LAPORAN UJI COBA SOP INDIKATOR PEMETAAN …. Laporan Uji Coba... · SOP Indikator dapat diterapkan maka dilakukan uji coba terhadap ... pemberdayaan masyarakat. Terselenggaranya pendidikan

LAPORAN UJI COBA SOP INDIKATOR

dan PEMETAAN KETERKAITAN

BUKU I dengan BUKU II DRAFT RPJMN 2010 - 2014

Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

BAPPENAS 2010

RREEPPUUBBLLIIKK IINNDDOONNEESSIIAA

ii

KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai dokumen perencanaan sudah selayaknya mempunyai runtutan alur pikir dan keterkaitan antara antar priortas nasional yang tertuang dalam Buku I dengan prioritas bidang yang tertuang dalam Buku II RPJMN.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk mengetahui apakah pedoman evaluasi yang telah disusun oleh Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan dapat diterapkan atau tidak, kami melakukan uji coba penerapan pedoman tersebut ke dalam draft RPJMN 2010-2014. Uji coba dilakukan terbatas pada beberapa program dari tiga sektor terpilih, yaitu sektor kesehatan, pertanian, dan politik. Di samping itu untuk memberikan masukan dalam penyusunan RPJMN 2010-2014, kami juga telah melakukan pemetaan keterkaitan antara draft Buku I dengan draft Buku II. Keterkaitan ini sangat diperlukan agar prioritas nasional pembangunan dapat terjaga dengan baik.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di waktu mendatang. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dari pelaksanaan hingga tersusunnya laporan uji coba dan pemetaan ini.

Jakarta, Maret 2010

Plt. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

Dr. Ir. Dedi M. Masykur Riyadi

1

BAGIAN I UJI COBA KETERTERAPAN SOP

INDIKATOR

2

UJI COBA KETERTERAPAN SOP INDIKATOR

I. Latar Belakang

Salah satu tugas Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral (EKPS) adalah melakukan evaluasi kinerja pembangunan bidang perekonomian, politik, hukum, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan rakyat. Dalam banyak literatur, disebutkan bahwa evaluasi dapat dilakukan sebelum sebuah kebijakan dijalankan. Evaluasi semacam ini dikenal dengan istilah ex-ante evaluation. Beberapa waktu yang lalu, Bappenas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Dalam kerangka itu, Direktorat EKPS mencoba berkontribusi untuk memastikan bahwa penyusunan tersebut telah mengikuti kerangka berpikir logis sejak perumusan masalah, penentuan sasaran, hingga program dan kegiatan yang hendak dijalankan. Secara konkret, Direktorat EKPS berupaya memfasilitasi direktorat teknis penulis RPJMN 2010-2014 terutama dalam hal: (1) menguji kesesuaian hubungan antar-level ndikator; (2) menguji kesesuaian hubungan antar-indikator dalam level sepadan; (3) menguji keterandalan indikator sebagai instrument evaluasi kinerja pembangunan sektoral; dan (4) memberikan masukan apabila keberadaan indikator yang digunakan ternyata tidak sesuai dan tidak andal. Sesuai Pedoman Penyusunan RPJMN 2010-2014 (Bappenas, 2009) disebutkan bahwa RPJMN 2010-2014 disusun dalam 3 buku.

Buku I bermuatan Prioritas Nasional dengan intisari pembahasan pada Fokus Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang menjadi pilihan Presiden Terpilih. Kegiatan Prioritas dikelompokkan menurut Fokus Prioritas.

1

Buku II bermuatan (1) Bidang Pembangunan yang menjadi

1 Fokus Prioritas adalah Program yang bersifat Lintas K/L.

3

prioritas nasional dengan intisari pembahasan pada Fokus Prioritas Bidang dan Kegiatan Prioritas dalam bidang yang bersangkutan; (2) Kementerian/Lembaga yang menjadi penanggung-jawab pencapaian outcome programnya; (3) asumsi pencapaian target outcome dan output per tahun dalam 5 tahun ke depan; serta (4) alokasi anggaran anggaran baseline kegiatan prioritas K/L.

Buku III bermuatan Strategi Pembangunan Berdimensi Kewilayahan dengan intisari pada 7 zona pengembangan kewilayahan.

2

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Direktorat EKPS menyusun sebuah buku berjudul “Pedoman Evaluasi dan Indikator Kinerja Pembangunan” yang memuat SOP Indikator. Buku tersebut bertujuan untuk membahas cara dan mekanisme dalam mengevaluasi kebijakan, program, dan kegiatan serta sasaran suatu dokumen perencanaan. Sehingga dapat dimengerti cara apa yang mungkin dapat dilakukan ketika suatu evaluasi dampak, atau outcome, atau output perlu dilaksanakan. Untuk memastikan agar SOP Indikator dapat diterapkan maka dilakukan uji coba terhadap beberapa sub bidang yang terdapat di dalam draft Buku II RPJMN 2010-2014.

II. Tujuan

Kegiatan uji coba keterterapan ini bertujuan: (1) Menguji apakah SOP Indikator aplikabel (bisa dipakai)

sebagai alat uji terhadap berbagai aspek indikator pembangunan;

(2) Menguji kesesuaian hubungan antar-level ndikator; (3) Menguji kesesuaian hubungan antar-indikator dalam level

sepadan; (4) Menguji keterandalan indikator sebagai instrument evaluasi

2 Meliputi zona pengembangan kewilayahan: (1) Papua, (2) Maluku, (3) Kepulauan

Nusa Tenggara, (4) Sulawesi, (5) Kalimantan, (6) Jawa dan Bali, dan (7) Sumatera.

4

kinerja pembangunan sektoral; dan (5) Memberikan masukan apabila keberadaan ndikator yang

digunakan ternyata tidak sesuai dan tidak andal. III. Garis Besar Konseptual Model Logik dan Penerapannya

Guna memahami kerangka kerja (framework) dari pelaksanaan Applicability Experiment SOP Indikator, dalam bagian III ini akan menguraikan konsep dasar model logik dan penerapannya dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan. 3.1. Konsep Logic Model Dari perspektif Perencanaan, Model Logik merupakan sebuah kerangka kerja dan proses perencanaan untuk menjembatani gap antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Model logik memberikan struktur pemahaman terhadap situasi yang mengarahkan pada kebutuhan inisiasi, hasil akhir yang diharapkan dan bagaimana investasi dikaitkan dengan aktivitas orang-orang yang ditargetkan dengan maksud untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dari perspektif Manajemen Program, Model Logik menggambarkan hubungan antara sumber daya (input), aktivitas (kegiatan), dan outcome. Model logik berperan sebagai dasar untuk membangun rencana manajemen yang lebih detail. Dalam kurun waktu implementasi, model logik digunakan untuk menjelaskan, merunut dan memonitor operasi, proses dan fungsi. Model logik dapat berupa rangkaian atau mata rantai pernyataan “jika-maka” yang menunjukan hubungan antara: (i) sumber daya, (ii) proses/kegiatan, (iii) output (barang dan jasa), (iv) immediate dan intermediate outcomes, (v) impacts, (vi) identified needs/keadaan yang dikehendaki, yang merupakan “negasi/kebalikan” dari permasalahan yang diidentifikasi pada pangkal rantai.

5

Dalam kaitan dengan evaluasi program, Program Logik membantu mengidentifikasi pertanyaan yang berguna tentang ketepatan (appropriateness), efektivitas, dan efisiensi sebuah program. Secara konseptual, Model Logik adalah sebagaimana ilustrasi pada Bagan 1 berikut: Bagan 1. Konsep Model Logik

Sumber: Lisa Wyatt Knowlton (Editor), Cynthia C. Phillips (Editor), The Logic Model Guidebook: Better Strategies for Great Results (Paperback), Sage Publications Inc, New York (October 2, 2008).

Model Logik tersebut menjadi dasar dalam penyusunan RPJMN 2010-2014 dengan penerapan sebagai berikut:

6

Bagan 2. Penerapan Model Logik untuk Penyusunan RPJMN 2010-2014

Sumber: Bappenas, Pedoman Penyusunan RPJMN 2010-2014, Edisi 1, Deputi EKP-Bappenas, Jakarta, 2009.

Kunci utama dalam penerapan model logik dalam penyusunan RPJMN 2010-2014 adalah dengan menggunakan Format Tabel 2.1, 2.2, dan 2.3.

3

3.2. Tentang SOP Indikator

SOP Indikator membahas konsep, cara, dan manfaat evaluasi. Selain itu, SOP Indikator juga menguraikan cara mengukur capaian kebijakan, program dan kegiatan pokok, melalui pembentukan

3 Lihat Bappenas, Pedoman Penyusunan RPJMN 2010-2014, Edisi 1, Deputi

EKP-Bappenas, Jakarta, 2009, hlm 18-19.

7

indikator kinerja. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perlu dilakukan dalam suatu proses yang berkesinambungan, diawali dengan kesepakatan menentukan indikator kinerja pada masing-masing tahapan/level penyusunan. Penentuan indikator kinerja dimulai dari impact, outcome, output, hingga input. Kesepakatan harus sejak awal ditetapkan sesuai tahapan atau level dan tingkat penyusunan rencana. Sebelum kesepakatan diperoleh, perlu dilakukan formulasi rumusan permasalahan dahulu. Kemudian disusun strategi, prioritas, dan fokus pembangunan, sebagai upaya dan solusi untuk memecahkan permasalahan. Dengan demikian, penentuan permasalahan merupakan proses awal sebelum menentukan indikator impact/dampak. Kemudian secara berurutan ditentukan indikator lainnya, hingga akhirnya tersusun kegiatan pokok, dan secara teorotis, sekaligus dapat diperkirakan dan diperhitungkan besar alokasi anggaran atau input yang diperlukan. Bappenas selama ini belum pernah melakukan suatu upaya evaluasi kinerja pembangunan yang terstruktur dan berkelanjutan (continue), apalagi dilakukan per sektor. Metode evaluasi yang dibahas dalam buku ini menyertakan contoh aplikasi sederhana berdasarkan isi dokumen RPJMN 2004-2009. Dari Supplemen Buku Mapping Sasaran dan Indikator Pembangunan Dalam RPJMN 2004-2009 dan RKP 2005- 2008, diketahui bahwa mengenali dan memahami kaitan, benang merah, dan alur kebijakan, program dan kegiatan serta sasaran RPJMN 2004-2009 dan RKP 2005 hingga 2008; sungguh tidak mudah. Tidak mudah pula untuk mencermati dan menyimpulkan perkembangan dan apa yang telah terjadi dalam kemajuan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional selama beberapa tahun terakhir. 3.3. Sekilas Tentang Pedoman Penyusunan RPJMN 2010-2014

Pedoman Penyusunan RPJMN 2010-2014 menggariskan bahwa secara substansi, RPJMN 2010-2014 harus mengacu pada arahan RPJPN 2005-2025 dan berisi arah kebijakan dan strategi pembangunan, pengarusutamaan pembangunan, dan kerangka

8

ekonomi makro. RPJMN 2010-2014 terditi atas tiga buku yang saling terkait, di mana: (i) Buku I memuat Prioritas, Fokus Prioritas, dan Kegiatan Prioritas yang bersifat Nasional; (ii) Buku II memuat Prioritas, Fokus Prioritas, dan Kegiatan Priorotas yang bersifat Bidang; dan (iii) Buku III berisi rencana pengembangan wilayah pulau dan keterkaitan Nasional-Regional, yakni melihat strategi kebijakan pembangunan Bidang/K-L dalam mendukung pencapaian prioritas nasional di wilayah. Buku I RPJMN berisi: (i) Kondisi Umum yang mencakup pencapaian pembangunan serta permasalahan dan sasaran pembangunan nasional; (ii) Arahan RPJPN 2005-2025; (iii) Kerangka Ekonomi Makro; (iv) Kebijakan pembangunan nasional strategi dan kebijakan pembangunan nasional, strategi pembangunan kewilayahan, dan pengarusutamaan pembangunan. Lampiran Buku I berupa Matriks Rencana Tindak Prioritas Nasional dan Matriks Indikator Kinerja Pengarusutamaan Pembangunan. Buku II RPJMN berisi: (i) Kondisi Umum, (ii) Permasalahan & Sasaran Pembangunan Bidang, dan (iii) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang. Buku II dilengkapi dengan dua macam matriks, yakni:

(1) Matriks Rencana Tindak Bidang, yang diletakkan pada setiap bidang (bab); dan

(2) Matriks Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Per-K/L, yang diletakkan pada bagian akhir buku.

Mengacu pada RPJP 2005-2025, untuk RPJMN kedua yakni RPJMN 2010-2014, terdapat sembilan bidang pembangunan.

IV. Cara Uji Coba Keterterapan

Cara/metode yang dipergunakan dalam Uji Coba Keterterapan adalah sebagai berikut: Pertama, pahami aplikasi model logik sebagaimana konsep di atas pada contoh aplikasi model logik pada Tabel 1. Sebagai contoh adalah aplikasi Model Logik untuk “Program Perbaikan Gizi Masyarakat” dalam RPJMN 2004-2009.

9

Tabel 1. Contoh Aplikasi Model Logik untuk “Program Perbaikan Gizi Masyarakat”. Level Uraian Sukses kriteria Indikator kinerja

1. Impacts/ ultimate outcomes

(sasaran program dlm RPJMN 04-09)

Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita dari 25,8 persen menjadi 20,0 persen

Prevalensi gizi kurang pada anak balita menjadi 20,0 persen.

Prevalensi gizi kurang pada anak balita

2.Intermediate outcomes

Meningkatnya masyarakat yang peduli dan melaksanakan perbaikan gizi

Cakupan masyarakat yang berhasil melaksanakan perbaikan gizi mencapai ….%

Cakupan masyarakat yang berhasil melaksanakan perbaikan gizi

3. Immediate Outcomes (sasaran program RKP 2009)

Meningkatnya persentase ASI eksklusif

Meningkatnya persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium yang cukup

Meningkatkan persentase balita yang mendapatkan kapsul vitamin A

Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe

Meningkatnya kelompok gizi masyarakat yang aktif

Persentase ASI ekslusif mencapai 80 %.

Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium mencapai 80 %.

Persentase balita yang mendapatkan kapsul vitamin A mencapai 80 %.

Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe mencapai 90%

1.800 desa mempunyai kelompok gizi masyarakat yang aktif.

Persentase ASI ekslusif Persentase rumah tangga

yang mengkonsumsi garam beryodium

Persentase balita yang mendapatkan kapsul vitamin A

Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe

Jumlah kelompok gizi

masyarakat yang aktif

4. Outputs (Keluaran dr Kegiatan RKP 09)

Terlaksananya pendidikan gizi masyarakat

Terlaksananya penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita

Terlaksananya berbagai kegiatan/penyuluhan oleh kelompok gizi masyarakat

Meningkatnya pengetahuan gizi masyarakat

Seluruh masalah gizi kurang dan gizi buruk berhasil ditangani dengan baik

Penyuluhan kelompok gizi masyarakat dilaksanakan sebanyak ……kali/bulan

Banyaknya masyarakat yang mengikuti pendidikan gizi masyarakat

Banyaknya masalah gizi kurang dan buruk yang berhasil ditangani

Banyaknya penyuluhan yang dilakukan oleh kelompok gizi masyarakat

5. Activities (Kegiatan dlm RKP 09)

Peningkatan pendidikan gizi masyarakat;

Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita.

Perbaikan gizi melalui pemberdayaan masyarakat.

Terselenggaranya pendidikan gizi masyarakat sebanyak …. kali

Tertanganinya seluruh masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita.

Seluruh desa memiliki kelompok gizi masyarakat

Frekuensi pelaksanaan pendidikan gizi masyarakat

Jumlah penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita.

Banyaknya kelompok gizi masyarakat yang terbentuk

7. Inputs

(pagu indikatif dlm RKP 09)

Rp582.000.000, (pagu indikatif RKP 2009) dialokasikan untuk mendanai Program Perbaikan Gizi Masyarakat:

100 persen anggaran terserap pada akhir tahun 2009

Persentase penyerapan anggaran

1. Needs (permasalahan RKP 09)

Persentase balita kekurangan gizi masih cukup tinggi Some causes: Kurang energi protein pada ibu hamil, bayi, dan

balita Anemia gizi besi Gangguan akibat kurang yodium Kekurangan vitamin A Kurang zat gizi mikro lainnya

Persentase balita kurang gizi adalah 34,4% tahun 1999, dan 28,02% pada tahun 2005.

Terjadi penurunan tetapi masih cukup tinggi ditargetkan tahun 2009 menjadi 20%.

10

Sumber: Tabel IV.3 dalam Kedeputian EKP, Pedoman Evaluasi dan Indikator Kinerja Pembangunan (SOP Indikator), Bappenas, 2009.

Kedua, bacalah redaksi/narasi draft Buku II RPJMN 2010-2014. Cermati narasi mana yang kira-kira dapat menjelaskan Needs, Inputs, Activities, Outputs, Immediate Outcomes, Intermediate Outcomes, dan Impacts/ Ultimate Outcomes (bandingkan Buku I).

Tabel 2.

Matriks Struktur Kebijakan, Kriteria Keberhasilan, dan Indikator RPJMN Nasional

Uraian Kriteria Sukses

(Pencapaian target)

Indikator Kinerja

Kualitas Indikator

Andal Sahih

2 Prioritas Bidang

Sasaran prioritas

Dampak/Impact

3 Fokus Prioritas Bidang

Sasaran Fokus Prioritas Bidang

Outcome

4 Output

Output #1

Output #2

Output #n

5 Kegiatan Prioritas Bidang

Kegiatan Pokok Lintas-Bidang #1

Kegiatan Pokok Lintas-Bidang #2

Kegiatan Pokok Lintas-Bidang #n

6 Input

Dana Pemerintah

SDM

Manajemen

Lain-lain (sebutkan)

1 Identifikasi Permasalahan

Kolom ini Biarkan Kosong

Kondisi

Penyebab/alasan

Data penguat (jika ada)

11

Ketiga, Catat atau beri tanda apabila terdapat pencatuman indikator dalam satu level yang tidak sesuai. Contoh indikator tidak sesuai: Program Pendidikan Dasar indikatornya: Angka Harapan Hidup. Keempat, translasikan pernyataan/redaksi/narasi dalam Buku II per Bidang sebagaimana yang dimuat dalam Tabel 2 (Fokus Prioritas Bidang A, Buku II) menjadi Tabel 3 (Matriks Struktur Kebijakan, Kriteria keberhasilan, dan Indikator RPJMN Nasional).

Tabel 2. Penguraian Fokus Prioritas dalam Rencana Tindak Prioritas Bidang

No Fokus

Prioritas/Kegiatan Prioritas

Sasaran (Hasil

Outcomes/ Output yang diharapkan)

Indikator (Indikator

outcomes dan indikator output)

Target

Program KL

Alokasi Anggaran Baseline Kegiatan

Prioitas

10 11 12 13 14 10 11 12 13 14

1 Fokus Prioritas Bidang A

Indikator Outcome A

1.1 Kegiatan Prioritas 1.A.

Indikator Output 1.A (Keluaran Kegiatan Prioritas 1.A)

Program KL A

KLA

1.2 Kegiatan Prioritas 1.B.

Indikator Output 1.B (Keluaran Kegiatan Prioritas 1.B)

Program KL B

KL B

2 Fokus Prioritas

Bidang B Indikator

Outcome B

Sumber: Tabel 2.2 dalam buku Pedoman Penyusunan RPJMN 2010-2014, halaman 19.

Kelima, Catat atau beri tanda apabila terdapat pencatuman indikator dalam satu level yang tidak sesuai. Contoh indikator tidak sesuai: Program Pendidikan Dasar indikatornya: Angka Harapan Hidup. Keenam, biarkan indikator yang ada seperti sedia kala. Catat atau beri tanda apabila terdapat pencatuman indikator yang tidak andal.

12

Keandalan indikator adalah apabila ndikator pada level sebelumnya mampu mempengaruhi ndikator pada level berikutnya. Misal: semua ndikator output (ndikator kegiatan) mempengaruhi pencapaian ndikator outcome (ndikator program atau focus prioritas). Contoh ndikator yang tidak andal: Fokus Prioritas “Meningkatnya Kualitas Nelayan” (dengan indikatornya: Pendapatan Nelayan per Tahun) dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan (1) Kegiatan Pembagian Senjata Kepada Nelayan (dengan indikatornya: jumlah nelayan yang mempunyai AK 47); (2) Kegiatan Penyediaan Modal Kerja Nelayan (dengan indikatornya: jumlah nelayan yang memperoleh modal kerja berbunga rendah); dan (3) Kegiatan Penyuluhan Penangkapan Ikan (dengan indikatornya: jumlah nelayan yang paham cara menangkap ikan). Dalam contoh ini, ndikator yang tidak andal adalah? (jawab: “jumlah nelayan yang mempunyai AK 47”). Lihat Bagan 3. Contoh Penelusuran Kesahihan dan Keandalan Indikator.

Bagan 3. Contoh Penelusuran Kesahihan dan Keandalan Indikator

13

Berikut adalah definisi dan pemahaman sederhana tentang kesahihan dan keandalan indikator.

Kesahihan indikator:

Apabila indikator yang dipakai telah mengikuti kaidah SMART. Apabila indikator yang dipakai benar-benar dapat membuktikan

bahwa konsep yang sedang dipakai memang sedang dipakai!! (catatan: sengaja diulang).

Keandalan indikator:

Apabila indikator yang dipakai telah mengikuti kaidah SMART. Apabila indikator yang dipakai benar-benar dapat memberikan

kontribusi atau mempengaruhi value dari indikator yang lain. Dalam

preposisi ini harus berlaku hubungan X mempengaruhi Y (hipotheticly).

Contoh indikator yang andal: pemberian BLT (indikator output kegiatan: jumlah RTM penerima BLT) meningkatkan kesejakteraan kelompok miskin (indikator outcome program/fokus prioritas: Purchasing Power Parity Kelompok Miskin) dalam hubungan ini X mempengaruhi Y (hipotheticly).

Contoh indikator yang tidak andal: pembagian senjata kepada anak jalanan (indikator kegiatan: kepemilikan AK 47) menurunkan jumlah pekerja anak (indikator outcome program/fokus prioritas: tingkat pekerja anak) dalam hubungan ini X belum tentu mempengaruhi Y (hipotheticly)

Catatan: Penentuan keandalan indikator ditentukan oleh pemilihan konsep atau variabelnya. Apabila variabelnya salah pasti indikatornya akan membingungkan.

Ketujuh, buat Daftar Variabel (atau Indikator?) Per Sektor dalam beberapa Program. Dalam penyusunan Daftar Variabel ini sangat diperlukan pencatatan kualitas indikator outcome atau outputnya. Contoh: lihat Daftar Variabel Sektor Kesehatan berikut.

14

Tabel 4. Contoh Daftar Variabel Sektor Kesehatan

Program RPJMN

Variabel

Kualitas Indikator Oucome/Output

Andal Sahih

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Jumlah keluarga berperilaku sehat

2. Program Lingkungan Sehat

1. Jumah keluarga yang menghuni rumah sehat 2. Jumlah keluarga yang menggunakan air

bersih 3. Jumlah keluarga yang menggunakan jamban

sehat 4. Jumlah tempat-tempat umum yang memenuhi

syarat kesehatan

3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan

2. Cakupan pelayanan antenatal 3. Cakupan pelayanan neonatal 4. Cakupan rawat jalan 5. Cakupan kunjungan bayi ke tempat layanan

kesehatan 6. Jumlah keluarga miskin yang terlayani di

puskesmas

4. Program Upaya Kesehatan Perorangan

1. Jumlah penduduk miskin yang mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit

2. Jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat yang memenuhi standar mutu

3. Jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan Obstetrik & Neonatus esensial Komprehensif (PONEK)

4. Jumalh rumah sakit yang terakreditasi

5. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

1. Jumlah desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI)

2. Jumlah Case Detection Rate TB 3. Angka penemuan Accute Flaccid Paralysis

pada anak usia kurang 15 tahun 4. Case fatality rate DBD 5. Case fatality rate diare 6. Perentase ODHA (Orang Dengan HIV AIDS)

ditemukan dan mendapat pengobatan 7. Persentase penderita malaria yang diobati

dari yang ditemukan

15

Program RPJMN

Variabel


Andal Sahih

6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Angka prevalensi kurang gizi pada balita 2. Persentase ibu hamil yang mendapat tablet

Fe 3. Persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif 4. Persentase balita yang mendapatkan Vitamin

A

7. Program Sumber Daya Kesehatan

1. Jumlah tenaga kesehatan terlatih di desa siaga

2. Jumlah tenaga medis dan para medis di daerah terpencil/tertinggal

3. Proporsi rumah sakit kabupaten/kota yang memiliki tenaga dokter spesialis dasar

4. Persentase guru, dosen dan instruktur bidang kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya

8. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1. Ketersediaan dan pemerataan obat esensial nasional;

2. Ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan

3. Ketersediaan obat untuk buffer stock di kabupaten/kota, propinsi dan pusat untuk penduduk sasaran Askeskin/Jamkesmas

4. Ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan pada saat bencana / KLB

9. Program Pengawasan Obat dan Makanan

1. Persentase jumlah sampel yang memenuhi syarat

2. Jumlah pemeriksaan sarana produksi dalam rangka cara pembuatan obat yang baik (CPOB)

3. Persentase peredaran produk pangan yang memenuhi syarat

4. Tercegahnya penyalahgunaan dan penggunaan yang salah dari obat keras, NAPZA dan bahan berbahaya lainnya;

10. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

1. Jumlah produk obat bahan alam Indonesia bermutu tinggi.

2. Standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia

11. Program Kebijakan dan Manajemen

1. Jumlah peraturan dan perundang-undangan di bidang pembangunan kesehatan;

2. Jumlah penanggulangan krisis kesehatan dan masalah kesehatan yang tertangani dengan

16

Program RPJMN

Variabel


Andal Sahih

Pembangunan Kesehatan

cepat. 3. Jumlah klaim pelayanan kesehatan bagi

masyarakat miskin yang terverifikasi

12. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

1. Jumlah penelitian yang dapat digunakan untuk pengembangan pembangunan kesehatan

2. Jumlah kebijakan yang dikembangkan dari hasil penelitan dan pengembangan kesehatan

Sumber: Kedeputian EKP, Pedoman Evaluasi dan Indikator Kinerja Pembangunan (SOP Indikator), Bappenas, 2009.

V. Penyelenggaraan Karena berbagai keterbatasan, uji coba keterterapan SOP Indikator hanya memilih tiga sektor dengan menggunakan draft RPJMN 2010-2014 sebagai basis, yakni: (i) Pertanian, (ii) Kesehatan, dan (iii) Politik.

Pada hari Selasa, 8 Desember 2009, dilakukan pertemuan awal

dengan direktorat penulis ketiga sub bidang, yakni: (i) Dit. Kesehatan

dan Gizi Masyarakat, (ii) Dit. Pangan dan Pertanian, dan (iii) Dit.

Politik dan Komunikasi. Pertemuan awal ini menjadi semacam kick

off meeting bagi bilateral workshop antara Tim EKPS dengan

masing-masing sektor.

Workshop dilaksanakan hingga tanggal 14 Desember 2009, dengan

agenda utama aplikasi SOP Indikator ke dalam draft RPJMN 2010-

2014. Kegiatan konkretnya berupa asistensi pengisian Logic Model

Sheet dengan bahan dasar draft RPJMN 2010-2014. Tujuan

utamanya adalah untuk mengecek apakah penulisan RPJMN 2010-

2014 telah mengikuti alur berpikir logis sejak identifikasi

masalah/kebutuhan, perumusan impact dan outcome yang

dikehendaki, hingga penentuan kegiatan dan input yang diperlukan.

17

Hasil dari kegiatan workshop ini adalah Logic Model Sheet yang

telah dilengkapi, yang selanjutnya dibahas di level internal direktorat

dan dipresentasikan dalam pertemuan final.

Pertemuan final telah kami laksanakan pada hari Selasa, 15 Desember 2009, di Hotel Ibis Tamarin dengan agenda utama pemaparan dan pembahasan hasil workshop oleh masing-masing direktorat.

Dari sisi pengorganisasian, dibentuk satu tim beranggotakan 10 orang yang terbagi dalam 4 grup, yakni: (i) Grup I, bertanggung-jawab pada Bidang Perekonomian; (ii) Grup II, bertanggung-jawab pada Bidang Kesra; (iii) Grup III, bertanggung-jawab pada Bidang Pohukhankam; dan (iv) Grup IV, melakukan dukungan operasional.

Catatan dari masing-masing kelompok untuk model logik dari hasil pembahasan dalam workshop disampaikan dalam matriks catatan sebagai berikut:

1. Bidang Perekonomian Sektor Pertanian

Kriteria Catatan

Kelengkapan informasi untuk diaplikasikan ke dalam Logic Model Sheet

1. Secara umum, Draft RPJMN 2010-2014 sub bidang Pertanian telah dapat dipergunakan oleh Direktorat Pangan dan Pertanian untuk melengkapi informasi yang diperlukan dalam pengisian Logic Model Sheet untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan.

2. Namun demikian, masih terdapat kekurangan informasi di beberapa kolom dan disepakati untuk melengkapi (dengan rumusan yang dinilai sesuai), dengan diberi catatan bahwa dalam draft RPJMN 2010-2014 belum terdapat rumusan tersebut. Kekurangan informasi tersebut terutama ada pada bagian uraian outcome dan sukses kriteria dan indikator input.

3. Untuk sebagian besar informasi pada sukses kriteria

18

Kriteria Catatan

dan indikator outcome, kegiatan, dan input dapat dipenuhi dari penggunaan Matriks 2.2 dan 2.3 yang telah diupdate berdasarkan hasil trilateral meeting antara Bappenas (u.p. Dit. Pangan dan Pertanian), Bappenas, dan Pertanian dengan K/L terkait.

Keruntutan alur pikir dari permasalahan/ needs, dampak, outcomes, outputs, kegiatan, dan input (causal path of steps)

1. Pada level outcome, Direktorat Pangan dan Pertanian sepakat memasukkan sasaran Program saja sebagai outcome yang diharapkan.

2. Kolom output tidak dapat sepenuhnya diisi. Jikapun diisi, dapat menimbulkan kebingungan karena sama persis dengan kolom activities/kegiatan. Oleh karenanya, Dit. Pangan dan Pertanian mengusulkan agar output bukan merupakan mata rantai yang berdiri sendiri dan diintegrasikan dengan kolom activities/kegiatan.

3. Berkaitan dengan substansi, ditemukan bahwa:

a. Impact yang dirumuskan tidak menjawab seluruh needs/problems yang telah dirumuskan dalam Sub Bab Permasalahan.

b. Sukses kriteria impact tidak match dengan outcome-nya (program berbunyi: peningkatan produksi, tetapi indikator impact-nya berbunyi

“luas lahan”).

Aplikasi:

1. Permasalahan/needs (1) telah dapat dirumuskan

dengan bersumber pada Buku II Draft RPJMN 2010-2014 Bab X Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

2. Impact/dampak (2) telah dirumuskan, juga berdasarkan Bab X Buku II. Namun tidak semua permasalahan yang dirumusakan terjawab oleh impact/dampak yang dutetapkan.

3. Outcomes (3) telah dirumuskan sesuai narasi program, dan semua outputs dapat berkontribusi kepada pencapaian impacts.

4. Output (4) dapat dirumuskan dengan dasar Matriks 2.3 versi trilateral meeting, namun tidak dapat

19

Kriteria Catatan

dilengkapi dengan sukses kriteria dan indikatornya.

5. Activities (5) dapat dirumuskan, dan semua kegiatan-kegiatan prioritas dapat berkontribusi kepada pencapaian outcome.

6. Input (6) dapat dirumuskan, semua inputs dapat berkontribusi kepada pelaksanaan activities (namun diperkirakan antara 40-60 persen dari needs nasional). Di samping itu, sukses kriteria dan indikator input masih belum dirumuskan sehingga dilengkapi dengan catatan bahwa rumusan tidak terdapat dalam draft RPJMN 2010-2014.

Lain-lain

Kualitas indikator ditentukan dengan melihat kesahihan dan keandalannya. Dari pemeriksaan kualitas indikator tersebut, disimpulkan bahwa meski impact yang ditetapkan tidak dapat menjawab semua permasalahan/needs yang telah dirumuskan:

1. Semua indikator pada level sepadang telah sahih.

2. Semua indikator mulai level outputs, outcome, impacts, hingga benefit telah andal.

2. Bidang Kesra Sektor Kesehatan

Kriteria Catatan


1. Pengisian informasi dalam Lembar Logic Model dapat dilakukan semua mengacu pada informasi yang terdapat di dalam narasi Buku II, matrik 2.2, dan matrik 2.3.

2. Pengisian informasi cukup lengkap baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatifnya sehingga persyaratan ukuran pada sukses kriteria dan indikator dapat dipenuhi. Dengan demikian diharapkan pada saat dilakukan evaluasi capaian-capaian sasaran baik Prioritas Bidang, Fokus Prioritas Bidang dan Kegiatan Prioritas Bidang dapat terlihat dengan jelas.

3. Terdapat dua program yang diaplikasikan ke dalam

20

Kriteria Catatan

Logic Model, yaitu:

a. Program Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

b. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Keruntutan alur pikir dari permasalahan/needs, dampak, outcomes, outputs, kegiatan, dan input (causal path of steps)

1. Perumusan permasalahan, dampak, outcomes, outputs, kegiatan dan input telah disusun sesuai dengan petunjuk Buku Pedoman Penyusunan RPJMN 2010-2014.

2. Beberapa catatan runtutan alur pikir sektor kesehatan bila diterapkan ke dalam Logic Model:

a. Permasalahan, Merupakan permasalahan sektor kesehatan yang terjadi saat ini dan harus diselesaikan dalam lima tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam narasi Buku II Bab Sosial Budaya dan Kehidupaan Beragama.

b. Level Dampak (Prioritas Bidang: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan). Mempunyai sasaran lima tahun ke depan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sektor kesehatan yang ada saat ini.

c. Outcomes (Fokus Prioritas Bidang/Program) Kedua program yang digunakan dalam Uji Coba menunjukkan bahwa kedua program tersebut akan mendukung pencapaian prioritas bidang beradasarkan outcomes yang terdapat dalam Lembar Logic Model. Perumusan outcomes ditentukan berdasarkan output terpenting. Hal ini menyebabkan terdapat kesamaan antara indikator outcomes dengan indikator outputs sehingga sulit membedakan indikator di kedua level itu.

d. Output kegiatan, Tidak seluruh output yang terdapat di masing-

21

Kriteria Catatan

masing outcomes mendukung pencapaian outcomes tersebut. Contoh untuk butir 3 dan 4 :

Outcome :

Meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN)

Output Kegiatan:

Meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN)

Meningkatnya persentase ibu hamil mendapat pelayanan Ante Natal Care (ANC) (K1)

Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan K4)

Meningkatnya persentase ibu nifas yang mendapatkan pelayanan (Cak KF)

Meningkatnya persentase ibu hamil, bersalin, dan nifas yang mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan (cakupan PK) Meningkatnya persentase pasangan usia subur yg menjadi peserta KB Aktif (CPR)

Meningkatnya persentase puskesmas rawat inap yang mampu PONED

Untuk menjaga keruntutan alur pikir dapat dilakukan beberapa alternatif, yaitu:

Memperpaiki kegiatan-kegiatannya sehingga seluruh output kegiatan mendukung capaian outcome yang diharapkan.

Memperbaiki outcome sehingga seluruh ouput kegiatan yang ada merupakan upaya dalam mencapai outcome yang lebih tepat lagi sesuai dengan kegiatan-kegiatannya.

e. Kegiatan Prioritas Bidang

Capaian kegiatan prioritas bidang diukur dengan indikator kinerja kegiatan yang sudah sesuai dengan output kegiatan yang akan dilaksanakan.

22

Kriteria Catatan

f. Input

Merupakan pagu indikatif dari program terpilih yang terdapat dalam RPJMN 2010 – 2014.

Lain-lain

Indikator Kinerja

Meskipun kolom kualitas Indikator Kinerja telah terisi namun perlu didiskusikan kembali, mengingat masih terdapat kekurangsesuaian antara outcomes dan outputs pada saat diaplikasikan ke dalam Logic Model untuk melihat alur pikirnya.

2. Bidang Polhukhankam Sektor Politik

Kriteria Catatan


4. Secara umum, Dit. Politik dan Komunikasi telah dapat mengisi atau mengaplikasikan Logic Model Sheet untuk Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 (hasil trilateral meeting) serta narasi draft RPJMN 2010-2014 dengan baik.

5. Namun masih terdapat bagian yang belum terisi yaitu pada bagian sukses kriteria dan indikator kinerja di level dampak/impact. Hal ini disebabkan Tabel 2.2 dan 2.3 maupun narasi draft RPJMN 2010-2014 tidak memberikan cukup informasi mengenai kedua hal tersebut. Pada diskusi kelompok telah berhasil disepakati untuk merumuskan kedua hal tersebut.

Keruntutan alur pikir dari permasalahan/needs, dampak, outcomes, outputs, kegiatan,

1. Keruntutan alur pikir dari permasalahan/needs, dampak, outcomes, outputs, kegiatan, dan input (causal path of steps) masih belum nampak atau mengalir dengan baik.

2. Beberapa catatan mengenai pengisian Logic Model Sheet terkait alur pikir tersebut adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan.

Permasalahan telah dirumuskan (berdasarkan

23

Kriteria Catatan

dan input (causal path of steps)

narasi Buku 2 draft RPJMN 2010-2014) namun masih terlalu luas. Perlu dirumuskan dengan tepat apa sebenarnya yang menjadi permasalahan utama terkait dengan Prioritas Pelembagaan Demokrasi dan Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Dampak (prioritas bidang)

Prioritas bidang (dampak) telah dirumuskan, namun belum secara jelas menjawab permasalahan. Dengan kata lain antara permasalahan dengan dampak yang diharapkan masih belum “match” atau klop.

c. Outcome (Fokus prioritas/program)

Outcome dirumuskan ke dalam dua level, yaitu

pertama, outcome dari Fokus Prioritas Bidang dan kedua, outcome dari Program. (Ket: level outcome dari Fokus Prioritas Bidang lebih tinggi daripada level outcome Program). Catatan lain adalah sasaran program masih terlalu luas, sehingga hampir sama dengan sasaran di level impact. Disarankan untuk memperbaiki sasaran program berikut dengan sukses kriteria dan indikator kinerjanya.

d. Output dan Kegiatan

Output dan kegiatan telah dirumuskan dengan baik.

e. Input

Input kegiatan terkait dana, SDM dan dukungan telah dirumuskan, namun belum spesifik.

Lain-lain

Berkaitan dengan indikator, beberapa catatan yang perlu diperhatikan:

1. Pada level outcome (program), indikator yang digunakan lebih merupakan indikator output, sehingga selain tidak sesuai antara level sasaran dengan level indikator kinerjanya, indikator tersebut tidak dapat mengukur sasaran program yang ditetapkan.

24

Kriteria Catatan

Penjelasannya sebagai berikut:

Pada sasaran program “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres) dan komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa”, indikator yang digunakan seharusnya mencerminkan kualitas penyelenggaraan proses demokrasi. Namun indikator yang digunakan (Jumlah revisi paket undang-undang bidang politik, Prosentase kebijakan/peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh pemda dan para pemangku kepentingan, Prosentase forum dialog publik yang efektif, Kesesuaian program di dalam Renja KL dengan RPJMN dan RKP, Prosentase peningkatan masyarakat dalam kegiatan terkait dengan 4 pilar negara) tidak mencerminkan pengukuran outcome yang diharapkan, lebih kepada pengukuran di level output.

2. Perlu adanya persepsi atau kesepakatan yang sama mengenai istilah atau kata yang digunakan sebagai indikator, misalnya pada indikator persentase dialog publik yang efektif, perlu disepakati apa yang dimaksud dengan dialog publik, kemudian apakah kriteria dari dialog publik yang efektif.

3. Perlu diperhatikan penggunaan kalimat indikator supaya tidak berupa pernyataan sasaran tetapi merupakan kalimat indikator yang tepat, misalnya pada indikator terbitnya 250 publikasi best practices dan inovasi praktek demokrasi. Indikator ini kurang tepat seharusnya “Jumlah publikasi best practices dan inovasi praktek demokrasi yang diterbitkan”.

4. Perlu diperhatikan juga dalam penentuan indikator mengenai cara memperoleh data untuk mengukur pencapaian kinerja atau cara mengukur pencapaian kinerja. Dengan kata lain jangan merumuskan indikator kinerja yang tidak dapat diukur pencapaiannya.

25

VI. Penutup

Disadari bahwa kualitas penyusunan RPJMN 2010-2014 sangat dipengaruhi oleh pemahaman konseptual dari penyusun masing-masing Bab/Bidang yang bersangkutan. Kegiatan ini mencoba membantu menelaah sampai sejauh mana kualitas draft RPJMN 2010-2014, paling tidak dari segi penggunaan dan penentuan indikator di masing-masing tingkatan. Dengan berbekal SOP Indikator, diharapkan dapat dibuktikan bahwa dengan pendekatan Model Logik, draft RPJMN 2010-2014 dapat diidentifikasi tingkat kemudahannya untuk dievaluasi di kemudian hari.

26

BAGIAN II KETERKAITAN

BUKU I DENGAN BUKU II DRAFT RPJMN 2010-2014

27

KETERKAITAN BUKU I DENGAN BUKU II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

NASIONAL (RPJMN) 2010-2014

I. Pendahuluan Pada tanggal 20 Januari 2010, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014 telah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010. RPJMN tersebut, yang sesuai namanya merupakan dokumen perencanaan pembangunan berjangka menengah lima tahunan, adalah RPJMN tahap kedua dari empat tahap sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Berbeda dengan RPJMN sebelumnya (2004-2009) yang hanya berisi satu buku, RPJMN 2010-2014 terdiri atas tiga buku, yakni: (i) Buku I berisi Prioritas Pembangunan Nasional, (ii) Buku II berisi Prioritas Pembangunan Bidang, dan (iii) Buku III berisi Pembangunan Berdimensi Kewilayahan. Sebagai satu entitas dekomen perencanaan pembangunan, ketiga buku tersebut sepatutnya memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain di mana Buku II merupakan “versi lengkap” dari kebijakan/program pembangunan selama lima tahun yang akan datang yang mewadahi semua kebijakan/program. Buku I adalah “versi ringkas/terpilih (short list)” dari Buku II dan hanya berisi prioritas yang bersifat nasional dan strategis. Buku III di sisi lain, lebih berfokus pada strategi mengenai lokus (di daerah mana kebijakan pembangunan nanti akan dilaksanakan). Bahasa yang digunakan Presiden terpilih (yang kemudian tertuang dalam Buku I RPJMN 2010-2014) adalah bahasa politis, sedangkan bahasa yang digunakan dalam Buku II RPJMN 2010-2014 adalah bahasa teknokratis. Oleh karenanya, sejak awal disusun, matriks keterkaitan ini tidak mempertimbangkan kesesuaian level dalam arti

28

dapat saja apa yang dijanjikan Presiden dikatakan sebagai prioritas namun dalam Buku II yang disebut sebagai “prioritas” tersebut dapat saja “hanya” berlevel Kegiatan. Hirarki dalam Buku I RPJMN 2010-2014 terdiri atas Prioritas, Substansi Inti, dan Kegiatan Prioritas, sementara Buku II RPJMN 2010-2014 terdiri atas Prioritas, Fokus Prioritas atau Program, dan Kegiatan Prioritas. Dengan demikian, terlihat bahwa hirarki Buku I dan Buku II kurang lebih sebetulnya telah sejalan, hanya saja terdapat perbedaan penamaan pada satu mata hirarki yakni pada Buku I bernama Substansi Inti sementara pada Buku II bernama Fokus /Kegiatan Prioritas. Upaya untuk mencari keterkaitan antara Buku I dengan Buku II ini dilakukan ketika penyusunan draft RPJMN 2010-2014 masih berada pada fase awal, yakni dengan menggunakan draft RPJMN versi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tanggal 11-13 Desember 2009. Dengan pemilihan setting tersebut, masih tersedia cukup waktu untuk menyempurnakan draft yang ada apabila keterkaitan yang diharapkan masih belum ada atau belum cukup kuat.

II. Tujuan Pemetaan Keterkaitan Buku I dan Buku II terutama bertujuan untuk memastikan bahwa visi, misi, dan prioritas Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam Buku I sudah tercakup substansinya dalam Buku II RPJMN 2010-2014. III. Pelaksanaan Pemetaan Keterkaitan Buku I dan Buku II RPJMN 2010-2014 bertolak dari arahan Menneg PPN/Kepala Bappenas dalam Rapat Pimpinan tanggal 21 Desember 2009. Dalam forum tersebut, Menneg PPN/Kepala Bappenas menginstruksikan segenap jajaran Bappenas, dengan koordinasi Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan, untuk memastikan bahwa terdapat benang merah

29

antara substansi Buku I dan Buku II RPJMN 2010-2014 yang saat itu sedang disusun. Atas dasar itu, Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan meminta kepada seluruh unti kerja sektor di Bappenas untuk menyusun Matriks Keterkaitan Buku I dan Buku II RPJMN 2010-2014. Metode yang dipergunakan dalam proses penyusunan Matriks Keterkaitan Buku I dan Buku II RPJMN 2010-2014 ini adalah dengan mengisi matriks persandingan, dengan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, para direktorat diminta memahami template Matriks Keterkaitan Buku I dan Buku II RPJMN 2010-2014.

4 Matriks tersebut

merangkum Narasi Buku I dan substansi Buku II yang dicerminkan dalam versi Matriks 2.2 (Rencana Tindak Prioritas Bidang) dan 2.3 (Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Per Kementerian/Lembaga).

4 Matriks ini telah dikirimkan kepada seluruh direktorat sektor melalui

Memorandum Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan Nomor 147/D.IX/12/2009 tanggal 22 Desember 2009.

30

Kedua, bahan/data yang dipergunakan adalah Matriks 2.1, Matriks 2.2, dan Matriks 2.3 yang terdapat dalam buku “Bappenas, Pedoman Penyusunan RPJMN 2010-2014, Edisi 1, Deputi EKP-Bappenas, Jakarta, 2009, halaman 18-19. Matriks 2.1 merupakan matriks yang didesain untuk menjadi Lampiran Buku I. Dalam Matriks 2.1 mencakup informasi Prioritas dan Substansi Inti sebagai heading dari Matriks 2.1 bersangkutan

5. Sementara itu Matriks 2.2 dan

Matriks 2.3 merupakan Lampiran dari Buku II6.

5 Matriks 2.1 merupakan matriks yang disusun Bappenas untuk melengkapi Narasi

Buku 1 yang disusun UKP4R. Penyusunan Matriks 2.1 secara operasional dilakukan oleh koordinasi Deputi Ekonomi yang dilaksanakan oleh Direktur Industri, Ipetk, dan BUMN dan kemudian disempurnakan oleh direktorat terkait yang relevan dengan substansi inti masing-masing. Pemutakhiran Matriks 2.1

31

Ketiga, berdasarkan data/bahan tersebut, masing-masing direktorat selanjutnya mengisi Matriks Keterkaitan dengan cara sebagai berikut:

Kolom Pertama (Prioritas/Substansi Inti) diisi dengan redaksi “Substansi Inti” dalam narasi Buku I.

Kolom Kedua (Sasaran) diisi dengan penjelasan Substansi Inti yang bersangkutan.

Kolom Ketiga (Indikator) diisi dengan indikator yang dianggap paling sesuai untuk menggambarkan Substansi Inti yang bersangkutan. Untuk hal ini, bila diperlukan diisi dengan bahan dari Matriks 2.1 (Matriks Rencana Tindak Prioritas Nasional).

Kolom Keempat (Level) diisi dengan Bidang/Prioritas/Sasaran prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas yang dianggap paling sesuai untuk menjelaskan Substansi Inti-nya (kolom pertama). Untuk hal ini, para para direktorat mengisinya dengan bahan dari Matriks 2.3 (“Matriks Hasil Trilateral Meeting” atau yang terbaru).

Kolom Kelima (Indikator) diisi dengan indkator yang ada dalam Matriks 2.3 yang sejalan dengan informasi Kolom Keempat.

Keempat, hasil penyusunan Matriks Keterkaitan Buku I dan Buku II RPJMN 2010-2014 selanjutnya didiskusikan secara intensif antara direktorat sektoral dengan Direktorat EKPS.

7 Dalam diskusi, dibahas

beberapa hal apabila terjadi kesenjangan informasi atau perbedaan penafsiran data yang dipakai. Dalam tahap ini dilakukan pula review dan dilaporkan dalam Inventarisasi Daftar Permasalahan dan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Konsultasi Penyusunan Matriks Keterkaitan Buku I dan II RPJMN 2010-2014. Untuk masing-masing prioritas, Daftar Permasalahan dan Tindak Lanjut tersebut secara lebih rinci diuraikan dalam matriks-matriks sebagai berikut:

telah dilakukan pertama per 23 Desember 2009 dan kedua per 7 Januari 2010. Bahan/data yang dipakai para direktorat sektor adalah versi 23 Desember 2009.

6 Matriks 2.2 dan Matriks 2.3 pada prinsipnya telah ada per 22 Desember 2009.

Bahan/data yang dipakai para direktorat sektor adalah versi setelah Trilateral Meeting 17 Desember 2009.

7 Pelaksanaan diskusi/asistensi dilakukan selama 2 hari sejak 7-8 Januari 2009

yang diselenggarakan oleh Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral.

32

PRIORITAS 1 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

Prioritas/Substa

nsi Inti Permasalahan Tindak Lanjut

Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Substansi Inti: 1. Struktur 2. Otonomi

Daerah 3. Sumber Daya

Manusia 4. Regulasi 5. Sinergi antara

Pusat dan Daerah

6. Penegakan Hukum

7. Data Kependudukan

Secara umum, dari hasil review substansi inti telah terdapat keterkaitan antara Buku I dengan Buku II. Hanya saja dalam keterkaitannya ada yang secara jelas, belum begitu jelas namun keterkaitan dapat dilihat dari sasaran yang akan dicapai, dan belum secara jelas namun substansi inti tersebut akan dicapai melalui kegiatan yang tercantum dalam Buku II Misalnya: Substansi inti o Pengehentian/pembatasan pemekaran

wilayah (Buku I) pada Buku II terdapat kegiatan prioritas Penghentian/ pembatasan pemekaran wilayah.

o Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara (Buku I) dan dalam Buku II Kegiatan Prioritas Koordinasi perencanaan dan evaluasi program kelembagaan dengan output : Terlaksananya konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN dan RB, LAN, dan BKN (output sama dengan Buku I).

o Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutment, pendidikan, penempatan, promosi dan mutasi PNS secara terpusat selambat-lambatnya 2011 Buku I dan di Buku II Penyusunan kebijakan perencanaan SDM aparatur, Pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan SDM aparatur, Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM aparatur, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik

Shading area perlu diperbaiki

Belum ada keterangan mengenai sumber penelusuran (bab, halaman buku 1/buku II)

Akan direvisi kembali oleh Direktorat sektor terkait

33

PRIORITAS 2 PENDIDIKAN

Prioritas/Substansi Inti

Permasalahan

Tindak Lanjut

Prioritas 2 Pendidikan Substansi Inti: 1. Akses

Pendidikan Dasar-Menengah

2. Akses Pendidikan Tinggi

3. Metodologi 4. Pengelolaan 5. Kurikulum 6. Kualitas

Kolom-kolom terisi tetapi tidak ada baris/line yang diarsir/diblock, sehingga keterkaitan tidak bisa langsung terlihat.

Akan dilakukan perbaikan oleh direktorat bersangkutan

Kolom terisi tapi tidak jelas keterkaitan antara substansi inti, sasaran dan indikator pada kolom buku I Contoh: Substansi Inti Metodologi Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia melalui: a. Penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada

2011 b. Penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-

menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014

Sasaran: a. Kesesuaian Sistem Ujian Akhir Nasional

dengan memperhati-kan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia

b. Persentase penerapan kurikulum sekolah dasar-menengah yang disempurnakan

Indikator: a. Penyediaan Informasi Hasil Penilaian

Pendidikan b. Penyediaan Sistem Pembelajaran,

Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah

Terdapat kalimat isian kolom Sasaran yang bukan merupakan kalimat sasaran tetapi lebih merupakan kalimat kegiatan.

Tidak tertera sumber isian dari halaman mana pada Buku II.

34

PRIORITAS 3 KESEHATAN


Permasalahan

Tindak Lanjut

Prioritas 3 Kesehatan Substansi Inti: 1. Kesehatan

Masyarakat 2. Sarana

Kesehatan 3. Obat 4. Asuransi

Kesehatan Nasional

5. Keluarga Berencana

6. Pengendalian Penyakit Menular

7. Perbaikan Gizi

Secara umum, terdapat keterkaitan antara substansi inti pada Buku I dengan Buku II. Namun keterkaitan kurang jelas terlihat pada saat dituangkan ke dalam kolom-kolom pada matriks keterkaitan. Kolom sasaran dan indikator Buku I tidak diisi

Akan dilakukan perbaikan oleh diraktorat terkait

Tidak ada baris/line yang diarsir/diblock yang menunjukkan keterkaitan buku I dan II.

Terdapat isian kolom yang sebenarnya tidak diperlukan (meskipun keterkaitan sudah terlihat di bagian sasaran pada Buku II namun kegiatan-kegiatan prioritas yang sebenarnya tidak perlu dicantumkan masih tetap dicantumkan)

Tidak terlihat sumber isian matriks dari bagian mana pada Buku II

35

PRIORITAS 4 PENANGGULANGAN KEMISKINAN


Permasalahan

Tindak Lanjut

Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan 1. Bantuan

Sosial Terpadu

2. PNPM Mandiri 3. Kredit Usaha

Rakyat 4. Tim

Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum sudah menunjukkan keterkaitan Buku I dan Buku II RPJMN 2010-2014, hanya perlu diperiksa kembali apakah setiap level yang menunjukkan keterkaitan di Buku II sudah tepat terkait/disejajarkan dengan substansi inti/sasaran di Buku I.

Pada Buku I, substansi inti 1 (bantuan sosial terpadu) terdapat penambahan sasaran baru, yaitu item nomor 8 “pengelolaan pertanahan provinsi” pada kolom sasaran.

Pada Buku I, substansi inti 1, cakupan nomor 6 “pendidikan anak usia dini” dan nomor 7 “parenting education”, di kolom Buku II masih kosong.

Dit Pemberdayaan Koperasi dan UKM mengusulkan bahan untuk dimasukkan ke dalam Buku I perioritas “Penanggulangan Kemiskinan” berupa penambahan dua substansi inti baru yaitu “Kelembagaan Koperasi” dan “Akses Usaha Mikro dan Kecil kepada Sumber Permodalan”.

Row yang menunjukkan kesejajaran belum di-shading


Akan direvisi kembali oleh Direktorat sektor terkait. Prioritas ini di koordinir oleh Dit. Penanggulangan kemiskinan.

36

PRIORITAS 5 KETAHANAN PANGAN


Permasalahan

Tindak Lanjut

Prioritas 5 terdiri dari 6 substansi inti sebagai berikut:

Substansi Inti 1 Lahan, Pengembangan Kawasan, dan Tata Ruang Pertanian.

Substansi Inti 2 Infrastruktur.

Substansi Inti 3 Penelitian Dan Pengembangan.

Substansi Inti 4 Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi.

Substansi Inti 5 Pangan Dan Gizi.

Substansi Inti 6 Adaptasi Perubahan Iklim.

Pioritas 5 merupakan prioritas yang pelaksanaan dan pencapaiannya menjadi tanggung jawab Kemenko Perekonomian. Ia akan bekerjasama dengan Mentan, Menteri PU, Menkominfo, Menhub, Menperin, Menkeu, Menristek, Menkes, Menneg LH, Kepala BPPT, Kepala BPN serta Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kehutanan, dan Kepala LIPI Kepala BATAN. Di Bappenas, prioritas ini menjadi tanggung-jawab direktorat-direktorat berikut: Direktorat Pangan dan Pertanian, Hal ini menimbulkan persoalan koordinasi antar-deputi dan antar-direktorat. Terjadi keengganan dari salah satu direktorat untuk menjadi koordinatornya. Para direktorat yang seharusnya bertanggung-jawab dalam penyusunan Matriks Keterkaitan adalah: (1) Depuit SDA dan LH Direktorat Pangan dan Pertanian, Direktorat Kelautan dan Perikanan; (2) Deputi Ekonomi Direktorat Industri, Iptek, dan BUMN; Direktorat Jasa dan Keuangan Negara (Pak Sidqi); Direktorat Keuangan Negara (untuk substansi inti subsidi dan Depkeu); (3) Deputi Regional untuk Pertanahan dan BPN; (4) Deputi Prasarana Direktorat Irigas (pak Dony); Direktorat Transportasi; Direktorat Energi dan Telekomunikasi (Yahya, SDM utk kelistrikan); (5) Deputi SDM Direktorat Kesehatan. Para direktorat secara umum telah memahami pengisian dan penyusunan Matriks Keterkaitan. Dari sisi content, matriks keterkaitan untuk Prioritas 5 Ketahanan Pangan telah memperlihatkan hubungan antara substansi-substansi inti yang ada di Buku I dengan kebijakan yang ada di Buku II. Matriks keterkaitan yang ada telah berhasil menunjukkan bahwa setiap substansi inti dari Prioritas 5 di Buku I telah ada di dalam Buku II meski dengan rumusan yang tidak selalu persis sama. Namun demikian, beberapa catatan perlu

Direktorat EKPS telah meminta Direktorat Pangan dan Pertanian untuk mengkoordinasikan penyusunan Matriks Keterkaitan Prioritas 5 Ketahanan Pangan. Diharapkan dapat diselesaikan per Selasa 11 Januari 2010. Dit. Pangan dan Pertanian akan menyempurnakan matriks keterkaitan mengikuti template/standar yang telah ditetapkan.

37


Permasalahan

Tindak Lanjut

disampaikan, yakni: 1. Rumusan kebijakan yang kalimatnya

sejalan/sama (substansi inti di kolom Buku I di sebelah kiri, dan rumusan kebijakan pada kolom Buku II di sebelah kanan) belum ditempatkan dalam baris yang sama. Oleh karenanya, pemberian shading menjadi tidak sebagaimana dikehendaki, yakni menutupi rumusan Substansi Inti Buku I di sebelah kiri dalam baris yang sama dengan rumusan kebijakan yang tercantum dalam Buku II di sebelah kanan.

2. Belum mencantumkan keterangan mengenai sumber darimana rumusan-rumusan diambil (bab atau halaman, terutama pada Buku II) untuk mempermudah penelusuran kembali.

38

PRIORITAS 6 INFRASTRUKTUR


Permasalahan

Tindak Lanjut

Prioritas 6 Infrastruktur ini terdiri dari 7 substansi inti sebagai berikut:

Substansi Inti 1 Tanah dan Tata Ruang.

Substansi Inti 2 Jalan.

Substansi Inti 3 Perhubungan.

Substansi Inti 4 Perumahan Rakyat.

Substansi Inti 5 Pengendalian Banjir.

Substansi Inti 6 Telekomunikasi.

Substansi Inti 7 Transportasi Perkotaan.

Pioritas 6 merupakan prioritas yang pelaksanaan dan pencapaiannya menjadi tanggung jawab Kemenko Perekonomian dan bekerjasama dengan: Menteri PU; Mendagri; Menhut; Mentan; Menkominfo; Menhub; Menpera; Kepala BPN; Kepala BKPM.

Di Bappenas, prioritas ini menjadi tanggung-jawab direktorat-direktorat berikut: (1) Dit. Pengembangan Wilayah; (2)

Para direktorat telah sepakat untuk menggunakan Matriks 2.1 (versi Pak Mesdin) sebaga data untuk pengisian Kolom Kolom Ketiga (Indikator).

Para direktorat secara umum telah memahami pengisian dan penyusunan Matriks Keterkaitan.

Secara substansi, konsep Matriks Keterkaitan yang disampaikan para direktorat di lingkungan Deputi Sarpras dapat menggambarkan hubungan antara Buku I dan Buku II. Bahkan, beberapa substansi inti seperti Telekomunikasi, dapat memastikan bahwa Prioritas Nasional dalam Buku I berbeda dengan yang dianggap Prioritas Nasional oleh K/L-nya (dalam hal Depkominfo).

Terkait dengan format, Direktorat EKPS telah meminta para direktorat di lingkungan Kedeputian Prasarana untuk menyempurnakan Matriks Keterkaitan Prioritas 6 ini. Diharapkan dapat diselesaikan per Selasa 11 Januari 2010. Sementara itu dalam hal substansi, Direktorat EKPS menyerahkan pengambilan keputusan untuk memasukkan materi Buku II sebagai penymepurnaan Buku I.

39

PRIORITAS 7 IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA


Permasalahan

Tindak Lanjut

Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha ini terdiri dari 6 substansi inti sebagai berikut:

Substansi Inti 1 Kepastian Hukum.

Substansi Inti 2 Penyederhanaan Prosedur.

Substansi Inti 3 Logistik Nasional.

Substansi Inti 4 Sistem Informasi.

Substansi Inti 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Substansi Inti 6 Kebijakan Ketenagakerjaan.

Penanggung jawab Prioritas 7 adalah Wakil Presiden yang bekerjasama dengan: Menko Perekonomian, Menkeu, Menkumham, Menneg PPN/ Kepala Bappenas, Mendag, Menperin, Menhub, Menteri PU, Menkominfo, Mendagri, Kepala BKPM, Kepala BPN.

Sangat sulit untuk menilai secara format Prioritas 7. Hal ini disebabkan ketidakjelasan siapa coordinator di tingkat teknis yang dapat menggabungkan setiap Substansi Inti dalam Prioritas 7 ini. Meski demikian, secara substansi, penelusuran keterkaitan masing-masing Substansi Inti dalam Buku I terhadap materi dalam Buku II dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini disebabkan karena penanggung-jawab masing-masing Substansi Inti dan materi per fokus prioritas dalam Matriks 2.2 dan Matriks 2.3 sudah jelas.

Secara format hanya penanggung-jawab Substansi Inti 6 Kebijakan Ketenagakerjaan yang telah menyusun konsep Matrik Keterkaitan. Secara umum Direktorat Tenaga Kerja dan Penciptaan Kesempatan Kerja sebagai penanggung-jawab Substansi Inti 6 telah memahami format penyusunan Matriks Keterkaitan.

Hingga laporan ini disusun (11/1), baru satu substansi inti yakni Substansi Inti 6 (Kebijakan Ketenagakerjaan) yang telah masuk ke desk Dit. EKPS, sehingga review hanya bisa dilakukan terhadap Substansi Inti ke-6 dimaksud.

Matris keterkaitan yang telah masuk dari Dit. Ketenagakerjaan tersebut telah diisi mengikuti template, antara lain dengan berupaya menyandingkan kebijakan pada level tertentu di Buku II draft RPJMN dalam baris yang sama dengan substansi inti yang dianggap memiliki rumusan kalimat yang sama/sejalan.

Penyempurnaan Matriks Keterkaitan Substansi Inti 6 akan disampaikan langsung kepada Direktorat EKPS per Selasa 11 Januari 2010. Dit. Ketenagakerjaan akan menyempur-nakan matriks keterkaitan mengikuti template/standar yang telah ditetapkan. Masih ditunggu bahan masuk dari direktorat lain, terutama untuk melengkapi Substansi Inti 1 s.d. 5.

40


Permasalahan

Tindak Lanjut

Di samping itu, pada kebijakan yang dianggap memiliki rumusan yang sama/sejalan tersebut juga telah diberikan shading sebagaimana diminta.

Namun demikian, isian pada kolom sasaran dari Substansi Inti masih memerlukan perbaikan. Ini karena kolom sasaran tersebut diisi dengan rumusan sasaran yang tidak bersumber pada matriks Prioritas sebagaiman tertuang dalam Buku I, sehingga ahistoris. Pengisian template ini menghendaki agar kolom sasaran diisi dengan rumusan sasran/kegiatan yang telah ada di Buku I, dan bukan bersumber dari dokumen lain.

Selain itu, bahan yang masuk tersebut belum mencantumkan keterangan mengenai sumber darimana rumusan-rumusan diambil (bab atau halaman, terutama pada Buku II) untuk mempermudah penelusuran kembali.

41

PRIORITAS 8 ENERGI


Permasalahan

Tindak Lanjut

Prioritas 8 Energi ini terdiri dari 6 substansi inti sebagai berikut:

Substansi Inti 1 Kebijakan.

Substansi Inti 2 Restrukturisasi BUMN.

Substansi Inti 3 Kapasitas Energi.

Substansi Inti 4 Energi Alternatif

Substansi Inti 5 Hasil Ikutan Dan Turunan Minyak Bumi/Gas.

Substansi Inti 6 Konversi Menuju Penggunaan Gas.

Secara keorganisasian, Prioritas 8 Energi menjadi tanggung-jawab Menteri ESDM bekerjasama dengan: Menneg BUMN, Menristek, Kepala BKPM, dan Kepala BPN. Koordinasinya di Bappenas dipegang langsung oleh Direktorat Energi di Kedeputian Sarpras.

Secara format, para direktorat di lingkungan Kedeputian Sarpras tidak mengalamai permasalahan dalam penyusunan Matriks Keterkaitan.

Secara substansi, Matriks Keterkaitan Buku I mempunyai keterkaitan yang sangat luas di Buku II yang berhubungan dengan persoalan Energi. Hal ini memunculkan kesulitan dalam mencocokkan materi Buku II yang terkait dengan masing-masing Substansi Inti-nya di Buku I.

Penyempurnaan Matriks Keterkaitan Prioritas 8 Energi akan disempurnakan oleh Direktorat Energi dan akan disampaikan langsung kepada Direktorat EKPS per Selasa 11 Januari 2010.

42

PRIORITAS 9 LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA


Permasalahan

Tindak Lanjut

Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Substansi Inti: 1. Perubahan

Iklim 2. Pengendalian

Kerusakan Lingkungan

3. Sistem Peringatan Dini

4. Penanggulangan Bencana

Secara umum sudah menunjukkan keterkaitan Buku I dan Buku II RPJMN 2010-2014, hanya perlu diperiksa kembali apakah setiap level yang menunjukkan keterkaitan di Buku II sudah tepat terkait/disejajarkan dengan substansi inti/sasaran di Buku I. Misalnya: pada substansi inti Sistem Peringatan Dini, sasaran Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS), Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, dan Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013, apakah sudah tepat apabila disejajarkan dengan kegiatan Pengelolaan gempa bumi dan tsunami BMKG, Pengelolaan perubahan iklim dan kualitas udara BMKG, Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG, Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG, Pengelolaan Metorologi Publik BMKG

Shading area perlu diperbaiki


Untuk Substansi Inti 4 Penanggulangan Bencana pada sasaran Pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan alat transportasi yang memadai dengan basis 2 lokasi strategis (Jakarta-Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, masih belum ada Dit sektor yang menyusun peta keterkaitannya.

Akan direvisi kembali oleh Direktorat sektor terkait

43

PRIORITAS 10 DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK


Permasalahan

Tindak Lanjut

Prioritas 10

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

Substansi Inti:

1. Kebijakan 2. Kerjasama

Internasional 3. Keutuhan

Wilayah 4. Daerah

Tertinggal

Belum sesuai dengan contoh matriks yang diberikan, yaitu belum dapat menunjukkan keterkaitan dari setiap butir substansi inti/sasaran dengan buku II.

Terdapat beberapa sasaran dari Substansi Inti 1 Kebijakan yang belum jelas siapa yang bertanggung jawab dalam melengkapi peta keterkaitan (Dit. KKDT atau Dit. Terkait di Kedeputian Sarana Prasarana)

Terdapat penambahan substansi inti baru yang berupa kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung pencapaian substansi inti.

Terdapat penambahan sasaran baru dan penambahan kalimat sasaran yang lebih detil, yang sebelumnya tidak ada pada matriks substansi inti Buku I, misalnya pada Substansi Inti Keutuhan Wilayah (oleh Direktorat Pengembangan Wilayah).

Pada beberapa substansi inti masih belum ada shading area yang menunjukkan keterkaitan dengan Buku II.


Dit. KKDT akan merevisi dan berkoordinasi dengan Kedeputian Sarpras terkait substansi inti yang berkaitan.

44

PRIORITAS 11 KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI


Permasalahan

Tindak Lanjut

Prioritas 11

Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

Substansi Inti:

1. Perawatan 2. Sarana 3. Penciptaan 4. Kebijakan 5. Inovasi

Teknologi

Secara umum sudah menunjukkan keterkaitan antara Buku I dan II.

Bahan dari Dit. Pemberdayaan Koperasi dan UKM yang berupa kegiatan-kegiatan pada Buku II kurang terlihat keterkaitannya dengan substansi inti Buku I, yaitu sarana, penciptaan, kebijakan dan inovasi teknologi. Menurut Dit. KPPO kegiatan ini juga kurang relevan.

Dit. KPPO akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini. Dit. PPUKM akan memperbaiki masukan dari hasil pertemuan.

45

PRIORITAS LAINNYA


Permasalahan

Tindak Lanjut

Prioritas Lainnya

Substansi Inti 1 BIDANG POLITK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Terkait dengan bidang politik, permasalahan yang muncul antara lain: a. Belum sesuai dengan contoh matriks yang

diberikan. b. Terdapat perbedaan pemahaman dalam

memahami matriks Substansi Inti Buku I. Menurut Dit. Polkom butir-butir yang tercantum dalam matriks merupakan judul tema prioritas, sedangkan menurut Dit. EKPS butir-butir tersebut sudah merupakan sasaran dari substansi inti bidang politik.

c. Berkaitan dengan butir b, maka terdapat penambahan substansi inti baru yang sebelumnya tidak tercantum dalam matriks substansi Inti Buku I.

Akan direvisi oleh Direktorat sektor terkait

Peta keterkaitan bidang hukum dan keamanan sampai pada pertemuan konsultasi 7-8 Januari 2010 belum diterima oleh Dit. EKPS. Bahan baru diterima pada tanggal 9 Januari 2010, secara umum keduanya masih belum secara jelas menunjukkan keterkaitan buku I dan Buku II.

Belum ada shading area yang menunjukkan keterkaitan dengan Buku II.


Akan dikonfirmasikan ke direktorat sektor terkait.

Substansi Inti 2 BIDANG PEREKONOMIAN

Peta keterkaitan mengenai sasaran Pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional masih belum diterima oleh Dit. EKPS

Terdapat penambahan substansi inti baru yang

Akan segera dikirimkan (bagi yang belum) dan direvisi oleh Direktorat sektor terkait

46


Permasalahan

Tindak Lanjut

sebelumnya tidak tercantum dalam matriks substansi Inti Buku I, yang merupakan kegiatan-kegiatan pendukung substansi inti


Substansi Inti 3 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Secara umum sudah menunjukkan keterkaitan antara Buku I dangan Buku II. Beberapa catatan yang perlu diperhatikan antara lain:

a. Masih terdapat kolom indikator Buku I yang belum terisi

b. Shading area perlu diperbaiki, hanya pada baris yang menunjukkan kesejajaran, tidak perlu semua. Misal: apabila pada level sasaran prioritas telah menunjukkan kesejajaran, hanya baris tsb yang dishading, tidak perlu sampai dengan kegiatan prioritas.

c. Beberapa sasaran dari substansi inti ini belum ada keterangan mengenai sumber penelusuran (bab, halaman buku 1/buku II)

d. Terdapat penambahan kalimat sasaran dari substansi inti Buku I (oleh Dit. KP3A berdasarkan Trilateral Meeting),yaitu yang semula “Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender dan Anak (PUG & A) oleh Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya menjadi “Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender (PUG) oleh Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya, termasuk perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan”. Alasan perubahan ini adalah: (1) Tidak ada istilah Pengarusutamaan Anak (PUA), (2) Dalam visi misi presiden dicantumkan memgenai kekerasan

Akan direvisi oleh Direktorat sektor terkait

47


Permasalahan

Tindak Lanjut

anak dan perempuan, tetapi hal ini tidak dimunculkan dalam matriks substansi inti Buku I.

Setelah melalui diskusi dan pembahasan bilateral antara direktorat penulis dengan Direktorat EKPS, direktorat penulis kemudian menyempurnakan hasil pemetaan keterkaitan antara Buku I dengan Buku II. Beberapa contoh hasil pemetaan yang telah disempurnakan adalah sebagai berikut:

48

PRIORITAS 3 KESEHATAN BUKU I BUKU II KET.

PRIORITAS/ SUBSTANSI

INTI SASARAN INDIKATOR LEVEL INDIKATOR

PRIORITAS 3 : KESEHATAN BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN

KEHIDUPAN BERAGAMA

Prioritas Bidang Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

KESEHATAN MASYARAKAT

Pelaksanaan upaya kesehatan preventif terpadu

Sasaran Prioritas 1 Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, yang ditandai dengan:

Menurunnya tingkat kematian ibu saat melahirkan dari 228 (2007) menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup (2014)

Angka Kematian Ibu (AKI)

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 228 menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup

AKI Narasi

Menurunnya tingkat kematian bayi dari 34 (2007) menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB)

Menurunnya angka kematian bayi dari 34 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup

AKB

Narasi

49

BUKU I BUKU II KET.



(2014)

Meningkatnya cakupan imunisasi dasar kepada 90% balita pada tahun 2014.

Cakupan imunisasi dasar pada balita

Sasaran Prioritas 5 Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan dari 80 persen menjadi 90 persen.

Cakupan imunisasi dasar pada balita

Narasi

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut di atas: Fokus Prioritas 8 Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier, melalui: (d) penyediaan Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK) bagi pelayanan kesehatan primer di puskesmas

Fokus Prioritas 3 Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan, dengan meningkatkan: (f) kesehatan lingkungan dengan

Narasi

50

BUKU I BUKU II KET.



menekankan pada akses terhadap air minum dan sanitasi dasar serta perubahan perilaku hygiene dan sanitasi melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan pendekatan kabupaten/ kota/kawasan sehat

Tersedianya akses sumber air bersih yang menjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau 75% penduduk sebelum tahun 2014

1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat

3. Persentase penduduk yang

Kegiatan Prioritas Penyehatan Lingkungan

1. Persentase

penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat

3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

Matrik Rencana Tindak Prioritas Bidang

51

BUKU I BUKU II KET.



menggunakan jamban sehat

SARANA KESEHATAN

Fokus Prioritas 8 Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier, melalui: (c) peningkatan kualitas fasilitas

pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar bertaraf internasional

Narasi

Tersedianya dan meningkatnya kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di minimal 5 kota besar di Indonesia dengan target 3 kota pada tahun

Jumlah kota yang memiliki RS standar kelas dunia (world class)

Kegiatan Prioritas Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

Jumlah kota yang memiliki RS standar kelas dunia (world class)


52

BUKU I BUKU II KET.



2012 dan 5 kota pada tahun 2014

OBAT

Fokus Prioritas 5 Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan, melalui: (a) peningkatan ketersediaan, dan

keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik

Narasi

Terlaksananya pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan

Persentase ketersediaan obat dan vaksin

Kegiatan Prioritas Peningkatan Ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan

Persentase ketersediaan obat dan vaksin


53

BUKU I BUKU II KET.



pembatasan harga obat generik bermerek pada tahun 2010

ASURANSI KESEHATAN NASIONAL

Sasaran Prioritas 4 Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk terutama penduduk miskin. Fokus Prioritas 6 Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan, melalui: (a) peningkatan efektivitas jaminan

kesehatan masyarakat yang menjamin akses dan kualitas pelayanan serta tata kelola administrasi yang akuntabel dan transparan;

Narasi

54

BUKU I BUKU II KET.



(b) peningkatan cakupan jaminan kesehatan semesta secara bertahap; dan

(c) peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan golongan rentan (bayi, balita, ibu hamil dan lansia)

Terselenggaranya Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada tahun 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya

1. Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan

2. Persentase RS yang melayani

Kegiatan Prioritas 1. Pembinaan, Pengembangan

Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

2. Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi

Masyarakat Miskin

1. Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan


55

BUKU I BUKU II KET.



antara tahun 2012-2014.

pasien maskin peserta program Jamkesmas

3. Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi maskin

(Jamkesmas)

3. Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Persentase RS yang melayani pasien maskin peserta program Jamkesmas Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi maskin

KELUARGA BERENCANA

Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010-2014

1. Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang melayani KB

2. Jumlah klinik

Prioritas Bidang: Pengendalian Kuantitas Penduduk Fokus Prioritas Revitalisasi Program KB

Kegiatan Prioritas

1. Pengembangan kebijakan dan

2. Jumlah klinik KB

pemerintah dan

Matrik Rencana

56

BUKU I BUKU II KET.



KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan sarana prasarana

pembinaan kesertaan ber-KB swasta yang melayani KB

9. Jumlah klinik

KB pemerintah

dan swasta

yang

mendapat

dukungan

sarana

prasarana

Tindak Prioritas Bidang

PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular pada 2014, yang ditandai dengan :

Sasaran Prioritas 2 Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, yang ditandai dengan:

Narasi

57

BUKU I BUKU II KET.



Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk

Prevalensi Tuberculosis

Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk

Prevalensi Tuberculosis

Narasi

Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk

Kasus malaria (Annual Parasite Index-API)

Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk

Kasus malaria (Annual Parasite Index-API)

Narasi

Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5

Prevalensi HIV pada populasi dewasa

Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5

Prevalensi HIV pada populasi dewasa

Narasi

58

BUKU I BUKU II KET.



PERBAIKAN GIZI

59

BUKU I BUKU II KET.



Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi-kurang dan gizi-buruk) pada anak balita dari 18,4 menjadi <15 persen pada 2014

Prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi-kurang dan gizi-buruk) pada anak balita

Sasaran Prioritas 1 Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, yang ditandai dengan:

Menurunnya prevalensi

kekurangan gizi (terdiri dari gizi-

kurang dan gizi-buruk) pada anak

balita dari 18,4 persen menjadi di

bawah 15 persen.

Prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi-kurang dan gizi-buruk) pada anak balita

Narasi

60

PRIORITAS 5 KETAHANAN PANGAN

BUKU I BUKU II


INTI

SASARAN INDIKATOR LEVEL INDIKATOR

PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGAN

BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG

Prioritas

Sasaran Prioritas

Fokus Prioritas

Substansi Inti I. Lahan, Pengembangan Kawasan, dan Tata Ruang Pertanian

Tertatanya regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian

Kegiatan Prioritas Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat

Rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

61

BUKU I BUKU II


INTI


Prioritas Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Sasaran Prioritas (iii) terwujudnya pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan yang menjadi batas wilayah NKRI sehingga menjadi pulau-pulau bernilai ekonomi tinggi;


Tertatanya regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian

Kegiatan Prioritas Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

· Jumlah kawasan laut dan pesisir yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini

· Jumlah kawasan pulau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini


62

BUKU I BUKU II


INTI


PRIORITAS : KETAHANAN PANGAN DAN REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Sasaran Prioritas : (2) Tercapainya tingkat pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan rata-rata 3,7 - 3,9 persen per tahun; (3) Meningkatnya aksesibilitas rumah tangga miskin dan rumah tangga rawan pangan terhadap pangan; (4) Terjaganya stabilitas harga komoditas pangan, termasuk ikan pada tingkat yang terjangkau oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah (5) Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi ikan sebagai sumber pangan protein hewani; (6) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan di kawasan Asia dan global; (7) Membaiknya tingkat kesejahteraan petani, yang diindikasikan oleh peningkatan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 115-120 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi 115-120.

FOKUS PRIORITAS 1. PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS UNTUK MENJAMIN KETERSEDIAAN PANGAN DAN BAHAN BAKU

· Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan, pertanian, perikanan dan kehutanan

63

BUKU I BUKU II


INTI


INDUSTRI DARI DALAM NEGERI · Meningkatnya cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.


Tersedianya areal pertanian baru seluas 2 juta hektar

Luasan (Ha) perluasan areal Tanaman pangan (sawah dan lahan Kering), hortikultura, perkebunan Dan kawasan peternakan

Kegiatan Prioritas Perluasan areal pertanian

Luasan (Ha) perluasan areal Tanaman pangan (sawah dan lahan Kering), hortikultura, perkebunan Dan kawasan peternakan



64

BUKU I BUKU II


INTI



FOKUS PRIORITAS 1. PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS UNTUK MENJAMIN KETERSEDIAAN PANGAN DAN BAHAN BAKU INDUSTRI DARI DALAM NEGERI


· Meningkatnya cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah dan

65

BUKU I BUKU II


INTI


masyarakat.


Tertib, serta optimalnya penggunaan lahan terlantar.

Luasan (Ha) lahan yang dioptimasi, Dikonservasi dan direhabilitasi, direklamasi (Pengembangan rumah kompos)

Kegiatan Prioritas Pengembangan pengelolaan lahan pertanian

Luasan (Ha) lahan yang dioptimasi, Dikonservasi dan direhabilitasi, direklamasi (Pengembangan rumah kompos)



66

BUKU I BUKU II


INTI






67

BUKU I BUKU II


INTI


masyarakat.

Substansi Inti II. Infrastruktur.

Terbangun dan terpeliharanya sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya

Panjang jalan (Km) Usaha Tani dan Jalan Produksi, serta tersedianya data bidang tanah Petani yang layak disertifikasi

Kegiatan Prioritas Pengembangan pengelolaan lahan pertanian

Panjang jalan (Km) Usaha Tani dan Jalan Produksi, serta tersedianya data bidang tanah Petani yang layak disertifikasi

Kegiatan Prioritas Pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan

Jumlah pelabuhan perikanan dengan fokus pembangunan di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial

Kegiatan Prioritas : Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan

Jumlah & jenis kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan

68

BUKU I BUKU II


INTI


· Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar

· Jumlah awak kapal perikanan yang memenuhi standar kompetensi

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Prioritas

Sasaran Prioritas

Fokus Prioritas

69

BUKU I BUKU II


INTI



Terbangun dan terpeliharanya sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya

Kegiatan Prioritas Pengadaan 750 unit sarana transportasi perdesaan



70

BUKU I BUKU II


INTI






71

BUKU I BUKU II


INTI


masyarakat.


Terbangun dan terpeliharanya pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi

Tersedianya (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui irigasi pedesaan, pengembangan sumber air tanah, pompanisasi air permukaan) yang berfungsi.

Kegiatan Prioritas Pengelolaan air untuk pertanian

Tersedianya (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui irigasi pedesaan, pengembangan sumber air tanah, pompanisasi air permukaan) yang berfungsi.

Tersedianya optimasi pemanfaata Air irigasi (melalui

Tersedianya optimasi pemanfaata Air irigasi (melalui perbaikan JITUT/JIDES dan pengembangan TAM) yang

72

BUKU I BUKU II


INTI


perbaikan JITUT/JIDES dan pengembangan TAM) yang berfungsi (ha)

berfungsi (ha)

Tersedianya (unit) pengembangan Konservasi air (melalui pengembangan Embung, chek dam, sumur resapan, Antisipasi kekeringan dan banjir) yang berfungsi

Tersedianya (unit) pengembangan Konservasi air (melalui pengembangan Embung, chek dam, sumur resapan, Antisipasi kekeringan dan banjir) yang berfungsi

73

BUKU I BUKU II


INTI


Kegiatan Prioritas Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan

Luas lahan budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat

BIDANG SARANAN DAN PRASARANA

PRIORITAS MENJAMIN KELANCARAN DISTRIBUSI BARANG, JASA, DAN INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK NASIONAL

Sasaran Prioritas

Fokus Prioritas Dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing sektor riil

Substansi Inti II. Infrastrukt

Terbangun dan terpeliharanya

Kegiatan Prioritas Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Luas layanan jaringan irigasi yang meningkat (ha)

74

BUKU I BUKU II


INTI


ur. pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi (ha)

Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara (ha)

Luas layanan jaringan rawa yang meningkat (Ha)

Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi (Ha)

Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara (ha)

75

BUKU I BUKU II


INTI


Jumlah sumur air tanah yang dibangun / ditingkatkan (unit)

Jumlah sumur air tanah yang direhabilitasi (unit)

Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan dan dipelihara (unit)

Luas layanan jaringan tata air tambak yang dibangun / ditingkatkan (ha)

Luas layanan jaringan tata air tambak yang direhabilitasi (ha)

Kegiatan Prioritas Jumlah waduk yang

76

BUKU I BUKU II


INTI


Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya

dibangun

Jumlah waduk yang direhabilitasi

Jumlah waduk/embung/situ yang diperasikan dan dipelihara


Prioritas

Sasaran Prioritas

Fokus Prioritas

77

BUKU I BUKU II


INTI



Terbangun dan terpeliharanya jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi

Kegiatan Prioritas Pembangunan pembangkit dan jaringan transmisi 3.000 MW untuk sentra produksi pertanian


Prioritas

78

BUKU I BUKU II


INTI


Sasaran Prioritas

Fokus Prioritas


Terbangun dan Terpeliharanya teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan

Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Saranan dan Prasaranan Informatika

Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi

Prosentase desa yang dilayani akses internet

79

BUKU I BUKU II


INTI


kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya



80

BUKU I BUKU II


INTI



81

BUKU I BUKU II


INTI




· Meningkatnya cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

82

BUKU I BUKU II


INTI


Substansi Inti III. Penelitian dan Pengembangan.

Meningkatnya Upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang

Jumlah rekomendari pembangunan peternakan dan veteriner, diseminasi, promosi, publikasi hasil penelitian dan koordinasi dengan stakeholder

Kegiatan Prioritas Penelitian Dan Pengembangan Peternakan Dan Veteriner

Jumlah rekomendari pembangunan peternakan dan veteriner, diseminasi, promosi, publikasi hasil penelitian dan koordinasi dengan stakeholders

83

BUKU I BUKU II


INTI


tinggi s

Jumlah galur baru ternak dan TPT yang dihasilkan

Jumlah galur baru ternak dan TPT yang dihasilkan

84

BUKU I BUKU II


INTI


Jumlah varietas unggul baru padi, serealia, kacang-kacangan & umbi-umbian

Kegiatan Prioritas Penelitian dan pengembangan tanaman pangan

Jumlah varietas unggul baru padi, serealia, kacang-kacangan & umbi-umbian

· Jumlah aksesi sumberdaya genetik (SDG) padi, serealia, kacang-kacangan

· Jumlah aksesi sumberdaya genetik (SDG) padi, serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian terkoleksi, teridentifikasi dan terkonservasi untuk perbaikan sifat varietas

85

BUKU I BUKU II


INTI


dan umbi-umbian terkoleksi, teridentifikasi dan terkonservasi untuk perbaikan sifat varietas

· Jumlah produksi benih sumber (BS, FS) padi, serealia,

· Jumlah produksi benih sumber (BS, FS) padi, serealia, kacang-kacangan & umbi-umbian dengan SMM ISO 9001-2000

86

BUKU I BUKU II


INTI


kacang-kacangan & umbi-umbian dengan SMM ISO 9001-2000

Jml VUB yg diminati knsumen

Kegiatan Prioritas Penelitian dan Pengembangan hortikultura

Jml VUB yg diminati knsumen

Jumlah PN yang terkonservasi dan terkarakterisasi

Jumlah PN yang terkonservasi dan terkarakterisasi

87

BUKU I BUKU II


INTI


Jml benih sumber

Jml benih sumber

Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan

Kegiatan Prioritas Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan

Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan

Jumlah teknologi untuk peningkatan produtivitas tanaman perkebunan

Jumlah teknologi untuk peningkatan produtivitas tanaman perkebunan

Jumlah aksesi

Kegiatan Prioritas Penelitian dan pengembangan

Jumlah aksesi SDGP dan database yang

88

BUKU I BUKU II


INTI


SDGP dan database yang dikonservasi atau diremajakan

bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian

dikonservasi atau diremajakan

Jumlah varietas atau galur harapan padi, kedelai, dan jagung berproduktivitas tinggi dan berumur

Jumlah varietas atau galur harapan padi, kedelai, dan jagung berproduktivitas tinggi dan berumur genjah

89

BUKU I BUKU II


INTI


genjah

Jumlah galur harapan gandum tropis

Jumlah galur harapan gandum tropis

Jumlah galur padi dan jagung efisien penggunaan pupuk sintetik

Jumlah galur padi dan jagung efisien penggunaan pupuk sintetik

90

BUKU I BUKU II


INTI


Jumlah teknologi penanganan segar produk hortikultura

Kegiatan Prioritas Penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian

Jumlah teknologi penanganan segar produk hortikultura

Jumlah produk diversifikasi pangan dan substitusi pangan impor

Jumlah produk diversifikasi pangan dan substitusi pangan impor

· Jumlah produk pengemban

· Jumlah produk pengembangan/ product development untuk

91

BUKU I BUKU II


INTI


gan/ product development untuk peningkatan nilai tambah

peningkatan nilai tambah

Kegiatan Prioritas Pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya

Persentase unit usaha yang mendapatkan pelayanan sertifikasi sesuai standar dengan informasi yang akurat.

Kegiatan Prioritas Fasilitasi pengembangan teknologi pengolahan, metode pengujian, dan data monitoring hasil perikanan

Jumlah ragam dan jumlah komoditas dengan inovasi teknologi pengolahan dan alat penanganan/

92

BUKU I BUKU II


INTI


pengolahan yang siap diimplementasikan

FOKUS PRIORITAS 4. PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, DAN PEMASARAN PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

· Meningkatnya ekspor hasil –hasil pertanian, perikanan dan kehutanan

· Berkembangnya usaha pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan

93

BUKU I BUKU II


INTI


Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional pengawasan keamanan hayati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi

Kegiatan Prioritas Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan sistem Pengawasan Keamanan Hayati

Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional pengawasan keamanan hayati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi

Tingkat kesiapan infrastruktur sistem

Tingkat kesiapan infrastruktur sistem informasi Barantan

94

BUKU I BUKU II


INTI


informasi Barantan

Prosentase peningkatan akses informasi melalui jaringan ke pusat data Barantan oleh instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja

Prosentase peningkatan akses informasi melalui jaringan ke pusat data Barantan oleh instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Barantan

95

BUKU I BUKU II


INTI


lingkup Barantan

Prioritas Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Sasaran Prioritas : (vi) terjadinya peningkatan riset pengembangan teknologi kelautan dan penerapannya untuk mendukung pembangunan kelautan nasional.

Jumlah rekomendasi pengelolaan wilayah perairan Indonesia

Kegiatan Prioritas Penelitian dan Pengembangan IPTEK

Jumlah rekomendasi pengelolaan wilayah perairan Indonesia

96

BUKU I BUKU II


INTI


Jumlah rekomendasi yang meningkatkankan efisiensi produksi, ragam varietas baru/unggul, kualitas dan keamanan komoditas unggulan

Kegiatan Prioritas Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya

Jumlah rekomendasi yang meningkatkankan efisiensi produksi, ragam varietas baru/unggul, kualitas dan keamanan komoditas unggulan

97

BUKU I BUKU II


INTI


Jumlah HKI, rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan

Kegiatan Prioritas Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

Jumlah HKI, rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif.

98

BUKU I BUKU II


INTI


produk unggulan/ prospektif.

BIDANG IPTEK

Prioritas

Sasaran Prioritas

Fokus Prioritas

Substansi Inti III. Penelitian dan Pengemb

Meningkatnya Upaya penelitian dan pengembangan bidang

Kegiatan Prioritas Litbang ketahanan pangan

Jumlah kebijakan

Jumlah riset bersama

Kegiatan Prioritas Litbang Benih Unggul Berbasis Biologi Molekuler

Jumlah varietas Benih unggul

99

BUKU I BUKU II


INTI


angan. pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi

Kegiatan Prioritas Litbang pupuk organik dari mikroba hayati Indonesia

Percontohan produksi pupuk organik di pedesaan

Aplikasi pupuk organik pada paket biovillage

Kegiatan Prioritas Litbang keanekaragaman pangan

Jumlah varietas

Kegiatan Prioritas Penelitian Bioteknologi Peternakan Modern

Fasilitas Laboratorium dan peralatannya

Paket biotek peternakan

Kegiatan Prioritas Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi

Pembentukan varietas padi hibrida

Pembentukan varietas kedelai produksi tinggi

100

BUKU I BUKU II


INTI


Pembentukan varietas unggul kacang tanah dan kacang hijau

Pembentukan varietas gandum tropis

Kegiatan Prioritas Pengembangan Pupuk Berimbang

Sejumlah alih tekn, rekomendasi, pilot project/plant pada SRF, Biofertilizer, mineral sebagai Pupuk Berimbang


PRIORITAS : KETAHANAN PANGAN DAN REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN DAN

101

BUKU I BUKU II


INTI


KEHUTANAN


102

BUKU I BUKU II


INTI





Substansi Inti IV. Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi.

Tersedianya dorongan investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan

Luas areal penerapan budidaya serealia yang tepat dan berkelanjuta

Kegiatan Prioritas Pengelolaan produksi tanaman serealia

Luas areal penerapan budidaya serealia yang tepat dan berkelanjutan

103

BUKU I BUKU II


INTI


berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah

n

Luas areal penerapan budidaya tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian yang tepat dan berkelanjutan

Kegiatan Prioritas Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian

Luas areal penerapan budidaya tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian yang tepat dan berkelanjutan

104

BUKU I BUKU II


INTI


Lembaga perbenihan tanaman pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat

Kegiatan Prioritas Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan

Lembaga perbenihan tanaman pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat

Laju pertumbuhan produksi tanaman buah

Kegiatan Prioritas Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan

Laju pertumbuhan produksi tanaman buah

105

BUKU I BUKU II


INTI


Proporsi produk buah bermutu di pasar

Proporsi produk buah bermutu di pasar

Laju pertumbuhan produksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka

Kegiatan Prioritas Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produ Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan

Laju pertumbuhan produksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka

Laju pertumbuhan luas

Laju pertumbuhan luas panen Tanaman sayuran dan biofarmaka

106

BUKU I BUKU II


INTI


panen Tanaman sayuran dan biofarmaka

% jumlah usaha/produsen benih hortikultura

Kegiatan Prioritas Pengembangan sistem perbenihan, pupuk dan sarana produksi lainnya

% jumlah usaha/produsen benih hortikultura

· Capaian luas areal pembinaan dan pengembangan tanaman semusim

Kegiatan Prioritas Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim

· Capaian luas areal pembinaan dan pengembangan tanaman semusim

107

BUKU I BUKU II


INTI


- Swasembada Gula Nasional

- Swasembada Gula Nasional

- Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri dan Komoditas Eksor

- Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri dan Komoditas Eksor

108

BUKU I BUKU II


INTI


· Peningkatan luas areal pembinaan dan pengembangan tanaman rempah dan penyegar :

Kegiatan Prioritas Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar

· Peningkatan luas areal pembinaan dan pengembangan tanaman rempah dan penyegar :

- Pengembangan Komoditas Ekspor

- Pengembangan Komoditas Ekspor

109

BUKU I BUKU II


INTI


- Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri dan Komoditas Ekspor

- Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri dan Komoditas Ekspor

- Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional

- Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional

110

BUKU I BUKU II


INTI


Persentase Jumlah penggunaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan (%)

Kegiatan Prioritas Dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan

Persentase Jumlah penggunaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan (%)

· Peningkatan kuantitas semen (dosis)

Kegiatan Prioritas Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal

· Peningkatan kuantitas semen (dosis)

· · Peningkatan

111

BUKU I BUKU II


INTI


Peningkatan produksi embrio

produksi embrio

· Bibit sapi

· Bibit sapi

· Bibit unggas lokal

· Bibit unggas lokal

· Bibit Kambing/domba

· Bibit Kambing/domba

Peningkatan produksi dan produktivitas ternak

Kegiatan Prioritas Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokaL

Peningkatan produksi dan produktivitas ternak (sapi ekor)

112

BUKU I BUKU II


INTI


(sapi ekor)

Swasembada daging sapi (share produk dalam negeri %)

Swasembada daging sapi (share produk dalam negeri %)

Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian paket

Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian paket bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos) (Dampak Perubahan Iklim)

113

BUKU I BUKU II


INTI


bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos) (Dampak Perubahan Iklim)

Pengembangan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyrakat (BATAMAS)

Pengembangan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyrakat (BATAMAS) terutama di sentra terpencil dan padat ternak (unit) (Dampak Perubahan Iklim)

114

BUKU I BUKU II


INTI


terutama di sentra terpencil dan padat ternak (unit) (Dampak Perubahan Iklim)

Pengembangan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran ternak

Pengembangan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran ternak (padat & cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak terutama di sentra

115

BUKU I BUKU II


INTI


(padat & cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak terutama di sentra perkebunan, tanaman pangan dan holti kulture (klp) (Dampak

perkebunan, tanaman pangan dan holti kulture (klp) (Dampak Perubahan Iklim)

116

BUKU I BUKU II


INTI


Perubahan Iklim)

Pengembangan kelompok ternak non ruminansia dan alsin ternak

Kegiatan Prioritas Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal

Pengembangan kelompok ternak non ruminansia dan alsin ternak

117

BUKU I BUKU II


INTI


Jumlah kelompok tani yang menerapkan penangnan pasca panen sesuai GHP dan standar mutu

Kegiatan Prioritas Pengembangan penangangan pasca panen pertanian

Jumlah kelompok tani yang menerapkan penangnan pasca panen sesuai GHP dan standar mutu

Vol. dan frek. operasional Karantina pertanian dan

Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.

Vol. dan frek. operasional Karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati (sertifikasi karantina)

118

BUKU I BUKU II


INTI


pengawasan keamanan hayati (sertifikasi karantina)

Peningkatan Indesk kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa

Peningkatan Indesk kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa

119

BUKU I BUKU II


INTI


Jumlah ijin usaha pertanian, ijon pemasukan/pengeluaran benih/bibit, obat hewan dan pakan ternak, produk ternak dan agensia hayati, serta rekomendasi produk

Kegiatan Prioritas Pelayanan perizinan dan investasi

Jumlah ijin usaha pertanian, ijon pemasukan/pengeluaran benih/bibit, obat hewan dan pakan ternak, produk ternak dan agensia hayati, serta rekomendasi produk pangan

120

BUKU I BUKU II


INTI


pangan

Kegiatan Prioritas Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan

· Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan dan jumlah tenagakerja yang memiliki kopetensi.

· Jumlah usaha perikanan budidaya yang memperoleh SNI serta jumlah lembaga

121

BUKU I BUKU II


INTI


sertifikasi yang terakreditasi

Kegiatan Prioritas Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan

· Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar.

· Jumlah produksi perikanan budidaya air payau.

· Jumlah produksi perikanan budidaya laut

· Jumlah usaha perikanan budidaya yang bersertifikat dan memenuhi standar

122

BUKU I BUKU II


INTI


Kegiatan Prioritas Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil

· Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri.

· Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri.

Jumlah usaha perikanan tangkap yang memenuhi kelayakan usaha dan bankable

Kegiatan Prioritas Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan

Jumlah keabsahan dan kelengkapan dokumen usaha perikanan

123

BUKU I BUKU II


INTI


tangkap

Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku

FOKUS PRIORITAS 4. PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, DAN PEMASARAN PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

· Meningkatnya ekspor hasil –hasil pertanian, perikanan dan kehutanan

· Berkembangnya usaha pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan

124

BUKU I BUKU II


INTI


Jumlah usaha pasca panen dan pengolahan yang menerapkan sistem jaminan mutu.

Kegiatan Prioritas Pengembangan mutu dan standardisasi pertanian

Jumlah usaha pasca panen dan pengolahan yang menerapkan sistem jaminan mutu.

Jumlah pengujian mutu alat mesin pertanian

Jumlah pengujian mutu alat mesin pertanian

125

BUKU I BUKU II


INTI


Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian yang bernilai tambah dan berdaya saing

Kegiatan Prioritas Pengembangan pengolahan hasil pertanian

Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian yang bernilai tambah dan berdaya saing

Jumlah ekspor dan surplus neraca perdagangan hasil pertanian

Kegiatan Prioritas Pengembangan pemasaran internasional

Jumlah ekspor dan surplus neraca perdagangan hasil pertanian

126

BUKU I BUKU II


INTI


Jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi

Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar Karantina Pertanian

Jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi

Kegiatan Prioritas Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran luar negeri hasil perikanan

Jumlah penambahan negara tujuan ekspor

Kegiatan Prioritas Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan

Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai target produksi pengolahan

Jumlah sentra pengolahan

Volume produksi dari

127

BUKU I BUKU II


INTI


UKM

Kegiatan Prioritas Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan

Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi standar ketenagakerjaan sesuai SKKNI

FOKUS PRIORITAS 5,. PENINGKATAN KAPASITAS PETANI, NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN

Meningkatnya kemampuan dan mutu layanan penyuluhan bagi petani, petani hutan, nelayan dan pembudidaya ikan

128

BUKU I BUKU II


INTI


Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk sesuai UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K(Bakorluh dan Bapeluh)

Kegiatan Prioritas Pemantapan sistem penyuluhan pertanian

Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk sesuai UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K(Bakorluh dan Bapeluh)

129

BUKU I BUKU II


INTI


Jumlah Ketenagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya(orang)

Jumlah Ketenagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya(orang)

Kegiatan Prioritas Penyuluhan kelautan dan perikanan

Jumlah kelompok potensi perikanan yang disuluh

Kegiatan Prioritas Pelatihan kelautan dan perikanan

mlah lulusan pelatihan yang sesuai standar serta jumlah lulusan yang meningkat

130

BUKU I BUKU II


INTI


kinerjanya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar

BIDANG IPTEK

Prioritas

Sasaran Prioritas

Fokus Prioritas


Tersedianya dorongan investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis

Kegiatan Prioritas Revitalisasi Industri Pupuk

Jumlah pabrik

Jumlah pabrik urea

Jumlah pabrik NPK

Kegiatan Prioritas Revitalisasi Industri Gula

Pabrik

Pabrik

131

BUKU I BUKU II


INTI


produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah

BIDANG EKONOMI

Prioritas

Sasaran Prioritas

Fokus Prioritas

Substansi Inti IV. Investasi, Pembiayaan, dan

Tersedianyan pembiayaan yang terjangkau

KKP_E

Risk Sharing KKP-E

Kredit pengembangan energi nabati dan perkebunan

132

BUKU I BUKU II


INTI


Subsidi. Kresit usaha peternakan

Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain (BSBL)



133

BUKU I BUKU II


INTI



134

BUKU I BUKU II


INTI





135

BUKU I BUKU II


INTI



Adanya Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau.

Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton)

Kegiatan Prioritas Penyaluran subsidi benih tanaman pangan

Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton)

Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton)

Kegiatan Prioritas Penyaluran pupuk bersubsidi

Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton)

Kegiatan Prioritas Pengembangan sistem

Jumlah produksi induk unggul.

136

BUKU I BUKU II


INTI


perbenihan ikan Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat dan benih yang memenuhi standar



137

BUKU I BUKU II


INTI



138

BUKU I BUKU II


INTI


FOKUS PRIORITAS 2. PENINGKATAN EFISIENSI SISTEM DISTRIBUSI DAN STABILISASI HARGA PANGAN

· Membaiknya distribusi bahan pangan antar wilayah

· Terkendalinya harga pangan pokok pada tingkat yang terjangkau masyarakat luas

Substansi Inti V. Pangan dan Gizi

Meningkatnya kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola pangan harapan

· Tersedianya data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses

Kegiatan Prioritas Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.

· Tersedianya data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan.

139

BUKU I BUKU II


INTI


pangan.

· Terlaksananya pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan.

· Terlaksananya pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan.

140

BUKU I BUKU II


INTI


FOKUS PRIORITAS 3. PENINGKATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN KONSUMSI PANGAN

· Meningkatnya kecenderungan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat

· Meningkatnya keragaman konsumsi pangan

Pertumbuhan terpenuhinya persyaratan dan standar keamanan dan mutu produk

Kegiatan Prioritas Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan

Pertumbuhan terpenuhinya persyaratan dan standar keamanan dan mutu produk hewan pangan dan non pangan (RPU,RPH,RPB,TPU,KIOS DAGING,TPS) Unit

141

BUKU I BUKU II


INTI


hewan pangan dan non pangan (RPU,RPH,RPB,TPU,KIOS DAGING,TPS) Unit

· Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan.

Kegiatan Prioritas Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan.

· Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan.

142

BUKU I BUKU II


INTI


· Jumlah Lumbung Pangan yang dikembangkan.

· Jumlah Lumbung Pangan yang dikembangkan.

· Menurunnya Lokasi Rawan Pangan.

· Menurunnya Lokasi Rawan Pangan.

· Desa P2KP (Percepatan penganekar

Kegiatan Prioritas Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan

· Desa P2KP (Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.

143

BUKU I BUKU II


INTI


agaman konsumsi pangan.

keamanan pangan segar

· Penanganan keamanan pangan tingkat produsen dan konsumen

· Penanganan keamanan pangan tingkat produsen dan konsumen

· Terlaksananya pemantauan dan

· Terlaksananya pemantauan dan pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan

144

BUKU I BUKU II


INTI


pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan

keamanan pangan

Kegiatan Prioritas Fasilitasi pengembangan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

· Jumlah laboratorium sertifikasi yang memiliki sarana prasarana sesuai standar mutu laboratorium

145

BUKU I BUKU II


INTI


· Jumlah kegiatan penanganan, pengolahan, distribusi dan pengujian mutu hasil perikanan yang memperoleh SNI dan persyaratan internasional

· Jumlah laboratorium uji mutu hasil perikanan yang memperoleh akreditasi dari KAN

· Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil perikanan yang bersertifikasi

146

BUKU I BUKU II


INTI


Kegiatan Prioritas Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan

· Jumlah pelelangan ikan dan pasar ikan yang berfungsi sesuai standar

· Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)

Kegiatan Prioritas Pengembangan dan pembinaan perkarantinaan ikan

Persentase media pembawa hama penyakit ikan impor, ekspor dan antar area yang bebas hama penyakit ikan karantina dengan laboratorium

147

BUKU I BUKU II


INTI


karantina yang sesuai standar OIE dan SNI

BIDANG KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT

Prioritas

Sasaran Prioritas

Fokus Prioritas

Substansi Inti V. Pangan dan Gizi

Meningkatnya kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola

Kegiatan Prioritas Pembinaan Gizi Masyarakat

1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan

2. Persentase balita GAKIN 6-24 bulan

148

BUKU I BUKU II


INTI


pangan harapan

mendapat MP-ASI

3. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif

4. Cakupan garam beryodium

5. Persentase 6-59 bulan dapat kapsul vitamin A

6. Persentase ibu hamil mendapat Fe 90 tablet

7. Persentase Puskesmas yang menyelengarakan

149

BUKU I BUKU II


INTI


pemantauan status gizi dan SKD KLB- Gizi Buruk

8. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi

9. Persentase Balita ditimbang berat badannya

10. Persentase balita gizi kurang GAKIN mendapatkan PMT pemulihan

11. Persentase ibu hamil KEK GAKIN

150

BUKU I BUKU II


INTI


mendapatkan PMT pemulihan

12. Persentase penyediaan bufferstock MP-ASI untuk daerah bencana

13. Persentase keluarga SADAR gizi



151

BUKU I BUKU II


INTI



152

BUKU I BUKU II


INTI





Substansi Inti VI. Adaptasi Perubahan Iklim

Tersedianya langkah-langkah konkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan

Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian

Kegiatan Prioritas Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia dengan pendayagunaan sumberdaya lokal

Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian paket bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos) (Dampak Perubahan Iklim)

153

BUKU I BUKU II


INTI


dan pertanian terhadap perubahan iklim

paket bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos) (Dampak Perubahan Iklim)

Pengembangan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyrakat

Pengembangan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyrakat (BATAMAS) terutama di sentra terpencil dan padat ternak (unit) (Dampak

154

BUKU I BUKU II


INTI


(BATAMAS) terutama di sentra terpencil dan padat ternak (unit) (Dampak Perubahan Iklim)

Perubahan Iklim)

Pengembangan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran

Pengembangan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran ternak (padat & cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak

155

BUKU I BUKU II


INTI


ternak (padat & cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak terutama di sentra perkebunan, tanaman pangan dan holti kulture (klp)

terutama di sentra perkebunan, tanaman pangan dan holti kulture (klp) (Dampak Perubahan Iklim)

156

BUKU I BUKU II


INTI


(Dampak Perubahan Iklim)

Terlaksananya Pengembangan System of Rice intesification (SRI) (paket)

Kegiatan Prioritas Pengembangan Pengelolalaan lahan pertanian

Terlaksananya Pengembangan System of Rice intesification (SRI) (paket)

Kegiatan Prioritas Pengelolaan sumber daya ikan

· Jumlah lokasi pemantauan dan

157

BUKU I BUKU II


INTI


evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI

· Jumlah ekosistem PUD yang teridentifikasi

· Jumlah peraian teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber dayanya

· Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber dayanya

Kegiatan Prioritas Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan

· Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar teknis.

· Jumlah kawasan perikanan budidaya

158

BUKU I BUKU II


INTI


yang sehat serta persentasi jenis biota perairan yang dikonservasi.

PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI IKLIM DAN BENCANA ALAM SERTA KAPASITAS ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Fokus Prioritas : Peningkatan Adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim

Meningkatnya kesiapan sektor pembangunan dalam menghadapi dampak perubahan iklim baik dalam perencanaan maupun penganggaran

Menurunnya dan terkendalinya tingkat emisi karbon

159

BUKU I BUKU II


INTI


Tersedianya peta potensi sumberdya lahan pertanian

Kegiatan Prioritas Penelitian Dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian

Tersedianya peta potensi sumberdya lahan pertanian

Jumlah informasi, paket komponen teknologi pengelolaan SDL (tanah, air, perubahan iklim, pupuk dan lingkungan

Jumlah informasi, paket komponen teknologi pengelolaan SDL (tanah, air, perubahan iklim, pupuk dan lingkungan pertanian)

160

BUKU I BUKU II


INTI


pertanian)

161

IV. Penutup Dalam PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, secara eksplisit diatur mengenai bagaimana RPJMN disusun. PP tersebut menyatakan bahwa Rancangan Awal RPJMN disiapkan oleh Menneg PPN/Kepala Bappenas pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN yang sedang berjalan dengan menggunakan tiga komponen utama, yakni: (1) RPJPN yang sedang berjalan, (2) rancangan rencana pembangunan secara teknokratik, dan (3) visi, misi, dan program prioritas Presiden. Ini berarti bahwa RPJMN merupakan dokumen yang dihasilkan dari elaborasi antara perencanaan yang bersifat teknokratis di satu pihak dengan visi, misi, dan program prioritas Presiden terpilih yang bersifat politis di pihak lain. Penyusunan RPJMN 2010-2014 setidaknya ditandai oleh dua karakteristik yang khas. Pertama, oleh karena time constraint, penyusunan rancangan RPJMN teknokratis telah mulai dilakukan jauh sebelum Presiden definitif terpilih. Kedua, berbeda dari RPJMN sebelumnya, RPJMN 2010-2014 terdiri atas tiga buku di mana Buku I berisi Priorotas Nasional dan Buku II berisi Prioritas Bidang. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Prioritas Nasional adalah hal-hal yang mendapat perhatian lebih dan hendak ditonjolkan pelaksanaannya dalam lima tahun mendatang. Prioritas nasional bersumber terutama dari janji Presiden terpilih pada saat kampanye Pilpres yang sebagian besar telah tertuang dalam visi, misi, dan program prioritas. Dalam perkembangan selanjutnya, Prioritas Nasional tersebut terwadahi dalam Buku I RPJMN, sedangkan draft RPJMN yang disusun secara teknokratis kemudian menjadi Buku II dan berisi Prioritas Bidang. Pemikiran mengenai perlunya menemukenali keterkaitan antara Buku I dan II RPJMN berangkat dari logika berikut. Harus dipastikan bahwa setiap butir Priotritas Nasional adalah merupakan Prioritas Bidang, dan oleh karenanya perlu ada mekanisme untuk memetakan satu demi satu prioritas nasional ke dalam Buku II sebelum dokumen RPJMN ditetapkan sebagai Peraturan Presiden. Hal ini penting

162

dilakukan, sehingga apabila masih ada prioritas nasional tidak tercantum atau belum cukup kuat terakomodasi sebagai prioritas bidang dalam Buku II, adjustment dapat segera dilakukan. Dalam konteks inilah Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral berupaya memfasilitasi Direktorat-direktorat Penulis RPJMN 2010-2014 untuk membuat matriks Keterkaitan Buku I dan Buku II, dan kemudian mendokumentasikannya dalam laporan ini. Setelah dilakukan uji coba evaluasi awal di Hotel Ibis pada Desember 2009 yang melibatkan tiga direktorat, yakni: (1) Direktorat Politik dan Komunikasi, (2) Direktorat Pangan dan Pertanian, dan (3) Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, terlihat bahwa secara umum keterkaitan yang dikehendaki memang ada meski tidak selalu dalam tingkatan yang setara. Namun demikian, pada dasarnya keadaan ini masih jauh lebih baik daripada RPJMN sebelumnya. Sekecil apapun, mudah-mudahan penyusunan matriks Keterkaitan Buku I dan II ini dapat berkontribusi dalam menghasilkan dokumen RPJMN 2010-2014 yang berkualitas, integratif, dan evaluatable (dapat dievaluasi) sehingga perencanaan pembangunan nasional jangka menengah ini dapat benar-benar membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap bangsa Indonesia.

Documents

LAPORAN UJI COBA SOP INDIKATOR PEMETAAN …. Laporan Uji Coba... · SOP Indikator dapat diterapkan maka dilakukan uji coba terhadap ... pemberdayaan masyarakat. Terselenggaranya pendidikan