Upload
feizal-ardiansyah
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
1/37
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
2/37
Tata Hukum di Indonesia UUD ,45 : Indonesia adalah negara yang
berdasarkan Hukum ( Rechstaat ) dan tidakberdasarkan pada kekuasaan belaka ( Machstaat )
Sumber Hukum : UUD 45, Tap MPR, UU/Peraturan
pengganti UU, PP, Kepres, Permenkes/kepmenkes,peraturan lainnya
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
3/37
Fungsi Hukum dlm Praktik Perawat Memberikan kerangka untuk menentukan
tindakan keperawatan mana yang sesuaidengan hukum
Membedakan tanggung jawab perawatdengan profesi lain
Membantu menentukan batas-bataskewenangan tindakan keperawatan mandiri
Membantu mempertahankan standard praktikkeperawatan dengan meletakkan posisiperawat memiliki akuntabilitas dibawah
hukum.
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
4/37
Tanggung Jawab Hukumdalam Praktik
Melaksanakan keperawatan mandiriatau yang didelegasi
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
5/37
5
Fungsi : Suatu pekerjaan yg harus dilaksakansesuai dg perannya.
FUNGSI PERAWAT
1. Pelaksanaan fungsi keperawatan mandiri
2. Pelaksanaan fungsi keperawatanketergantungan3. Pelaksanaan fungsi keperawatan kolaborasi
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
6/37
6
Pelaksanaan fungsi keperawatan ketergantungan
Aktivitas keperawatan yang dilaksakan atasintruksi dokter atau dibawah pengawasandokter dalam melaksanakan tindakan rutinrutin yang spesipik
Pelaksanaan fungsi keperawatan mandiri
Aktivitas keperawatan yang dilaksakanatas inisiatif perawat itu sendiri dg dasarpengetahuan dan ketrampilan
Pelaksanaan fungsi keperawatan kolaborasi
Aktivitas keperawatan yang dilaksakan ataskerja sama dengan pihak lain atau timkesehatan lain.
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
7/37
Tata Hukum Kes di IndonesiaUUD 45
UU No.23/1992
Ttg KesehatanUU No.29/2004
Ttg. Praktik Dokter
Permenkes 1419/2005PenyelenggaraanPraktik dokter & dokter
gigi
Kepmenkes1239/2002 ttgRegistrasi PraktikKeperawatan
Permenkes148/2010 Ijin &peny.prak.Per
PRAKTIKKEPERAWATAN
RUUPRAK.KEP.????....
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
8/37
UU No.23/1992
Ttg Kesehatan
Pasal 32 ayat 4:Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatanberdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmukeperawatan, hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga
kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenanganuntuk itu.
Pasal 53, ayat 1:Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindunganhukum dalam melaksanakan tugas sesuai denganprofesinya.
Pasal 53, ayat 2:Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya
berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan
menghormati hak pasien
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
9/37
Evidence: Hasil Evaluasi Peran dan Fungsi Perawat PuskesmasDaerah Terpencil
(Depkes & UI, 2005)
Terkait dengan tindakan medik:1. Menetapkan diagnosis penyakit (92.6%)2. Membuat resep obat (93.1%)3. Melakukan tindakan pengobatan di dalam
maupun di luar gedung puskesmas (97.1%)4. Melakukan pemeriksaan kehamilan
(70.1%) dan melakukan pertolongan persalinan (57.7%)
Direkomendasikan:Perlu peningkatan kordinasi dalam
mewujudkan perlindungan hukum bagi perawat khususnya untuk tugas tugaslimpah dalam hal pengobatan.
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
10/37
KEPMENKES 1239/2001TTG REGISTRASI DANPRAKTIK KEP
PERMENKES 148/2010IJIN &PRAK.PER
PERMENKES 1796/2011REGESTRASI TENAGAKESH.
SIP/STR
SIK
SIPP
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
11/37
KEPMENKES 1239/2001 TTGREGISTRASI DAN PRAKTIK
KEPERAWATAN
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
12/37
PASAL KRUSIAL DALAM KEPMENKES1239/2001 TTG PRAKTIK KEPERAWATAN
Melakukan asuhan keperawatan meliputiPengkajian, penetapan diagnosa keperawatan,perencanaan, melaksanakan tindakan danevaluasi.
Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukanatas permintaan tertulis dokter
Dalam melaksanakan kewenangan perawatberkewajiban :
Menghormati hak pasien Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku Memberikan informasi
Meminta persetujuan tindakan yang dilakukan
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
13/37
Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang , perawatberwenang melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan yang ditujukan untuk penyelamatan jiwa.
Keadaan darurat utk penyelamatan nyawa pasien dan tdk ada dokter danmelaksanakan tugas pemerintah di daerah tdk ada dokter boleh di luarkewenanganDaerah tdk memiliki dokter adalah kecamatan atau desa/kelurahan yangditetapkan oleh kepala dinas kesehatan Kabupaten/Kota (PERMENKES
148/2010)
Perawat yang menjalankan praktik perorangan harusmencantumkan SIPP di ruang praktiknya
Perawat yang menjalankan praktik perorangan tidakdiperbolehkan memasang papan praktik (PERMENKES 148/2010 BOLEH)
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
14/37
Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukanasuhan dalam bentuk kunjungan rumah
Persyaratan praktik perorangan sekurang-kurangnya memenuhi :
Tempat praktik memenuhi syarat Memiliki perlengkapan peralatan dan
administrasi termasuk formulir /bukukunjungan, catatan tindakan dan formulirrujukan
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
15/37
LARANGANPerawat dilarang menjalankan praktik selain yangtercantum dalam izin dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi
Bagi perawat yang memberikan pertolongandalam keadaan darurat atau menjalankan tugasdidaerah terpencil yang tidak ada tenagakesehatan lain, dikecualikan dari larangan ini
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
16/37
Kepala dinas atau organisasi profesi dapatmemberikan peringatan lisan atau tertuliskepada perawat yang melakukan pelanggaran
Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3kali, apabila tidak diindahkan SIK dan SIPPdapat dicabut.
Sebelum SIK atau SIPP di cabut kepala dinaskesehatan terlebih dahulu mendengarpertimbangan dari MDTK
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
17/37
SANKSI Pelanggaran ringan , pencabutan izin selama-
lamanya 3 bulan Pelanggaran sedang , pencabutan izin
selama-lamanya 6 bulan Pelanggaran berat, pencabutan izin selama-
lamanya 1 tahun Penetapan pelanggaran didasarkan pada
motif pelanggaran serta situasi setempat
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
18/37
PERMENKES 148/2010 IJIN&PRAKTIK PERAWAT
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
19/37
PASAL KRUSIAL DALAM PERMENKES 148/2010 TTG IJIN
DAN PRAKTIK PRAKTIK PERAWATSTR melalui uji kopetensiPerawat dpt praktik pd yankes/mandiri
Pendidikan minimal DIII keperawanSurat Ijin Praktik Perawat (SIPP) wajib u/ praktikmandiri Wajib pasang papan nama praktik keperawatan
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
20/37
Permohonan SIPPFotocopy STR msh berlaku dan diligalisirSurat ket. Sehat dari dokter miliki SIP
Surat pernyataan miliki tempat praktikFoto berwarna terbaru 4X6 sebanyak 3 lbrRekomendasi dr organisasi profesi
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
21/37
Penyelenggaraan praktikKeadaan darurat u/ penyelamatan nyawa dan tidakada dokter di tempat kejadian Melaksanakan tugas pemerintah di daerah tdk adadokterDaerah tdk ada dokter adalah kecamatan ataudesa/kel. Yg ditetapkan kadinkes Kabupaten/Kota
dapat melakukan pelayanan diluar kewenanganMemperoleh perlindungan hukum bila melaksakanpraktik sesuai standar
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
22/37
22
Ka Dinkes Prop. Pengurus PPNI Prop.
Ka Dinkes Kab./Kota Pengurus PPNI Kab./Kota
Komisariat PPNI PimpinanSarana Kesehatan
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
23/37
Hal yang harus dipatuhi dalampraktek keperawatan :
Mentaati peraturan perundanganHarus sesui dg ketentuan yg tercantum dalam ijinSesuai dengan standar profesiMelakukan pertolongan keaadan darurat atau daerahterpencil, bila tidak ada tenaga lain yg dapat
mangatasi masalah kesehatan pasien.
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
24/37
PERMENKES NO. 1796/TH.2011 TTG
REGESTRASI TENAGA KESEHATANUji kopetensi : Suatu proses u/ mengukurpengetahuan, ketrampilan dan sikap tenaga kesh.
Sesuai standar profesiSetifikat kopetensi : Surat tanda pengakuan thpkemampuan terhadap kompetensi seseorangtenaga kesehatan untuk dapat menjalankanpraktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruhIndonesia setelah lulus uji kompetensi.
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
25/37
Registrasi : pencatatan resmi terhadap tenagakesehatan yangtelah memiliki sertifikat kompetensidan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta
diakui secara hukum untuk menjalankan praktikdan/atau pekerjaan profesinya.Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR: Bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepadatenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikatkompetensi.
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
26/37
MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjaminmutu tenagakesehatan yang memberikan pelayanankesehatan.
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
27/37
Tata cara memperolehSTR & SIPP
IJAZAH
MTKI
SERTIFIKAT
KOPETENSIUJIAN
STR
PT BID.
KESH.
UJIAN
SIPP
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
28/37
IMPLIKASI DALAM TATANAN PRAKTEK
SEBAGAI TENAGA PERAWAT RS DAN PUSKESMAS ATAU TENAGA KESEHATAN DI LEMBAGAPELAYANAN KESEHATAN LAINNYA
PERAWAT BEKERJA DAN MELAKUKANKEWAJIBAN SESUAI DENGAN PERINTAH JABATAN TIDAK BISA DIMINTAI
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUGIAN ATAU KESALAHAN YG DILAKUKAN KUHAPPASAL 51
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
29/37
SK DIRJEN DIRJEN YAN MED
NO HK. 00.06.5.1.311
Ada 23 tindakan keperawatan mandiri yang bisadilakukan oleh perawat home care a/l1. vital sign
2. memasang nasogastric tube3. memasang selang susu besar4. memasang cateter5. penggantian tube pernafasan6. merawat luka decukbitus7. suction8. memasang peralatan O2
9. penyuntikan (IV,IM, IC,SC)
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
30/37
10. Pemasangan infus maupun obat11. Pengambilan preparat12. Pemberian huknah/laksatif13. Kebersihan diri14. Latihan dalam rangka rehabilitasi medis15. Tranpostasi klien untuk pelaksanaan pemeriksaan
diagnostik
16. Penkes17. Konseling kasus terminal18. konsultasi/telepon19. Fasilitasi ke dokter rujukan
20. Menyaipkan menu makanan21. Membersihkan tt pasien22. Fasilitasi kegiatan sosial pasien23. Fasilitasi perbaikan sarana klien.
Praktek mandiri perawat
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
31/37
Praktek mandiri perawatJUKLAK KEPMENKES 1239
1. SIP/STR dan SIPP harus ada2. Ruangan praktek sesuai ketentuan3. Tersedia alat perawatan, alat rumah tangga dan
alat emergency sesuai ketentuan4. Kewenangan : pemenuhan kebutuhan
O2, Nutrisi, Integritas jaringan, cairan danelektrolit, Eliminasi, Kebersihan diri, Istirahattidur, Obat-obatan, Sirkulasi, Keamanan dankeselematan, Manajemen nyeri, Kebutuhan
aktivitas, psikososial, interaksi sosial,menjelang ajal, seksual, lingkungnan sehat,kebutuhan bumil, ibu melahirkan, bayi barulahir, post partum, baunyak lagi )
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
32/37
PRAKTIK MANDIRIPraktik mandiri dapat dilakukan secara perorangan dan
atau berkelompok.Perawat dalam melakukan praktik mandiri sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:
Memiliki tempat praktik yang memenuhi persyaratan
kesehatan; Memiliki perlengkapan untuk tindakan asuhan
keperawatan di luar institusi pelayanan kesehatantermasuk kunjungan rumah;
Memiliki perlengkapan administrasi yang meliputibuku catatan kunjungan, formulir catatan tindakanasuhan keperawatan serta formulir rujukan.
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
33/37
Persyaratan perlengkapan, sesuai denganstandar perlengkapan asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.Perawat yang telah mempunyai SIPP danmenyelenggarakan praktik mandiri wajibmemasang papan nama praktik keperawatan.
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
34/37
PENYELENGGARAAN PRAKTIK
KEPERAWATANPraktik keperawatan dilakukankan berdasarkan padakesepakatan antara perawat dengan klien dan ataupasien dalam upaya untuk peningkatan kesehatan,pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan,kuratif, dan pemulihan kesehatan.
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
35/37
Praktik keperawatan dilakukan oleh perawatprofesional (RN) dan perawat vokasional (PN).PN dalam melaksanakan tindakan keperawatandibawah pengawasan RN.Perawat dapat mendelegasikan dan ataumenyerahkan tugas kepada perawat lain yangsetara kompetensi dan pengalamannya.
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
36/37
Setiap orang dilarang menggunakan identitasberupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan
kesan bagi masyarakat seolah-olah yangbersangkutan adalah perawat yang telah memilikiSIPP.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberikewenangan oleh peraturan perundang-undangan.
8/12/2019 LEGALITAS PRAKTI PRW
37/37