Laporan Triwulan - ojk.go.id · daftar isi kata pengantar daftar isi daftar tabel daftar grafik ringkasan eksekutif infografik progam prioritas ojk perkembangan ekonomi indonesia

Laporan TriwulanTriwulan II - 2018

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui www.ojk.go.id

Otoritas Jasa KeuanganGedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710Phone. (021) 296 00000Fax. (021) 386 6032

KATA PENGANTAR

Wimboh Santoso, Ph.DKetua Dewan KomisionerOtoritas Jasa Keuangan

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan rahmat dan karunia -Nya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senantiasa mampu

mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan melanjutkan penguatan fungsi pengaturan dan pengawasan agar industri jasa keuangan memiliki ketahanan, daya saing yang tinggi serta berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

Sepanjang triwulan III-2018, kondisi perekonomian global terpantau masih dibayangi sejumlah ketidakpastian. Perbaikan ekonomi negara-negara maju khususnya Amerika Serikat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tingkat pengangguran yang terus menurun, serta tingkat inflasi yang di atas target mendorong normalisasi kebijakan moneter oleh The Fed. Suku bunga acuan meningkat menjadi 2% - 2,5% sehingga memicu pembalikan dana investasi global ke Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan tekanan di pasar keuangan negara-negara berkembang.

Berlanjutnya tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan negara-negara mitra dagang utamanya juga mendorong ketidakpastian global. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok mulai mempengaruhi perekonomian Tiongkok yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Tidak hanya terhadap Tiongkok, pemberlakuan kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat

juga akan diperluas ke Jepang, yang merupakan mitra dagang terbesar ketiga setelah Tiongkok dan Meksiko, dengan menerapkan tarif impor terhadap produk otomotifnya. Tekanan-tekanan tersebut juga diperparah dengan pemburukan kondisi perekonomian di beberapa negara berkembang seperti Turki dan Argentina serta adanya tren kenaikan harga minyak dunia.

Kendati volatilitas pasar keuangan global masih tinggi, stabilitas makroekonomi domestik di triwulan III-2018 cukup terjaga, antara lain terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada level 5,17% (yoy) serta tingkat inflasi yang terkendali. Namun demikian di sisi keseimbangan eksternal, defisit transaksi berjalan tercatat sebesar USD8,8 miliar atau 3,37% terhadap PDB. Surplus transaksi modal dan finansial belum cukup untuk membiayai defisit transaksi berjalan, sehingga neraca pembayaran Indonesia pada triwulan III-2018 mengalami defisit sebesar USD4,4 miliar. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir September 2018 menjadi sebesar USD114,8 miliar, turun dibandingkan awal tahun 2018 sebesar USD130,2 miliar. Kondisi ini menekan nilai tukar Rupiah.

Meskipun demikian, koreksi nilai tukar Rupiah terpantau relatif moderat dibandingkan beberapa negara berkembang lainnya. Pasar saham domestik masih mencatat penguatan dengan tekanan jual nonresiden yang terpantau menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Untuk itu, OJK akan

v

Wimboh Santoso, Ph.D

Ketua Dewan KomisionerOtoritas Jasa Keuangan

terus bersinergi dengan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menerapkan bauran kebijakan yang tepat dalam rangka mengurangi volatilitas di pasar keuangan, meningkatkan pemasukan devisa dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan stabilitas makroekonomi, kinerja industri jasa keuangan secara umum juga masih terjaga. Perbankan mencatat peningkatan penyaluran kredit sebesar 12,69% (yoy) disertai perbaikan kualitas kredit secara gradual. Permodalan tercatat memadai dengan CAR sebesar 22,85% dan aset meningkat 8,65% (yoy) meskipun DPK tumbuh melambat. Sektor IKNB juga menunjukkan pertumbuhan aset dan piutang pembiayaan masing-masing sebesar 8,74% (yoy) dan 6,37% (yoy) disertai dengan kualitas pembiayaan yang cukup baik.

Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi 5.976,55 atau turun -5,96% (ytd), namun bila dibandingkan triwulan sebelumnya, IHSG sudah mengalami peningkatan sebesar 3,06% (qtq). Kinerja IHSG juga mempengaruhi kinerja Reksa Dana yang mengalami peningkatan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana sebesar 1,75%. Di sisi lain, pasar surat utang dalam negeri masih mengalami koreksi ditandai dengan peningkatan rata-rata yield SBN 47,9 bps. Di tengah dinamika dan ketidakpastian global yang terus berlanjut, lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings masih mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia pada level layak investasi (investment grade) pada level BBB dengan outlook stabil.

Dalam rangka optimalisasi fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, selama triwulan III-2018 OJK telah menerbitkan sembilan Peraturan OJK (POJK). POJK yang diterbitkan terdiri dari masing-masing lima POJK yang mengatur sektor Perbankan, dua yang mengatur sektor Pasar Modal, satu POJK mengenai Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, serta satu POJK yang mengatur Financial Technology yang merupakan payung hukum Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Aktivitas pengembangan sektor jasa keuangan juga terus berlanjut antara lain dilaksanakan dengan pelaksanaan kajian Metodologi dan Tools Early Warning Systems (EWS) Konglomerasi Keuangan dan Kajian Produk Investasi Berbasis Dana Sosial.

OJK secara aktif melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Pada triwulan III-2018, OJK melakukan sosialisasi edukasi dan perlindungan konsumen di Palu, Palembang dan Kendari serta melakukan edukasi kepada komunitas Petani di Wonosobo, komunitas difabel di Solo Raya, mahasiswa Politeknik Semarang dan Komunitas pekerja migran di Hong Kong. OJK juga melaksanakan pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Klaten dan Selayar serta sosialisasi fasilitasi BUMDes/BUMADes di Bengkulu dan Aceh.

Dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing organisasi, OJK senantiasa melaksanakan pengembangan kompetensi teknis maupun kepribadian bagi pegawainya. OJK juga berkomitmen untuk melakukan transformasi menjadi organisasi berbasis digital dengan mengintegrasikan sistem pendukung kinerja dalam kegiatan yang dilakukan seperti Dashboard Konglomerasi Keuangan, Dashboard Pendalaman Pasar Keuangan, Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan PendanaanTerorisme (SIGAP) modul Risk Based Approach (RBA), Pengembangan Sistem Informasi Pasar Modal (SIPM), Sistem e-Monitoring Pengelolaan Investasi, Sistem e-Monitoring Modul S-INVEST, Sistem Pelayanan Informasi dan Statistika IKNB (SIPIKA), Sistem Informasi Risk Based Supervision (SIRIBAS) dan Sistem Informasi Geografis LJKNB (SIGEO).

Akhir kata, segenap Anggota Dewan Komisioner mengapresiasi seluruh insan OJK yang sudah dengan sangat baik menjalankan tugas dan pekerjaannya serta senantiasa menjaga nama baik institusi. OJK tidak berhenti untuk meningkatkan pelayanannya kepada seluruh pemangku kepentingan sehingga peran industri jasa keuangan dalam perekonomian senantiasa semakin dirasakan manfaatnya.

Triwulan III - 2018vi Laporan Triwulanan OJK

Halaman ini sengaja di kosongkan

vii

DAFTAR ISIKATA PENGANTARDAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK RINGKASAN EKSEKUTIFINFOGRAFIK PROGAM PRIORITAS OJK

PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA

PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

PERKEMBANGAN PROGRAM FLAGSHIP OJK

Perkembangan Ekonomi dan Pasar Keuangan GlobalPerkembangan Ekonomi Domestik

Perkembangan Bank Umum Perkembangan Bank Umum KonvensionalPerkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Perkembangan Perdagangan Efek Perkembangan Perusahaan Efek Perkembangan Pengelolaan Investasi Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJSPerkembangan Industri Dana PensiunPerkembangan Industri Perusahaan PembiayaanPerkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura KonvensionalPerkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan InfrastrukturPerkembangan Industri Jasa Keuangan KhususPerkembangan Industri Penunjang IKNB Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM)Perkembangan Industri Fintech (Financial Technology)

Bank Wakaf MikroLayanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING)Simpanan Pelajar (SIMPEL)Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar ModalAsuransi Usaha Tani Padi (AUTP)Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)Asuransi Nelayan Asuransi Usaha Budidaya UdangPembiayaan Ekonomi Kreatif

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.1.11.1.2

1.2.11.2.21.2.31.2.41.2.5

1.3.11.3.21.3.31.3.41.3.5

1.4.11.4.21.4.31.4.41.4.51.4.61.4.71.4.81.4.9

1.5.11.5.21.5.31.5.41.5.51.5.61.5.71.5.81.5.91.5.10

BAB 1TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN

vviiixiixv

xviiixx

27

2730

32

3233353840

42

4246475055

57

576062656666686969

70

70707171727272737373

Triwulan III - 2018viii Laporan Triwulanan OJK

AKTIVITAS PENGATURAN

AKTIVITAS PENGAWASAN

AKTIVITAS PENGEMBANGAN

STABILITAS SISTEM KEUANGAN

EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Pengaturan Konglomerasi KeuanganPengaturan BankPengaturan Pasar ModalPengaturan IKNBPengaturan Financial Technology

Pengawasan Terintegrasi Pengawasan PerbankanPengawasan Pasar Modal Pengawasan IKNB

Pengembangan Pengawasan TerintegrasiPengembangan Industri Perbankan Pengembangan Industri Pasar ModalPengembangan IKNB

Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa KeuanganArah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem KeuanganKoordinasi Antarlembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Penelitian dan PengaturanInklusi Keuangan Literasi dan Edukasi KeuanganPerlindungan Konsumen Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan Market ConductPenegakan Kepatuhan Iklan Jasa KeuanganInvestor Alert Portal

Penanganan Perkara Koordinasi dengan Instansi TerkaitSatuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)Sosialisasi Satgas Waspada Investasi dan Pembekalan Aparat Penegak Hukum di Sektor Jasa KeuanganPenanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Program APU PPT Sektor Jasa Keuangan Semester II Tahun 2017Mutual Evaluation Review (MER) 2018Pengembangan Sistem Informasi Program APU dan PPT (SIGAP)Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.1.12.1.22.1.32.1.42.1.5

2.2.12.2.22.2.32.2.4

2.3.12.3.22.3.32.3.4

2.4.12.4.22.4.3

2.5.12.5.22.5.32.5.42.5.52.5.62.5.72.5.8

2.6.12.6.22.6.3

2.6.4

2.6.5

2.7.1

2.7.22.7.32.7.4

BAB 2TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN

7777818181

81

81828792

112

112113113114

117

117119119

120

120121122122125127127128

128

128128128

128

129

129

129

129130130

77

ix

MANAJEMEN STRATEGIS DAN KINERJA OJK

AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RESIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS

RAPAT DEWAN KOMISIONER

KOMUNIKASI

KEUANGAN

Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan KinerjaPelaksanaan Sasaran Strategis OJKPelaksanaan Inisiatif Strategis OJK

Komunikasi Informasi OJKLayanan InformasiOJK TV

Realisasi AnggaranPenyempurnaan Pengelolaan Keuangan

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.1.14.1.24.1.3

4.4.14.4.24.4.3

4.5.14.5.2

BAB 4

MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI

TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

Perkembangan Perbankan SyariahPerkembangan Industri Pasar Modal SyariahPerkembangan IKNB Syariah

Pengaturan Perbankan Syariah Pengaturan Pasar Modal Syariah

Pengawasan Perbankan Syariah Pengawasan Pasar Modal Syariah Pengawasan IKNB Syariah

Pengembangan Perbankan Syariah Pengembangan Pasar Modal SyariahPengembangan IKNB Syariah

3.1

3.2

3.3

3.4

3.1.13.1.23.1.3

3.2.13.2.2

3.3.13.3.23.3.3

3.4.13.4.23.4.3

135

135140143

146

146146

146

146147147

148

148151152

157

157157159

160

162

163

163165166

166

166166

169

169

169

SISTEM INFORMASI

Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas PokokPenguatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi

4.6

4.6.1

4.6.2

TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

BAB 3

HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Kerjasama Domestik Kerjasama Internasional

2.8

2.8.12.8.2

130

130131

Triwulan III - 2018x Laporan Triwulanan OJK

169

169169170

LOGISTIK

Penyiapan Gedung Kantor Pusat Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJKPengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik

4.7

4.7.14.7.24.7.3

SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI

OJK INSTITUTE

MANAJEMEN PERUBAHAN

Kebijakan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)Program Pengembangan Kompetensi Program Pendidikan Formal Program Penugasan Program AsesmenProgram Peningkatan Kompetensi SDM Sektor Jasa KeuanganProgram Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)Program Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJKProgram Visit OJK

Program BudayaMonitoring Program Budaya

4.8

4.9

4.10

4.8.14.8.2

4.9.14.9.24.9.34.9.44.9.54.9.64.9.7

4.9.84.9.9

4.10.14.10.2

170

170170

170

170171171171171171171

172172

172

172172

xi

Surplus/Defisit Transaksi Berjalan dan Perkembangan Nilai TukarProyeksi Pertumbuhan Ekonomi IMFKondisi Bank UmumKondisi Bank Umum KonvensionalTingkat Konsentrasi Aset BUKKondisi Umum BPRKredit BPR berdasarkan Jenis PenggunaanKonsentrasi Penyaluran UMKMKredit UMKM berdasarkan Kelompok BankKonsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi (%) Perkembangan Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan DomestikPerkembangan IHSG dan Net AsingPerkembangan Transaksi Perdagangan Surat UtangJumlah Perusahaan EfekJumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor PusatProses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran TerbatasPerkembangan Pengelolaan InvestasiPerkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi LainnyaJenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat EfektifPerkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh IzinPerkembangan Penawaran Umum (Emisi)Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan III - 2018Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana SahamPerusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum TerbatasPerusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat UtangPerusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat UtangRencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Berdasarkan Sektor IndustriJumlah Lembaga Penunjang Pasar ModalKomposisi Peringkat Perusahaan Kategori Investment Grade dan Non Investment GradePerkembangan Profesi Penunjang Pasar ModalPendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi AkuntanPendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Konsultan HukumPendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi PenilaiTotal Aset IKNBIndikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJSPortofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJSJumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJSDensitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJSRBC Industri AsuransiDistribusi Aset Industri Dana PensiunDistribusi Investasi Industri Dana PensiunPortofolio Investasi Dana PensiunJumlah Dana PensiunPiutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor EkonomiIndikator Kesehatan Keuangan Perusahaan PembiayaanNPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor EkonomiPembiayaan/Penyertaan Berdasarkan Sektor EkonomiRasio Keuangan Modal VenturaPembiayaan Berdasarkan Jenis InfrastrukturIndikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNBJumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I -Tabel I -Tabel I - Tabel I -Tabel I -Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I -Tabel I -Tabel I -Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I -Tabel I - Tabel I -Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I - Tabel I -

1234567891011121314151617

18

1920212223242526272829

303132333435363738394041424344454647484950515253

2930333334363738394043444546464646

47

4748495050515252535354

555556565656575859596060606161626364646566666969

DAFTAR TABEL

Triwulan III - 2018xii Laporan Triwulanan OJK

Tabel I -Tabel I -Tabel I -Tabel I -Tabel I -Tabel I -

Tabel II - Tabel II - Tabel II - Tabel II - Tabel II - Tabel II - Tabel II - Tabel II - Tabel II - Tabel II - Tabel II - Tabel II - Tabel II -Tabel II - Tabel II - Tabel II -Tabel II -Tabel II -Tabel II - Tabel II - Tabel II -Tabel II -Tabel II -Tabel II -Tabel II - Tabel II -

Tabel II - Tabel II - Tabel II -Tabel II -Tabel II -Tabel II -Tabel II - Tabel II -Tabel II -Tabel II -Tabel II -

Tabel II -Tabel II -Tabel II - Tabel II -Tabel II -Tabel II - Tabel II -Tabel II -Tabel II -Tabel II - Tabel II -Tabel II -

Jumlah LKMIndikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro KonvensionalPerkembangan Industri Fintech (Peer To Peer Lending)Realisasi Laku PandaiNPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim (%)Pelaksanaan Asuransi Usaha Budidaya Udang

Profil Konglomerasi Keuangan Pemeriksaan Bank UmumPemeriksaan Khusus Bank Produk dan Aktivitas Baru PerbankanTrack Record Tindak Tipibank Triwulan I-2018Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Perizinan Perubahan Jaringan Kantor BUJaringan Kantor Bank Umum KonvensionalFPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Daftar Hasil Fit dan Proper Test New Entry BPRAksi KorporasiPenyampaian Laporan Berkala Sanksi Administratif Pasar ModalJumlah Laporan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi yang Dianalisis Triwulan II-2018Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun Penerimaan Laporan Berkala Dana PensiunPenyampaian Laporan Bulanan Lembaga PembiayaanPenerbitan LHP Lembaga PembiayaanPengenaan Sanksi terhadap Lembaga PembiayaanDaftar LKM yang Mendapatkan Izin Usaha PenuhPelaksanaan Pendampingan LKM Pemberian Izin LKM Syariah BWM (Bank Wakaf Mikro)Pemeriksaan Langsung Lembaga Keuangan KhususPendaftaran Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) per triwulan III-2018Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB sampai Triwulan III-2018Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB sampai dengan Triwulan III - 2018Penetapan Izin IKNBPemberian Pernyataan Terdaftar Perusahaan PergadaianRekapitulasi Pencabutan Izin Usaha IKNBPencabutan Izin IKNBJumlah IKNB Konvensional sampai dengan Triwulan III-2018Rekapitulasi Likuidasi IKNBRekapitulasi Pengambilalihan IKNBPersetujuan Pengambilalihan IKNBRekapitulasi Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan PDP IKNBRekapitulasi Perubahan NamaRekapitulasi Pelaporan Kantor di Luar Kantor Pusat IKNBRekapitulasi Pelaporan Kantor selain Kantor Cabang IKNBRekapitulasi Pelaporan ProdukRekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama IKNBRekapitulasi Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) bagi Pihak Utama IKNBRekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB Rekapitulasi Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB Rekapitulasi Pelaporan Aktuaris dan Auditor Internal Rekapitulasi Pelaporan Tenaga Kerja Asing IKNB Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB Pendaftaran Profesi

696969707173

8283838384848485858687898991929394949595969697979899

100101

101102103103104105105105106

106107107108108109109110110110111111

545556575859

1234567891011121314151617181920212223242526

2728

293031323334353637

383940414243444546474849

xiii

Tabel II - Tabel II - Tabel II -Tabel II -Tabel II -

Tabel III -Tabel III -Tabel III -Tabel III -Tabel III -Tabel III -Tabel III -Tabel III -Tabel III -Tabel III -Tabel III -Tabel III -

Tabel IV -Tabel IV -Tabel IV -

Pendaftaran Agen Asuransi dan Agen PenjaminJumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis UsahaLAPS MonitoringPenandatanganan Kerjasama Domestik

Indikator Perbankan Syariah Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan PenggunaanPembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Sektor Ekonomi Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUSPenambahan Emiten pada DESPerkembangan Kapitalisasi Saham SyariahPerkembangan Indeks Saham SyariahPerkembangan Emisi Sukuk KorporasiPerkembangan Reksa Dana SyariahPerkembangan Surat Berharga Syariah Negara OutstandingIndikator Perusahaan Perasuransian SyariahKomponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah

Judul Siaran Pers Triwulan III-2018Topik Jumpa Pers dan Media Briefing Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK

111112112126130

135137138140141141141142142143144145

165165170

5051525354

123456789101112

123

Triwulan III - 2018xiv Laporan Triwulanan OJK

Fed Funds Rate (FFR) dan Tingkat Inflasi Amerika SerikatPertumbuhan Ekonomi Amerika SerikatNeraca Perdagangan TiongkokPertumbuhan Ekonomi TiongkokPergerakan Pasar Keuangan TiongkokHarga MinyakKinerja Indeks Saham GlobalKinerja Nilai Tukar GlobalInflow/Outflow Investor NonresidenPertumbuhan Ekonomi IndonesiaInflasi IndonesiaKinerja Transaksi BerjalanNeraca Perdagangan Perkembangan IHSGdan Nilai Tukar RupiahPergerakan Yield SBNAliran Modal Nonresiden di Pasar Saham dan SBNPerkembangan Aset BUKTren Pertumbuhan DPKTren Pertumbuhan Kredit Tahunan (yoy)Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (qtq)Tren NPL (%)Tren Rentabilitas dan EfisiensiTren Aset BPRTren Pertumbuhan DPK (yoy)Tren Pertumbuhan DPK (qtq)Tren ROA dan BOPO BPRPenyebaran UMKM Berdasarkan WilayahPertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi (yoy)Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi (yoy)NPL Gross Sektor EkonomiNPL Gross Sektor EkonomiKinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (qtq)Perkembangan Indeks Industri (qtq)Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham HarianPerkembangan IHSG dan Net AsingIndonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)Perkembangan Jumlah SIDRencana Penggunaan DanaMarket Share BAE Berdasarkan Jumlah KlienMarket Share Company RatingKomposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan III - 2018 Distribusi Investasi Industri Dana PensiunPertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan PembiayaanPiutang Perusahaan PembiayaanPertumbuhan Aset, Liabilitas dan EkuitasPertumbuhan Pembiayaan/ Penyertaan ModalSumber Pendanaan Perusahaan Modal VenturaTren Aset, Liabilitas dan EkuitasPertumbuhan Aset LJKKPertumbuhan Aset Perusahaan PenjaminanOutstanding PenjaminanPertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor IndonesiaPertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor IndonesiaAset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman PergadaianPertumbuhan Aset PTPNM(Persero)Pertumbuhan Pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Modal PT PNM (Persero)

Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I - Grafik I -Grafik I - Grafik I -Grafik I -Grafik I -

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657

272728282828292930313131313232323434353535353637373839414142424243434444455455555761626265656666666767676767686868

DAFTAR GRAFIK

xv

686870707171

8282828687

117117118118118118118119123123123123123123124124124125125125126127127

136136137139140140141142144

157

161161161161162163163164164

Grafik I -Grafik I -Grafik I -Grafik I -Grafik I -Grafik I -

Grafik II - Grafik II - Grafik II -Grafik II - Grafik II - Grafik II -Grafik II - Grafik II - Grafik II -Grafik II - Grafik II - Grafik II -Grafik II - Grafik II - Grafik II -Grafik II - Grafik II - Grafik II -Grafik II - Grafik II -Grafik II - Grafik II -Grafik II -Grafik II -Grafik II -Grafik II -Grafik II -Grafik II -

Grafik III - Grafik III -Grafik III - Grafik III - Grafik III -Grafik III - Grafik III - Grafik III -Grafik III -

Grafik IV - Grafik IV -Grafik IV - Grafik IV - Grafik IV -Grafik IV - Grafik IV -Grafik IV - Grafik IV -Grafik IV -

535455565758

12345678910111213141516171819202122232425262728

123456789

1

2345678910

Pertumbuhan Aset PT Danareksa (Persero)Pertumbuhan Portofolio PT Danareksa (Persero)Wilayah Penyebaran Agen LAKU PANDAIPenyebaran Nasabah LAKU PANDAIKredit & NPL Sektor Maritim terkait JARINGSimpanan Pelajar (SIMPEL)

Jenis Struktur Konglomerasi KeuanganAset KK Berdasarkan KepemilikanKomposisi Konglomerasi Keuangan yang Memliki Bisnis Non-LJK secara Group WidePenyebaran Jaringan Kantor BUK Pada Triwulan III-2018Penyebaran Jaringan Kantor BPRPertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga PerbankanPertumbuhan Piutang Pembiayaan Perusahaan PembiayaanCapital Adequacy Ratio (CAR) PerbankanRisk Based Capital (RBC) Asuransi UmumRisk Based Capital (RBC) Asuransi JiwaGearing Ratio Perusahaan PembiayaanRasio NPL PerbankanRasio NPF Perusahaan PembiayaanLayanan Masuk Informasi per Sektor Pertanyaan per Sektor Pengaduan per Sektor Tingkat Penyelesaian Layanan Kanal Layanan Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan KerjaData SLIK Data Informasi dan Permintaan Cetak SLIKLayanan melalui LAPSLayanan yang disetujui LAPSLayanan yang ditolak LAPSLayanan yang melalui LAPS per Sektor Jenis Produk Dipasarkan Melalui IklanKategori Dugaan Pelanggaran Iklan SJK

Tren Aset Perbankan Syariah Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah Pertumbuhan DPK Bank Syariah (qtq) Pembiayaan Perbankan Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur Indikator Likuiditas Harian BUSLaba dan ROA Perbankan SyariahSektor Industri Saham Syariah di IndonesiaPerkembangan Reksa Dana SyariahJumlah Entitas IKNB Syariah Triwulan III-2018

Siklus Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) (sesuai PDK No.1/PDK.01/2013)Tren Kategorisasi Mitigasi Per Triwulan Tahun 2018Tren Jumlah laporan Gratifikasi Per Triwulan 2018Tren Jumlah Uang dan Barang Per Triwulan 2018Penerimaan Laporan Whistle Blowing System per Triwulan III-2018Gambaran Topik RDKJumlah Publikasi di Website OJK Statistik Pengunjung Website OJK Triwulan III-2018Jumlah Pemberitaan OJKPersentase Tone Berita OJK

Triwulan III - 2018xvi Laporan Triwulanan OJK

Siaran Pers Per Bidang Jumlah Layanan Informasi Jumlah OJK TV Triwulan III - 2018Statistik OJK TV Triwulan III - 2018

Grafik IV -Grafik IV - Grafik IV -Grafik IV -

11121314

164166166166

xvii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada triwulan III-2018, ekonomi negara-negara maju mencatat perbaikan, khususnya Amerika Serikat yang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,00%

(yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong konsumsi rumah tangga seiring reformasi pajak dan melonjaknya ekspor akibat front loading ekspor kedelai. The Fed juga kembali menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 bps menjadi 2% - 2,5%. Sementara itu, Bank Sentral Eropa (ECB) mengumumkan akan menghentikan stimulus pembelian obligasi secara bertahap pada akhir tahun 2018. Hal ini mendorong peningkatan tekanan di pasar keuangan negara-negara berkembang. Meningkatnya ketidakpastian global juga didorong berlanjutnya tensi perang dagang antara AS dan Tiongkok. Kedua negara melakukan aksi saling balas tarif impor yang memberikan efek pada perekonomian Tiongkok yang hanya tumbuh 6,5% (yoy) atau merupakan yang terendah sejak triwulan III-2016. Surplus neraca perdagangan, Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur dan pertumbuhan factory output Tiongkok juga menurun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Peningkatan tensi perang dagang turut berpengaruh terhadap pergerakan harga komoditas yang dikenakan tarif impor Namun demikian, harga minyak terus meningkat dan mencapai titik tertingginya sejak 2014. Kenaikan harga

minyak juga dikhawatirkan memperlebar defisit anggaran bagi negara importir. Kondisi ini juga menjadi lebih kompleks karena perburukan perekonomian di beberapa negara berkembang seperti Turki dan Argentina. Dengan berbagai perkembangan yang terjadi di perekonomian dan pasar keuangan global, IMF merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan perekonomian global tahun 2018 dari 3,9% menjadi 3,7%.

Di tengah peningkatan volatilitas pasar keuangan global, stabilitas makroekonomi domestik di triwulan III-2018 secara umum dalam kondisi terjaga. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,17% (yoy), lebih tinggi dibandingkan perkiraan konsensus dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Meskipun pasar keuangan terdampak oleh perkembangan pasar global dan defisit transaksi berjalan terpantau melebar menjadi sebesar USD8,0 miliar (3,04% PDB), namun koreksi nilai tukar Rupiah terpantau relatif moderat dibandingkan beberapa negara berkembang lainnya. Pasar saham domestik menunjukkan perbaikan dengan tekanan jual investor nonresiden yang terpantau menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Posisi cadangan devisa pun turun menjadi sebesar USD119,8 miliar atau setara dengan pembiayaan 6,9 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah. Sementara itu, neraca perdagangan triwulan

Tinjauan Perekonomian Global dan Domestik

Triwulan III - 2018xviii Laporan Triwulanan OJK

Dalam rangka mewujudkan sektor jasa keuangan yang teratur, adil dan transparan dan dapat tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan melindungi kepentingan konsumen, OJK melakukan beberapa inisiatif, antara lain:

1. Penerbitan Kebijakan Khusus Perbankan untuk Daerah Terkena Bencana Alam Provinsi NTBDalam rangka mempercepat pemulihan kinerja perbankan dan kondisi perekonomian pada wilayah yang terkena bencana alam pada beberapa waktu terakhir, OJK mengeluarkan KDK Nomor 22/KDK.03/2018 yang menyatakan bahwa wilayah terkena bencana tersebut berhak mendapatkan perlakuan khusus antara lain meliputi penilaian kualitas kredit, kualitas kredit yang direstrukturisasi, pemberian kredit baru terhadap debitur yang terkena dampak dan pemberlakuan khusus untuk Bank Syariah selama 3 tahun dari mulai ditetapkan.

2. Penerbitan Peraturan OJK mengenai Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa KeuanganPeraturan ini merupakan landasan hukum untuk inovasi bidang keuangan digital yang saat ini sudah ada di masyarakat agar dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakat. POJK tersebut akan menjadi payung hukum dalam menaungi seluruh inovasi yang ada di lingkup sektor keuangan digital.

3. Peluncuran OJK Innovation Centre for Digital

Financial Technology (OJK Infinity)OJK meluncurkan OJK Infinity bertujuan membangun ekosistem fintech menjadi bagian sistem keuangan nasional yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) 2018OJK bersama Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) menyelenggarakan kegiatan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) 2018 di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Dalam rangka mendorong perkembangan riset keuangan syariah khususnya di kalangan civitas akademika, telah dilaksanakan seluruh rangkaian kegiatan FREKS 2018. Harapannya hasil riset tersebut dapat bermanfaat untuk pengembangan sektor perbankan dan keuangan syariah Indonesia.

Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan

Penguatan Kapasitas Organisasi

OJK senantiasa melakukan upaya dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan dengan melaksanakan edukasi komunitas Petani di Wonosobo, Komunitas Difabel di Solo Raya, mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, dan Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong. Selain itu, OJK melaksanakan pengukuhan TPAKD di Kabupaten Klaten dan Selayar serta ToT Pengurus BUMDes di Bengkulu dan Aceh. Dalam rangka perlindungan konsumen keuangan, menerbitkan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan untuk memperkuat perlindungan konsumen khususnya fungsi penanganan pengaduan konsumen.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsinya, OJK didukung oleh Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) yang mengintegrasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta evaluasi pencapaian kinerja OJK. Pada periode pelaporan, dilakukan Rapat Kerja Strategis (Rakerstra) OJK 2019 untuk mengomunikasikan Strategi OJK 2019 yang merupakan acuan dalam penyusunan strategi dan rencana kerja serta anggaran baik di level organisasi maupun level Satuan Kerja. Terkait SDM, OJK senantiasa memfasilitasi pengembangan diri dan karir pegawai melalui berbagai pelatihan dan penugasan.

Sebagai bentuk peningkatan efektiifitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas, dilaksanakan transformasi dan implementasi digital office. Pelaksanaan digital office dilakukan melalui penguatan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan pendukung kinerja antara lain pengembangan Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT), Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) dan Sistem Aplikasi Pelaporan.

Dalam rangka manfaat balik terhadap pemangku kepentingan OJK khususnya masyarakat, selama triwulan III-2018 OJK menerima 18 kunjungan, baik dari instansi maupun dari pelajar dan mahasiswa, dengan total peserta sebanyak 1.006 peserta serta menerima 70 mahasiswa dalam melaksanakan tugas akhir. OJK juga menerbitkan 21 Siaran Pers dan melaksanakan enam Jumpa Pers.

Pembahasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK selama triwulan III-2018 dijabarkan dalam buku Laporan Triwulanan III-2018.

III-2018 kembali mengalami defisit sebesar USD2,7 miliar dipengaruhi kenaikan defisit neraca perdagangan migas di tengah kenaikan harga minyak dunia yang belum mampu di-offset oleh surplus neraca perdagangan nonmigas yang mengalami penurunan.

xix

Program Prioritas OJK

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)Program perlindungan dan pemberdayaan petani untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim dan gangguan serangan organisme yang menyebabkan gagal panen pertanian. Sampai dengan triwulan III-2018, jumlah lahan klaim pertanian yang terdaftar adalah 466.839,87 ha dengan nilai klaim berjalan Rp79,46 miliar.

Program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING) Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan melibatkan 15 bank partner dan Konsorsium lembaga pembiayaan. Penyaluran kredit program JARING tumbuh 16,38% (yoy) atau 5,03% (qtq) menjadi Rp31,06 triliun dan NPL gross 1,67%.

Pembiayaan Ekonomi KreatifDalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM. Selama triwulan III-2018, total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar Rp1,8 triliun.

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) Program AUTS adalah program pemberian ganti rugi kepada peternak apabila terjadi kematian pada sapi ternak. Jumlah sapi yang tercover adalah 92.492 ekor dan jumlah peternak yang ikut serta adalah 57.835 peternak dengan realisasi klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi adalah sebesar Rp 27,44 miliar.

Bank Wakaf Mikro (LKM Syariah)Sampai triwulan III-2018 OJK telah memberikan 32 izin usaha LKM Syariah Bank Wakaf Mikro. Total pembiayaan yang disalurkan sebanyak Rp7,51 miliar kepada 6.764 nasabah yang terbentuk ke dalam 1.369 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

Triwulan III - 2018xx Laporan Triwulanan OJK

Asuransi NelayanAsuransi yang memberikan perlindungan bagi nelayan dari risiko saat melaut sampai triwulan III-2018 klaim berjalan untuk asuransi nelayan mencapai 17.578 orang nelayan dari 27 provinsi dengan jumlah klaim adalah sebanyak Rp1,11 miliar.

Asuransi Usaha Budidaya UdangAsuransi Usaha Budidaya Udang memberikan proteksi terhadap kegagalan usaha Budidaya Udang karena penyakit/bencana alam. Sampai dengan triwulan III-2018, program tersebut telah menjangkau 14 provinsi dan telah berhasil mengasuransikan 2.004 Nelayan Udang dengan 3.300 hektar lahan budidaya serta nilai premi mencapai Rp 1,49 miliar.

Simpanan Pelajar (SimPel)Program Tabungan untuk Pelajar dalam rangka peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan.

Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal1. Penawaran Umum Emiten di sektor infrastruktur sebesar Rp14,9 triliun. 2. Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) tetap berjumlah lima dengan dana

kelolaan sebesar Rp3,66 triliun atau turun sebesar 2,40% (qtq).3. Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) meningkat sebesar 13,64%

(qtq) menjadi Rp26,58 triliun dan jumlah kontrak RDPT turun menjadi 59 RDPT.4. Penerbitan satu izin baru KIK EBA sehingga jumlahnya menjadi delapan KIK

dengan dana kelolaan sebesar Rp7,49 triliun. 5. Penerbitan satu izin baru KIK-DIRE, sehingga berjumlah empat KIK dengan dana

kelolaan Rp0,61 triliun.

Jumlah Bank293

Jumlah Rekening16.280.353

Rata-rata SaldoRp 391.650 322.039

Perjanjian Kerjasama

Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)Laku Pandai merupakan Program penyediaan layanan keuangan melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Produk-produk yang disediakan antara lain tabungan dengan karakteristik Basic Saving Account (BSA), kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro.

Jumlah Agen

BankPenyelenggara

804.30829

Cakupan Wilayah512 Kota / Kabupaten

dan 34 Provinsi

Dana Himpunan

Rp1,49 triliun

Nasabah22.040.556

xxi

DPK

Rp5.482,49TRp5.398,82T

Triwulan II-18 Triwulan III-18

1,55%

Rp5.120,10TRp4.974,11T


2,93%

22,85%21,97%


0,88%

93,39%92,13%


1,26

Rp7.644,19TRp7,650,54T


-0,08%Bank Umum

Kredit CAR LDR Aset

Rp5.238,23TRp5.157,74T


1,56%

Rp4.926,53TRp4.784,44T


2,97%

22,91%21,91%


1,00%

94,08%92,76%


1,32

Rp7.471,69TRp7.356,22T


1,57%Bank Umum

Konvensional

DPK Kredit CAR LDR Aset

Rp7,74TRp7,17T


8,00%

Rp8,68TRp8,52T


1,86%19,78%19,96%


-0,18%

Rp11,89TRp11,22T


5,99%

DPK Kredit CARAset

BPRS

Bank UmumSyariah

Rp251,48TRp241,07T


4,32%

Rp198,54TRp189,68T


4,67%21,25%20,32%


0,93%

Rp306,12TRp294,32T


4,01%

DPK Pembiayaan CARAset

Rp88,74TRp86,30T


2,83%

Rp95,80TRp94,73T


1,61%

22,75%22,72%


0,03%

7,16%7,15%


0,01

Rp131,51TRp128,00T


2,74%

BPR

DPK Kredit CAR NPL Gross Aset

Indikator Umum Sektor Jasa Keuangan

Triwulan III - 2018xxii Laporan Triwulanan OJK

DPK

Rp5.482,49TRp5.398,82T


1,55%

Rp5.120,10TRp4.974,11T


2,93%

22,85%21,97%


0,88%

93,39%92,13%


1,26

Rp7.644,19TRp7,650,54T


-0,08%Bank Umum

Kredit CAR LDR Aset

Rp5.238,23TRp5.157,74T


1,56%

Rp4.926,53TRp4.784,44T


2,97%

22,91%21,91%


1,00%

94,08%92,76%


1,32

Rp7.471,69TRp7.356,22T


1,57%Bank Umum

Konvensional

DPK Kredit CAR LDR Aset

Rp7,74TRp7,17T


8,00%

Rp8,68TRp8,52T


1,86%19,78%19,96%


-0,18%

Rp11,89TRp11,22T


5,99%

DPK Kredit CARAset

BPRS

Bank UmumSyariah

Rp251,48TRp241,07T


4,32%

Rp198,54TRp189,68T


4,67%21,25%20,32%


0,93%

Rp306,12TRp294,32T


4,01%

DPK Pembiayaan CARAset

Rp88,74TRp86,30T


2,83%

Rp95,80TRp94,73T


1,61%

22,75%22,72%


0,03%

7,16%7,15%


0,01

Rp131,51TRp128,00T


2,74%

BPR

DPK Kredit CAR NPL Gross Aset

xxiii

178,09173,25


2,79%

Rp31,797TRp32,167T


- 1,15%

Rp20,06TRp16,34T


22,79%

Rp645,35TRp612,20T


5,41%

ISSI NAB Nilai SukukOutstanding

NilaiSBSNReksa Dana

5.976,555.799,24


3,06%

Rp495,09TRp486,55T


1,75%

Rp1.140,00TRp1.237,45T


- 7,87%

3224

Triwulan III-17 Triwulan III-18

25%

Rp29,32TRp39,36T

Triwulan III-17 Triwulan III-18

-46%Pasar Modal

IHSG NAB Nilai Perdagangan Obligasi

Jumlah Emisi

NilaiEmisiReksa Dana

Rp99,34TRp98,34T


1,63%

Rp36,66TRp 36,30T


1,01%

Rp21,75TRp23,80T


-8,61%

Rp26,50TRp23,85T


1,11%

AsetIKNB

InvestasiAsuransi

Piutang Pembiayaan

Aset LKKhusus Syariah

IKNB Syariah

Rp2.265,86TRp2.217,09T


2,20%

3,03%3,09%


- 0,06

Rp263,53TRp260,71T


1,08%

Rp435,72TRp427,33T


1,96%

Rp108,89TRp103,66T


5,86%

IKNB

AsetIKNB

Penetrasi Asuransi

Aset Dana Pensiun

Piutang Pembiayaan

NilaiPembiayaan

Ekspor

Triwulan III - 2018xxiv Laporan Triwulanan OJK

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN

BAB 1


1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL DAN DOMESTIK

1.1.1 Perkembangan Ekonomi dan Pasar Keuangan Global

Pemulihan Ekonomi Negara-Negara Maju Semakin Solid

Pada triwulan III-2018, The Fed kembali menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 bps menjadi 2%-2,25%.Sebelumnya, The Fed telah menaikkan Fed Funds Rate masing-masing sebanyak 25 bps sebanyak 2 kali dalam FOMC Meeting pada Maret dan Juni 2018. Pengetatan kebijakan moneter di AS ini didasari oleh semakin solidnya indikator perekonomian AS, seperti tren kenaikan inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) yang telah melewati target The Fed (September’ 18: 2,2%, yoy), perbaikan pada pasar tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi.

Pada triwulan III-2018, perekonomian AS mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,0% yoy, di atas perkiraan konsensus. Faktor pendorong kenaikan signifikan tersebut adalah konsumsi rumah tangga AS yang meningkat berkat diterapkannya kebijakan reformasi pajak serta front loading ekspor kedelai yang menyebabkan ekspor melonjak. Tingkat keyakinan konsumen atas ekonomi AS pada Agustus 2018 juga mencapai level 133, diatas perkiraan sebesar 127, dan merupakan yang tertinggi dalam 18 tahun terakhir. Sejalan perkembangan tersebut, The Fed meyakini perlunya kenaikan suku bunga acuan sebanyak 1 kali lagi di akhir 2018 dan sebanyak 3 kali sepanjang 2019.

Sementara itu, Bank Sentral Eropa (ECB) mengumumkan akan menghentikan stimulus pembelian obligasi pada akhir tahun 2018, dengan skema pengurangan secara bertahap. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Zona Euro yang dinilai sudah cukup resilient menghadapi potensi risiko. ECB juga akan tetap mempertahankan suku bunga acuan pada level -0,4%, setidaknya hingga pertengahan 2019.

Intensitas perang dagang antara AS dan Tiongkok masih berlanjut sepanjang triwulan III-2018. Kedua negara melakukan aksi saling balas tarif impor. Pemerintah AS menerapkan tarif baru terhadap barang impor Tiongkok senilai USD34 miliar dan Tiongkok juga membalas aksi ini dengan akan menerapkan tarif baru terhadap barang impor AS kategori otomotif dan pertanian (kedelai). Pada pertengahan September 2018, AS menetapkan tarif impor sebesar 10% terhadap produk Tiongkok senilai USD200 miliar yang akan mulai berlaku pada 24 September 2018, dan akan naik menjadi 25% mulai 1 Januari 2019. Tarif impor ini diterapkan untuk kurang lebih 1.000 produk Tiongkok seperti mesin industri, barang rumah tangga, alat kesehatan, dan suku cadang mobil.

Meningkatnya tensi perang dagang yang berlangsung sejak Maret 2018 ini mulai mempengaruhi perekonomian Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan III-2018 melemah menjadi 6,5% yoy (TW II-2018: 6,7% yoy), terendah sejak kuartal III-2016. Sementara itu, surplus

Pertumbuhan Ekonomi Amerika SerikatGrafik I - 2

Fed Funds Rate (FFR) dan Tingkat Inflasi Amerika Serikat

Grafik I - 1

Jan18

Apr18

Jul18

Feb18

Mei18

Aug18

Mar18

Jun18

Sep18

3

2,5

2

1,5

1

Consumer Price Index (CPI) FFRPersonal Consumption Expenditures (PCE)

4,0

3,0

2,0

1,0

0

%

Q3

Q4

Q1

- 201

5Q

2 - 2

015

Q3

- 201

5 Q

4 - 2

015

Q1

- 201

6 Q

2 - 2

016

Q3

- 201

6Q

4 - 2

016

Q1

- 201

7 Q

2 - 2

017

Q3

- 201

7Q

4 - 2

017

Q1

- 201

8Q

2 - 2

018

Q3

- 201

8

Sepanjang triwulan III-2018, sejumlah ketidakpastian masih membayangi perekonomian dan pasar keuangan global. Perbaikan ekonomi negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, lebih solid dari perkiraan. Hal ini mendorong ekspektasi pengetatan kebijakan moneter The Fed yang lebih cepat, dan kemudian memicu peningkatan tekanan di pasar keuangan negara-negara berkembang. Di samping itu, meningkatnya ketidakpastian global juga didorong oleh berlanjutnya tensi perang dagang antara AS dan negara-negara mitra dagang utamanya, pemburukan kondisi ekonomi di beberapa negara berkembang, dan arah kenaikan harga minyak dunia.

Intensitas Perang Dagang Masih Berlanjut

Sumber : Bloomberg

Sumber : CEIC

27

Oct

201

5De

c 20

15Fe

b 20

16Ap

r 201

6Ju

n 20

16Au

g 20

16O

ct 2

016

Dec

2016

Feb

2017

Apr 2

017

Jun

2017

Aug

2017

Oct

201

7De

c 20

17Fe

b 20

18Ap

r 201

8Ju

n 20

18Au

g 20

18

Sejalan dengan hal tersebut, kinerja pasar saham dan pasar uang Tiongkok juga melemah, tercermin dari depresiasi nilai tukar CNY serta pasar saham yang berada pada tren melemah. Di samping itu, tingkat inflasi Tiongkok turun di bawah target dan persepsi risiko investor terhadap Tiongkok juga meningkat.

Tidak hanya Tiongkok, kenaikan tarif impor juga meluas ke negara lain seperti Jepang. Pemerintah AS berencana untuk mengurangi defisit perdagangan dengan Jepang yang merupakan terbesar ketiga setelah Tiongkok dan Meksiko dengan menerapkan tarif impor terhadap produk otomotif Jepang. Sementara itu, AS juga masih on-track untuk melaksanakan rencana awalnya yang akan menaikkan tarif impor bagi produk otomotif dari Uni Eropa.

Di tengah meningkatnya tensi perang dagang antara AS dengan negara-negara mitra dagangnya, terdapat perkembangan positif terkait North America Free Trade Agreement (NAFTA). AS, Meksiko, dan Kanada berhasil mencapai kesepakatan perdagangan baru yang menjadi pengganti NAFTA yaitu U.S.-Mexico-Canada Agreement (USMCA). Beberapa hal yang disepakati dalam USMCA antara lain Kanada akan meningkatkan akses AS terhadap dairy market, meningkatkan syarat pembebasan tarif ekspor mobil dengan meningkatkan partisipasi dari ketiga negara dalam pembuatannya, melarang manipulasi nilai tukar bagi negara-negara lain, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja AS di industri otomotif.

Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok Grafik I - 4

Pergerakan Pasar Keuangan TiongkokGrafik I - 5

29 J

un 1

8

6 Ju

l 18

13 J

ul 8

20 J

ul 1

8

27 J

ul 1

8

3 Au

g 18

10 A

ug 1

8

17 A

ug 1

8

24 A

ug 1

8

31 A

ug 1

8

7 Se

p 18

14 S

ep 1

8

21 S

ep 1

8

28 S

ep 1

8

8000

7900

7800

7700

7600

7500

7400

7300

7200

7100

7000

7,0

6,9

6,8

6,7

6,6

6,5

SHCOMP

Depresiasi

CNY/USD (RHS)

Neraca Perdagangan Tiongkok Grafik I - 3

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

-1000

-2000

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

Surplus/defisit Impor (yoy)Ekspor (yoy)

Harga Minyak dalam Tren Meningkat

Harga MinyakGrafik I - 6

BCOM IndexWTIBrent

Jan

18

Feb

18

Mar

18

Apr 1

8

Apr 1

8

May

18

Jun

18

Jun

18

Jul 1

8

Aug

18

Aug

18

Sep

18

Oct

18

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

USD/barel

neraca perdagangan juga dilaporkan menyempit menjadi sebesar USD87,6 juta pada triwulan laporan, lebih rendah dari kuartal sebelumnya. Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Tiongkok menunjukkan tren yang menurun, dan pertumbuhan factory output juga tercatat melambat pada triwulan III-2018.

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

2011 20152013 20172012 20162014 2018

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

6,50

Sumber : CEIC

Sumber : CEIC

Sumber : Bloomberg, Reuters

Triwulan III - 201828 Laporan Triwulanan OJK

Peningkatan tensi perang dagang turut berpengaruh terhadap pergerakan harga komoditas yang dikenakan tarif impor. Harga komoditas kategori pangan dan metal pada umumnya terpantau menurun sebagai dampak dari sentimen perang dagang yang akan mengenakan tarif impor terhadap alumunium dan baja serta komoditas pangan seperti kedelai.

Namun demikian, harga minyak terus meningkat dan mencapai titik tertingginya sejak 2014. Harga minyak WTI dan Brent masing-masing berada pada level USD73,1 per barel dan USD82,2 per barel, meningkat sebesar 5,1% dan 5,8% dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi minyak di Venezuela serta ekspektasi ekspor dan produksi minyak Iran yang lebih rendah seiring diterapkannya sanksi dari AS. Bagi negara-negara importir minyak, kenaikan harga minyak juga dikhawatirkan memperlebar defisit anggaran. Selain itu, peningkatan harga minyak yang signifikan ini turut mendorong laju inflasi baik di negara-negara maju maupun berkembang.

Stance hawkish yang diberikan oleh The Fed mendorong tren kenaikan yield UST, seiring ekspektasi investor bahwa The Fed masih akan melanjutkan kenaikan FFR. Hal ini memicu terjadinya flight-to-quality di pasar keuangan negara-negara berkembang (emerging markets) di seluruh dunia. Pasar keuangan emerging markets mengalami peningkatan tekanan seiring aksi sell-off investor nonresiden, yang kemudian mempengaruhi tingkat likuditas global. Perkembangan tersebut diperberat oleh sejumlah ketidakpastian, seperti berlanjutnya intensitas perang dagang AS-Tiongkok dan tren kenaikan harga minyak dunia.

Di tengah peningkatan volatilitas di pasar keuangan global tersebut, dua emerging markets yang mengalami pelemahan paling signifikan adalah Turki dan Argentina. Kedua negara tersebut memiliki ketidakseimbangan eksternal yang lebih tinggi dibandingkan emerging markets lainnya, terlihat dari rasio defisit neraca transaksi berjalan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat cukup besar. Turki juga dihadapkan pada permasalahan overheating ekonomi, tingkat inflasi yang melonjak, dan pertumbuhan kredit yang terlampau tinggi.

Merespons peningkatan volatilitas pasar keuangan, otoritas emerging markets melakukan berbagai langkah kebijakan untuk meredam gejolak dan menjaga stabilitas perekonomian. Salah satu langkah kebijakan yang diambil oleh bank sentral berbagai negara adalah dengan menaikkan suku bunga acuan dalam upaya menahan pelemahan mata uang.

Pasar Keuangan Negara-Negara Berkembang Cenderung Tertekan

NegaraRasio Surplus/Defisit

Transaksi Berjalan terhadap PDB*

Perkembangan Nilai Tukar terhadap USD

(Ytd Q3-2018)

Indonesia -3,04% -8,96%

Malaysia 4,36% -2,25%

Thailand 11,60% 0,71%

Filipina -0,27% -7,39%

India -1,85% -11,96%

Turki -6,27% -37,42%

Argentina -5,17% -54,96%

Afrika Selatan -3,15% -12,61%

Surplus/Defisit Transaksi Berjalan dan Perkembangan Nilai Tukar

Tabel I - 1

Sumber : CEIC, Bloomberg

Sumber : Bloomberg

Sumber : Bloomberg

Hongkong

World

Thailand

Tiongkok

Turki

Euro

Korea

Filipina

Inggris

Singapura

Malaysia

BrazilAS

Jepang

Rusia

Indonesia

Kinerja Indeks Saham Global Grafik I - 7

29 September 2018 vs 29 Juni 2018

4,53

-3,30

-1,66

-0,92

-0,36

-4,30

8,14

0,82

6,01

1,16

3,06

10,08

0,73

7,813,56

9,04

9,01

-8,0

-3,0 2,00 7,00 12,00 %

Afrika Selatan

29 Sep 2018 vs 30 Jun 2018

Kinerja Nilai Tukar GlobalGrafik I - 8

-1,34

-0,65

-2,66

-3,65

-2,39

-1,21

-3,86

-0,27

-4,25

-24,26

-4,23

-5,59

HKD

ZAR

THB

CNY

TRY

EUR

KRW

PHP

GBP

SGD

MYR

BRL

INR

JPY

RUB

IDR

5,00-5,00-10,00-15,00-20,00-25,00 0,00 %

-2,95

0,23

2,17

0,35

29

Inflow/Outflow Investor NonresidenGrafik I - 9

Dengan berbagai perkembangan yang terjadi di perekonomian dan pasar keuangan global, pada World Economic Outlook edisi Oktober 2018, Dana International Monetary Fund (IMF) merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan perekonomian global tahun 2018 dari 3,9% menjadi 3,7%. Koreksi tersebut dipengaruhi oleh revisi pada pertumbuhan ekonomi Uni Eropa dan emerging markets. Perekonomian AS diperkirakan akan tetap solid. Koreksi pada pertumbuhan Uni Eropa disebabkan volume ekspor yang diprediksi turun akibat imbas meningkatnya tensi perang dagang, sedangkan koreksi pertumbuhan di emerging markets merupakan dampak dari dinamika pasar keuangan.

Pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan III-2018 tercatat tumbuh sebesar 5,17% yoy, lebih tinggi dibandingkan perkiraan (5,15% yoy). Angka tersebut menurun dibandingkan triwulan II-2018 (5,27%), namun lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan yang sama tahun 2017 (5,06%). Pertumbuhan yang terjaga pada level relatif tinggi ini masih ditopang oleh pertumbuhan konsumsi yang sedikit meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya.

Pertumbuhan konsumsi Pemerintah dan Lembaga Non-Profit Melayani Rumah Tangga (LNPRT) terpantau meningkat cukup signifikan, sehingga dapat mengimbangi pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang sedikit menurun. Konsumsi Pemerintah meningkat, didorong oleh realisasi belanja barang dan jasa serta kenaikan realisasi belanja pegawai. Demikian juga, komponen pengeluaran konsumsi LNPRT meningkat sejalan dengan adanya berbagai kegiatan dalam rangka persiapan pemilu legislatif dan pemilu Presiden. Sementara itu, pertumbuhan impor tercatat menurun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Outlook Perekonomian Global oleh IMF

Negara Jul 2018

Okt2018

Jul 2018

Okt2018

World 3,9 3,7 3,9 3,7

Advanced Economies 2,4 2,4 2,2 2,1

AS 2,9 2,9 2,7 2,5

Zona Euro 2,2 2,0 1,9 1,9

Jepang 1,0 1,1 0,9 0,9

Inggris 1,4 1,4 1,5 1,5

Tiongkok 6,6 6,6 6,4 6,2

Emerging Markets 4,9 4,7 5,1 4,7

ASEAN-5 5,3 5,3 5,3 5,2

Brazil 1,8 1,4 2,5 2,4

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi IMFTabel I - 2

1.1.2 Perkembangan Ekonomi dan Pasar Keuangan Domestik

Di tengah peningkatan volatilitas pasar keuangan global, stabilitas makroekonomi domestik di triwulan III-2018 secara umum dalam kondisi terjaga, antara lain terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang terjaga pada level relatif tinggi serta tingkat inflasi yang terkendali. Pasar keuangan dalam negeri terdampak oleh perkembangan pasar global, namun koreksi nilai tukar Rupiah terpantau relatif moderat dibandingkan beberapa negara berkembang lainnya. Pasar saham domestik masih mencatat penguatan di triwulan laporan, dengan tekanan jual nonresiden yang terpantau menurun dibandingkan triwulan sebelumnya.

2000

1000

0

-1000

-2000

-3000

-4000

-5000

-6000

Indo

nesi

a

Vien

am

Mal

aysi

a

Filip

ina

Thai

land

Braz

il

Indi

a

Taiw

an

Sumber : IMF


Sementara itu, neraca perdagangan triwulan III-2018 kembali mengalami defisit sebesar USD2,7 miliar, di mana surplus hanya terjadi di September 2018 sebesar USD0,23 miliar. Defisit neraca perdagangan tersebut dipengaruhi kenaikan defisit neraca perdagangan migas di tengah kenaikan harga minyak dunia. Defisit tersebut belum mampu di-offset oleh surplus neraca perdagangan nonmigas yang mengalami penurunan, yang turut dipengaruhi oleh naiknya biaya impor bahan baku dan barang modal.

Tingkat inflasi masih stabil dalam kisaran 3,5% ± 1%. Inflasi September 2018 tercatat sebesar 2,88% yoy, dibandingkan posisi Juni 2018 (3,12% yoy). Tingkat inflasi September 2018 juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu 3,72%. Sementara itu, inflasi inti tercatat sebesar 2,82% yoy, lebih rendah dari bulan sebelumnya (2,90% yoy). Penurunan inflasi inti ini merefleksikan tingkat permintaan masyarakat yang moderat, sejalan dengan rilis data Survei Konsumen Bank Indonesia tiga bulan terakhir yang menunjukkan moderasi.

Sejalan dengan peningkatan tekanan di pasar keuangan, defisit transaksi berjalan terpantau melebar menjadi sebesar USD8,0 miliar (3,04% PDB), dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar USD5,7 miliar (2,20% PDB). Posisi cadangan devisa pun turun menjadi sebesar USD119,8 miliar atau setara dengan pembiayaan 6,9 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah.

Pertumbuhan Ekonomi IndonesiaGrafik I - 10 Kinerja Transaksi BerjalanGrafik I - 12

Neraca PerdaganganGrafik I - 13

Impor (yoy)Surplus/Defisit (rhs) Expor (yoy)

10

5

0

-5

-10

-15

Q1 Q22015

Q4Q3 Q1 Q22016

Q4Q3 Q1 Q22017

Q1 Q22018

Q4Q3

605040302010

0-10-20-30

2,0

1,0

0,0

-1,0

-2,0

-3,0

Inflasi IndonesiaGrafik I - 11

Administered Price IntiIHK (RHS) Volatile Food

% %

Jul 1

6Au

g 16

Sep

16O

ct 1

6N

ov 1

6De

c 16

Jan

17Fe

b 17

Mar

17

Apr 1

7M

ei 1

7Ju

n 17

Jul 1

7Au

g 17

Sep

17O

ct 1

7N

ov 1

7De

c 17

Jan

18Fe

b 18

Mar

18

Apr 1

8M

ei 1

8Ju

n 18

Jul 1

8Au

g 18

Sep

18

151311

97531

-1-3

5

4

3

2

1

0

-1

Jan

17Fe

b 17

Mar

17

Apr 1

7M

ay 1

7Ju

n 17

Jul 1

7Au

g 17

Sep

17O

ct 1

7N

ov 1

7De

c 17

Jan

18Fe

b 1

8M

ar 1

8Ap

r 18

May

18

Jun

18Ju

l 18

Aug

18Se

p 18

Sumber : BPS

Sumber : BPS

Sumber : Bank Indonesia

Sumber : Bank Indonesia

Konsumsi Pemerintah

C. Pendapatan PrimerPMTDB

Konsumsi Ekonomi(RHS)

Impor B. Jasa - jasa

%%

Konsumsi RT (RHS)

Ekspor A. BarangTransaksi BerjalanD. Pendapatan Sekunder

20,0

10,0

0,0

-10,0

5,4

5,2

5,0

4,8

4,6

Q1

- 201

6

Q2

- 201

6

Q3

- 201

6

Q4

- 201

6

Q1

- 201

7

Q2

- 201

7

Q3

- 201

7

Q4

- 201

7

Q1

- 201

8

Q2

- 201

8

Q3

- 201

8

USD Miliar

Di tengah dinamika dan ketidakpastian di tataran global yang terus berlanjut, lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings pada 2 September 2018 masih mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia pada level layak investasi (investment grade). Fitch mengafirmasi peringkat Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.

Keputusan tersebut didukung oleh beberapa faktor, terutama prospek pertumbuhan ekonomi yang positif di tengah meningkatnya volatilitas global, serta beban utang Pemerintah yang relatif rendah dibandingkan negara-negara lain dengan grade setara. Utang Pemerintah Indonesia tercatat sebesar 30,4% dari PDB, sementara median peer adalah 37,7% dari PDB. Tiga bulan sebelumnya, lembaga pemeringkat Standard&Poor’s (S&P) juga mempertahankan predikat investment grade atas sovereign credit rating Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.

Afirmasi Fitch Ratings Membawa Sentimen Positif

31

1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

1.2.1 Perkembangan Bank Umum

Kondisi ketahanan perbankan secara umum pada triwulan III-2018 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR sebesar 23,85%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko didukung oleh meningkatnya laba dan perbaikan kualitas kredit perbankan. Fungsi intermediasi perbankan juga relatif cukup baik dilihat dari kredit yang tumbuh tinggi yaitu sebesar 12,69% (yoy) meskipun DPK tumbuh melambat sebesar 6,60% (yoy).

Sepanjang triwulan III-2018, pergerakan pasar keuangan domestik terdampak oleh volatilitas yang masih berlanjut di pasar keuangan dunia. Nilai tukar Rupiah masih mencatat depresiasi, namun pelemahan Rupiah terpantau relatif moderat dibandingkan sejumlah emerging markets lainnya. Per akhir September 2018, nilai tukar Rupiah tercatat sebesar Rp14.900/USD, melemah 3,86% dibandingkan penutupan triwulan sebelumnya. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan otoritas terkait sepanjang triwulan laporan diharapkan dapat menjaga kepercayaan pasar serta menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri.

Di pasar saham, meskipun volatilitas pasar masih berlanjut, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia masih mencatat penguatan sebesar 3,06% di triwulan laporan. Penguatan indeks tersebut turut ditopang oleh masuknya investor domestik di tengah kecenderungan aksi jual investor nonresiden. Sepanjang triwulan III-2018, net sell nonresiden tercatat sebesar Rp1,7 triliun, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya (net sell Rp25,9 triliun).

Sementara itu, sejalan dengan pelemahan nilai tukar Rupiah serta kenaikan yield US Treasury, imbal hasil di pasar surat utang terpantau melanjutkan peningkatan. Secara qtq, yield SBN meningkat rata-rata sebesar 52 bps (TW II-2018: naik 110 bps), sedangkan yield surat utang korporasi dengan peringkat AAA meningkat rata-rata sebesar 44 bps (TW II-2018: naik 131 bps). Namun demikian, investor nonresiden masih membukukan net buy di pasar SBN pada periode tersebut sebesar Rp20,7 triliun (TW II-2018: net sell Rp28,6 triliun).

Pasar Keuangan Domestik Terdampak Global, Secara Umum Tetap Terjaga

%Rp / USD

15.300

14.800

14.300

13.800

13.300

12.800

6.6006.4006.2006.0005.8005.6005.4005.2005.000

Jan

2018

Feb

2018

Mar

201

8

Apr 2

018

Mei

201

8

Jun

2018

Jul

2018

Aug

2018

Sep

2018

IHSG (RHS)

Inflow (Outflow) SBN

Rupiah

Inflow (Outflow) Saham

Perkembangan IHSG dan Nilai Tukar Rupiah

Grafik I - 14

Pergerakan Yield SBNGrafik I - 15

29 Jun 18 29 Mar 18Q-2 2018 29 Des 17

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

0,1y 8y 14y 20y 26y4y2y 10y 16y 22y 28y6y 12y 18y 24y 30y

Yield % Perubahan (bps)

Aliran Modal Nonresiden di Pasar Saham dan SBN

Grafik I - 16

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

Jan

2018

Feb

2018

Mar

201

8

Apr 2

018

Mei

201

8

Jun

2018

Jul

2018

Aug

2018

Sep

2018

Triliun Rp


Pada triwulan III-2018, sejalan dengan kinerja bank umum, kondisi ketahanan BUK masih solid, tercermin dari CAR sebesar 22,91%. Fungsi intermediasi BUK juga mengalami perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, tercermin dari pertumbuhan kredit sebesar 12,95% (yoy), meskipun masih dibayangi oleh perlambatan

1.2.2 Perkembangan Bank Umum Konvensional

Kondisi Bank Umum KonvensionalTabel I - 4

Kondisi Bank UmumTabel I - 3

Indikator Sep2017

Jun2018

Sep2018

qtqJun 18

qtqSep 18

yoySep 17

yoySep 18

Total Aset (Rp Milyar) 6.874.442 7.356.221 7.462.753 + 3,09% + 1,45% + 10,45% + 8,56%

Kredit (Rp Milyar) 4.357.435 4.784.436 4.921.564 + 5,08% + 2,87% +7,85% + 12,95%

DPK (Rp Milyar) 4.910.543 5.157.744 5.231.010 + 2,17% + 1,42% +11,46% + 6,53%

- Giro (Rp Milyar) 1.171.457 1.281.096 1.283.502 + 6,12% + 0,19% + 11,87% + 9,56%

- Tabungan (Rp Milyar) 1.507.306 1.641.484 1.643.352 + 4,65% + 0,11% + 9,99% + 9,03%

- Deposito (Rp Milyar) 2.231.780 2.235.164 2.304.155 - 1,65% +3,09% + 12,26% + 3,24%

CAR (%) 23,27 21,91 22,91 - 73 99 67 - 63

ROA (%) 2,48 2,43 2,50 -13 8 10 3

NIM (%) 5,34 5,11 5,14 4 3 -31 - 20

BOPO (%) 78,71 79,46 79,13 70 -33 - 230 42

NPL Gross (%) 2,87 2,63 2,61 -5 - 2 - 17 - 26

NPL Net (%) 1,23 1,19 1,17 - 1 - 2 - 14 - 6

LDR (%) 88,74 92,76 94,08 257 132 - 297 535

Indikator Sep2017

Jun2018

Sep2018

qtqSep 17

qtqJun 18

qtqSep 18

yoySep 17

yoySep 18

Total Aset (Rp Milyar) 7.150.388 7.650.542 7.644.190 + 1,77% + 2,97% - 0,08% + 10,59% + 6,91%

Kredit (Rp Milyar) 4.543.588 4.974.113 5.120.099 + 1,17% + 4,87% + 2,93% + 7,86% + 12,69%

DPK (Rp Milyar) 5.142.891 5.398.817 5.482.493 + 1,92% + 2,00% + 1,55% + 11,69% + 6,60%

- Giro (Rp Milyar) 1.199.374 1.311.559 1.314.411 + 0,49% + 6,25% + 0,22% + 12,16% + 9,59%

- Tabungan (Rp Milyar) 1.574.694 1.717.302 1.724.208 + 1,39% + 4,52% + 0,40% + 10,11% + 9,49%

- Deposito (Rp Milyar) 2.368.823 2.369.955 2.443.874 - 3,08% - 1,89% + 3,12% + 12,53% + 3,17%

CAR (%) 23,01 21,98 22,85 49 - 73 88 67 84

ROA (%) 2,42 2,38 2,46 - 0,2 - 11 8 10 4

NIM (%) 5,19 4,98 5,01 - 2 5 3 - 29 - 18

BOPO (%) 79,22 79,86 79,50 - 26 - 63 - 36 - 247 - 28

NPL Gross (%) 2,93 2,67 2,66 - 3 - 8 - 2 - 17 - 28

NPL Net (%) 1,30 1,23 1,22 - 11 - 2 - 1 - 12 - 8

LDR (%) 88,35 92,13 93,39 - 67 252 126 - 314 504

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan LBU, September 2018

DPK yang tumbuh 6,53% (yoy). Dengan pertumbuhan kredit yang jauh diatas DPK, LDR naik menjadi 94,08% atau di atas threshold monitoring pengawasan. Sementara itu, aset tumbuh cukup baik sebesar 8,56% (yoy). Risiko kredit BUK secara gradual membaik, terlihat dari turunnya NPL gross dan NPL net yang masing-masing menjadi 2,61% dan 1,17%.

33

Tingkat Konsentrasi Aset BUKTabel I - 5

Sumber: OJK, olahan 1 Concentration Ratio digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi output sejumlah entitas (n) terhadap total output industri. Dalam hal

ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.

PeriodeAset

CR4% CR20%

2014 45,94 79,7

2015 46,24 79,47

2016 48,18 80,14

2017 48,81 79,87

Mar’18 47,80 79,23

Jun’18 48,47 79,47

Sep’18 48,82 79,47

Penggunaan dana bank sebagian besar disalurkan untuk kredit yang umumnya diberikan kepada pihak ketiga non bank. Pada triwulan III-2018, kredit BUK meningkat sebesar 12,95% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 7,85% (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaan, KMK dan KI tumbuh masing-masing 14,22% (yoy) dan 12,21% (yoy), yang menunjukkan adanya ekspansi kegiatan usaha dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, KK juga tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dari 9,78% (yoy) menjadi 11,43% (yoy).

Secara triwulanan kredit tumbuh melambat sebesar 2,87% (qtq) pada September 2018 dibandingkan 5,08% (qtq) pada Juni 2018. Perlambatan penyaluran kredit terjadi pada semua jenis penggunaan, baik kredit produktif maupun kredit konsumtif. Perlambatan ini sesuai dengan siklus tahunan yang umumnya melambat pada triwulan III.

C. Kredit

B. Dana Pihak Ketiga

DPK BUK tumbuh melambat 6,53% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 11,46% (yoy). Perlambatan utamanya terjadi pada komponen deposito yang memiliki porsi terbesar (44,05%) yang tumbuh 3,24% (yoy), jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,26% (yoy). Sejalan dengan tren tahunannya, secara triwulanan DPK BUK juga tumbuh melambat sebesar 1,42% (qtq) dibandingkan posisi Juni 2018 yang tumbuh 2,17% (qtq). Perlambatan dipengaruhi oleh melambatnya giro dan tabungan, sementara deposito mulai tumbuh 3,09% (qtq), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -1,65% (qtq).

2,86 2,802,17

Tren Pertumbuhan DPKGrafik I - 18

Sep2017

Des2017

Mar 2018

Jun2018

Sep2018

%qtq%yoy

11,46

9,08

7,33 6,98 6,53

Sumber: SPI, September 2018

1,85 1,42

Total aset BUK pada triwulan III-2018 tumbuh 8,56% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,45% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan melambatnya pertumbuhan DPK dan modal BUK. Dilihat dari kelompok bank, perlambatan aset utamanya terdapat pada kelompok BUSN Non Devisa, seiring dengan melambatnya DPK pada kelompok tersebut.

Sejalan dengan pertumbuhan tahunannya, secara triwulan pertumbuhan aset BUK juga melambat 1,45% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya (3,09%, qtq). Perlambatan didorong oleh melambatnya pertumbuhan DPK dan modal.

Secara umum, aset perbankan Indonesia terindikasi memiliki tingkat konsentrasi yang cukup tinggi. Hal tersebut tercermin dari Concentration Ratio (CR) aset 4 BUK terbesar yang mencapai 48,82% dan CR aset 20 BUK terbesar yang mencapai 79,47% dari aset perbankan.

A. Aset

Sep2017

Sep2018

Mar2018

Jun2018

Des2017

7.6007.5007.4007.3007.2007.1007.0006.9006.8006.7006.6006.500

12,00%

10,00%

8,00%

6,00%

4,00%

2,00%

0,00%

6.874

7.3567.463

10,45%

8,91%

1,78%

8,56%

1,45%

3,09%

Aset (qtq)Aset BUK (Rp T) Aset (yoy)

Perkembangan Aset BUKGrafik I - 17


3,002,752,502,252,001,751,501,251,00

Di tengah pertumbuhan kredit, kualitas kredit berlanjut menunjukkan tren perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. NPL gross BUK turun 26 bps (yoy) menjadi 2,61% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,87%. Dari ketiga jenis penggunaan, KMK dan KI memiliki NPL tertinggi sebesar 3,17% dan 2,50%, namun masih terjaga di bawah threshold 5%. Sementara itu, NPL KK masih cukup rendah dan tercatat menurun menjadi sebesar 1,74%.

Pada triwulan III-2018 kondisi permodalan BUK masih solid, tercermin dari CAR sebesar 22,91%, jauh lebih tinggi dari persyaratan minimum CAR sebesar 8%. Pada September 2018, modal BUK tercatat tumbuh sebesar 8,55% (yoy), sedangkan ATMR tumbuh 8,17% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan modal yang berdampak pada naiknya CAR dari tahun sebelumnya (23,27%).

Rentabilitas BUK pada periode laporan relatif stabil terlihat dari ROA yang tercatat sebesar 2,50% yang didukung oleh tumbuhnya laba sebesar 9,40% (yoy). Di sisi lain, rasio BOPO tercatat sedikit meningkat menjadi 79,13%. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya beban operasional sebesar 7,95% (yoy) melebihi peningkatan pendapatan operasional sebesar 7,37%.

Pada triwulan III-2018, industri BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik tercermin dari kondisi permodalan (CAR) yang masih solid. Aset, kredit, dan DPK BPR juga tumbuh baik meskipun relatif melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, likuiditas BPR masih memadai dilihat dari Cash Rasio (CR) BPR yang meningkat.

D. Rentabilitas

Tren NPL (%)Grafik I - 21

NPL Gross NPL Net2,87%

Sep 17 Dec 17 Mar 18 Jun 18 Sep 18

E. Permodalan

1.2.3 Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

2,50%2,67% 2,63% 2,61%

1,23%1,11%

1,20% 1,19% 1,17%


Tren Rentabilitas dan EfisiensiGrafik I - 22

Jun2018

Sep2018

Sep2017

Des2017

Mar2018

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00 79,60

79,40

79,20

79,00

78,80

78,60

78,40

78,20

78,71 78,64 78,76

79,46

79,13

5,34 5,325,07 5,11 5,14

2,48 2,45 2,43 2,502,55

ROA (%) LHSNIM (%) - LHSBOPO (%) - RHS

16,00%

14,00%

12,00%

10,00%

8,00%

6,00%

4,00%

2,00%

0,00%

Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (yoy)Grafik I - 19

Sep 2017

Sep2018

Des2017

Mar2018

Jun2018

5,43%

14,22%

12,21%

8,04%9,78%

7,85%

12,95%

11,43%


KMK KI KK Kredit BUK

8,00%7,00%6,00%5,00%4,00%3,00%2,00%1,00%0,00%


Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (qtq)Grafik I - 20

Sep17

Oct17

Jan18

Nov17

Feb18

Mar18

Apr18

Jul18

Mei18

Aug18

Jun18

Sep18

Dec17

KMK KI KK Kredit BUK

0,64%

4,67%

1,98%

1,33%

5,08%

2,87%1,49%

5,71%

3,44%

1,23%

4,80%

2,75%

NIM BUK juga sedikit menurun menjadi sebesar 5,14%, didorong oleh tren suku bunga yang terus meningkat seiring kenaikan suku bunga acuan.


35

Kondisi Umum BPRTabel I - 6

Sumber: SPI BPR, September 2018


DPK BPR pada triwulan III-2018 tumbuh sebesar 8,76% (yoy) menjadi Rp88,74 triliun, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,15% (yoy). Kedua kompenen DPK tumbuh melambat, baik tabungan maupun deposito yang tercatat masing-masing tumbuh sebesar 12,22% (yoy) dan 7,24% (yoy). Bahkan deposito yang merupakan komponen terbesar DPK dengan porsi

B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

69,49% turun cukup signifikan dibanding pertumbuhan September 2017 sebesar 11,75% (yoy).

Di sisi lain, secara triwulan DPK BPR 2,83% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -0,07% (qtq). Peningkatan ini terjadi baik pada komponen tabungan maupun deposito yang masing-masing tumbuh 4,68% (qtq) dan 2,01% (qtq).

Indikator Sep2016

Sep2017

Jun2018

Sep2018

qtqJun 18

qtqSep 18

yoySep 17

yoySep 18

Total Aset (Rp Milyar) 108.921 121.583 128.005 131.508 + 0,37% + 2,74% + 11,62% + 8,16%

Kredit (Rp Milyar) 80.083 87.938 94.279 95.800 + 2,86% + 1,61% + 9,81% + 8,94%

DPK (Rp Milyar) 72.756 81.597 86.300 88.744 -0,07% 2,83% + 12,15% + 8,76%

- Tabungan (Rp Milyar) 22.013 24.892 26.686 27.935 - 1,16% 4,68% + 13,08% + 12,22%

- Deposito (Rp Milyar) 50.743 56.705 59.614 60.810 + 0,42% + 2,01% + 11,75% + 7,24%

NPL Gross (%) 6,58 7,00 7,15 7,16 34 1 42 16

NPL Net (%) 4,17 5,17 5,41 5,38 31 - 3 100 21

ROA (%) 2,58 2,56 2,48 2,49 - 20 1 - 1 - 7

LDR (%) 77,71 76,59 77,60 76,94 216 - 66 - 112 35

CR (%) 15,93 17,14 15,94 16,17 - 99 23 121 - 96

BOPO (%) 82,04 81,07 81,74 81,24 115 - 50 - 97 17

CAR (%) 22,45 22,69 22,72 22,75 - 139 3 24 6

qtq (RHS)Rp M (LHS) yoy (RHS)

Sep2017

Des2017

Mar2018

Jun2018

Sep2018

134.000

132.000

130.000

128.000

126.000

124.000

122.000

120.000

118.000

116.000

14,00%

12,00%

10,00%

8,00%

6,00%

4,00%

2,00%

0,00%

11,62% 10,96% 11,02%

8,16%

9,74%

4,24%

3,59%

1,26% 0,37%

2,74%

Tren Aset BPRGrafik I - 23

A. Aset

Aset BPR pada triwulan III-2018 tumbuh sebesar 8,16% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,62% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan DPK sebesar 8,76% (yoy) (September 2017=12,15%, yoy) serta melambatnya pertumbuhan modal.

Berdasarkan lokasi, aset BPR mayoritas berada di Pulau Jawa (56,84%) utamanya Jawa Tengah yang memiliki porsi terbesar yaitu 23,10%. Sejalan dengan itu, peningkatan nominal aset BPR terbesar terdapat di Jawa Tengah yang tumbuh 11,57% (yoy). Namun demikian, apabila dilihat dari pertumbuhannya, aset BPR di Maluku Utara tumbuh tertinggi sebesar 53,57% (yoy), meskipun memiliki porsi aset yang rendah yaitu hanya 0,11% dari total aset BPR.


Sumber: SPI BPR, September 2018 Sumber: SPI BPR, September 2018


Tren Pertumbuhan DPK (yoy)Grafik I - 24

Total DPK (yoy) Tabungan (yoy) Deposito (yoy) DPK (qtq) Tabungan (qtq) Deposito (qtq)

Tren Pertumbuhan DPK (qtq)Grafik I - 25

Penyaluran kredit BPR pada triwulan III-2018 tumbuh 8,94% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,81% (yoy). Tren penyaluran kredit BPR masih sama dengan periode-periode sebelumnya, dimana sebagian besar disalurkan untuk tujuan konsumsi dengan porsi sebesar 47,59%. Kredit produktif BPR tercatat meningkat, utamanya didorong oleh pertumbuhan KMK sebesar 10,26% (yoy) dan pertumbuhan KI BPR yang relatif stabil sebesar 14,51% (yoy). Sementara itu, kredit konsumsi melambat dengan pertumbuhan sebesar 6,92% (yoy), setelah tahun sebelumnya tumbuh 8,81% (yoy).

Sektor perdagangan besar dan eceran masih merupakan sektor ekonomi dengan penyaluran terbesar dengan porsi

C. Kredit

Jenis Penggunaan Sep2017

Jun2018

Sep2018 Porsi

qtqJun

2018

qtqSep

2018

yoySep

2017

yoySep

2018

Modal Kerja 39.116 42.360 43.130 45,02% 4,00% 1,82% 10,13% 10,26%

Investasi 6.183 6.800 7.080 7,39% 3,19% 4,12% 14,97% 14,51%

Konsumsi 42.639 45.120 45.590 47,59% 1,77% 1,04% 8,81% 6,92%

Total 87.938 94.279 95.800 100% 2,86% 1,61% 9,81% 8,94%

Kredit BPR berdasarkan Jenis PenggunaanTabel I - 7

Rentabilitas BPR pada September 2018 masih terjaga meskipun mengalami sedikit penurunan. Rasio ROA tercatat sebesar 2,49%, turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,56%. Hal tersebut dipengaruhi oleh melambatnya laba yang hanya tumbuh 5,16% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun

25,39% dari keseluruhan penyaluran total kredit BPR. Sektor ini tumbuh sebesar 8,44% (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,98% (yoy). Sementara itu, penyaluran kredit ke sektor perantara keuangan tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 46,79% (yoy), meskipun hanya memiliki porsi 0,35% terhadap total kredit BPR. Sebagian besar kredit BPR masih disalurkan ke sektor Bukan Lapangan Usaha – Lainnya (43,11%). Hal tersebut dapat menggambarkan bahwa terdapat sektor-sektor ekonomi baru yang belum dapat digolongkan pada klasifikasi sektor ekonomi yang ada saat ini, dan/atau masih terbatasnya kompetensi SDM BPR dalam melakukan klasifikasi kredit berdasarkan sektor ekonomi.

D. Rentabilitas

sebelumnya yang tercatat tumbuh 11,01%. Perlambatan laba dipengaruhi oleh menurunnya efisiensi BPR yang tercermin pada rasio BOPO yang sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 17 bps (yoy) menjadi 81,24%.

15,00%

14,00%

13,00%

12,00%

11,00%

10,00%

9,00%

8,00%

7,00%

6,00%Sep2017

Des2017

Mar2018

Jun2018

Sep2018

7,24%

8,76%

12,22%

11,75%

12,15%

13,08%

Sep2017

Des2017

Mar2018

Jun2018

Sep2018

8,00%7,00%6,00%5,00%4,00%3,00%2,00%1,00%0,00%

-1,00%-2,00%

4,81%

6,43%

4,11%4,68%

2,83%2,01%

37

Sep2017

Des2017

Mar2018

Jun2018

Sep2018

E. Permodalan

Tren ROA dan BOPO BPRGrafik I - 26

Permodalan BPR tumbuh solid dengan CAR sebesar 22,75%, meningkat 6 bps (yoy) dibandingkan September 2017 sebesar 22,69%. Tingginya permodalan BPR

2,70

2,65

2,60

2,55

2,50

2,45

2,40

2,35

82,00

81,80

81,60

81,40

81,20

81,00

80,80

80,60

80,40

80,20

80,00

79,80

2,56%81,07 81,24

81,74

2,49%2,48%

BOPO ROA


tersebut relatif memadai untuk menyerap risiko yang dihadapi.

1.2.4 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada triwulan III-2018, kredit UMKM tumbuh 9,35% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,23% (yoy). Peningkatan kredit UMKM terbesar utamanya terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran serta pertanian yang masing-masing tumbuh 8,85% (yoy) dan 11,87% (yoy) seiring dengan besarnya porsi kredit pada kedua sektor tersebut.

Secara triwulan, kredit UMKM tumbuh 1,24% (qtq) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,99% (qtq). Perlambatan dipengaruhi oleh turunnya penyaluran kredit UMKM sektor listrik, air, dan gas, serta melambatnya kredit UMKM pada sektor perdagangan besar dan eceran.

Sektor EkonomiNominal (Rp M) Porsi Porsi qtq

Jun 2018

qtqSep

2018

yoySep

2017

yoySep

2018Sep’ 17 Jun‘ 18 Sep’ 18 Jun’ 18 Mar’18

Perdagangan Besar dan Eceran

Baki Debet 447.458 480.540 487.080 52,57% 52,63% 3,79% 1,36% 5,73% 8,85%

NPL 18.895 19.896 18.960 4,14% 3,89% 5,19% - 4,70% 5,38% 0,34%

Industri Pengolahan

Baki Debet 89.868 93.234 94.648 10,20% 10,23% 2,96% 1,52% 13,46% 5,32%

NPL 3.278 3.811 3.640 4,09% 3,85% 7,84% - 4,49% - 5,16% 11,04%

Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan

Baki Debet 74.982 83.439 83.881 9,13% 9,06% 2,37% 0,53% 17,09% 11,87%

NPL 2.562 2.519 2.229 3,02% 2,66% - 2,82% - 11,51% - 5,81% - 13,00%

Listrik, gas, dan Air

Baki Debet 3.036 3.497 2.891 0,38% 0,31% 1,16% - 17,33% 31,02% - 4,78%

NPL 168 698 123 19,96% 4,25% - 1,41% - 82,38% 120,16% - 26,79%

Lainnya

Baki Debet 230.949 253.367 256.951 27,72% 27,76% 5,36% 1,41% 8,37% 11,26%

NPL 12.005 13.459 10.722 5,31% 4,17% - 0,48% - 20,34% 20,63% - 10,69%

Baki Debet UMKM 846.294 914.077 925.451 3,99% 1,24% 8,23% 9,35%

NPL UMKM 36.908 40.383 35.674 4,42% 3,85% 2,83% - 11,66% 8,13% - 3,34%

Konsentrasi Penyaluran UMKMTabel I - 8

Keterangan : Shaded area merupakan rasio NPL Sumber : SPI, September 2018


Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 58,32%, terutama terpusat di wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih minor yaitu sebesar 22,43%. Namun demikian, dilihat

dari pertumbuhannya, kredit UMKM di wilayah Sulawesi Barat tumbuh tertinggi yaitu sebesar 19,48% (yoy). Masih rendahnya penyaluran kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur dapat menjadi peluang bagi bank untuk meningkatkan pendampingan dan perluasan akses keuangan kepada masyarakat di remote area.

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (57,59%) dan BUSN (33,91%). Dilihat dari pertumbuhannya, kredit UMKM

BUMN tumbuh tertinggi sebesar 11,95% (yoy) seiring jumlah debitur atau kredit UMKM kelompok bank tersebut yang mendominasi pangsa pasar.

Penyebaran UMKM Berdasarkan WilayahGrafik I - 27

Jawa

Maluku dan Papua

Sumatera

Kalimantan

Bali dan Nusa Tenggara

Sulawesi

58,32%

2,50%

19,25%

6,52%

5,97%

7,44%

Sumber : SPI, September 2018


Kelompok Bank

Baki Debet (Rp Miliar)

PorsiqtqJun

2018

qtqSep

2018

yoySep

2017

yoySep

2018Sep‘ 17 Jun’ 18 Sep’ 18

BUMN 476.073 527.800 532.987 57,59% 4,85% 0,98% 10,16% 11,95%

BUSN 295.490 312.628 313.857 33,91% 2,35% 0,39% 6,01% 6,22%

BPD 66.444 66.172 70.952 7,67% 5,53% 7,22% 17,12% 6,78%

KCBA dan Campuran 8.286 7.478 7.654 0,83% 0,84% 2,35% - 42,06% - 7,63%

Total UMKM 846.294 914.077 925.451 100% 3,99% 1,24% 8,23% 9,35%

Kredit UMKM berdasarkan Kelompok BankTabel I - 9

39

Berdasarkan program Nawacita, terdapat enam sektor lapangan usaha yang menjadi fokus/prioritas pemerintah, yaitu sektor pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan. Keenam sektor ini dianggap krusial bagi perekonomian Indonesia karena selain mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, sektor-sektor ini juga dapat menciptakan dampak lanjutan bagi aktivitas di sektor ekonomi lainnya dan menjadi kontributor yang cukup

No. Sektor EkonomiKredit (Rp T) qtq

Jun2018

qtqSep

2018

yoySep

2017

yoySep

2018Porsi

Sep 2017

Jun2018

Sep 2018

Lapangan Usaha

1 Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan 304,07 334,52 338,57 4,67% 1,21% 11,40% 11,35% 6,61%

2 Perikanan 10,42 11,21 11,52 5,40% 2,72% 11,02% 10,54% 0,22%

3 Pertambangan dan Penggalian 110,11 113,51 137,18 8,37% 20,85% - 5,15% 24,58% 2,68%

4 Industri Pengolahan 791,85 843,89 868,92 6,37% 2,97% 6,50% 9,73% 16,97%

5 Listrik, Gas, dan Air 130,10 164,68 173,48 6,77% 5,34% 7,06% 33,34% 3,39%

6 Konstruksi 248,10 277,22 290,87 8,84% 4,92% 21,00% 17,24% 5,68%

7 Perdangan Besar dan Eceran 856,05 930,04 961,47 4,99% 3,38% 3,01% 12,31% 18,78%

8 Penyediaan Akomodasi dan PMM 95,86 97,77 97,80 0,42% 0,03% 3,76% 2,02% 1,91%

9 Transportasi 174,53 214,23 210,08 11,52% - 1,93% 3,69% 20,37% 4,10%

10 Perantara Keuangan 208,69 230,76 225,95 9,11% - 2,09% 18,00% 8,27% 4,41%

11 Real Estate 215,65 229,84 238,36 1,91% 3,71% 7,37% 10,53% 4,66%

12 Administrasi Pemerintahan 23,00 22,53 24,60 2,49% 9,18% 58,16% 6,95% 0,48%

13 Jasa Pendidikan 9,53 10,75 11,23 5,75% 4,44% 12,37% 17,81% 0,22%

14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17,64 19,35 20,28 - 2,26% 4,81% 9,02% 14,97% 0,40%

15 Jasa Kemasyarakatan 62,17 72,15 75,22 2,03% 4,25% 9,27% 21,00% 1,47%

16 Jasa Perorangan 2,65 2,72 2,69 0,51% - 0,92% 2,40% 1,72% 0,05%

17 Badan Internasional 0,16 0,11 0,13 - 26,57% 20,04% 58,45% - 14,92% 0,00%

18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya 3,07 2,89 2,54 - 17,15% - 11,96% -69,72% - 17,14% 0,05%

Bukan Lapangan Usaha

19 Rumah Tangga 1.051 1.162 1.194 2,27% 2,74% 8,63% 13,59% 23,32%

20 Bukan Lapangan Usaha Lainnya 228,98 233,99 235,38 2,39% 0,59% 12,31% 2,80% 4,60%

Industri 4.544 4.974 5.120 4,87% 2,93% 9,24% 12,69% 100%

Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi (%)Tabel I - 10

1.2.5 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari keenam sektor di atas, sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor industri pengolahan merupakan sektor ekonomi lapangan usaha yang paling banyak menerima kredit perbankan dengan porsi masing-masing sebesar 18,78% dan 16,97%, sementara untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha porsi terbesar terdapat pada sektor rumah tangga yaitu 23,32% terhadap total kredit.



Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi (yoy)Grafik I - 28 & 29

Penyaluran kredit bank umum triwulan III-2018 tumbuh 12,69% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 7,86% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan kredit seiring dengan pemulihan ekonomi global dan domestik. Dilihat dari pertumbuhannya, sektor Listrik, gas, dan air masih melanjutkan tren pertumbuhannya dengan tumbuh tertinggi sebesar 33,34% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah Proyek Pembangkit 35.000 MW dan meningkatnya konsumsi listrik utamanya pada industri yang menunjukkan tumbuhnya aktivitas kegiatan usaha. Pada posisi kedua, sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 24,58% (yoy) yang utamanya ditopang oleh peningkatan kredit pada sub-sektor pertambangan minyak dan gas bumi yang tumbuh 45,46% (yoy). Peningkatan kredit pada kedua subsektor tersebut sejalan dengan naiknya harga minyak dunia dan Harga Batubara Acuan (HBA) yang turut menggerakkan aktivitas usaha sektor pertambangan.

Sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi juga tumbuh tinggi sebesar 20,37% (yoy) yang utamanya ditopang oleh peningkatan kredit pada subsektor komunikasi yang tumbuh 47,67% (yoy).

Kredit sektor perdagangan besar dan eceran yang merupakan sektor andalan Bank dalam menyalurkan kreditnya juga tercatat tumbuh siginikan yaitu sebesar 12,31% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 3,01% (yoy). Hal ini didorong oleh naiknya kredit subsektor perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor dan kredit subsektor perdagangan eceran (kecuali mobil dan sepeda motor) yang masing-masing tumbuh sebesar 7,70% (yoy) dan 7,51% (yoy), utamanya pada perdagangan bahan makanan dan minuman.

Sektor konstruksi juga menunjukkan pertumbuhan yang tinggi sebesar 17,24% (yoy), yang utamanya ditopang oleh

30% 25%

40%

0% 10%

20% 20%

-10% 5%

-30%

10% 15%

-20% 0%

Sep2017

Sep2017

Des2017

Des2017

Okt2017

Okt2017

Jan2018

Jan2018

Apr2018

Apr2018

Nov2017

Nov2017

Feb2018

Feb2018

Mei2018

Aug2018

Aug2018

Mei2018

Jun2018

Jul2018

Jul2018

Sep2018

Sep2018

Jun2018

Mar2018

Mar2018

Pertambangan

Listrik, Gas, dan AirPertanian

Industri Pengolahan Transportasi

Konstruksi

Rumah Tangga


penyaluran kredit ke subsektor konstruksi gedung dan bangunan sipil. Hal ini sejalan dengan masih berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur pemerintah dan properti swasta, meskipun sudah mulai menunjukan tren perlambatan.

Kredit ke sektor industri pengolahan/manufaktur tumbuh 9,73% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 6,50% (yoy). Hal ini sejalan dengan program Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian yang telah menyusun inisiatif “Making Indonesia 4.0” atau dikenal dengan 4IR, yang berfokus pada pembangunan lima sektor manufaktur dengan daya saing regional. Peningkatan pertumbuhan kredit pada sektor industri ini antara lain didorong oleh tumbuhnya penyaluran ke subsektor industri pengolahan makanan minuman yang tumbuh sebesar 9,21% (yoy), di mana sub-sektor makanan dan minuman ini merupakan salah satu sektor yang difokuskan dalam 4IR. Selain itu, penyaluran kredit ke subsektor industri pengolahan produk migas juga tumbuh tinggi sejalan dengan tumbuhnya sektor pertambangan.

Seiring dengan meningkatnya konsumsi pada triwulan III-2018, kredit sektor rumah tangga tumbuh 13,59% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 8,63% (yoy). Pertumbuhan sektor ini didorong oleh pertumbuhan sub sektor kredit rumah tangga untuk kepemilikan rumah tinggal yang tumbuh sebesar 14,02% (yoy). Selain itu, kredit rumah tangga untuk pemilikan kendaraan bermotor juga tumbuh 14,49% (yoy), jauh meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,67% (yoy).

Kredit sektor pertanian tumbuh 11,35% (yoy), relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,40% (yoy). Peningkatan kredit pada sektor ini utamanya di dorong oleh tingginya penyaluran kredit ke subsektor perkebunan kelapa sawit yang tumbuh 11,66% (yoy).

33,34%

7,06%11,40%

6,50%-5,15%

24,58%

9,73%

11,35%21,00%

10,00%

3,69%3,01%

12,31%

20,37%

13,59%17,24%

Sumber : SPI, September 2018 Sumber : SPI, September 2018

41

1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Pasar Modal menunjukkan peningkatan seiring membaiknya kondisi perekonomian Indonesia pada sisi domestik yang menunjukkan perbaikan. Hal ini terlihat pada data dan informasi pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III-2018 yang menunjukkan perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tingkat inflasi berada pada level yang terkendali, dan kinerja korporasi dalam negeri juga masih memadai, antara lain tercermin dari kinerja keuangan emiten Indonesia yang sebagian besar mencatat perbaikan. Peningkatan juga dipengaruhi oleh Bank Indonesia

Kualitas kredit perbankan pada triwulan III-2018 membaik yang tercermin dari turunnya NPL gross menjadi 2,66%, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,93%. Hampir semua sektor ekonomi mengalami perbaikan kualitas kredit terutama pada sektor pertambangan yang

Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (qtq)Grafik I - 32

Sumber: Bloomberg

yang kembali menaikan BI 7-days Repo Rate sebanyak tiga kali selama triwulan III-2018. BI 7-days Repo Rate berada di level 5,75%, dengan suku bunga Deposit Facility turun di level 5,00% dan Lending Facility turun di 6,50%. Namun demikian, tekanan di pasar keuangan global akibat sentimen seperti perang dagang, Tax Trump Cut, dan penyesuaian tingkat suku bunga The Fed menjadi 2%-2,5% memberikan kekhawatiran tersendiri khususnya terhadap perekonomian negara-negara emerging market. Ekspektasi dari pelaku ekonomi telah memberikan respon terhadap pasar, di antaranya pada Pasar Modal.

NPL Gross Sektor EkonomiGrafik I - 30 & 31

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

Pertambangan

Listrik, Gas, dan AirPertanian

Industri Pengolahan

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

Transportasi

Konstruksi

Rumah Tangga


ThailandUS (Dow Jones)

JapanMalaysia

IndonesiaTaiwanPhilipina

Korea SelatanAustralia

SingapuraChina (Shanghai)

Hongkong

10,08%9,01%

8,14%6,01%

3,06%1,56 %

1,16%0,73%

0,57%-0,36%

-0,92%-4,03%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan akhir triwulan III-2018 berada pada posisi 5,976.55 atau mengalami peningkatan sebesar 3,06% jika dibandingkan dengan posisi triwulan II-2018. Perdagangan Efek pada triwulan III-2018, berdasarkan nilai dan volume transaksi didominasi oleh investor lokal. Adapun perilaku investor

asing pada periode ini masih menunjukkan adanya capital outflow (net sell) di pasar saham yaitu sebesar Rp1,74 triliun. Adapun nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menunjukkan pelemahan sebesar Rp575 atau -3,86% menjadi Rp 14.900/USD dibandingkan triwulan sebelumnya Rp14.325/USD.

mengalami penurunan NPL terbesar menjadi 3,73% sejalan dengan peningkatan harga komoditas dunia. Sementara itu, sektor konstruksi mengalami peningkatan NPL sebesar 60 bps menjadi 4,10%, namun demikian NPL tersebut masih terjaga dibawah threshold 5%.

Sep2017

Sep2017

Des2017

Des2017

Okt2017

Okt2017

Jan2018

Jan2018

Apr2018

Apr2018

Nov2017

Nov2017

Feb2018

Feb2018

Mei2018

Mei2018

Aug2018

Aug2018

Jun2018

Jun2018

Jul2018

Jul2018

Sep2018

Sep2018

Mar2018

Mar2018

3,73%

8,13%

3,19%2,89%

1,82%1,47%

1,17%1,50%

1,86% 1,81%

3,50%

4,10%4,45%

3,97%3,93%

3,01%

Sumber : SPI, September 2018 Sumber : SPI, September 2018


Perkembangan Indeks Industri (qtq)Grafik I - 33

Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham HarianGrafik I - 34

Sumber: Bloomberg

Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami peningkatan sebesar 3,47% dibandingkan posisi triwulan sebelumnya menjadi Rp 6.737,43 triliun. Rata-rata nilai, volume, dan frekuensi perdagangan per hari mengalami penurunan masing-masing sebesar -8,07%, -1,72% dan -9,57% menjadi sebesar Rp7.676,20 miliar, Rp9,22 miliar dan 370 ribu kali transaksi. Pada triwulan ini kinerja IHSG menempati

urutan ke-5 setelah Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, dan Thailand. Sebagian besar kinerja indeks sektoral pada triwulan III-2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan terbesar terdapat pada indeks sektor pertanian sebesar 9,29%. Sementara itu, sektor perdagangan mencatatkan perununan kinerja indeks sebesar -5,59% (qtq).

Indikator ( Rata-Rata Harian ) Triwulan I - 2017

Triwulan II - 2017

Triwulan III - 2017

Triwulan IV - 2017

Triwulan I - 2018

Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

Nilai Perdagangan Saham Harian (Rp miliar) 6.995,23 8.445,45 6.397,99 8.714,81 9.553,69 8.349,94 7.676,20

Investor Asing (Rp miliar)

Beli 2.411,95 3.365,73 2.167,99 2.960,76 3.516,68 3.120.26 2.791,47

Jual 2.227,32 3.195,46 2.621,32 3.438,38 3.895,62 3.600.51 2.819,62

Investor Domestik (Rp miliar)

Beli 4.583,28 5.079,71 4.230,00 5.754,05 6.037,01 5.224.68 4.884,73

Jual 4.717,91 5.249,99 3.776,68 5.276,43 5.658,07 4.749.44 4.856,59

Frekuensi Perdagangan Saham Harian 336.568 301.152 291.847 318.829 384.845 409.065 369.900

Perkembangan Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan DomestikTabel I - 11

2010 2012 2014 TriwulanI - 2017

TriwulanIII - 2017

2011 2013 2015 2016 TriwulanII - 2017

TriwulanIV - 2017

TriwulanI - 2018

TriwulanII - 2018

TriwulanIII - 2018

Rp Miliar

12000

10000

8000

4000

2000

0

IHSG

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

5,76

3.78

7,49

8.32

6,99

5.23

8,44

5.45

6,39

8.00

8,71

4.81

9,55

3.69

8,34

9.95

7,67

6.21

4,593.01

5,296.71

5,568.11

5,829.71

5,900.8 5

6,355.65

6,188.9 9

5,799.24

5,976.55

IHSG - RHS Nilai rata-rata perdangan saham harian - LHS

43

Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)Grafik I - 36

Triwulan III - 2018 Triwulan II - 2018

1 2 3 4 5 7 10 15 20 30

Yiel

d to

Mat

urity

(%)

Spee

d (%

)

10.0

8.0

6.0

4.0

1.0

0.8

0.5

0.3

0.0

Selama triwulan III-2018 transaksi investor asing

7000

6500

6000

5500

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

IHSG

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

Rp Triliun

( 22,56 )

16,17

8,35 9,02

( 28,10 ) ( 29,13 )

( 23,49 )(25,93)

(1,74)

Perkembangan IHSG dan Net AsingGrafik I - 35

Net Buy (Sell) Asing (Rp Triliun) - RHS IHSG - LHS

2010 2012 2014 TriwulanI - 2017

TriwulanIII - 2017

2011 2013 2015 2016 TriwulanII - 2017

TriwulanIV - 2017

TriwulanI - 2018

TriwulanII - 2018

TriwulanIII - 2018

Perkembangan IHSG dan Net AsingTabel I - 12

Periode IHSG Net Sell/Buy (Rp Triliun)

2016 5.296,71 16,17

Triwulan I - 2017 5.568,11 8,35

Triwulan II - 2017 5.829,71 9,02

Triwulan III - 2017 5.900,85 -28,10

Triwulan IV - 2017 6.355,65 -29,13

Total -39,87

Triwulan I - 2018 6.188,98 -23,49

Triwulan II - 2018 5.799,24 -25,93

Triwulan III - 2018 5.976,55 -1,74

Total -51,16

membukukan net sell sejumlah Rp1,74 triliun.


Secara umum kinerja pasar Obligasi pada triwulan III-2018 mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari yield Obligasi Pemerintah yang menunjukkan tren kenaikan dengan

Jenis Transaksi

Triwulan III - 2017 Triwulan II - 2018 Triwulan III - 2018

Volume(Rp

Triliun)

Nilai(Rp

Triliun)

Frekuensi(Kali)

Volume(Rp

Triliun)

Nilai(Rp

Triliun)

Frekuensi(Kali)

Volume(Rp

Triliun)

Nilai(Rp

Triliun)

Frekuensi(Kali)

Obligasi :

Korporasi SBN

89,031.175,89

89,35 1.223,64

8.36071.244

87,87 1.150,36

87,97 1.149,47

7.486 56.092

103,87 1.084,00

103,30 1.036,43

8.371 51.470

Total 1.264,93 1.312,99 79.604 1.238,23 1.237,45 63.578 1.187,87 1.140 59.841

Repo 83,02 83,54 421 112,14 101,57 375 116,48 108,92 335

Secara total, aktivitas perdagangan Obligasi Pemerintah pada triwulan III-2018 mengalami penurunan dibandingkan triwulan II-2018. Volume perdagangan, Nilai perdagangan dan frekuensi transaksi Obligasi Pemerintah pada triwulan III-2018 mengalami penurunan masing sebesar -5,77%, -9,83%, -8,24% menjadi Rp1.084,00 triliun, Rp1.036,43 triliun dan 51.470 kali.

Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat UtangTabel I - 13

rata-rata yield untuk seluruh tenor naik sebesar +47,9 bps. Rata-rata yield tenor pendek, menengah, dan panjang mengalami kenaikan masing-masing sebesar +40,3 bps, +26,1 bps, dan +52,0 bps.

Adapun aktivitas perdagangan Obligasi Korporasi pada triwulan III-2018 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan triwulan II-2018. Volume perdagangan, Nilai perdagangan dan frekuensi transaksi Obligasi Korporasi naik masing-masing sebesar +18,21%, +17,43% dan +11,82% menjadi Rp103,87 triliun, Rp103,30 triliun dan 8.371 kali.

Perkembangan Jumlah SIDGrafik I - 37

Pada triwulan III-2018 jumlah SID C-BEST, SID S-INVEST dan SID SBN mengalami peningkatan masing-masing

sebesar 9,2%, 14,71%, dan 11,18% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 778.284, 897.498 dan 162.333.

1000

800

600

400

200

0

Dalam ribuan

TriwulanI - 2017

TriwulanI - 2018

TriwulanIII - 2017

TriwulanIII - 2018

TriwulanII - 2017

TriwulanII - 2018

TriwulanIV - 2017

494531

576623

692

782

897

565 583 601 628674

713

778

116 118 121 128 140 146 162

SID S-Invest SID C-Best SID SBN

45

Pada periode laporan, OJK menerima 87 dokumen terkait permohonan izin WPPEP. OJK juga menerbitkan 88 izin WPPEP dan 1 untuk izin WPPEPT. Sehingga sampai

Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)Tabel I - 17

Jenis Izin

Triwulan II - 2018 Triwulan III - 2018Izin Total s/d

TriwulanIII - 2018

TotalDokumen

MasukPemberian

IzinDokumen

MasukPemberian

Izin

WPPE 88 59 443 137 242 4.900

WPEE 4 4 171 90 99 797

Total 92 63 614 227 341 5.697

periode laporan total izin WPPEP sebanyak 328 dan WPPEPT sebanyak 8.

1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek

No Jenis Izin Usaha Jumlah

1 Perantara Pedagang Efek 32

2 Penjamin Emisi Efek *) 3

3 Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek 84

4 Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi 2

5 Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi -

6 Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi 3

Total 124

*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek

Jumlah Perusahaan EfekTabel I - 14

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, pada periode laporan OJK telah menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 126 izin dengan rincian 89 izin Wakil Perantara Pedagang

Periode Triwulan II - 2018 Triwulan III - 2018

Jumlah lokasi selain Kantor Pusat 681 686

Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor PusatTabel I - 15

Efek (WPPE) dan sebanyak 37 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sehingga jumlah pemegang izin mencapai 9.775 WPPE dan 2.126 WPEE.

Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)Tabel I - 16

Jenis Izin


TriwulanIII - 2018

TotalDokumen

MasukPemberian

IzinDokumen

MasukPemberian

Izin

WPPE 132 140 107 89 275 9.775

WPEE 17 21 46 37 63 2.126

Total 149 161 153 126 212 11.901

Selama periode laporan, OJK menerbitkan 227 perpanjangan izin dengan rincian 137 perpanjangan izin WPPE dan 90 perpanjangan izin WPEE sehingga secara

total OJK telah menerbitkan 5.697 perpanjangan izin dengan rincian 4.900 perpanjangan izin WPPE dan 797 perpanjangan izin WPEE.

Pada triwulan III-2018 terdapat satu pencabutan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek atas permohonan sendiri yaitu PT Standard Chartered Sekuritas Indonesia. Selain itu, terdapat satu penerbitan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek atas Perusahaan Efek eksisting yaitu PT Indo Capital

Sekuritas, sehingga jumlah PE yang terdaftar di OJK sebanyak 124 PE. Terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah 5 lokasi selain Kantor Pusat dan tidak ada penutupan lokasi selain Kantor Pusat selama triwulan III-2018.


Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) meningkat sebesar 13,64% menjadi Rp26,58 triliun pada triwulan III-2018. Namun demikian, jumlah kontrak RDPT

mengalami penurunan sebesar 4,84% menjadi 59 RDPT dari sebelumnya 62 RDPT. Seluruh RDPT pada triwulan III-2018 merupakan RDPT yang berbasis proyek.

Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas

Tabel I - 18

Pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada triwulan III-2018 mengalami peningkatan sebesar Rp8,53 triliun (1,75%) menjadi Rp495,09 triliun dibandingkan dengan triwulan II-2018 sebesar Rp486,56 triliun. NAB Reksa Dana Terproteksi menunjukkan peningkatan jumlah NAB terbesar yaitu Rp12,59 triliun (9,94%), diikuti oleh Reksa Dana ETF sebesar Rp0,81 triliun (8,16%),

1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi

NAB Per Jenis Reksa Dana Triwulan II-2017

Triwulan III-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan I-2018

TriwulanII-2018

TriwulanIII-2018

RD Pasar Uang 45,59 52,11 49,82 59,45 49,99 45,22

RD Pendapatan Tetap 83,44 91,43 107,55 104,06 101,89 102,66

RD Saham 108,16 115,23 120,85 138,91 137,44 136,94

RD Campuran 24,00 24,66 26,94 25,35 23,93 23,64

RD Terproteksi 94,29 99,27 107,55 122,07 126,61 139,20

RD Indeks 1,00 1,95 3,99 4,99 4,71 5,02

ETF 7,44 7,94 7,97 10,54 9,82 10,62

RD Syariah* 18,91 21,43 28,31 31,11 32,17 31,80

Total 382,84 414,03 457,51 496,50 486,56 495,09

Perkembangan Pengelolaan InvestasiTabel I - 19

*) termasuk ETF Saham Syariah

Dalam Triliun Rupiah

Jenis Izin


TriwulanIII - 2018

TotalDokumen

MasukPemberian

IzinDokumen

MasukPemberian

Izin

WPPE 167 139 87 88 328 867

WPEE 5 4 0 1 8 81

Total 172 143 87 89 336 948

Reksa Dana Indeks sebesar Rp0,30 triliun (6,45%) dan Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp 0,77 triliun (0,76%). Namun demikian, Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Syariah, dan Reksa Dana Saham mencatatkan penurunan NAB masing-masing sebesar Rp4,78 triliun (-9,55%), Rp 0,29 triliun (-1,23%), Rp 0,37 triliun (-1,15%), dan Rp0,49 triliun (-0,36%).

47

Jenis Investasi -Triwulan II - 2017

Triwulan III - 2017

Triwulan IV - 2017

Triwulan I - 2018

Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

Reksa Dana

Jumlah Total NAB

1.552 382,84

1.667 414,03

1.777457,51

1.849 496,50

1.921486,56

2.035495,09

RDPT

Jumlah Total NAB

76 20,08

73 19,59

5418,30

55 18,57

6223,39

5926,58

EBA

Jumlah Nilai Sekuritisasi

71,56

87,32

76,98

7 6,59

76,32

87,49

EBA-SP

Jumlah Nilai Sekuritisasi

4 2,47

4 2,36

42,23

5 4,11

53,75

53,66

DIRE

Jumlah Total Nilai

3 0,59

4 0,59

30,59

3 0,59

3 0,61

4 0,62

KPD

Jumlah Total Nilai

377 187,09

385192,65

395202,87

423 197,59

440 189,30

478 196,72

DINFRA

Jumlah Total Nilai

--

--

--

--

--

20,33

Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi LainnyaTabel I - 20

Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE) triwulan III-2018 bertambah masing-masing sebanyak 1 produk sehingga jumlah KIK- EBA menjadi 8 dengan dana kelolaan sebesar Rp7,49 triliun dan jumlah KIK-DIRE menjadi 4 dengan dana kelolaan sebesar Rp0,62 triliun.

Selama periode laporan OJK tidak menerbitkan izin baru ataupun surat pembubaran Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP), sehingga jumlah EBA-SP tetap 5 EBA-SP dengan dana kelolaan sebesar Rp3,66 triliun atau turun sebesar 2,40% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan III-2018, nilai Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami kenaikan sebesar 8,64% menjadi 478 KPD dengan dana kelolaan sebesar Rp196,72 triliun atau meningkat sebesar 3,92% dibanding dengan triwulan sebelumnya.

Selama triwulan III-2018 OJK juga menerbitkan dua izin baru untuk Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur dengan dana kelolaan sebesar Rp0,33 triliun.OJK sampai dengan triwulan III-2018 telah menerbitkan 398 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.


Jenis Reksa Dana Jumlah Surat Efektif

Reksa Dana Saham 22

Reksa Dana Campuran 19

Reksa Dana Pendapatan Tetap 23

Reksa Dana Pasar Uang 18

Reksa Dana Terproteksi 259

Reksa Dana Indeks 10

ETF-Saham 4

ETF - Indeks 4

Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap 8

Reksa Dana Syariah Campuran 2

Reksa Dana Syariah Saham 13

Reksa Dana Syariah Indeks 2

Reksa Dana Syariah Pasar Uang 6

Reksa Dana Syariah Pasar Terproteksi 8

Total 398

Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat EfektifTabel I - 21

Di samping itu, OJK juga telah menerbitkan 144 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 136 Reksa Dana Konvensional dan 8 Reksa Dana Syariah. Adapun rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri dari :

ű 116 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 94 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan 22 Reksa Dana tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan;

ű 3 Reksa Dana Campuran terdiri dari 2 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan 1 Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;

ű 5 Reksa Dana Saham terdiri dari 3 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan 2 Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;

ű 8 Reksa Dana Pasar Uang terdiri dari 3 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 1 Reksa Dana karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan, dan 4 Reksa Dana karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;

ű 3 Reksa Dana Pendapatan Tetap terdiri dari 1 Reksa Dana yang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut dan 2 Reksa Dana tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan;

ű 1 Reksa Dana Indeks yang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;

ű 1 Reksa Dana Syariah Berbasis Efek luar negeri yang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;

ű 1 Reksa Dana Berbasis Efek Sukuk yang dibubarkan karena karena kesepakatan MI dan BK;

ű 4 Reksa Dana Syariah Terproteksi terdiri dari 1 Reksa Dana yang dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan dan 3 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK;

ű 1 Reksa Dana Syariah Pasar Uang yang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;

ű 1 Reksa Dana Syariah Campuran yang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut.

49

Selama triwulan III-2018, OJK memberikan satu Surat Tanda Terdaftar (STTD) kepada satu Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan satu izin baru Manajer Investasi (MI) sebagai Penasihat Investasi (PI) sehingga jumlah APERD dan PI meningkat. Selain itu OJK tidak mengeluarkan izin baru terhadap MI dan PI sehingga

Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)Tabel I - 23

Selama triwulan III-2018, jumlah emisi Penawaran Umum mengalami peningkatan sebesar 33% dan nilai emisi mengalami penurunan sebesar 26% dibanding triwulan III-2017. Jumlah dan nilai emisi Penawaran Umum Perdana Saham mengalami peningkatan masing-masing sebesar 150% dan 34%. Jumlah emisi dan nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang mengalami penurunan masing-masing sebesar 14% dan 22%. Sedangkan untuk jumlah

1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Jenis Penawaran Efek

Triwulan III - 2017 Triwulan III - 2018 (%)Jumlah

Emisi

(%)Nilai Emisi

Jumlah Emisi

Nilai Emisi (Rp miliar)

Jumlah Emisi

Nilai Emisi(Rp miliar)

Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 6 1.744 15 2.342 150% 34%

Penawaran Umum Terbatas (PUT/Rights Issue) 4 10.559 5 5.748 25% -46%

Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang 14 27.062 12 21.234 -14% -22%

a. Obligasi/Sukuk + Subordinasi - - 3 4.603 100% 100%

b. PUB Obligasi/Sukuk Tahap 1 4 8.000 - - -100% -100%

c. PUB Obligasi/Sukuk Tahap 2, 3 dst 10 19.062 9 16.631 -10% -13%

Total Emisi 24 39.365 32 29.324 33% -26%

masing-masing tetap berjumlah 90 MI dan 5 PI. Adapun untuk pelaku individu industri Pengelolaan investasi mengalami peningkatan pada WMI sebesar 2,31% dan WAPERD sebesar 1,92% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

emisi Penawaran Umum Terbatas mengalami peningkatan sebesar 25% dan nilai emisinya mengalami penurunan sebesar 46% dibandingkan triwulan III-2017. Selama triwulan III-2018, jumlah Penawaran Umum sebanyak 32, terdiri dari 15 Penawaran Umum Perdana Saham, 5 Penawaran Umum Terbatas, dan 12 Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang.

Individu Triwulan II - 2017

Triwulan III - 2017

Triwulan IV - 2017

Triwulan I - 2018

TriwulanII - 2018

TriwulanIII - 2018

Wakil Manajer Investasi (WMI) 1.856 1.967 2.031 2.101 2.165 2.215

Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) 23.300 24.149 24.972 25.714 26.450 26.958

Penasehat Investasi (PI) 4 4 4 4 4 5

Institusi

Manajer Investasi (MI) 87 87 90 90 90 90

Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) 34 35 37 37 37 38

Penasihatt Investasi (PI) 3 3 4 4 5 5

MI sebagai PI 1 1 3 5 6 7

APERD sebagai PI - - - - 1 1

Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh IzinTabel I - 22


A. Penawaran Umum Perdana Saham

Selama triwulan III-2018, terdapat 33 perusahaan yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, di mana sebanyak

Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan III - 2018Tabel I - 24

No Sektor Industri Penawaran Umum Perdana

Penawaran Umum Terbatas

Penawaran Umum EfekBersifat Hutang

1. Perbankan - 4.004.610 7.053.000

2. Asuransi dan Pembiayaan - 105.832 7.774.100

3. Sekuritas dan Investasi - - -

4. Perdagangan 741.432 - -

5. Perhubungan dan Telekomunikasi 108.333 - 1.300.000

6. Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya 304.632 - -

7. Properti dan Perhotelan 465.762 - -

8. Real Estate dan Konstruksi 312.000 299.292 1.356.750

9. Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki - - -

10. Barang Konsumsi 89.964 - -

11. Aneka Industri Lainnya 16.200 - -

12. Industri Dasar - - 2.500.000

13. Industri Logam - - -

14. Industri Kimia 203.580 - -

15. Agrobisnis 100.000 - -

16. Pertambangan dan Kehutanan - 1.338.595 1.250.000

Total 2.341.903 5.748.329 21.233.850

15 Perusahaan telah mendapat surat efektif dan 18 Perusahaan masih dalam proses. Nilai emisi dari 15 Emiten tersebut sebesar Rp2,34 triliun.

51

Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana SahamTabel I - 25

Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum TerbatasTabel I - 26

B. Penawaran Umum Terbatas (Right issue)

Selama triwulan III-2018, terdapat 8 perusahaan yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan 5 perusahaan telah mendapatkan Pernyataan Efektif. Nilai emisi Penawaran

No. Emiten/Perusahaan Publik Sektor Nilai Emisi (Rp)

1 PT MD Pictures Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya 274.631.700.000

2 PT Trimitra Propertindo Tbk Properti dan Perhotelan 301.587.000.000

3 PT Andira Agro Tbk Agrobisnis 100.000.000.000

4 PT Madusari Murni Indah Tbk Industri Kimia 203.580.000.000

5 PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk Aneka Industri Lainnya 16.200.000.000

6 PT Arkadia Digital Media Tbk. Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya 30.000.000.000

7 PT Natura City Developments Tbk Real Estate dan Konstruksi 312.000.000.000

8 PT Super Energy Tbk Perdagangan 37.200.000.000

9 PT Cottonindo Ariesta Tbk Barang Konsumsi 45.024.000.000

10 PT Superkrane Mitra Utama Tbk Perdagangan 210.000.000.000

11 PT Propertindo Mulia Investama Tbk Properti dan Perhotelan 164.175.000.000

12 PT Jaya Bersama Indo Tbk. Perdagangan 259.231.650.000

13 PT Satria Antaran Prima Tbk Perhubungan dan Telekomunikasi 108.333.325.000

14 PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. Barang Konsumsi 44.940.000.000

15 PT HK Metals Utama Perdagangan 235.000.200.000

Total 2.341.887.725.000

No. Emiten/Perusahaan Publik Sektor Nilai Emisi (Rp)

1 PT Merdeka Copper Gold Tbk Pertambangan dan Kehutanan 1.338.595.177.500

2 PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk Perbankan 2.000.435.841.620

3 PT Bank Mayapada International Tbk Perbankan 2.004.173.820.000

4 PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. Real Estate dan Konstruksi 299.292.048.000

5 PT Intan Baruprana Finance Tbk Asuransi dan Pembiayaan 105.831.942.400

Total 5.748.328.829.520

Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) atau right issue dari perusahaan tersebut sebesar Rp5,75 triliun.


C. Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Selama triwulan III-2018 terdapat 3 Perusahaan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi, tidak ada Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi (PUB Obligasi) Tahap I dan 9

Perusahaan yang telah melakukan PUB Obligasi Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang tersebut sebesar Rp 21,23 triliun.

Penawaran Umum Obligasi

No. Emiten/Perusahaan Publik Sektor Jenis PUB Nilai Emisi

1 PT Jakarta Lingkar Baratsatu Perhubungan dan Telekomunikasi Obligasi I 1.300.000.000.000

2 PT Bank Mayapada International Tbk Perbankan Obligasi I 803.000.000.000

3 PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Industri Dasar Sukuk Mudharabah I 2.500.000.000.000

Total 4.603.000.000.000

PUB Obligasi Tahap II dst

No. Emiten/Perusahaan Publik Sektor Jenis PUB Nilai Emisi

1 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Asuransi dan Pembiayaan PUB Obligasi IV Tahap V 1.500.000.000.000

2 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Asuransi dan Pembiayaan PUB Obligasi IV Tahap III 2.260.000.000.000

3 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Asuransi dan Pembiayaan PUB Obligasi IV Tahap II 2.514.100.000.000

4 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Perbankan PUB Obligasi I Tahap III 3.000.000.000.000

5 PT Bank Cimb Niaga Tbk Perbankan PUB Obligasi II Tahap IV 1.250.000.000.000

6 PT Federal International Finance Asuransi dan Pembiayaan PUB Obligasi III Tahap IV 1.500.000.000.000

7 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Perbankan PUB Obligasi I Tahap II 2.000.000.000.000

8 PT Medco Energi Internasional Tbk

Pertambangan dan Ke-hutanan PUB III Tahap II 1.250.000.000.000

9 PT Waskita Karya Tbk. Real Estate dan Konstruksi PUB III Tahap III 1.356.750.000.000

Total 16.630.850.000.000

Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat UtangTabel I - 27

Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat UtangTabel I - 28

D. Rencana Penggunaan Dana

Persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum yang dilakukan selama triwulan III-2018 adalah untuk modal kerja yaitu sebanyak 76,58% atau sekitar Rp22,31 triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 14,99% atau sekitar Rp4,37 triliun untuk restrukturisasi

hutang; 6,68% atau sekitar Rp1,94 triliun untuk ekspansi; 1,42% atau sekitar Rp415,02 miliar untuk penyertaan; dan 0,33% atau sekitar Rp95,26 miliar untuk lainnya.

53

Rencana Penggunaan DanaGrafik I - 38

Modal Kerja

Penyertaan

Restrukturisasi Hutang

Lain-lain

Ekspansi

14,99%

0,33%

6,68%

76,58%

1,42%

Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Berdasarkan Sektor IndustriTabel I - 29

No Sektor Industri Ekspansi Penyertaan Akuisisi Modal Kerja

Restruk-turisasi Hutang

Lain-Lain

1 Perbankan - - - 11.021.621 - -

2 Asuransi dan Pembiayaan - - - 7.863.136 - -

3 Sekuritas danInvestasi - - -

- - -

4 Perdagangan 298.213 90.000 - 261.800 57.443 -

5 Perhubungan dan Telekomunikasi - - - 141.722 1.246.010 -

6Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya

10.108 15.961 - 267.721 - -

7 Properti dan Perhotelan 196.094 125.929 - 61.351 47.538 23.612

8 Real Estate dan Konstruksi 88.513 - - 1.586.214 219.563 60.090

9 Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki - - - - - -

10 Barang Konsumsi 40.000 - - 38.506 - -

11 Aneka Industri Lainnya - - - 14.988 - -

12 Industri Dasar 1.243.160 - - 820.486 422.674 -

13 Industri Logam - - - - - -

14 Industri Kimia - 183.129 - - - 10.658

15 Agrobisnis 68.831 - - 29.499 - -

16 Pertambangan dan Kehutanan - - - 204.195 2.373.723 -

TOTAL 1.944.918 415.019 - 22.311.288 4.366.952 95.260

Dalam Jutaan Rupiah

*Data berdasarkan penggunaan dana setelah dikurangi oleh biaya Emisi


1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

A. Lembaga Penunjang Pasar Modal Serta Pemeringkat Efek

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian, Wali Amanat, Pemeringkat Efek, dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK adalah sebagai berikut:

Lembaga Penunjang

Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018 Jenis

Biro Administrasi Efek 10 10 Surat Perizinan

Bank Kustodian 20 20 Surat Persetujuan

Wali Amanat 12 12Surat Tanda

Terdaftar

Pemeringkat Efek 2 2 Surat Perizinan

Ahli Syariah Pasar Modal

0 0 Surat Perizinan

Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Tabel I - 30

Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, dari data di atas dapat diketahui pangsa pasar BAE didominasi oleh PT Datindo Entrycom yang mencapai 20,06%, PT Adimitra Jasa Korpora sebanyak 18,28%, PT Sinartama Gunita sebanyak 16,50% dari keseluruhan klien yang menggunakan jasa BAE. Sementara, BAE

Market Share BAE Berdasarkan Jumlah Klien

Grafik I - 39

PT BSR Indonesia

PT Datindo Entrycom

PT EDI Indonesia

PT Ficomindo Buana Registar

PT Raya Saham RegistraPT Sharestar Indonesia

PT Adimitra JasaKorpora

PT Bima Registra

PT SircaDataproPerdana

PT Sinartama Gunita

3,56%

20,06%

6,15%

7,12%

13,75%5,50%

18,28%

3,72%

5,34%

16,50%

dengan jumlah klien paling sedikit adalah PT BSR Indonesia sebanyak 3,56%, PT Bima Registra sebanyak 3,72%, dan PT Sirca Datapro Perdana sebanyak 5,34%.

C. Pemeringkat Efek

B. Biro Administrasi Efek (BAE)

Sampai dengan triwulan III-2018, total perusahaan yang diperingkat oleh dua Pemeringkat Efek sebanyak 173 Perusahaan yang sebelumnya 181 Perusahaan per triwulan II-2018. Pangsa pasar berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat masing-masing Pemeringkat Efek adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia sebanyak 73 Perusahaan yang sebelumnya 82 Perusahaan per triwulan II-2018. Selanjutnya PT Fitch Ratings Indonesia sebanyak 100 Perusahaan yang sebelumnya 99 Perusahaan triwulan II-2018. Berikut market share company rating (%) berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek triwulan III-2018:

Dari 173 Perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, sebanyak 160 Perusahaan masuk kategori Investment Grade dan sebanyak 13 Perusahaan masuk dalam kategori Non Investment Grade sebagaimana tabel berikut:

Market Share Company RatingGrafik I - 40

Komposisi Peringkat Perusahaan Kategori Investment Grade dan Non Investment Grade

Tabel I - 31

Pemeringkat Efek

Investment Grade(Perusahaan)

Non Investment Grade (Perusahaan)

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

PT Pemeringkat Efek Indonesia 73 63 9 10

PT Fitch Ratings Indonesia 96 97 3 3

Total 169 160 12 13

57,80% 42,20%PT Fitch Ratings

IndonesiaPT Pemeringkat Efek Indonesia

55

Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal

Tabel I - 32

D. Profesi Penunjang Pasar Modal

Selama triwulan III-2018, OJK menerbitkan 21 Surat Tanda Terdaftar (STTD) dan 8 Surat Keputusan Pemberian Izin Perorangan, terdiri dari:

Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, selama triwulan III-2018 OJK bekerja sama dengan asosiasi menyelenggarakan 3 Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a. AkuntanFASJK telah menyelenggarakan Pendidikan Profesional Dasar (PPD) sebanyak satu kali dan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) sebanyak lima kali pada triwulan III-2018 dengan detail sebagai berikut:

a. Konsultan Hukum 9 STTD

b. Penilai 10 STTD

c. Notaris 2 STTD

d. ASPM 8 Surat Keputusan Pemberian Izin Perorangan

a. Akuntan 3 pembatalan STTD

b. Konsultan Hukum 1 pembatalan STTD

c. Notaris 3 pembatalan STTD

Selama triwulan III-2018, OJK juga telah menetapkan 7 Keputusan Dewan Komisioner terkait pembatalan STTD yang terdiri dari:

Selain itu, terdapat 1 orang akuntan yang mendapat Pencabutan Izin PPPK, 3 Akuntan yang meninggal dunia dan 1 Notaris yang memasuki usia pensiun. Berikut merupakan hasil pemetaan profesi Penunjang Pasar Modal:

Profesi

Aktif

Triwulan II - 2018

Triwulan II - 2018

Akuntan 592 585

Konsultan Hukum 729 737

Penilai 230 240

Notaris 1297 1295

Penilai Pemerintah 245 245

ASPM 78 86

No. Judul Kegiatan

Jumlah Peserta

Terdaftar di OJK

1 PPL - Understanding Valuation Report And The Valuation Process 88 orang

2 Pendidikan Profesi Dasar/ Workshop 188 orang

3PPL Audit atas Laporan Keuangan Grup Serta Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan Emiten

82 orang

4PPL Isu Terkini Penyusunan Laporan Keuangan Emiten Sektor Perkebunan Beserta Aspek Auditnya

318 orang

5

PPL Update POJK Nomor 53/POJK.04/2017 dan POJK Nomor 54/POJK.04/2017 serta Aspek Akuntansi dan Audit Emiten Skala Kecil dan Menengah (UKM)

31 orang

No. Judul Kegiatan

Jumlah Peserta

Terdaftar di OJK

1 Peranan Konsultan Hukum Dalam Penanganan Bank Bermasalah 53 orang

2 Instrumen Pasar Modal Bagi Proyek Infrastuktur di Indonesia 84 orang

3 Desain Sistem Litigasi Keuangan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen 30 orang

4Penerapan Peraturan PPATK Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat

29 orang

No. Judul Kegiatan

Jumlah Peserta

Terdaftar di OJK

1 Pendidikan Profesi untuk Penilai Pasar Modal 20 orang

2 Penilaian Infrastruktur 30 Orang

Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Akuntan

Tabel I - 29

Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Konsultan Hukum

Tabel I - 33

Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Penilai

Tabel I - 34

b. Konsultan HukumHKHPM telah menyelenggarakan PPL sebanyak empat kali pada triwulan III-2018 dengan detail sebagai berikut:

c. PenilaiFPPM-MAPPI telah menyelenggarakan PPL sebanyak 2 kali pada triwulan III-2018 dengan detail sebagai berikut:


Berdasarkan jumlah Pelaku, industri Lembaga Pembiayaan merupakan industri dengan jumlah pelaku IKNB terbesar dengan jumlah sebanyak 256 pelaku, diikuti

No. Industri Triwulan III-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan I-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

1 Asuransi Konvensional dan BPJS 1.078,99 1.132,60 1.147,14 1.150,10 1.175,11

2 Dana Pensiun Konvensional 258,94 264,50 264,68 260,71 263,54

3 Lembaga Pembiayaan*) 538,28 556,99 560,27 577,83 593,69

4 Lembaga Jasa Keuangan Khusus*) 201,67 207,66 211,99 219,13 224,14

5 Industri Jasa Penunjang IKNB **) 8,26 8,05 8,05 8,05 8,98

6 Lembaga Keuangan Mikro Konvensional ***) 0,30 0,33 0,33 0,34 0,40

Total Aset 2.086,44 2.170,13 2.192,46 2.216,16 2.265,86

Total Aset IKNBTabel I - 35Dalam Triliun Rupiah

*) Aset Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus termasuk data syariah.**) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB Triwulan II 2018 menggunakan data per Semester I 2017

***) Aset Lembaga Keuangan Mikro disajikan per kuartalan (4 bulanan) sesuai periode pelaporannya, sehingga Triwulan III 2018 menggunakan data kuartal II 2018

Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan III - 2018Grafik I - 41

1. Data Pelaku IKNB per September 20182. Pelaku Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro termasuk syariah

oleh Industri Jasa Penunjang IKNB dan Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, Asuransi Konvensional serta BPJS dan serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS

Sampai dengan periode laporan, aset industri Asuransi dan BPJS tumbuh 2,17% menjadi Rp1.175,11 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan aset ini diiringi dengan peningkatan jumlah investasi yang naik sebesar 2,62% menjadi Rp1.006,44 triliun. Portofolio investasi yang mengalami peningkatan terbesar adalah SBN yang tumbuh Rp8,28 triliun, dan Saham yang tumbuh Rp6,84 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, seiring dengan membaiknya kondisi pasar modal (IHSG Sep’18: 5.976,55; IHSG Jun’18: 5.799,24). Sementara itu, bila dilihat dari jenis industri asuransi, BPJS dan asuransi jiwa menjadi penggerak utama

meningkatnya jumlah investasi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar Rp16,17 triliun dan Rp5,82 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari sisi kinerja industri asuransi, pendapatan premi masih menunjukan tren yang positif. Pendapatan premi asuransi meningkat sebesar 9,51% (yoy) menjadi Rp319,93 triliun. Komposisi pendapatan premi masih didominasi oleh Asuransi Jiwa dengan porsi sebesar 44,1%, diikuti oleh BPJS sebesar 33,5%, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 19,6%, serta Asuransi Wajib sebesar 2,8%.

Lembaga Keuangan Mikro

Asuransi Konvensionaldan BPJS

Lembaga PembiayaanIndustri Jasa Penunjang IKNB

Dana Pensiun

Lembaga Keuangan Khusus

837%

23721%

23220%

19317%

13812%

25623%

1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Sepanjang triwulan III-2018, kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya total aset IKNB sebesar 2,20% menjadi Rp2.265,86 triliun.

Adapun kenaikan aset IKNB tersebut didukung dengan kenaikan aset dari industri Asuransi Konvensional dan BPJS serta Lembaga Pembiayaan.

57

Dalam Triliun Rupiah

No. Jenis Indikator TriwulanIII-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan I-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

1 Total Aset

Asuransi Jiwa 486,66 512,95 516,27 509,37 516,34

Asuransi Umum dan Reasuransi 142,03 146,17 154,99 159,71 161,65

Asuransi Wajib 126,15 132,40 131,12 128,23 129,07

BPJS 324,16 341,09 344,76 352,79 368,05

Jumlah 1.079,00 1.132,60 1.147,14 1.150,10 1.175,11

2 Total Investasi

Asuransi Jiwa 430,14 458,59 458,97 453,06 458,88


Asuransi Wajib 106,13 111,90 116,77 112,88 114,33

BPJS 307,92 324,50 328,72 334,85 351,02

Jumlah 919,62 972,08 984,67 980,71 1.006,44

3 Total Pendapatan Premi

Asuransi Jiwa 131,85 183,85 49,54 95,47 141,14


Asuransi Wajib 8,79 11,90 2,92 5,67 8,87

BPJS 95,13 130,49 32,55 70,32 107,18

Jumlah 292,16 405,88 106,59 214,90 319,93

4 Total Klaim Bruto

Asuransi Jiwa 80,98 115,77 34,74 72,93 108,88


Asuransi Wajib 8,53 11,79 3,33 6,46 10,18

BPJS 80,11 109,81 31,60 55,88 88,80

Jumlah 193,22 270,88 77,44 150,84 233,06

5 Total Liabilitas

Asuransi Jiwa 396,50 421,96 425,40 425,71 435,42


Asuransi Wajib 101,79 105,49 104,90 108,60 109,02

BPJS 49,23 51,20 57,42 64,19 64,61

Jumlah 631,84 664,47 681,11 697,39 709,11

Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJSTabel I - 36


No. Jenis Aset Investasi TriwulanIII-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan I-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

1 Deposito Berjangka 138,89 133,08 117,20 108,60 108,24

2. Sertifikat Deposito 1,86 0,33 0,32 0,39 0,34

3. Saham 201,02 216,96 214,85 214,80 221,64

4. Obligasi 107,79 111,13 109,67 110,51 114,57

5. MTN 1,32 1,95 2,36 1,95 2,16

6. Surat Berharga yang Diterbitkan olehNegara RI 247,87 246,40 264,87 269,42 277,71

7. Surat Berharga yang Diterbitkan olehNegara Selain Negara RI 0,90 0,88 0,86 0,90 0,90

8. Surat Berharga yang Diterbitkan olehBank Indonesia - - - 0,00 -

9 Surat Berharga yang Diterbitkan olehLembaga Multinasional 0,01 - 0,02 - 0,00

10 Reksa Dana 185,47 225,81 236,41 233,53 238,29

11 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset 2,71 2,56 2,93 2,72 3,54

12 Dana Investasi Real Estat 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21

13 REPO - - - - -

14 Penyertaan Langsung 14,06 15,24 16,31 18,20 18,64

15 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi 13,57 13,90 14,88 15,42 16,07

16 Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank 0,45 0,58 0,50 0,53 0,53

17 Emas Murni 0,00 0,00 0,00 0,00 -

18 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan 0,17 0,17 0,24 0,26 0,30

19 Pinjaman Polis 2,02 1,97 2,03 2,10 2,13

20 Investasi Lain 1,31 0,90 1,03 1,18 1,18

Total 919,62 972,08 984,67 980,71 1.006,44

Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJSTabel I - 37

Di antara jenis investasi industri sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Surat Berharga Negara (27,6%), Reksadana (23,7%), Saham (22,0%) dan Deposito Berjangka (10,8%).

Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS Tabel I - 38

No. Perusahaan Perasuransian TriwulanIII-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan I-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

1 Asuransi Jiwa

a. BUMN 1 1 1 1 1

b. Swasta Nasional 30 30 30 30 30

c. Patungan 23 23 22 22 22

Sub Total 54 54 53 53 53

2 Asuransi Kerugian

a. BUMN 2 2 2 2 2

b. Swasta Nasional 51 50 50 50 50

c. Patungan 23 23 22 22 22

Sub Total 76 75 74 74 74

3 Reasuransi 5 6 6 6 6

4 BPJS 2 2 2 2 2

5 Penyelenggara Asuransi Wajib 3 3 3 3 3

Total Asuransi dan Reasuransi 138 140 139 138 138

Sementara itu, tidak terdapat perubahan jumlah pelaku pada pelaporan triwulan ini dibanding triwulan sebelumnya yaitu masih dengan jumlah 138 pelaku dengan rincian sebagai berikut:

Dalam triliun rupiah

59

Selama periode laporan, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi turun sebesar 4,01% menjadi Rp1.569.902 per tahun. Adapun tingkat penetrasi

asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 3,03% atau turun 0,06%.


Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS Tabel I - 39

Uraian TriwulanIII-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan I-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

GDP (miliar Rupiah) 12.406.800 13.588.797 13.588.797 13.588.797 13.588.797

Premi Bruto (miliar Rupiah) 371.139 385.809 405.234 420.331 411.158

Jumlah Penduduk ( juta) 257 257 257 257 257

Penetrasi 2,99% 2,84% 2,98% 3,09% 3,03%

Densitas (ribu Rupiah) 1.444,12 1.501,20 1.576,79 1.635,53 1.569,90

Catatan:1. Angka Premi Bruto merupakan premi per September 2018

disetahunkan2. Angka GDP merupakan GDP per triwulan IV-2017 berdasarkan

press release BPS tanggal 5 Februari 2018.

https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/05/1519/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2017--tumbuh-5-19-persen.html

3. Penetrasi: Premi Bruto/GDP4. Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

RBC Industri AsuransiTabel I - 40

Distribusi Aset Industri Dana Pensiun Tabel I - 41

RBC industri asuransi masih memenuhi batas ketentuan RBC minimal yaitu 120%. Permodalan industri asuransi jiwa masih terjaga dengan rata-rata RBC mencapai 430,5%, atau turun 24,6% dibanding periode

Uraian TriwulanIII-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan I-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

Asuransi Jiwa 491,5% 521,0% 480,6% 455,1% 430,5%

Asuransi Umum dan Reasuransi 294,1% 321,0% 321,9% 333,0% 315,3%

1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Pada triwulan III-2018, aset industri Dana Pensiun mengalami peningkatan sebesar 1,08% dari Rp260,71 triliun menjadi Rp263,53 triliun. Peningkatan aset terbesar dialami oleh DPPK-PPMP sebesar Rp1,21 triliun atau naik 0,81%, kemudian

Jenis Program TriwulanIII-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan I-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

DPPK-PPMP 152,37 154,50 154,60 150,25 151,48

Growth -0,19% 1,40% 0,07% -2,81% 0,81%

DPPK-PPIP 30,91 30,95 31,55 31,43 31,84

Growth 9,08% 0,15% 1,94% -0,38% 1,29%

DPLK 75,66 75,50 78,53 79,03 80,22

Growth 3,45% -0,21% 4,01% 0,63% 1,51%

Total Aset 258,94 260,96 264,68 260,71 263,53

Growth 1,9% 0,8% 1,4% -1,5% 1,08%

sebelumnya. Sementara itu, untuk RBC Asuransi Umum dan reasuransi mengalami penurunan sebesar 17,7% menjadi 315,3% dibanding periode sebelumnya.

DPLK sebesar Rp1,2 triliun atau naik 1,51% dan DPPK-PPIP sebesar Rp0,41 triliun atau naik 1,29%. Sejalan dengan hal tersebut, investasi industri Dana Pensiun naik sebesar Rp1,85 triliun dari Rp252,60 triliun menjadi Rp254,43 triliun.


Distribusi Investasi Industri Dana PensiunTabel I - 42

Jenis Program TriwulanIII-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan I-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

DPPK-PPMP 146,73 149,61 149,10 144,42 144,38

Growth 0,37% 1,96% -0,34% -3,13% -0,03%

DPPK-PPIP 30,20 30,36 30,84 30,62 31,15

Growth 9,88% 0,53% 1,58% -0,71% 1,73%

DPLK 74,59 74,52 77,08 77,55 78,90

Growth -0,10% 7,34% 3,44% 0,61% 1,74%

Total Investasi 251,52 254,48 257,02 252,60 254,43

Growth 1,2% 4,60% 1,0% -1,7% 0,73%

Portofolio Investasi Dana PensiunTabel I - 43

No. Jenis Aset Investasi TriwulanIII-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan I-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

1 Surat Berharga Negara 57,70 58,36 58,46 57,24 57,96

2 Tabungan 0,57 0,29 0,68 0,58 0,50

3 Deposito On Call 1,25 1,17 1,47 2,06 1,05

4 Deposito Berjangka 68,34 67,00 66,27 66,44 66,04

5 Sertifikat Deposito 1,57 1,59 1,42 1,36 1,21

6 Sertifikat Bank Indonesia - - 0,05 - -

7 Saham 29,60 31,61 31,14 29,11 30,29

8 Obligasi 51,55 52,70 54,15 53,50 55,18

9 Sukuk 2,61 3,02 3,32 3,15 3,24

10 Unit Penyertaan Reksa Dana 15,07 15,92 16,07 16,01 15,78

11 Medium Term Note 0,12 0,20 0,16 0,17 0,19

12 Efek Beragun Aset dari KIK EBA 1,20 1,14 1,14 1,06 1,05

13 Unit Penyertaan Berbentuk KIK 0,12 0,12 0,12 0,13 0,11

14 Kontrak Opsi Saham - - - - -

15 Repurchase Agreement - - - - -

16 Penempatan Langsung pada Saham 7,77 8,18 8,55 8,67 8,79

17 Tanah 4,85 4,71 4,82 3,99 4,03

18 Bangunan 2,12 1,98 2,11 2,27 2,09

19 Tanah dan Bangunan 7,06 6,48 7,09 6,84 6,91

Total 251,52 254,48 257,02 252,60 254,43

Distribusi Investasi Industri Dana PensiunGrafik I - 42

56,75%

31,01%

12,24%

DPPK-PPIP

DPLK

DPPK-PPMP



61

Jumlah Dana PensiunTabel I - 44


Sampai periode laporan, total aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Pembiayaan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 2,43%, 1,65%, dan 5,07% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Perkembangan industri perusahaan pembiayaan untuk periode triwulan III-2018 sebagai berikut:

1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Grafik I - 43

Triwulan II- 2017

Aset Liabilitas Ekuitas

Triwulan III - 2017

Triwulan IV - 2017

Triwulan I - 2018

Triwulan II - 2018

Triwulan III- 2018

Kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran piutang mengalami peningkatan sebesar Rp8,40 triliun atau 1,96% dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Investasi dengan proporsi masing-masing sebesar 58,44% dan 31,09%. Sementara itu, bila dilihat dari proporsi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sektor ekonomi, maka Sektor Ekonomi Lapangan Usaha mendominasi piutang dengan proporsi sebesar 76,99% (Rp 347,72 triliun).

C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Piutang Perusahaan PembiayaanGrafik I - 44

Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan Berdasarkan Prinsip SyariahPembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK

Piutang Pembiayaan


116,70 119,04 124,05 125,98135,48

237,29 244,08 245,90 254,16 254,62

32,11 28,76 26,27 23,89 21,61

410,84 414,84 419,20 427,33 435,72

Triwulan III - 2017

Triwulan IV - 2017

Triwulan I - 2018

Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

0,1224,62

0,1322,83

0,14 0,13 0,1423,85 23,17 23,87

Di antara jenis investasi yang diperkenankan sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang memiliki proporsi terbesar yaitu deposito berjangka (27,04%), obligasi (22,96%), SBN (22,78%), dan saham (11,90%).

Selama triwulan III-2018, terdapat 4 pembubaran Dana Pensiun (Dana Pensiun Citra Lintas Indonesia, Dana Pensiun Garam, Dana Pensiun Galva dan Dana Pensiun Indo Kordsa dan 2 pembentukan Dana Pensiun (Dana Pensiun Duta Wacana dan DPLK Tokio Marine Life Indonesia). Dengan adanya pembubaran dan pembentukan Dana Pensiun tersebut, maka sampai dengan periode laporan jumlah pelaku adalah 232 entitas dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Dana Pensiun

TriwulanIII-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan I-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

DPPK PPMP 171 169 167 167 164

DPPK PPIP 43 44 44 44 44

DPLK 24 23 23 23 24

Total 238 236 234 234 232

Pada triwulan III-2018 terdapat 3 pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan sehingga jumlah Perusahaan Pembiayaan pada triwulan III-2018 sebesar 188 perusahaan. Berdasarkan total aset, sebanyak 73 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri dengan porsi sebesar 92% sedangkan 115 perusahaan pembiayaan hanya menguasai aset industri sebesar 8%.

500,00

400,00

300,00

200,00

100,00

-

600,00

500,00

400,00

300,00

200,00

100,00

-

354,88 358,47 364,36 372,37385,57 391,94

462,31 468,11 477,17 483,92499,34 511,48

107,43 109,64 112,81 111,55 113,77 119,54


No Sektor Ekonomi Triwulan III-2017

TriwulanIV-2017

Triwulan I-2017

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

A. Sektor Ekonomi Lapangan Usaha 320,26 331,67 335,16 340,96 347,72

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 19,12 20,40 20,17 18,18 18,43

2 Pertambangan dan Penggalian 22,97 23,74 24,65 26,21 28,95

3 Industri Pengolahan 36,39 38,34 39,88 37,55 38,17

4 Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin 22,07 19,26 21,66 18,79 19,83

5Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah

0,34 0,35 0,35 0,36 0,40

6 Konstruksi 13,61 14,50 14,64 16,58 16,46

7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor 68,18 71,82 69,37 73,65 75,18

8 Transportasi dan Pergudangan 25,04 26,25 27,82 29,23 30,51

9 Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 10,02 9,85 9,93 10,01 9,98

10 Informasi dan Komunikasi 3,57 3,55 3,73 3,96 3,71

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 4,14 4,35 4,44 4,87 4,98

12 Real Estate 1,83 1,83 2,04 2.07 2,16

13 Jasa profesional, Ilmiah dan Teknis 2,41 2,62 2,48 2,95 3,21

14Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya

37,30 39,23 40,63 42,39 43,44

15 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 6,94 7,18 7,01 7,34 7,25

16 Jasa Pendidikan 4,71 4,84 4,73 4,71 4,62

17 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,27 9,41 9,28 9,28 9,19

18 Kesenian, Hiburan dan Rekreasi 2,04 2,13 2,22 2,27 2,30

19 Kegiatan Jasa Lainnya 20,81 22,05 20,58 21,46 21,27

20

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan

9,48 9,90 9,48 9,01 7,61

21 Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya 0,01 0,06 0,07 0,09 0,11

B. Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha 104,34 97,87 99,58 102,59 103,95

1 Rumah Tangga 56,61 61,45 61,55 63,99 65,68

2 Bukan Lapangan Usaha Lainnya 47,73 36,42 38,03 38,59 38,27

Jumlah 424,60 429,54 434,74 443,55 451,67

Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor EkonomiTabel I - 45Dalam triliun rupiah

63

No. Sektor Ekonomi TriwulanIII-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan I-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

A. Sektor Ekonomi Lapangan Usaha 3,20% 3,10% 3,36% 3,28% 3,23%

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2,22% 1,87% 2,18% 1,86% 2,27%

2 Pertambangan dan Penggalian 6,75% 6,22% 5,36% 4,99% 5,75%

3 Industri Pengolahan 2,38% 2,04% 2,08% 2,52% 2,96%

4 Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin 0,11% 0,13% 0,12% 0,16% 0,15%

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah 1,96% 1,98% 1,78% 2,69% 2,34%

6 Konstruksi 3,13% 2,95% 2,84% 2,47% 2,19%

7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor 1,76% 2,35% 3,59% 3,77% 3,01%

8 Transportasi dan Pergudangan 13,32% 12,27% 12,00% 11,39% 9,99%

9 Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 5,00% 5,10% 5,11% 1,82% 1,98%

10 Informasi dan Komunikasi 6,52% 1,18% 0,86% 0,98% 0,91%

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1,54% 3,04% 2,78% 1,47% 1,82%

12 Real Estate 3,72% 3,61% 4,02% 3,92% 3,92%

13 Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis 2,26% 1,55% 1,57% 2,49% 2,02%

14 Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya 1,73% 1,53% 1,69% 1,56% 1,51%

15 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,34% 1,35% 1,51% 1,41% 1,35%

16 Jasa Pendidikan 1,39% 1,30% 1,58% 1,82% 1,62%

17 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,60% 1,67% 1,68% 1,40% 1,26%

18 Kesenian, Hiburan dan Rekreasi 1,40% 1,20% 0,92% 1,06% 1,13%

19 Kegiatan Jasa Lainnya 1,72% 1,59% 1,75% 1,79% 3,35%

20Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digu-nakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan

1,89% 1,79% 1,87% 2,42% 2,08%

21 Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya 0,64% 1,13% 0,86% 1,52% 1,70%

B. Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha 3,12% 2,48% 2,89% 2,73% 2,95%

1 Rumah Tangga 2,30% 2,17% 2,15% 2,27% 2,28%

2 Bukan Lapangan Usaha Lainnya 4,09% 3,01% 4,08% 3,50% 4,09%

Jumlah 3,18% 2,96% 3,25% 3,15% 3,17%

NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi Tabel I - 47

Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan PembiayaanTabel I - 46

Seiring dengan pertumbuhan piutang pembiayaan, rasio FAR (Financing to Asset Ratio) masih terjaga pada rasio 85,19% atau masih dalam batas ketentuan, yaitu minimum 40%. Kualitas piutang pembiayaan (NPF)

D. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Indikator Triwulan III-2017

TriwulanIV-2017

TriwulanI-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

FAR (%) 87,77% 86,94% 86,63% 85,58% 85,19%

NPF (%) 3,18% 2,96% 3,25% 3,15% 3,17%

Gearing Ratio (kali) 3,00 2,99 3,08 3,14 3,03

masih berada pada level 3,17% atau dalam batas ketentuan (maksimal 5%). Selain itu, Gearing Ratio pada periode laporan tercatat 3,03 kali atau masih memenuhi ketentuan (maksimal 10 kali)


Seiring dengan peningkatan jumlah piutang pembiayaan, laba bersih industri perusahaan pembiayaan juga mengalami kenaikan secara year on year sebesar 23,44% atau naik dari Rp9,78 triliun pada triwulan III-2017 menjadi Rp12,07 triliun pada triwulan III-2018.

E. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura

1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura Konvensional

Total aset dan ekuitas Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,06% dan 0,51% menjadi Rp11,37 triliun dan Rp4,75 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, total liabilitas Perusahaan Modal Ventura mengalami penurunan sebesar 0,27% menjadi Rp6,63 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Sampai dengan triwulan III-2018, jumlah Perusahaan Modal Ventura adalah 66 perusahaan.

B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

C. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura

Total pembiayaan/penyertaan Perusahaan Modal Ventura mengalami penurunan sebesar 1,10% menjadi Rp8,07 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan proporsi pembiayaan/penyertaan terbesar berasal dari pembiayaan bagi hasil dengan proporsi sebesar 76,78% dari total pembiayaan/penyertaan dengan nilai pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp6,19 triliun. Sementara itu, berdasarkan sektor ekonomi, sektor perdagangan, restoran, dan hotel mendominasi keseluruhan total pembiayaan/penyertaan yang disalurkan industri PMV dengan total pembiayaan/penyertaan sebesar Rp3,60 triliun atau dengan proporsi sebesar 44,13%.

Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Tabel I - 48

No. Sektor Ekonomi Triwulan III-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan I-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

1Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

730 742 761 814 668

2 Pertambangan 602 463 481 485 490

3 Perindustrian 552 554 526 567 735

4 Konstruksi 493 436 422 462 497

5Perdagangan, Restoran, dan Hotel

3.037 3.094 3.362 3.772 3.597

6Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi

153 153 142 157 137

7 Jasa Pendukung Bisnis 537 578 770 797 787

8 Jasa Sosial dan Masyarakat 155 163 174 182 177

9 Lain-Lain 701 787 889 1.007 1.064

Jumlah 6.960 6.970 7.528 8.243 8.152

Dalam miliar rupiah

Catatan : Data Pembiayaan sebelum dikurangi pencadangan

Pada triwulan III-2018 jumlah pinjaman yang diterima Perusahaan Pembiayaan sebesar Rp282,82 triliun. Dari jumlah pinjaman yang diterima tersebut, sebesar 52,75% porsi pinjaman berdenominasi Rupiah, diikuti oleh US Dollar 38,11%, Yen Jepang 9,12%, dan Singapore Dollar 0,01%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (hedging).

F. Jenis Valuta Pinjaman

Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Grafik I - 45

Aset EkuitasLiabilitas

15,00

5,00

10,00

11,26 11,5210,83 11,37 11,37

6,15 6,22 6,21 6,64 6,635,11 5,30 4,63 4,72 4,75

Triwulan I - 2018

Triwulan III - 2017

Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

Triwulan IV - 2017


Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal

Grafik I - 46

Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan Modal Ventura

Penyertaan Saham

Obligasi Konversi

Triwulan I - 2018

Triwulan III - 2017

Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

Triwulan IV - 2017


1,210,59

5,335,665,36

1,321,270,48

6,36 6,19

1,31 1,390,47 0,49 0,48

7,14 7,11 7,458,16 8,07

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

-

65

Pertumbuhan Aset LJKKGrafik I - 49

Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur

Tabel I - 50

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman jangka panjang yang berasal dari bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman pada triwulan III 2018 adalah sebesar Rp3,76 triliun atau naik sebesar 5,95% dibandingkan triwulan sebelumnya.

E. Sumber Pendanaan

1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Pada triwulan III-2018, dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yaitu Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mencatat total aset sebesar Rp70,84 triliun dan total liabilitas sebesar Rp33,41 triliun. Total aset mengalami kenaikan sebesar 5,53% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selain itu, total liabilitas dan total ekuitas juga mengalami kenaikan sebesar 10,73% dan 1,29% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK) meliputi Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perusahaan Pergadaian, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Danareksa (Persero). Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan tersebut didirikan dengan mengemban tujuan khusus untuk membantu menyukseskan program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian nasional. Total aset LJKK naik 2,29% pada triwulan III-2018 menjadi Rp224,14 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Jenis Infrastruktur

Triwulan III-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan I-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

Air Minum 0,31 0,62 0,84 1,24 1,24

Jalan 8,15 9,07 8,76 10,63 12,51

Ketenagalistrikan 13,06 15,54 15,28 15,14 17,68

Minyak dan Gas Bumi 3,20 3,19 3,15 3,38 3,49

Telekomunikasi 2,11 2,25 1,95 1,92 1,92

Transportasi 4,36 4,43 4,46 3,15 4,24

Lainnya 4,64 4,48 4,13 4,40 5,47

Jumlah 35,83 39,59 38,58 39,85 46,54

Rasio Keuangan Modal Ventura Triwulan II - 2017 Triwulan III - 2018

BOPO 96,24% 94,29%

IFAR 71,76% 70,93%

ROA 1,45% 1,34%

ROE 2,45% 2,10%



Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), Return on Asset (ROA), dan Return on Equity (ROE). Rasio keuangan tersebut pada triwulan III-2018 adalah sebagai berikut:

D. Rasio Keuangan

Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura

Grafik I - 47

Bank

Utang / Pinjaman Jangka Panjang

Industri Keuangan Non Bank

Badan Usaha / Lembaga


Triwulan I - 2018

Triwulan III - 2017

Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

Triwulan IV - 2017

3,04 3,053,23

0,85 0,77 0,75 0,77 0,77

1,41 1,291,43

1,922,13

1,240,98 0,86 0,85 0,86

3,553,76

Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas Grafik I - 48

58,2465,51 67,13

Aset Ekuitas Liabilitas


Triwulan I - 2018

Triwulan III - 2017

Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

Triwulan IV - 2017

34,11

24,1331,81

68,30

36,49

28,56

36,95 36,96 37,4430,17 33,41

206,79

200,78

211,99

219,13

224,14

Triwulan I - 2018

Triwulan III - 2017

Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

Triwulan IV - 2017

230,00225,00220,00215,00210,00205,00200,00195,00190,00185,00

70,8480,0070,0060,0050,0040,0030,0020,0010,00

4,00

3,00

2,00

1,00

-

Rasio Keuangan Modal VenturaTabel I - 49


Pada periode laporan, tercatat total aset perusahaan penjaminan naik 1,84% menjadi Rp18,45 triliun.

A. Perusahaan Penjaminan

Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan

Grafik I - 50

Pada periode pelaporan, penjaminan yang disalurkan oleh lembaga penjamin lebih didominasi oleh penjaminan usaha produktif. Outstanding penjaminan selama triwulan III-2018 naik 5,63% menjadi Rp232,89 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan nilai outstanding penjaminan tersebut didorong oleh nilai outstanding usaha produktif sebesar 4,82% dibanding dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp136,14 triliun. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan misi pemerintah untuk mendorong peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit. Nilai outstanding penjaminan non produktif juga meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 6,79% menjadi Rp96,75 triliun.

B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pada triwulan III-2018, total aset LPEI naik 1,43% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dari Rp115,99 triliun menjadi Rp117,65 triliun.

Kenaikan aset tersebut seiring dengan naiknya penyaluran pembiayaan dan piutang yang dilakukan oleh LPEI. Sampai dengan periode laporan, LPEI mencatat total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp108,89 triliun atau naik 5,05% dari periode sebelumnya. Kenaikan tersebut terdiri dari naiknya pembiayaan melalui sistem konvensional sebesar 5,86% dan piutang melalui sistem syariah sebesar 0,82% dari triwulan sebelumnya.

Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)

Grafik I - 54

C. Sarana Multigriya Finansial

Aset PT SMF (Persero) pada triwulan III-2018 naik 9,24% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp18,34 triliun. Kenaikan aset tersebut seiring dengan kenaikan nilai pinjaman yang disalurkan yang mengalami kenaikan sebesar 15,63% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp14,17 triliun.

D. Pergadaian

Pada periode laporan, total aset perusahaan pergadaian tercatat naik 1,54% menjadi Rp51,93 triliun. Seiring dengan kenaikan tersebut, pinjaman yang disalurkan pergadaian pada triwulan III-2018 sebesar Rp40,13 triliun, atau naik 2,59% dibandingkan triwulan sebelumnya.

108,67

110,90112,70

115,99

117,65

Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Grafik I - 52

Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia

Grafik I - 53

Konvensional Syariah



16,4516,86

17,97 18,1218,45

Triwulan III-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan I-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

Triwulan III-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan I-2018

Triwulan II-2018

Triwulan II-2018

Outstanding Penjaminan - Usaha ProduktifOutstanding Penjaminan - Usaha Non - Produktif

Outstanding PenjaminanGrafik I - 51



Triwulan III-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan I-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

90,5996,75

130,14 136,14

68,4272,81 85,74

90,51 106,05 124,36

Triwulan III-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan I-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

82,08 84,41 85,47

16,45

87,00 92,10

16,66 16,79

16,74 16,61

120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

Aset Penyaluran Pinjaman

14,06

15,67 16,34 16,7918,34

10,29 11,10 11,34 12,26

14,17


Triwulan III-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan I-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

20,00

15,00

10,00

5,00

120,00

118,00

116,00

114,00

112,00

110,00

108,00

106,00

104,00

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

19,0018,5018,0017,5017,0016,5016,0015,5015,00

67

Triwulan III-2017

Triwulan III-2017

Triwulan III-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan I-2018

Triwulan I-2018

Triwulan I-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

E. PT PNM (Persero)

Aset PT PNM (Persero) pada periode laporan tercatat sebesar Rp14,92 triliun, naik 6,11% dari triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero)Grafik I - 56

Pertumbuhan Pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Modal PT PNM (Persero)

Grafik I - 57

Pertumbuhan Portofolio PT Danareksa (Persero)

Grafik I - 59

Pada triwulan III-2018, pemberian pinjaman yang disalurkan PT PNM (Persero) mengalami kenaikan sebesar 24,85% dari periode sebelumnya menjadi Rp10,23 triliun.

F. PT Danareksa (Persero)

PT Danareksa (Persero) merupakan entitas induk yang memiliki 3 entitas anak, yaitu:1. PT Danareksa Sekuritas yang bergerak di bidang

penjaminan emisi, penasihat keuangan dan perantara perdagangan efek;

2. PT Danareksa Investment Management yang bergerak di bidang pengelolaan dana (Reksa Dana); dan

3. PT Danareksa Finance yang bergerak di bidang pembiayaan.

Aset PT Danareksa (Persero) pada triwulan III-2018 sebesar Rp2,86 triliun, mengalami penurunan 5,97% dari triwulan sebelumnya.

Total portofolio efek PT Danareksa (Persero) pada triwulan III-2018 tercatat sebesar Rp0,35 triliun, turun 54,34% dari triwulan sebelumnya.

1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Aset Industri Jasa Penunjang IKNB semester I-2018 naik 11,55% menjadi Rp8,98 triliun dibandingkan periode sebelumnya. Pendapatan jasa keperantaraan mengalami kenaikan 31,52% menjadi Rp1,21 triliun dibandingkan semester I-2017.

Efek yang tersedia untuk dijual

Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo - bersih

Efek yang diperdagangkan

2,78 2,733,04

2,82 2,86

10,4311,40 11,37

14,06 14,92





Pertumbuhan Aset PT Danareksa (Persero) Grafik I - 58


Triwulan III-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan I-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

Triwulan III-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan I-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

36,63 37,54 39,00 39,12 40,1348,34 49,16 50,88 51,14 51,93

Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman Pergadaian

Grafik I - 55

Aset Penyaluran Pinjaman

6,147,16 7,52 8,19 10,23

0,14 0,12

0,11

0,11 0,150,13

0,35 0,36 0,46

0,11

0,12

0,14

0,150,51

0,08

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

16,00

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00


Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Tabel I - 51

Selama periode pelaporan terdapat 1 izin perubahan nama Perusahaan Pialang Asuransi sehingga sampai dengan periode laporan Jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi sampai akhir periode pelaporan adalah 237 perusahaan.

No. Jenis Indikator

Semester II-2016

Semester I-2017

Semester II-2017

Semester I-2018

1 Aset 7,30 8,26 8,05 8,98

2 Liabilitas 5,00 5,78 5,64 6,31

3 Modal Sendiri 2,30 5,06 2,41 2,67

4Pendapatan Jasa Keperantaraan

1,11 0,92 1,91 1,21

5 Laba/(Rugi) 0,21 0,21 0,57 0,30

*data Triwulan III-2018 menggunakan data laporan triwulan II-2018

Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNBTabel I - 52

No. Jenis Perusahaan

Triwulan III - 2017

Triwulan IV - 2017

Triwulan I - 2018

Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

1 Pialang Asuransi 169 168 165 165 165

2 Pialang Reasuransi 42 43 43 44 43

3Jasa Penilai Kerugian Asuransi

27 27 27 27 27

Jumlah 238 238 235 236 237

No. Keterangan Triwulan II - 2017

Triwulan III - 2017

Triwulan I - 2018

Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

1Jumlah Penyelenggara Terdaftar

22 29 39 64 70

2Jumlah Pemberi Pinjaman

63.867 100.940 145.965 123.633 161.297

3 Jumlah Penerima 119.857 259.635 1.032.776 1.090.306 2.300.007

4

Jumlah Pinjaman Tersalurkan(trilliun Rp)

1,6 2,5 4,5 7,6 13,8

No. Jenis Badan Usaha

TriwulanIII - 2017

TriwulanI - 2018

TriwulanII - 2018

TriwulanIII - 2018

1Konvensional Koperasi PT

13219

13321

12521

12521

2Syariah Koperasi PT

290

381

501

501

Jumlah 180 193 197 197

No Jenis Indikator

Triwulan II - 2017

Triwulan III - 2017

Triwulan I - 2018

Triwulan II - 2018

1 Aset 304,77 332,95 339,89 402,49

2 Liabilitas 191,30 214,11 216,61 236,25

3 Ekuitas 115,92 118,84 123,29 166,23

4 Pinjaman Yang Diberikan 246,75 264,98 250,53 295,62

5 Simpanan/Tabungan 160,30 186,76 188,52 195,22

Jumlah LKMGrafik I - 53

Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

Tabel I - 54

Perkembangan Industri Fintech (Peer To Peer Lending)

Tabel I - 55

1.4.8 Perkembangan Industri LembagaKeuangan Mikro (LKM)

1.4.9 Perkembangan Industri Fintech (Financial Technology)

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sampai akhir periode triwulan III-2018 adalah sebanyak 197 LKM dengan 146 LKM Konvensional dan 51 full syariah. Total aset LKM Konvensional sesuai dengan laporan triwulan II-2018 adalah sebesar Rp402,49 miliar.

Jumlah Penyelenggara yang terdaftar sampai dengan periode triwulan III-2018 sebanyak 70 entitas, dengan jumlah pinjaman tersalurkan sebesar Rp 13,8 triliun atau naik 81,2% dari periode sebelumnya sebesar Rp 7,6 triliun.


69

1.5 PERKEMBANGAN PROGRAM FLAGSHIP OJK

1.5.1 Bank Wakaf Mikro

1.5.2 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)

Sumber: OJK

Sumber: OJK

Agen Laku Pandai

Perorangan Badan Hukum

781.409 22.899

Nasabah BSA

Jumlah Rekening Outstanding Tabungan BSA

22.040.556 Rp1,49 Triliun

Realisasi Laku PandaiTabel I - 56

Sepanjang triwulan III-2018, OJK aktif dalam memastikan model bisnis Bank Wakaf Mikro dapat diterapkan secara sesuai di lapangan dalam rangka perluasan cakupan fasilitas pendirian Bank Wakaf Mikro. Pada triwulan III-2018 ini, pendirian Bank Wakaf Mikro di luar Pulau Jawa telah terealisasi di Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Selain itu, penerapan model bisnis Bank Wakaf Mikro juga telah diperluas kepada komunitas Ibu Rumah Tangga di daerah Tuban.

OJK memberikan izin usaha kepada 32 LKM Syariah dengan model bisnis Bank Wakaf Mikro, serta 9 Bank Wakaf Mikro tahap 4 yang masih dalam proses pendirian, yaitu di daerah Jambi, Sumatera Utara, Tuban, Banyuwangi, Bogor, Sukabumi, Jakarta, DIY dan Papua. Dengan bertambahnya jumlah kelembagaan LKM Syariah ini, tercatat peningkatan pembiayaan yang dapat disalurkan. Sampai dengan triwulan III-2018, total pembiayaan yang telah disalurkan oleh 32 Bank Wakaf Mikro sebanyak Rp7,51 miliar kepada 6.764 nasabah yang terbentuk ke dalam 1.369 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

OJK juga turut aktif menghadiri undangan diskusi pengembangan skema model bisnis Bank Wakaf Mikro dengan pihak eksternal, baik Badan Wakaf Indonesia, Badan Keuangan Fiskal, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Luar Negeri, Kantor Staf Kepresiden RI serta memenuhi permintaan menjadi narasumber dalam sosialisasi dan pelatihan, baik dari universitas, institusi terkait, maupun pelatihan bagi pengelola, pengurus, dan pendamping Bank Wakaf Mikro.

Wilayah Penyebaran Agen LAKU PANDAIGrafik I - 60

Penyebaran Nasabah LAKU PANDAIGrafik I - 61

Pada triwulan III-2018, terdapat 29 bank umum yang menjadi penyelenggara Laku Pandai, yang terdiri dari 27 BUK (termasuk 14 BPD) dan dua BUS. Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan triwulan III-2018 mencapai 804.308 agen (781.409 agen perorangan dan 22.899 outlet badan hukum) yang tersebar di 34 Provinsi dan 512 Kota/Kabupaten. Sementara itu, jumlah nominal dan nasabah tabungan berkarakteristik basic saving account (BSA) yang berhasil dihimpun masing-masing sebesar Rp1,49 triliun dan 22.040.556 nasabah.

Sebagian besar agen Laku Pandai masih terkonsentrasi di pulau Jawa (66,35%) utamanya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian diikuti oleh Sumatera sebesar 18,94% dan sisanya sebesar 14,71% tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Hal tersebut juga seiring dengan penyebaran nasabah BSA yang sebagian besar berada di pulau Jawa (65,71%) dan Sumatera (14,91%), sementara sisanya sebesar 19,26 tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

Jawa

Sumatera

Sumatera

Bali - NTB - NTT

Bali - NTB - NTT

Maluku dan Papua

Maluku dan Papua

Sulawesi

Sulawesi

Kalimantan

Kalimantan

66,35%

18,94%

14,91%

4,21%

4,78%

1,46%

7,40%

5,34%

4,81%

3,70%

2,39%

Jawa65,71%


OJK terus mendorong produk tabungan Simpanan Pelajar atau SimPel untuk dapat dikenal dan dimanfaatkan oleh pelajar seluruh Indonesia. Berdasarkan data triwulan III-2018, jumlah bank peserta SimPel sebanyak 293 bank, dengan perjanjian kerja sama (PKS) dengan 322.039 sekolah. Jumlah rekening SimPel yang terdaftar adalah sebanyak 16.280.353 rekening dengan nominal Rp 4,89 triliun.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap produk SimPel ke berbagai daerah, sebanyak 48 bank peserta SimPel/SimPel iB melakukan pilot project program Bank Goes to School pada bulan Agustus-Desember 2018. Pada tahap piloting awal, terdapat 651 sekolah menjadi lokasi piloting pada 211 kabupaten/kota di 34 provinsi. Pada kegiatan ini pula disepakati bahwa kampanye program SimPel/SimPel iB melalui publikasi di berbagai media komunikasi bank akan diperpanjang sampai dengan Oktober 2018.

1.5.4 Simpanan Pelajar (SimPel)

Kegiatan Usaha Sep2017

Jun2018

Sep2018

Penangkapan 4,13 2,97 2,57

Budidaya 2,10 1,56 1,50

Jasa Sarana Produksi 5,34 4,54 3,90

Industri Pengolahan 0,79 0,42 0,36

Perdagangan 2,32 2,66 2,21

NPL 2,29 1,93 1,67

NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim (%)Tabel I - 57

Sumber: OJK, September 2018


* Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan

(KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan.

Simpanan Pelajar (SIMPEL)Grafik I - 63

Bank

Rekening

293

16.280.353

322.039

Rp 4,89 Triliun

PKS

Nominal

1.5.3 Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING)

Pada triwulan III-2018, penyaluran kredit program JARING tumbuh 16,38% (yoy) atau 5,03% (qtq) menjadi Rp31,06 triliun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya (14,85%, yoy). Peningkatan tertinggi terdapat pada kredit ke subsektor perdagangan dalam negeri yang tumbuh sebesar 16,69% (yoy) dan didukung oleh peningkatan kredit pada industri pengolahan dan pengawetan ikan yang tumbuh 13,79% (yoy). Selain itu, kredit ekspor hasil perikanan dan ekspor udang olahan juga tumbuh cukup baik dengan NPL yang terjaga. Meningkatnya ekspor udang dan hasil perikanan antara lain dipengaruhi oleh perang dagang antara AS dan Tiongkok, yang berdampak pada naiknya ekspor perikanan Indonesia ke AS.

Seiring dengan peningkatan kredit, kualitas kredit JARING/KKP juga membaik yang ditunjukkan oleh penurunan NPL menjadi 1,67% dari tahun sebelumnya 2,29%. Penurunan NPL tertinggi terdapat pada subsektor penangkapan ikan, diikuti penurunan NPL pada subsektor industri pengolahan ikan.

Selain tabungan berkarakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Sampai dengan triwulan III-2018, terdapat 3 bank yang sudah menyalurkan kredit mikro melalui agen, yaitu 2 bank menyalurkan KUR Mikro dan 1 bank menyalurkan kredit mikro bukan KUR. Selain itu, dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan pemerintah, agen Laku Pandai juga dapat berlaku sebagai penyalur Bantuan Sosial Non Tunai dan Inklusi Zakat/zakat inclusion.

Kredit & NPL Sektor Maritim terkait JARINGGrafik I - 62

Tot. Kredit JARING (Rp Miliar) Rasio NPL (%)

29.000

30.000

2.50

27.000

1.50

24.000Sep2017

Des2017

Mar2018

Juni2018

Sep2018

28.000

2.00

25.0000.50

26.000

1.00

1,79

2,29

1,84 1,931,67

31.000

32.000

26.686

28.502 28.016

29.568

31.056

71

1.5.6 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

AUTP bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian, serangan hama padi yang menyebabkan gagal panen. Dalam rangka mendukung program pemerintah, OJK terlibat aktif dalam penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Asuransi Pertanian dan Pedoman Pengelolaan Bantuan Premi. OJK juga berperan serta dalam penyusunan kajian mengenai besaran premi, respon petani membayar premi, dan zona risiko asuransi. Dalam implementasinya, Kementerian BUMN telah menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai pelaku AUTP.

AUTP diberikan untuk areal tanam padi seluas 1 juta Ha lahan pertanian, dengan harga pertanggungan sebesar Rp 6.000.000/ha. Suku premi asuransi diperkirakan sebesar 3% dari harga pertanggungan atau Rp 180.000/ha/MT. Premi AUTP 80% ditanggung pemerintah dan 20% menjadi tanggungan petani. Porsi premi AUTP beban pemerintah sebesar Rp150 miliar bersumber dari dana APBN. Sampai dengan triwulan III-2018, jumlah total lahan klaim pertanian yang terdaftar adalah 466.839,87 ha dengan nilai klaim berjalan Rp79,46 miliar.

1.5.5 Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal

a. Emiten Sektor InfrastrukturInfrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik, maka diharapkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi akan semakin baik. Saat ini pembangunan infrastruktur menjadi prioritas Pemerintah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Pasar modal merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk memperoleh dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Perusahaan dapat memperoleh dana dari pasar modal dengan melakukan antara lain penjualan saham, penerbitan obligasi atau sukuk. Selama triwulan III-2018 terdapat Penawaran Umum Emiten di sektor infrastruktur sebesar Rp 14,08 triliun.

b. Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor RiilReksa Dana Penyertaan Terbatas dapat meningkatkan peran Reksa Dana sebagai alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha dan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan dunia usaha, khususnya pada sektor riil. Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) meningkat sebesar 13,64% menjadi Rp26,58 triliun pada triwulan III-2018. Namun demikian, jumlah kontrak RDPT juga mengalami penurunan menjadi 59 RDPT dari sebelumnya 62 RDPT. Seluruh RDPT pada triwulan III-2018 merupakan RDPT yang berbasis proyek.

c. Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP) Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA SP) merupakan Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Penerbit yang portofolionya berupa kumpulan piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP. EBA-SP dibentuk dengan tujuan untuk menunjang pembiayaan sekunder perumahan dan menyediakan pilihan produk investasi bagi investor.

Selama periode laporan, OJK tidak menerbitkan izin baru EBA-SP, sehingga jumlah EBA-SP tetap lima EBA-SP dengan dana kelolaan sebesar Rp3,66 triliun atau menurun sebesar 2,40% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

d. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Saham (KIK-EBA)KIK-EBA merupakan Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

Selama periode laporan, OJK menerbitkan 1 izin baru Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), sehingga jumlah KIK-EBA berjumlah 8 KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp7,49 triliun.

e. Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE)Dana Investasi Real Estate adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset Real Estate, Aset Yang Berkaitan Dengan Real Estate, dan/atau kas dan setara kas. Selama periode laporan, OJK menerbitkan 1 izin baru Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE), sehingga jumlah KIK-DIRE 4 KIK dengan dana kelolaan Rp0,61 triliun.

1.5.7 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Sampai dengan triwulan III-2018, realisasi premi AUTS adalah Rp18,49 miliar. Jumlah sapi yang ditanggung melalui AUTS adalah 92.492 ekor sapi di 27 provinsi. Adapun jumlah peternak yang ikut serta program AUTS adalah sebanyak 57.835 peternak. Sementara itu, sampai dengan triwulan III-2018, realisasi klaim adalah sebesar Rp27,44 miliar.


Pelaksanaan Asuransi Usaha Budidaya Udang Tabel I - 58

No. Provinsi Jumlah Nelayan

Realisasi Premi Realisasi Klaim

Luas Lahan (Ha) Nilai Premi Luas Lahan (Ha) Nilai Klaim

1. Aceh 200 204,61 92.072.250,00 7,90 39.500.00

2. Banten 41 140,30 63.135.000,00 6,35 31.751.000

3. Gorontalo 35 96,50 43.425.000,00 - -

4. Jawa Barat 129 325,55 146.497.500,00 10,82 54.100.000

5. Jawa Tengah 225 405,79 182.605.500,00 28,15 140.750.000

6. Jawa Timur 263 219,20 98.640.000,00 7,13 35.650.000

7. Kalimantan Selatan 19 44,50 20.025.000,00 - -

8. Lampung 90 136,58 61.458.750,00 16,00 80.000.000

9. Nusa Tenggara Barat 53 31,11 13.999.500,00 - -

10. Sulawesi Barat 8 9,35 4.207.500,00 - -

11. Sulawesi Selatan 789 1.368,18 615.681.000,00 3,50 17.500.000

12. Sulawesi Tengah 18 39,80 17.910.000,00 - -

13. Sulawesi Tenggara 109 262,00 117.900.000,00 - -

14. Sumatera Utara 25 16,54 7.443.000,00 0,28 1.400.000

Total 2.004 3.300 1.485.000.000,00 80,13 400.651.000

1.5.10 Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan pada sektor produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia

dalam jangka panjang, Perusahaan Pembiayaan diharapkan juga melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif tersebut. Selama triwulan III-2018, total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar Rp2,8 triliun.

1.5.8 Asuransi Nelayan

Asuransi nelayan tahun 2018 masih dalam proses tender perusahaan asuransi pelaksana asuransi nelayan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan triwulan III-2018 proses tender masih berlangsung, sedangkan klaim berjalan mencapai 17.578 orang nelayan dengan nilai sebesar Rp1,11 miliar.

1.5.9 Asuransi Usaha Budidaya Udang

Asuransi Usaha Budidaya Udang memberikan proteksi terhadap penyakit yang mengakibatkan matinya udang, atau kegagalan usaha yang disebabkan oleh bencana alam sehingga menyebabkan kerusakan sarana pembudidayaan mencapai ≥50%. Sampai dengan triwulan III-2018, program asuransi tersebut telah menjangkau 14 provinsi di mana 2.004 nelayan udang dengan 3.300 hektar lahan budidaya udang telah terlindungi dan nilai premi mencapai Rp 1,49 miliar sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

73


BAB 2TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN

• Penerbitan 5 POJK yang mengatur Pengawasan Perbankan, 2 POJK yang mengatur Pasar Modal, 1 POJK mengenai sektor Financial Technology dan 1 POJK mengenai Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

• Pemberian Tanda Terdaftar kepada 12 Penyelenggara Fintech Lending

• Penerbitan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

• Sosialisasi Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Palu, Palembang dan Kendari• Pengukuhan TPAKD di Klaten dan Selayar• Training of Trainers (ToT) bagi pengurus BUMDes di Kabupaten Rejang Lebong,

Provinsi Bengkulu dan Sosialisasi Fasilitasi BUMADes di Gampong, Kabupaten Aceh Besar

• Edukasi Keuangan Komunitas Petani di Wonosobo, Komunitas Difabel di Solo Raya, Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, dan Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong

• Kajian Metodologi dan Tools Early Warning Systems (EWS) Konglomerasi Keuangan• Kajian Mengenai Produk Investasi Berbasis Dana Sosial• Penandatanganan Nota Kesepahaman OJK dengan Universitas Telkom mengenai

Pengembangan SJK, Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen

Pengaturan dan Pengawasan

Pengembangan

Edukasi dan Perlindungan Konsumen


2.1 AKTIVITAS PENGATURAN

OJK memiliki fungsi untuk melaksanakan pengaturan dan perizinan terintegrasi yang efektif dan efisien, dalam rangka mewujudkan keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, guna mendukung kestabilan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Selama periode laporan. OJK melaksanakan serangkaian kegiatan terkait pengaturan antara lain penyusunan draft RPOJK Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Jasa Keuangan atas proses perizinan yang dilakukan melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) dan UAT (User Acceptance Test) tahap III aplikasi SPRINT Penerbitan Obligasi dan Sukuk Lembaga Jasa Keuangan.

Selama triwulan III-2018, OJK menerbitkan tujuh ketentuan bank umum yang terdiri dari lima POJK dan dua SEOJK dimana terdapat lima ketentuan yang diterbitkan khusus untuk mendorong pertumbuhan sektor perumahan dan sektor pariwisata serta peningkatan devisa. Berikut adalah detail ketentuan dimaksud:1. POJK No. 12/POJK.03/2018 tentang

Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank UmumPeraturan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan efisiensi operasional bank melalui pemanfaatan perkembangan TI, meningkatkan kualitas layanan keuangan kepada nasabah perbankan dengan lebih cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan serta mendorong bank untuk berinovasi dalam penggunaan TI secara bertanggung jawab. Adapun pokok peraturan yang diatur antara lain persyaratan bank untuk pelaksanaan Perbankan Digital, proses verifikasi nasabah atau calon nasabah dan kewajiban bank untuk membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital.

2. POJK No.14/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan Devisa. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, melalui mendorong pertumbuhan kredit sektor prioritas yaitu sektor perumahan dan sektor pariwisata serta meningkatkan devisa melalui penyediaan dana berorientasi ekspor. Pokok ketentuan yang diatur antara lain meringankan persyaratan penilaian agunan sebagai faktor pengurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA), dan pelonggaran penilaian kualitas aset atas kredit UMKM dalam rangka ekspor menjadi hanya didasarkan pada faktor ketepatan membayar pokok/bunga untuk kredit ekspor.

2.1.1 Pengaturan Konglomerasi Keuangan

2.1.2 Pengaturan Bank

3. POJK No.15/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa.Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, melalui mendorong pertumbuhan kredit sektor prioritas yaitu sektor perumahan dan sektor pariwisata serta meningkatkan devisa melalui penyediaan dana berorientasi ekspor. Pokok peraturan yang diatur antara lain Penyediaan Dana berorientasi ekspor kepada LPEI dikecualikan dari perhitungan BMPK dan BMPD, bagian Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari LPEI dikecualikan dari perhitungan BMPK dan BMPD dan Pelonggaran BMPK kepada BUMN menjadi 30% dari modal bank untuk kredit yang disalurkan untuk pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

4. POJK No.16/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah.Peraturan ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, melalui mendorong pertumbuhan kredit sektor prioritas yaitu sektor perumahan dan sektor pariwisata serta meningkatkan devisa melalui penyediaan dana berorientasi ekspor. Pokok ketentuan yang diatur antara lain pemberian kredit atau pembiayaan untuk pengolahan tanah ditujukan untuk pembangunan rumah tapak atau rumah susun dan bukan kawasan komersial; dan pencairan kredit atau pembiayaan dilakukan secara bertahap berdasarkan progres proyek yang dibiayai.

5. POJK No.17/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kredit sektor prioritas yaitu sektor perumahan dan sektor pariwisata serta meningkatkan devisa melalui penyediaan dana berorientasi ekspor. Pokok ketentuan antara lain meringankan persyaratan pembukaan jaringan kantor di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan penggolongan kredit dalam rangka kepemilikan rumah tinggal sebagai kredit produktif dalam perhitungan rasio kredit produktif, dengan ketentuan paling tinggi 20% dari total kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif.

77

6. SEOJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in The Banking Book/IRRBB) bagi Bank Umum.Peraturan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan pergerakan suku bunga yang dapat menyebabkan perubahan pada nilai kini (present value) dan penetapan waktu arus kas pada masa mendatang (timing of future cash flow) yang mempengaruhi nilai ekonomis (economic value) dari aset, liabilitas, dan transaksi rekening administratif bank serta menyebabkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (net interest income). Adapun pokok peraturan yang diatur antara lain pemberlakuan ketentuan ini ditujukan bagi bank BUKU 4, BUKU 3, dan bank asing, baik bank secara individu maupun bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, Risiko Suku Bunga dalam Banking Book atau Interest Rate Risk in The Banking Book (IRRBB), dan kewajiban Bank untuk memasukkan hasil perhitungan IRRBB dalam proses penilaian kecukupan modal secara internal atau Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

7. SEOJK No.11/SEOJK.03/2018 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, melalui mendorong pertumbuhan kredit sektor prioritas yaitu sektor perumahan dan sektor pariwisata serta meningkatkan devisa melalui penyediaan dana berorientasi ekspor. Pokok peraturan yang diatur antara lain penyesuaian bobot risiko tagihan kepada LPEI yang semula berdasarkan rating (paling rendah 20%) menjadi setara dengan pemerintah pusat Indonesia yaitu sebesar 0% dan penyesuaian bobot risiko kredit beragun rumah tinggal (semula 35%) berdasarkan rasio Loan to Value (LTV) menjadi lebih granular.


Pada Minggu, 5 Agustus 2018, gempa bumi kembali mengguncang Tanah Air, tepatnya di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan magnitude 7 Skala Richter. Gempa tersebut merupakan gempa utama (main shock) dari rangkaian gempa-gempa kecil sebelumnya. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) gempa ini menyebabkan 259 korban tewas dan 1.033 luka-luka serta 270.168 warga terpaksa mengungsi karena bangunan tempat tinggal mereka rusak.

Akibat bencana ini, 39.341 debitur perbankan terkena dampak dengan nilai kredit sebesar Rp 1,52 triliun yang berada pada 15 Bank Umum dan 17 Bank Perkreditan Rakyat/Syariah.

Dalam rangka mempercepat pemulihan kinerja perbankan dan kondisi perekonomian pada wilayah yang terkena bencana alam tersebut, OJK mengeluarkan KDK Nomor 22/KDK.03/2018 tentang Penetapan Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank, ditetapkan pada 30 Agustus 2018.

Penetapan beberapa kota/kabupaten di provinsi tersebut sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Adapun perlakuan khusus yang dimaksud pada POJK Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakukan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam, meliputi hal-hal sebagai berikut:

Kebijakan Khusus Perbankan untuk Daerah Terkena Bencana Alam

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) a. Penilaian Kualitas Kredit

1. Penetapan Kualitas Kredit Bank Umum dengan plafon maksimal Rp5 miliar hanya didasarkan atas ketepatan membayar. Sementara itu bagi Kredit dengan plafon di atas Rp5 miliar, penetapan Kualitas Aset tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

2. Penetapan Kualitas Kredit bagi BPR didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

b. Kualitas Kredit yang direstrukturisasi1. Kualitas Kredit bagi Bank Umum maupun BPR

yang direstrukturisasi akibat bencana alam ditetapkan Lancar sejak restrukturisasi sampai dengan jangka waktu sesuai Keputusan Dewan Komisioner.

2. Restrukturisasi Kredit tersebut di atas dapat dilakukan terhadap Kredit yang disalurkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana.

c. Pemberian Kredit Baru terhadap Debitur yang Terkena Dampak 1. Bank dapat memberikan Kredit baru bagi

debitur yang terkena dampak bencana alam.2. Penetapan Kualitas Kredit baru tersebut di

atas dilakukan secara terpisah dengan Kualitas Kredit yang telah ada sebelumnya.

d. Pemberlakuan untuk Bank SyariahPerlakuan khusus terhadap daerah yang terkena bencana alam berlaku juga bagi penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah yang mencakup pembiayaan (mudharabah dan musyarakah), piutang (murabahah, salam, istisnha), sewa (ijarah), pinjaman (qardh), dan penyediaan dana lain.

79

OJK bersama Industri Jasa Keuangan menggalang dana untuk membantu korban bencana gempa bumi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Bantuan diberikan langsung Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso didampingi oleh Anggota Dewan Komisioner OJK lainnya serta perwakilan sejumlah perusahaan dan asosiasi di Industri Jasa Keuangan.

Bantuan tersebut merupakan bentuk rasa keprihatinan dan upaya OJK dan Industri Jasa Keuangan untuk meringankan beban dari musibah. Jumlah dana dan

OJK DAN INDUSTRI JASA KEUANGAN BERI BANTUAN KORBAN BENCANA LOMBOK

nilai barang yang terkumpul untuk korban gempa bumi di Lombok mencapai Rp8,38 miliar dan digunakan untuk kebutuhan pemulihan fasilitas umum Rp1 miliar, dana tunai untuk BPBD Provinsi NTB, desa Bentek dan desa Rempek Rp3,07 miliar serta bantuan logistik serta dana tunai yang sudah diberikan sebanyak Rp4,31 miliar.

OJK telah memiliki data sementara jumlah nasabah Industri Jasa Keuangan serta potensi kerugian dampak dari bencana tersebut dan telah menyiapkan kebijakan yang bisa dikeluarkan untuk meringankan kerugian para nasabah tersebut.


Terkait dengan pengaturan di Pasar Modal, selama periode laporan, OJK menerbitkan dua peraturan yang mengatur sektor Pasar Modal yaitu:1. POJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan

Tata Kelola Manajer InvestasiPeraturan ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada para Manajer Investasi untuk menerapkan Tata Kelola dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Adapun pokok peraturan yang diatur antara lain komitmen pemegang saham dan RUPS; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; larangan Direksi dan Dewan Komisaris; dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

2. POJK Nomor 11/POJK.04/2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal ProfesionalPeraturan ini bertujuan untuk memberikan alternatif instrumen pembiayaan bagi perusahaan dan instrumen investasi bagi Pemodal Profesional serta memberikan kepastian hukum dalam penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang ditawarkan hanya kepada Pemodal Profesional. Pokok peraturan yang diatur antara lain pihak yang dapat membeli Efek, baik di pasar perdana maupun pasar sekunder, hanya Pemodal Profesional, dengan kriteria Pemodal Profesional diatur dalam POJK ini; dan penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional dapat dilakukan secara bertahap.

Selama triwulan III-2018, terkait dengan peraturan di sektor Fintech, OJK menerbitkan satu peraturan yaitu:1. POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi

Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini merupakan payung hukum dalam menaungi seluruh inovasi di lingkup sektor keuangan digital. POJK ini dibentuk atas perlunya landasan hukum untuk inovasi bidang keuangan agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas dengan tetap melindungi kepentingan masyarakat. Peraturan ini menerapkan pengawasan berbasis market conduct yang mana akan mengatur hal-hal yang bersifat principle base dan kegiatan regulatory sandbox untuk mempelajari, menganalisa, memahami mengenai risiko, tata kelola dari model bisnis untuk fintech yang masuk. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui profil risiko serta model pengawasan dan pengaturan yang sesuai untuk model bisnis Inovasi Keuangan Digital tertentu.

2.1.3 Pengaturan Pasar Modal 2.1.5 Pengaturan Financial Technology

Selama triwulan III-2018, terkait dengan peraturan di sektor IKNB, OJK menerbitkan satu peraturan yaitu:1. SEDK No. 1/SEDK.05/2018 tentang Pedoman

Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank Berbasis RisikoPeraturan ini merupakan perubahan peraturan dari SEDK nomor 3/SEDK.05/2015 yang sebelumnya digunakan sebagai pedoman pengawasan lembaga jasa keuangan non-bank berbasis risiko. Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk mewajibkan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah untuk menyampaikan laporan baru yaitu laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi kepada OJK. Adapun penyesuaian peraturan tersebut antara lain mengenai Pedoman Pemeriksaan Tidak Langsung Perusahaan Asuransi dan Reasuransi serta Pedoman Pemeriksaan Tidak Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Syariah untuk Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

2.1.4 Pengaturan IKNB

2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN

2.2.1 Pengawasan Terintegrasi

OJK melaksanakan fungsi pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan dengan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko (risk based supervision). Tujuan pengawasan berdasarkan risiko ialah agar hasil pengawasan Konglomerasi Keuangan memenuhi standar kualitas yang objektif, menghasilkan informasi yang komprehensif, memiliki ketajaman dan kedalaman analisis atas kondisi Konglomerasi Keuangan, serta kesesuaian tindakan pengawasan yang dilakukan.

Pengawasan dilakukan secara onsite melalui pelaksanaan on site review kepada beberapa Konglomerasi Keuangan (KK) dan business visit ke Entitas Non-LJK (Lembaga Jasa Keuangan) yang terelasi dengan Konglomerasi Keuangan maupun ke debitur besar dari Entitas Utama dalam KK. Tujuan utama dari kegiatan on site review adalah untuk memastikan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi dan Permodalan Terintegrasi sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, business visit dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul dari bisnis Non LJK atau Debitur besar dari Entitas Utama dalam KK.

Selama periode laporan, OJK melakukan kerja sama dengan World Bank dalam kegiatan Technical Assistance (TA) “Integrated Conglomerates Supervision Mission”. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terintegrasi di OJK, khususnya pengawasan Konglomerasi Keuangan dan pengawasan sektoral. Penyelesaian field work tahap I telah dilakukan

A. Pengawasan Konglomerasi Keuangan

81

yaitu melakukan pemetaan secara komprehensif terhadap metodologi pengawasan Konglomerasi Keuangan di Indonesia (sharing best practice) dan kebutuhan OJK terkait rencana harmonisasi pengaturan dan perizinan terintegrasi.

OJK mencatat bahwa total aset dari 49 Grup KK sebesar Rp6.657 triliun. Sementara itu, total aset industri jasa keuangan Indonesia sebesar Rp10.014 triliun sehingga persentase perbandingan terhadap total aset industri jasa keuangan cukup signifikan yaitu 66,48%.

B. Profil Konglomerasi Keuangan

KK yang berada di Indonesia mayoritas dimiliki oleh WNI dan secara group wide, serta memiliki bisnis non LJK yang tercermin dari grafik gambar berikut.

Konglomerasi Keuangan Heterogen

Jumlah Konglomerasi Keuangan

Des 17 Jun 18

49 KK 49 KK

Total Aset Rp 6.457 T Rp 6.657 T

% terhadap Total Aset SJK 66,57% 66,48%

Profil Konglomerasi KeuanganTabel II - 1

Jenis LJK Total EU

Bank 36

Perusahaan Efek 3

Asuransi/Reasuransi 7

Perusahaan Pembiayaan 2

Lembaga Keuangan Khusus Lainnya 1

Total 49 KK

Top 5 Segmen Bisnis Non-LJK

1. Jasa Keuangan (Non-KK)

2. Perusahaan Investasi

3. Real Estate & Properti

4. Industri Pengolahan

5. Perdagangan Besar & Eceran

Sebanyak 31 KK memiliki lini bisnis di sektor riil. Kelima sektor diatas merupakan sektor mayoritas yang dimiliki KK.

Jenis Struktur Konglomerasi KeuanganGrafik II - 1

Aset KK Berdasarkan KepemilikanGrafik II - 2

Komposisi Konglomerasi Keuangan yang Memliki Bisnis Non-LJK secara Group Wide

Grafik II - 3

Vertikal

Mixed

11

11Horizontal

27

Memiliki Bisnis

Non-LJK

Tidak Memiliki Bisnis Non-LJK 66%

34%

IndonesiaSingapura

Malaysia

Jepang

Inggris

Bermuda

Lainnya

Amerika Serikat

68,48%8,02%

6,95%

3,45%

3,64%

4,03%

3,74%1,69%

Berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP), pengawasan terhadap bank wajib dilakukan pemeriksaan umum setahun sekali secara berkala. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan umum sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pada triwulan III-2018, telah direalisasikan pemeriksaan terhadap 1.074 kantor bank yang terdiri dari 867 Kantor

2.2.2 Pengawasan Perbankan

A. Pemerikasaan Umum dan Pemeriksaan Khusus


Jenis Bank

RencanaTriwulan III-2018

Realisasi Triwulan III - 2018

KP KC Jumlah Kantor KP KC Jumlah

Kantor

BUK 48 135 183 52 121 173

BUS 5 6 11 4 7 11

UUS 4 9 13 4 9 13

BPR 773 63 836 736 70 806

BPRS 75 - 75 71 - 71

Total 905 213 1.118 867 207 1.074

Pemeriksaan Bank UmumTabel II - 2

Pemeriksaan Khusus BankTabel II - 3

Subjek Pemeriksaan Triwulan III - 2018

Suku Bunga -

Setoran Modal 44

Aktivitas Operasional 99

Teknologi dan Informasi 11

Aktivitas Treasuri 3

Joint Audit 10

GCG 3

Fraud 16

Penetapan Pencabutan 1

Pemeriksaan Kesiapan -

Lainnya 48

Total 235

B. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank

Dalam rangka memberikan panduan kepada Bank dalam menerbitkan dan mengeluarkan produk dan aktivitas baru, OJK mensyaratkan agar perbankan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh BI sebelumnya. Hal ini mengingat produk dan aktivitas yang ditawarkan perbankan khususnya terkait dengan produk dan aktivitas baru, berkembang menjadi semakin kompleks dan bervariasi, sehingga eksposur risiko yang ditanggung bank dari penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas tersebut menjadi semakin tinggi.

Pada triwulan III-2018, variasi produk dan aktivitas baru yang telah diterbitkan mencapai 159 produk yang sebagian besar terkait dengan reksa dana dan bancassurance.

Produk dan Aktivitas Baru PerbankanTabel II - 4

Produk / Aktivitas Baru Triwulan III - 2018

Reksa Dana 56

Bancuassurance 48

E-Banking 13

Perkreditan/Pembiayaan 2

Surat Berharga 5

Pendanaan 6

APMK 3

Structured Product 3

Aktivitas Call Center -

LC -

Cash Management 1

Fitur SMS Notifikasi 1

E-Commerce 1

Kepemilikan Logam Mulia -

Refferal Retail Brokerage -

Lainnya 20

Total 159

C. Penegakan Kepatuhan Bank

1. Uji Kemampuan dan Kepatutan (Existing)Pada triwulan III-2018, tidak terdapat pengurus/pengelola dan pegawai bank yang mengikuti proses Fit and Proper Test Existing. Selain itu, untuk database track record (TR), selama periode laporan terdapat penambahan 49 pelaku yang dilakukan oleh pihak–pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, Pejabat Non Eksekutif, dan tenaga outsource untuk pelanggaran yang terjadi pada periode sebelumnya. Adapun modus yang dilakukan antara lain terkait pelanggaran prinsip kehati-hatian, penyalahgunaan wewenang, dan penyimpangan atas kredit fiktif.

Pusat (KP) dan 207 Kantor Cabang (KC). Dari 1.074 kantor bank tersebut, 184 diantaranya merupakan kantor Bank Umum dan 877 kantor BPR dan BPRS.

Sumber: OJK

Sumber: OJK

Sumber: OJK

Pengawas selain melakukan pemeriksaan umum juga melaksanakan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara insidentil dan berkaitan dengan aspek tertentu dari bank seperti produk bank, aktivitas atau kegiatan usaha tertentu, indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh bank, ataupun hal-hal lainnya yang diperlukan untuk didalami dan diperiksa lebih jauh. Pelaksanaan pemeriksaan khusus ini dapat berdiri sendiri/tersendiri ataupun merupakan lanjutan dari pemeriksaan umum yang dilakukan secara bersamaan.

Pada triwulan III-2018, telah dilakukan 235 subjek pemeriksaan khusus terhadap bank umum dengan cakupan pemeriksaan antara lain pemeriksaan setoran modal, aktivitas operasional, joint audit, GCG, teknologi dan informasi, fraud, penetapan pencabutan, serta lainnya. Untuk pemeriksaan khusus terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) telah dilakukan oleh pengawas bersamaan dengan pemeriksaan umum.

83

Sumber: OJK

Pemberian Keterangan Ahli/SaksiTabel II - 7

No. APHPermintaan

Saksi Ahli Total

1 Polri 1 14 15

2 Kejaksaan RI - 10 10

3 Penyidik Lainnya - 4 4

Total 1 28 29

2. Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan Selama triwulan III-2018, terdapat 17 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang terjadi pada 7 kantor BPR. PKP tersebut selanjutnya dianalisis dan dikoordinasikan untuk memastikan apakah dapat ditindaklanjuti dengan investigasi. PKP yang ditindaklanjuti akan dilakukan pembahasan dalam forum Quality Assurance yang bertujuan untuk memastikan langkah-langkah investigasi yang akan dilakukan dalam mengungkap penyimpangan yang terjadi. OJK juga melakukan sosialisasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan kepada Industri Perbankan di Makassar, Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran OJK dalam penanganan dugaan tipibank, manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank, penerapan strategi anti fraud, cakupan dan contoh kasus dugaan tipibank.

Sebagai tindak lanjut dari PKP yang telah diterima, pada triwulan III-2018 terdapat 3 PKP pada 2 kantor BPR yang diinvestigasi, 1 PKP pada 1 kantor BPR yang masih dalam proses pemeriksaan investigasi, dan 2 PKP pada 1 kantor BPR yang masih dalam proses pelimpahan ke Satuan Kerja Penyidikan. Selama periode laporan, terdapat pelimpahan 6 PKP pada 4 kantor BPR kepada Satuan Kerja Penyidikan OJK, termasuk carry over kasus pada periode sebelumnya.

Track Record Tindak Tipibank Tabel II - 5

Objek Track Record Triwulan III - 2018

Dewan Komisaris 1

Direksi 9

Pejabat Eksekutif 3

Pejabat Non Eksekutif 35

Tenaga Outsource 1

Total 49

3. Pemberian Keterangan Ahli atau Saksi Terkait dengan pemenuhan permintaan aparat penegak hukum (APH), selama triwulan III-2018 terdapat 28 pemberian keterangan ahli dan 1 pemberian keterangan saksi. Sebanyak 28 Pemberian keterangan ahli tersebut merupakan pemenuhan atas permintaan dari Kepolisian Negara RI (Polri), Kejaksaan RI, dan Penyidik OJK. Sementara itu, 1 Pemberian keterangan saksi merupakan pemenuhan atas permintaan dari Kepolisian Negara RI (Polri). Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi

No. Tahapan Kegiatan

Triwulan III - 2018

Kantor Bank

Kasus (PKP) Total

BU BPR BU BPR KantorBank

Kasus (PKP)

1PKP yang diterima dan ditindaklanjuti

- 7 - 17 7 17

2PKP yang diinvestigasi

- 2 - 3 2 3

a. On Going Process Pemeriksaan Investigasi

- 1 - 1 1 1

b. Tindak Lanjut dengan Pelimpahan ke Satker Penyidikan OJK

- 1 - 2 1 2

3Pelimpahan kepada Satker Penyidikan

- 4 - 6 4 6

Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tabel II - 6

kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun Penyidik OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.


D. Kelembagaan Bank Umum Konvensional

1. PerizinanPada triwulan III-2018 telah diselesaikan 152 perizinan perubahan jaringan kantor BUK yang terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, dan perubahan status bank umum. Perizinan tersebut sebagian besar berupa penutupan Kantor Fungsional (48,68% - 74 perizinan), diikuti penutupan KCP (15,13% - 23 perizinan), dan pemindahan alamat KCP (13,82% - 21 perizinan).

Selain itu, pada periode berjalan juga terdapat 11 perizinan terkait pembukaan kantor bank umum dan 15 perizinan terkait perubahan status kantor bank umum.

Perizinan Perubahan Jaringan Kantor BUTabel II - 8

Sumber: LKPBUCatatan: Hanya mencakup perizinan perubahan jaringan kantor di

wilayah Jabodetabek

Sumber: LKPBUCatatan: Hanya mencakup perizinan perubahan jaringan kantor di

wilayah Jabodetabek

No Jenis Kegiatan Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

1 Pembukaan Bank Umum

a. Kantor Wilayah (Kanwil) - 1

b. Kantor Cabang (KC) 6 5

c. Kantor Cabang Pembantu (KCP) 2 3

d. Kantor Fungsional (KF) 1 2

e. Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri - -

2 Penutupan Bank Umum

a. Izin Usaha - -

b. Kantor Perwakilan Bank Umum

di Luar Negeri- -

c. Kantor Cabang (KC) - 2

d. Kantor Cabang Pembantu (KCP) 15 23

e. Kantor Fungsional (KF) 4 74

3 Pemindahan Alamat Bank Umum

a. Kantor Pusat (KP) - 2

b. Kantor Wilayah (Kanwil) - 1

c. Kantor Cabang (KC) 23 3

d. Kantor Cabang Pembantu (KCP) 2 21

e. Kantor Fungsional (KF) - -

f. Kantor Perwakilan Bank - -

4 Perubahan Status Bank Umum

a. Peningkatan Status

- KCP menjadi KC 5 5

- KK menjadi KCP 14 3

- KF menjadi KCP - -

- KK menjadi KC - -

b. Penurunan Status Bank Umum

- KP menjadi KC - -

- KC menjadi KCP 3 2

- KCP ke KF/KK 1 5

5 Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama) - -

6 Perubahan Badan Hukum - -

7 Merger Bank Umum - -

8 Izin Bank Devisa - -

9 Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indo 1 0

Jumlah 78 152

2. Jaringan KantorPada triwulan III-2018, jaringan kantor BUK berkurang 574 unit dari triwulan sebelumnya menjadi 138.934 jaringan kantor. Pengurangan terbesar utamanya terdapat pada kantor fungsional seiring dengan banyaknya izin penutupan kantor fungsional. Sementara itu, terdapat penambahan pada ATM/ADM dan kantor wilayah Bank Umum masing-masing sebesar 114 unit dan 3 kantor.

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa dengan jumlah sebanyak 88.042 jaringan kantor (63,37%), diikuti pulau Sumatera 23.043 (16,59%), Sulampua 11.638 (8,38%), Kalimantan 9.050 (6,51%), dan Bali-NTB-NTT 7.161 (5,15%). Pengurangan jaringan kantor terbanyak terdapat di wilayah Bali-NTB-NTT yang dipengaruhi berkurangnya ATM/ADM, sedangkan pengurangan di Sumatera dan Sulampua antara lain dipengaruhi oleh berkurangnya kas keliling, kantor kas, kantor fungsional dan sebagainya. Sementara itu, terdapat peningkatan jumlah jaringan kantor di wilayah Jawa dan Kalimantan.

Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional

Tabel II - 9

Status Kantor Triwulan II-2018

Triwulan III-2018 Perubahan

Kantor Pusat Operasional 50 50 -

Kantor Pusat Non Operasional 55 54 - 1

Kantor Cabang Bank Asing 9 9 -

Kantor Wilayah Bank Umum (Konvensional + Syariah) 172 174 3

Kantor Cabang (Dalam Negeri) 2.872 2.872 -

Kantor Cabang (Luar Negeri) 1 - - 1

Kantor Cabang Pembantu Bank Asing 26 26 -

Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) 16.343 16.178 - 165

Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri) - - -

Kantor Kas 10.509 10.443 - 66

Kantor Fungsional (Konvensional + Syariah) 1.509 1.158 - 351

Payment Point 2.020 2.018 - 2

Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung 1.294 1.191 - 103

Kantor Dibawah KCP KCBA yang tidak termasuk 11, 12, 13, 14 13 13 -

Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri - - - 2

ATM/ADM 104.634 104.748 114

Total 139.508 138.934 - 574

85

3. Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry)Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, selain ditempuh dengan cara perbaikan kondisi keuangan perbankan, juga ditempuh dengan cara pemantapan sistem perbankan yang mengarahkan perbankan kepada praktek-praktek good corporate governance serta pemenuhan prinsip kehati-hatian. Bank sebagai lembaga intermediasi setiap saat harus mempertahankan dan menjaga kepercayaan. Oleh karena itu, lembaga perbankan perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, yang selain memiliki integritas juga memiliki komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam mendukung pengembangan operasional bank yang sehat.

Selain itu, dalam pengelolaan bank diperlukan sumber daya manusia yang memiliki integritas yang

1Fit and Proper New Entry adalah Uji Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan bagi Calon Pengurus baru (Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris) yang mengajukan permohonan untuk pertama kali. Ketentuan ini diatur dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Ketentuan ini diatur dalam POJK Nomor

FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Tabel II - 10

Pemohon FTP

Wawancara Surat Keputusan (SK) FTPTidak

DitindaklanjutiTriwulan III - 2018

Lulus Tidak Lulus Lulus Tidak Lulus

PSP / PSPT 3 - 2 - - 5

Dewan Komisaris 18 2 16 1 2 39

Direksi 32 2 36 2 6 78

Total 53 4 54 3 8 122

27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Dengan ketentuan pelaksanaan pada SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

tinggi, berkualitas dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan proses uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik dan calon pengelola bank melalui penelitian administratif yang lebih efektif dan proses wawancara yang lebih efisien, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan (Fit and Proper New Entry).

Pada triwulan III-2018, dari 122 pemohon terdapat 53 calon pengurus yang lulus wawancara. Selanjutnya, terdapat 54 calon pengurus yang lulus sebagai pengurus dan PSP BU dan mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengurus, termasuk calon yang mengikuti proses (carry over) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, terdapat 8 pemohon yang tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan.

Sumber: LKPBU

Sumber: OJK

Penyebaran Jaringan Kantor BUK Pada Triwulan III - 2018Grafik II - 4

Jawa

Sulampua

Sumatera

Kalimantan

Bali - NTB - NTT

63,37%

8,38%

16,59%

6,51%

5,15%


1. PerizinanPada triwulan III-2018, terdapat tiga proses perizinan BPR yang telah diselesaikan yaitu pendirian usaha BPR, merger, dan pencabutan izin usaha BPR dengan rincian sebagai berikut:a. Izin pendirian usaha BPR diberikan kepada PT

BPR Berkat Sejati; b. Merger PD BPR PK Cantigi Kulon, PD BPR PK

Arahan Kidul, PD BPR PK Bongas, PD BPR PK Kroya, dan PD BPR Sukra, ke dalam PD BPR PK Balongan; serta

c. Pencabutan Izin Usaha PT BPR Sambas Arta.

2. Jaringan KantorJumlah BPR pada triwulan III-2018 berkurang 5 bank dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 1.598 BPR, sementara jumlah jaringan kantor BPR bertambah 16 unit menjadi 6.242 jaringan kantor.

Penyebaran jaringan kantor BPR di Indonesia masih belum merata, yaitu masih terpusat di wilayah Jawa (75,07% atau 4.686 kantor), diikuti wilayah Sumatera (11,65% atau 727 kantor), wilayah Bali-NTB-NTT (7,18% atau 448 kantor), wilayah Sulampua (4,05% atau 253 kantor), dan wilayah Kalimantan (2,05% atau 128 kantor).

E. Kelembagaan BPR

Penyebaran Jaringan Kantor BPRGrafik II - 5

Jawa

SulampuaKalimantan

Bali - NTB - NTT

Sumatera

75,07%

4,05%2,05%

7,18%

11,65%

Sumber: OJK

Daftar Hasil Fit and Proper Test New Entry BPR

Tabel II - 11

Pemohon FPTTriwulan III-2018

Lulus Tidak Lulus Total

Direksi 122 33 155

Komisaris 84 24 108

PSP 14 - 14

Total 220 57 277

2.2.3 Pengawasan Pasar Modal

1. Pengawasan Transaksi Saham Selama periode laporan, OJK melakukan monitoring terhadap 49 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar di mana terdapat sembilan saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan dan 31 saham telah diputuskan untuk ditutup setelah dilakukan analisa lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran, serta sembilan saham sedang dilakukan monitoring. OJK juga melakukan penelahaan terhadap 11 saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan monitoring unusual market activity dimana terdapat lima saham sedang dilakukan penelaahan, dan enam saham telah ditingkatkan ke pemeriksaan teknis. Selain itu, OJK juga melakukan pemeriksaan teknis terhadap tujuh saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam di mana satu saham sedang dilakukan pemeriksaan, dan enam saham telah selesai pemeriksaan dan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

2. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya. Terkait dengan pengawasan terhadap transaksi Surat Utang dan Efek lainnya, OJK telah melakukan penelaahan atas laporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) bulan Juli berupa keterlambatan pelaporan transaksi Efek sebanyak 21 Partisipan dengan total frekuensi keterlambatan pelaporan sebanyak 99 kali.

Terkait dengan Obligasi, OJK melakukan review alert pada Juli, Agustus, dan September yang menghasilkan 4.881 alert Obligasi Pemerintah, 4.095 alert Obligasi Korporasi dan 69 alert Waran. OJK juga melakukan monitoring terhadap lima seri Obligasi Pemerintah, dan empat seri Waran dan telah diselesaikan kertas kerja monitoring sebanyak tujuh seri Obligasi Pemerintah, enam Obligasi Korporasi dan lima seri Waran.

A. Pengawasan Lembaga dan Transaksi Efek

3. Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry)Pada triwulan III-2018, OJK melakukan FPT New Entry1 kepada 277 calon Direksi, Komisaris, dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 220 calon (79,42% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP, serta 57 calon yang ditolak.


87

Sampai dengan triwulan III-2018, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap 24 kantor pusat MI, tiga Perusahaan Efek sebagai APERD, sembilan kantor pusat APERD, lima Bank Kustodian, dan delapan Produk Investasi (satu EBA dan tujuh RDPT). Sampai dengan triwulan III-2018, sebanyak tujuh MI masih dalam proses permintaan konfirmasi dan 17 MI dalam proses finalisasi LHP. Terkait dengan Pemeriksaan kepatuhan terhadap

B. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi

OJK melakukan penelaahan atas laporan evaluasi pembatalan pelaporan transaksi Efek bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) dari Bursa Efek Indonesia periode Juli dan Agustus dimana sebanyak 41 Partisipan dengan total 138 transaksi EBUS yang menyampaikan permohonan pembatalan pelaporan transaksi EBUS kepada PLTE. OJK juga melakukan penelaahan atas laporan kecenderungan Pasar Surat Utang dari Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) bulan Juli, Agustus, dan September.

3. Pemeriksaan terhadap Self Regulatory Organization, Lembaga Penilai Harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan terhadap Self Regulatory Organization (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP). OJK memberikan tanggapan realisasi anggaran dan realisasi rencana kerja triwulan II-2018 terhadap PT KSEI, PT BEI, PT P3IEI, dan PT KPEI. OJK juga telah memberikan tanggapan antara lain atas perubahan Prosedur Operasi Standar dan Instruksi Kerja PT PHEI, laporan kendala settlement C-Best tanggal 3 September 2018 dan perpanjangan cut off settlement C-Best tanggal 5 september 2018, serta pengajuan calon anggota dewan komisaris pengganti BEI masa jabatan 2017-2020.

4. Pengawasan Perusahaan Efek Terkait dengan pengawasan Perusahaan Efek, OJK memberi persetujuan terhadap 22 perubahan susunan direksi, 37 perubahan susunan komisaris, dan dua proses persetujuan perubahan pemegang saham. OJK juga memberi dua persetujuan peningkatan modal disetor yang diajukan oleh Perusahaan Efek.

OJK melakukan analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 124 Perusahaan Efek dengan Rata-rata total MKBD sebesar Rp23,22 triliun atau naik sebesar 1,40% (qtq) dari periode sebelumnya. Kenaikan rata-rata total MKBD tersebut disebabkan oleh kenaikan nilai aset lancar industri yang lebih besar dari pada kenaikan liabilitas industri. OJK juga melakukan analisis dan pemantauan atas 43 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap 22 Emiten. Analisis dan pemantauan tersebut dalam rangka menilai kemampuan Perusahaan Efek dalam pemenuhan nilai MKBD pada saat melakukan kegiatan Penjaminan.

OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) dalam triwulan III-2018 yaitu periode Juni - Agustus 2018 dimana terdapat lima Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPPE pada Juni 2018 dan empat Perusahaan Efek pada Juli 2018. Sementara itu, empat Perusahaan

Efek yang tidak mengumpulkan LKPPE pada bulan Agustus 2018 merupakan Perusahaan Efek tidak aktif/suspen.

5. Pemeriksaan Lembaga Efek Pada triwulan III-2018, OJK melakukan pemeriksaan setempat terhadap PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan telah menyampaikan permintaan tanggapan atas hasil pemeriksaan setempat tersebut kepada KPEI. Adapun fokus pemeriksaan KPEI adalah Good Corporate Governance (GCG), penyelesaian transaksi, dan investasi. OJK juga melakukan monitoring pemenuhan rekomendasi hasil pemeriksaan atas PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, OJK melakukan proses penentuan fokus pemeriksaan dan penyusunan program pemeriksaan terhadap PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

6. Pemeriksaan Kepatuhan dan Teknis Perusahaan Efek Pada triwulan III-2018, OJK melakukan pemeriksaan setempat terhadap 11 kantor pusat Perusahaan Efek dengan fokus pemeriksaan adalah Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) dan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) oleh perusahaan efek. OJK juga melakukan penyusunan laporan hasil pemeriksaan sebanyak 71 Perusahaan Efek di mana 60 LHP di antaranya merupakan pemeriksaan setempat bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia terkait dengan pelaksanaan pembiayaan penyelesaian transaksi oleh Perusahaan Efek yang dilakukan pada triwulan II-2018. Di samping itu, OJK melakukan pendampingan pemeriksaan setempat terhadap enam kantor cabang Perusahaan Efek di wilayah lima Kantor OJK Regional dalam rangka pelaksanaan pendelegasian wewenang pengawasan Pasar Modal ke Kantor OJK Regional dan Kantor OJK.

Pada triwulan III-2018, OJK melakukan pemeriksaan setempat terhadap satu kantor pusat Perusahaan Efek terkait dengan kegiatan pemasaran Medium Term Notes (MTN) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan. OJK juga tengah menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis terhadap kantor cabang Perusahaan Efek di Surabaya.


Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik dengan detail sebagai berikut:

C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

No. Aksi Korporasi Triwulan III-2017

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

1 Transaksi Afiliasi 43 35 29

2Transaksi Afiliasi Bersamaan Dengan Transaksi Material

1 1 1

3Transaksi Material Tidak Memerlukan RUPS

5 12 7

4

Transaksi Material Yang Harus Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan RUPS

3 9 1

5Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha Utama

1 2 -

6Pembagian Saham Bonus

1 - -

7Pembagian Dividen Berupa Kas

18 26 19

8Pembagian Dividen Saham

3 - -

9Laporan Buyback Saham

6 - 9

10

Laporan Buyback Saham DalamKondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis

- - -

11Pembelian Kembali Obligasi

3 - -

12 Penelaahan TerhadapProgram ESOP/MSOP 1 - 5

13Penelaahan Atas RencanaPenggabungan Usaha

- 1 1

14Penelaahan AtasPenawaran Tender

3 - 1

15Penelaahan Atas PenawaranTender Sukarela

- - -

16Penelaahan Atas Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD

1 5 2

17 Penelaahan Go Private 1 - -

Aksi Korporasi Tabel II - 12

OJK juga melakukan pengawasan terhadap laporan berkala dengan detail sebagai berikut:

Penyampaian Laporan BerkalaTabel II - 13

No. Laporan Berkala

LKT 2017 LT 2017 LKTT 2018

EPP % EPP % EPP %

1 Tepat Waktu 570 84,4% 517 76,6% 582 84,5%

2 Terlambat 56 8,3% 48 7,1% 33 7,3%

3Belum Menyampaikan

18 2,7% 72 10,7% 50 4,8%

4

Emiten Beda Tahun Buku dan Belum Menyampaikan

0 0% 7 1% 4 0,6%

5Belum Wajib Menyampaikan

31 4,6% 31 4,6% 20 2,9%

PE-APERD, sebanyak dua PE-APERD masih dalam proses permintaan konfirmasi dan satu PE-APERD dalam proses finalisasi LHP. Terkait dengan pemeriksaan kepatuhan terhadap APERD terdapat tiga APERD masih dalam proses permintaan konfirmasi dan enam APERD dalam proses finalisasi LHP. Untuk pemeriksaan kepatuhan terhadap BK, satu BK masih dalam proses permintaan konfirmasi dan empat BK dalam proses finalisasi LHP. Adapun untuk pemeriksaan kepatuhan terhadap delapan produk investasi terdapat dua produk investasi saat ini masih dalam proses konfirmasi dan lima produk investasi proses finalisasi LHP.

Terkait dengan aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi. Pada triwulan III-2018, terdapat satu MI yang terlambat menyampaikan laporan X.N.1 bulan Juli 2018 dan seluruh MI menyampaikan laporan X.N.1 bulan Agustus 2018 dan September tepat waktu. Sementara itu, OJK juga mewajibkan MI untuk menyampaikan laporan MKBD setiap bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD). Pada periode triwulan III-2018, terdapat satu MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD periode Juli 2018, serta seluruh MI menyampaikan laporan MKBD periode Agustus dan September 2018 tepat waktu.

89

Selama periode laporan, OJK melakukan penelaahan atas 32 laporan perubahan data dan informasi Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari empat laporan dari Akuntan, tiga laporan dari Konsultan Hukum, 21 laporan dari Penilai, satu laporan perubahan data Notaris dan empat laporan Perubahan Data ASPM. Selain itu, dari awal tahun sampai dengan triwulan III-2018, OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan (onsite) terhadap dua Biro Administrasi Efek (BAE) dan dua Wali Amanat (WA) serta telah menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas seluruh pemeriksaan kepatuhan (onsite).

Dari awal tahun sampai dengan triwulan III-2018, OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan (onsite) terhadap lima profesi Penilai dengan ruang lingkup pendalaman Pedoman Pengendalian Mutu (PPM) KJPP dan penerapan Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal dan Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian

D. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Berdasarkan hasil pengawasan terdapat 164 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang disampaikan tepat waktu dan 12 yang disampaikan terlambat. Selain itu, OJK melakukan pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 280 laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, 73 laporan hasil pemeringkatan efek, 106 hasil RUPS, serta 24 laporan penjatahan Penawaran Umum. OJK juga telah melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total laporan selama triwulan III-2018 sebanyak 555 laporan dengan tujuan untuk melihat exposure hutang valas terhadap Emiten dan Perusahaan Publik.

Sampai dengan triwulan III-2018, OJK melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap 15 Emiten dan Perusahaan Publik yaitu: a. Enam Emiten untuk memastikan pemenuhan

Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;

b. Dua Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;

c. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;

d. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;

e. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;

f. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;

g. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang

Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;

h. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka; dan

i. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.


Sanksi Administratif Pasar ModalTabel II - 14

Sanksi AdministratifPencabutan

IzinPeringatan tertulis Denda

Pelanggaran

Keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman

38152 dengan total denda

sebesar Rp3.027.540.000,-

-

Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman

-3 dengan total denda

sebesar Rp959.300.000,-

Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.

- -

Total 38 155 -

dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal serta terhadap dua Konsultan Hukum dengan ruang lingkup kesesuaian pelaksanaan penugasan profesional oleh Konsultan Hukum dengan kode etik, standar profesi sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 66/POJK.04/2017 dan penerapan/pelaksanaan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum. LHP atas seluruh kegiatan pemeriksaan kepatuhan (onsite) terhadap profesi tersebut telah diselesaikan. Selanjutnya OJK juga melakukan mapping (onsite) terhadap tiga Notaris Pasar Modal dengan ruang lingkup pendalaman terhadap kegiatan Notaris sebagai Notaris Pasar Modal khususnya dalam penyusunan Akta Notariil

1. Pemeriksaan Pasar Modal Terkait dengan penegakan hukum di Industri Pasar Modal, OJK melakukan 49 pemeriksaan yang terdiri dari satu Pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi dengan dugaan pelanggaran, 22 Pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek dengan dugaan pelanggaran, dan 26 Pemeriksaan terkait Emiten dan Perusahaan Publik dengan dugaan pelanggaran.

Sampai dengan triwulan III-2018, terdapat lima pemeriksaan yang diteruskan kepada Penyidikan

E. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

dengan dugaan pelanggaran antara lain ketentuan terkait manipulasi pasar, larangan dan ketentuan larangan bagi setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik.

dan penerapan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal. Laporan Hasil Mapping untuk seluruh pemetaan/mapping tersebut telah diselesaikan.

Sampai akhir triwulan III-2018, OJK melakukan pemeriksaan onsite terkait pendalaman atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) terhadap 10 Kantor Akuntan Publik (KAP). OJK akan melakukan pemeriksaan onsite terkait pendalaman atas SPM KAP terhadap 2 KAP pada bulan pertama triwulan IV, disertai dengan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang seluruhnya akan diselesaikan pada triwulan IV. Selain itu, Selama triwulan III-2018, OJK melakukan penelaahan atas 10 permohonan izin perorangan sebagai Ahli Syariah Pasar Modal, Pada triwulan III-2018, OJK menerbitkan lima Surat Keputusan Izin ASPM.

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda di tahun 2018, selama triwulan III-2018 OJK menetapkan 47 Surat Teguran Pertama, 23 Surat Teguran Kedua, dan dua pelimpahan piutang macet ke PUPN terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda. OJK masih

memproses pengenaan sanksi administratif terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman sebanyak sembilan rekomendasi sanksi administratif, 16 rekomendasi atas kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan,

2. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modala. Penetapan Sanksi Administratif

Pada industri Pasar Modal, selama periode triwulan III-2018, OJK menetapkan sebanyak 193

sanksi administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, dengan detail sebagai berikut:

91

Jumlah Laporan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi yang Dianalisis Triwulan III - 2018

Tabel II - 15

2.2.4 Pengawasan IKNB

1. Analisis Laporan (off-site supervision) Pada triwulan III-2018, OJK melakukan analisis terhadap 18 laporan keuangan berkala, yang terdiri dari 11 laporan Perusahaan Asuransi Umum, enam laporan Perusahaan Asuransi Jiwa, dan satu laporan Asuransi Wajib. Rincian kegiatan analisis laporan berdasarkan periode laporan yang dianalisis adalah sebagai berikut:

A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

2. Pemeriksaan (on-site supervision) Pada periode laporan triwulan III-2018, OJK melakukan pemeriksaan terhadap dua Perusahaan Asuransi Umum, 10 Perusahaan Asuransi Jiwa, satu Asuransi Wajib, dan satu Perusahaan Reasuransi.

3. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pada triwulan III-2018 OJK telah menerbitkan 12 LHP yang terdiri dari tujuh LHP Sementara dan lima LHP Final.

4. Pemantauan Tindak Lanjut, Penegakan Kepatuhan, dan Pengenaan Sanksi Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan final yang dilakukan, OJK memberikan rekomendasi kepada perusahaan asuransi. Untuk memantau pelaksanaan rekomendasi, OJK menerbitkan surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi oleh perusahaan. Dalam

Periode Laporan

Asuransi Jiwa

Asuransi Umum Reasuransi Asuransi

Wajib

Jul 2018 1 1 - -

Aug 2018 4 4 - 1

Sep 2018 1 6 - -

dokumen selain laporan, dan pengumuman, 2 dua rekomendasi sanksi selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.

b. Penanganan Keberatan Atas Sanksi AdministratifBerdasarkan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor XIV.B.2 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi, Pihak yang dikenakan sanksi berhak untuk mengajukan Keberatan. Selama periode triwulan III-2018, OJK menindaklanjuti 17 Permohonan Keberatan di mana sembilan Keberatan telah ditanggapi dan delapan Keberatan masih dalam proses.

surat dimaksud dinyatakan rekomendasi yang telah dipenuhi, yang belum sesuai, dan yang masih harus dipenuhi oleh perusahaan.

Berdasarkan data pemantauan pelaksanaan rekomendasi sampai dengan triwulan III-2018, terdapat 349 rekomendasi yang harus dilaksanakan.Pada periode laporan, jumlah rekomendasi yang telah dilaksanakan sebanyak 217 rekomendasi sehingga total rekomendasi yang belum dilaksanakan pada periode tersebut adalah 132 rekomendasi.

Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha. Pada triwulan III-2018, OJK telah mengenakan sanksi peringatan pertama kepada 17 perusahaan dan sanksi peringatan kedua kepada satu perusahaan.

Selain menerbitkan pengenaan sanksi, OJK juga melakukan pencabutan sanksi yang terdiri dari empat surat pencabutan sanksi peringatan pertama. Rincian pengenaan dan pencabutan sanksi peringatan kepada perusahaan adalah asuransi dan reasuransi pada triwulan III-2018 adalah sebagai berikut:


Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Tabel II - 16

PenyebabPengenaan Sanksi Pencabutan Sanksi

Denda Administrasi

Pencabutan Sanksi PKU

SP 1 SP 2 SP 3 SP 1 SP 2 SP 3

Perusahaan Belum Melakukan Pelunasan Pembayaran Pungutan OJK Atas Denda dan Bunga Atas Denda

1 - - - - - - -

Laporan Keuangan Tahunan Non Konsolidasi

- - - 1 - - - -

Rasio Kecukupan Investasi Tidak Memenuhi Ketentuan

1 - - - - - - -

Belum Menyampaikan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi Otomatis Tahun 2018

- 1 - - - - - -

Belum Membayar Pungutan Tahap I Tahun 2018

- - - - - - 1 -

Terlambat Menyampaikan Laporan KAP 2 - - - - - 2 -

RKI dan Pembayaran Klaim Melebihi 30 Hari (Hasil Pemeriksaan Langsung)

1 - - - - - - -

Perusahaan Telah Mengatasi Penyeban Dikenakannya Sanksi Peringatan Pertama Nomor S-13/NB.21/2017

- - - 1 - - - -

Belum Membayar Denda Keterlambatan Berikut Bunga Keterlambatan

- - - - - - 1 -

Tidak Memiliki Komite Investasi 1 - - - - - - -

Kewenangan KUP Manado sebagai Kantor Pemasaran

1 - - - - - - -

Tidak Menyampaikan Laporan Perubahan Alamat KC Denpasar

1 - - - - - - -

Terlambat Menyampaikan Laporan KAP, Tahunan 2017, dan Laporan Aktuaris 2017

1 - - - - - 1 -

Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2017

3 - - - - - 2 -

Rencana Penyehatan Keuangan - - - 1 - - - -

Terlambat Menyampaikan Laporan Aktuaris 2017

2 - - - - - 2 -

Terdapat Utang Klaim per 31 Desember 2018 yang Umurnya Melebihi 30 Hari

1 - - - - - - -

Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2017 dan Triwulan IV Tahun 2017

- - - - - - 1 -

Belum Menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2018

2 - - - - - 1 -

Telah menyampaikan rencana bisnis tahun 2016-2018

- - - 1 - - - -

Total 17 1 - 4 - - 11 -

93

5. Tindak Lanjut Penanganan PengaduanPada triwulan III-2018, OJK menindaklanjuti sebanyak 49 pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi.

6. Penatausahaan Dana Jaminan, Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, dan Pengesahaan CadanganSelain kegiatan pengawasan rutin, sektor perasuransian OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut:a. Penatausahaan Dana Jaminan

Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi dan reasuransi yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Jumlah dana jaminan disesuaikan dengan perkembangan volume usaha setiap perusahaan yang wajib ditempatkan dalam jenis investasi berupa deposito dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia. Pada triwulan III-2018 OJK memproses 21 permohonan pencairan/penggantian dana jaminan.

b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan KeuanganPada triwulan III-2018, OJK menerima 34 permohonan surat keterangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan telah diselesaikan seluruhnya.

c. Pengesahan Cadangan Selama periode triwulan III-2018, terdapat enam permohonan pengesahan cadangan premi dan tiga pengesahan kenaikan cadangan teknis yang diajukan oleh perusahaan yang diajukan oleh perusahaan. Seluruh permohonan tersebut telah dianalisis dan ditindaklanjuti.

B. Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan

1. Analisis Laporan (off-site supervision) Berdasarkan peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun, Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala berupa laporan keuangan dan laporan lainnya kepada OJK. Rekapitulasi penyampaian laporan bulanan Dana Pensiun pada triwulan III-2018 adalah sebagai berikut:

Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun

Tabel II - 17

Jenis Dana Pensiun

Telah Menyampaikan

Belum Menyampaikan

Jul2018

Aug2018

Sep2018

Jul2018

Aug2018

Sep2018

Dana Pensiun Pemberi Kerja

205 207 204 4 2 4

Dana Pensiun Lembaga Keuangan

23 22 23 - 1 1

Total 228 229 227 4 3 5

Penerimaan Laporan Berkala Dana Pensiun

Tabel II - 18

Laporan berkala Dana Pensiun yang diterima OJK pada triwulan III-2018 adalah sebagai berikut:

Jenis Laporan Jumlah

Laporan Keuangan Semester II 2017 1

Laporan Keuangan Semester I 2018 156

Laporan Aktuaris 12

Laporan Keuangan Tahun 2017 audited 6

Dasar hukum pengawasan BPJS Ketenagakerjaan adalah POJK No 05/POJK.05/2013 tentang Pengawasan BPJS oleh OJK. Berdasarkan POJK tersebut, pengawasan yang dilakukan oleh OJK terdiri dari pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui kegiatan analisis terhadap laporan berkala yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, pemeriksaan dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan di kantor BPJS Ketenagakerjaan dan/atau pihak terkait lainnya.

Selama triwulan III-2018, OJK menerima laporan berkala dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak sembilan laporan berkala yang terdiri dari tiga laporan pengelolaan program Dana Jaminan Sosial periode Juni, Juli, dan

C. Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan

2. Pemeriksaan (on-site supervision) Pada triwulan III-2018, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap 10 Dana Pensiun. Selanjutnya, Kegiatan pemeriksaan mewajibkan kepada pemeriksa untuk menyampaikan LHP Sementara kepada Dana Pensiun yang diperiksa paling lambat 30 hari setelah pemeriksaan langsung berakhir. Pada triwulan III-2018, OJK menerbitkan 13 LHP Sementara dan 12 LHP Final Dana Pensiun.


Agustus 2018 dan enam laporan keuangan bulanan periode Juni, Juli, dan Agustus 2018 masing-masing untuk Badan dan Dana Jaminan Sosial yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

1. Analisis Laporan Berkala (off-site supervision) Selama triwulan II-2018, pengawasan off-site dilakukan dengan cara menganalisis laporan bulanan perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur untuk periode Juni-Agustus 2018. Rekapitulasi penyampaian

D. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga PembiayaanTabel II - 19

Jenis Laporan

Terlambat Tidak Terlambat

Jun 2018 Jul 2018 Aug 2018 Jun 2018 Jul 2018 Aug 2018

LBPP 9 11 6 182 178 182

LBPMV 6 4 4 60 61 61

LBPPI 0 0 0 2 2 2

* LBPP : Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, LBPMV : Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura, LBPPI : Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Perusahaan yang terlambat atau tidak menyampaikan

2. Pemeriksaan Langsung (On-site Supervision)Pada triwulan III-2018, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap 17 Lembaga Pembiayaan, yang terdiri dari sembilan Perusahaan Pembiayaan, tujuh Perusahaan Modal Ventura, dan satu Perusahaan

Penerbitan LHP Lembaga PembiayaanTabel II - 20

Kegiatan Jumlah

LHPS telah dikirimkan 19

LHPF telah dikirimkan 20

4. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan SanksiSampai dengan triwulan III-2018, OJK mengenakan 215 sanksi administratif terhadap lembaga pembiayaan yang terdiri dari 70 sanksi peringatan

Berdasarkan hasil analisis pada triwulan II-2018 terhadap laporan keuangan audited Dana Jaminan Sosial dan BPJS Badan, aspek yang diperiksa pada pemeriksaan sebagaimana dimaksud adalah aspek investasi pada BPJS Badan dan seluruh Dana Jaminan Sosial serta aspek klaim khususnya kalim JHT dan JP.

laporan bulanan lembaga pembiayaan untuk bulan Juni-Agustus 2018 yang disampaikan paling lambat pada tanggal 10 di bulan berikutnya adalah sebagai berikut:

laporan bulanan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pembiayaan Infrastruktur. Pemeriksaaan terhadap perusahaan pembiayaan dilakukan dengan menerapkan Risk Based Supervision (RBS).

3. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)Perkembangan penyusunan laporan pemeriksaan selama triwulan III-2018, yaitu:

pertama (SP 1), 55 sanksi peringatan kedua (SP 2), 50 sanksi peringatan ketiga (SP 3), dan 40 sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagai berikut:

95

2. Undangan Pihak Internal dan Eksternal OJK dalam rangka Sosialisasi UU LKM dan Pengembangan LKM

Jenis Usaha Sanksi Administratif I

Sanksi Administratif II

Sanksi Administratif III

Pembekuan Kegiatan Usaha Total

Perusahaan Pembiayaan 59 38 14 22 133

Perusahaan Modal Ventura 11 17 36 18 82

Total Sanksi Diterbitkan 70 55 50 40 215

Pengenaan Sanksi terhadap Lembaga PembiayaanTabel II - 21

5. Perkembangan Penerapan Risk Based SupervisionSelama triwulan III-2018, OJK melakukan pemeriksaan langsung dengan menerapkan risk based supervision (RBS) terhadap sembilan Perusahaan Pembiayaan. Kewajiban penyampaian

1. Pemberian Izin Usaha LKM Selama triwulan III-2018, OJK memberikan izin usaha sebanyak tujuh izin usaha penuh LKM. Selain itu, terdapat satu izin usaha LKM yang tidak berlaku

E. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Daftar LKM yang Mendapatkan Izin Usaha PenuhTabel II - 22

No. Nama LKM Asal Daerah

1 PT LKM Demak Sejahtera Demak, Jawa Tengah

2 Koperasi LKMA Anduring Jaya Sepakat Padang, Sumatera Barat

3 Koperasi LKMS Ummul Mukminin Aisyiyah Makassar, Sulawesi Selatan

4 Koperasi LKMS Berkah Umat Ciganitri Bandung, Jawa Barat

5 Koperasi LKM Sanuhe Fahasara Dodo Gunungsitoli, Sumatera Utara

6 Koperasi LKMS Bank Wakaf Mikro Taawun Mitra Ummat Ponpes Al-Mujahidin Balikpapan Balikpapan, Kalimantan Timur

7 Koperasi LKMS Pondok Pesantren Minhadlul Ulum Pesawaran, Lampung

laporan self assessment atas tingkat risiko perusahaan pembiayaan telah disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan dengan batas waktu 28 Februari 2018.

6. Penanganan PengaduanPada triwulan III-2018, OJK menangani dan menindaklanjuti enam pengaduan pengaduan yang

terkait dengan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan.

7. Forum Panel Know Your Financial Institution (KYFI) Perusahaan Pembiayaan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan Perusahaan Pembiayaan, telah dilaksanakan forum panel untuk Laporan Know Your Financial Institution (KYFI) termasuk asesmen untuk tingkat kesehatan dan profil risiko pada Perusahaan Pembiayaan.

Selama triwulan III-2018 telah dilaksanakan forum panel KYFI untuk Perusahaan Pembiayaan, yaitu PT Sunprima Nusantara Pembiayaan, PT U Finance Indonesia, dan PT PANN Pembiayaan Maritim.

kembali, sehingga sampai dengan triwulan III-2018 terdapat 195 LKM.

Dalam rangka mensosialisasikan Undang-Undang LKM dan peraturan pelaksanaannya, serta pengembangan LKM, selama triwulan III-2018 OJK telah turut serta memenuhi undangan pihak internal dan eksternal dalam berbagai acara, antara lain:a. Menjadi narasumber Pembekalan Pendamping

dan Pengelola LKMS BWM di Bogor.b. Menjadi narasumber Apresiasi dan Capacity

Building Pengembangan LKM Agribisnis dan Koperasi Pertanian atas undangan dari Kementerian Pertanian di Solo, Jawa Tengah.

c. Menjadi narasumber Capacity Building Pengembangan LKMA dan Koperasi Pertanian

atas undangan Kementerian Pertanian di Makassar.

d. Menjadi narasumber Workshop Pendampingan Usaha LPMUKP Tahap V atas undangan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) di Jakarta.

e. Menjadi narasumber Pelatihan Pengelola BWM dalam rangka pelatihan pendamping LKMS atas undangan PINBUK di Bogor.

f. Menghadiri acara pembahasan secara intensif pengembangan sistem keuangan LKMS BWM atas undangan dari PT USSI di Bandung.


Pemberian Izin LKM Syariah BWM (Bank Wakaf Mikro)

Tabel II - 24

No. Nama LKM Syariah

1 Koperasi LKMS Ummul Mukminin Aisyiyah

2 Koperasi LKMS Berkah Umat Ciganitri

3 Koperasi LKMS Bank Wakaf Mikro Taawun Mitra Ummat Ponpes Al-Mujahidin Balikpapan

4 Koperasi LKMS Pondok Pesantren Minhadlul Ulum

Pelaksanaan Pendampingan LKMTabel II - 23

No. Lokasi Nama LKM

1 Pemalang 1. Koperasi LKM Gapoktan Tani Karya

2. Koperasi LKM Gapoktan Sarwo Akur Tani

3. Koperasi LKMS BTM Pemalang

4. Koperasi LKM Gapoktan Ragil Jaya

2 Serang 1. PT LKM Ciomas

3 Medan 1. Koperasi LKMS Madani Emas Nusantara

4 Lampung 1. Koperasi LKM Mandiri Sejahtra

2. Koperasi LKMS Waysulan Mandiri Sejahtera

5 Sragen 1. Koperasi LKM Desa Bendo

2. Koperasi LKM Murih Raharjo

3. Koperasi LKM Sumber Makmur

4. Koperasi LKM Soko Rahayu

6 Probolinggo 1. Koperasi LKMS Usaha Mulia

7Polewali Mandar

1. Koperasi LKM Gapoktan Karya Tani

2. Koperasi LKM Sumber Makmur

3. Koperasi LKM Gapoktan Assama Lebuang

4. Koperasi LKM Gapoktan Bunga Padi

5. Koperasi LKMA Gapoktan Mataram

6. Koperasi LKM Gapoktan Tanah Bahagia

7. Koperasi LKM Gapoktan Reski Tunas Semi

8 Banda Aceh 1. PT LKMS Mahirah Muamalah

3. Pelaksanaan Pendampingan Secara Langsung dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan LKM OJK telah melakukan pelatihan penyusunan laporan keuangan kepada LKM yang memperoleh izin usaha untuk mendukung pelaksanaan penyampaian laporan keuangan LKM kepada OJK. Namun, pada perkembangannya masih banyak LKM yang belum menyampaikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan OJK, sehingga OJK melakukan pendampingan secara langsung. Pendampingan dilakukan untuk melihat profil dan proses bisnis LKM. Selain itu, pendampingan juga dilakukan kepada LKM bermasalah seperti LKM yang memiliki Non Performing Loan (NPL) yang tinggi maupun LKM yang memiliki fraud.

Selama triwulan III-2018, OJK telah melakukan pendampingan LKM di delapan kota dengan total sebanyak 21 LKM, sebagai berikut:

4. Pelaksanaan Asistensi Perizinan Usaha Lembaga Keuangan Mikro Selama triwulan III-2018, OJK melakukan asistensi perizinan badan kredit desa (BKD) menjadi LKM terhadap 69 BKD di Kabupaten Indramayu pada 31 Juli-2 Agustus 2018.

5. Pendirian LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKM syariah) yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil. Dalam membentuk LKM syariah, OJK bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). LKM Syariah Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat. Selain itu, pendirian LKM syariah di lingkungan pesantren diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah. Sampai akhir triwulan III-2018, jumlah LKM syariah terus meningkat menjadi 32 LKM Syariah. LKM Syariah Bank Wakaf Mikro yang diberikan izin selama triwulan III-2018 tersaji sebagai berikut:

97

Pemeriksaan Langsung Lembaga Keuangan Khusus

Tabel II - 25

Sampai dengan triwulan III-2018 telah dilakukan pemeriksaan langsung lembaga keuangan khusus terhadap 16 perusahaan, sebanyak sembilan di antaranya dilakukan pada triwulan III-2018 sebagai berikut:

F. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

No. Nama Perusahaan Lokasi

1. PT Mas Agung Sejahtera Jakarta

2. PT Jamkrida Riau Pekanbaru

3. PT Jamkrida Jatim

SurabayaPT Jamkrida Jatim Pemeriksaan Khusus

4. PT Mitra Gadai Sejatera Kepri Batam

5. PT Sarana Gadai Prioritas Jakarta

6. PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat Jakarta

PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Makassar Makassar

PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Semarang Semarang

7. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Kantor Pusat Jakarta

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Kanwil Surabaya Surabaya

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Kanwil Makassar Makassar

8. Perum Jamkrindo Kantor Pusat Jakarta

Perum Jamkrindo Kantor Cabang Balikpapan Balikpapan

Perum Jamkrindo Kantor Cabang Semarang Semarang

9. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Jakarta

Sampai dengan triwulan III-2018 telah diselesaikan sebanyak 20 laporan hasil pemeriksaan, sebanyak 6 di antaranya diselesaikan pada triwulan III-2018.

Sampai dengan triwulan III-2018, jumlah penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) terdaftar adalah 70 perusahaan. Pada triwulan III-2018, OJK memberikan Tanda Bukti Terdaftar kepada 12 Penyelenggara LPMUBTI, sebagai berikut:

Kegiatan pengawasan di sektor jasa penunjang IKNB dilaksanakan sejak pemberian izin usaha. Pemberian izin usaha dilakukan secara terseleksi hanya kepada pihak-pihak yang telah memenuhi persyaratan. Selama triwulan III-2018, OJK melakukan pengawasan atas perusahaan jasa penunjang yang telah beroperasi dengan:• Penyelesaian pemeriksaan rutin dan pemeriksaan

khusus sebanyak 41 Perusahaan Jasa Penunjang

G. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

H. Pengawasan Financial Technology (Fintech)

IKNB, yang terdiri dari 35 pemeriksaan terhadap Perusahaan Pialang Asuransi, empat Perusahaan Pialang Reasuransi, dan dua Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dengan pemeriksaan cabang terhadap 2 Perusahaan Pialang Asuransi dan 1 Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;

• Penerbitan 27 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan 12 Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF);

• Penyelesaian tindaklanjut sebanyak 6 pengaduan mengenai jasa penunjang IKNB;

• Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan perusahaan jasa penunjang sebanyak 148 sanksi yang terdiri dari 32 Sanksi Peringatan Pertama (SP1), 17 Sanksi Peringatan Kedua (SP2), 35 Sanksi Peringatan Ketiga (SP3), 52 Sanksi Administratif berupa Denda, dan 12 Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU) pada periode triwulan III-2018.


Pada triwulan III-2018, OJK menerima 1.572 permohonan dan pelaporan kelembagaan IKNB. Dengan demikian, sampai dengan triwulan III-2018 telah diproses 5.354 permohonan yang terdiri dari 4.434 permohonan dan pelaporan kelembagaan IKNB yang telah selesai diberikan izin/persetujuan/pencatatan, 854 permohonan dan pelaporan masih dalam proses penyelesaian, dan 66 permohonan lainnya dibatalkan/dikembalikan karena

I. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Pendaftaran Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) per triwulan III-2018 Tabel II - 26

No. Nama Platform Website Nama Perusahaan

1 Uangme http://uangme.id PT Uangme Fintek Indonesia

2 Pinjamduit http://pinjamduit.co.id PT Stanford Teknologi Indonesia

3 Pinjamyuk http://pinjamyuk.co.id PT Kuaikuai Tech Indonesia

4 Pinjam Modal http://pinjammodal.id PT Finansial Integrasi Teknologi

5 Julo http://julo.co.id PT Julo Teknologi Finansial

6 Easycash http://indo.geteasycash.asia PT Indonesia Fintopia Technology

7 maucash http://maucash.id PT Astra Welab Digital Astra

8 Rupiah One http://rupiahone.co.id PT Finlink Technology Indonesia

9 Pohon Dana http://www.pohondana.id PT Pohon Dana Indonesia

10 Dana Cita http://danacita.co.id PT Inclusive Finance Grup

11 danadidik http://danadidik.id PT Pasar Dana Teknologi

12 TrustIQ http://trustiq.id PT Trust Teknologi Finansial

tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permohonan dan pelaporan kelembagaan IKNB meliputi industri asuransi dan reasuransi, industri dana pensiun, industri lembaga pembiayaan, industri penjaminan, dan industri pergadaian. Rincian permohonan perizinan kelembagaan IKNB selama triwulan III-2018 disajikan pada tabel berikut:

99

Kegiatan

Permohonan

Selesai Telah Dianalisis & Ditanggapi *)

Dalam Proses

Analisis

Dokumen DikembalikanOutstanding

Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018 Jumlah

Pemberian Izin Usaha 46 34 80 43 21 4 12

Pencabutan Izin Usaha 12 11 23 15 7 - 1

Likuidasi 27 4 31 16 11 4 -

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 25 10 35 6 25 1 3

Perubahan Kepemilikan/AD/Modal/PS/PDP 325 56 381 199 113 20 49

Perubahan Nama 5 6 11 6 2 2 1

Kantor Cabang 574 180 754 606 56 92 -

Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang 330 245 575 438 27 110 -

Produk 861 403 1.264 1.139 89 36 -

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan 687 337 1.024 810 119 95 -

Pelaporan Pengurus 407 195 602 596 3 3 -

Pelaporan Syarat Keberlanjutan 301 21 322 322 - - -

Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal 96 44 140 133 7 - -

Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing 86 26 112 105 7 - -

Total 3.782 1.572 5.354 4.434 487 367 66

Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB sampai Triwulan III-2018 Tabel II - 27

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.


IKNB

Permohonan

Total Selesai Telah Ditanggapi *)

Proses Analisis


Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi 1 - 1 - - - 1

Dana Pensiun 7 1 8 2 3 2 1

Perusahaan Pembiayaan 1 2 3 - - 2 1

Perusahaan Modal Ventura 4 - 4 1 1 - 2

Perusahaan Penjaminan - - - - - - -

Perusahaan Pergadaian - Izin Usaha 20 5 25 11 9 - 5

Perusahaan Pergadaian - Pendaftaran 13 26 39 29 8 - 2

Total 46 34 80 43 21 4 12

Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB sampai dengan Triwulan II - 2018Tabel II - 28

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Penetapan Izin IKNBTabel II - 29

No. Nama Perusahaan Jenis Industri

1 PT Sili Gadai Nusantara Perusahaan Pergadaian

2 PT Jawa Barat Gadai Perusahaan Pergadaian

3 PT Pergadaian Dana Sentosa Perusahaan Pergadaian

4 PT Sahabat Gadai Sejati Perusahaan Pergadaian

5 PT Gadai Mitra Rakyat Perusahaan Pergadaian

6 Dana Pensiun Universitas Kristen Duta Wacana Dana Pensiun

7 PT Pondok Gadai Indonesia Perusahaan Pergadaian

8 PT GDC Solusi Gadai Perusahaan Pergadaian

9 PT Indogold Solusi Gadai Perusahaan Pergadaian

10 Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tokio Marine Life Dana Pensiun

11 PT Tez Ventura Indonesia Perusahaan Modal Ventura

12 PT Gadai Cipta Peluang Perusahaan Pergadaian

13 PT Rumah Gadai Indonesia Perusahaan Pergadaian

14 PT Solusi Gadai Mandiri Perusahaan Pergadaian

1. Pemberian Izin Usaha Pada periode triwulan III-2018, terdapat satu permohonan pengesahan pembentukan dana pensiun, dua permohonan izin usaha perusahaan pembiayaan, lima permohonan izin usaha perusahaan pergadaian, dan 26 pendaftaran perusahaan pergadaian. Dengan demikian, sampai dengan triwulan III-2018, terdapat

80 permohonan izin usaha IKNB termasuk pendaftaran pergadaian, sebanyak 43 permohonan telah diselesaikan dan delapan permohonan dikembalikan. Adapun rincian pemberian izin usaha IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Sampai dengan triwulan III-2018 terdapat 12 permohonan dikembalikan dan dibatalkan, yaitu sembilan permohonan dikembalikan karena perusahaan tidak melengkapi dokumen sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sementara itu,

satu permohonan izin usaha, dan dua pendaftaran perusahaan pergadaian dikembalikan karena membatalkan permohonan, Daftar pemberian izin usaha IKNB sampai dengan triwulan III-2018, yaitu:

101

Pemberian Pernyataan Terdaftar Perusahaan PergadaianTabel II - 30


1 UD Ijab Perusahaan Pergadaian

2 CV Prima Perkasa Perusahaan Pergadaian

3 Gadai Murah Jogja Perusahaan Pergadaian

4 PT Awi Gadai Jogja Perusahaan Pergadaian

5 Mari Gadai Perusahaan Pergadaian

6 Gadai Ogan Perusahaan Pergadaian

7 Gadai Oke Perusahaan Pergadaian

8 Gadai Smile Perusahaan Pergadaian

9 Indotech Gadai Perusahaan Pergadaian

10 CV Pioneer Kita Perusahaan Pergadaian

11 Hendrik Wibowo Perusahaan Pergadaian

12 PT Cipta Dana Gadai Perusahaan Pergadaian

13 Fiqri Phone (Sdr. Akib Amir) Perusahaan Pergadaian

14 CV Mitra Aci Global Perkasa (Presiden HP) Perusahaan Pergadaian

15 Bless Gadai Perusahaan Pergadaian

16 GM Com Gadai Perusahaan Pergadaian

17 Ota Jaya Gadai Perusahaan Pergadaian

18 Nimfa Gadai Perusahaan Pergadaian

19 Ginting Gadai Perusahaan Pergadaian

20 Dotri Gadai Perusahaan Pergadaian

21 PT Gadai Bagong Sejahtera Perusahaan Pergadaian

22 Koperasi Citra Bella Sarana Perusahaan Pergadaian

23 PT Pegadaian Eva Grup Perusahaan Pergadaian

24 Alfa Persada Gadai Perusahaan Pergadaian

25 MazPram Gadai Perusahaan Pergadaian

26 PT Eka Pesona Abadi Perusahaan Pergadaian

27 CV Berkat Mandiri Sejahtera Perusahaan Pergadaian

28 PT Surya Gadai Prima Perusahaan Pergadaian

29 UD Firdana Perusahaan Pergadaian


IKNB

Permohonan

Total Selesai Telah Dianalisis & Ditanggapi *)

Dalam Proses

Analisis


Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi 1 - 1 1 - - -

Dana Pensiun 6 4 10 6 4 - -

Perusahaan Pembiayaan 2 4 6 5 - - 1

Perusahaan Modal Ventura 2 2 4 2 2 - -

Perusahaan Penjaminan - 1 1 - 1 - -

Perusahaan Pergadaian 1 - 1 1 - - -

Total 12 11 23 15 7 - 1

Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha IKNB Tabel II - 31

2. Pencabutan Izin Usaha Selama periode triwulan III-2018, OJK menerima 11 permohonan pencabutan izin usaha IKNB yang terdiri dari empat permohonan pembubaran dana pensiun, empat permohonan pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan, dua permohonan

pencabutan izin usaha perusahaan modal ventura, dan satu permohonan pencabutan izin usaha perusahaan penjaminan. Rincian pencabutan izin usaha IKNB disajikan dalam tabel berikut:

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

Selama triwulan III-2018, terdapat 15 pencabutan izin usaha yang telah diselesaikan. Dengan

demikian, daftar pencabutan izin usaha IKNB sampai dengan triwulan III-2018, yaitu:

Pencabutan Izin IKNBTabel II - 32


1 PT AXA Life Indonesia Perusahaan Asuransi

2 PT Arthabuana Margausaha Finance Perusahaan Pembiayaan

3 PT Surya Nordfinans Perusahaan Pembiayaan

4 Dana Pensiun Multi Bintang Indonesia Dana Pensiun

5 Dana Pensiun Aventis Pharma Manfaat Pasti Dana Pensiun

6 PT Pertamina Dana Ventura Perusahaan Modal Ventura

7 PT Rimba Hijau Investasi Perusahaan Pergadaian

8 Dana Pensiun Galva Dana Pensiun

9 Dana Pensiun Garam Dana Pensiun

10 PT Garishindo Buana Finance Indonesia Perusahaan Pembiayaan

11 PT Petroleum Investasi Indonesia Perusahaan Modal Ventura

12 PT Prioritas Raditya Multifinance Perusahaan Pembiayaan

13 Dana Pensiun Citra Lintas Indonesia Dana Pensiun

14 PT Kembang Delapan Delapan Multifinance Perusahaan Pembiayaan

15 Dana Pensiun Indo Kordsa Dana Pensiun

103

Jumlah IKNB Konvensional sampai dengan Triwulan III-2018Tabel II - 33

No. Jenis Industri Jumlah

I Asuransi dan Reasuransi *

1 Asuransi Jiwa 53

2 Asuransi Umum 74

3 Reasuransi 6

4 Penyelenggara Program Asuransi Sosial & BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 3

5 Penyelenggara Asuransi untuk PNS, TNI dan POLRI 2

Total Asuransi dan Reasuransi 138

II Dana Pensiun

1 DPPK PPIP 44

2 DPPK PPMP 165

3 DPLK 25

Total Dana Pensiun 234

III Lembaga Pembiayaan

1 Perusahaan Pembiayaan 185

2 Modal Ventura 62

3 Perusahan Pembiayaan Infrastruktur 2

Total Lembaga Pembiayaan 249

IV Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

1 Perusahaan Penjaminan 23

2 Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan / PT SMF 1

3 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia / Indonesa Eximbank 1

4 Perusahaan Pegadaian / PT Pegadaian (Persero)- Izin usaha 17

5 Perusahan Pergadaian –Pendaftaran 29

Total Lembaga Jasa Keuangan Lainnya 71

TOTAL LJKNB (Konvensional) 692

Sampai dengan triwulan III-2018, jumlah IKNB konvensional adalah sebanyak 692 perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:


3. Likuidasi OJK menerima empat permohonan terkait proses likuidasi dana pensiun yang terdiri dari tiga permohonan persetujuan rencana kerja likuidasi, dan

satu permohonan persetujuan hasil penyelesaian likuidasi. Rincian proses likuidasi IKNB disajikan dalam tabel berikut:

IKNB

Permohonan


Proses Analisis


Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi 3 - 3 3 - - -

Perusahaan Pembiayaan 22 10 32 3 25 1 3

Total 25 10 35 6 25 1 3

Rekapitulasi Pengambilalihan IKNBTabel II - 35

4. Pengambilalihan (Akuisisi) Selama periode triwulan III-2018, terdapat 10 permohonan pengambilalihan dan 25 permohonan pengambilalihan yang merupakan outstanding dari

IKNB

Permohonan


Proses Analisis

OutstandingTriwulan

II-2018

Triwulan III-2018

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

a. Proses Pembubaran 1 - 1 - 1 -

b. Persetujuan Rencana Kerja Likuidasi 2 - 2 2 - -

c. Persetujuan Hasil Penyelesaian Likuidasi - - - - - -

Dana Pensiun

a. Persetujuan Rencana Kerja Likuidasi 15 3 18 9 6 3

b. Persetujuan Hasil Penyelesaian Likuidasi 6 1 7 2 4 1

c. Persetujuan Perubahan Tim Likuidasi 3 - 3 3 - -

Total 27 4 31 16 11 4

Rekapitulasi Likuidasi IKNBTabel II - 34

triwulan sebelumnya. Dari jumlah tersebut, enam permohonan pengambilalihan telah diberikan persetujuan.



Persetujuan Pengambilalihan IKNBTabel II - 36


1 PT AXA Financial Indonesia Perusahaan Asuransi

2 PT Asuransi Jiwa Sinansari Indonesia Perusahaan Asuransi

3 PT Cakrawala Citramega Multifinance Perusahaan Pembiayaan

4 PT Astra Sedaya Finance Perusahaan Pembiayaan

5 PT Bahana Artha Ventura Perusahaan Modal Ventura

6 PT Lippo General Insurance Tbk Perusahaan Asuransi

105

IKNB

Permohonan


Proses Analisis


Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi 60 11 71 42 18 7 4

Dana Pensiun 118 16 134 61 51 3 19


Perusahaan Modal Ventura 43 8 51 26 16 4 5

Perusahaan Penjaminan 14 2 16 11 4 - 1

Perusahaan Pergadaian - 1 1 - 1 - -

Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan 1 - 1 1 - - -

Total 325 56 381 199 113 20 49

IKNB

Permohonan


Proses Analisis


Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi 2 4 6 5 1 - -

Dana Pensiun - - - - - - -


Perusahaan Modal Ventura - - - - - - -

Perusahaan Penjaminan - - - - - - -

Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan - - - - - - -

Total 5 6 11 6 2 2 1

Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan PDP IKNB

Tabel II - 37

Rekapitulasi Perubahan Nama Tabel II - 38


6. Perubahan Nama Pada triwulan III-2018, OJK telah menerima enam pelaporan perubahan nama IKNB yang terdiri dari empat laporan perubahan nama

5. Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP)

Selama triwulan III-2018, OJK telah menerima sebanyak 56 permohonan/pelaporan terkait proses perubahan kepemilikan perusahaan/ perubahan anggaran dasar/perubahan pemegang saham/perubahan PDP dari

seluruh IKNB dan 325 permohonan/pelaporan dari triwulan sebelumnya. Sampai dengan triwulan III-2018 telah diselesaikan 199 persetujuan/pencatatan/pengesahan sebagai berikut:

perusahaan asuransi dan dua laporan perubahan nama perusahan pembiayaan. Rincian pelaporan perubahan nama IKNB disajikan sebagai berikut:


IKNB

Permohonan


Proses AnalisisOutstanding

Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi 153 49 202 181 11 10

Perusahaan Pembiayaan 177 196 373 257 16 100

Total 330 245 575 438 27 110

Rekapitulasi Pelaporan Kantor selain Kantor Cabang IKNBTabel II - 40



7. Kantor di Luar Kantor Pusat (Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran)

Sampai dengan triwulan III-2018, OJK menerima 575 pelaporan pembukaan, penutupan dan perubahan alamat kantor pemasaran Perusahaan Asuransi dan

IKNB

Permohonan

Total Selesai Telah Ditanggapi *) Proses AnalisisOutstanding

Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

- Pembukaan Kantor Cabang 5 1 6 3 2 1

- Penutupan Kantor Cabang 6 1 7 7 - -

- Perubahan Alamat 16 5 21 18 - 3

Pencatatan Perubahan Alamat Kantor Pusat 5 2 7 7 - -

Lembaga Pembiayaan dan LJKK

- Pembukaan Kantor Cabang 189 46 235 196 24 15

- Penutupan Kantor Cabang 54 25 79 58 7 14

- Perubahan Alamat 299 100 399 317 23 59

Total 574 180 754 606 56 92

Rekapitulasi Pelaporan Kantor di Luar Kantor Pusat IKNBTabel II - 39

Pelaporan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh OJK, yaitu:a. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (d/h

PT Tugu Pratama Indonesia);b. PT Akulaku Finance Indonesia (d/h PT Maxima

Auto Finance);c. PT China Life Insurance Indonesia (d/h PT

Asuransi Jiwa Sinansari Indonesia);

d. PT PFI Mega Life Insurance (d/h PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia);

e. PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk (d/h PT Malacca Trust Wuwungan Insurance); dan

f. PT Asuransi Jiwa Bumiputera (d/h PT Bhinneka Life Indonesia)

Sampai dengan triwulan III-2018, OJK telah menerima 754 pelaporan terkait kantor cabang perusahaan asuransi dan reasuransi serta lembaga pembiayaan (perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura) yang terdiri dari pembukaan, penutupan,

dan perubahan alamat serta 5 pelaporan perubahan alamat kantor pusat untuk perusahaan asuransi dan reasuransi. Rincian pelaporan kantor cabang disajikan dalam tabel berikut:

Reasuransi dan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan. Rincian pelaporan kantor selain kantor cabang disajikan dalam tabel berikut:

107

8. Pelaporan /Persetujuan Produk dan Persetujuan Bancassurance Pada periode triwulan III-2018, terdapat 403 permohonan pelaporan/persetujuan produk disertai 861 outstanding dari triwulan sebelumnya, sehingga sampai dengan triwulan III-2018 OJK

telah menerima 1.264 permohonan/pelaporan dan telah menyelesaikan sebanyak 1.139 permohonan/pelaporan. Rincian pelaporan/persetujuan produk disajikan dalam tabel berikut:

Rekapitulasi Pelaporan ProdukTabel II - 41

IKNB

Permohonan

Total Selesai Telah Ditanggapi *) Proses AnalisisOutstanding

Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

Pencatatan Nama Lain 13 5 18 18 - -

Pencatatan Perubahan Produk 159 87 246 216 24 6

Pencatatan Produk Baru 50 4 54 52 2 -

Persetujuan Bancassurance 245 128 373 354 1 18

Persetujuan Perubahan Produk 35 25 60 51 8 1

Persetujuan Produk Baru 353 149 502 439 52 11

Persetujuan ASO** 6 5 11 9 2 -

Total 861 403 1.264 1.139 89 36


**) Harus memperoleh persetujuan dari OJK dengan persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan POJK nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

9. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama IKNB Pada triwulan III-2018, terdapat 337 permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) disertai dengan 687 yang merupakan outstanding dari triwulan sebelumnya. Sampai dengan triwulan III-2018, permohonan yang diselesaikan adalah 810

IKNB

Permohonan



Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi 178 70 248 217 10 21

Dana Pensiun 175 85 260 215 - 45

Perusahaan Pembiayaan 234 117 351 247 79 25

Perusahaan Modal Ventura 32 - 32 30 2 -

Perusahaan Penjaminan 68 65 133 101 28 4

Total 687 337 1.024 810 119 95

Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama IKNBTabel II - 42

permohonan. Sementara itu, 214 permohonan masih menunggu proses penetapan, penjadwalan, dan kelengkapan dokumen. Rincian penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama IKNB disajikan dalam tabel berikut:



10. Dari sejumlah 810 permohonan PKK yang telah diselesaikan, terdapat 620 permohonan yang telah ditetapkan hasilnya terdiri dari 251 komisaris/dewan pengawas, 323 direksi/pengurus, 20

pemegang saham pengendali, 15 aktuaris, dan 11 auditor internal. Jumlah kelulusan proses penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama dimaksud tersaji dalam tabel berikut:

10. Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB Selama triwulan III-2018, terdapat 195 pelaporan perubahan pengurus IKNB, disertai dengan 407 pelaporan yang merupakan outstanding dari triwulan sebelumnya. Dari jumlah dimaksud, 596 pelaporan

telah dicatat dan 6 pelaporan sisanya telah ditanggapi dan dalam proses analisis. Rincian pelaporan perubahan pengurus IKNB dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

IKNB

Permohonan



Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi 96 39 135 132 3 -

Dana Pensiun 177 84 261 258 - 3

Perusahaan Pembiayaan 112 56 168 168 - -

Perusahaan Modal Ventura 19 12 31 31 - -

Perusahaan Penjaminan 3 4 7 7 - -

Total 407 195 602 596 3 3

Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus IKNBTabel II - 44


Rekapitulasi Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) bagi Pihak Utama IKNBTabel II - 43

Jabatan

Perusahaan Asuransi dan

ReasuransiDana Pensiun Perusahaan

PembiayaanPerusahaan Modal

VenturaPerusahaan Penjaminan

Lulus Tidak Lulus Lulus

Tidak

LulusLulus

Tidak

LulusLulus

Tidak

LulusLulus

Tidak

Lulus

Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas

63 5 85 6 55 3 24 - 7 3

Komisaris / Dewan Pengawas 79 6 70 8 101 . 6 35 2 15 1

Pemegang Saham Pengendali 2 - - - 13 - 3 2 - -

Aktuaris 14 1 - - - - - - - -

Auditor Internal 11 - - - - - - - - -

Total 169 12 155 14 169 9 62 4 22 4

11. Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB Pada triwulan III-2018, terdapat 21 pelaporan syarat keberlanjutan pengurus IKNB disertai dengan sebanyak 301 pelaporan yang merupakan outstanding

dari triwulan II-2018. Rincian pelaporan syarat keberlanjutan pengurus IKNB dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

109

IKNB

Permohonan



Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

Tenaga Ahli dan Aktuaris 88 33 121 114 7 -

Auditor Internal 8 11 19 19 - -

Total 96 44 140 133 7 -

Rekapitulasi Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNBTabel II - 45

Rekapitulasi Pelaporan Tenaga Kerja Asing IKNBTabel II - 47

Rekapitulasi Pelaporan Aktuaris dan Auditor InternalTabel II - 46




12. Pelaporan Aktuaris dan Auditor Internal Selama triwulan III-2018, terdapat 44 pelaporan aktuaris dan auditor internal yang seluruhnya merupakan tenaga ahli dari perusahaan asuransi. Pelaporan aktuaris dan auditor internal yang telah

diselesaikan adalah 133 pelaporan.Sementara itu, 7 pelaporan sisanya sedang dalam proses yang telah ditanggapi. Rincian pelaporan aktuaris dan auditor internal disajikan dalam tabel berikut:

13. Pelaporan Tenaga Kerja AsingPada triwulan III-2018, terdapat 26 pelaporan penggunaan tenaga kerja asing dari perusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan. Adapun

rincian pelaporan tenaga kerja asing dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

IKNB

Permohonan



Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi - - - - - -

Dana Pensiun 241 3 244 244 - -


Perusahaan Modal Ventura - - - - - -

Perusahaan Penjaminan - - - - - -

Total 301 21 322 322 - -

IKNB

Permohonan



Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi 64 19 83 76 7 -


Perusahaan Modal Ventura 1 1 2 2 - -

Perusahaan Penjaminan - 1 1 1 - -

Total 86 26 112 105 7 -


Pendaftaran ProfesiTabel II - 49

Pendaftaran Agen Asuransi dan Agen PenjaminTabel II - 50

Jenis Profesi Jumlah Profesi Terdaftar Triwulan III - 2018

Total Jumlah Pendaftaran Profesi sampai dengan Triwulan III - 2018 (per 30 September 2018)

Akuntan Publik 55 329

Konsultan Aktuaria 1 28

Penilai 7 145

Total 63 502

Jenis Profesi Jumlah Profesi Terdaftar Triwulan III - 2018

Total Jumlah Pendaftaran Profesi sampai dengan Triwulan III - 2018 (per 30 September 2018)

Agen Asuransi Berbadan Hukum - 2

Agen Penjamin Perseorangan 7 49

Agen Penjamin Berbadan Hukum 4 41

Total - 92

No. Jenis LayananPermohonan

Triwulan III - 2018

OutstandingTriwulan II - 2018

Status

Selesai Proses* Batal Pengembalian Dokumen**

1 Pemberian Izin Usaha 1 2 - 2 1 -

2 Perubahan Nama 1 2 - 2 - 1

3 Perubahan Kepemilikan 17 38 5 44 2 4

4 Penambahan Modal 7 14 4 13 2 2

5 Perubahan Pengurus 47 67 24 68 6 16

6 Perubahan Alamat 10 18 8 19 - 1

7 Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan 1 5 1 4 1 -

8 Pendaftaran Tenaga Ahli 20 28 15 29 2 2

9 Pendaftaran Pialang Asuransi 42 19 42 14 2 3

10 Pendaftaran Pialang Reasuransi 2 1 1 2 - -

11 Rekomendasi Tenaga Kerja Asing 2 1 2 - 1 -

Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB Tabel II - 48

OJK melaksanakan fungsi pelayanan kepada perusahaan dan profesi penunjang IKNB seperti perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan

Sampai dengan triwulan III-2018 telah terdaftar sebanyak 329 Akuntan Publik, 28 Konsultan Aktuaria, dan 145 Penilai yang berkegiatan di bidang IKNB.

Jumlah agen asuransi berbadan hukum dan agen penjamin (perseorangan dan berbadan hukum) sampai dengan triwulan III-2018 tersaji sebagai berikut:

J. Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

penilai kerugian asuransi. Adapun pelayanan tersebut meliputi :


**) Harus memperoleh persetujuan dari OJK dengan persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan POJK nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

111

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) POJK Nomor 27 tahun 2016, penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan paling lama 30 hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap. Penetapan hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan sepanjang triwulan III-2018 sebagaimana pada tabel berikut:

Pada triwulan III-2018 terdapat penambahan satu Perusahaan Pialang Asuransi yang baru diberikan izin usaha dan 2 perusahaan yang dicabut izin usahanya, sehingga jumlah perusahaan penunjang usaha perasuransian pada triwulan III-2018 adalah 234 perusahaan dengan rincian seperti pada tabel berikut:

K. Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengandali, dan Tenaga Ahli

Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)

Tabel II - 51

Jabatan

Pelaksanaan PKKTriwulan III-2018

Jumlah

Direkomdendasikan Tidak Direkomendasikan

Pemegang Saham Pengendali

8 2 10

Komisaris 25 3 28

Direksi 23 6 29

Auditor Internal 0 0 0

Total 56 11 67

Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha

Tabel II - 52

No. Jenis Perusahaan

Sampai dengan

Triwulan II - 2018

Triwulan III-2018

JumlahPemberian Izin

Pencabutan Izin

1. Pialang Asuransi 166 1 2 164

2. Pialang Reasuransi 43 - - 43

3. Jasa Penilai Kerugian 27 - - 27

Total 235 1 2 234

2.3 AKTIFITAS PENGEMBANGAN

2.3.1 Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

1. Kajian Metodologi dan Tools Early Warning Systems (EWS) Konglomerasi Keuangan

OJK bekerja sama dengan World Bank melakukan Kajian tentang Metodologi dan Tools Early Warning Systems (EWS) Konglomerasi Keuangan. Kajian ini bertujuan untuk memberikan kerangka pengembangan EWS Konglomerasi Keuangan untuk mendukung pengawasan terintegrasi, sehingga pengawas dapat mendeteksi permasalahan KK secara dini berdasarkan kondisi keuangan KK, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan non LJK yang terkait dengan KK, serta faktor eksternal lainnya. Selama periode laporan, dilaksanakan dua kali kegiatan workshop mengenai hasil kajian tersebut. Selanjutnya, akan disampaikan secara formal hasil gap analysis fase 1 dan tahapan selanjutnya masih menunggu keputusan review project secara keseluruhan.

2. Kajian Risk Culture

Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan pemahaman dan rekomendasi pendekatan pengaturan dan pengawasan mengenai risk culture kepada Industri Jasa Keuangan dan menjadi bahan masukan dalam penentuan kebijakan OJK terkait dengan penerapan risk culture pada KK. Kajian ini bersifat konseptual (Tahap 1) guna membangun kerangka dasar budaya risiko (risk culture) yang mempengaruhi perilaku, prinsip dasar manajemen dan tata kelola, serta kualitas penilaian risiko di LJK. Penelitian lanjutan (Tahap 2) diperlukan melalui kajian lapangan terhadap beberapa entitas LJK anggota KK yang berperan sebagai entitas utama dalam rangka mengetahui penerapan risk culture. Hasil studi konseptual dan lapangan akan memberikan gambaran komprehensif mengenai pengaturan dan praktik risk culture di KK.

3. Enhancement Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan terintegrasi, OJK secara berkelanjutan melakukan enhancement terhadap SIPT. Tujuan utama pengembangan aplikasi SIPT adalah untuk membantu Pengawas Terintegrasi dalam melakukan analisis dan menentukan keputusan terkait pengawasan KK. Selama periode laporan, SIPT Tahap IV sedang dalam proses pengembangan. Selain itu, sementara untuk Dashboard Konglomerasi Keuangan, hingga akhir triwulan III-2018 telah diselesaikan User Acceptance Test (UAT). Tujuan utama pengembangan aplikasi dashboard ini adalah untuk membantu Pengawas Terintegrasi khususnya pimpinan dalam mengamati kondisi KK dan mengambil keputusan dengan efektif dan efisien.


2.3.2 Pengembangan Industri Perbankan

A. Pengembangan Bank Umum

Pada triwulan III-2018, OJK melakukan pengembangan pengawasan Bank Umum dengan melakukan finalisasi atas beberapa ketentuan internal yaitu pengkinian Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengawasan Bank terkait penetapan tindak lanjut status pengawasan Bank dan pengkinian pedoman penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Pengawas Bank Umum.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pengawas Bank Umum dalam melakukan pemeriksaan Bank, OJK juga melakukan telah dilakukan capacity building terkait Pemeriksaan Berdasarkan Risiko. Metode yang digunakan dalam capacity building melalui workshop dan case study dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan Pengawas dengan mempelajari kasus-kasus perbankan yang telah terjadi serta membuat langkah pencegahan apabila kejadian tersebut terjadi pada Bank yang diawasi.

B. Pengembangan BPR/BPRS

Pada triwulan III-2018, terkait dengan Pengembangan Pengawasan BPR, OJK melakukan finalisasi atas beberapa ketentuan internal, yaitu:1. Pedoman Pengawasan Rencana Bisnis BPR dan

BPRS, yang bertujuan untuk menyediakan panduan bagi Pengawas dalam menganalisis, mengevaluasi, dan memantau pengawasan terkait Rencana Bisnis BPR dan BPRS serta mendukung efektivitas proses pengawasan BPR dan BPRS; dan

2. Pedoman Pengawasan Tata Kelola BPR, yang bertujuan untuk menyediakan panduan bagi pengawas dalam melakukan penilaian penerapan tata kelola BPR dan mengevaluasi laporan-laporan terkait Tata Kelola BPR.

OJK juga menyusun kajian mengenai pengawasan penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bagi BPR dan BPRS. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan ketentuan internal mengenai Pedoman Pengawasan Penerapan Program APU dan PPT bagi Pengawas BPR dan BPRS.

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pengawas BPR, OJK melakukan capacity building terkait penggunaan Early Warning System (EWS) BPR. Metode yang digunakan melalui workshop dan case study, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran Pengawas pada saat menggunakan EWS BPR serta dapat membuat langkah pencegahan apabila kejadian tersebut terjadi pada BPR yang diawasi.

A. Kajian Pasar Modal

1. Kajian atas peraturan yang Diterbitkan OJK terkait Pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, Emiten dan Perusahaan Publik, Pasar Modal Syariah, dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar ModalKajian bertujuan untuk mengembangkan Pasar Modal Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal alasan, yakni (i) merupakan salah satu bentuk respon OJK menanggapi masukan atas keluhan pemangku kepentingan dalam penerapan ketentuan peraturan di sektor Pasar Modal, (ii) deteksi adanya persinggungan antara peraturan di sektor lain, dan (iii) evaluasi mandiri atas peraturan yang telah diterbitkan (self-evaluation).

2. Kajian Mengenai Produk Investasi Berbasis Dana SosialKajian Produk Investasi Berbasis Wakaf ini bertujuan untuk menganalisis potensi penerbitan sukuk atau produk investasi lainnya yang berbasis wakaf, baik dari aspek syariah, hukum, bisnis, dan sosial. Kajian ini melibatkan konsultan dari pihak ketiga yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang wakaf dan pasar modal.

3. Kajian tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan implementasi atau penggunaan Peraturan Bapepam LK Nomor VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal oleh Profesi Penilai dan kebutuhan pengawasan serta proses penelaahan bagi internal OJK. Selain itu, perlu adanya penyesuaian ketentuan pada Peraturan Bapepam LK Nomor VIII.C.4 dengan perkembangan standar profesi Penilai dan peraturan perundang-undangan terkait.

4. Kajian tentang Penguatan Fungsi Asosiasi Profesi Penunjang Pasar Modal Kajian ini disusun untuk menganalisis peran dan fungsi asosiasi profesi Penilai di Pasar Modal dalam pengawasan, pembinaan serta peningkatan kompetensi profesi penilai seiring dengan adanya peningkatan jumlah penugasan yang diperoleh Penilai di pasar modal sebesar 18,75 % dalam tiga tahun terakhir. Tujuan kajian ini yaitu untuk mengetahui apakah laporan penilaian yang telah disusun oleh Penilai dan dilaporkan ke OJK telah menggambarkan posisi keuangan yang mendekati sebenarnya (tools: proyeksi keuangan), mengidentifikasi tingkat kepatuhan Penilai terhadap Peraturan Perundang-undangan, Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI), serta mengetahui efektivitas peran dan fungsi asosiasi profesi Penilai pada praktik penilaian di pasar modal saat ini.

2.3.3 Pengembangan Industri Pasar Modal

113

2.3.4 Pengembangan IKNB

A. Program 1000 Aktuaris

Program 1000 Aktuaris merupakan program yang dicanangkan OJK pada pertengahan 2013. Program ini bertujuan untuk mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerjasama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuaria keahlian khusus asuransi umum. Selama periode laporan, OJK melakukan diskusi bersama dengan aktuaris dari Kanada serta melakukan persiapan penyelenggaraan seminar untuk triwulan mendatang. Jumlah aktuaris (ASAI dan FSAI) mengalami kenaikan sejumlah 54 orang, sehingga sampai dengan triwulan III-2018 terdapat 568 aktuaris.

5. Kajian Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek terkait Akuntansi Penjamin Emisi EfekLatar belakang kajian ini adalah untuk menindaklanjuti hasil kajian pada 2014 dan 2016 yang merekomendasikan perlunya penyesuaian Peraturan nomor VIII.G.17 karena perbedaan yang signifikan dengan PSAK terkini. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana perbedaan antara PAPE dengan PSAK dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku saat ini (sebagai dampak perubahan yang terdapat pada PSAK dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan setelah PAPE) serta praktik yang berlaku umum di industri, dan dapat memahami perlakuan akuntansi sehubungan dengan aktivitas Perusahaan Efek (PE) yang memiliki ijin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) meliputi Penasehat Keuangan (Financial Advisory), PEE (Underwriter), Agen Penjual (Selling Agent), Perantara Penerbitan (Arranger).

6. Kajian Penerapan Tata Kelola Bursa Efek Penyusunan kajian ini bertujuan untuk mendukung implementasi misi OJK dalam mewujudkan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, salah satunya melalui peningkatan kualitas penerapan tata kelola penyelenggara pasar.

7. Kajian Penilaian Risiko Pada Manajer InvestasiPenyusunan kajian ini adalah untuk memahami dan merekomendasikan mengenai risiko inheren pada manajer investasi termasuk indikator penilaiaan yang dapat digunakan, dalam mendukung Pengawasan Berbasis Risiko (Risk Based Supervisory).

8. Kajian Informasi Keuangan ProspektifPenyusunan kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan standar penyusunan informasi keuangan prospektif di Indonesia, Internasional, serta di berbagai negara dikarenakan kondisi saat ini tidak terdapat satupun laporan informasi keuangan prospektif yang disertai oleh laporan akuntan.

B. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal

Selama periode laporan, OJK melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait sektor Pasar Modal yaitu pelaksanaan Training of Trainers Keuangan Syariah di dua kota, pelaksanaan Workshop Bincang Santai Investasi Syariah di delapan kota, Roadshow Reksa Dana Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah, Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah terintegrasi di Aceh, sosialisasi pengembangan Perusahaan Efek Daerah di empat kota, Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) 2018 di dua kota, sosialisasi atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/

POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka di tiga kota dan sosialisasi atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Kepada Pemodal Profesional di tiga kota.

C. Penguatan Infrastruktur Pasar Modal

a. Penyempurnaan Sistem Kliring dan Penyelesaian Pasar Modal:1. Enhancement Sistem C- BEST Next Generation

(C-BEST NEXT-G)Pengembangan sistem utama KSEI (C-BEST) bertujuan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah investor dan integrasi aplikasi-aplikasi di luar C-BEST yang selama ini digunakan sebagai pendukung aplikasi C-BEST.

2. Pengembangan Infrastruktur Pasar Repo - Third Party RepoPengembangan sistem third party repo ini bertujuan untuk mengembangkan model bisnis dan sistem repo yang efektif dan efisien serta dapat diaplikasikan oleh pelaku pasar. KPEI sebagai third party menyediakan layanan back-office atas transaksi repo yang sudah dilakukan para partisipan dalam pengelolaan agunan, mark to market dan margin management.

3. Implementasi General Clearing Member (GCM)Implementasi GCM bertujuan memberikan pilihan kepada Anggota Bursa untuk fokus pada bisnis inti (terutama pemasaran) yang diharapkan dapat menarik lebih banyak pemodal dan meningkatkan likuiditas pasar serta penurunan risiko secara keseluruhan, dengan risiko antara KPEI sebagai Central Clearing Counterparty (CCP) dengan GCM.


B. Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia Bidang Asuransi (SKKNI)

Dalam rangka mendukung penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia serta pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dibentuk suatu Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perasuransian. Adapun kegiatan yang telah dilakukan terkait SKKNI selama triwulan III-2018, yaitu melakukan pembahasan diskusi internal OJK terkait finalisasi rancangan SKKNI Bidang Perasuransian dan diskusi dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait verifikasi rancangan SKKNI Bidang Perasuransian.

C. Sosialisasi Fintech Lending

Untuk meningkatkan jumlah dan sebaran pengguna fintech lending di Indonesia dan dalam rangka melakukan edukasi bagi masyarakat, OJK menyelenggarakan dua kali Sosialisasi POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Manado, Sulawesi Utara dan Batam, Kepulauan Riau. Adapun peserta yang hadir mencapai ±1.800 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang di antaranya adalah pemerintah setempat, akademisi, pelajar/mahasiswa, industri jasa keuangan setempat, pelaku usaha dari sektor UMKM dan lainnya. Pada sosialisasi tersebut OJK memberikan pemahaman kepada masyarakat daerah terkait potensi, manfaat dan risiko fintech lending serta ekosistemnya sebagai alternatif pendanaan baru bagi para pelaku usaha dan UMKM.

115

OJK Innovation Centre for Digital Financial Technology (OJK Infinity) bertujuan membangun ekosistem fintech menjadi bagian sistem keuangan nasional yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembentukan OJK Infinity merupakan bagian dari visi keuangan digital OJK, yaitu memberikan layanan jasa keuangan yang inovatif, efektif, efisien, bermanfaat, dan tetap mengedepankan perlindungan konsumen; mendukung inklusi keuangan; serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. OJK Infinity akan berfungsi sebagai wadah diskusi serta kolaborasi antara industri, regulator, pemerintah, akademisi dan innovation hub yang ada di industri.

Peluncuran Pusat Inovasi Keuangan Digital (Fintech Center): OJK Infinity

OJK Infinity juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk mendapatkan informasi terkait Inovasi Keuangan Digital (IKD) dan bagi pelaku IKD dapat mengetahui lebih dalam terkait regulasi IKD.

OJK Infinity telah memperluas kerja sama dengan institusi pendidikan yang memiliki komitmen yang sejalan dalam pengembangan sektor keuangan digital, salah satunya adalah OJK bekerja sama dengan Telkom University melalui Nota Kesepahaman dalam lingkup penelitian dan pembentukan program Pendidikan Magister di bidang Inovasi Keuangan Digital.


2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

2.4.1 Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan

Sepanjang triwulan III-2018, volatilitas di pasar keuangan domestik masih berlanjut seiring dinamika di perekonomian dan pasar keuangan dunia. Perkembangan ekonomi AS yang semakin solid mendorong ekspektasi kenaikan Fed Funds Rate (FFR) yang lebih cepat. Seiring ekspektasi kenaikan suku bunga acuan, yield US Treasury juga melanjutkan kecenderungan meningkat. Perkembangan tersebut diperberat oleh intensitas perang dagang antara AS dan Tiongkok serta pemburukan kondisi di Turki dan Argentina. Faktor-faktor risiko ini memicu peningkatan tekanan pasar keuangan negara-negara berkembang (emerging markets), termasuk Indonesia. Namun demikian, di tengah volatilitas pasar keuangan domestik, OJK menilai bahwa secara umum stabilitas sektor jasa keuangan domestik pada triwulan III-2018 dalam kondisi terjaga.

Volatilitas pasar modal dalam negeri masih berlanjut pada triwulan laporan. Yield Surat Berharga Negara (SBN) mencatat peningkatan rata-rata sebesar 52 bps. Namun, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia membukukan penguatan sebesar 3,06% dibandingkan posisi penutupan triwulan sebelumnya. Adapun tekanan jual investor nonresiden terpantau menurun. Di pasar SBN tercatat net buy nonresiden sebesar Rp20,7 triliun (triwulan II-2018: net sell Rp28,6

Pada triwulan III-2018, sektor jasa keuangan nasional masih dihadapkan pada berlanjutnya volatilitas pasar keuangan domestik seiring dinamika di perekonomian dan pasar keuangan global. Namun, stabilitas sistem keuangan nasional secara umum dinilai dalam kondisi terjaga. Kinerja industri jasa keuangan secara umum masih memadai, disertai profil risiko lembaga jasa keuangan yang terkendali. Merespons berbagai perkembangan di pasar keuangan, OJK akan terus memperkuat surveillance stabilitas sistem keuangan, mempersiapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan, dan memperkuat koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Melalui paket kebijakan yang dirilis pada Agustus 2018, OJK berupaya memperkuat daya dukung sektor jasa keuangan dalam mendorong ekspor dan mengakselerasi pertumbuhan.

Pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga Perbankan

Grafik II - 6

Kredit DPK

Sumber Pendanaan yang Diterima (yoy)Piutang Pembiayaan (yoy)

14%

13%

12%

11%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

Pertumbuhan Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan

Grafik II - 7

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0

Jan

- 17

Feb

- 17

Mar

-17

Apr -

17M

ay -1

7Ju

n - 1

7Ju

l - 17

Aug

- 17

Sep

- 17

Oct -

17No

v - 17

Dec -

17Ja

n - 1

8Fe

b - 1

8M

ar - 1

8Ap

r - 18

May

- 18

Jun

- 18

Jul -

18Au

g - 1

8Se

p - 1

8

Jan

- 17

Feb

- 17

Mar

-17

Apr -

17M

ay -1

7Ju

n - 1

7Ju

l - 17

Aug

- 17

Sep

- 17

Oct -

17No

v - 17

Dec -

17Ja

n - 1

8Fe

b - 1

8M

ar - 1

8Ap

r - 18

May

- 18

Jun

- 18

Jul -

18Au

g - 1

8Se

p - 1

8

12,69%

12,69%

6,60%

6,06%

triliun), sedangkan di pasar saham tercatat net sell sebesar Rp1,7 triliun (triwulan II-2018: net sell Rp25,9 triliun)

Penyaluran kredit oleh sektor perbankan pada triwulan III-2018 melanjutkan peningkatan. Per September 2018, kredit tercatat tumbuh sebesar 12,69% yoy, meningkat dibandingkan posisi akhir triwulan sebelumnya (10,75%) Namun demikian, perbaikan pertumbuhan kedit masih belum diikuti oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Pertumbuhan DPK masih berada di level moderat, yang turut dipengaruhi oleh tingkat likuiditas di pasar keuangan seiring outflow nonresiden, dan per September 2018 tercatat sebesar 6,60% yoy. Sementara di industri pembiayaan, piutang pembiayaan masih berada pada level yang moderat, yaitu sebesar 6,06% yoy per September 2018 (Juni 2018: 5,18%).

Pemanfaatan pasar modal sebagai sumber pendanaan bagi korporasi domestik tercatat masih cukup tinggi, khususnya melalui penerbitan surat utang korporasi. Hingga akhir triwulan III-2018, penghimpunan dana di pasar modal telah mencapai Rp130 triliun.

Penghimpunan dana tersebut terutama dilakukan oleh emiten di sektor keuangan, disusul oleh emiten sektor industri dasar dan infrastruktur. Sebagian besar hasil penghimpunan dana dimanfaatkan oleh korporasi untuk membiayai modal kerja. Penghimpunan dana di pasar modal ini ke depan masih akan berlanjut, di mana dalam pipeline terdapat 37 perusahaan yang akan melakukan penawaran umum dengan nilai indikatif sebesar Rp20 triliun.

117

3,20

3,10

3,00

2,90

2,80

Capital Adequacy Ratio (CAR) PerbankanGrafik II - 8

Tier 1CAR

Risk Based Capital (RBC) Asuransi UmumGrafik II - 9

Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan Grafik II - 11Permodalan industri jasa keuangan terpantau pada level yang memadai untuk mengantisipasi potensi peningkatan risiko di masa yang akan datang, sekaligus untuk mendukung ekspansi penyaluran dana. Hal ini tercermin dari Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan serta Risk-Based Capital (RBC) industri asuransi umum dan asuransi jiwa yang jauh berada di atas ketentuan minimum. CAR perbankan per September 2018 tercatat sebesar 23,02%, sedangkan RBC asuransi umum dan asuransi jiwa masing-masing sebesar 315% dan 430%. Sementara itu, gearing ratio perusahaan pembiayaan per September 2018 tercatat masih sebesar 3,03 kali ( jauh di bawah ketentuan maksimum 10 kali), sehingga terdapat ruang yang cukup luas untuk bertumbuh lebih lanjut.

Risk Based Capital (RBC) Asuransi JiwaGrafik II - 10

600%550%500%450%400%350%300%250%200%150%100%

Rasio NPL Perbankan Grafik II - 12

NPL NettNPL Gross

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

%

Jan

- 17

Feb

- 17

Mar

-17

Apr -

17M

ay -1

7Ju

n - 1

7Ju

l - 17

Aug

- 17

Sep

- 17

Oct -

17No

v - 17

Dec -

17Ja

n - 1

8Fe

b - 1

8M

ar - 1

8Ap

r - 18

May

- 18

Jun

- 18

Jul -

18Au

g - 1

8Se

p - 1

8

2,66%

1,17%

23,03

21,29

Dari sisi likuiditas lembaga jasa keuangan, rasio likuiditas perbankan secara umum masih terjaga meskipun pertumbuhan DPK masih berada pada level yang moderat. Pada akhir triwulan III-2018, rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masih terjaga jauh di atas threshold, masing-masing sebesar 100,39%, dan 21,10%.

Sementara di sisi risiko kredit, rasio kredit/pembiayaan bermasalah lembaga jasa keuangan juga masih manageable, yang turut dipengaruhi oleh konsolidasi di perbankan dalam mengelola risiko kredit. Rasio Non-Performing Loan (NPL) gross dan net perbankan per September 2018 tercatat masing-masing sebesar 2,66% dan 1,17%, dibandingkan akhir triwulan sebelumnya yang sebesar 2,67% gross dan 1,19% net. Sementara itu, tingkat Non-Performing Financing (NPF) perusahaan pembiayaan juga berada pada level yang manageable di bawah threshold 5%, dan pada akhir triwulan III-2018 tercatat sebesar 3,17% (Juni 2018: 3,15%).

threshold 120%

threshold 120%


2.4.2 Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

2.4.3 Kordinasi Antarlembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Sebagai bagian dari upaya pemeliharaan stabilitas sistem keuangan nasional, OJK terus melanjutkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pada triwulan III-2018, telah dilaksanakan berbagai pertemuan level teknis untuk membahas sejumlah isu, di antaranya terkait operasionalisasi Sekretariat KSSK, pertukaran data dan informasi di antara lembaga anggota KSSK, dan persiapan kegiatan simulasi pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

UU PPKSK telah mengamanatkan KSSK untuk menyelenggarakan rapat berkala sebanyak satu kali setiap tiga bulan. Untuk triwulan III-2018, telah dilaksanakan Rapat KSSK pada 25 Oktober 2018 dan dihadiri oleh keempat anggota KSSK, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan hasil pemantauan lembaga-lembaga anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan selama triwulan III-2018, KSSK menyimpulkan bahwa, di tengah volatilitas pasar keuangan yang masih berlanjut, stabilitas sistem keuangan nasional secara keseluruhan relatif terjaga.

KSSK memandang dinamika fundamental perekonomian masih berada pada kondisi yang terkendali. Hal tersebut ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan tingkat inflasi yang stabil di level rendah. Di samping itu, cadangan devisa berada pada level yang memadai dan volatilitas nilai tukar masih terkendali, sedangkan defisit APBN dan keseimbangan primer tercatat jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Indikator-indikator sistem keuangan juga menunjukkan kinerja dan stabilitas yang terjaga.

Mencermati perkembangan terkini di perekonomian dan pasar keuangan global, KSSK menilai bahwa potensi risiko utama yang patut dicermati berasal dari arah kebijakan pemerintah AS dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonominya yang berdampak signifikan terhadap perekonomian dunia. Kondisi tersebut memicu ketidakseimbangan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang turut memengaruhi kinerja perekonomian Indonesia.

Merespons berlanjutnya volatilitas pasar keuangan domestik di sepanjang triwulan III-2018, OJK senantiasa mencermati dinamika eksternal serta dampaknya terhadap kinerja dan stabilitas sektor jasa keuangan nasional, terlebih dengan downside risk yang masih cukup tinggi. OJK akan mengambil policy measures yang tepat dalam hal tekanan di pasar modal domestik terus berlanjut. Untuk itu, koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait juga akan terus diperkuat.

Dengan meningkatnya risiko di pasar keuangan, OJK terus memperkuat pengawasan (supervisory approach) terhadap lembaga jasa keuangan, khususnya kegiatan operasional yang berkaitan dengan risiko pasar. Selanjutnya, sebagai implementasi mandat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), OJK juga telah memutakhirkan daftar bank sistemik yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

Di samping memastikan stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga, OJK juga mengarahkan agar sektor jasa keuangan berperan semakin signifikan dalam upaya mempersempit defisit transaksi berjalan dan mendorong pertumbuhan. OJK juga melanjutkan inisiatif pendalaman pasar keuangan dalam upaya memperkokoh ketahanan pasar domestik. Pada tanggal 15 Agustus 2018, OJK telah mengeluarkan paket kebijakan di sektor jasa keuangan untuk mendorong ekspor dan mengakselerasi

pertumbuhan ekonomi nasional. OJK memandang masih terdapat ruang yang cukup dalam koridor kehati-hatian untuk mengimplementasikan beberapa kebijakan, dengan tetap menjaga stabilitas industri jasa keuangan. Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya terkait insentif untuk sektor industri yang berorientasi ekspor dan penghasil devisa, pembiayaan sektor perumahan, dan pengembangan instrumen pembiayaan di pasar modal.

Rasio NPF Perusahaan PembiayaanGrafik II - 13

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

%

3,17%

Jan

- 17

Feb

- 17

Mar

-17

Apr -

17M

ay -1

7Ju

n - 1

7Ju

l - 17

Aug

- 17

Sep

- 17

Oct -

17No

v - 17

Dec -

17Ja

n - 1

8Fe

b - 1

8M

ar - 1

8Ap

r - 18

May

- 18

Jun

- 18

Jul -

18Au

g - 1

8Se

p - 1

8

Risiko pasar lembaga jasa keuangan secara umum terkelola dengan baik di tengah volatilitas pasar keuangan domestik di triwulan III-2018. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) sektor perbankan per September 2018 tercatat sebesar 1,68% (Juni 2018: 1,66%), jauh di bawah batas maksimum sebesar 20%. Sementara itu, nilai investasi investor institusi domestik secara umum dalam kondisi stabil dan masih membukukan pertumbuhan positif. Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana pada triwulan III-2018 mencatat peningkatan sebesar 1,75% dibandingkan akhir triwulan sebelumnya, sementara nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun masing-masing tumbuh sebesar 2,56% dan 0,71% qtq.

119

Sementara dari dalam negeri, potensi risiko masih berasal dari defisit transaksi berjalan yang cenderung melebar, volatilitas nilai tukar Rupiah yang berlanjut, serta ketergantungan pada ekspor komoditas tertentu. Sesuai kewenangan masing-masing, lembaga-lembaga anggota KSSK juga mengimplementasikan berbagai kebijakan yang diperlukan serta mempertimbangkan opsi-opsi kebijakan yang sesuai, baik di bidang fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, maupun penjaminan simpanan.

Ke depan, KSSK akan terus melakukan pemantauan dan mitigasi berkelanjutan atas dampak faktor-faktor risiko global dan domestik terhadap kinerja dan stabilitas sistem keuangan nasional. Selanjutnya, KSSK merencanakan akan kembali menyelenggarakan rapat berkala untuk triwulan IV-2018 pada Januari 2019 mendatang.

2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.5.1 Penelitian dan Pengaturan

A. Penerbitan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Selama periode laporan, OJK telah menerbitkan peraturan terkait layanan Pengaduan Konsumen yaitu POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (POJK Layanan Pengaduan Konsumen). Penerbitan peraturan tersebut merupakan upaya OJK untuk memperkuat perlindungan konsumen khususnya dalam fungsi penanganan pengaduan konsumen. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain Ruang lingkup dan prinsip layanan pengaduan; Layanan pengaduan; Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan; dan Fungsi atau unit layanan pengaduan.

B. Sosialisasi Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Selama periode laporan, OJK melaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi terkait Edukasi dan Perlindungan Konsumen di tiga kota yaitu di Palembang dengan total peserta sebanyak 180 peserta, di Palu dengan peserta sebanyak 132 peserta dan di Kendari dengan peserta sebanyak 134 peserta. Pada kesempatan tersebut OJK menyampaikan beberapa hal terkait Perlindungan Konsumen kepada para peserta antara lain Strategi Nasional Literasi Keuangan, Ketentuan literasi dan inklusi keuangan dan Ketentuan terkait Layanan Pengaduan Konsumen.

C. Pengembangan Penelitian dan Pengaturan Edukasi dan Pelindungan Konsumen

1. Focus Group Discussion “Desain Kuesioner dan Sampling Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan” Pada triwulan III-2018, OJK melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Desain Kuesioner dan Sampling Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan” di Jakarta dengan menghadirkan narasumber yang merupakan perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai institusi yang berpengalaman dalam melaksanakan survei. FGD ini diselenggarakan untuk mendapatkan masukan berupa saran serta informasi teknis mengenai best practices dari BPS dalam melaksanakan berbagai survei di Indonesia. Hal tersebut menjadi bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan SNLIK pada 2016 sehingga pada pelaksanaan survei selanjutnya menjadi lebih kredibel dan merepresentasikan kondisi literasi dan inklusi keuangan di Indonesia dengan lebih baik lagi.

2. Focus Group Discussion “ Kajian Disclosure Informasi Produk dan Layanan Jasa Keuangan” OJK melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai “Kajian Disclosure Informasi Produk dan Layanan Jasa Keuangan” yang telah diselenggarakan di Jakarta. FGD tersebut mengundang Asosiasi industri jasa keuangan dan perwakilan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di masing-masing sektor .Tujuan dari pelaksanaan FGD tersebut adalah untuk mendapatkan tanggapan dari PUJK terkait feasibility penerapan ringkasan informasi produk dan format ringkasan informasi produk yang sesuai dengan bisnis proses di masing-masing sektor jasa keuangan.

3. Kerja Sama dengan Prospera terkait Bantuan Teknis terhadap Pelaksanaan Kajian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK telah melakukan pembahasan bersama dengan Prospera/AIPEG dalam rangka kerja sama dalam penyusunan kajian. Pada pembahasan kali ini diharapkan adanya informasi tambahan dan masukan terhadap kajian terkait evaluasi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2016 dari Prospera/AIPEG yang telah memiliki pengalaman panjang di sektor publik dan biro statistik di Australia.


2.5.2 Inklusi Keuangan

A. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

1. Pengukuhan TPAKD di Klaten dan SelayarPada periode laporan triwulan III-2018, OJK telah mengukuhkan TPAKD di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Selayar. Pengukuhan tersebut merupakan upaya OJK untuk meningkatkan akses keuangan tersebut guna memajukan perekonomian di daerah tersebut.

2. Coaching Clinic TPAKDSelama periode laporan, OJK telah melaksanakan serangkaian kegiatan coaching clinic TPAKD di beberapa daerah. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan upaya OJK melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program TPAKD di daerah serta mendorong inisiatif pengelola TPAKD di daerah. OJK melaksanakan kegiatan coaching clinic di Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Tengah.

3. Pertemuan Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dengan Tim Percepatan Akses Keuangan (TPAKD) Provinsi/KabupatenOJK telah melaksanakan Pertemuan Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dengan Tim Percepatan Akses Keuangan (TPAKD) Provinsi/Kabupaten di Jakarta. Peserta dari kegiatan ini adalah Kepala Kantor OJK Regional dan Kantor OJK seluruh Indonesia serta perwakilan Pemerintah Daerah dari masing-masing TPAKD yang telah terbentuk. Anggota Dewan Komisioner Bidang EPK hadir untuk membuka acara dan Deputi Komisioner EPK hadir memberikan sambutan pada kegiatan tersebut.

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Workshop Pengembangan BUMDes dan BUMDesa OJK menghadiri kegiatan workshop terkait pengembangan BUMDes dan BUMDesa di Kulon Progo. Kegiatan ini dihadiri oleh 60 BUMDes dan 87 perangkat desa serta pelaku UMKM di Kabupaten Kulon Progo.

2. Training of Trainers (ToT) bagi pengurus BUMDes di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi BengkuluOJK melaksanakan Traning of Trainers (ToT) bagi pengurus BUMDes di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Materi ToT tersebut antara lain terkait pengembangan BUMDes/BUMADes melalui penguatan tiga pilar yaitu (1) Kelembagaan dan Bisnis; (2) Akses keuangan; dan (3) Digitalisasi. Selanjutnya dilakukan ToT bagi pengurus BUMDes di Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilanjutkan dengan rapat tim Ad Hoc yg terdiri dari 10 Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka pendirian BUMADes.

3. Sosialisasi Fasilitasi Pendirian BUMADesOJK juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam rangka fasilitasi pendirian BUMADes, pengenalan Bank Wakaf Mikro dan KUR Klaster kepada 100 direktur dan pengurus BUMDes Gampong, Kabupaten Aceh Besar.

C. Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU)

OJK kembali menggelar KOINKU pada 2018. Kegiatan tahunan ini telah diselenggarakan sejak 2014 yang merupakan salah satu strategi OJK dalam rangka mencari ide-ide kreatif dan inovatif terkait model inklusi keuangan yang selanjutnya dapat direplikasikan pada Industri Jasa Keuangan. Tema KOINKU 2018 adalah “Model Inklusi Keuangan Pedesaan”. Pelaksanaan KOINKU tersebut telah selesai dan diputuskan para pemenang kompetisi KOINKU yaitu:

Juara 1 : Menuju Masyarakat Perdesaan yang Well Literate Melalui BRISave – Kelompok BRI Save

Juara 2 : Koperasi Susu Perah di Perdesaan - Bos Javanicus

Juara 3 : E-Kopi; Ngopi Sambil Investasi - KopiJuara Harapan 1 : Memberantas Rentenir Melalui

Pengajian dan Pemberdayaan Umat – Kajianmu

Juara Harapan 2 : Mengoptimalkan peran BUMDes sebagai penggerak inklusi keuangan di pedesaan - Smart Village

D. Sosialisasi Bulan Inklusi Keuangan (BIK)

OJK bersama dengan Industri Jasa Keuangan telah menginisiasi “Bulan Inklusi Keuangan” dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan serta akselerasi penambahan rekening produk dan jasa keuangan yang dilaksanakan sepanjang Oktober 2018.

Total TPAKD

73

42

TPAKD Tingkat Provinsi

31

TPAKDTingkat Kabupaten/Kota

121

Total peserta yang menghadiri kegiatan sebanyak 64 Dosen yang mewakili perguruan tingginya masing-masing. Pada kegiatan tersebut OJK memberikan materi buku seri literasi keuangan tingkat perguruan tinggi yaitu: a. Buku 1 : OJK dan Pengawasan Mikroprudensial b. Buku 2 : Perbankan c. Buku 3 : Pasar Modal d. Buku 4 : Perasuransian e. Buku 5 : Lembaga Pembiayaan f. Buku 6 : Dana Pensiun g. Buku 7 : Lembaga Jasa Keuangan Lainnya h. Buku 8 : Industri Jasa Keuangan Syariah i. Buku 9 : Perencanaan Keuangan

D. IOSCO – C8 Meeting

Kegiatan IOSCO – C8 Meeting dihadiri oleh 24 anggota IOSCO C8 yang terdiri dari 17 negara. Rangkaian kegiatan diawali dengan pertemuan empat working group pre-meeting C8. Sesi diskusi dalam pertemuan ini diawali dengan penyampaian materi dari OJK mengenai perkembangan sektor pasar modal di Indonesia khususnya terkait upaya peningkatan program literasi dan inklusi keuangan yang telah dilakukan. Selanjutnya, pertemuan dilanjutkan dengan agenda pertemuan C8 dengan tema diskusi antara lain: Investor Redress and Complaints Handling, World Investor Week (WIW), Cooperation, Use of Behavioural Insights in Retail Investor Protection, Core Competencies Framework on Financial Literacy for Investors, Emerging Regulatory Issues, dan sesi Roundtable. Dalam pertemuan ini juga disampaikan mengenai rencana IOSCO C8 Meeting selanjutnya akan diselenggarakan di Hangzhou, China.

E. IOSCO – C8 Goes to Campus

Kegiatan IOSCO – C8 Goes to Campus dengan tema “Retail Investor Education for Youth” telah diselenggarakan bekerjasama dengan Universitas Udayana dan dihadiri oleh 337 dosen dan mahasiswa dari berbagai universitas di Wilayah Bali.

A. Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi

Pada triwulan III-2018, layanan konsumen OJK menerima 21.593 layanan yang terdiri dari 1.027 penerimaan informasi, 20.535 pertanyaan dan 31 pengaduan. Dari 20.535 pertanyaan, terdapat 191 pertanyaan yang diklasifikasikan sebagai layanan berindikasi pengaduan.

2.5.4 Perlindungan Konsumen

2.5.3 Literasi dan Edukasi Keuangan

A. Edukasi Waspada Investasi

Terkait dengan kegiatan edukasi Waspada Investasi OJK bekerjasama sama dengan komunitas di daerah telah dilaksanakan serangkaian kegiatan edukasi di berbagai daerah. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di 10 daerah yaitu Semarang, Wonosobo, Surakarta, Sukabumi, Tegal, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Gorontalo, Manado dan Balikpapan dengan total keseluruhan peserta yang hadir sebanyak 1.058 peserta. Dalam kegiatan edukasi tersebut, para peserta diberikan materi tentang Pengenalan OJK dan Industri Jasa Keuangan, Pengenalan Waspada Investasi Ilegal, dan Perencanaan Keuangan. OJK juga melaksanakan serangkaian tes untuk mengetahui efektifitas kegiatan edukasi tersebut dengan hasil rata-rata tingkat pemahaman peserta meningkat setelah menerima materi edukasi.

B. Edukasi Keuangan

Sebagai upaya peningkatan pemahaman literasi keuangan kepada masyarakat, OJK melaksanakan Edukasi Keuangan bagi komunitas di berbagai daerah. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan kepada Komunitas Petani di Wonosobo, Komunitas Difabel di Solo Raya, mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, dan Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong dengan total peserta sebanyak 356 peserta. Para peserta diberikan materi terkait Sektor Jasa Keuangan antara lain pengenalan OJK dan Waspada Investasi, Perencanaan Keuangan, Pengenalan/Investasi di Pasar Modal dan Pengenalan KUR Mikro.

OJK juga melaksanakan kegiatan Panggung Merah Putih yang merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang diselenggarakan oleh KJRI Hong Kong dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia bersama-sama dengan seluruh Warga Negara Indonesia di Hong Kong khususnya Pekerja Migran Indonesia. Pelaksanaan kegiatan Panggung Merah Putih dihadiri oleh sekitar 3800 PMI, LJK dan para undangan KJRI Hong Kong. Dalam kegiatan tersebut, OJK dan LJK yang berpartisipasi melakukan pembukaan booth edukasi di dalam maupun di luar gedung. Pada acara tersebut, terdapat penyampaian materi Pengenalan OJK dan Waspada Investasi serta Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia di depan ribuan PMI yang hadir memadati Panggung Merah Putih.

C. Sinergi Edukasi OJK Dengan Kemenristek Dikti Bagi Dosen Tingkat Perguruan Tinggi

Selama triwulan III-2018, OJK bersinergi dengan Kemenristek Dikti melaksanakan kegiatan edukasi bagi Dosen Tingkat Perguruan Tinggi di dua wilayah yaitu wilayah Jawa Tengah dan DIY serta wilayah Balikpapan.


Layanan MasukGrafik II - 14

Pertanyaan

Informasi Pengaduan

20.535(95,10%)

1.027(4,76%)

31(0,14%)

Informasi per SektorGrafik II - 15

Pasar Modal

Lembaga Pembiayaan Perasuransian

Perbankan

266(1,30%)

880(4,29%)

9.520(46,36%)

Lembaga Jasa Keuangan

Lainnya

Dana Pensiun

1.442(7,02%)

1.301(6,34%)

7.080(34,48%)

Pertanyaan per SektorGrafik II - 16

Pasar Modal

Pasar Modal

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Dana Pensiun

Perasuransian

Perasuransian

Perbankan

Perbankan

Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan

46(0,22%)

12(38,71%)

16(1,56%)65

(6,33%)

117(11,39%)

8(25,81%)

654(63,68%)

9(29,03%)

170(16,55%)

2(6,45%)

Pengaduan per SektorGrafik II - 17

Sumber : OJK

Pada triwulan III-2018, tingkat penyelesaian layanan pertanyaan sebesar 97,85% (19.907 layanan) dan layanan pengaduan selesai 96.8% (30 pengaduan).

Tingkat Penyelesaian LayananGrafik II - 18

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

97,85%96,77%

3,23%

3,09%Pertanyaan Pengaduan

% Proses Triwulan III-2018% Selesai Triwulan III-2018

Sumber : OJK

Dalam rangka memudahkan konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses layanan konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media email, telepon, surat, dan walk in. Adapun jumlah konsumen yang mengakses layanan konsumen sebagai berikut:

Kanal LayananGrafik II - 19

Sumber : OJK

Walk in

Telepon

Surat

2.000 4.000 10.0006.000 12.0008.000 14.000

Email

1.414

11.554

6.156

2.278

123

Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja

Grafik II - 20

Kantor PusatKantor OJK

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pengaduan

Informasi

Pertanyaan

31

284

13.756 3.098 3.681

298 445

Kantor Regional

Selain itu, dalam rangka meningkatkan aksesibilitas layanan konsumen, OJK juga melayani konsumen di Kantor OJK Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) yang tersebar diseluruh Indonesia untuk menerima dan menangani layanan konsumen. Berdasarkan tabel penerimaan layanan, secara total satuan kerja di Kantor Pusat menerima layanan konsumen terbanyak yaitu sebesar 65% dari total penerimaan layanan pada triwulan III–2018.

B. Data Layanan SLIK Masyarakat yang ingin memperoleh Informasi mengenai debitur perbankan dan layanan jasa keuangan lainnya dapat mendatangi pusat layanan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) di kantor-kantor OJK seluruh Indonesia pada pukul 09.00 – 15.00 WIB. Salah satu kelebihan SLIK adalah cakupan Informasi yang lebih luas dan tidak lagi terbatas hanya pada industri perbankan. Informasi pada SLIK merupakan kontribusi 1.655 lembaga jasa keuangan yang terdiri dari 102 Bank Umum Konvensional, 34 BUS/UUS, 1.337 BPR dan 142 BPRS 32 Lembaga Pembiayaan, 5 Perusahaan Modal Ventura, 8 Perusahaan Pembiayaan Syariah, 1 Perusahaan Modal Ventura Syariah, 3 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan 1 Koperasi Simpan Pinjam. Informasi tersebut yang diberikan melalui platform informasi debitur (iDeb) melalui aplikasi iDeb Viewer.

Sumber : OJK

Data SLIKGrafik II - 21

Data Informasi dan Permintaan Cetak SLIK

Grafik II - 22

219

14480

2949

14480

Email

Walk-in

Telepon

Permintaan Cetak SLIK

3356

188

Informasi SLIK

Surat

Pada Triwulan III -2018, sebanyak 17.836 masyarakat telah menerima layanan SLIK baik melalui Pusat Pelayanan SLIK di Kantor OJK maupun call center. Permintaan Informasi yang dilayani antara lain mengenai data kredit perbankan seperti data pokok debitur, plafon kredit, baki debet, kualitas kredit, beban bunga, cicilan pembayaran serta denda atau penalti pinjaman. SLIK juga bisa memberikan informasi mengenai status agunan serta rincian penjamin kredit.

SLIK merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan dalam melakukan mitigasi risiko, khususnya risiko kredit sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah. Dengan ketersediaan data debitur yang komprehensif dan lintas sektor upaya perluasan akses kredit/pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

Berdasarkan grafik kanal layanan triwulan III - 2018, konsumen dan/atau masyarakat paling banyak mengakses layanan konsumen OJK dengan walk in atau datang langsung ke kantor OJK.

Sumber : OJK

Penerimaan Layanan OJKTabel II - 53

Penginput Total Layanan

Kantor Pusat 14.071

Kantor Regional 3.396

Kantor OJK 4.126

Total 21.593


Layanan yang disetujui LAPSGrafik II - 24

Layanan yang ditolak LAPSGrafik II - 25

89%

9%

Mediasi

Ditangani/Diputus Pengadilan

11%Arbitrase

A. Laporan Layanan Penyelesaian Segketa oleh LAPS

Laporan Layanan Penyelesaian Sengketa oleh LAPS dilakukan setiap 6 bulan. Sampai dengan periode pelaporan, data penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh LAPS merupakan data update semester 1-2018 sebagai berikut:

2.5.5 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Layanan melalui LAPSGrafik II - 23

23

7

25

20

15

10

5

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0

24

0

4

BMAI BAPMI BMDP LAPSPI BAMPPI BMPPVI

Tidak DisetujuiDisetujui

47

11

9%

82%

Lain-Lain

Akan IDR

C. Media Briefing dengan Redaktur Pelaksana Media

Sepanjang triwulan III-2018, OJK mengadakan kegiatan Media Briefing dengan Redaktur Pelaksana Media.Kegiatan ini bertujuan untuk mesosialisasikan kebijakan terkait Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan kepada para Redaktur Pelaksana Media Massa. Selain itu, OJK juga menyampaikan materi terkait Edukasi Waspada Investasi Ilegal, Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Equity Crowdfunding, Penerbitan Obligasi Daerah, serta Perlindungan Konsumen pada Fintech P2P Lending. Kegiatan ini diikuti oleh 15 Redaktur Pelaksana.

D. Asistensi Layanan Konsumen OJK dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen

Sepanjang triwulan III-2018, OJK melakukan tiga kali asistensi Layanan Konsumen OJK yaitu di Palu, Ambon dan Lampung. Pada hari pertama dilakukan Asistensi Layanan Konsumen OJK dengan materi yang disampaikan terkait statistik dan data perkembangan penanganan pengaduan secara keseluruhan dan masing-masing berdasarkan kota Palu, Ambon dan Lampung. Hari kedua dilakukan Sosialisasi Perlindungan Konsumen dengan peserta perwakilan dari PUJK dengan kantor wilayah kota Palu, Ambon dan Lampung. Pelaksanaan kegiatan Asistensi tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan ketentuan penanganan Layanan Konsumen Terintegrasi OJK sesuai Perubahan PDK No.1/PDK.07/2016, mengembangkan kemampuan penanganan dan penyelesaian pengaduan bagi pegawai OJK guna mendukung percepatan penanganan pengaduan dan meningkatkan pemahaman tentang tata cara penggunaan Sistem Layanan Konsumen OJK/CRM serta penyelesaian sengketa konsumen melalui LAPS.

125

Layanan yang melalui LAPS per SektorGrafik II - 26

Dari total 58 permohonan penyelesaian sengketa yang diterima dan diproses oleh LAPS tersebut di atas, terdapat total 11 permohonan yang ditolak oleh LAPS karena tidak memenuhi ketentuan dalam penyelesaian

sengketa di LAPS. Hingga periode pelaporan, sengketa terbanyak yang diselesaikan oleh LAPS adalah di sektor asuransi yaitu mengenai penolakan klaim.

B. Monitoring Prinsip Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Di Sektor Jasa Keuangan

C. Sosialisasi Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Di Sektor Jasa Keuangan ke Daerah

Monitoring penerapan prinsip-prinsip LAPS dilakukan dengan menilai penerapan prinsip aksesibilitas, prinsip independensi, prinsip keadilan, serta prinsip efisiensi dan efektifitas pada masing-masing LAPS dengan beberapa

Dalam rangka meningkatkan literasi PUJK dan masyarakat tentang keberadaan LAPS di sektor jasa keuangan, OJK bekerjasama dengan LAPS menyelenggarakan Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan LAPS di Sektor Jasa Keuangan di daerah-daerah di Indonesia. Pada triwulan III-2018, OJK melaksanakan,

tahapan yaitu permintaan dokumen, kunjungan ke LAPS, analisis dokumen dan penetapan hasil monitoring. Berdasarkan monitoring pada semester I-2018, didapatkan hasil sebagai berikut :

sosialisasi di lima kota yaitu Ambon, Yogyakarta, Bogor, Bali dan Solo. Peserta dalam setiap sosialisasi berkisar antara 100-200 orang yang merupakan perwakilan dari PUJK dan mahasiswa. Materi yang disampaikan terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dan penyelesaian sengketa di LAPS yang terdaftar di OJK.

No. LAPS Hasil Monitoring

1 BMAI 90.07

2 BAPMI 83.14

3 BMDP 86.63

4 LAPSPI 97.07

5 BAMPPI 81.65

6 BMPPVI 91.29

Rata-rata nilai 88,3

LAPS MonitoringTabel II - 54

Restrukturisasi / ReschedulingSanggahan Transaksi Online

Penyalahgunaan Kartu KreditPermasalahan Agunan Kredit

Pemblokiran Rekening Tabungan / Giro / DepositoKegagalan Transaksi yang Menyebabkan Rekening Terdebet

Keringanan Angsuran / Bunga / Profisi / Denda / DllPemblokiran Pembekuan Fasilitas Kredit

Penolakan KlaimKlaim Penebusan Polis

Pemulihan Polis

Penyelesaian Transaksi EfekRekening Efek

Margin Trading

Penarikan Objek PembiayaanKeberatan Biaya Tambahan / Denda

Perb

anka

nPe

rasu

rans

ian

Pasa

r M

odal

Lem

baga

Pem

biay

aan

0

12

21

4

3

422

1

1

1

1

1

1

1

1

2

20105 2515


2.5.6 Market Conduct

A. Pengawasan Market Conduct

Selama periode laporan, OJK melaksanakan pemeriksaan tematik (thematic surveilance) secara onsite terhadap enam Bank Pembangunan Daerah, dua bank umum konvensional, satu bank umum syariah, dua perusahaan pembiayaan dan dua perusahaan modal ventura. Tema kegiatan pemeriksaan tematik market conduct fokus pada aspek perlindungan konsumen pada perjanjian baku. Cakupan pemeriksaan tematik market conduct meliputi aspek kebijakan, implementasi dan evaluasi terkait perjanjian baku. Hal-hal yang direview selama pemeriksaan tematik adalah klausula dan format perjanjian baku. Tujuannya untuk memastikan kepatuhan perjanjian baku yang dibuat Pelaku Usaha Jasa Keuangan agar seimbang, adil, dan wajar serta tidak mengandung unsur eksonerasi dan penyalahgunaan keadaan, sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Secara umum, dalam pemeriksaan tematik diperoleh temuan berupa klausula eksemsi, klausula yang mengandung unsur ketidakadilan, dan ketundukan nasabah pada ketentuan yang akan ada di masa mendatang. Selain itu, pada tahapan implementasi terdapat isu pada pelunasan kredit dipercepat khususnya terkait pengenaan pinalti.

B. Pemantauan Iklan Triwulanan

Selama periode laporan, OJK mencatat sebanyak 97 iklan berkaitan dengan produk/jasa keuangan, yang terdiri dari Sektor Perbankan 97% (94 iklan), disusul oleh sektor IKNB sebesar 3% (3 iklan). Tidak ditemukan iklan dari sektor Pasar Modal. 5 (lima) besar produk yang banyak dipasarkan melalui iklan berturut-turut adalah Tabungan, KPR, Kartu Kredit, Deposito, dan Internet Banking.

Jenis Produk Dipasarkan Melalui IklanGrafik II - 27

Kategori Dugaan Pelanggaran Iklan SJKGrafik II - 28

25

Lain-lain Menyesatkan Tidak Jelas Tidak Akurat

23

8

3

Berdasarkan pengamatan, jumlah iklan di media massa dipengaruhi oleh tingkat kedekatan produk dengan masyarakat luas. Produk simpanan dan pinjaman yang merupakan bisnis utama perbankan merupakan produk yang umum dimiliki oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Sementara itu, iklan pasar modal cenderung memilih media nirmassa khusus investasi, karena umumnya menyasar konsumen yang spesifik.Dari seluruh iklan tersebut, 55% nya melanggar SEOJK Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan. Dugaan pelanggaran terbanyak ditemukan pada iklan Sektor Perbankan, sesuai dengan jumlah iklannya yang juga masif.

Kriteria yang paling banyak dilanggar berturut-turut adalah Tidak Jelas (25), Menyesatkan (23), Tidak Akurat (8), dan Lain-Lain (3). Masih banyak iklan yang mencantumkan “syarat dan ketentuan berlaku” tanpa disertai keterangan di mana konsumen dapat melihat syarat dan ketentuan dimaksud.

Sesuai dengan POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan, PUJK harus menyampaikan informasi yang jujur, jelas, akurat, dan tidak menyesatkan. Selain itu, PUJK juga harus mencantumkan pernyataan “PUJK terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” dalam setiap materi informasi yang disampaikan. Meski demikian, masih banyak iklan PUJK di media massa yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Dalam rangka menjalankan amanat Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 agar keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, OJK melaksanakan penegakan kepatuhan iklan jasa keuangan. Sebagai langkah awal upaya penegakan kepatuhan, OJK melaksanakan Fokus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penegakan Kepatuhan Iklan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan”. FGD tersebut

2.5.7 Penegakan Kepatuhan Iklan Jasa Keuangan

Tabungan

33

17

12

8

5

KPR Kartu Kredit

Deposito Internet Banking

35

30

25

20

15

10

5

0

30

25

20

15

10

5

0

127

Selama periode laporan, OJK telah menerbitkan enam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang terdiri dari tiga perkara perbankan, dua perkara pasar modal dan satu perkara IKNB. Berdasarkan hasil proses penyidikan dan gelar perkara, OJK selanjutnya telah mengirimkan 12 berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan RI.

Selanjutnya terdapat empat berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI. Atas P-21

2.6 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

2.6.1 Penanganan Perkara

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kegiatan penawaran investasi yang diduga ilegal, Satgas Waspada Investasi memiliki program kerja yaitu melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan pembekalan tim kerja satgas waspada investasi daerah di KR/KOJK.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan di beberapa wilayah dengan skala prioritas terhadap daerah yang banyak beroperasinya penawaran kegiatan investasi yang diduga ilegal. Peserta kegiatan sosialisasi dan edukasi di masing-masing wilayah berasal dari segenap unsur masyarakat antara lain adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi dan TNI. Dengan narasumber dari OJK, Bareskrim Polri, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Koperasi & UKM.

Pada triwulan III-2018, Satgas Waspada Investasi telah melaksanakan pembekalan tim kerja Satgas Waspada Investasi daerah di kota Tasikmalaya, Kupang, Bengkulu, dan Malang. OJK juga melaksanakan inisiasi sosialisasi satgas waspada investasi di kota Semarang, Jayapura, dan Banda Aceh. Demikian halnya OJK telah melaksanakan Edukasi Waspada Investasi kepada Bhayangkari Kota Pontianak Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan

2.6.4 Sosialisasi Satgas Waspada Investasi dan Pembekalan Aparat Penegak Hukum di Sektor Jasa Keuangan

Untuk memperkuat langkah penyidikan dan dalam rangka membangun sistem peradilan pidana yang kredibel OJK rutin menggelar koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait antara lain Kejaksaan RI, Mahkamah Agung RI dan dan Bareskrim Mabes Polri.

2.6.2 Koordinasi dengan Instansi Terkait

Selama periode laporan, penawaran kepada masyarakat untuk menempatkan dananya pada produk investasi yang semakin bervariasi terkadang jenis, bentuk serta sasarannya semakin banyak. Investasi yang ditawarkan tidak sesuai atau tidak memiliki legalitas sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dampak dari penawaran tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan yang saat ini makin berkembang. Maka dari itu diperlukan pengawasan sehingga dapat menghasilkan deteksi dini terhadap kegiatan investasi yang diduga telah merugikan banyak masyarakat.

2.6.3 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)

melibatkan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan perwakilan Pengawas sampel PUJK yang sering mempublikasikan iklan di media massa. Dalam FGD tersebut, diundang juga pakar dan praktisi periklanan sebagai narasumber.

Tujuan dari diadakannya FGD tersebut adalah memperkuat persamaan persepsi kategori pelanggaran dalam monitoring iklan dan penegakan pepatuhan PUJK, bahan masukan untuk mempertegas standar dan kebijakan monitoring iklan dan memperkaya analisis aspek hukum iklan terhadap PUJK. Hasil dari FGD ini selanjutnya akan menjadi salah satu dasar dalam penegakan kepatuhan iklan dan penyusunan pedoman iklan jasa keuangan.

OJK melakukan update berkala terhadap daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak di bawah pengawasan OJK dalam Investor Alert Portal (IAP) berdasarkan daftar entitas ilegal yang dipublikasikan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi. IAP merupakan salah satu upaya preventif OJK untuk mencegah potensi kerugian konsumen dan masyarakat akibat praktik investasi yang tidak jelas legalitasnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan awareness dan pemahaman masyarakat dalam menyikapi penawaran investasi dengan keuntungan yang terlalu atraktif dan cenderung tidak masuk akal. Sepanjang triwulan III-2018 terdapat 41 entitas baru yang diunggah serta satu entitas yang diperbarui datanya, dan satu entitas yang dihapus dari daftar, sehingga terhitung hingga September 2018, terdapat 233 entitas terdaftar dalam IAP. OJK mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tidak melakukan investasi pada entitas-entitas tersebut.

Untuk mengetahui daftar entitas yang tercantum dalam IAP, masyarakat dapat mengakses minisite sikapiuangmu.ojk.go.id atau mengunduh mobile apps Sikapiuangmu yang tersedia di Playstore dan Apple Store. Sebagai upaya penanganan kegiatan investasi ilegal, OJK juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi melalui telepon 157, email [email protected], atau [email protected].

2.5.8 Investor Alert Portal

tersebut, OJK telah melaksanakan fungsi penyidikan sebagaimana dimaksud pasal 49 dan pasal 50 UU No 21 tahun 2011 tentang OJK.


Rekomendasi yang merupakan hasil rapat koordinasi Satgas Waspada Investasi terkait dengan pembahasan investasi ilegal ditindaklanjuti dengan pembahasan dan atau penanganan lebih lanjut oleh masing-masing kementerian/lembaga dan atau antar kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan terkait dengan kegiatan investasi yang diduga ilegal.

Pada triwulan III-2018, OJK dan Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan usaha sebanyak 30 entitas yang terdiri dari enam entitas di bidang forex/futures/trading, empat entitas di bidang cryptocurrency, 14 entitas di bidang multi level marketing, dan enam entitas di bidang lainnya. Sementara itu Satgas Waspada Investasi bersama OJK mengumumkan 404 Entitas Fintech Peer to Peer Lending Tidak Berizin. Selanjutnya terdapat satu Entitas yang telah diproses hukum oleh kepolisian.

2.7.1 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Program APU-PPT Sektor Jasa Keuangan

2.6.5 Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi

2.7 PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Selama periode ini, OJK melakukan pemeriksaan program APU PPT terhadap 478 Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk sektor Perbankan yaitu 11 BUK/BUS dan 467 BPR/BPRS. Untuk PJK sektor pasar modal, pengawasan lembaga efek telah melakukan pengkinian penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) serta melakukan pengawasan penerapan program APU PPT terhadap perusahaan efek pada semester II-2018 berdasarkan pengkinian penilaian risiko TPPU/TPPT tersebut. Terkait pengawasan Manajer Investasi (MI), OJK melakukan pemeriksaan program APU PPT terhadap 9 MI dengan hasil pengkinian risiko periode sebelumnya dan pengkinian risiko TPPU/TPPT akan dilakukan pada semester II-2018. Sementara itu, untuk pengawasan asuransi dan BPJS Kesehatan telah dilakukan pemeriksaan program APU PPT melalui penilaian risiko TPPU/TPPT terhadap 7 Perusahaan Asuransi. Terkait jasa lembaga pembiayaan dan Dana Pensiun telah dilakukan pemeriksaan terhadap 35 perusahaan pembiayaan, 2 Dana Pensiun Lembaga Keuangan, serta 3 perusahaan asuransi syariah. Adapun untuk penilaian risiko TPPU/TPPT terhadap IKNB khususnya perusahaan asuransi dan perusahaan pembiayan dalam tahap pengembangan

Serang Banten. OJK telah melaksanakan sharing session ataupun sosialisasi waspada investasi yang diadakan oleh KR/KO Tegal, Tulungagung Jawa Timur, Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kediri, dan Singkawang Kalimantan Barat.

yang mengacu kepada National Risk Assessment (NRA) dan Sectoral Risk Assessment (SRA) atau produk dan jasa yang berisiko tinggi.

Pemeriksaan program APU PPT dilakukan terhadap dua aspek yaitu pemeriksaan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan.Laporan ini menggambarkan hasil pengawasan program APU PPT secara historis untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB yang mencakup juga data statistik terkait hasil pengawasan program APU PPT terhadap Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan (TKM, TKT, dan TKL), hasil analisis sekaligus rekomendasi dalam rangka penguatan pengawasan APU PPT pada sektor jasa keuangan. Salah satu hasil pemeriksaan program APU PPT terkait kewajiban pelaporan adalah penurunan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), yang menunjukkan bahwa penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) telah cukup efektif sehingga Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dapat mengindentifikasi TKM dengan baik.

Laporan tersebut dapat menjadi salah satu referensi untuk memperkuat fungsi pengawasan untuk jangka waktu ke depan terhadap penerapan program APU PPT bagi SJK terkait dan sejalan dengan Rekomendasi 33 FATF, di mana suatu negara harus memiliki statistik yang komprehensif terkait hal-hal yang relevan dengan efektivitas dan efisiensi sistem APU PPT.

2.7.2 Mutual Evaluation Review (MER) 2018

OJK menjadi salah satu delegasi dari Indonesia dalam pelaksanaan Mutual Evaluation Review (MER) yang dilaksanakan oleh Asia Pacific Group (APG) pada 21st APG Annual Meeting pada 26 Juli 2018 di Kathmandu Nepal. APG menetapkan bahwa kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT termasuk pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal dinilai sangat memadai. Indonesia memperoleh nilai compliant sebagai 6, largely compliant 29, partially compliant hanya 4 dan 1 noncompliant untuk penilaian terhadap Technical Compliance Assessment (TCA). Sementara itu, hasil effectiveness atau Immediate Outcome, Indonesia memperoleh nilai 5 substantial dan 5 moderate dan 1 low. Pada bulan Agustus 2018, OJK telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) pembahasan tindak lanjut hasil MER yang dihadiri oleh internal OJK serta perwakilan asosiasi dan industri jasa keuangan yang selama ini terlibat aktif dalam persiapan dan pelaksanaan MER Indonesia oleh APG. OJK saat ini sedang melakukan pemenuhan terhadap priority action plan untuk persiapan MER oleh FATF tahun 2019.

129

Dalam menjalin dan menjaga hubungan kelembagaan dengan lembaga negara, OJK secara aktif menyelenggarakan kegiatan kelembagaan dengan tujuan menjalin kerja sama strategis yang dapat mendukung pencapaian OJK di masa mendatang. Selama periode laporan triwulan III-2018, OJK telah melakukan penandatanganan kerjasama domestik sebagai berikut:

2.8 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

2.8.1 Kerjasama Domestik

2.7.3 Pengembangan Sistem Informasi Program APU dan PPT (SIGAP)

2.7.4 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) merupakan sistem informasi pengawasan program APU PPT berbasis web yang dibangun dalam rangka mengintegrasikan data dan informasi hasil pelaksanaan pengawasan program APU PPT serta menyediakan data pendukung pengawasan program APU PPT. Selain untuk mendukung pelaksanaan program APU PPT oleh pengawas sektor jasa keuangan, SIGAP menjawab kebutuhan atas Rekomendasi Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) No. 33 terkait statistik dan mendukung implementasi penerapan program APU PPT berdasarkan POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan. Pada periode pelaporan telah dilakukan pengembangan SIGAP tahap 2 untuk mengakomodir modul pengawasan terkait penilaian risiko APU PPT dan juga mekanisme OJK dengan pihak eksternal SJK terkait dengan penerusan DTTOT dan daftar proliferasi senjata pemusnah massal agar lebih efektif dan mencapai sasaran sesuai dengan Rekomendasi FATF.

Sebagai kelanjutan dari rangkaian program pengembangan kapasitas sumber daya manusia, baik bagi pengawas APU PPT di internal OJK maupun bagi pelaku industri jasa keuangan, dalam periode laporan telah dilakukan beberapa kegiatan pengembangan kapasitas dalam bentuk sosialisasi maupun workshop pendampingan dengan perincian sebagai berikut:

• Workshop pendampingan penerapan program APU PPT berbasis risiko di SJK kepada 50 peserta perwakilan PJK Bank Umum, dengan tingkat pemahaman peserta 89%;

• Workshop pendampingan penerapan program APU PPT berbasis risiko di SJK kepada 50 peserta perwakilan PJK Pasar Modal, dengan tingkat pemahaman peserta 83%;

• Workshop pendampingan penerapan program APU PPT berbasis risiko di SJK kepada 50 peserta perwakilan PJK IKNB, dengan tingkat pemahaman peserta 88%;

• Workshop pendampingan penerapan program APU PPT berbasis risiko di SJK kepada 50 peserta perwakilan BPR di Wilayah Sumatera Utara, dengan tingkat pemahaman peserta 79,8%;

• Workshop pendampingan penerapan program APU PPT berbasis risiko di SJK kepada 70 perwakilan BPR di Wilayah Jawa Timur, dengan tingkat pemahaman peserta 87%.

Kerjasama Domestik Ringkasan Kerjasama

Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Universitas Telkom

Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Penandatanganan Kerjasama DomestikTabel II - 55

Nota kesepahaman tersebut diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan dalam rangka pengembangan keilmuan (akademis) dan pengabdian kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Di samping penandatanganan kerjasama antar lembaga, OJK juga menjalin hubungan kelembagaan dengan menyelenggarakan 54 kegiatan kelembagaan bersama yang melibatkan beberapa lembaga negara, antara lain:• Dewan Perwakilan Rakyat;• Kementerian Keuangan;• Mahkamah Agung;• Bank Indonesia;• Lembaga Penjamin Simpanan;• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;• Pemerintah Daerah; dan• Industri Jasa Keuangan.

OJK melaksanakan sosialiasasi OJK bersama Anggota Komisi XI DPR RI antara lain terkait waspada investasi bodong, peranan OJK dalam penyaluran KUR untuk petani dan nelayan, investasi cerdas dan optimalisasi peran OJK di kalangan generasi muda, pemanfaatan fasilitas KUR untuk meningkatkan kinerja ekonomi kerakyatan, peran OJK dalam mencegah penipuan investasi bodong di Indonesia, peran OJK dalam mendorong perekonomian daerah, perkembangan sektor keuangan dan Perbankan Syariah.


2.8.2 Kerjasama Internasional

1. Kerjasama Internasional dan Kerjasama Regional

a. Penyelesaian Negosiasi dalam rangka Peningkatan Komitmen Jasa Keuangan di ASEANDalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan koordinasi dan kerjasama internasional, diperlukan penyelesaian negosiasi mengenai dalam rangka peningkatan komitmen jasa keuangan di ASEAN yang dibagi menjadi 3 kegiatan yaitu :1. Peningkatan komitmen jasa keuangan sektor

non-bank dalam paket ke-8 AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services);

2. Tindak lanjut negosiasi dalam lingkup ABIF (ASEAN Banking Integration) Framework; dan

3. Peningkatan peran OJK pada perundingan sektor jasa keuangan dalam kelompok kerja ASEAN (WC-CMD, WC-FSL, WC-FINC, AIFo, ACMF, dll)

Sampai dengan triwulan III-2018 telah tercapai :1. Koordinasi awal bilateral tingkat teknis antara

OJK dengan otoritas negara lain yang sudah memiliki LoI ABIF dengan OJK.

2. Pertemuan WC-ABIF di Brunei Darussalam.

2. Penguatan Peran OJK Dalam Hubungan Internasional.

a. Peningkatan Kerjasama Internasional OJKPada periode laporan triwulan III-2018, terdapat tiga perjanjian kerjasama internasional, dengan capaian :1. MoU OJK dengan Commission de Surveillance

du Secteur Financier (CSSF), telah mencapai tahap penyampaian kepada counterparts;

2. MoU OJK dengan Bank of Thailand tentang pengawasan perbankan lintas batas dan pertukaran informasi, telah mencapai tahap finalisasi dan dikirim ke Bank of Thailand

3. MoU OJK dengan Monetary Authority of Singapore (MAS) tentang FinTech telah difinalisasi dan disampaikan kepada MAS.

3. Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama dengan International Counterparts

Dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan kerjasama dengan international counterparts, pada triwulan III-2018 OJK melaksanakan pemenuhan kewajiban OJK terhadap international standard setting bodies dan kebutuhan permintaan informasi counterpart internasional.

a. Pada triwulan III-2018 terdapat 8 draft telah dikirim ke counterparts yaitu :1. Tanggapan atas draft OECD Joint Work

Programme periode 2019 – 2021 pada saat FGD OECD Joint Work Programme. OJK telah menyampaikan tanggapan atas draft Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions kepada BI;

2. Tanggapan terhadap survei FSB mengenai perkembangan implementasi reformasi pasar OTC Derivatives. kepada BI;

3. Tanggapan terhadap kuesioner dalam rangka Penyusunan Report on Alternative Sources of SME Finance & SME Finance Forum kepada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

4. Tanggapan terhadap survei FSB Monitoring Implementation of the FSB Key Attributes of Effective Resolution Regimes tahun 2018;

5. Tanggapan terhadap permohonan masukan dan tanggapan untuk Indonesia Draft of Agreed Minutes SKB ke-12 RI-Russia Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia

6. Tanggapan atas AMRO Consultation Report 2018 (via e-mail);

7. Tanggapan atas draft OECD Economic Review 2018;

8. Tanggapan atas draft Economic Review & Policy Dialogue (ERPD) Matrix pada September 2018.

131


BAB 3TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

Pengembangan Event

Penerbitan 2 POJK dan 1 SEOJK yang mengatur Perbankan Syariah dan Pasar Modal Syariah

Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) 2018

Kegiatan iB Vaganza di Pekanbaru dan Mataram, Workshop Guru SMA/sederajat di Banda Aceh dan ToT Keuangan Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ToT IKNB Syariah di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Sosialisasi IKNB Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Denpasar.

Seminar IKNB Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Kajian Transformasi Perbankan Syariah Indonesia

Kajian Penyusunan Materi Pasar Modal Syariah pada Perguruan Tinggi

Kajian Optimalisasi Peran APERD dan WAPERD dalam rangka Penjualan Reksa Dana


3.1 TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Kondisi ketahanan perbankan syariah secara umum pada triwulan III-2018 semakin solid, tercermin dari menguatnya permodalan bank dengan CAR yang tumbuh 93 bps (qtq) menjadi 21,25%. Menguatnya permodalan tersebut didukung oleh meningkatnya rentabilitas dengan meningkatnya ROA sebesar 4 bps (qtq) menjadi sebesar 1,73% dan efisiensi yang membaik dengan turunnya BOPO sebesar 58 bps (qtq) menjadi sebesar 84,20%. Fungsi intermediasi perbankan selama triwulan III-2018

tumbuh dengan laju pertumbuhan triwulanan yang cukup tinggi untuk pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) masing-masing sebesar 5,16% (qtq) dan 4,25% (qtq), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar 5,49% (qtq). Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio FDR yang terjaga pada kisaran 80-90%, dengan rata-rata rasio Alat Likuid (AL) terhadap Non-Core Deposit (NCD) yang terjaga di atas threshold 50% (rata-rata harian AL/NCD selama triwulan III-2018 sebesar 116,92%) dan rasio AL terhadap DPK senantiasa terjaga di atas 10% (rata-rata harian AL/DPK selama triwulan III-2018 sebesar 21,48%). Selain itu, risiko kredit perbankan syariah juga membaik dengan menurunnya NPF gross sebesar 6 bps (qtq) menjadi sebesar 3,22%.

Indikator Perbankan SyariahTabel III - 1

Sumber : OJK, SPS September 2018

Indikator Utama Triwulan III-2017

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

Pertumbuhan (qtq)Triwulan II-2018

Pertumbuhan (qtq)Triwulan III-2018

Pertumbuhan (yoy)Triwulan III-2018

Nominal % Nominal % Nominal %

BUS + UUS + BPRS

Total Aset Perbankan Syariah (Rp. T) 405,30 444,43 468,82 5,11 + 1,16 24,39 + 5,49 63,51 + 15,67

Share Aset Perbankan Syariah (BUS + UUS+ BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+ BUK+ BPRS+ BPR)

5,57 5,71 5,92 - - 0,10 - + 0,22 - + 0,36

DPK (Rp. T) 325,06 348,38 363,19 1,23 + 0,35 14,80 + 4,25 38,13 + 11,73 Pembiayaan (Rp. T) 279,13 303,54 319,20 8,84 + 3,00 15,66 + 5,16 40,07 + 14,35 Jumlah NPF (Rp. T) 11,35 10,68 11,01 -1,26 - 10,57 0,33 3,14 -0,34 -2,96 Jumlah Bank - - - - - - - - -- BUS 13 13 14 0,00 0,00 1,00 7,69 1,00 7,69- UUS 21 21 20 0,00 0,00 -1,00 -4,76 -1,00 -4,76- BPRS 167 168 168 1,00 0,60 0,00 0,00 1,00 0,60

Jumlah Kantor 2.633 2.634 2.670 14,00 0,53 36,00 1,37 37,00 1,41

Rasio Keuangan BUS & UUSNPF Gross (%) 3,88 3,28 3,22 - - 0,58 - - 0,06 - - 0,66NPF Net (%) 2,37 1,88 1,99 - -0,31 - 0,11 - -0,38ROA (%) 1,41 1,69 1,73 - + 0,10 - + 0,04 - + 0,32BOPO (%) 87,46 84,78 84,20 - - 0,87 - - 0,58 - - 3,26FDR (%) 87,85 84,32 86,46 - +2,14 - +0,90 - +2,11

BUSTotal Aset BUS (Rp. T) 275,95 294,32 306,12 0,05 + 0,02 11,80 + 4,01 30,18 + 10,94DPK (Rp. T) 232,35 241,07 251,48 -3,75 - 1,53 10,41 + 4,32 19,13 + 8,24Pembiayaan (Rp. T) 186,15 189,68 198,54 -0,39 - 0,20 8,86 + 4,67 12,38 + 6,65Jumlah NPF (Rp. T) 8,21 7,27 7,59 -1,40 - 16,18 0,32 + 4,43 - 0,62 - 7,55CAR (%) 16,16 20,32 21,25 - + 1,85 - + 0,93 - + 5,09NPF Gross (%) 4,41 3,83 3,82 - - 0,73 - - 0,01 - - 0,59ROA (%) 1,00 1,37 1,41 - + 0,14 - + 0,04 - + 0,41BOPO (%) 91,68 88,75 88,08 - - 1,16 - - 0,66 - - 3,60FDR (%) 80,12 78,68 78,95 - +1,05 - +1,97 - - 1,17

Jumlah Kantor 1.850 1.826 1.862 4,00 0,22 -1882,00 1,97 12,00 0,65

UUS

Total Aset UUS (Rp. T) 119,15 138,88 150,80 4,95 +3,70 11,92 + 8,58 31,65 + 26,57DPK (Rp. T) 86,23 100,14 103,96 5,05 + 15,31 3,82 + 3,81 17,74 + 20,57Pembiayaan (Rp. T) 85,42 105,34 111,98 8,79 + 9,10 6,64 + 6,30 25,56 + 31,09Jumlah NPF (Rp. T) 2,32 2,40 2,41 0,02 + 0,98 0,01 + 0,43 0,09 + 4,00NPF Gross (%) 2,72 2,28 2,15 - -0,18 - - 0,13 - - 0,56ROA (%) 2,45 2,40 2,43 - 0,00 - - 0,03 - - 0,02BOPO (%) 74,67 72,62 72,88 - - 0,02 - +0,26 - - 1,79FDR (%) 99,07 105,19 107,71 - + 3,65 - + 2,52 - +8,64

Jumlah Kantor 339 349 340 1,00 0,29 -9,00 -2,58 1,00 0,29BPRS

Total Aset BPRS (Rp. T) 10,21 11,22 11,89 0,11 + 0,98 0,67 + 5,99 1,68 + 16,50DPK (Rp. T) 6,49 7,17 7,74 -0,08 -1,10 0,57 + 8,00 1,25 + 19,31Pembiayaan (Rp. T) 7,56 8,52 8,68 0,44 + 5,49 0,16 + 1,86 1,12 + 14,87Jumlah NPF (Rp. T) 0,82 1,00 1,01 0,12 + 13,27 0,00 + 0,27 0,19 + 23,43CAR (%) 20,89 19,96 19,78 - - 0,64 - - 0,18 - - 1,11NPF Gross (%) 10,79 11,78 11,60 - + 0,80 - -0,18 - + 0,80ROA (%) 2,56 2,41 2,30 - +0,03 - -0,11 - -0,27BOPO (%) 86,31 85,97 86,18 - +1,74 - +0,21 - - 0,13FDR (%) 116,49 118,91 112,15 - + 7,38 - -6,77 - - 4,34

Jumlah Kantor 444 459 468 -458,00 2,00 9,00 1,96 24,00 5,41

135

A. Aset

Pertumbuhan aset pada triwulan III-2018 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dua triwulan sebelumnya. Aset perbankan syariah tumbuh 5,49% (qtq), meningkat dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 4,49%. Secara tahunan pertumbuhan aset perbankan syariah tumbuh double digit (15,67%, yoy). Tingginya pertumbuhan aset tersebut salah satunya didorong oleh meningkatnya aset dari konversi BPD Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi Bank NTB Syariah sehingga membuat pangsa aset perbankan syariah terhadap perbankan nasional pada triwulan III-2018 mencapai 5,92%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,70%. Meski jumlah UUS pada bulan September 2018 telah berkurang dengan adanya konversi BPD NTB (sebelumnya UUS BPD NTB), kontributor terbesar pertumbuhan aset perbankan syariah pada triwulan ini tetap merupakan UUS yang mampu tumbuh 8,58% (qtq). Sementara itu, aset BUS dan BPRS masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 4,01% (qtq) dan 5,99% (qtq). Dari total aset perbankan syariah, BUS, UUS, dan BPRS masing-masing memiliki porsi sebesar 65,30%, 32,17%, dan 2,54%.

Komponen utama aset perbankan syariah merupakan pembiayaan yang disalurkan (PYD) dengan porsi sebesar 68,09%, penempatan pada Bank Indonesia (11,95%), dan surat berharga yang dimiliki (12,88%). PYD tumbuh dengan laju yang cukup terjaga (5,12% qtq, atau 14,27% yoy), penempatan pada Bank Indonesia meningkat 9,61% (qtq) meski secara tahunan menurun dengan laju -3,02% yoy. Di lain pihak, penempatan pada surat berharga yang dimiliki perbankan syariah mengalami peningkatan 0,93% (qtq) atau 49,83% (yoy). Di sisi pasiva, pertumbuhan aset dipengaruhi oleh meningkatnya DPK dan modal, yang masing-masing meningkat sebesar 4,25% (qtq) dan 4,10% (qtq). Selama triwulan ini, terdapat peningkatan modal disetor pada bank syariah sebesar Rp1 triliun, atau secara akumulatif penambahan modal disetor bank syariah sepanjang tahun 2018 mencapai Rp7,2 triliun.

Sumber : SPS, September 2018

qtq (RHS)Aset (Rp. T) yoy (RHS)

Tren Aset Perbankan SyariahGrafik III - 1

B. Sumber Dana dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama bagi perbankan syariah dengan kontribusi sebesar 85,44% dari total sumber dana perbankan syariah (selain modal), diikuti oleh komponen rupa-rupa liabilitas sebesar 10,42%, liabilitas kepada bank lain sebesar 1,86% dan surat berharga yang diterbitkan sebesar 1,17% sebagaimana tercatat dalam neraca keuangan perbankan syariah posisi triwulan III-2018.

Liabilitas kepada Bank Indonesia

Dana Investasi Profit Sharing Lainnya

Liabilitas Lainnya

Pembiayaan yang Diterima

Surat Berharga yang Diterbitkan

Liabilitas kepada Bank Lain

Rupa-rupa Liabilitas

Dana Pihak Ketiga 85,44%

10,42%

1,86%

1,17%

0,75%

0,19%

0,17%


Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah

Grafik III - 2

Sumber dana perbankan syariah pada triwulan III-2018 tumbuh tinggi sebesar 5,31% (qtq) atau 14,05% (yoy), meski pada periode sebelumnya sempat tertahan dengan laju 0,40% (qtq). Tingginya pertumbuhan sumber dana perbankan syariah ditopang oleh DPK yang tumbuh 5,31% (qtq) atau 14,05% (yoy), tumbuh lebih cepat dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 0,35% (qtq). Pertumbuhan DPK dipengaruhi oleh Deposito yang komposisinya merupakan mayoritas dibandingkan instrumen DPK lainnya. Deposito memiliki porsi sebesar 57,93%, diikuti Tabungan yang memiliki porsi sebesar 29,89%, dan sisanya merupakan instrumen Giro yang memiliki porsi sebesar 12,19%.

Pada triwulan ini Deposito kembali tumbuh membaik dengan laju sebesar 5,17% (qtq) dibandingkan triwulan II yang menurun dengan laju -2,78% (qtq). Di sisi lain, tabungan mampu tumbuh sebesar 4,50% (qtq), lebih cepat dibandingkan triwulan II yang tumbuh 2,51% (qtq).Sementara giro menunjukkan penurunan sebesar -0,49% (qtq). Secara tahunan, pertumbuhan Deposito, Giro, dan Tabungan masing-masing sebesar 8,38%, 17,05%, dan 15,84% (yoy).

Triwulan III -2017

Triwulan IV -2017

Triwulan I -2018

Triwulan II -2018

Triwulan III -2018

480

460

440

420

400

380

350

25%

20%

15%

10%

5%

0%

4,49%

19,08% 18,97% 20,15% 20,71%

7,33%

0,99%1,16%

5,49%

15,67%


C. Pembiayaan yang Disalurkan (PYD)

Secara triwulanan, penyaluran pembiayaan bank syariah tumbuh 5,16% (qtq), lebih tinggi dibandingkan posisi triwulan II-2018 yang tumbuh sebesar 3,00% (qtq). Pertumbuhan yang semakin tinggi ini didorong oleh tingginya pertumbuhan pembiayaan untuk jenis penggunaan Konsumsi dan Investasi, sementara pembiayaan Modal Kerja menunjukkan tren perlambatan dibandingkan triwulan II-2018. Pada periode laporan, pembiayaan Konsumsi, Investasi, dan Modal Kerja masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar 7,39% (qtq), 6,73% (qtq), dan 1,39% (qtq). Berdasarkan porsinya, pembiayaan bank syariah masih didominasi Konsumsi sebesar 43,32% diikuti Modal Kerja dan Investasi yang masing-masing sebesar 33,46% dan 23,22%. Porsi ini mengalami pegeseran dibandingkan triwulan II-2018 yang memiliki komposisi pembiayaan Konsumsi, Modal Kerja, dan Investasi masing-masing sebesar 42,42%, 34,70%, dan 22,88%.

Berdasarkan sektor ekonomi, menunjukkan 56,73% PYD perbankan syariah disalurkan pada sektor lapangan usaha (produktif), mengalami pertumbuhan pada triwulan III-2018 sebesar 3,54% (qtq) atau 10,97% (yoy). Pertumbuhan tersebut antara lain merupakan kontribusi dari sektor listrik, gas, dan air yang tumbuh sebesar 21,02% (qtq) atau meningkat Rp2,85 triliun (qtq). Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor lapangan usaha dengan kontribusi pertumbuhan terbesar kedua dengan laju sebesar 2,89% (qtq) atau mengalami peningkatan sebesar Rp662 miliar (qtq). Kontributor peningkatan pembiayaan lapangan usaha terbesar berikutnya adalah Sektor Konstruksi yang tumbuh 2,48% (qtq) atau meningkat Rp546 miliar (qtq).

Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan PenggunaanTabel III - 2


Deposito GiroTabungan DPK

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

Triwulan III -2017

Triwulan IV -2017

Triwulan I -2018

Triwulan II -2018

Triwulan III -2018


Pertumbuhan DPK Bank Syariah (qtq)Grafik III - 3

Pada sektor non-produktif, pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah pada sektor Rumah Tangga mengalami pertumbuhan sebesar 4,82% (qtq), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di triwulan III-2017 yang mampu tumbuh sebesar 3,78% (qtq). Di kategori Rumah Tangga, kontributor pertumbuhan triwulanan terbesar merupakan pembiayaan Pemilikan Rumah Tinggal dan Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multiguna) yang tumbuh 5,40% (qtq) dan 3,94% (qtq). Secara umum, seluruh sektor dalam kategori Rumah Tangga mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Penyaluran Pembiayaan BUS, UUS, BPRS (Rp Miliar)

Triwulan III-2017

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018 Porsi

qtq (%) yoy (%)

Triwulan III-2017

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

Triwulan III-2017

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

Modal Kerja 93.318 105.336 106.801 + 33,46% 2,72% 4,79% 1,39% 16,65% 10,06% 8,63%

Investasi 64.553 69.444 74.118 + 23,22% -0,52% 0,89% 6,73% 11,10% 7,02% 14,82%

Konsumsi 116.261 128.762 138.280 + 42,32% 3,58% 2,72% 7,39% 17,36% 14,72% 18,94%

Total 279.132 305.542 319.198 + 100,00% 2,31% 3,00% 5,16% 15,61% 11,25% 14,35%

137

Pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Sektor EkonomiTabel III - 3


Penyaluran Pembiayaan BUS & UUS (Rp Miliar)

Triwulan III-2017

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018 Porsi

qtq (%) yoy (%)

Triwulan III-2017

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

Triwulan III-2017

TriwulanII-2018

TriwulanIII-2018

Lapangan Usaha 158.732 170.122 176.147 56,73% 1,50% 3,12% 3,54% 14,54% 8,78% 10,97%

Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan

9.741 11.924 11.844 3,81% -1,08% 14,71% -0,68% 17,31% 21,10% 21,59%

Perikanan 1.370 1.191 1.187 0,38% 1,50% 13,70% -0,31% - 1,19% - 11,75% - 13,325%

Pertambangan dan Penggalian 7.012 5.555 5.769 1,86% - 1,03% - 15,21% 3,81% 10,89% - 21,61% - 17,73%

Industri Pengolahan 20.422 22.934 23.595 7,60% - 0,66% 6,97% 2,89% 9,19% 11,56% 15,54%

Listrik, Gas, dan Air 7.733 13.576 16.430 5,29% - 1,57% 21,76% 21,02% 3,74% 72,80% 112,46%

Konstruksi 21.540 22.033 22.579 7,27% 8,89% 3,57% 2,48% 81,74% 11,38% 4,82%

Perdangan Besar dan Eceran 31.600 32.935 33.258 10,71% 3,78% 1,43% 0,98% 9,03% 8,16% 5,25%

Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum

3.542 4.125 4.162 1,34% 1,52% 10,58% 0,91% 23,94% 18,21% 17,49%

Transportasi, pergudangan dan komunikasi

10.019 9.841 10.221 3,29% -9,15% 0,07% 3,86% - 6,41% -10,77% 2,02%

Perantara Keuangan 19.564 17.769 18.217 5,87% 0,92% - 4,42% 2,52% 2,83% - 8,34% - 6,88%

Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan

12.045 12.217 12.662 4,08% 3,32% - 0,01% 3,64% 15,40% 4,80% 5,12%

Admistrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

8 4 7 0,00% - 9,66% - 24,36% 67,62% -96,82% - 54,83% - 16,19%

Jasa Pendidikan 4.693 4.947 5.147 1,66% 6,90% 3,18% 4,05% 26,78% 12,68% 9,68%

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3.658 3.862 4.174 1,34% 4,17% - 2,98% 8,06% 34,21% 10,00% 14,12%

Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya

4.880 6.454 6.143 1,98% - 0,30% - 3,66% - 4,82% 4,17% 31,85% 25,87%

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga

330 354 360 0,12% - 3,95% 6,99% 1,84% - 2,12% 3,06% 9,27%

Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

- - - 0,00% - - - - 100,00% - -

Kegiatan yang belum jelas batasannya 575 402 391 0,13% - 23,54% - 12,93% - 2,59% - 31,91% - 46,54% - 31,90%

Bukan Lapangan Usaha (Rumah Tangga)

110.233 122.389 128.289 41,31% 3,78% 3,03% 4,82% 18,28% 15,23% 16,38%

Untuk Pemilikan Rumah Tinggal 57.895 65.221 68.744 22,14% 4,57% 4,65% 5,40% 19,89% 17,80% 18,74%

Untuk Pemilikan Flat atau Apartemen 1.811 2.240 2.514 0,81% 10,97% 7,07% 12,23% 22,27% 37,22% 38,78%

Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan 3.120 3.121 3.261 1,05% 1,10% 0,05% 4,49% 4,80% 1,14% 4,53%

Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor 9.420 10.012 10.330 3,33% 1,25% 2,38% 3,17% 9,44% 7,61% 9,66%

Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multiguna)

37.987 41.796 43.441 13,99% 3,14% 0,77% 3,94% 19,31% 13,49% 14,36%

Bukan Lapangan Usaha Lainnya 2.610 2.510 6.082 1,96% -3,85% - 12,27% 142,30% -18,98% - 7,54% 133,00%

Total 271.576 295.021 310.519 100,00% 2,36% 2,93% 5,25% 15,56% 11,20% 14,34%



Kualitas pembiayaan bank syariah membaik terlihat dari rasio NPF Gross triwulan III-2018 yang terjaga pada angka 3,22%, menurun dibandingkan posisi triwulan II-2018 yang sebesar 3,28%. Secara umum, perbaikan pembiayaan macet terjadi pada hampir semua sektor dengan rata-rata penurunan NPF Gross sebesar -0,21% dari 23 sektor ekonomi. Sektor ekonomi produktif (lapangan usaha) menunjukkan perbaikan NPF Gross sebesar 2 bps (qtq) dari triwulan II-2018 yang sebesar 4,33% menjadi sebesar 4,31% pada triwulan III-2018. Perbaikan NPF sektor ekonomi produktif didorong oleh turunnya NPF pada sektor-sektor utama, di antaranya sektor Konstruksi yang mengalami penurunan sebesar 126 bps (qtq) dari 3,96% pada triwulan II 2018 menjadi sebesar 2,70% pada triwulan III-2018, sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang mengalami penurunan sebesar 40 bps (qtq) menjadi sebesar 6,05%, dan sektor Pertambangan dan Penggalian yang turun sebesar 0,90% (qtq) menjadi sebesar 0,93%.

Perbaikan juga terjadi pada sektor ekonomi rumah tangga yang pada triwulan II-2018 memiliki NPF Gross sebesar 1,80% menjadi 1,78% pada triwulan III-2018. Perbaikan pada sektor ekonomi konsumsi (rumah tangga) utamanya terjadi seiring menurunnya NPF pembiayaan untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor sebesar -0,13% (qtq) menjadi 1,75%, Ruko atau Rukan sebesar -0,12% (qtq) menjadi 4,11%, serta penurunan NPF pembiayaan untuk Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multiguna) sebesar -0,09% (qtq) menjadi 1,07%.

Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 72,25%, khususnya DKI Jakarta (42,84%), Jawa Barat (10,73%), Jawa Timur (8,53%), dan Jawa Tengah (6,14%). Provinsi lainnya yang masuk 5 besar dalam hal penyaluran pembiayaan perbankan syariah adalah Nangroe Aceh Darussalam dengan kontribusi sebesar 4,61%. Kelima provinsi dengan pembiayaan terbesar tersebut menyumbang 57,09% pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah dengan peningkatan pembiayaan secara kumulatif sebesar Rp8,85 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya (laju pertumbuhan 4,07%, qtq). Selain itu, adanya konversi BPD NTB menjadi Bank NTB Syariah, membuat wilayah provinsi NTB naik menjadi peringkat ke-9 dengan porsi sebesar 2,29% terhadap pembiayaan perbankan syariah nasional (sebelumnya 1,11%). Pertumbuhan pembiayaan provinsi NTB sendiri mengalami peningkatan sebesar Rp3,83 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya (laju pertumbuhan PYD provinsi NTB sebesar 117,48%, qtq).

Pembiayaan Perbankan Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur

Grafik III - 4

27,16%

42,84%

10,73%8,53%

6,14%

4,61%

Jawa Barat

DKIJakarta

Lainnya

Nanggore Aceh Darussalam

Jawa TengahJawa Timur

D. Likuiditas

Likuiditas perbankan syariah memadai. Hal ini ditunjukkan oleh rasio FDR yang selalu terjaga dalam threshold. Pada triwulan III-2018, FDR perbankan syariah sebesar 87,36%, meningkat 0,90% (qtq) dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 86,46%, dan secara tahunan meningkat sebesar 2,11 (yoy) dari triwulan III-2017 yang sebesar 85,25%. Peningkatan FDR didorong oleh peningkatan FDR UUS yang mengalami peningkatan sebesar 2,52% (qtq) menjadi sebesar 107,71%. FDR BUS mengalami peningkatan sebesar 0,27% (qtq) menjadi sebesar 78,95%. Sementara, FDR BPRS mengalami penurunan menjadi sebesar 112,15%.

Selain dilihat dari rasio FDR, indikator likuiditas harian BUS yaitu rasio Aset Likuid (AL) terhadap Non-Core Deposit (NCD) dan terhadap DPK juga menunjukkan likuiditas yang memadai. Rata-rata harian rasio AL/NCD sebesar 116,92%, menurun dibandingkan pada triwulan II-2018 sebesar 134,04%. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata harian rasio AL/DPK yang pada triwulan III-2018 sebesar 21,48%, menurun dibandingkan triwulan II-2018 yang sebesar 24,42%. Penurunan indikator AL/NCD dan AL/DPK menunjukkan perbankan syariah mulai keluar dari situasi excess likuiditas yang terjadi pada semester pertama tahun 2018. Hal ini salah satunya disebabkan melambatnya laju pertumbuhan DPK yang terjadi sejak awal tahun.

139

Indikator Likuiditas Harian BUSGrafik III - 5

A. Perkembangan Saham Syariah

OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periode I melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-24/D.04/2018 tentang Daftar Efek Syariah yang berlaku sampai akhir November 2018.

Pada triwulan III-2018, terdapat penambahan tujuh saham yang masuk dalam DES yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham yaitu:

Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUSTabel III - 4

Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS

Triwulan III - 2014

Triwulan III - 2015

Triwulan III - 2016

Triwulan III - 2017

Triwulan III - 2018

AL/NCD 82,23% 89,73% 106,3% 120,07% 116,92%

AL/DPK 14,63% 15,98% 18,97% 21,32% 21,48%

160%

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

AL DPK (Rata-rata Harian) (RHS)

(Rata-rata Harian)AL NCD

E. Rentabilitas

Rentabilitas BUS dan UUS meningkat, tercermin dari rasio ROA pada triwulan III-2018 sebesar 1,73%, lebih tinggi dari triwulan II-2018 maupun triwulan III-2017 yang masing-masing sebesar 1,69% dan 1,41%. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pembiayaan serta efisiensi bank syariah sehingga turut mendorong kenaikan laba sebesar 3,45% (qtq) dari Rp7,18 triliun pada triwulan II-2018 menjadi Rp7,43 triliun pada triwulan III-2018.

Rasio ROA pada BPRS terjaga pada angka 2,30%. Rasio ROA tersebut mengalami penurunan dibandingkan triwulan II-2018 yang sebesar 2,41% dan triwulan III-2017 yang sebesar 2,56%. Meski ROA BPRS mengalami penurunan, laba BPRS mengalami peningkatan sebesar 50,15% (qtq) dari triwulan II-2018 yang sebesar Rp131,02 miliar menjadi Rp196,727 miliar pada triwulan III-2018.

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000


Laba BUS UUS Laba BPRS

ROA BUS UUS ROA BPRS

Laba dan ROA Perbankan SyariahGrafik III - 6

3,0%

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

Triwulan II -2017

Triwulan III -2017

Triwulan IV -2017

Triwulan I -2018

Triwulan II -2018

Triwulan III -2018

E. Permodalan

Sepanjang 2018, OJK terus mendorong penguatan permodalan perbankan syariah sehingga perbankan syariah dapat semakin baik dalam melakukan ekspansi usahanya. Pada periode laporan, CAR BUS meningkat 93 bps menjadi 21,25%, dengan jumlah modal sebesar Rp38,13 triliun (mengalami pertumbuhan sebesar 5,28% (qtq) atau 37,55% (yoy)). Sementara aset tertimbang menurut risiko (ATMR) BUS sebesar Rp179,45 triliun, mengalami peningkatan 2,03% (qtq). Rasio pemenuhan modal tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya di mana CAR sebesar 16,16%. Di lain pihak, rasio CAR pada BPRS mengalami sedikit penurunan dari 19,96% pada triwulan II-2018 menjadi 19,78% pada triwulan III-2018.

Perkembangan produk pasar modal syariah selama periode triwulan III-2018 mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan terjadi pada saham syariah, baik jumlah saham, Indeks saham syariah maupun kapitalisasinya. Peningkatan terjadi pula pada sukuk korporasi dan sukuk negara dilihat dari jumlah maupun nilai outstanding-nya. Selain itu, Reksa Dana syariah juga mengalami peningkatan dari sisi jumlah, meskipun NAB nya mengelami penurunan.

3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

AL/NCD AL/DPK

Triw

ulan

I-20

14

Triw

ulan

II-2

014

Triw

ulan

III-2

014

Triw

ulan

IV-2

014

Triw

ulan

I-20

15

Triw

ulan

II-2

015

Triw

ulan

III-2

015

Triw

ulan

IV-2

015

Triw

ulan

I-20

16

Triw

ulan

II-2

016

Triw

ulan

III-2

016

Triw

ulan

IV-2

016

Triw

ulan

I-20

17

Triw

ulan

II-2

017

Triw

ulan

III-2

017

Triw

ulan

IV-2

017

Triw

ulan

I-20

18

Triw

ulan

II-2

018

Triw

ulan

III-2

018


B. Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama periode triwulan III-2018 terdapat penerbitan sebanyak enam seri Sukuk Korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp3,72 triliun, dan tidak terdapat sukuk korporasi yang jatuh tempo. Dengan demikian, jumlah outstanding sukuk korporasi menjadi sebanyak 97 seri atau meningkat sebesar 8,99%. Dari sisi nilai outstanding sebesar Rp20,06 triliun atau meningkat sebesar 22,79% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Secara keseluruhan, saham yang termasuk dalam DES hingga akhir September 2018 berjumlah 401 saham. Mayoritas Saham Syariah berasal dari sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi sebanyak 109 saham (27,18%), sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi sebanyak 59 saham (14,71%), sektor Industri Dasar dan Kimia sebanyak 58 saham (14,46%), sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi sebanyak 48 saham (11,97%) dan 127 saham sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Pada akhir triwulan III-2018, ISSI ditutup pada level 178,09 poin atau meningkat sebesar 2,79%. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI sebesar Rp3.543,32 triliun atau 52,59% dari total kapitalisasi pasar seluruh Saham sebesar Rp6.737,43 triliun, meningkat sebesar 3,38% jika dibandingkan kapitalisasi pasar Saham ISSI akhir triwulan II-2018.

TahunJakarta Islamic Index

Indeks Saham Syariah

Indonesia

Jakarta Islamic

Index 70

Indeks Harga

Saham Gabungan

2015 603,35 145,06 - 4.593,01

2016 694,13 172,08 - 5.296,711

2017 759,07 189,86 - 6.355,65

Triwulan I - 2018 704,28 183,59 - 6.188,99

Triwulan II - 2018 654,77 173,25 217,42 5.799,24

Triwulan III - 2018 664,92 178,09 221,72 5.976,55

TahunJakarta Islamic Index

Indeks Saham Syariah

Indonesia

Jakarta Islamic

Index 70

Indeks Harga

Saham Gabungan

2015 1.737,29 2.600,85 - 4.872,70

2016 2.041,07 3.175,05 - 5.759,38

2017 2.288,02 3.704,54 - 7.052,39

Triwulan I - 2018 2.123,50 3.584,60 - 6.884,88

Triwulan II - 2018 2.047,17 3.427,58 2.510,03 6.511,73

Triwulan III - 2018 2.072,79 3.543,32 2.554,25 6.737,43

Perkembangan Indeks Saham SyariahTabel III - 7

Penambahan Emiten pada DESTabel III - 5

Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah Tabel III - 6

Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia

Grafik III - 7

Pertanian

Pertambangan

Industri Dasar dan Kimia

Aneka Industri

Keuangan

Industri BarangKonsumsiProperti, Real

Estate, dan Konstruksi Bangunan

Infrastruktur, Utilitasdan Transportasi

Perdagangan, Jasa, dan Investasi

Perusahaan Publik

Emiten Tidak Listing

2,99%7,73%

14,46%

9,23%14,71%

11,97%

7,23%

1,25%

27,18%

1,00%

2,24%

No. Emiten

1 PT. Pratama Abadi Nusa Industri Tbk

2 PT. Arkadia Digital Media Tbk

3 PT. Cottonindo Ariesta Tbk

4 PT. Superkrane Mitra Utama Tbk

5 PT. Jaya Bersama Indo Tbk

6 PT. Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk

7 PT. HK Metals Utama Tbk

Bursa Efek Indonesia meluncurkan indeks JII70, yang terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. Pada akhir triwulan III-2018, JII70 ditutup pada level 221,72, meningkat 1,98% dibandingkan akhir triwulan II-2018. Kapitalisasi JII70 per akhir triwulan III-2018 ditutup pada level Rp2.554,25 atau 37,91% dibandingkan seluruh kapitalisasi saham tercatat (IHSG), meningkat 1,76% dibandingkan akhir triwulan II-2018.


141

Perkembangan Reksa Dana SyariahGrafik III - 8

198 213

2013

Rp Triliun

0,00

20.000,00

5.000,00

25.000,00

10.000,00

30.000,00

15.000,00

35.000,00

2014 2015 2016 2017 Triwulan I - 2018

Triwulan II - 2018

Triwulan III - 2018

Jumlah

250

200

150

100

50

0

NAB Reksa Dana SyariahJumlah Reksa Dana Syariah

190

31.108,5232.167,28

31.797,51

C. Perkembangan Reksa Dana Syariah

Pada triwulan III-2018 terdapat 24 Reksa Dana Syariah efektif terbit serta delapan Reksa Dana Syariah bubar. Reksa dana bubar tersebut dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut atau dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK. Total Reksa Dana Syariah yang beredar sebanyak

Perkembangan Emisi Sukuk KorporasiTabel III - 8

Perkembangan Reksa Dana SyariahTabel III - 9

TahunEmisi Sukuk Sukuk Outstanding

Total Nilai (Rp miliar) Total Jumlah Total Nilai (Rp miliar) Total Jumlah

2013 11.949 64 7.562 36

2014 12.872 71 7.114 35

2015 16.656 87 9.902 47

2016 20.425 102 11.878 53

2017 26.394 137 15.740 79

Triwulan I - 2018 27.583 144 16.104 84

Triwulan II - 2018 29.933 156 16.338 89

Triwulan III - 2018 33.657 164 20.062 97

213, dengan NAB sebesar Rp31,780 triliun atau meningkat 7,58% dari sisi jumlah namun menurun 1,15% dari sisi NAB dibanding periode sebelumnya. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana mencapai 10,47% dari total 2.035 Reksa Dana dan 6,42% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp495,09 triliun.

Tahun

Perbandingan Jumlah Reksa Dana Perbandingan NAB (Rp Miliar)

Reksa Dana Syariah

Reksa Dana Konvensional

Reksa Dana Total % Reksa Dana

SyariahReksa Dana

KonvensionalReksa Dana

Total %

2015 93 998 1.091 8,52% 11.019,43 260.949,57 271.969,00 4,05%

2016 136 1.289 1.425 9,54% 14.914,63 323.835,18 338.749,81 4,40%

2017 182 1.595 1.777 10,24% 28.311,77 429.194.80 457.506,57 6,19%

Triwulan I - 2018 190 1.659 1.849 10,28% 31.108,82 465.395,08 496.503,90 6,27%

Triwulan II - 2018 198 1.723 1.921 10,31% 32.167,28 454.394,70 486.561,99 6,61%

Triwulan III - 2018 213 1.822 2.035 10,47% 31.797,51 463.292,76 495.090,27 6,42%


D. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai dengan akhir triwulan III-2018, jumlah keseluruhan SBSN outstanding

Sampai dengan dengan triwulan III-2018, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:a. Satu Manajer Investasi Syariah serta 52 Manajer

Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Syariah (UPIS).

b. 28 Perusahaan Efek yang turut serta sebagai penjamin Emisi dalam penerbitan Sukuk Korporasi

c. 10 Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES

Perkembangan Surat Berharga Negara OutstandingTabel III - 10

Tahun Nilai Outstanding(triliun)

Total Jumlah Outstanding

2015 297,58 48

2016 412,63 52

2017 551,56 56

Triwulan I - 2018 581,64 57

Triwulan II - 2018 612,20 58

Triwulan III - 2018 645,35 60

sebanyak 60 seri, terdapat penambahan 2 seri outstanding atau meningkat 3,45% dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, nilai sukuk negara outstanding sebesar Rp645,35 triliun atau meningkat dari sisi nilai sebesar 5,41% dibandingkan periode sebelumnya.

d. 14 Bank Kustodian yang mengelola reksa dana syariah e. 13 Perusahaan Efek yang telah mengembangkan

dan melaksanakan perdagangan online saham berdasarkan prinsip syariah (sistem online trading syariah)

f. Delapan Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi

g. 86 pihak yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK.

3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah

Selama triwulan III-2018, aset IKNB Syariah mengalami peningkatan sebesar 1,63% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp99,34 triliun. Aset industri

perasuransian syariah mendominasi porsinya yaitu sebesar 42% dari total aset IKNB syariah secara keseluruhan.

Aset IKNB Syariah Tabel III - 11

No. Industri Triwulan III-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan I-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

1 Perasuransian Syariah 39,41 40,52 42,77 41,85 41,82

2 Lembaga Pembiayaan Syariah 36,80 34,48 32,77 29,51 28,23

3 Dana Pensiun Syariah - 1,30 1,32 2,98 3,16

4 Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus 22,26 22,74 22,50 23,85 26,50

5 Lembaga Keuangan Mikro Syariah 0,10 0,10 0,12 0,16 0,25

Total 98,57 99,13 99,48 98,34 99,96


143

Jumlah Entitas IKNB Syariah Triwulan III-2018Grafik III - 9

Sampai akhir triwulan III-2018, terdapat 63 perusahaan perasuransian syariah, 47 lembaga pembiayaan syariah, tiga Dana Pensiun Syariah, 12 lembaga jasa keuangan syariah

A. Industri Perasuransian Syariah

Pada triwulan III-2018, industri perasuransian syariah mengalami penurunan nilai aset sebesar 0,07% dan peningkatan nilai investasi, kontribusi bruto dan klaim bruto masing-masing sebesar 1,01%, 19,26% dan

Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah Tabel III - 12

No. Jenis Indikator TriwulanIII-2017

TriwulanIV-2017

Triwulan I-2018

Triwulan II-2018

TriwulanIII-2018

1 Aset

Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi Umum Syariah

Reasuransi Syariah

Jumlah

32,52

5,28

1,61

39,41

33,48

5,37

1,66

40,52

32,23

5,76

1,78

42,77

34,36

5,69

1,80

41,85

34,40

5,52

1,83

41,82

2 Investasi



Reasuransi Syariah

Jumlah

28,78

3,54

1,19

33,52

30,42

3,67

1,22

35,31

31,47

3,89

1,23

36,59

31,26

3,81

1,23

36,30

31,71

3,70

1,25

36,66

3 Kontribusi Bruto



Reasuransi Syariah

Jumlah

7,60

1,43

0,53

9,56

11,34

1,88

0,78

14,00

3,38

0,51

0,20

4,09

6,69

0,99

0,41

8,09

7,70

1,31

0,64

9,65

4 Klaim Bruto



Reasuransi Syariah

Jumlah

2,21

0,68

0,49

3,37

3,53

0,88

0,53

4,95

0,88

0,21

0,13

1,23

1,90

0,37

0,28

2,55

4,12

0,57

0,43

5,11

5

Kewajiban



Reasuransi Syariah

Jumlah

5,37

2,82

0,60

8,79

4,32

2,86

0,59

7,78

4,55

2,94

0,68

8,17

4,29

2,86

0,72

7,86

4,05

2,72

0,78

7,54

100,47% menjadi Rp41,82 triliun, Rp36,66 triliun, Rp9,65 triliun, dan Rp5,11 triliun dibandingkan triwulan II-2018. Kewajiban juga mengalami penurunan sebesar 4,15% menjadi Rp7,54 triliun.


khusus, dan 51 lembaga keuangan mikro syariah. Selama periode laporan, terdapat penambahan enam entitas IKNB Syariah.

Asuransi Syariah

Dana Pensiun

Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Pembiayaan Syariah

36%

2%

7%

29%

26%


Pengelolaan perusahaan perasuransian syariah dilakukan dalam bentuk full fledged dan unit syariah. Sampai akhir periode laporan terdapat 66 perusahaan yang terdiri dari 13 perusahaan asuransi syariah, 50 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah, satu perusahaan reasuransi

syariah, dan dua perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah. Pengelolaan Dana Pensiun Syariah terdiri dari satu Dana Pensiun Syariah berbentuk full fledged dan dua Dana Pensiun Syariah dengan aset sebesar Rp3,16 triliun.

B. Industri Pembiayaan Syariah

C. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Pada triwulan III-2018, jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah pada periode pelaporan mengalami

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus terdiri dari enam Perusahaan Penjaminan Syariah yang terdiri dari dua Full Fledged dan empat UUS, satu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang menjalankan kegiatan unit usaha syariah, lima Perusahaan Pergadaian Syariah yang terdiri dari empat Full Fledged dan satu UUS, dan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah yang memiliki kegiatan Unit

Sampai akhir triwulan III-2018 terdapat 38 perusahaan pembiayaan syariah, yang terdiri atas tiga perusahaan berbentuk full fledged dan 35 perusahaan berbentuk UUS. Pada perusahaan modal ventura syariah, terdapat empat perusahaan berbentuk full fledged dan empat

penurunan sebesar 8,31% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp24,87triliun.

usaha Syariah. Aset kegiatan syariah pada Perusahaan Penjaminan, LPEI, PT Pegadaian (Persero) dan PPSP masing-masing sebesar Rp1,29 triliun, Rp16,20 triliun, Rp7,11 triliun dan Rp1,90 triliun. Sementara itu, jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah sebanyak 51 perusahaan berbentuk full fledged dengan total aset Rp247,34miliar.

perusahaan berbentuk UUS dengan total aset sebesar Rp1.236,03 miliar. Selain itu, terdapat satu perusahaan pembiayaan infrastruktur unit syariah dengan aset sebesar Rp2.124,58 miliar.

Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah Tabel III - 13

No. Komponen Triwulan III-2017

Triwulan IV-2017

Triwulan I-2018

Triwulan II-2018

Triwulan III-2018

1 Kas dan Setara Kas 833,92 1.103,56 1.353,07 553 655

2 Aset Tagihan Derivatif - 4,02 14,92 43 49

3 Investasi Jangka Pendek dalam Surat Berharga - - - - -

4 Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto 31.993,54 28.645,49 26.171,71 23.800 21.751

5 Penyertaan Modal - - - - -

6 Investasi Jangka Panjang dalam Surat Berharga - - - - -

7 Aset yang Disewaoperasikan - Neto 98,06 88,45 57,06 54 23

8 Aset tetap dan Inventaris - Neto 118,03 114,60 111,87 118 116

9 Aset Pajak Tangguhan 48,23 24,80 21,80 20 20

10 Rupa-Rupa Aset 2.486,93 2.275,66 2.664,42 2.532 2.245

Total 35.578,71 32.256,57 30.394,85 27.120,08 24.866,63

Dalam Rp miliar

145

Selama triwulan III-2018 OJK menerbitkan dua peraturan khusus syariah dan tiga peraturan yang berlaku baik untuk bank konvensional dan bank syariah. Kedua peraturan khusus perbankan syariah tersebut merupakan ketentuan stimulus khusus syariah yang bertujuan untuk mendorong fungsi pertumbuhan kredit atau pembiayaan sektor prioritas yaitu sektor perumahan dan sektor pariwisata serta meningkatkan devisa melalui penyediaan dana berorientasi ekspor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional. Detail POJK dan SEOJK khusus syariah tersebut detailnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. POJK Nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha SyariahPOJK ini mengatur terkait (1) Keringanan persyaratan penilaian agunan sebagai faktor pengurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA), dengan menaikkan batas nilai agunan yang harus dinilai oleh penilai independen dari yang sebelumnya adalah Rp5 miliar menjadi Rp10 miliar; (2) Kualitas pembiayaan otomatis menjadi Lancar untuk eksposur pembiayaan ekspor kepada LPEI serta eksposur pembiayaan yang memperoleh jaminan dari kepada LPEI; dan (3) Pelonggaran penialian kualitas aset atas pembiayaan UMKM dalam rangka ekspor menjadi hanya didasarkan pada faktor ketepatan membayar pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah untuk pembiayaan ekspor dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar.

2. SEOJK Nomor 13/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum SyariahSEOJK ini mengatur terkait penyesuaian bobot risiko tagihan kepada LPEI yang semula berdasarkan rating (paling rendah 20%) menjadi setara dengan pemerintah pusat Indonesia yaitu sebesar 0% dan penyesuaian bobot risiko kredit beragun rumah tinggal (semula 35% untuk KPR atau pembiayaan konsumsi beragun rumah tinggal dan 20% untuk program Pemerintah Indonesia) berdasarkan rasio Financing to Value menjadi lebih granular sebagai berikut :• 20% dalam hal rasio FTV paling tinggi 50%;• 25% dalam hal rasio FTV lebih dari 50% sampai

dengan 70%; dan• 35% dalam hal rasio FTV lebih dari 70% sampai

dengan 100%.

Pada periode pelaporan dilakukan revisi POJK Nomor 19/POJK.04/2015 terkait Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. Tujuan revisi peraturan ini untuk menghasilkan suatu kerangka peraturan penerbitan Reksa Dana Syariah yang komprehensif dan terkini, sehingga tidak hanya dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, namun juga alternatif investasi yang aman bagi investor.

3.2 PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah

3.3 PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah

A. Perizinan Perbankan Syariah

Selama triwulan III-2018 dilaksanakan proses perizinan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap dua calon pemegang saham pengendali, 48 pengurus Bank Syariah dan 11 pengajuan calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan hasil enam calon pengurus Bank dinyatakan memenuhi syarat (disetujui) dan dua calon DPS dinyatakan memenuhi syarat (layak). Selanjutnya, lima dokumen calon pengurus Bank Syariah dan empat calon DPS dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Adapun sisanya masih dalam proses penyelesaian.

Di bidang perizinan produk baru, terdapat tujuh permohonan masuk dengan hasil satu perizinan produk baru dinyatakan memenuhi syarat (disetujui) dan enam perizinan produk baru yang masih dalam proses penyelesaian. Terkait pengembangan jaringan kantor perbankan syariah, terdapat 40 permohonan jaringan kantor perbankan syariah yang terdiri dari pembukaan kantor, pemindahan alamat kantor, penutupan kantor, perubahan status kantor dan penghentian kegiatan LSB dengan hasil 18 permohonan telah disetujui, dan 22 permohonan masih dalam proses penyelesaian.

OJK juga meluncurkan peraturan yang mengatur sektor perbankan secara umum sehingga berlaku bagi BUS, UUS dan BUK adalah sebagai berikut :1. POJK tentang Perubahan atas POJK Nomor 44/

POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah. (Sektor Perumahan)

2. POJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa. (Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa)

3. POJK tentang Perubahan atas POJK Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank. (Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa)


Dalam bidang pengawasan pasar modal syariah, berdasarkan POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang penerbitan dan kriteria Daftar Efek Syariah, OJK dapat memberikan persetujuan kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (DES). Sampai dengan akhir triwulan III-2018, terdapat 10 Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES. Terkait pengawasan terhadap Pihak Penerbit DES, pada periode triwulan III-2018 dilakukan pemeriksaan kepatuhan kepada dua Pihak Penerbit DES dan laporan hasil pemeriksaan tersebut sedang dalam proses.

Optimisme terhadap perekonomian nasional di tengah menguatnya tantangan ekonomi global, tetap memberikan harapan positif bagi pelaku dunia usaha sehingga turut mendorong pertumbuhan pembiayaan di perbankan syariah (BUS) pada triwulan III-2018 sebesar 6,65% (yoy) atau menjadi Rp198,54 triliun. Sejalan dengan optimisme dan pertumbuhan tersebut, terdapat perbaikan kualitas pembiayaan (NPF) dibanding triwulan sebelumnya, yaitu dari 4,86% (2,82%) menjadi 3,82% (2,35%). Perbaikan NPF tersebut merupakan salah satu dampak dari penyempurnaan manajemen risiko kredit yang dilakukan secara berkesinambungan oleh Bank dan hal tersebut terus menjadi bagian dari supervisory concern OJK, yaitu dalam rangka mengawal terciptanya “industri perbankan yang tumbuh berkualitas”.

Sejalan dengan meningkatnya optimisme tersebut, kecukupan permodalan industri Perbankan Syariah (terutama untuk BUS) sampai dengan triwulan III-2018 semakin membaik dan berada di atas threshold, yakni 21,25% atau meningkat dibandingkan periode sebelumnya, yaitu 20,32%. Optimisme terhadap perekonomian nasional telah memberikan dampak terhadap pengembangan usaha BUS di mana 6 BUS telah merealisasikan penambahan modal di tahun 2018. Bahkan 2 BUS di antaranya melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO), sebagai wujud dukungan terhadap pendalaman pasar keuangan. Meski demikian, terdapat bank dengan rasio KPMM di bawah threshold akibat proses peningkatan modal yang tertunda sejak tahun 2017. Terkait hal itu, supervisory concern OJK adalah mendorong peningkatan modal bank sejalan dengan pertumbuhan usahanya.

Seiring dengan pertumbuhan usaha, efisiensi BUS cenderung membaik dibanding triwulan sebelumnya yaitu dari 88,75% menjadi 88,08%. Meski membaik namun efisiensi tersebut masih dapat lebih dioptimalkan dengan melakukan perbaikan pada struktur dana BUS dan peningkatan fee based income melalui penyempurnaan layanan dan produk, peningkatan efisiensi dan produktifitas karyawan serta optimalisasi jaringan kantor (termasuk bersinergi dengan induk melalui Layanan Syariah Bank). Untuk memitigasi

3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

meningkatnya risiko Bank dari efisiensi tersebut, OJK menetapkan risiko operasional sebagai bagian dari primary supervisory concern terutama terkait kesiapan infrastruktur (khususnya IT) yang memadai, kompetensi SDM dan kecukupan pengendalian intern.

Berkenaan dengan profil risiko Perbankan Syariah, keadaannya cenderung membaik akibat upaya perbaikan yang senantiasa dilakukan oleh masing-masing BUS didukung oleh efektifitas supervisory action OJK dalam menjaga kelangsungan bank. Rating peringkat RBBR di Perbankan Syariah masih sejalan dengan periode sebelumnya (Juni 2018), yaitu tergolong Cukup Sehat. Adapun potensi risiko utama, sesuai Supervisory Plan 2018 masih berasal dari risiko kredit dan risiko operasional, sedangkan aspek permodalan hanya menjadi concern Supervisory Plan pada BUS tertentu.

Pada triwulan III-2018 OJK juga menerima 16 permohonan perizinan lainnya yaitu berupa enam permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Syariah, satu permohonan izin usaha Bank Syariah, tiga permohonan perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank syariah (konversi), satu permohonan pemisahan (spin off), dan lima permohonan merger dan/atau akuisisi. Selanjutnya, satu permohonan perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank syariah (konversi) dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan satu permohonan merger dan/atau akuisisi dinyatakan memenuhi syarat (disetujui).

B. Pengawasan

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan terhadap 63 perusahaan perasuransian syariah dan menerbitkan tujuh Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) serta empat Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final (LHPLF) terhadap Perusahaan Perasuransian syariah. OJK juga melakukan pemeriksaan on-site terhadap enam Perusahaan Perasuransian syariah. Terkait dengan pengawasan terhadap Lembaga Pembiayaan dan Industri Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus, OJK menerbitkan dua LHPLS Perusahaan Pembiayaan Syariah, dua LHPLF Perusahaan Pembiayaan Syariah, satu LHPLS Perusahaan Modal Ventura Syariah dan satu LHPLS Perusahaan Penjaminan Syariah serta melakukan pemeriksaan on-site terhadap satu Perusahaan Pembiayaan Syariah, satu Perusahaan Modal Ventura Syariah, satu perusahaan Penjaminan Syariah dan satu Perusahaan Jasa Keuangan Syariah Khusus.

Terkait dengan layanan kelembagaan, OJK mencatat pendaftaran Perusahaan Pergadaian Syariah Koperasi Serba Usaha Ar-Rahmah Berbagi Berkah dan Koperasi Serba Usaha Citra Sembilan Sembilan serta memberikan

3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

147

No. Judul Paper ( Kategori Muda ) Sektor

1

Analisis Pengukuran Amplitudo dan Frekuensi Pada Prosiklikalitas Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia

Perbankan Syariah

2Literature Review on REITs and Islamic REITs and Lessons Learned for Islamic REITs in Indonesia

Pasar Modal Syariah

3

Investment-Agricultural Export-ZISWAF Relationship Towards Sustainable Economic Development in Indonesia

IKNB Syariah

No. Judul Paper ( Kategori Madya ) Sektor

1Promoting Role of Islamic Banks for Cash Waqf Collection in Indonesia

Perbankan Syariah

2Apakah Minat Investasi pada Pasar Modal Syariah Dipengaruhi oleh Faktor Sosial & Psikologis?

Pasar Modal Syariah

3Apakah Faktor Pendorong Penggunaan Prooduk Sharia Fintech?

IKNB Syariah

Selama triwulan III-2018, OJK melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

3.4 PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

1. Kajian Metodologi Penurunan Nilai (Impairment) atas Aset-Aset yang Berasal dari Transaksi Syariah

2. Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) 2018

OJK melaksanakan sharing session dengan judul “PSAK 71 Financial Instruments- Impairment”. Tujuan dari sharing session tersebut adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai konsep, filosofi, dan formula penurunan nilai IFRS 9 serta tantangan yang dihadapi perbankan luar dan dalam negeri yang telah dan sedang melakukan persiapan untuk menerapkan formula penurunan nilai IFRS 9 beserta dampaknya terhadap

Dalam rangka mendorong perkembangan riset keuangan syariah khususnya di kalangan civitas akademika, OJK bersama Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) telah menyelenggarakan kegiatan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) 2018 di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Sampai dengan akhir triwulan III-2018 ini, telah dilaksanakan seluruh rangkaian kegiatan FREKS 2018 dan diperoleh pemenang hasil riset untuk masing-masing kategori (muda, madya, dan utama) dengan tema riset sebagai berikut :

izin pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS) Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Terkait dengan izin kantor cabang syariah, OJK memberikan izin tiga kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Syariah serta pencatatan kantor di luar kantor pusat pada sembilan Perusahaan Perasuransian Syariah. OJK juga mencabut izin kantor cabang syariah dari dua Perusahaan Pembiayaan Syariah. Selain itu, OJK melakukan pencatatan perubahan susunan Direksi dan Komisaris pada satu Perusahaan Asuransi Syariah dan dua Perusahaan Pembiayaan Syariah serta perubahan Dewan Pengawas Syariah pada lima perusahaan Asuransi Syariah dan delapan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

OJK melakukan pencatatan atas perubahan Anggaran Dasar pada dua Perusahaan Asuransi Syariah. OJK juga melakukan pencatatan atas pemenuhan syarat keberlanjutan tiga pihak utama perusahaan pembiayaan syariah dan satu pihak utama perusahaan penjaminan syariah.

Terkait Pimpinan Unit Usaha Syariah, OJK melakukan pengadministrasian perubahan Pimpinan Unit Syariah pada dua Perusahaan Asuransi Syariah dan dua Perusahaan Pembiayaan Syariah. OJK melakukan pengadministrasian perubahan Aktuaris, Auditor Internal dan Tenaga Ahli pada empat Perusahaan Asuransi Syariah. selain itu, terkait penilaian kemampuan dan kepatutan, OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap delapan pihak utama Perusahaan Perasuransian Syariah, empat pihak utama Perusahaan Pembiayaan Syariah, satu pihak utama Perusahaam Modal Ventura Syariah dan empat pihak utama Dana Pensiun Syariah.Terkait dengan produk IKNB Syariah, OJK memberikan persetujuan atas 23 produk baru asuransi jiwa syariah dan delapan produk baru asuransi umum syariah, serta pencatatan empat produk asuransi jiwa syariah.

No. Judul Paper ( Kategori Utama )

1 Syariah and Conventional Stocks: A Comparative Study Using Stochastic Dominance

2Preliminary Analysis on Relationship beTriwulaneen Economic Sectors and Islamic Financial Sector in Indonesia: A Cointegration Approach

3 Religious Performance of Islamic Banking in Indonesia: A Critical Analysis

laporan keuangan bank. Selain melaksanakan kegiatan sharing session, kegiatan in-depth discussion juga dilakukan agar dapat mendalami konsep, filosofi, dan formula penurunan nilai IFRS 9/ PSAK 71 berdasarkan masukan dari para narasumber sharing session, serta tantangan penerapannya di perbankan, khususnya perbankan syariah. Pelaksanaan kegiatan in-depth discussion dilakukan sebanyak dua kali.


3. iB Research Fellowship Program 2018

Dalam rangka mendorong kebijakan berbasis riset (research-based policy), OJK mengembangkan berbagai wadah riset, di antaranya adalah iB Research Fellowship Program 2018. Tema besar yang diangkat adalah “Transformasi Perbankan Syariah”. OJK menetapkan dua pemenang iB Research Fellowship Program 2018. Masing-masing pemenang menyusun kajian mengenai “Menumbuhkan dan Memperkuat Kesadaran Tujuan Maqasid Syariah kapada Sumber Daya Insani Perbankan Syariah” dan “Analis Adopsi Nasabah Terhadap Rencana Pengaplikasian Teknologi Finansial Urun Dana (Crowdfunding) oleh Perbankan Syariah”.

4. iB Research Grant Program 2018

Dalam rangka mendukung pengembangan riset perbankan dan keuangan syariah, OJK menyelenggarakan program kolaborasi riset yang disebut iB Research Grant Program 2018. Sasaran utama dari program ini adalah percepatan pelaksanaan utama dari agenda-agenda riset yang masih panjang daftar topik dan permasalahannya, serta untuk mendukung aktivitas penelitian perbankan syariah yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Hasil outputnya diharapkan dapat bermanfaat untuk mendukung perumusan kebijakan OJK khususnya di bidang perbankan dan keuangan syariah. Pada triwulan III-2018, telah terpilih tiga pemenang iB Research Grant Program 2018, yaitu dua orang setingkat S1 dan satu orang setingkat S2. Masing-masing pemenang menyusun penelitian mengenai : 1) “Peran Fintech dalam Meningkatkan Transaksi Keuangan di Perbankan Syariah (Studi Kasus BPRS Artha Madani dan Ammana Fintek Syariah)”, 2) “Peran Bank Syariah dalam menggerakkan Mobilitas Sosial (Studi Kasus: Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pengangguran melalui Pembiayaan UMKM di Indonesia)”, dan 3) “Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Nasabah Islamic Branchless Banking di Jawa Timur”.

5. Review Kebijakan dan Standar

OJK juga melaksanakan review kebijakan dan standar serta hubungan kerja sama dengan pihak internasional selama triwulan III-2018, dengan rincian sebagai berikut:a. Kajian Transformasi Perbankan Syariah Indonesia

Dalam kegiatan tersebut juga diselenggarakan seminar yang dihadiri oleh Prominent Scholar Lecture on Islamic Finance antara lain Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia dengan tema Integrasi Islamic Social Fund (ZISWAF) dengan Islamic Commercial Fund melalui Kolaborasi Lembaga Dana Sosial Keagamaan dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, dengan tema Ekonomi Keumatan sebagai Arus Baru Perekonomian.

Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan dan isu strategis, industri perbankan syariah harus melakukan berbagai pembenahan dan penataan ulang bahkan melakukan transformasi agar dapat terus bertumbuh secara sehat dan mempunyai daya saing yang kuat sehingga dapat meningkatkan kontribusi kepada perekonomian nasional. Sampai akhir periode laporan, telah dilakukan inventarisasi masukan serta saran dari kajian yang sedang dilakukan untuk evaluasi dan pengembangan perbankan syariah Indonesia.

b. Kajian Spin-OffDalam rangka mempersiapkan industri perbankan syariah menyambut kewajiban pemisahan unit usaha syariah (UUS) pada tahun 2023 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, saat ini sedang disusun kajian komprehensif sebagai panduan penyusunan pengaturan terkait pemisahan unit usaha tersebut. Kajian ini bertujuan agar BUS hasil pemisahan memiliki kapasitas dan kualitas operasional yang memadai, konsisten dengan kualitas layanan dan strategic value BUK induk atau grup usaha serta menjadikan kewajiban pemisahan UUS sebagai momentum penguatan industri perbankan syariah. Selama triwulan III-2018, telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung kajian dimaksud antara lain:i. Pengumpulan dan review data terkait TKS

BUK dan komitmen UUS untuk melakukan pemisahan UUS serta pemetaan ketentuan terkait spin-off dan penyusunan skema konsolidasi untuk BPD.

ii. FGD dengan Asosiasi Bank Daerah dan UUS Swasta yang berdomisili di Jakarta yang bertujuan memetakan kesiapan industri dalam mempersiapkan pemisahan UUS, mengumpulkan informasi terkait skema yang akan dilakukan ketika pemisahan UUS, serta mengumpulkan masukan-masukan dari industri untuk penyusunan ketentuan terkait spin-off.

c. Kajian Indeks Return Sektor RiilKajian Pengembangan Indeks Return Sektor Riil merupakan kajian bersama antara OJK dan Bank Indonesia yang bertujuan untuk menyusun indeks yang dapat merepresentasikan kinerja sektor riil sesuai prinsip syariah menggunakan metode Cash Recovery Rate (CRR). CRR adalah penghitungan imbal hasil bisnis yang menitikberatkan pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari investasi yang dilakukan dengan mengabaikan suku bunga. Kajian ini bertujuan untuk merumuskan dan menghitung CRR dari sisi bisnis melalui nasabah-nasabah yang dibiayai oleh bank syariah. Selama triwulan III-2018, telah dilakukan pengumpulan data kembali yang dikhususkan pada dua sektor ekonomi utama, yaitu sektor Konstruksi dan Industri Pengolahan. Selain data laporan keuangan nasabah bank syariah, kajian ini juga memanfaatkan laporan

149

keuangan publikasi perusahaan terbuka yang bergerak di sektor riil.

d. Kajian Evaluasi POJK Stimulus Jaringan KantorDalam rangka akan berakhirnya POJK Stimulus (POJK Nomor 2/POJK.03/2016 tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank) pada tanggal 31 Januari 2019, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan POJK tersebut untuk menentukan apakah POJK Stimulus akan diperpanjang atau tidak. Selain itu perlu juga dianalisis kajian dampak kepada industri jika POJK Stimulus tidak diperpanjang.

e. Kajian Kualitas Layanan Perbankan SyariahBerdasarkan Roadmap Perbankan Syariah 2015 – 2019, salah satu tantangan yang masih dihadapi industri perbankan syariah Indonesia adalah kualitas perbankan syariah yang belum setara dengan perbankan konvensional sehingga diperlukan perbaikan kualitas layanan dan keragaman produk perbankan syariah. Tantangan atas peningkatan kualitas layanan juga menjadi hal utama yang dihadapi oleh sektor keuangan syariah secara umum sebagaimana ditetapkan pada misi Roadmap Keuangan Syariah 2017 – 2019 dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat.

Memandang peningkatan kualitas layanan perbankan syariah masih menjadi hal penting untuk dicarikan solusinya saat ini, pada triwulan III-2018 OJK mulai menyusun konsep awal Kajian Kualitas Layanan Perbankan Syariah dengan tujuan mengukur kualitas layanan perbankan syariah (asesmen) dalam rangka peningkatan kualitas layanan perbankan syariah Indonesia. Kajian ini direncanakan akan menggunakan metode mysterious shopper dalam pengumpulan data di sampel Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Jabodetabek.

6. Pengembangan Produk dan Edukasi Perbankan Syariah

Dalam rangka meningkatkan awareness dan pemahaman masyarakat terhadap perbankan/keuangan syariah, selama triwulan III-2018 telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain:1. Pelaksanaan Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah

melalui kegiatan Expo iB Vaganza yang bertujuan untuk meningkatkan outreach nasabah baru baik nasabah perbankan syariah maupun keuangan syariah dengan detail kegiatan sebagai berikut :a. iB Vaganza Pekanbaru diikuti oleh 14 BUS/UUS/

BPRS dan dua IKNB Syariah dengan perolehan sejumlah 3.173 rekening baru dengan total Dana Pihak Ketiga sebesar Rp25 Miliar.

b. iB Vaganza Mataram yang diikuti oleh 17 BUS/UUS/BPRS, dan satu IKNB Syariah dengan perolehan sejumlah 8.390 rekening baru dengan total Dana Pihak Ketiga sebesar Rp61 Miliar.

2. Dalam rangka memperluas target sosialisasi dan edukasi perbankan syariah, telah dilaksanakan sosialisasi dan edukasi perbankan syariah melalui Workshop dan ToT, yaitu :a. ToT Keuangan Syariah Terintegrasi bekerjasama

dengan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan tingkat pemahaman peserta sebesar 87,99%.

b. Workshop Perbankan Syariah Untuk Guru dan Tenaga Pengajar Tingkat SMA/Sederajat di Kota Banda Aceh dengan tingkat pemahaman peserta sebesar 89,57%.

3. Dalam hal pengembangan variasi produk perbankan syariah, telah dilaksanakan FGD dengan pihak DSN-MUI, DSAS-IAI, Badilag MA RI, ASBANDA, ASBISINDO, dan Tim Peneliti LPPM STEI Tazkia dalam hal perumusan produk sharia restricted investment account dengan berbagai akad.

4. Dalam rangka memperluas segmen/sasaran kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait perbankan syariah, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :a. Workshop “iB Goes To Market” bertempat di

Aula Kelurahan Simpang Baru, Pekanbaru bekerjasama dengan FoSSEI dengan target peserta pedagang pasar Wilayah kota Pekanbaru.

b. Workshop “iB Goes To Mosque” bertempat di Islamic Center Mataram bekerjasama dengan FoSSEI dengan target peserta anggota Dewan Masjid Indonesia dan pengurus masjid wilayah kota Mataram.

c. Workshop ”íB Goes To Campus” bertempat di STIE Madani Balikpapan bekerjasama dengan FoSSEI dengan target peserta mahasiswa dan akademisi.

Selain pelaksanaan program edukasi perbankan syariah sebagaimana yang telah direncanakan, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan berbagai stakeholder telah dilakukan kegiatan literasi dan sosialisasi perbankan dan keuangan syariah dalam bentuk penugasan sebagai narasumber dalam berbagai forum diskusi dan edukasi, yaitu (1) ToT Keuangan Syariah untuk Kalangan Pondok Pesantren (2) Narasumber Diklat Perbankan Syariah (3) Workshop tingkat pemahaman prinsip syariah dan metode analisis akad syariah;(4) Narasumber sebagai keynote speaker kegiatan FGD DPS UUS/BPRS Wilayah DIY.


5. Kajian Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Kustodian

Kajian Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Kustodian bertujuan untuk mengetahui urgensi penerapan prinsip syariah di pasar modal pada kustodian. Latar belakang dari kajian ini adalah belum adanya ketentuan khusus mengenai penerapan prinsip syariah di Pasar Modal pada kustodian dari investasi syariah.

6. Penyusunan Kajian Terkait Market Maker Sukuk

Penyusunan kajian ini dilatarbelakangi oleh kondisi saat ini di mana market share sukuk masih di bawah 5% dan perdagangannya di pasar sekunder relatif tidak likuid. Rendahnya likuiditas tersebut berpotensi menghambat perkembangan sukuk di Indonesia, karena akan menghasilkan liquidity premium yang tercermin dalam besaran imbal hasil sukuk. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan likuiditas tersebut, salah satunya dengan melakukan analisis terkait market maker sukuk.

7. Penyusunan Kajian Terkait Aspek Syariah Transaksi Efek Syariah (Aspek Syariah Kliring dan Penjaminan)

Penyusunan kajian ini dilatarbelakangi oleh Industri Pasar Modal Syariah di Indonesia terus berkembang dari tahun ketahun. Namun, persentase jumlah investor pasar modal dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia relatif rendah jika dibandingkan dengan berbagai negara tetangga. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim, maka terdapat potensi yang besar bagi peningkatan jumlah investor pasar modal syariah. Upaya peningkatan investor tersebut harus didukung dengan berbagai hal, salah satu upaya tersebut adalah memastikan bahwa pasar modal syariah sudah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

1. Kajian Penyusunan Materi Pasar Modal Syariah pada Perguruan Tinggi

Penyusunan kajian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya jumlah SDM yang bekerja di industri Pasar Modal Syariah dan memiliki latar belakang pendidikan Ekonomi/Keuangan Syariah, dan belum adanya link and match antara materi pengajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan industri serta perlu dilakukan pendalaman terhadap rumusan materi pasar modal syariah yang telah disusun agar dapat menjadi literatur standar dalam pengajaran di perguruan tinggi.

2. Penyusunan Kajian Optimalisasi Peran Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) dalam rangka Penjualan Reksa Dana Syariah

Penyusunan kajian ini dilatarbelakangi oleh jumlah APERD yang menjual produk Reksa Dana Syariah dan WAPERD saat ini sudah banyak, namun Asset Under Management (AUM) Reksa Dana Syariah masih relatif kecil dibandingkan AUM reksa dana secara keseluruhan serta Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah tahun 2017-2019 yang mengamanahkan perlu adanya peningkatan peran Bank Syariah dalam kegiatan pasar modal yang salah satunya berperan sebagai APERD.

3. Kajian Mengenai Skema Sukuk

Kajian mengenai Skema Sukuk dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi skema penerbitan sukuk yang telah digunakan. Kumpulan skema sukuk tersebut dapat memberikan gambaran terkait jenis skema penerbitan sukuk yang paling tepat dan sesuai bagi stakeholders pasar modal syariah.

4. Kajian Perluasan Akses Investasi Pasar Modal Syariah melalui Pengembangan Produk bagi Generasi Muda

Kajian ini merupakan Perluasan Akses Investasi Pasar Modal Syariah melalui Pengembangan Produk bagi Generasi Muda dilakukan sebagai salah satu upaya OJK dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat terhadap Pasar Modal Syariah yang masih sangat rendah. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan program inklusi keuangan bersama lembaga Jasa Keuangan (LJK) terkait yang menyasar komunitas masyarakat tertentu.

151

3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

Pada triwulan III-2018, OJK melakukan kegiatan pengembangan IKNB Syariah di beberapa kota di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah, khususnya Industri Keuangan Non-Bank Syariah. Adapun kegiatan tersebut adalah dengan rincian sebagai berikut:

1. OJK melakasanakan kegiatan berupa Training of Trainers (ToT) Keuangan Syariah kepada dosen perguruan tinggi di Medan, Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 150 peserta dosen yang berasal dari perguruan tinggi di Sumatera Utara.

2. OJK bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin Makassar menyelenggarakan kegiatan berupa Training of Trainers (ToT) IKNB Syariah kepada dosen perguruan tinggi di Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Universitas Hasanuddin Makassar dengan dihadiri oleh 110 peserta dosen. Selain kegiatan utama ToT IKNB Syariah, juga akan dilaksanakan side event dalam bentuk Mini Expo IKNB Syariah selama penyelenggaraan ToT IKNB Syariah dan kegiatan Seminar Nasional dengan Tema “Optimizing Socio-Techno Finance For Small and Medium Enterprises (SMEs) Development” yang dihadiri oleh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeristas Hasanuddin Makassar.

3. OJK bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Makassar menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peluang dan Tantangan IKNB Syariah di Indonesia yang dihadiri oleh Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. OJK menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi mengenai asuransi syariah dan dana pensiun syariah bagi mahasiswa dan dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Denpasar dengan mengundang narasumber dari OJK beserta Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dan Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK). Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan civitas akademika terhadap asuransi syariah dan dana pensiun syariah.

5. OJK bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) melakukan sosialisasi ke komunitas ekonomi syariah di empat kota sebagai berikut:

No. Lokasi Materi OJK

1 Semarang Asuransi Syariah

2 Padang Asuransi Syariah

3 Kediri Pembiayaan Syariah

4 Samarinda Asuransi Syariah

6. OJK bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menyelenggarakan kegiatan berupa Seminar mengenai Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah yang dihadiri oleh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Diskusi mengenai Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah yang dihadiri oleh dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

7. OJK menyelenggarakan Workshop Penjaminan Syariah yang dihadiri oleh dewan pengawas syariah, calon dewan pengawas Syariah, serta pegawai yang memiliki fungsi pengawasan aspek syariah kegiatan operasional pada Perusahaan Penjaminan Syariah. Kegiatan workshop ini diadakan dalam rangka pelaksanaan strategi pengembangan IKNB Syariah pada Roadmap IKNB Syariah. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menjadi sarana pembelajaran mengenai penjaminan syariah bagi perusahaan yang saat ini belum memiliki kegiatan penjaminan dengan prinsip syariah. Workshop diisi oleh pemateri dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan materi yang disampaikan mengenai akad dan implementasi akad penjaminan Syariah, serta materi mengenai Peraturan OJK tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin dan Peraturan OJK tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin dan Peraturan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

8. OJK menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Dalam FGD dimaksud dihadiri oleh Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan Sektor Jasa Keuangan selaku Ketua Satgas Waspada Investasi, dan Direktorat Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan IKNB.



153


MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI

BAB 4

Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi

Laporan Keuangan OJK 2017 Memperoleh

Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari

BPK

18 Kunjungan Visit OJK dengan 1.006

peserta

Penyelenggaraan Youth Talk bagi Pegawai Generasi Milenial

21 Siaran Pers serta 6 Jumpa Pers dan

Media Briefing

Pelaksanaan Rapat Kerja Strategis OJK

2019


4.1 MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK

Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) mengintegrasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta penilaian kinerja di OJK. Siklus MSAK OJK terdiri dari empat tahap. Pada periode laporan, siklus MSAK berada pada tahap keempat untuk periode 2018 yaitu evaluasi Peta Strategi OJK Wide 2018 untuk triwulan ketiga. Selain itu OJK juga memasuki siklus tahap pertama dan kedua untuk periode 2019 yaitu penyusunan strategi OJK 2019 serta proses cascading Indikator Kinerja Utama OJK Wide ke masing-masing Satker. Pada triwulan III-2018, OJK telah menetapkan Peta Strategi OJK 2019 yang memiliki 8 sasaran strategis dan 21 Indikator Kinerja Utama. Peta Strategi 2019 telah dikomunikasikan kepada pimpinan satuan kerja OJK pada Rapat Kerja Strategis yang diselenggarakan pada akhir September 2018.

Untuk mendukung proses monitoring kinerja saat ini OJK telah mengintegrasikan Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) dengan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO). Integrasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian IKU. Sebagai bentuk akuntabilitas lembaga, OJK menerbitkan Laporan Kegiatan Tahunan OJK 2017 yang di dalamnya mencakup laporan keuangan OJK 2017 serta Laporan Triwulan II-2018 sebagai pertanggungjawaban kegiatan OJK kepada publik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK memiliki Peta Strategi 2018 yang di dalamnya terdapat 6 Sasaran Strategis OJK yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Lembaga Pengawas SJK yang Independen dan Kredibel Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat kepuasan Stakeholders terhadap kinerja OJK yang diukur dengan survei yang ditujukan kepada Stakeholders OJK seperti Lembaga Jasa Keuangan, Media, Akademisi, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, pengukuran kinerja juga dilakukan melalui indeks integritas organisasi dan pengelolaan keuangan yang handal.

2. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan yang Tangguh dan Tumbuh Berkelanjutan Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks penetrasi SJK seperti target peningkatan kredit (Perbankan), pertumbuhan Emiten dan perusahaan publik (Pasar Modal) serta pertumbuhan premi asuransi, piutang pembiayaan, aset penjaminan dan aset dana pensiun (IKNB) serta melalui pengukuran indeks kesehatan SJK antara lain rasio Capital Adequacy Ratio (Perbankan), dan Perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan/MKBD (Pasar Modal), serta rasio tingkat kesehatan IKNB. Selain itu, pengukuran kinerja juga dilakukan melalui peningkatan indeks inklusi keuangan.

3. Mewujudkan SJK yang Tangguh, Stabil dan Berdaya Saing Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui pelaksanaan penguatan pengawasan OJK, peningkatan SLA pelayanan SJK, penguatan surveillance stabilitas sistem keuangan, pendalaman pasar keuangan serta penerapan best fit international standard.

4. Mewujudkan SJK yang Kontributif terhadap Pemerataan Kesejahteraan Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui peningkatan kontribusi SJK pada sektor ekonomi prioritas, peningkatan kontribusi SJK bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku SJK.

5. Mewujudkan Keuangan Inklusif bagi Masyarakat melalui Perlindungan Konsumen yang Kredibel Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui perlindungan konsumen yang kredibel, peningkatan produk keuangan mikro dan optimalisasi pemanfaatan Fintech.

6. Mendorong Akselerasi Pertumbuhan SJK Syariah Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat pelaksanaan program akselerasi pertumbuhan syariah.

4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) (sesuai PDK No.1/PDK.01/2013)

Grafik IV - 1

Evaluasi Pelaksanaan Strategy Map, Scorecard dan RKA, dan Penilaian Kinerja.

Penyusunan Strategi OJK dan Pagu Indikatif

Monitoring Strategy Map, Scorecard dan RKA

Operasionalisasi Strategi OJK, Penyusunan dan Penetapan RKA, serta Penandatanganan Kesepakatan Kinerja

Sumber: PDK No.1/PDK.01/2013

157

Rapat Kerja Strategis (Rakerstra) OJK 2019

Dalam rangka mengomunikasikan Strategi OJK 2019 yang merupakan acuan dalam penyusunan strategi dan rencana kerja serta anggaran baik di level organisasi maupun level Satuan Kerja, OJK menggelar Rapat Kerja Strategis (Rakerstra) OJK 2019 dengan mengangkat tema “Stabilitas dan Ketahanan Sektor Jasa Keuangan”. Tema ini merupakan respon OJK dalam menghadapi kondisi ekonomi makro dan menjaga independensi di tengah dinamika tahun politik. Pada Rakerstra OJK 2019, masing-masing Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Satuan Kerja mendiskusikan penjabaran arah strategis OJK Wide dalam tataran operasional, memastikan keselarasan program kerja baik secara horizontal maupun vertikal

agar Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dapat disusun secara efektif dan efisien untuk mencapai visi dan misi serta arah strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, juga dilakukan pembahasan terkait Inisiatif Strategis OJK 2019 dan isu strategis terkait Peran dan Fungsi KR/KOJK serta peran OJK dalam Percepatan Akses Keuangan Daerah.

Acara Rakerstra OJK 2019 dilaksanakan selama 2 hari di Ruang Chandra, Jakarta dengan ditutup oleh pemaparan dari Prof. Iwan Jaya Azis, S.E., MSc., Ph.D mengenai efek multiplier pada perekonomian serta aplikasinya pada kondisi perekonomian terkini.


Inisiatif strategis (IS) merupakan proyek strategis lintas Satuan Kerja (Satker) yang bertujuan untuk mendukung pencapaian Rencana Jangka Menengah (Destination Statement) OJK 2017-2022 serta pencapaian Peta Strategis OJK Wide 2018. Sehubungan dengan pelaksanaan IS dan PK OJK 2018 sampai dengan triwulan-III 2018 adalah sebagai berikut:

1. IS-1 Inovasi Keuangan Digital Untuk Peningkatan Efisiensi Dan Inklusi Sektor Jasa Keuangan Tujuan dari pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah untuk mendorong inklusi, efisiensi dan pertumbuhan industri jasa keuangan sehingga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Beberapa kegiatan utama yang dicapai sampai triwulan III-2018 pada inisiatif strategis ini antara lain RPOJK Inovasi Keuangan Digital; peluncuran Fintech Center “Innovation Center For Digital Financial Technology” (INFINITY) sebagai sentra pengembangan inovasi, sosialisasi POJK Inovasi Keuangan Digital di Makassar, Padang dan Jakarta; Benchmarking pelaksanaan Regulatory Sandbox serta showcase inovasi Fintech yang dilakukan di Singapore; penyusunan kerangka dan Roadmap Fintech serta pedoman kerja Regulatory Sandboxing, dibantu oleh Technical Assistant; dan pelaksanakan Leadership Forum dan Workshop Technology Risk Supervision, dengan narasumber dari Toronto Center Canada.

2. IS-2 Penguatan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Tujuan dari pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah terwujudnya pengawasan SJK yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi permasalahan SJK secara dini, memberikan respon pengawasan yang cepat, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien. Beberapa kegiatan utama yang dicapai sampai triwulan III-2018 pada inisiatif strategis ini antara lain Kajian penguatan proses bisnis pengawasan dan kajian penguatan sistem informasi pengawasan; penyusunan rencana dan user requirement pengembangan aplikasi OBOX dan Condensed Report; dan penyusunan user requirement untuk condensed report dalam Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO).

3. IS-3 Pendalaman Pasar Keuangan Tujuan dari pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah melakukan pemetaan isu, potensi dan tantangan terkait regulasi kebijakan, proses bisnis, dan infrastruktur pasar yang dihadapi dalam kerangka upaya pendalaman pasar keuangan serta melakukan upaya-upaya konkrit dalam mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut. Beberapa kegiatan utama pada inisiatif strategis ini yang telah

4.1.3 Pelaksanaan Inisiatif Strategis OJK

dilaksanakan sampai dengan triwulan III-2018 antara lain: penyelenggaraan Focus Group Discussion Pengembangan Perusahaan Efek Daerah (FGD PE Daerah) di 4 kota, yaitu: Solo, Malang, Manado dan Padang; Sosialisasi Obligasi Daerah (ObDa) yang diselenggarakan oleh KOJK Kalimantan Tengah dan KOJK Sulawesi Utara.

4. IS-4 Reformasi Industri Keuangan Non-Bank Tujuan pelaksanaan IS-4 adalah melakukan penyusunan pengaturan terhadap manajemen, kelembagaan, produk dan layanan serta meningkatkan kompetensi pengawasan dalam rangka pengembangan IKNB. Beberapa kegiatan utama pada IS-4 yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan III-2018 antara lain penyusunan gap analysis mengenai pengawasan, pengaturan, market dan perlindungan konsumen IKNB ; Penyusunan KYFI untuk LJKNB yang memiliki aset terbesar untuk 16 LJKNB; pelaksanaan forum panel KYFI untuk IKNB beraset besar untuk 12 LJKNB; dan Perumusan sistem terintegrasi terkait perlindungan konsumen sektor IKNB dengan sektor keuangan lainnya.

5. IS-5 Penyempurnaan Manajemen Sistem Keuangan Tujuan dari pelaksanaan IS-5 adalah memastikan sistem aplikasi keuangan OJK dapat dihandalkan untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu serta tersedianya infrastruktur dan kebijakan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja. Beberapa kegiatan utama pada IS-5 yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan III-2018 antara lain melakukan penyelesaian laporan rekonsiliasi satuan kerja atas laporan keuangan semester I-2018 serta penyusunan kajian standarisasi Activity Based Costing.

6. IS-6 Penyederhanaan dan Otomasi Proses BisnisTujuan dari pelaksanaan IS-6 adalah terciptanya proses bisnis yang standar, efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan stakeholders utama OJK. Beberapa kegiatan utama pada IS-6 yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan III-2018 antara lain:a. Perizinan Terintegrasi

Beberapa hal yang dilakukan terkait perizinan terintegrasi antara lain : Survei pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan dengan jumlah responden sebesar 450 responden serta permintaan tanggapan kepada IJK dan Satker atas RPOJK SPRINT

b. Desain Proses BisnisTelah dilakukan penyusunan draft Pedoman Proses Bisnis di OJK

159

c. Digital OfficeBeberapa hal yang dilakukan terkait Digital Office antara lain : pembangunan Record Management System (RMS), Penyusunan draft SEDK Implementasi RMS, Revisi SEDK Pengarsipan, Kajian pembangunan middleware system dan Rancang Bangun Digital Office OJK (RBSI-Digital Office) dan Kajian perihal legalitas digitalisasi dokumen Rapat Dewan Komisioner (RDK)

d. Rule Making RuleBeberapa hal yang dilakukan terkait Rule Making Rule antara lain : PDK tentang Pembentukan Peraturan di OJK telah ditetapkan dan disosialisasikan ke seluruh Satuan Kerja; serta penyampaian user requirement untuk enhancement Sistem Monitoring Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan OJK (SISIMPU)

e. Business Continuity Management (BCM)Beberapa hal yang dilakukan terkait Business Continuity Management (BCM) antara lain: Pembahasan proses bisnis kritikal dan menganalisa kembali proses bisnis kritikal; serta penyusunan RPDK BCM sesuai dengan tanggapan Satker

Selain pelaksanaan keenam IS tersebut, OJK juga melaksanakan serangkaian kajian dalam Proyek Khusus (PK) OJK. Sampai triwulan III-2018, progres pelaksanaan PK adalah sebagai berikut:

1. PK-1 Penyederhanaan dan Otomasi Proses BisnisBeberapa hal yang dilakukan terkait Penyederhanaan dan Otomasi Proses Bisnis antara lain :a. Pembahasan dengan Direksi Industri

Jasa Keuangan terkait rencana Penyaluran KUR pada re-planting/peremajaan Perkebunan Sawit Rakyat berbasis Cluster.

b. Koordinasi dengan Kemenko Perekonomian terkait rencana penyaluran KUR untuk perikanan di Toli-toli bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pengadaan Kapal di Natuna, penyaluran KUR untuk sektor Pariwisata dan penyaluran KUR usaha garam; serta penyaluran KUR (cluster) khusus untuk perkebunan kopi rakyat di daerah Sumatera dan Jawa Barat.

2. PK-2 Penguatan Riset Untuk Dasar Kebijakan Sektor Jasa Keuangan (Research Based Policy)Telah dilaksanakan kegiatan riset OJK-wide dengan berbagai macam topik dengan detail riset sebagai berikut: (1) Pemetaan Peluang dan Tantangan Perbankan Digital; (2) Teknologi Digital dan Tenaga Kerja Perbankan; (3) Risiko dan Kontribusi Fintech Peer-to-Peer Lending Terhadap Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia; (4) Dinamika Perilaku Perdagangan Investor Institusi dan Individu Melalui Perspektif Market Microstructure: Kasus Bursa Efek Indonesia; (5) Potensi dan Peluang Penerapan Asuransi Berkelanjutan di Indonesia; (6) Peramalan Kinerja Sektor Jasa Keuangan di Indonesia: Pendekatan System Dynamics; (7) Studi Empiris Konsolidasi Perbankan di Asia: Dampak Terhadap Risiko Bank, Diversifikasi Pendapatan dan Penyaluran Kredit serta Biaya Intermediasi

3. PK-3 Digital Economy dan Pengaruhnya Bagi Sektor Jasa KeuanganBeberapa hal yang dilakukan terkait Digital Economy dan Pengaruhnya Bagi Sektor Jasa Keuangan antara lain :• Mempelajari bentuk, jenis,

kegiatan usaha, peran dan manfaat e-commerce melalui kunjungan ke beberapa marketplace.

• Mempelajari aspek pajak dalam kegiatan perdagangan melalui e-commerce.

• Mempelajari kegiatan usaha e-commerce yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha sektor jasa keuangan

4.2 AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS

Pelaksanaan audit internal dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tata kelola organisasi berjalan dengan baik. Sampai akhir triwulan III-2018, OJK menyelesaikan 30 penugasan audit internal yang terdiri dari 8 penugasan audit tema Assurance, 18 penugasan audit KR/KOJK, dan 4 penugasan audit khusus. Terkait hal tersebut, telah disampaikan 22 LHA ke Satuan Kerja terkait dan 9 konsep LHA dalam tahap finalisasi.

A. Pelaksanaan Audit Internal


Mitigasi Risiko merupakan perlakuan untuk memantau level risiko agar tetap terkendali yang dilaksanakan seluruh satuan kerja. Mitigasi Risiko Kantor Pusat berjumlah 641 rincian dan sampai dengan batas waktu penyampaian realisasi mitigasi risiko OJK triwulan III-2018, seluruh satuan kerja di Kantor Pusat, Kantor Regional, dan Kantor OJK telah menyampaikan progress realisasi mitigasi risiko. Dari 91 rincian mitigasi risiko yang jatuh tempo pada triwulan III-2018, 85 rincian mitigasi telah dilaksanakan, dan 3 rincian mitigasi sedang dilaksanakan, serta 3 rincian mitigasi akan dilaksanakan pada tahun 2019. Berdasarkan pengelompokkan rincian mitigasi, untuk periode triwulan III-20 adalah sebagai berikut :1. 466 rincian mitigasi (72,70%) terkait Proses Bisnis

(Process);2. 136 mitigasi (21,22%) terkait Sumber Daya Manusia

(People); 3. 39 mitigasi (6,08%) terkait Teknologi (Technology).

Standar Pengendalian Kualitas (SPK) adalah kebijakan, kerangka kerja dan metodologi pengendalian kualitas yang digunakan dalam pelaksanaan pengendalian kualitas OJK yang diterapkan pada produk, jasa, proses, sistem tata kelola, dan manajemen OJK. SPK diperlukan agar kepuasan stakeholder terjaga dan terjalin perbaikan berkesinambungan. Implementasi SPK diawali dengan: (1) Identifikasi proses bisnis inti di Satuan Kerja; (2) Pendampingan baik secara onsite maupun off site. Dalam pendampingan tersebut dilakukan pengisian checklist, scoring dan pemberian predikat; (3) Pemberian predikat kualitas atas proses bisnis Satuan Kerja. Selama periode pelaporan telah dilakukan pendampingan on-site atas implementasi SPK di 7 Satuan Kerja di Kantor Pusat maupun KR/KOJK.

Unit Pengendalian Gratifikasi OJK (UPG OJK), pada triwulan III-2018 menerima dan mengelola 68 laporan gratifikasi. Total laporan gratifikasi yang telah dikelola UPG sejak 2015 sejumlah 620 laporan. Sampai dengan triwulan III-2018, jumlah total uang dan barang yang dilaporkan yaitu ±Rp 5,35 Milyar.

Whistle Blowing System merupakan sarana yang disediakan OJK untuk melaporkan Insan OJK yang diindikasikan melakukan fraud. Laporan Whistle Blowing System yang diterima per 30 September 2018 sebanyak 303 laporan dengan rincian sebagai berikut:

B. Mitigasi Risiko OJK Wide

C. Implementasi Standar Pengendalian Kualitas

D. Program Pengendalian Gratifikasi

E. Whistle Blowing System

Tren Kategorisasi Mitigasi Per Triwulan Tahun 2018

Grafik IV - 2

Tren Jumlah laporan Gratifikasi Per Triwulan 2018

Grafik IV - 3

Tren Jumlah Uang dan Barang Per Triwulan 2018

Grafik IV - 4

Penerimaan Laporan Whistle Blowing System per Triwulan III-2018

Grafik IV - 5

Laporan tidak terkait pelanggaran (laporan

pengaduan, laporan pelanggaran di

industri)

Laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti

Laporan dalam proses verifikasi dan analisa konsultan

Laporan yang selesai ditindaklanjuti

Laporan yang sedang ditindaklanjuti dan didukung bukti yang kuat

34%

29%

16%

9%

12%

622,7

3,45

5,35

62 65

233

19 19

173 173

Triwulan ITriwulan I

Triwulan IITriwulan II

Triwulan IIITriwulan III

People Process Technology

80

100

0

40

60

20

2015 2016 2017 2018

Dalam milliar rupiah

161

Pada triwulan III-2018, OJK melakukan tindak lanjut atas penyampaian laporan e-LHKPN tahunan oleh pegawai. Sampai dengan triwulan III-2018, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN oleh pegawai OJK sejumlah 99,9% (3.147 pegawai OJK). Adapun 3% (106 pegawai OJK) terlambat melaporkan dan 0,1% (1 pegawai OJK) belum melaporkan LHKPN. Selain mengelola pelaporan e-LHKPN tahunan, OJK juga melakukan monitoring dan reminder terhadap pegawai yang akan pensiun untuk melaporkan LHKPN akhir masa jabatan.

4.3 RAPAT DEWAN KOMISIONER

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan Dewan Komisioner untuk melaksanakan rapat Dewan Komisioner secara berkala. Selama triwulan III-2018, Rapat Dewan Komisioner (RDK) telah diselenggarakan dengan baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar yaitu akuntabilitas, bertanggung jawab, wajar, efektif, dan transparan. Dewan Komisioner menyelenggarakan RDK sebanyak 17 kali yang membahas 13 topik yang bersifat laporan dan 33 topik dalam rangka pengambilan keputusan.

Gambaran Topik RDKGrafik IV - 6

RDK

MarketUpdate

13

2

10

RancanganPeraturan OJK

5

Keputusan Strategis Lainnya

16

Rancangan Peraturan Internal

Kelembagaan Industri Jasa Keuangan

Dalam RDK Laporan Market Update, Dewan Komisioner secara rutin menerima laporan perkembangan terkini dan surveillance terhadap kondisi perekonomian dan industri jasa keuangan.Selain RDK Laporan Market Update, Dewan Komisioner juga membahas beberapa peraturan baik yang mengatur industri jasa keuangan dalam bentuk Peraturan OJK (POJK) maupun yang mengatur internal OJK dalam bentuk Peraturan Dewan Komisioner (PDK).

Sepanjang triwulan III-2018, RDK menyetujui beberapa penyesuaian peraturan yang merupakan bagian dari paket kebijakan OJK dalam rangka mendorong ekspor dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Selain paket kebijakan tersebut, pada triwulan ini RDK juga menyetujui penetapan beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit Bank. Kebijakan strategis ini sebagai respons OJK terhadap bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat yang diperkirakan memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perbankan dan perekonomian daerah setempat.

Rancangan POJK (RPOJK) lainnya yang disetujui oleh RDK di triwulan III-2018 adalah RPOJK mengenai Perubahan POJK Mengenai Investasi bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Terdapat 2 produk investasi baru yang diharapkan dapat meningkatkan peran investor domestik dalam pembiayaan pembangunan nasional khususnya di bidang infrastruktur yaitu DINFRA dan Obligasi/Sukuk Daerah. Melalui RPOJK ini, DINFRA dan Obligasi/Sukuk Daerah dapat menjadi alternatif investasi bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, dengan tetap mengutamakan aspek kehati-hatian.

Di industri Pasar Modal, RDK menyetujui perubahan RPOJK yang mengatur mengenai Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Melalui perubahan ketentuan ini, proses perizinan WPEE dan WPPE akan dilakukan secara elekronik melalui sistem perizinan OJK. Selain perubahan ketentuan, di triwulan ini terdapat ketentuan baru di industri Pasar Modal yaitu ketentuan yang mengatur mengenai Lembaga Pendanaan Efek. Setelah mendapatkan persetujuan di RDK, beberapa RPOJK tersebut akan dilanjutkan ke proses berikutnya sebelum diterbitkan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan di OJK (rule making rule).

RDK juga menyetujui materi pembahasan yang terkait dengan kelembagaan, yaitu hasil penilaian kemampuan dan kepatutan pengurus di industri perbankan dan industri keuangan non bank, serta beberapa kebijakan strategis lainnya meliputi pemutakhiran daftar bank sistemik sebagai amanat UU PPKSK, tanggapan OJK terhadap rencana penerbitan beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang OJK, target kinerja OJK di tahun 2019, dan lainnya.

F. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)


4.4 KOMUNIKASI

Selama periode laporan, OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik dan digital, termasuk media milik OJK antara lain website OJK dan media jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram dan Youtube.

4.4.1 Komunikasi Informasi OJK

Jumlah Publikasi di Website OJKGrafik IV - 7

Statistik Pengunjung Website OJKGrafik IV - 8

Selain RDK, Dewan Komisioner juga menyelenggarakan forum Board Seminar (BS) yang ditujukan untuk pendalaman/mematangkan materi RDK dan memberikan arahan atas pelaksanaan fungsi dan tugas OJK. Selama triwulan III-2018, dalam forum BS Dewan Komisioner membahas beberapa hal antara lain kajian penggunaan tanda tangan digital, laporan persiapan penyelenggaraan beberapa kegiatan internasional, laporan Dewan Audit OJK, dan lain sebagainya. Selain beberapa laporan tersebut, dalam forum BS telah dibahas beberapa ketentuan baik untuk internal maupun eskternal. Sebagaimana diatur dalam tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan di OJK, materi yang bersifat peraturan sebelum diputuskan dalam RDK wajib terlebih dahulu dibahas dalam forum BS untuk

Pageviews

1,200,000

600,000

NewUsers

Sessions

485.416 1.009.069

Pages / SessionPageviews

3.149.509 3,12

BounceRate

55,08%

Users

544.600

Number of Sessions per User

1,85

Avg. SessionDuration

00:03:28

Jul 8 Jul 15 Jul 22 Jul 29 Aug 5 Aug 12 Aug 19 Aug 26

28,2%

71,8%Returning

Visitor

NewVisitor

mendapatkan arahan atau perspektif dari Dewan Komisioner serta masukan Satuan Kerja lain terhadap substansi aturan.

60

50

40

30

20

10

0

Juli Agustus September

Siaran Pers Data dan StatistikInfo Terkini

Agenda Regulasi

Foto Kegiatan

Publikasi PengumumanOJK TV

Banner dan Mini Infografis

163

Selama periode triwulan III-2018, website OJK mengunggah 318 materi yang meliputi siaran pers, regulasi, data & statistik, pengumuman, foto kegiatan, info terkini, agenda dan sebaginya. Website OJK juga memiliki 15 minisite. Berdasarkan data statistik, jumlah pengunjung website mengalami kenaikan 10,5% menjadi 544.600 users. Jumlah halaman yang diakses juga naik 17.5% menjadi 3.149.509 pageviews pada triwulan III-2018.

Terkait diseminasi informasi melalui media sosial OJK (twitter, facebook dan instagram), publikasi OJK pada periode triwulan III-2018 mengalami peningkatan sebesar 75% menjadi 189 materi yang meliputi infografis, foto dan video kegiatan OJK. Media sosial twitter OJK memiliki lebih dari 39.314 followers, facebook OJK memiliki lebih dari 33.049 followers dan Instagram OJK memiliki lebih dari 84.557 followers.

Mengenai pengelolaan opini publik, OJK memiliki program analisis kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan di media massa dan media sosial. Analisis ini dilakukan melalui monitoring berita mengenai OJK dan Industri Jasa Keuangan secara umum pada 234 media cetak, 4.211 media online, 11 stasiun televisi nasional dan media sosial.

Jumlah Pemberitaan OJKGrafik IV - 9

Persentase Tone Berita OJKGrafik IV - 10

Siaran Pers Per BidangGrafik IV - 11

Total pemberitaan selama triwulan III-2018 mengalami kenaikan sebesar 36,3% menjadi sebanyak 7.186 berita, dengan rata-rata 2.395 berita per bulan atau sekitar 78 berita per harinya. Berdasarkan sentimen berita, tone positif memiliki persentasi tertinggi yakni sebesar 87,52% (6.289 berita). Sementara, tone netral sebesar 12,01% (863 berita) dan tone negatif sebesar 0,47% (34 berita).

Terkait relasi media, selama triwulan III-2018 OJK telah menerbitkan 21 siaran pers yang didominasi oleh topik OJK Wide sebanyak 11 siaran pers. Penerbitan siaran pers bertujuan untuk mengumumkan program atau kegiatan OJK, peraturan terbaru OJK atau isu lainnya terkait dengan Industri Jasa Keuangan yang memiliki nilai berita agar dapat dipublikasikan di media massa.

Adapun siaran pers yang dilakukan oleh OJK selama triwulan III-2018 berjumlah 21 yaitu 4 dengan tema Perbankan, 1 dengan tema Pasar Modal, 5 dengan tema IKNB dan 11 dengan tema OJK Wide, sebagaimana pada tabel berikut:

2500

2000

1500

1000

500

0

Juli Agustus September

Positif Netral Negatif

Netral

Negatif

Positif12,01%

0,47%

87,52%

Perbankan

IKNB

Pasar Modal

OJK Wide

4

5

1

11


No. Tema Kegiatan

1 Melindungi Masyarakat dari Fintech Ilegal

2 Pengumuman Paket Kebijakan OJK

3 Soft Launching Pusat Inovasi Keuangan Digital OJK ‘Infinity’

4 Penanganan Perkara Tindak Pidana Perbankan PT Multi Artha Mas Sejahtera Bekasi

5 Maraknya Fintech Ilegal dan Entitas yang tidak berizin

6 POJK tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum

Topik Jumpa Pers dan Media BriefingTabel IV - 2

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, OJK menerima dan memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui surat elektronik di [email protected] dan telepon (021) 29600000 ext 1200. Selama periode triwulan III-2018, OJK menerima surat elektronik sebanyak 7.052 yang meliputi pengaduan dan pelaporan lembaga jasa keuangan, permintaan data dan visit OJK, lowongan kerja dan magang, serta peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan lembaga jasa keuangan.

4.4.2 Layanan Informasi

No. Judul Siaran Pers Bidang

1OJK Cabut Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta Singkawang

Perbankan

2 OJK: Penerapan Mata Uang Digital Masih Perlu Kajian OJK Wide

3

OJK : Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat Wimboh Santoso berpidato di “Investor Update Forum London”

OJK Wide

4 RDK Bulanan: Stabilitas Terjaga Di Tengah Volatilitas Pasar Keuangan OJK Wide

5 OJK Resmikan Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah Demak IKNB

6Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Menilai Positif Proses Right Issue Bank Bukopin

Perbankan

7Berdayakan Ekonomi Perempuan OJK Resmikan Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah Yogyakarta

IKNB

8 OJK Pantau Perkembangan Dampak Bencana di Lombok OJK Wide

9OJK Dorong Pertumbuhan dan Peran Pasar Modal Dukung Perekonomian Nasional

Pasar Modal

10 OJK dan Industri Jasa Keuangan Beri Bantuan Korban Bencana Lombok OJK Wide

11OJK Terbitkan Paket Kebijakan Mendorong Peningkatan Ekspor dan Perekonomian Nasional

OJK Wide

12 OJK Resmikan Pusat Inovasi Keuangan Digital (Fintech Center) IKNB

13 OJK Ungkap Kasus Tindak Pidana Perbankan di BPR Mams Bekasi Perbankan

14

Perlakuan Khusus Terhadap Nasabah dan Industri Jasa Keuangan Yang Terdampak Gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat

OJK Wide

15OJK dan Industri Jasa Keuangan Fasilitasi Kebutuhan Industri Pariwisata

OJK Wide

16 RDK Agustus: Stabilitas Terjaga di Tengah Tekanan Pasar Keuangan OJK Wide

17OJK Terbitkan Aturan Inovasi Keuangan Digital-Payung Hukum Pengembangan Fintech

IKNB

18

OJK Dukung Kemajuan Teknologi Keuangan Digital-Gelar Sosialisasi Peraturan Inovasi Keuangan Digital di Makassar

IKNB

19 OJK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dari BPK OJK Wide

20 RDK September: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga OJK Wide

21 Penambahan Modal Bank Muamalat Perbankan

Judul Siaran Pers Triwulan III-2018Tabel IV - 1 OJK juga menyelenggarakan jumpa pers dan Media Briefing sebanyak enam kali yang terdiri dari beberapa tema yaitu 3 IKNB, 2 Perbankan dan 1 OJK Wide. Program ini merupakan upaya OJK dalam menjalin kerja sama dengan para wartawan media. Topik jumpa pers dan media briefing pada triwulan III-2018 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Sebagai upaya untuk menjaga relasi dan meningkatkan pemahaman media terhadap program dan kebijakan OJK, perkembangan Industri Jasa Keuangan serta membangun opini positif OJK di masyarakat, OJK mengadakan kegiatan pelatihan dan gathering wartawan media massa. Pada periode triwulan III-2018 diadakan sebanyak dua kali dengan tema ‘Perkembangan dan Program Kebijakan OJK’. Pertama, pada Agustus 2018 di Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 40 wartawan. Kedua, pada September 2018 di Bogor dengan jumlah peserta 56 wartawan. OJK juga melakukan kunjungan ke beberapa institusi untuk menjalin komunikasi dan diskusi serta sharing perkembangan terkini industri jasa keuangan. Pada kegiatan tersebut, OJK memberikan pendalaman materi mengenai isu-isu OJK yang perlu mendapatkan pemberitaan media di masa mendatang.

165

Jumlah Layanan Informasi Grafik IV - 12

Jumlah OJK TV Triwulan III - 2018 Grafik IV - 13

20

0

0

2000

10

3000

15

1000

5

Juli

Juli

Agustus

Agustus

September

September

2.051

8

2.389

20

2.612

8

OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal Youtube dengan akun Jasa Keuangan d an disiarkan di IDX Channel (TV Bursa). Selama triwulan III-2018, OJK TV telah memproduksi 36 liputan yang terdiri dari 18 liputan OJK Wide, 11 liputan di bidang IKNB, 5 liputan di bidang Pasar Modal, dan 2 liputan di bidang EPK. Selama periode triwulan III-2018 kanal youtube Jasa Keuangan telah disaksikan lebih dari 38.031 viewers.

4.4.3 OJK TV

4.5 KEUANGAN

Pada tahun 2018, anggaran OJK dibiayai sepenuhnya dari pungutan sebesar Rp4.977,19 miliar. Sampai akhir triwulan III-2018, realisasi anggaran OJK adalah sebesar Rp2.897,39 miliar atau 58,21% dari pagu anggaran. Persentase realisasi tersebut mengalami sedikit kenaikan dibanding triwulan III-2017 yaitu sebesar 57,66%.

Sebagai bentuk transformasi dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pada bulan Mei 2018 OJK meluncurkan Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi OJK (SI-AUTO) yang mengintegrasikan fungsi dalam enam aplikasi sebelumnya yang terdiri dari empat aplikasi keuangan, satu aplikasi pengelolaan aset dan satu fungsi pembayaran dalam aplikasi Mandiri Cash Management. SI-AUTO mengintegrasikan tahapan pengelolaan keuangan secara menyeluruh, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi anggaran, perpajakan, serta pelaporan keuangan.

4.5.1 Realisasi Anggaran

4.5.2 Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan

Statistik OJK TV Triwulan III - 2018Grafik IV - 14

Waktu MenontonMenit

Penayangan

Tidak Suka

Pembagian

Subscribert

Durasi NontonRata-RataMenit

Suka

Komentar

Video di Playlist

80.670

38.031

18

524

2:07

257

0

203

342


Di samping membangun SI-AUTO, OJK juga melakukan transformasi keuangan melalui tiga aspek lainnya yaitu penerapan Anggaran Berbasis Kinerja atau Performance Based Budgeting (PBB), persiapan Implementasi Standar Internasional Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan International Organization for Standization (ISO) 9001:2015, serta penyempurnaan standar dan kebijakan akuntansi OJK. OJK menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja atau PBB dalam rangka meningkatkan kualitas penganggaran. PBB merupakan konsep penyusunan anggaran yang menghubungkan antara sasaran strategis dengan anggaran yang tersedia, sehingga setiap program kerja yang dianggarkan mendukung Destination Statement dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan OJK. PBB tersebut telah diimplementasikan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018 dan penyusunan Proyeksi Anggaran Jangka Menengah Tahun 2018 - 2022. Dalam rangka mendukung implementasi PBB, OJK melakukan kajian konsep Activity Based Costing (ABC). Konsep ABC bertujuan meningkatkan kewajaran dalam alokasi anggaran kegiatan OJK antar satuan kerja sehingga memudahkan pelaksanaan evaluasi anggaran.

Pada tahun 2018 OJK melakukan persiapan implementasi ISO 9001:2015 atas penyusunan Laporan Keuangan OJK, yang bertujuan untuk memastikan penyusunan Laporan Keuangan OJK telah mengikuti aturan prosedur maupun standar baku yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, OJK bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melakukan reviu terhadap Kebijakan dan Pedoman Akuntansi OJK. Hasil reviu tersebut diharapkan dapat menjadi kajian penyempurnaan kerangka kerja (framework) Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

167

Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Audited OJK Tahun 2017 diserahkan pada tanggal 17 September 2018.

Laporan Keuangan OJK Tahun 2017

Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

Penilaian WTP BPK yang kelima berturut-turut ini diharapkan lebih meningkatkan disiplin OJK dalam mengelola keuangan yang bersumber dari pungutan industri jasa keuangan. Sehingga kredibilitas dan integritas OJK menjadi aspek penting pencapaian kinerja OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan sektor jasa keuangan serta dapat memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan dan perekonomian Indonesia.


4.6 SISTEM INFORMASI

4.6.1 Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok

4.6.2 Penguatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi

1. Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)

SPRINT merupakan aplikasi perizinan end to end solution yang berbasis web dan adaptif, di mana LJK dapat melakukan registrasi perizinan dan pemantauan proses perizinan di OJK secara cepat dan transparan. Aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi waktu proses perizinan dan mengurangi frekuensi korespondensi serta memudahkan pihak eksternal dalam memantau proses permohonan perizinan. Pada tahun 2018 akan dikembangkan SPRINT modul Lembaga dan Produk Investasi, modul Perubahan Data Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, modul WPE dan WAPERD, modul Bancassurance Unit Syariah, modul Ahli Syariah Pasar Modal (Lembaga), modul Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun Syariah, dan modul Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi secara elektronik (E-Registration). Pada periode pelaporan, progres pengembangan SPRINT sedang proses penyusunan desain sistem dengan rencana go-live pada triwulan III-2019.

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi OJK, pengelolaan dan penyediaan Sistem Informasi terus mengembangkan dan memberdayagunakan Teknologi Informasi terkini, proses bisnis, dan sumber daya manusia. Pada triwulan III-2018 telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

Pengembangan SIPT bertujuan untuk membantu pengawas terintegrasi dalam melakukan analisis terhadap penilaian profil risiko & tingkat kondisi konglomerasi keuangan secara berkala, peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan serta standarisasi pelaksanaan tugas pengawasan. Pengembangan SIPT pada tahun 2018 akan mengakomodir perubahan format Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian dan penambahan modul Early Warning System (EWS) pada SIPT. Pada triwulan III-2018, pengembangan SIPT sudah mencapai tahap pemrograman. Sistem ini direncanakan akan dapat digunakan pada triwulan IV–2018.

Selain mengembangkan aplikasi yang digunakan untuk mendukung fungsi pengawasan dan monitoring, OJK juga mengembangkan aplikasi untuk mendukung kapasitas organisasi antara lain (a) Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas (SIMETA), (b) Pengembangan Sistem Informasi Rapat Dewan Komisioner (SI RDK), (c) Pengembangan Sistem Informasi Audit Internal (SIAI), (d) Sistem Tata Persuratan dan Kearsipan OJK (RMS - Record Management System), (e) Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA), (f) Pembangunan E-Procurement OJK, (g) Aplikasi Mobile Sumber Daya Manusia (SMART HR), (h) Learning Management System (LMS) OJK.

OJK juga mengembangkan sistem aplikasi untuk pelaporan, pengawasan dan monitoring antara lain (a) Dashboard Konglomerasi Keuangan, (b) Dashboard Pendalaman Pasar Keuangan, (c) Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

2. Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)

3. Sistem Aplikasi Pelaporan, Pengawasan dan Monitoring

Terorisme (SIGAP) modul Risk Based Approach (RBA), (d) Pengembangan Sistem Informasi Pasar Modal (SIPM), (e) Sistem e-Monitoring Pengelolaan Investasi, (f) Sistem e-Monitoring Modul S-INVEST, (g) Sistem Pelayanan Informasi dan Statistika IKNB (SIPIKA), (h) Pengembangan Sistem Informasi Risk Based Supervision (SIRIBAS), (i) Sistem Informasi Geografis LJKNB (SIGEO), ( j) Sistem Informasi Pengawasan (SIP) BPR Modul Tingkat Kesehatan, Modul Know Your BPR/BPRS, Modul Quality Assurance BPR/BPRS (k) Aplikasi Data Pokok, (l) Enhancement pada Sistem Informasi Perbankan terkait APOLO, (m) Data Warehouse Bank Umum, (n) E-Reporting IKNB, (o) Pelaporan Publikasi Bank Umum, (p) Pelaporan Rencana Bisnis Bank BPR/BPRS, (q) Minisite Perlindungan Konsumen, (r) Aplikasi Industri Reksa Dana (ARIA).

4.7 LOGISTIK

4.7.1 Penyiapan Gedung Kantor Pusat

Selama periode laporan, tengah dilakukan proses penataan untuk mengakomodir pemindahan Kompartemen Perbankan ke gedung kantor pusat baru. Secara paralel OJK masih mengkaji mengenai kepemilikan gedung kantor pusat terpadu secara mandiri, demi terciptanya efektifitas dan efisiensi anggaran serta koordinasi dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsi OJK yang lebih baik.

4.7.2 Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK

Terkait penyediaan gedung Kantor Regional dan Kantor OJK yang mandiri, saat ini masih berjalan proses perancangan pembangunan gedung Kantor OJK Papua, Nusa Tenggara Barat, Solo dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun KR/KOJK yang saat ini telah menempati gedung kantor sendiri (terpisah dari gedung Bank Indonesia) baik yang merupakan milik OJK, gedung sewa maupun pinjam pakai aset milik pemerintah daerah hingga akhir periode laporan adalah sebanyak 31 Kantor, yakni:

169

1

Kantor Regional 2 Jawa Barat (Bandung) – Milik OJK

17

Kantor OJK Prov. Sulawesi Tenggara (Kendari) – pinjam pakai

2.Kantor Regional 3 Jawa Tengah & D.I.Y (Semarang)

18Kantor OJK Prov. Sulawesi Tengah (Palu)

3.Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Medan)

19 Kantor OJK Prov. Maluku (Ambon)

4.

Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Makassar)

20Kantor OJK Prov. Papua dan Papua Barat (Jayapura)

5.Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (Palembang)

21Kantor OJK Prov. Lampung (Bandar Lampung)

6.Kantor Regional 8 Bali & Nusa Tenggara (Denpasar)

22 Kantor OJK Prov. Jambi (Jambi)

7.Kantor Regional 9 Kalimantan (Banjarmasin)

23 Kantor OJK Prov. Bengkulu (Bengkulu)

8.Kantor OJK Tasikmalaya (Tasikmalaya)

24Kantor OJK Prov. Nusa Tenggara Timur (Kupang)

9. Kantor OJK Prov. D.I.Y (Yogyakarta) 25

Kantor OJK Prov. Kalimantan Tengah (Palangkaraya)

10. Kantor OJK Solo (Solo) 26 Kantor OJK Cirebon

(Cirebon)

11. Kantor OJK Tegal (Tegal) 27 Kantor OJK Prov. Riau

(Pekanbaru)

12.Kantor OJK Purwokerto (Purwokerto)

28

Kantor OJK Prov. Sulawesi Utara (Manado) – pinjam pakai

13. Kantor OJK Jember (Jember) 29

Kantor OJK Prov. Kalimantan Barat (Pontianak)

14 Kantor OJK Kediri (Kediri) 30

Kantor OJK Prov. Sumatera Barat (Padang)

15Kantor OJK Prov. Kepulauan Riau (Batam)

31Kantor OJK Prov. Kalimantan Timur (Samarinda)

16 Kantor OJK Prov. N.A.D (Banda Aceh)

Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK

Tabel IV - 3

4.8 SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI

Pada triwulan III-2018, OJK mendaftarkan dan menyampaikan seluruh data SDM OJK untuk didaftarkan dalam BPJS Kesehatan terhitung mulai 1 Agustus 2018. Sampai dengan triwulan III-2018, tercatat 3.461 SDM OJK yang terdaftar di BPJS Kesehatan, dan pembayaran iuran telah dilakukan sejak bulan Agustus 2018. Berdasarkan hasil koordinasi antara OJK dengan YKP-OJK, maka disepakati bahwa Sarana Pemeliharaan Kesehatan (SPK) sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) BPJS Kesehatan bagi Pegawai OJK adalah Kimia Farma.

4.8.1 Kebijakan Sumber Daya Manusia

Pada triwukan III-2018, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :1. Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya

Manusia (SIMFOSIA)2. Pengembangan Sistem Aplikasi Remunerasi (OJK-SAR)3. Pengembangan Sistem Mobile SDM (SMART-HR)4. Pengembangan Digital Assistant (Dilan)

4.8.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

4.9 OJK INSTITUTE

Program PPKB bertujuan untuk mempersiapkan pegawai untuk menduduki jabatan dengan kompleksitas tugas dan tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan Program terbagi menjadi tahap Pre-Training, Training dan Post Training (assignment).

Selama triwulan III-2018, PPKB dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu:a. PPKB Level Madya I (Kepala Bagian) Batch II.

Kegiatan klasikal batch II dilaksanakan di Jakarta diikuti oleh 26 peserta.

b. PPKB Level Madya II (Deputi Direktur) Batch II. Kegiatan klasikal batch II dilaksanakan di Jakarta diikuti oleh 33 peserta.

c. PPKB Level Pertama (Kepala Sub Bagian) Batch III. Kegiatan klasikal batch III dilaksanakan di Jakarta diikuti oleh 39 peserta.

4.9.1 Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)

4.7.3 Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik

Dari sisi pengaturan kelogistikan tengah dilakukan percepatan finalisasi terhadap beberapa draft ketentuan, yakni terkait Perubahan Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa yang akan diikuti dengan paket ketentuan pendukung

lainnya serta sistem e-procurement OJK yang mandiri, serta beberapa ketentuan pendukung terkait Pengelolaan Barang dan kearsipan di OJK. Dalam hal pengembangan sistem kelogistikan, Sistem Persuratan dan Kearsipan yakni Record Management System (RMS) saat ini telah memasuki tahapan pembangunan dan akan segera dilakukan uji coba sistem di periode laporan selanjutnya. Diharapkan seluruh output pengaturan dan sistem kelogistikan tersebut di atas dapat terselesaikan pada periode laporan berikutnya, untuk dijadikan pedoman dan sarana pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK.


Dalam rangka penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Sektor Jasa Keuangan (SJK), kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :a. Prakonvensi RSKKNI Bidang Pasar Modalb. Workshop Penyusunan KKNI Bidang Treasury dan

General Banking c. Rapat Pembahasan hasil verifikasi KKNI Bidang

Wealth Management d. Rapat Pembahasan hasil verifikasi KKNI Bidang

Audit Intern Banke. Rapat Finalisasi RSKKNI dan RKKNI Bidang

Perasuransianf. Konvensi Nasional RSKKNI Bidang Pembiayaang. Konvensi Nasional RSKKNI Bidang Perasuransianh. Konvensi Nasional RSKKNI Bidang General Bankingi. Pembahasan Rencana Penyusunan SKKNI Bidang

Penjaminan

4.9.7 Program Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Program Pengembangan Kompetensi pegawai baik untuk kompetensi teknis (hard skill) maupun perilaku (soft skill) yang telah dilaksanakan pada triwulan III-2018 sebagai berikut :a. Program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa

Keuangan (SJK) Pada triwulan III-2018 diselenggarakan Program Sertifikasi Pengawas SJK untuk level 1 (Staf) dengan total peserta 32 orang, dan Program Sertifikasi Pengawas SJK untuk level 3 (Kepala Bagian) batch 1, 2, dan 3 dengan total peserta 110 orang.

b. PPK Non In-House Luar NegeriPPK Non In-House Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan terkait biaya, kualitas materi dan kualitas penyelenggara pelatihan. Selama triwulan III-2018 tercatat total 56 pegawai telah melaksanakan pengembangan di luar negeri.

c. PPK Non In House Dalam Negeri PPK Non In House Dalam Negeri tercatat selama triwulan III-2018 sebanyak 298 pegawai mengikuti program pengembangan kompetensi teknis dengan 80 judul program.

d. PPK In-House Dalam Negeri PPK In-House Dalam Negeri selama triwulan III-2018 telah melaksanakan 23 IHT untuk pengembangan kompetensi teknis dengan jumlah peserta secara keseluruhan mencapai 961 pegawai, dan 23 IHT untuk pengembangan kompetensi perilaku dengan jumlah peserta secara keseluruhan mencapai 992 pegawai.

4.9.2 Program Pengembangan Kompetensi

Program Pendidikan Formal merupakan bentuk pengembangan SDM pada jenjang pendidikan formal yang diberikan kepada pegawai OJK potensial yang telah memenuhi kriteria, baik untuk jenjang pendidikan Strata-2 maupun Strata-3. Sampai dengan triwulan III-2018 tercatat 10 orang pegawai untuk skim-1 (beasiswa penuh dari OJK), 8 orang pegawai untuk skim-2 (beasiswa dari pihak lain dengan top up fasilitas dari OJK), 6 orang pegawai untuk skim-3 (beasiswa dari pihak lain dengan remunerasi dari OJK), 5 orang pegawai untuk skim-4 (beasiswa dengan pembiayaan secara mandiri dengan penggantian dari OJK).

4.9.3 Program Pendidikan Formal

Selama triwulan III-2018, OJK Institute menugaskan satu pejabat yang mengikuti Program Assignment (Fellowship) di GLOPAC, Jepang, tiga pejabat yang mengikuti program secondment di FSS Korea Selatan, tujuh pejabat yang ditugaskan sebagai narasumber di Jakarta, Bogor, dan

4.9.4 Program Penugasan

Yogyakarta, dan empat pejabat yang ditugaskan sebagai narasumber di Asian Institute of Chartered Banker’s Cyber Resilence Conference 2018 di Malaysia, Seminar Internasional “Digitalization as Multifinance’s New Era” dan seminar “A Future Ready ASEAN: Creating an Inclusive Digital Ecosystem” di Singapura, serta Program Regional Expert (Indonesia) di Korea Selatan.

Pada triwulan III-2018, telah dilakukan asesmen level Direktur dan Deputi Direktur dengan jumlah peserta 27 orang yang bertujuan untuk pemetaan pegawai OJK.

4.9.5 Program Asesmen

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Program Manfaat Balik melalui Program Peningkatan Pengembangan Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan, OJK Institute telah melakukan 8 workshop pada triwulan III-2018 yaitu Workshop Pendampingan Penerapan Program APU PPT SJK berbasis Risiko Bank Umum, Rapat Pembahasan Penelitian Penerapan GRC (Governance Risk Compliance) di Sektor Perbankan, Pelaksanaan Workshop Pendampingan Penerapan Program APU PPT Sektor Jasa Keuangan Berbasis Risiko BPR Wilayah Sumatera Utara, Workshop Peningkatan Pemahaman Syariah dan Metode Analisis Akad Syariah, Workshop Capacity Building Manajemen Risiko BPR : Workshop tentang Tata Cara Penilaian Profil Risiko, OJK Mengajar Banda Aceh, dengan jumlah keseluruhan kegiatan sebanyak 600 peserta.

4.9.6 Program Peningkatan Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan

171

Sebagai salah satu bentuk manfaat balik kepada masyarakat/pelajar/mahasiswa dalam rangka memberikan kesempatan magang/penelitian di OJK, selama triwulan III-2018, OJK Institute telah memberikan kesempatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) kepada 200 pelajar/mahasiswa dan telah membantu mahasiswa yang melakukan penelitian di Satuan Kerja terkait untuk 70 penelitian skripsi/tesis/disertasi.

Program Kunjungan atau Visit OJK adalah program diseminasi mengenai kebijakan OJK yang ditujukan kepada masyarakat atau instansi yang melakukan kegiatan studi banding ke OJK. Dalam penyelenggaraan program tersebut, peserta disuguhi dengan berbagai materi terkait tugas dan fungsi OJK, seperti materi tentang Perbankan, Pasar Modal, IKNB, EPK, dan materi lainnya sesuai dengan permohonan topik yang diajukan oleh peserta kunjungan. Pada triwulan III-2018 terdapat sebanyak 18 kunjungan ke OJK dengan 1006 peserta dari SMA/SMK/Perguruan Tinggi.

4.9.8 Program Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK

4.9.9 Program Visit OJK

4.10 MANAJEMEN PERUBAHAN

Dalam mendukung pencapaian visi OJK Way 2022, yakni “Menjadi Insan OJK yang Produktif, Profesional dan Proaktif”, OJK merumuskan Roadmap Program Budaya OJK untuk menentukan tujuan dan fokus Program Budaya periode 2018-2022 serta tema dan tolak ukur keberhasilan program setiap tahunnya. Adapun tema Program Budaya Kerja tahun 2018 adalah “Insan OJK Sigap”.

Kegiatan Program Budaya dan Perubahan yang dijalankan selama triwulan III-2018 adalah: a. Townhall Meeting Anggota Dewan Komisioner

Dalam rangka memberikan kesempatan seluruh Insan OJK untuk berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan Anggota Dewan Komisioner, mulai tahun 2018 OJK menyelenggarakan Townhall Meeting bersama Anggota Dewan Komisioner.

Townhall Meeting merupakan salah satu media komunikasi antara Anggota Dewan Komisioner dengan Insan OJK mengenai budaya kerja, kebijakan organisasi dan pandangan ADK terhadap kondisi industri jasa keuangan saat ini, termasuk salah satunya sebagai pengawas pada industri jasa keuangan. Pada kesempatan ini, Anggota Dewan Komisioner menyampaikan visi dan harapannya kepada Insan OJK dalam suasana yang santai dan bersifat kekeluargaan. Selama periode laporan, Townhall Meeting telah diselenggarakan sebanyak 2 kali, yaitu:

4.10.1 Program Budaya

Di bidang media komunikasi budaya dan perubahan, OJK melakukan sejumlah pengembangan dan penyempurnaan media kampanye, di antaranya:1. Penerbitan Majalah Integrasi

Selama periode laporan, OJK telah menerbitkan tiga edisi Majalah Integrasi, majalah internal terkait budaya kerja dan kinerja dengan tema “Menginspirasi dan Mendukung Perubahan”, tema “Kerja OJK Prestasi Bangsa” dan “Solutif dan Bernilai Tambah”.

2. Pesan Anggota Dewan KomisionerSelama periode laporan, telah dilakukan penyampaian pesan ADK/Ketua kepada seluruh pegawai OJK, yitu pesan Ketua Dewan Komisioner dengan tema Membangun Kredibilitas OJK dengan Trust dan Good Governance serta pesan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan dengan tema Gelorakan Semangat Persatuan dalam Berkontribusi Bagi Negeri.

4.10.2 Monitoring Program Budaya

• Townhall Meeting bersama Kepala Eksekutif Pengawas IKNB

• Townhall Meeting bersama Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

b. Youth Talk Komposisi SDM OJK saat ini didominasi oleh Generasi Milenial yaitu kurang lebih 60% dari seluruh Insan OJK terdiri dari pegawai berusia antara 20-35 tahun, sehingga diperlukan pendekatan berbeda agar mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki bagi OJK. Untuk itu, OJK menyelenggarakan Youth Talk di Jakarta, yang dihadiri oleh sekitar 200 pegawai yang berada di Kantor Pusat. Youth Talk merupakan seminar yang menginspirasi dan menumbuhkan semangat berkarya bagi generasi millenial OJK untuk dapat mengoptimalkan potensi diri sekaligus meningkatkan kontribusi kepada institusi, industri dan stakeholders lainnya.

c. Inisiasi Digital Office Dalam rangka mewujudkan optimalisasi penggunaan infrastruktur teknologi informasi dan mendukung peningkatan efektifitas dan efisiensi operasional kinerja seluruh Satuan Kerja di lingkungan OJK, OJK melakukan inisiasi Digital Office. Adapun langkah inisiasi yang telah ditempuh di triwulan III-2018 mencakup hal-hal sebagai berikut:• Pengembangan dan distribusi media

kampanye optimalisasi virtual meeting untuk rapat koordinasi antar Satuan Kerja melalui screen saver

• Penggunaan fitur virtual meeting untuk Focus Group Discussion penyusunan kuesioner Employee Opinion Survey dan tindak lanjut isu strategis pada tahun 2017.


3. Pelaksanaan Lomba Video OJK Way 2018Lomba video OJK Way 2018 mengangkat tema “OJK Insipratif” mengingat tingginya antusiasme pelaksanaan Program Budaya OJK Inspiratif di seluruh Satuan Kerja sehingga dapat menjadi media pengenalan OJK di masyarakat maupun inspirasi berprilaku sesuai salah satu nilai strategis OJK, Inklusif.

4. Pengkinian Screen Saver Nilai Strategis, Program Budaya dan Pencapaian Kinerja.Pengkinian konten pada screensaver pegawai secara terpadu dilakukan sebagai media kampanye program budaya, nilai strategis dan pencapaian kinerja secara lebih menarik dan mudah dipahami.

5. Pengkinian Konten Media Sosial OJKway dan OJKway TV.OJK melakukan pengkinian desain dan konten media sosial OJKway dan OJKway TV untuk mengkampanyekan nilai-nilai strategis OJK, Program Budaya 2018 serta menyampaikan pesan-pesan work-life balance untuk memacu semangat kerja Insan OJK .

173

SINGKATAN DAN AKRONIM

Asosiasi Asuransi Jiwa IndonesiaAustralia Awards ScholarshipAsosiasi Asuransi Syariah IndonesiaAsosiasi Asuransi Umum IndonesiaASEAN Banking Integration FrameworkASEAN Comprehensive Investment AgreementAku Cinta Keuangan SyariahAnggota Dewan KomisionerASEAN Framework Agreement on ServicesAnugerah Media HumasAudit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian KualitasAnti Money LaunderingAgen Penjual Efek Reksa DanaAutralia Prudential Regulatory AuthorityAsosiasi Bank Pembangunan DaerahAssociation of Southeast Asian NationsAustralia Securities and Investment CommissionASEAN Trade in Goods AgreementASEAN Trade In Services AgreementAutomatic Teller MachineAset Tertimbang Menurut RisikoAsuransi Usaha Tani PadiBiro Administrasi EfekBadan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan IndonesiaBadan Arbitrase Pasar Modal IndonesiaBadan Arbitrase Ventura IndonesiaBursa Efek IndonesiaBank IndonesiaBadan Intelijen NegaraBadan Mediasi dan Arbitrase Asuransi IndonesiaBadan Mediasi Dana PensiunBatas Maksimum Pemberian PembiayaanBadan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian IndonesiaBaitul Mal Wat TamwilBadan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Badan Nasional Sertifikasi ProfesiBeban Operasional Pendapatan OperasionalBank Pembangunan DaerahBadan Pengawas Keuangan dan PembangunanBadan Pemeriksa Keuangan Republik IndonesiaBank Perkreditan RakyatBPD Regional ChampionBoard SeminarBasic Saving AccountBank Umum KonvensionalBadan Usaha Milik DaerahBadan Usaha Milik NegaraBank Umum SyariahCombined AssuranceChina Banking Regulatory CommissionCustomer Due DiligenceCombating the Financing of TerrorismCadangan Kerugian Penurunan Nilai

AAJIAASAASIAAUIABIFACIAACKSADKAFASAHMAIMRPKAMLAPERDAPRAASBANDAASEANASICATIGAATISAATMATMRAUTPBAEBAMPPIBAPMIBAVIBEIBIBINBMAIBMDPBMPPBMPPIBMTBNP2TKIBNSPBOPOBPDBPKPBPK-RIBPRBRCBSBSABUKBUMDBUMNBUSCACBRCCDDCFTCKPN


Cash RatioCostumer Relationship ManagementCalon Tenaga Kerja IndonesiaData Center Collocation Daftar Efek SyariahDubai Financial Service AutorithyDirektorat Jendral Pengelola UtangDewan Perwakilan DaerahDana Pihak KetigaDana Pensiun Lembaga KeuanganDana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran PastiDana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat PastiDewan Perwakilan RakyatDisaster Recovery CenterEfek Beragun Aset Berbentuk Surat PartisipasiElectronic Data CaptureEdukasi WartawanElectronic Trading PlatformForuma Akuntan Pasar ModalFocus Group DiscussionForum Koordinasi Makroprudensial-MikroprudensialForum Koordinasi Stabilitas Sistem KeuanganForum Riset Ekonomi dan Keuangan SyariahFinancial Services AgencyFinancial Sector Assessment ProgramFinancial Service CommissionFinancial Supervisory ServiceFree Trade AgreementGood Corporate GovernanceGerakan Nasional Cinta Pasar ModalDeutsche Gesellscaft fur Internationale ZusammenarbeitGlobal Master Repurchase AgreementGovernance Risk and ComplianceHimpunan Konsultan Hukum Pasar ModalHak Memesan Efek Terlebih DahuluInternational Capital Market AssociationIslamic Development BankInternational Federation of AccountantInvestasi Terhadap Total Aset International Finance CorporationIntegrated Financial Customer CareInterantional Finance NewsIslamic Financial Services BoardIndonesia Government Bond FuturesIndeks Harga Saham GabunganIndonesia-Jepang Economic Partnership Agreement Industri Jasa KeuanganIndikator Kinerja PegawaiIndustri Keuangan Non Bank/Non Bank Financial IndustryIndikator Kerja Utama/Key Performance IndicatorsIklan Layanan MasyarakatInternational Monetary FundIndonesia Bond IndexesInternational Organization of Securities CommissionIntegrated Risk RatingInisiatif StrategisJangkau, Sinergi, dan GuidelineJakarta Islamic IndexJaring Pengaman Sistem KeuanganKeputusan Dewan Komisioner

CRCRMCTKIDCCDESDFSADJPUDPDDPKDPLKDPPK PPIPDPPK PPMPDPRDRCEBA-SPEDCEduwanETPFAPMFGDFKMMFKSSKFREKSFSAFSAPFSCFSSFTAGCGGeNTa PMGIZGMRAGRCHKHPMHMETDICMAIDBIFACIFARIFCIFCCIFNIFSBIGBFIHSGIJEPAIJKIKIIKNB/NBFIIKU/KPIILMIMFINDOBeXIOSCOIRRISJARINGJIIJPSKKDK

175

Kementerian KetenagakerjaanKementerian Dalam NegeriKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiKredit InvestasiKontrak Investasi KolektifKredit KonsumsiKredit Kendaraan BermotorKementerian Kelautan dan PerikananKementerian Lingkungan Hidup dan KehutananKredit Modal KerjaKompetisi Inklusi KeuanganKantor OJKKontrak Pengelolaan DanaKomite Pengembangan Jasa Keuangan SyariahKewajiban Pemenuhan Modal Minimum/Capital Adequancy RatioKualitas Penerapan Manajemen RisikoKomisi Pengawasan Persaingan UsahaKredit Pemilikan RumahKantor RegionalKustodian Sentral Efek IndonesiaKelompok Usaha BersamaKnow Your CustomerKnow Your Financial ConglomeratesLembaga Alternatif Penyelesaian SengketaLembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan IndonesiaLoan to Deposit RatioLembaga Jasa KeuanganLembaga Jasa Keuangan Non BankLembaga Keuangan MikroLetter of IntentLetter of UnderstandingLembaga Pembiayaan Ekspor IndonesiaLembaga Penilaian Harga EfekLembaga Penjamin SimpananLoan to ValueMarket Conduct Risk AssessmentMasyarakat Ekonomi Asean/Asean Economic CommunityManajer InvestasiManajer IKU dan AnggaranMemorandum Of Understanding/Nota KesepahamanMaster Plan Sektor Jasa Keuangan IndonesiaManajemen Strategi, Anggaran dan KinerjaNilai Aktiva BersihNet Interest MarginNon Performing FinanceNon-Performing LoanOrganisation for Economic Co-operation and DevelopmentOtoritas Jasa KeuanganOutreach ProgramOpen Source IntelligencePendidikan Calon Staf Edukasi dan Perlindungan KonsumenPendidikan Calon PejabatPendidikan Calon StafPendidikan Calon Pegawai Tata Usaha Produk Domestik BrutoPeraturan Dewan KomisionerPosisi Devisa NetoPerusahaan EfekPusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKMPolitic, Economy, Social, Technology, Environment, and Law

KemenakerKemendagriKemendesaKIKIKKKKKBKKPKLHKKMKKOINKUKOJKKPDKPJKSKPMM/CARKPMRKPPUKPRKRKSEIKUBKYCKYFCLAPSLAPSPILDRLJKLJKNBLKMLoILoULPEILPHELPSLTVMCRAMEA/AECMIMIAMoUMPSJKIMSAKNABNIMNPFNPLOECDOJKORPOSINTPCEPCPPCSPCTPDBPDKPDNPEPELAKUPESTEL


Penasihat InvestasiPasar Keuangan RakyatPasar ModalProtokol Manajemen KrisisPeraturan Otoritas Jasa KeuanganKelompok TaniProgram Pendidikan FormalProgram Pengendalian GratifikasiProgram Pengembangan Kompetensi Program Pengembangan Kepemimpinan BerjenjangPerusahaan Penjaminan Kredit DaerahProgram Pendidikan LanjutanProgram Penugasan Pegawai Pemegang Saham PengendaliPenawaran Umum BerkelanjutanPelaku Usaha Jasa KeuanganRapat Kerja StrategisRisk Based SupervisoryRegional Comprehensive Economic PartnershipRapat Dewan KomisionerRepurchase AgreementRisk and Governance SummitRencana Kerja AnggaranReturn on AssetsReturn on EquityRencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalRumah Sehat SejahteraSatuan TugasSurat Berharga NegaraSurat Berharga Syariah NegaraSumber Daya ManusiaSurat Edaran Dewan KomisionerSurat Edaran Otoritas Jasa KeuanganSistem Informasi Audit InternalSistem Informasi Debitur/Debtor Infromation SystemSistem Informasi Ekspedisi LogistikSistem Informasi Manajemen RisikoSistem Informasi Sumber Daya ManusiaMobil Literasi KeuanganSimpanan PelajarSistem Pengelolaan KinerjaSistem Informasi Pelaporan Market IntelijenSistem Informasi Perusahaan PembiayaanSistem Aplikasi Keuangan OJKSistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas Sistem Informasi Penatausahaan Aset Sektor Jasa KeuanganSahat Keuangan MaritimSatuan Kredit ProfesiSatuan Kerja Perangkat DaerahService Level AgreementSederhana, Mudah, Ekonomis, dan SegeraSarana Multi FinanceStrategis Nasional Keuangan InklusifStrategi Nasional Literasi Keuangan IndonesiaSistem Pelaporan EmitenSistem Pelaporan Pelanggaran OJK/Whistle Blowing System OJKSelf Regulatory OrganizationStraight Through Processing Surat Tanda Terdaftar

PIPKRPMPMKPOJKPOKTANPPFPPGPPKPPKBPPKDPPLPPPPSPPUBPUJKRakerstraRBSRCEPRDKREPORGSRKAROAROERPJMNRSSSatgasSBNSBSNSDMSEDKSEOJKSIAISID/DISSIELOGSIMARIOSIMFOSIASiMOLEKSimPelSIMPELSIPMISIPPSISKASISPANDISISPUASSJKSKMSKPSKPDSLASMESSMFSNKISNLKISPESPP/WBS OJKSROSTPSTTD

177

SUNSWOTTKHTTKITOTTPHTTPIUMKM/MSMEUUUU LKMUU OJKUUSWAPERDWBSWCFSLWMIWPEEWPPEXBRLYKP OJKyoyytdZMET

Surat Utang NegaraStrengths, Weaknesses, Opportunities and Threats Tunjangan Kesehatan Hari TuaTenaga Kerja IndonesiaTraining of TrainersTunjangan Perumahan Hari Tua Tempat Pelelangan IkanUsaha Mikro, Kecil dan Menengah/Micro, Small, and Medium EnterprisesUndang-UndangUndang-Undang Lembaga Keuangan MikroUndang-Undang Otoritas Jasa KeuanganUnit Usaha SyariahWakil Agen Penjual Efek Reksa DanaWhistle Blowing SystemWorking Committee on Financial Services LiberalisationWakil Manajer InvestasiWakil Penjamin Emisi EfekWakil Perantara Pedagang EfekExtensible Business Reporting LanguageYayasan Kesejahteraan Pekerjayear over yearyear to dateZaltman Metaphor Elicitation Technique


Documents

Laporan Triwulan - ojk.go.id · daftar isi kata pengantar daftar isi daftar tabel daftar grafik ringkasan eksekutif infografik progam prioritas ojk perkembangan ekonomi indonesia