15
LEGALITAS SYARIKAH LEGALITAS SYARIKAH

LEGALITAS SYARIKAH

  • Upload
    nascha

  • View
    79

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LEGALITAS SYARIKAH. DASAR LEGALITAS SYARIKAH. Akte Notaris sebagai Ormas Akte Awal Akte Perubahan 2. Surat Keterangan Terdaftar (sebagai Ormas) dari Dirjen Kesatu-an Bangsa dan Politik (Kesbang) Debdagri. Nomor: 44/D.III.2/VI/2006. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR. Catatan:. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: LEGALITAS SYARIKAH

LEGALITAS SYARIKAHLEGALITAS SYARIKAH

Page 2: LEGALITAS SYARIKAH

DASAR LEGALITAS DASAR LEGALITAS SYARIKAHSYARIKAH

1.Akte Notaris sebagai Ormas

a.Akte Awal

b.Akte Perubahan

2. Surat Keterangan Terdaftar (sebagai Ormas) dari Dirjen Kesatu-an Bangsa dan Politik (Kesbang) Debdagri

Page 3: LEGALITAS SYARIKAH

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor: 44/D.III.2/VI/2006

Page 4: LEGALITAS SYARIKAH

Catatan:

1.Legalitas sebagai ormas tidak untuk diumumkan secara terbuka. Hanya digunakan untuk kondisi tertentu yang mendesak.

2.Meskipun legalitasnya sebagai ormas, namun kiprahnya tetap sebagai Parpol

Page 5: LEGALITAS SYARIKAH

ASDIR MADINAH

ASDIR MUHAFADZAH

Jihaz Mhl

MW

DPD-II

DPD-I

DPC

DPP

KOTA/KAB

PROPINSI

KECAMATAN

PUSAT

REVISI ISTILAH

Page 6: LEGALITAS SYARIKAH

PROSES ADMINISTRASIBERKAS-BERKAS YANG DIPERLUKAN

1.Surat Pengantar dari DPP

2.SK Pengangkatan sebagai Pengurus (DPD-I/ DPD-II) dari DPP

3.Foto Copy Akte Notaris (Awal dan Perubahan)

4.Foto Copy AD/ART

Page 7: LEGALITAS SYARIKAH

BERKAS-BERKAS YANG DIPERLUKAN (Lanjutan)

5.Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar dari Dirjen Kesbang

6.Foto Copy NPWP

Page 8: LEGALITAS SYARIKAH

INSTANSI YANG DITUJU:Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik

Tembusan:

Propinsi Kota/Kab

• Gubernur Wali Kota/Bupati

• Pangdam Dandim

• Kapolda Kapolres

• Kajati Kajari

• Ketua DPRD I Ketua DPRD II

Page 9: LEGALITAS SYARIKAH

Yang Pernah Diproses SK-nya:1.DPD I DKI Jakarta

2.DPD I Jawa Timur

3.DPD I Jawa Tengah

4.DPD I Jawa Barat

5.DPD I Sumatra Utara

6.DPD I Sulawesi Selatan

7.DPD I Kalimantan Selatan

8.DPD I Kalimantan Timur

Page 10: LEGALITAS SYARIKAH

Kelengkapan Yang Diperlukan:

1.Ketua

2.Sekretaris

3.Bendahara

4.Alamat Kantor

5.No. Tilpon dan Fax

Page 11: LEGALITAS SYARIKAH

Catatan Penting:

1.Kepengurusan yang di-SK-kan dibuat seminimal mungkin (Ketua – Sekretaris – Bendahara)

2.Propinsi & Kota/Kab yang belum mendesak tidak perlu dikeluarkan SK-nya

Page 12: LEGALITAS SYARIKAH

Catatan Penting:

3.Personal yang di-SK-kan hanya untuk Formalitas tidak memiliki kewenangan yang sesungguhnya kewenangan ada pada person yang ditaklif secara idariyah

4.Jika ada kendala-kendala teknis disiasati dengan mengatasnamakan struktur “duplikat-nya” (Ketua-2, Sekretaris-2, dll)

Page 13: LEGALITAS SYARIKAH

Format Surat:

1.Kop Surat (Tingkat Kepengurusan, Alamat Kantor, No. Telp & Fax, Alamat Situs, Basmalah)

2.Nomor Surat : No/Tingkat Kepengurusan/Sasaran/Bulan/Tahun

3.Penanggalan Surat (Masehi dan Hijriyah)

4.Penandatangan Surat (Tingkat Kepengurusan, Ketua, Sekretaris)

Page 14: LEGALITAS SYARIKAH

Lambang & Stempel:

DPD I JAWA BARATDPD I JAWA BARAT

Warna Hitam Warna

Biru

Page 15: LEGALITAS SYARIKAH

Alhamdulillahirabbil ‘Alamin