/

2005

4

menentukan kelayakan dan mutu Program Studi dan institusi

Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional

Pendidikan Tinggi;

menjamin mutu Program Studi dan institusi Perguruan Tinggi

secra eksternal baik di bidang akademik maupun non akademik

untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat; dan

mendorong peningkatan/perbaikan mutu pendidikan tinggi secara

berkelanjutan

Pengubahan perilaku yang menunjukkan komitmen mutu yang

tinggi dari PT dan PS

Menjaga dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan

6/1/

2005

5

independen

akurat

obyektif

transparan

akuntabel

kredibel

imparsial

6/1/

2005

6

6/1/

2005

7

Amanah (trustworthy).

Sistem Akreditasi Nasional dikembangkan untuk mewujudkan keterpercayaan dan tanggung jawab dalam memberi penjaminan kepada para stakeholders akreditasi;

Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement).

Sistem Akreditasi Nasional mendorong tumbuh kembangnya dorongan internal dalam institusi maupun program studi untuk melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan;

Akreditasi dilaksanakan secara komprehensif

mencakup seluruh sistem manajemen dan penjaminan mutu program studi danperguruan tinggi (masukan, proses, keluaran, capaian, dan dampak serta sistemanalisa dan umpan-balik/umpan ke depan dalam proses menjaga danmeningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan Mutu Bertahap dan Berantai.

Sistem Akreditasi Nasional diselenggarakan untuk memberi penjaminan mutu secara bertahap dan berkelanjutan dalam suatu siklus penjaminan mutu ygkomprehensif, baik internal maupun eksternal.

88

STANDAR, NILAI DAN PERINGKAT

STANDAR

AKREDITASI

SPMI

SPT

SN-Dikti

Tak Terakreditasi

Daya Saing Internasio-

nal

Daya Saing Nasional

Daya Saing Lokal

Mo

tiva

si/d

oro

nga

n u

tk

men

ingk

atka

n d

aya

sain

g

Sangat Baik

Baik

Unggul

6/1/

2005

9

PEMRAKARSA PENDIRIAN LAM

PERSYARATAN PENDIRIAN LAM

STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN LAM

PROSEDUR MENGAJUKAN PENDIRIAN LAM

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI MASYARAKAT(LAM MASYARAKAT)

6/1/

2005

10

I. PEMRAKARSA PENDIRIAN LAM

Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi harusberbentuk badan hukum

Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi harusdari suatu cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu sejenis

Memiliki nota kesepakatan dari Organisasi Profesi dan AsosiasiInstitusi Pendidikan Tinggi

Memiliki dukungan dari prodi yang masuk dalam lingkup LAM yang akan dibentuk

Permendikbud No.87 tahun 2014, Pasal 36,

1) LAM Masyarakat berbentuk badan hukum nirlaba

1) Badan hukum nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentukoleh pemrakarsa yang terdiri atas organisasi profesi dan asosiasiinstitusi pendidikan tinggi berbadan hukum dari suatu cabang ilmudan/atau rumpun ilmu.

6/1/

2005

11

II. PENDIRIAN LAM MASYARAKAT

Persyaratan pendirian LAM Masyarakat wajib memiliki: a. rencana sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan

akreditasi Program Studi; b. rancangan prosedur operasi standar (POS) akreditasi Program Studi; c. sumber pendanaan paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM

Masyarakat; d. perhitungan satuan biaya pelaksanaan akreditasi Program Studi sesuai

bidangnya; e. mekanisme pendanaan untuk menutup defisit biaya pelaksanaan

akreditasi Program Studi sesuai bidangnya; f. sarana dan prasarana LAM Masyarakat;g. sistem penjaminan mutu internal LAM Masyarakat; dan h. rancangan mekanisme penanganan keberatan yang diajukan atas status

akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi, baik daripemimpin perguruan tinggi maupun dari masyarakat.

Permendikbud No.87 tahun 2014, Pasal 37, ayat 1

6/1/

2005

12

III. STUDI KELAYAKAN PENGAJUAN PENDIRIAN LAM

Pasal 38 , ayat (1) : Studi kelayakan paling sedikit berisi tentang

a. Latar belakang dan tujuan pendirian LAM Masyarakat;

b. Visi dan misi LAM Masyarakat;

c. Nama LAM Masyarakat yang akan digunakan;

d. Rencana ruang lingkup cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu yang

dibina Program Studi yang akan diakreditasi LAM Masyarakat;

e. Bukti sumber pendanaan LAM Masyarakat paling sedikit untuk 3

(tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat;

f. Rancangan alur proses akreditasi LAM Masyarakat;

g. Rancangan tata kelola LAM Masyarakat; dan

h. Rancangan sistem penjaminan mutu di internal LAM Masyarakat.

Permendikbud No.87 tahun 2014, Pasal 37, ayat (2) huruf a : Pemrakarsa mengusulkan pendirian LAM

Masyarakat kepada Menteri dilengkapi dengan studi kelayakan untukmemperoleh pengakuan

6/1/

2005

13

a. Latar belakang dan tujuan pendirian LAM Masyarakat

Rasional pendirian LAM (Benchmarking) Rujukan yuridis (Dasar Hukum) Rujukan Mutu Tujuan umum dan khusus Pendirian LAM

b. Visi dan misi LAM Masyarakat

Menjelaskan mekanisme penyusunan visi misi LAM danketerlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunannya

Visi LAM dinyatakan secara jelas yang memberikan gambarantentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas.

Misi LAM dinyatakan secara spesifik mengenai apa yang akandilaksanakan untuk mewujudkan Visi

Tujuan dan sasaran yang dimiliki LAM dirumuskan secara jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya

6/1/

2005

14

c. Nama LAM Masyarakat yang akan digunakan

Nama menggunakan bahasa Indonesia (dapat nama dalam bahasa asinguntuk kepentingan internasionalisasi)

Nama yang akan digunakan menggambarkan ruang lingkup cabangdan/atau rumpun ilmu yang akan menjadi proses bisnis utama

d. Rencana ruang lingkup cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu yang dibina Program Studi yang akan diakreditasi LAM Masyarakat

Penentuan ruang lingkup cabang dan/atau rumpun ilmu mengikuti peraturanmenteri tentang cabang ilmu dan / atau rumpun ilmu

Hasil kajian tentang jumlah program studi yang masuk dalam cabang ilmu danatau rumpun ilmu yang sudah ditentukan di seluruh wilayah Indonesia, sebaranwilayah kedudukan program studi dan status akreditasi dari program studi

Kelayakan ukuran terkait dengan populasi program studi (batas terlalu kecil dan batas terlalu besar) yang disesuaikan dengan sumber daya, kemampuan keuangan, jumlah asesor, dan teknologi informasi dan komunikasi

6/1/

2005

15

e. Bukti sumber pendanaan LAM Masyarakat paling sedikituntuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat Proyeksi keuangan Jumlah sumber dana awal yang cukup untuk opersional LAM dan

operasi 3 tahun anggaran disertai bukti-bukti. Penjelasan Proyeksi Keuangan untuk minimum 5 tahun, Proyeksi Keuangan disusun berdasarkan asumsi dasar perhitungan

keuangan yang jelas dan informatifProyeksi Keuangan didukung dengan bukti-bukti minimal untuk

kegiatan operasional 3 (tiga) tahun pertamaDaftar asset yang telah dimiliki (bukti kepemilikan)

Sumber pendanaan jelas ,sah dan tidak mengikat (Pemerintah/ Masyarakat/ Lainnya

yang tidak mengikat)

Perhitungan satuan biaya pelaksanaan akreditasi Program Studi danaktivitas lain LAMPerhitungan Satuan Biaya dihitung secara wajar, sesuai dengan

asumsi masing-masing aspek dalam studi kelayakan

6/1/

2005

16

Biaya pelaksanaan akreditasi per tahap:1. Administrasi Proses akreditasi2. Penilaian Kelayakan (AK)3. Penilaian Lapangan (AL)4. Penelaahan dan validasi5. Administrasi hasil akreditasi

Biaya pelaksanaan aktivitas lainnya per tahap Biaya overhead operasional kantor (rutin) Mekanisme pendanaan untuk menutup defisit biaya pelaksanaan akreditasi

Program Studi Rencana tertulis Kebijakan dan Mekanisme pendanaan untuk menutup

deficit disertai bukti-bukti pendukung

f. Rancangan alur proses akreditasi LAM Masyarakat

Dalam menjalankan Sistem dan proses akreditasi, LAM memiliki1. Instrumen akreditasi2. Asesor3. Alur proses, yang meliputi tahapan :

a. Penerimaan berkas pengajuan akreditasi Prodi meliputi prosedur, persyaratan,waktu proses berkas permohonan

6/1/

2005

17

b. Pelaksanaan asesmen kecukupan (AK) meliputi pemilihan / penentuanasesor, jumlah asesor, pemanggilan asesor, penugasan asesor dan waktuasesmen kecukupan

c. Pelaksanaan asesmen lapangan (AL) setelah memenuhi persyaratankelayakan untuk di visit

d. Validasi hasil asesmen lapangane. Menetapkan hasil akreditasif. Kemungkinan pengaduan Program Studi untuk Banding

g. Rancangan tata kelola LAM

Sistem tata kelola LAM Masyarakat harus mencakup

a. susunan organisasi

• Mempunyai Struktur Organisasi• Mempunyai tata kerja,tugas pokok fungsi• Analisis jabatan• Kebutuhan tenaga (jumlah dan kwalifikasi)• Menjalankan prinsip prinsip impartiality, kompeten, terbuka, bertanggung

jawab,menjaga confidensiality dan responsive terhadap complain

6/1/

2005

18

b. Sistem tata kelola Sumberdaya manusia serta pengembangannya Mempunyai kriteria kompetensi : Majelis, Eksekutif, Asesor Mempunyai status kepegawaian Mempunyai jenjang karir Kecukupan sumber daya manusia, anggota, staf sekretariat dan asesor LAM Memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota LAM; Memiliki kapasitas dan kemampuan serta dapat menjaga diri dari konflik

kepentingan untuk melakukan penjaminan mutu eksternal; Berpengalaman dalam melaksanakan penjaminan mutu (internal maupun

eksternal) Staf administrasi yang cukup dan memiliki kemampuan untuk mendukung

kerja anggota majelis LAM.

c. Sistem pengelolaan keuangan

Kecukupan sumber daya finansial adalah kecukupan dana yang

memungkinkan LAM dapat mengorganisir dan menjalankan semua

proses penjaminan mutu internalnya secara efektif dan efisien;

LAM harus menunjukkan sumber pendanaan yang mandiri, sah,

tidak mengikat dan bebas dari konflik kepentingan;

6/1/

2005

19

LAM memiliki analisis biaya operasional, termasuk satuan biaya

akreditasi per program studi dan rekapitulasi akhir keuangan;

Dalam setiap akhir periode LAM harus melakukan audit keuangan secara

menyeluruh.

Kecukupan sumber daya finansial harus mencerminkan kecukupan

terhadap kebutuhan adanya LAM wilayah jika membentuk LAM wilayah.

LAM harus menunjukkan skema kemampuan untuk mengatasi deficit

anggaran dalam kondisi darurat

d. Sistem pengelolaan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai dan cukup untuk mengakomodasi kerja

para anggota dan staf sekretariatnya

Memiliki peralatan dan perlengkapan yang cukup untuk mendukung kerja dan

program yang akan dilaksanakan;

Memiliki rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk keberlanjutan

Memiliki Sistem pengelolaan sarana dan prasarana (pengelolaan aset) harus

mencakup kegiatan pengadaan, pembukuan, penggunaan, pengamanan,

pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusannya

6/1/

2005

20

h. Rancangan sistem penjaminan mutu di internal LAM Masyarakat

Rancangan sistem penjaminan mutu internal LAM, mencakup antara lain

1. Kebijakan sistem penjaminan mutu internal, berisi rincian pernyataan mutuyang menjadi orientasi sekaligus kebijakan tata kelola

2. Tujuan mutu, menjelaskan tentang daftar target untuk apa mutudicanangkan sehingga menjadi dasar penyelenggaraan dalam tata kelola

3. Sasaran mutu, menguraikan tentang rincian target dan capaian pertahun, yang menjadikan tahap-tahapan sebagai penerjemahan dari Renstra LAM

4. Manual sistem penjaminan mutu internal5. Standar dalam sistem penjaminan mutu untuk menjaga kesamaan

(uniformity) kualitas. 6. Formulir dalam sistem penjaminan mutu, yang memungkinkan manual

mutu dapat dijalankan dengan baik (check sheet, dll.)

6/1/

2005

21

1. Pemrakarsa mempelajari pedoman tentang pendirian LAM, dalam hal ini

adalah Buku Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Sebagai Dasar Untuk

Pemberian Rekomendasi Pengakuan LAM

2. Pemrakarsa melakukan dan menyusun studi kelayakan pendirian dan

pengoperasian LAM PS sesuai dengan pedoman yang berlaku

3. Pemrakarsa mengajukan rekomendasi pendirian LAM Masyarakat kepada

Menteri beserta lampiran berkas-berkas studi kelayakan dan data

pendukung lainnya untuk memperoleh pengakuan;

4. Menteri menugaskan BAN-PT untuk melakukan penilaian terhadap studi

kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf ;

5. BAN-PT memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang persetujuan

pengakuan LAM Masyarakat;

6. BAN PT menerima, memeriksa persyaratan dan menilai usulan pendirian

LAM. Pemeriksaan pertama adalah syarat legalitas pemrakarsa. Hanya yang

memenuhi syarat legalitas yang akan dinilai;

6/1/

2005

22

7. Jika persyaratan legalitas pemrakarsa tidak terpenuhi, BAN-PT melaporkankepada menteri, dan menteri menyampaikan keputusan kepada pemrakarsa.

8. Jika persyaratan pemrakarsa terpenuhi, BAN PT melakukan penilaian kecukupanstudi kelayakan pendirian LAM.

Jika tidak mencukupi dan memenuhi kriteria untuk diberi kesempatanperbaikan, maka Pemrakarsa melakukan perbaikan studi kelayakan danmenyampaikan kembali kepada BAN PT sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

Jika tidak mencukupi dan tidak memenuhi kriteria untuk diberikesempatan perbaikan, maka BAN-PT melaporkan kepada menteri danselanjutnya menteri menyampaikan keputusan kepada pemrakarsa.

Jika sudah mencukupi maka BAN-PT menyampaikan ke Pemrakarsauntuk melanjutkan penyiapan LAM, sehingga siap dikunjungi untukpenilaian lapangan (seperti dokumen pedoman dan instrumenakreditasi, asesor, prasarana fisik, SDM, sistem dan sarana administrasiserta Teknologi Informasi)

9. Pemrakarsa menyiapkan semua hal yang diperlukan dalam pelaksanaanakreditasi program studi dan melaporkan ke BAN-PT bahwa siap dilakukanpenilaian lapangan.

10. BAN PT menugaskan asesor untuk penilaian lapangan.

6/1/

2005

23

11. Pemrakarsa menerima kunjungan penilaian lapangan dan menunjukkan bukti-bukti kesiapan melaksanakan akreditasi PS. Jika dinyatakan belum siap, maka pemrakarsa melakukan perbaikan dan

mengajukan lagi untuk dinilai kesiapan beroperasi sebelum batas waktuyang telah ditetapkan

Jika dinyatakan siap BAN-PT menetapkan hasil penilaian kesiapanoperasional LAM.

12. BAN-PT melaporkan kepada menteri hasil penilaian kelayakan dan kesiapanoperasional LAM dalam bentuk rekomendasi

13. Menteri mengeluarkan keputusan yang disampaikan kepada pemrakarsa

14. Pemrakarsa menerima keputusan menteri tentang penetapan pengakuan LAM.

6/1/

2005

24

NATIONAL ACCREDITATION AGENCYFOR HIGHER EDUCATION

Address:Kompleks Mandikdasmen Kemdikbud

Gedung D Lantai 1Jalan R.S. Fatmawati, Cipete

Jakarta 12410http://www.ban-pt.or.id

e-mail: sekretariat.banpt@gmail.comPhone (Secretariate):

(+62-21) 7668791, 7694403, 7698035Facsimile: (+62-21) 7668690, 7668790

» Mansur Ma’shum lahir di Rensing, Sakra Barat, Lombok Timur, 18 November 1951. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Muda Pertanian (B.Sc) di Universitas Mataram tahun 1974, Sarjana Pertanian (Ir,) di UniversitasGadjah Mada Yogyakarta tahun 1978 dengan predikat kelulusan cum laude, dan Doctor of Philosophy (Ph.D) di University of Adelaide Australia tahun 1989.

» Memperoleh K.P. Barley Price dari University of Adelaide atas prestasisebagai peneliti terbaik untuk mahasiswa pascasarjana tahun 1987 danmendapatkan penghargaan dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta tahun2010 sebagai finalis Australian Alumni Award atas capaiannya dalambidang pendidikan di Indonesia.

» Bekerja di Universitas Mataram sejak tahun 1975 dengan jabatan Asisten(II/b) sampai sampai saat ini dengan jabatan Guru Besar (IV/e). Mengajarmata kuliah Kesuburan Tanah, Biologi Tanah, Pengelolaan Tanah, Agroklimatologi, Agrohidrologi, Pengantar Ilmu Pertanian, dan BahasaIndonesia untuk Tulisan Ilmiah

26

» Aktif meneliti dalam bidang kajian Ilmu Tanah, Meteorologidan Hidrologi Pertanian, dan Pengelolaan Sumberdaya Alamdidanai oleh berbagai sumber antara laian KementerianPendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Negara Riset danTeknologi, Kementerian Pertanian, dan Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR). Menulis bukuBiologi Tanah (2003), Kesuburan Tanah (2005), danPengelolaan Tanah (2012). Sebagai co-editor buku Will It Rain? The effect of the Southern Oscillation and El-Nino in Indonesia (2002).

» Aktif menjadi anggota Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI), Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia (PERHIMPI), dan berbagai organisasi kemasyarakatan antara lain sebagaiMustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat.

27

» Pernah menjabat Pembantu Dekan III (1981-1983), DekanFakultas Pertanian (1992-1995), Pembantu Rektor I (1994-2001), dan Rektor Universitas Mataram (2001-2009). Pernah menjadi Anggota MPR-RI tahun 1998-1999 dan Tim Ahli BSNP 2011-2013.

» Sekarang bertugas sebagai Anggota Badan Akreditasi NasionalPerguruan Tinggi (BAN-PT) periode 2012-2017 dan Board Member of Association of Quality Assurance Agencies for Islamic World (AQAAIW= Islamic-QA) 2012-2015.

28