1

LAPORAN WEB SEMINAR

PERAN PARLEMEN DALAM KERJA SAMA INTERNASIONAL

UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19

(THE ROLE OF PARLIAMENT FOR INTERNATIONAL COOPERATION

TO DEFEAT COVID-19)

JAKARTA, 21 APRIL 2020

A. Pendahuluan

Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia (BKSAP DPR RI) mengadakan web seminar dengan tema “Peran Parlemen

dalam Kerja Sama Internasional untuk Penanggulangan Wabah COVID-19” (The

Role of Parliament for International Cooperation to Defeat COVID-19) pada tanggal 21

April 2020 pukul 10.00 – 12.00 WIB di Gedung Nusantara III DPR RI.

Web seminar ini bertujuan untuk menegaskan kembali komitmen negara-negara

untuk bekerja sama dalam penanganan COVID-19. Hampir seluruh negara telah

menerapkan langkah-langkah di dalam memitigasi permalahan pandemi ini. Dalam

upaya memperluas pemahaman kita, seminar ini mencakup diskusi terkait dengan

kendala yang dihadapi di lapangan, berbagai kebijakan maupun pengalaman dari

para pembicara dalam konteks negara masing-masing.

Bapak Charles Honoris, Wakil Ketua BKSAP DPR RI bertindak selaku

moderator dalam acara tersebut dan para narasumber yang hadir sebagai berikut:

1. Dr. Fadli Zon, Ketua BKSAP DPR RI

2

2. Dr. Navaratnasamy Paranietharan, WHO Indonesia Representative

3. Hon. Dato’ Mohamad Rashid Hasnon, Deputy Speaker of Parliament of Malaysia

4. Hon. Mr. Nguyen Van Giau, Chairman of the Committee for Foreign Affairs, the

National Assembly of Viet Nam dan dr. Nguyen Lan Hieu, Member of the

Committee for Foreign Affairs, the National Assembly of Viet Nam

5. Mr. Febrian Alphyanto Ruddyard, Director General for Multilateral Cooperation,

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

6. Mr. Kim Jin Pyo, Chairman of the Coronavirus Special Committee, the National

Assembly of the Republic of Korea

7. Prof. Dr. Armida Alisjahbana, Under-Secretary General of the United Nations

Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UN ESCAP)

Web seminar dilakukan dengan Aplikasi Zoom dan diikuti sebanyak130 (seratus

tiga puluh) peserta yang terdiri dari Anggota DPR RI, Kedutaan Besar/Perwakilan

Negara Sahabat, dan masyarakat umum dari kalangan dokter, tenaga medis, dosen,

peneliti, mahasiswa, pelajar, pekerja, wartawan, dan organisasi masyarakat.

Laporan ini berisikan rincian kegiatan dan anggaran yang digunakan sebagai

bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan web seminar Peran Parlemen

dalam Kerja Sama Internasional untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 tanggal 21

April 2020.

B. Proses Persiapan Web Seminar

Biro Kerja Sama Antar Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR

RI melakukan rangkaian persiapan web seminar secara teknis, administratif dan

substantif serta melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam

upaya memberikan dukungan yang optimal kepada DPR RI.

3

Penyelenggaraan web seminar tersebut berdasarkan Keputusan Rapat

Pimpinan BKSAP DPR RI (virtual) tanggal 7 April 2020. Adapun proses persiapan yang

dilakukan sebagai berikut:

1. Persiapan Umum dan Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi Biro Kerja Sama Antar Parlemen dengan Kepala Bagian dan

Kepala Sub Bagian (follow up Rapim BKSAP) pada tanggal 13 April 2020 salah

satunya membahas tentang persiapan pelaksanaan web seminar.

Rapat Koordinasi Biro Kerja Sama Antar Parlemen dengan BDTI sekaligus gladi

resik pada tanggal 20 April 2020 dengan menghadirkan penerjemah dari

instansi/parlemen terkait untuk membahas susunan acara dan teknis

pelaksanaan acara secara virtual serta persiapan akhir pelaksanaan web

seminar.

Ruang Web Seminar dengan Aplikasi Zoom dilaksanakan di Lantai 2 Gedung

Nusantara III DPR RI dan untuk mendukung jalannya acara, Biro Kerja Sama

Antar Parlemen menggunakan tenaga penerjemah/interpreting.

Registrasi peserta web seminar dilakukan melalui bitly yang diumumkan melalui

facebook, instagram dan twitter BKSAP DPR RI.

2. Pengiriman Undangan

Tanggal 16 April 2020 pengiriman surat dari Wakil Ketua DPR RI Bidang

Korpolkam untuk para narasumber, perihal undangan sebagai Pembicara dalam

Web Seminar melalui email biro_ksap@dpr.go.id.. Adapun surat-surat tersebut

ditujukan kepada:

1) Dr. Navaratnasamy Paranietharan, WHO Indonesia Representative

2) H.E. Mr. YB Dato’ Kamaruddin Jaffar, Deputy Minister of Foreign Affairs of

Malaysia

3) Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri Republik

Indonesia

4

4) Prof. Dr. Armida Alisjahbana, Under-Secretary General of the United Nations

Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UN ESCAP)

5) Hon. Mr. Nguyen Van Giau, Chairman of the Committee for Foreign Affairs,

the National Assembly of Viet Nam

6) Mr. Kim Jin Pyo, Chairman of the Coronavirus Special Committee, the

National Assembly of the Republic of Korea

7) H.E. Mr. Tan Chuan-Jin, Speaker of Parliament of Singapore

Tanggal 16 April 2020 pengiriman surat dari Kepala Biro Kerja Sama Antar

Parlemen atas nama Sekretaris Jenderal DPR RI u.b. Deputi Bidang

Persidangan untuk Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI, Nomor

DP/05128/Setjen dan BK DPR RI/AP.01/4/2020 perihal Undangan FGD melalui

email biro_ksap@dpr.go.id.

Tanggal 17 April 2020 menginformasikan kepada Pimpinan dan Anggota

BKSAP dan masyarakat umum melalui Instagram dan Twitter BKSAP DPR RI

tentang web seminar, agenda dan tautan/link registrasi/pendaftarannya melalui

bitly.

Tanggal 20 April 2020 pengiriman meeting ID dan password web seminar

melalui email kepada Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI, para narasumber,

dan masyarakat umum peserta web seminar yang telah mendaftar.

3. Sosialisasi

Web Seminar melalui Aplikasi Zoom dengan tema “Peran Parlemen dalam Kerja

Sama Internasional untuk Penanggulangan Wabah COVID-19” (The Role of

Parliament for International Cooperation to Defeat COVID-19) tanggal 21 April 2020

pukul 10.00 – 12.00 WIB disosialisasikan melalui surat, email, facebook, instagram

dan twitter BKSAP DPR RI.

Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan mengenai pentingnya diadakan web seminar

untuk mengeksplorasi kerja sama Internasional untuk penanggulangan pandemi

5

COVID-19 mengingat wabah ini terus mengalami kenaikan di penjuru dunia dan

dampaknya saat ini sangat mengkhawatirkan.

Foto sosialisasi web seminar melalui facebook, instagram dan twitter BKSAP

C. Pelaksanaan Web Seminar

1. Agenda Web Seminar

Agenda Web Seminar tentang “Peran Parlemen dalam Kerja Sama Internasional

untuk Penanggulangan COVID-19” (The Role of Parliament for International

Cooperation to Defeat COVID-19) tanggal 21 April 2020 sebagai berikut :

6

10.00 Opening Session

Pembukaan oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bapak Charles

Honoris selaku moderator

Video Greetings Ketua DPR RI, Ibu Dr. (H.C.) Puan Maharani

10.00 – 11.00 Paparan dari para narasumber:

1. Dr. Fadli Zon, Ketua BKSAP DPR RI

2. Dr. Navaratnasamy Paranietharan, WHO Indonesia

Representative

3. Hon. Dato’ Mohamad Rashid Hasnon, Deputy Speaker of

Parliament of Malaysia

4. Hon. Mr. Nguyen Van Giau, Chairman of the Committee for

Foreign Affairs, the National Assembly of Viet Nam

Dr. Nguyen Lan Hieu, Member of the Committee for Foreign

Affairs, the National Assembly of Viet Nam

5. Mr. Febrian Alphyanto Ruddyard, Director General for

Multilateral Cooperation, Ministry of Foreign Affairs of the

Republic of Indonesia

6. Mr. Kim Jin Pyo, Chairman of the Coronavirus Special

Committee, the National Assembly of the Republic of Korea

7. Prof. Dr. Armida Alisjahbana, Under-Secretary General of the

United Nations Economic and Social Commission for Asia and

Pacific (UN ESCAP)

11.00 – 12.00 Diskusi dan tanya jawab

12.00 Clossing Session oleh Bapak Charles Honoris

2. Jalannya Web Seminar

1) Opening Session oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Charles Honoris

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Charles Honoris dalam sambutannya menyatakan

rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh tenaga kesehatan, dokter,

perawat, paramedis, dan pihak-pihak yang terlibat di garis terdepan yang telah

bersedia berkorban mempertaruhkan nyawa mereka dalam melawan pandemi

COVID-19. Charles Honoris juga menyatakan duka cita mendalam kepada

seluruh pihak yang kehilangan anggota keluarga, dan kepada yang masih

7

terpengaruh, baik kesehatan maupun hal lainnya karena pandemik ini agar

segera pulih.

Charles Honoris menyatakan bahwa parlemen dapat membantu pemerintah

negara masing-masing dalam hal menyediakan informasi maupun pilihan

kebijakan yang relevan, serta memperoleh informasi mengenai praktik cerdas

(best practices) dari negara-negara lain melalui kerja sama antar parlemen. Pada

masa-masa sulit seperti pandemi COVID-19 ini, peran parlemen justru menjadi

semakin penting. Fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran yang dimiliki

parlemen sangat dibutuhkan, terutama oleh pemerintah dalam penanganan virus

ini.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Charles Honoris selaku moderator membuka acara web seminar

sekaligus memberikan sambutan pada acara web seminar tentang Peran Parlemen dalam Kerja Sama Internasional untuk Penanggulangan Wabah COVID-19

2) Video Greetings Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dr. (H.C.) Puan

Maharani menekankan pada pentingnya semangat gotong-royong dan kerja

sama. Ketua DPR RI menyatakan bahwa seluruh negara tengah menghadapi

situasi yang sulit akibat COVID-19 yang merupakan ancaman terhadap kesehatan

8

masyarakat, kesejahteraan maupun berbagai aspek lainnya seperti ekonomi dan

sosial. COVID-19 merupakan pandemi yang hanya dapat diselesaikan melalui

kerja sama global. Parlemen harus memainkan peran penting untuk mendorong

pemerintah, termasuk berbagi berbagai kisah sukses dari berbagai negara.

Parlemen juga dapat berperan dalam menemukan formula yang tepat bagi

pendanaan penanganan COVID-19 ini beserta dampak yang menyertainya.

Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani memberikan sambutan (video greetings) pada acara web seminar tentang Peran Parlemen dalam Kerja Sama Internasional untuk

Penanggulangan Wabah COVID-19

3) Paparan para Narasumber

a. Dr. Fadli Zon, Ketua BKSAP DPR RI

Dr. Fadli Zon, Ketua BKSAP sebagai pembicara pertama memberikan ucapan

selamat atas suksesnya pemilu di Korea Selatan di tengah pandemi COVID-19

kepada Mr. Kim Jin Pyo, Chairman of the Coronavirus Special Committee, the

National Assembly of the Republic of Korea, Dr. Fadli Zon menyatakan bahwa

COVID-19 telah banyak merubah cara hidup kita sehari-hari, seperti

masyarakat yang telah melakukan jaga jarak secara fisik, melakukan

pekerjaan, maupun berbagai aktifitas lainnya melalui teleconference. COVID-

9

19 juga menjadi tantangan tersendiri kepada masyarakat yang akan

melakukan mudik di akhir bulan Ramadhan yang akan segera tiba.

Sepanjang seminar tersebut, Dr. Fadli Zon menekankan pada upaya mitigasi

yang telah dilakukan di Indonesia, khususnya kebijakan Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB). PSBB membatasi aktifitas ekonomi, kecuali bagi

sektor yang menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, seperti pasar

swalayan, mewajibkan sekolah-sekolah melakukan kegiatan pembelajaran dari

rumah, membatasi jumlah penumpang pada transportasi umum, dan berbagai

pembatasan lainnya. Walaupun dia juga mengakui bahwa hal tersebut

terlambat dilakukan, terutama di Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya.

Perbedaan pendapat di antara otoritas nasional maupun daerah,

permasalahan birokrasi, turut mempersulit upaya penanganan COVID-19. Hal

lainnya yang menjadi tantangan adalah keterbatasan alat tes, alat pelindung

diri, dan kurang siapnya fasilitas kesehatan.

Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan stimulis fiskal terkait COVID-19

ini, yang fokus pada Jaring Pengaman Sosial, kesehatan, pemulihan ekonomi

dan insentif pajak, serta kredit mikro. Oleh karena itulah peran parlemen

penting dalam mengawasi agar penggunaan anggaran tersebut berjalan

efektif.

Lebih lanjut, Dr. Fadli Zon menekankan bahwa tersedianya data yang dapat

diandalkan dan transparan sangat penting. Hal itu penting karena masyarakat

perlu mengetahui data terkait jumlah yang terkonfirmasi positif, kematian

maupun berapa yang sembuh, agar mereka selalu waspada.

Menjamin pemerintah yang akuntabel merupakan hal lainnya yang disoroti di

dalam pemaparan oleh Dr. Fadli Zon. Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No. 1/2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

10

2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

menyatakan bahwa para pembuat kebijakan terkait pandemi COVID-19 ini

tidak dapat ditindak baik secara pidana maupun perdata atas kebijakannya.

Padahal tidak seharusnya satu orangpun berada di atas hukum, terutama

dalam masa-masa krisis. Dr. Fadli Zon menyatakan bahwa kelonggaran yang

disediakan oleh PP tersebut harus terus menerus diawasi.

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon selaku pembicara pertama memberikan sambutan dan paparan pada acara web seminar tentang Peran Parlemen dalam

Kerja Sama Internasional untuk Penanggulangan Wabah COVID-19

Dr. Fadli Zon menyatakan bahwa parlemen memainkan peran penting dalam

mengatasi wabah virus, dan mendorong seluruh negara untuk memastikan

agar multilateralisme tetap menjadi jalan utama dalam kerja sama global ini.

11

Dr. Fadli Zon kembali memastikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia akan selalu mendukung upaya yang dilakukan oleh berbagai

organisasi internasional termasuk World Health Organization (WHO) dalam

menangani pandemi ini. Dr. Fadli Zon percaya bahwa informasi terus menerus

dari WHO penting dalam mengendalikan penyebaran informasi yang salah,

dan parlemen juga dapat memainkan peran ini. Parlemen dapat mendorong

masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai bentuk disinformasi yang

beredar.

Dr. Fadli Zon juga merekomendasikan agar organisasi internasional lebih

adaptif terhadap krisis ini. Sebagai contohnya adalah AIPA (Asean Inter-

Parliamentary Assembly), yang seharusnya dapat menjadi saluran utama

menyangkut informasi terkait COVID-19 di kawasan Asia Tenggara. Sebagai

tambahan, memperkuat hubungan bilateral termasuk komunikasi rutin antar

anggota parlemen penting dilakukan, terutama menyangkut para pekerja

migran yang terlantar di negara lain.

b. Dr. Navaratnasamy Paranietharan, WHO Indonesia Representative

Dr. Navaratna Paranietharan menyatakan bahwa penelitian lebih lanjut terkait

COVID-19 penting untuk dilakukan, terutama pada aspek-aspek dari pandemi

ini yang belum diketahui. Dia juga menjelaskan mengenai situasi global pada

tanggal 19 April 2020 yang menunjukkan 2.314.621 kasus yang terkonfirmasi,

dan 157.847 kematian di seluruh dunia.

Dr. Paranietharan menekankan pada pentingnya kerja sama global, seperti

berbagi informasi mengenai praktik cerdas (best practices) dan temuan

penelitian, memastikan rantai pasokan kebutuhan global tetap berjalan,

ketersediaan alat tes dan laboratorium, solidaritas global, pengembangan

vaksin, serta dukungan sumber daya bagi negara-negara miskin yang mana

tidak hanya fokus pada aspek hutang dalam penyediaan pendanaan.

12

Dr. Navaratnasamy Paranietharan, WHO Indonesia Representative selaku pembicara kedua menyatakan bahwa penelitian lebih lanjut terkait COVID-19 penting untuk dilakukan,

terutama pada aspek-aspek dari pandemi ini yang belum diketahui.

c. Hon. Dato’ Mohamad Rashid Hasnon, Deputy Speaker of Parliament of

Malaysia

Dato’ Mohamad Rashid Hasnon, Wakil Ketua Parlemen Malaysia menyatakan

bahwa kerja sama dan kolaborasi di antara berbagai institusi pemerintahan

dan kementerian merupakan kunci dalam penanganan COVID-19. Beliau juga

13

menekankan bahwa saat ini Malaysia tengah menerapkan kebijakan karantina

(lockdown), oleh karena itulah kerjasama dibutuhkan memastikan kebijakan itu

berjalan dan menjaga denyut nadi perekonomian masyarakat. Malaysia juga

melarang perkumpulan orang yang sama seperti PSBB yang dilaksanakan di

Indonesia. Dia juga menyatakan bahwa dunia usaha di Malaysia mendorong

agar karantina diakhiri sesegera mungkin, hanya saja mengingat situasi

sekarang, permintaan tersebut belum dapat dipenuhi.

Hon. Dato’ Mohamad Rashid Hasnon, Deputy Speaker of Parliament of Malaysia menjadi pembicara ketiga, menekankan bahwa kerja sama dan kolaborasi di antara berbagai institusi

pemerintahan dan kementerian merupakan kunci dalam penanganan COVID-19

Dato’ Mohamad Rashid Hasnon menyatakan bahwa Parlemen Malaysia

memiliki tugas untuk menyetujui anggaran yang penting dalam penanganan

COVID-19, walaupun proses ini mengharuskan para anggota parlemen hadir

untuk bersidang, protokol kesehatan yang ketat diterapkan dalam prosesnya.

Para anggota parlemen harus menjaga jarak selama bersidang dan tidak

memberikan izin bagi para pengunjung untuk meminimalisir potensi infeksi

virus.

14

d. Hon. Mr. Nguyen Van Giau, Chairman of the Committee for Foreign

Affairs, the National Assembly of Viet Nam

Vietnam pada periode ini menjabat sebagai Ketua AIPA. Nguyen Van Giau,

Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Parlemen Vietnam akan menyampaikan

surat dari Ketua AIPA kepada seluruh anggota AIPA, untuk bekerja sama

dengan pemerintah dalam mengadopsi kebijakan yang relevan dengan

pandemi ini. Lebih jauh, dia juga menyatakan negara-negara harus

menindaklanjuti hasil dari pertemuan ASEAN dan ASEAN+3 terkait COVID-19.

Deklarasi yang dihasilkan mencakup dukungan agar seluruh negara tetap

bersatu dalam upaya mengendalikan penyebaran penyakit dan memitigasi

dampak yang ditimbulkan.

Hon. Mr. Nguyen Van Giau, Chairman of the Committee for Foreign Affairs, the National Assembly of Viet Nam sebagai pembicara keempat menyampaikan pengalaman

negaranya yang berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19

Di samping Ketua Komisi Kerja Sama Luar Negeri, juga hadir anggota

parlemen lainnya dari Vietnam bernama dr. Nguyen Lan Hieu. Dia menyatakan

bahwa Vietnam telah menerapkan pembatasan perjalanan dari/dan menuju

China dari sejak awal wabah merebak. Seperti PSBB, Vietnam juga telah

menjalankan kebijakan pembatasan sosial, termasuk di dalamnya adalah:

15

perkumpulan massa, dan pelarangan operasi kegiatan ekonomi non-esensial.

Walaupun sektor yang menyediakan kebutuhan penting masyarakat, seperti

supermarket, tetap buka, mereka harus mengukuti protokal kesehatan yang

ketat seperti mengecek suhu tubuh sebelum masuk ke dalam ruangan.

Vietnam juga telah meluncurkan sebuah aplikasi berbasis bluetooth,

“Bluezone”. Aplikasi ini dapat membantu pihak otoritas, dan mendorong

masyarakat lebih waspada terhadap potensi kontak dengan pasien COVID-19.

dr. Nguyen Lan Hieu, Member of the Committee for Foreign Affairs, the National Assembly of Viet Nam ikut serta memberikan paparan dalam acara web seminar tentang Peran Parlemen dalam Kerja Sama Internasional untuk Penanggulangan Wabah COVID-19

e. Mr. Febrian Alphyanto Ruddyard, Director General for Multilateral

Cooperation, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Mr. Febrian Alphyanto Ruddyard, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral

Kementerian Luar Negeri, mengingatkan kembali bahwa pandemi COVID-19

memerlukan kerja sama internasional. Kementerian Luar Negeri memiliki tugas

penting dalam mengatasi pandemi ini melalui, inisiasi, mendukung dan

merekomendasikan resolusi internasional maupun regional. Sebagai contoh,

16

melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia menginisiasi Resolusi

PBB “Global Solidarity to Fight COVID-19)”.

Sebagai tambahan mengenai pekerja migran, pemerintah telah berusaha keras

untuk memulangkan seluruh warga negara Indonesia, termasuk pekerja migran

di luar negeri. Indonesia telah memulangkan 8551 warga hingga hari ini.

Mr. Febrian Alphyanto Ruddyard, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, menjadi pembicara kelima dalam acara web seminar tentang Peran Parlemen dalam Kerja Sama Internasional untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 dengan memberikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi COVID-19

Mr. Febrian Alphyanto Ruddyard juga menyatakan bahwa Indonesia telah

menerima 83 bantuan asing untuk memitigasi pandemi COVID-19. Bantuan

yang diberikan berupa dana maupun peralatan kesehatan. Walaupun begitu,

harus tetap ditekankan bahwa yang kita butuhkan adalah peralatan kesehatan,

17

termasuk APD, masker, alat bantu pernapasan, alat tes dan Virus Transport

Medium.

Pada kata penutupnya, Beliau menggarisbawahi sejumlah rekomendasi,

termasuk meningkatkan pertukaran informasi yang berhubungan dengan

penanganan virus, membangun pemahaman bersama mengenai distribusi

alat-alat kesehatan, membangun protokol bersama terkait pemulangan dan

perlindungan warga asing dan pekerja migran, memastikan fleksibitas paten

dan hak kekayaan intelektual terkait vaksin, dan mendorong kolaborasi

penelitian untuk mempercepat produksi vaksin maupun alat kesehatan lainnya.

f. Mr. Kim Jin Pyo, Chairman of the Coronavirus Special Committee, the

National Assembly of the Republic of Korea

Ketua Komisi Khusus Coronavirus Parlemen Korea Selatan, Mr. Kim Jin Pyo,

menyatakan bahwa COVID-19 telah menyebar ke seluruh dunia, menjadikan itu

isu yang mendesak bagi seluruh umat manusia. Hal ini memerlukan kolaborasi

antara berbagai negara dalam upaya menganalisa dan mengurangi

permasalahan dalam penanganan di lapangan. Pada tanggal 13 April, Korea

Selatan melaporkan 25 kasus baru, setelah hanya rata-rata 13 kasus pada hari-

hari sebelumnya. Pada tanggal 21 April 2020 jumlah kasus telah mencapai

10.663.

Beberapa langkah terkait tes COVID-19 telah dilakukan, termasuk tes secara

drive-through. Terkait dengan sektor pendidikan, Korea Selatan telah menunda

dimulainya tahun ajaran baru dan melakukan kegiatan pembelajaran secara

daring. Kebijakan jaga jarak fisik juga telah dilakukan, yang sebagai gantinya

dilakukan pertemuan umum secara daring. Komisi khusus coronavirus Parlemen

Korea Selatan juga telah melakukan berbagai hal dan rekomendasi terkait

penanganan COVID-19 ini.

18

Mr. Kim Jin Pyo, Chairman of the Coronavirus Special Committee, the National Assembly of the Republic of Korea menjadi pembicara keenam didampingi oleh penerjemah, menyatakan bahwa Republik Korea tidak melakukan karantina sosial tetapi fokus kepada pelacakan dan

tes berskala besar untuk mencari orang-orang yang terduga terpapar COVID-19

g. Prof. Dr. Armida Alisjahbana, Under-Secretary General of the United

Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UN ESCAP)

Sebagai tambahan atas apa yang telah dijelaskan oleh para pembicara di atas,

Armida Alisjahbana, UNESCAP mengirimkan video yang menekankan pada

pentingnya kerja sama global sebagai upaya penanganan COVID-19, terutama

karena pandemi telah mempengaruhi kelas masyarakat yang paling rentan,

termasuk pekerja dengan upah yang rendah.

Prof. Dr. Armida Alisjahbana, Under-Secretary General of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UN ESCAP) dalam video massage-nya

19

4) Sesi Diskusi dan Tanya Jawab

Sesi ini diisi dengan kegiatan diskusi dan tanya jawab peserta dengan para

narasumber. Adapun pertanyaan-pertanyaan yg masuk dari masyarakat dan

jawaban yang disampaikan antara lain:

1. Saya ingin bertanya kepada DPR dan AIPA, apakah parlemen telah melakukan

evaluasi terkait kerangka kerja WHO terkait COVID-19?

2. Kepada WHO dan AIPA, Bagaimana AIPA menanggapi sulitnya menerapkan

rekomendasi WHO terkait COVID-19, terutama di daerah pedesaan?

3. Bagaimana DPR menanggapi mengenai rapid test, yang bagi sebagian

kalangan beranggapan hanyalah pemborosan belaka, karena pada akhirnya

tetap harus dikonfirmasi oleh PCR?

Jawaban:

Untuk dua pertanyaan pertama, Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon menyatakan

bahwa DPR masih berkonsentrasi pada permasalahan dalam negeri, dan belum

ada evaluasi, terutama karena Indonesia masih pada tahap awal penerapan

PSBB. Namun, dia akan merekomendasikan pembentukan tim pengawas oleh

parlemen untuk mengevaluasi kerangka kerja strategis yang telah dilakukan.

Sehubungan dengan pertanyaan kedua, Dr. Fadli Zon merekomendasikan AIPA

untuk menyelenggarakan Webinar terkait isu ini.

Sebagai tambahan, Ketua BKSAP DPR RI menyatakan bahwa Indonesia telah

meluncurkan aplikasi yang bernama “Peduli Lindungi”, yang dapat

mengidentifikasi zona merah, dan menginformasikan kepada masyarakat

mengenai potensi jika mereka telah terpapar atau melakukan kontak kepada

orang-orang yang telah terinfeksi COVID-19.

Sedangkan Perwakilan Vietnam menekankan bahwa mereka masih fokus kepada

permasalahan di dalam negeri. Lebih jauh, parlemen di negara tersebut telah

20

berupaya keras dalam mendukung upaya mitigasi terhadap penyebaran COVID-

19 ini.

Menjawab pertanyaan ketiga, Dr. Paranietharan dari WHO menyatakan bahwa

PCR merupakan tes yang lebih akurat daripada rapid test. Senada dengan

pernyataan itu, Dato’ Hasnon dari Malaysia lebih merekomendasikan penggunaan

swab test daripada rapid test berdasarkan tingkat akurasinya.

Mr. Kim Jin Pyo dari Korea Selatan juga menyatakan optimismenya bahwa Korea

Selatan maupun seluruh dunia akan mempu mengatasi pandemi ini. Dia

menggarisbawahi beberapa hal untuk memastikan hal ini, termasuk di dalamnya

PCR testing, dengan kapasitas harian mencapai 15.000. Tes PCR memiliki

akurasi sekitar 95%, yang mana sangat tinggi jika dibandingkan dengan tes

lainnya. Dia juga menyatakan bahwa Korea Selatan juga telah mengirimkan

50.000 PCR reagents ke Indonesia.

Pada pernyataan penutupnya, dia menekankan sangat penting agar seluruh

negara mendokumentasikan serta berbagi informasi terkait penanganan COVID-

19. Dia juga menekankan bahwa pengembangan vaksin merupakan hal yang

sangat penting.

Adapun untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk namun karena keterbatasan

waktu belum dapat dijawab oleh para narasumber, dalam hal ini Biro Kerja Sama

Antar Parlemen telah menindaklanjuti dengan mengirim pertanyaan-pertanyaan

tersebut kepada para narasumber melalui email. Adapun pertanyaan-pertanyaan

dimaksud sebagai berikut:

a. Pertanyaan yang datang dari para anonymus untuk narasumber dari Malaysia:

1. Whether Indonesia, Malaysia, and Thailand COVID-19 Pandemic will be

longer than US and Germany?

21

2. To all speakers, this disease could asymptomatic or without demonstarting

any symptoms - which is very dangerous. Besides WFH, what are the other

strategies?

3. With so many positive patients results from a mass examination, are there

more preventive figures than curatives in Korea? does it make hospitals full?

4. what is the intangible impact of Covid-19 on the social-political interactions

between people on each of ASEAN Countries?

5. many economic sectors are terribly affected by wider scale social limitation,

how do we cope w/ that in the future? has the parliament compile any

strategies?

6. Those countries which have seen flattening curves would open the economy

eventually. What measures are you going to use for those which are left

behind?

7. Each country prioritizes on domestic actions, do parliaments have any plan

to push governments to exercise concrete joined actions? Spread is cross

borders.

b. Pertanyaan untuk WHO:

Abraham:

1. How could WHO respond to the difficulties of the WHO strategic framework

to be implemented in rural areas?

2. To all members and WHO, I believe the most dangerous part of this disease

is that it could be asymptomatic. Besides working from home, what other

strategies?

Ranti:

1. What do you think about Indonesia's government measures in fighting

COVID-19? Does parliament contribute to this measures?

Anonymus:

1. Whether Indonesia, Malaysia, and Thailand COVID-19 Pandemic will be

longer than US and Germany?

22

2. To all speakers, this disease could asymptomatic or without demonstarting

any symptoms - which is very dangerous. Besides WFH, what are the other

strategies?

3. With so many positive patients results from a mass examination, are there

more preventive figures than curatives in Korea? does it make hospitals full?

5) Closing Session

Webinar ditutup oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Charles Honoris selaku

moderator dengan menyampaikan bahwa Indonesia memiliki budaya gotong

royong, yaitu kerja sama dan tolong menolong satu sama lain. Hanya dengan

tolong menong dan gotong royong kita dapat mengatasi masa sulit seperti ini.

Terimakasih disampaikan kepada seluruh panelis yang telah berbagi pengalaman

dalam mengatasi pandemic covid serta dampaknya bagi kehidupan sosial

ekonomi di negara masing-masing. Terimaksih juga disampaikan kepada seluruh

partisipan yang telah bergabung dan ikut berkontribusi dalam webinar ini guna

meningkatkan peran diplomasi parlemen yang dilakukan agar lebih tepat guna.

Untuk seluruh masyarakat yang terinfeksi virus COVID-19, semoga tetap kuat dan

segera pulih. Untuk itu penting adanya kerjasama dan solidaritas global dalam

menanggulangi berbagai persoalan yang terjadi akibat krisis kesehatan global ini.

Wakil Ketua BKSAP, Charles Honoris didampingi oleh Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen, Endah T.D. Retnoastuti dalam acara web seminar

23

Foto suasana acara web seminar tentang Peran Parlemen dalam Kerja Sama Internasional

untuk Penanggulangan Wabah COVID-19, melalui aplikasi zoom di lantai 2 Gedung Nusantara III DPR RI

C. Kebutuhan Peralatan Web Seminar

Untuk kelancaran jalannya web seminar, maka secara keseluruhan Biro Kerja Sama

Antar Parlemen mempersiapkan sebagai berikut :

1. Ruang yang digunakan untuk zoom web seminar dilengkapi dengan peralatan

kantor berupa LCD Projector, Screen, Delegate Microphone dan laptop,

berkoordinasi dengan BDTI untuk memastikan semuanya dapat berfungsi dengan

baik.

2. Jamuan makan siang dan snack.

24

D. Dokumentasi Web Seminar

Sekretariat menyiapkan pembuatan dokumentasi sebagai berikut:

1. DVD jalannya web seminar

2. Foto kegiatan

3. Laporan kegiatan

Jakarta, April 2020 Ketua Panitia Penyelenggara/

Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen,

ttd

Endah T. D. Retnoastuti NIP. 196804021993022001