La(w)test News7-13 Juni 2021

FH UNAIR DukungDirektorat Otoritas

MahasiswaNotariat FH UNAIR

Halalbihalal VirtualIkatan Alumni

View in browser

Faculty of Law Universitas Airlangga e-Newsletter

Issue 14 / June 2021

Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga MengucapkanSelamat & Sukses serta turut Berbangga atas Pencapaian Universitas

Airlangga.

Terima kasih yang tak terhingga atas kerja keras Civitas Akademika FakultasHukum Universitas Airlangga dan dukungan semua pihak sehingga Universitas

Airlangga dapat sampai pada posisi ini.

Semoga kerja keras ini dapat kita tingkatkan untuk memberikan yang terbaikkepada masyarakat, bangsa dan negara.

Pusat & HukumInternasionalKemenkumhamdalam KajianKelanjutan KasusMontaraDekan Fakultas HukumUniversitas Airlangga,Iman Prihandono, Ph.Dmenyampaikankomentarnya atasdikeluarkannya PutusanPengadilan FederalAustralia yangmemenangkan gugatanClass Action dari ribuanpetani rumput laut diPulau Rote melawanPTTEP Australasia.Menurut Iman, “putusanini menghilangkankeraguan bahwa telahterjadi pencemaranminyak mentah diperairan sekitar PulauRote, dan minyak ituberasal dari fasilitaspengeboran Montara dilepas pantai bagianutara Australia”. Iniartinya, semua bantahanPTTEP AA bahwa tidakada limbah minyakmentah yang melintasbatas negara, adalahtidak benar. Bacaselengkapnya disini.

Dalam DJKN Goesto Campus: BelajarTeknis Lelang danDalami PeranLelang BagiPerekenomianNasionalLelang memiliki perandalam membantuperekonomian negaraseperti halnyamemulihkan keuangannegara dari hasil lelangbarang rampasan atausitaan, menyelesaikannon-performing loandengan caramencairkan agunanmelalui lelang, danmenggerakkan rodaperekonomian karenalelang dapatmendatangkanpenerimaan negarabukan pajak,meningkatkan potensinilai barang sertamembuka lapanganpekerjaan.Pada seminar yangdigelar secara hybrid ini,peserta dapat melihatlangsung bagaimanacara penjualan baranglelang. Bacaselengkapnya disini.

Fakultas HukumUniversitasAirlangga se-JABODETABEK:Dari Tauziyahhingga ParikanBarengKemeriahan lebarantetap tampak ketikaIkatan Alumni FakultasHukum UniversitasAirlanggamenyelenggarakanhalalbihalal virtual.Kegiatan ini dibukalangsung oleh Dr.(cand.) Didik SasonoSetyadi, S.H., M.H. selakuketua IKA FH UNAIRJABODETABEK. Beliausempat menyampaikanharapannya “Di tengahkondisi seperti ini,jangan sampaimengurangi rasakebersamaan kita untukmenyambung talisilaturahmi antaralumni”. Beliau jugatidak lupamenyampaikan parikankhas Suroboyo sebagaipenutup sambutannya“…Lungo Bungur Bengi-bengi Tuku Sepatu…AyoDulur Alumni PodoBersatu…” Bacaselengkapnya disini.

Law & Technology Corner

Tantangan PenegakanHukum Persaingan Usahadalam PesatnyaPerkembangan OnlinePlatform

View all

Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich (Roma TreUniversity, Italia)

Comparative Law Sebagai

Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich (Roma TreUniversity, Italia)

Perdagangan Internasional

Perilaku anti persaingan yang banyakdijumpai pada ekonomi digital antara lain monopoli, integrasi vertikal,penyalahgunaan posisi dominan dan penetapan harga atau price �xing.Selanjutnya, beliau menyatakan online platform sebagai suatu usaha ataubisnis yang beroperasi pada dua atau lebih sisi pasar, yang menggunakanteknologi internet untuk memungkinkan interaksi antara dua atau lebihkelompok pengguna yang berbeda tetapi saling tergantung sehinggamenghasilkan nilai tambah setidaknya bagi salah satu kelompok. Sebagaicontoh, Gojek menghubungkan konsumen dan pengemudi ataupun Airbnbmenghubungkan pelancong dengan pemilik rumah dan penginapan. Pemilikdigital platform ini dapat menggunakan kekuatan pasar mereka untuk terlibatdalam integrase vertikal, dimana platform yang bertindak sebagai pasar jugabertindak sebagai pesaing di platformnya sendiri. Lantas bagaimanapenegakannya bila memang ditemukan indikasi persaingan usaha yang tidaksehat? Baca selengkapnya disini.

Community Services

Sinergi FH UNAIR -POLRESTABES SurabayaDalam PenangananKejahatan Ma�a Tanah

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas)Ma�a Tanah untuk membongkar praktik penguasaan tanah melibatkanPemerintah Kota Surabaya, Pengadilan, Badan Pertanahan Nasional (BPN)serta tidak lupa tim ahli hukum yang dihadirkan dari Fakultas HukumUniversitas Airlangga. 

Dr. Maradona, S.H., LL.M., selaku Dosen Hukum Pidana yang menjadi perwakilantim ahli Universitas Airlangga sekaligus Wakil Dekan III Fakultas HukumUniversitas Airlangga menyatakan bahwa kasus yang dihadapisangat terstruktur dan sistematis. Sehingga tim ahli dari FakultasHukum Universitas Airlangga akan menyiapkan tim Hukum Perdata, HukumPidana dan Hukum Pertanahan sebagai langkah untuk mengantisipasi pelakuyang telah berpengalaman dan profesional dalam membentuk perkarahukum.  Baca selengkapnya disini.

Guest Lecturer Series

WTO Law, Comparative Law & Covid-19

Pendekatan Dalam LegalProblem Solving

Prof. Vincenzo memulaipemaparannya yang diberi judul“Comparative Law In The 21stCentury” dengan sebuah pernyataanbahwa hingga pada pertengahantahun 1900an, perbandingan hukumdi dominasi oleh pandangan yangEuro-sentris. Hal ini dikarenakanadanya sebuah tendensi untukmenerapkan asas konkordansi dan“mengekspor” sistem hukum yangberlaku di Eropa kepada negara-negara Non-Eropa dalam kontekskolonialisme. Ide utamanya adalahdengan menjadikan hukum dansistem hukum yang berlaku di Eropalayaknya sebuah produk sehinggadapat di “ekspor” dan diterapkanlayaknya mesin. Namun, sejatinyahukum merupakan sebuah produksosial yang didasarkan pada sejarahsehingga dimaksudkan untukmemfasilitasi lembaga sosial,memercikkan kepercayaan,menyediakan perlindungan, danmempertahankan tatanan. Apabilasebuah masyarakat mempunyaisejarah dan struktur sosial yangberbeda, maka akan menjadi takterhindarkan adanya perbedaannorma dalam peran dan fungsinya.Pernyataan ini tercermin pada banyaksekali contoh yang membuattransplantasi hukum selalu diikutidengan penolakan. Hal inimemunculkan sebuah prinsip dasardalam melakukan perbandinganhukum adalah dengan harus merujukpada keberlakuan hukum dimasyarakat, bukan hanya merujukpada hukum yang tertulis.

Perbandingan hukum pada abad ke-21mengalami perubahan sudutpandang, sehingga tidak lagi hanyamerujuk pada hukum Eropa. Bacaselengkapnya disini.

Dalam Upaya PemulihanPasca Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang telah terjadiselama satu tahun terakhirberdampak secara langsung padaberbagai lini kehidupan di seluruhdunia. Bencana tersebut tentunyamenimbulkan beberapapermasalahan seperti pada bidangperekonomian. Terpuruknyaperekonomian, tak lain dan tak bukan,salah satunya disebabkan olehperlambatan arus perdaganganinternasional. Hal ini dikarenakanbeberapa negara menunda eksporproduk penting seperti, bahanmakanan untuk mengamankanpasokan kebutuhan dalam negerinyaatau menunda impor produk yangdianggap dapatmenularkan virus SARS–CoV–2.Penundaan tersebut secara nyatamengakibatkan perdagangan barangmenurun di tahun 2020 sebesar 5,3%dibandingkan tahun 2019. Akan tetapi,perdagangan internasional di tahun2021 mengalami peningkatan akibatdari berbagai kebijakan berbagainegara yang memberikan “doping”kepada perekonomian seperti insentifdan subsidi. Dalam hukumperdagangan internasional, kebijakantersebut dapat dilakukan oleh negara-negara, namun dengan pengaturanyang sangat ketat sebagaimanatermuat dalam berbagai perjanjian diWorld Trade Organization (WTO).

Pembahasan tersebut menjadi topikutama dalam perkuliahan yangdisampaikan oleh  Prof. VincenzoZeno-Zencovich bertajuk“International Trade After The Covid-19 Pandemic”. Baca selengkapnyadisini.

View all

Dr. Tanzim Afroz (Edith Cowan University -School of Business and Law)

Belajar Keabsahan Kontrakdari Perspektif Common LawSystem: Berbedakah?

Indonesia menganut sistem civil law.Sistem hukum ini berlaku baginegara-negara Benua Eropa besertanegara bekas jajahannya. Sistemhukum civil law menganut kodi�kasihukum dalam penegakan aturannya.Di sisi lain, terdapat juga negara yangmenggunakan sistem common law.Sistem hukum ini digunakan olehnegara Inggris besera negara bekasjajahannya, seperti Amerika, Canada,India, Bangladesh, Pakistan, dan lainsebagainya. Dalam sistem commonlaw, penegakan aturannya mengacupada putusan hakim terdahulu (asaspreseden).

Perbedaan mendasar antara keduasistem hukum ini pastinyamemunculkan perbedaan pengaturandiantara keduanya. Hal inilah yangmembuat Dr. Tanzim Afroz, pengajardi School of Business and Law EdithCowan University, Australiamembagikan pengetahuan mengenai“Validity of Contract in CommonLaw” dalam Guest LecturerSeries. Baca selengkapnya disini.

Dr. Tanzim Afroz (Edith Cowan University -School of Business and Law)

Perbandingan Prinsip DasarKontrak Dari PersepektifCommon - Civil Law System)

Perjanjian merupakan perbuatanhukum yang sering dilakukan dalamkehidupan sehari-hari. Perjanjianmerupakan hubungan hukum antarasatu pihak dengan pihak lain untukmelakukan sesuatu, atau untuk tidakmelakukan sesuatu. Hal ini biasadipahami oleh sistem hukum civillaw, sepereti Indonesia. Serupadengan itu, Australia yang menganutsistem hukum common law jugamengenal konsensus dalam prinsipberkontraknya.

Hal ini disampaikan Dr. Tanzim Afrozdalam Guest Lecturer Series dengantopik “Basic Principle of ContractLaw in Common Law”. Dalampemaparannya, dosen School ofBusiness and Law Edith CowanUniversity, Australia ini menjelaskanbahwa perjanjian di negara commonlaw menitikberatkan pada aspekkesepakatan. Kesepakatan ini yangmenjadi dasar dari lahirnyaperjanjian-perjanjian yang bersifatkonsensuil. Baca selengkapnya disini.

View all

Dhanny Jauhar, S.H., LL.M (Kuwait ForeignPetroleum Exploration Company/KUFPEC)

Kontrak Investasi danPenyelesaian SengketanyaMelalui International Center

Dr. Muhamad Iqbal Hasan, S.H., M.H. (BadanKoordinasi Penanaman Modal RI)

Perjanjian Investasi danKeberlangusngan Foreign

Comparative Contract Law

Investment Law & Dispute SettlementMechanism

for Settlement of InvestmentDisputes (ICSID)

Dlam FDI tidak saja terjadi sengketaantara perseorangan denganperseorangan atau perseorangan,namun juga dapat terjadi antaraperseorangan dengan negara.Sengketa dapat terjadi karena adanyaupaya nasionalisasi, expropriasi,maupun repudriasi.

Dalam hal terdapat unsur negara didalamnya, penyelesaian sengketadapat dilaksanakan melalui arbitrase.Arbitrase dipilih karena dalampenyelesaiannya, para pihak dapatmenentukan sendiri forum yang akanmengadministrasikan sengketanya.Para pihak juga dapat memiliharbiter, hukum acara dan jangkawaktu penyelesaian secaraotonom. Idealnya, penyelesaiansengketa FDI melalui arbitrase harusmemuat lima hal. Baca selengkapnyadisini.

Direct Investment: Apa YangPerlu diperhatikan?

Dr. Muhamad Iqbal Hasan, S.H., M.H.menjelaskan pentingnyaperlindungan dalam investmenttreaty, yakni substantive obligationyang mencakup standar absolut danrelatif. Kemudian, ada jugaperlindungan berupa prosedur untukmelaksanakan substantive obligationseperti penyelesaian sengketaalternatif, investor state disputesettlement, dan state to state disputesettlement.

Walapun hubungan kerjasama yangterjalin antara para pihak berjalanlancar, namun tidak dapat dipungkiriterdapat risiko yang mungkin munculdi kemudian hari, karena semakintingginya nilai investasi suatuinvestor, maka semakin intenshubungan investor dengan negaratuan rumah yang berpotensimenimbulkan risiko sengketasemakin besar. Baca selengkapnyadisini.

Diskusi ALSA LC UNAIR, Corporate Crimeand Ecocide: The Future of Indonesian LegalFrameworks Regarding the Eradication ofEcocide Towards a Better Environment andSustainability

Trend Isu Business & HumanRights dan LingkunganHidup di Level Internasional

Hari Lingkungan Hidup Seduniadiperingati setiap tahun pada tanggal5 Juni demi meningkatkan kesadaranglobal akan kebutuhan untukmengambil tindakan lingkunganyang positif bagi perlindungan alamdan planet Bumi. Seperti yang kita

Diskusi KEMENPERIN RI: KonsinyeringFinalisasi RPermenperin tentang Pedomandan Tata Cara Pengawasan danPengendalian Industri

Peran Sentral Pengawasan &Pengendalian KegiatanUsaha Industri SebagaiPenghormatan ESG

Undang–Undang Nomor 3 tahun 2014tentang Perindustrian dalam pasal 117telah mengamanatkan Menteri untukmelaksanakan pengawasan danpengendalian (Wasdal) terhadapkegiatan usaha industri dan usahaKawasan industri. Pengawasan dan

Business & Human Rights

ketahui bersama-sama, lingkungankerap kali menjadi korban dalamberbagai aktivitas seperti,perindustrian, pembuangan limbahrumah tangga, hingga gas karbonyang dihasilkan oleh kendaraanbermotor. Hal ini tentu sajamemperburuk kondisi lingkunganhidup yang menjadi habitat bagisemua makhluk yang ada di bumi initermasuk manusia. Apabila tindakanpencegahan dan restorasi tidaksegera diambil, maka bukan tidakmungkin bahwa planet bumi bisamenjadi planet yang tidak dapat ditinggali lagi. Sejatinya, tidak adatempat tinggal yang palingsempurna selain bumi.

Iman Prihandono, Ph.D, dosen danpeneliti Business & Human Rights(BHR) mengawali paparannya denganmengenalkan the United NationsGuiding Principles on Business andHuman Rights sebagai instrumennon-binding yang mendorongpelaksanaan tiga pilar hak asasimanusia dalam berbisnis. Ketiga pilartersebut adalah The state duty toprotect, The corporate responsibilityto respect, dan Access to remedy forvictims. Hal ini menjadi pentinguntuk ditekankan dikarenakan taksedikit kasus pelanggaran hak asasimanusia yang terjadi dilatarbelakangi oleh faktor lingkungan.Salah satu contohnya adalahkejahatan genosida oleh Al-Bashirdipicu oleh perebutan sumber dayaalam yang menyebabkanpencemaran terhadap sumber airvital dan berakhir dengan kon�ik diDarfur, Sudan. Baca selengkapnyadisini.

pengendalian tersebut dilakukanuntuk mengetahui pemenuhan dankepatuhan terhadap peraturan dibidang perindustrian yangdilaksanakan oleh perusahaan industridan perusahaan Kawasan industri.Dengan disahkannya Undang–Undang Nomor 11 tahun 2021 tentangCipta Kerja yang mendorongditerbitkannya Peraturan PemerintahNomor 28 Tahun 2021 tentangPenyelenggaraan BidangPerindustrian mengamanatkan padaPasal 119 dan Pasal 148 bahwaketentuan terkait tindakanpengendalian berbasis risiko danpedoman tata cara pelibatanperangkat daerah dalam pelaksanaanpengawasan perizinan untuk diaturdalam Peraturan Menteri. 

Oleh karenanya, sebagai upaya�nalisasi Rancangan PeraturanMenteri Perindustrian, KementerianPerindustrian menyelenggarakan“Konsinyering FinalisasiRPermenperin tentang Pedoman danTata Cara Pengawasan danPengendalian Industri” denganmelibatkan berbagai pemangkukepentingan terkait. ImanPrihandono, Ph.D.  menyampaikanpendapatnya dalam kegiatan tersebut“Pengawasan dan pengendalianperusahaan industri dan kawasanindustri merupakan mekanismepenting untuk memastikan tidakhanya kepatuhan pelaku industriterhadap hukum, tetapi jugapenghormatan terhadap aspeklingkungan, sosial dan tata kelolaatau secara global disebut denganESG”. Baca selengkapnya disini.

Do you like the newsletter? Share it!

Faculty of Law Universitas AirlanggaDharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya

Indonesia

humas@fh.unair.ac.id

You received this email because you signed up on ourwebsite.

Unsubscribe