HENNY JULIANI, SH, MH

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS DIPONEGORO

2010

LATAR BELAKANG PERPAJAKAN

DASAR-DASAR PEMUNGUTAN PAJAK OLEH NEGARA

LATAR BELAKANG PERPAJAKAN

1. Why (masalah dasar pembenaran pemungutan pa-jak oleh negara)

2. How much (masalah beban pajak di antara pen-duduk)

3. How to be done (asas-asas pelaksanaan pemungut-an pajak oleh negara)

I. WHY ?

Masalah dasar pemungutan pajak oleh negara

Mengapa negara memungut pajak

A. Pajak untuk Kepentingan Pemungut

Didukung oleh teori bakti atau teori kewajiban pajak mutlak, yang menurut beberapa ahli dinyatakan sebagai berikut:Menurut Otto Van GierkeMenurut W. H. Van Den Berge

1. Menurut Otto Van Gierke

“Negara adalah organische staatsleer, yaitu negara adalah organisasi paksaan, untuk

memaksakan kehendaknya kepada masyarakat”

Timbul dari teori negara sebagai perjanjian masyarakat T. Hobbes J. J. Rousseau du contract social, yaitu:

“negara terdiri dari individu-individu, di mana individu itu menyerahkan sebagian haknya kepada negara, sehingga negara memberikan hidup kepada tiap-tiap individu”

2. Menurut W. H. Van Den Berge

Negara adalah groepsverband (organisasi dari golongan), yaitu hak negara memungut pajak adalah atas dasar ajaran hak mutlak negara untuk memajaki penduduknyaDasar hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dengan negara yang memungut pajak darinyaNegara masih berbentuk monarchi absolutNegara adalah saya (l’etat cest moi)

B. Pajak untuk Kepentingan yang Dipungut

Didukung oleh 2 teori: Teori badan umum Teori asuransi

1. Teori Badan Umum

Negara pada hakekatnya adalah sama dengan badan umum (perkumpulan). Negara melayani kepentingan rakyat, untuk itu rakyat harus memberi iuran berupa pajakIuran itu pada akhirnya digunakan untuk kepentingan pembayar pajak atau rakyat

Negara badan umum

Kepentingan iuran

Rakyat anggota

Konsepsi negara masih bersifat “ negara sebagai penjaga malam “

2. Teori Asuransi

Termasuk tugas negara adalah melindungi orang dengan segala kepentingannya : keselamatan, keamanan jiwa, juga harta bendanya seperti halnya setiap perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan tersebut diperlukan pembayaran premi, dalam hal ini pajak dianggap sebagai preminya, yang pada waktu-waktu tertentu harus dibayar oleh masing-masing

Pajakpremi asuransi

Pembayar pajak pembayar premi(wajib pajak) (tertanggung)

Kelemahan Teori Badan Umum dan Teori Asuransi

Dalam pajak yang tidak ada ganti rugi seperti premi asuransi karena pengembalian pajak oleh negara tidak secara langsung, tetapi berupa fasilitas umum

Dua teori ini melupakan unsur paksaan dalam pajak yang berdasarkan UU, sedangkan premi dilakukan secara sukarela

Dua teori ini juga menganggap bahwa pajak disamakan dengan retribusi

C. Pajak untuk Kepentingan Masyarakat Umum

Teori yang mendukung adalah:1.Teori gaya beli (teori masyarakat umum atau

teori pompa)2.Teori deviden

1. Teori Gaya Beli

Menurut teori ini, pajak dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu

Negara pajak kepentingan umum masyarakat

2. Teori Deviden

Teori ini berpendapat:Kepentingan negara dan kepentingan

masyarakat dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan

Pajak itu pada hakekatnya adalah harta negara yang sedang berada di tangan penduduk, sehingga pajak merupakan deviden milik negara

Teori Deviden (lanjutan)

Teori ini menyebutkan bahwa negara adalah pemegang saham. Arti saham adalah surat yang menyebutkan bahwa pemegangnya mempunyai modal dalam suatu perusahaan, sedangkan deviden adalah bagian keuntungan dari saham yang dimiliki.

Bentuk saham yang dimiliki oleh negara adalah dalam bentuk penyediaan fasilitas umum oleh negara sehingga negara berhak atas bagian keuntungan dalam bentuk pembayaran pajak oleh penduduk