LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE …dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-12-16e0ab09f1e49d45e163cf43d... · 2015. 5. 21. · LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI

LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI

KE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TANGGAL 8 - 12 DESEMBER 2014

MASA PERSIDANGAN I

TAHUN SIDANG 2014-2015

Jakarta 2014

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI

KE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014-2015

Tanggal 8 - 12 Desember 2014

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Rapat Internal Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun

Sidang 2014-2015 pada tanggal 5 November 2014.

2. Surat Tugas Nomor: ST/05/KOM.VI/DPR RI/XI/2014, tanggal 28

November 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi VI DPR RI untuk

melakukan Kunjungan Kerja dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang

2014 – 2015 ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Rapat Koordinasi Komisi VI DPR RI dengan Para Penghubung Mitra

Kerja Komisi VI DPR RI pada tanggal 3 Desember 2014.

B. Ruang Lingkup

Laporan ini dimaksudkan untuk menyampaikan pokok-pokok

permasalahan dan tantangan yang dihadapi sebagai hasil temuan Komisi

VI DPR RI yang menyangkut bidang tugasnya selama Kunjungan Kerja ke

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka memenuhi salah satu

fungsi Dewan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI tentang Tata

Tertib dengan tujuan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah untuk

ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Sasaran Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ini dititikberatkan pada

pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan

serta rencana/program pembangunan yang akan dilakukan, terutama

terkait dengan bidang perdagangan, perindustrian, investasi,

koperasi/Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan Badan Usaha Milik

Negara.

Sedangkan obyek yang dikunjungi dan dibahas meliputi:

a. Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta SKPD

dalam bidang pembangunan daerah, penanaman modal, koperasi dan

UKM, serta perindustrian dan perdagangan.

b. BUMN Energi, yakni PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Listrik

Negara (Persero), PT. Inalum (Persero), dan PT. Timah, Tbk (Persero).

c. BUMN Transportasi, yakni PT. Angkasa Pura II (Persero), PT. Garuda

Indonesia Airlines, Tbk (Persero), PT. Pelindo II (Persero), PT. ASDP

Ferry (Persero), dan Perum Damri.

d. Bank Indonesia Wilayah Sumatera Selatan – Babel, BPD Sumatera

Selatan-Babel dan BUMN Perbankan yakni PT. Bank BNI, Tbk

(Persero), PT. Bank Mandiri, Tbk (Persero), PT. Bank BRI, Tbk

(Persero), dan PT. Bank BTN, Tbk (Persero).

e. BUMN Perkebunan, yakni PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII

(Persero).

f. Asosiasi Ekspor Lada Indonesia (AELI).

C. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja

Susunan anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI sebagai berikut:

1. Sdr. IR. AZAM AZMAN NATAWIJANA A-430 KETUA TIM/F. PD

2. Sdr. IRMADI LUBIS A-125 ANGGOTA/FPDI.P

3. Sdr. ADI SATRYA SURYO SULISTO A-181 ANGGOTA/FPDI.P

4. Sdr. H. INDRA. P. SIMATUPANG, SE, MBA A-157 ANGGOTA/FPDI.P

5. Sdr. IR. ERIKO SOTARDUGA, B.P.S. A-145 ANGGOTA/FPDI.P

6. Sdr. DR.IR.H. LILI ASDJUDIREDJA,SE, Ph.D A-255 ANGGOTA/FPGOLKAR

7. Sdri. DWIE AROEM HADIATIE, S.Ikom A-247 ANGGOTA/FPGOLKAR

8. Sdr. KHILMI A-373 ANGGOTA/FPGERINDRA

9. Sdr. IR.H.BAMBANG HARYO SOEKARTONO A-364 ANGGOTA/FPGERINDRA

10. Sdr. SARTONO HUTOMO A-435 ANGGOTA/FPD

11. Sdri. DRA.HJ. TINA NUR ALAM, MM A-504 ANGGOTA/FPAN

12. Sdr. H. NASRIL BAHAR, SE A-461 ANGGOTA/FPAN

13. Sdr. IR. H. TIFATUL SEMBIRING A-085 ANGGOTA/FPKS

14. Sdr. H. ISKANDAR D. SYAICHU, SE A-531 ANGGOTA/FPPPP

15. Sdr. DRS.H. NYAT KADIR A-010 ANGGOTA/FPNASDEM

16. Sdr. DR.H. MUHAMMAD FARID A: FAUZI A-555 ANGGOTA/FPHANURA

17. Sdri. DWIAN PUJASWATI, S.E. SET.KOM.VI

18. Sdri. MIRA SUKANDAR SET.KOM.VI

19. Sdr. DEDI, S.SOS SET.KOM.VI

20. Sdr. AMIN SET.KOM.VI

21. Sdri. RAFIKA SARI, SE, M.SE P3DI

D. Jadwal Kegiatan

Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI pada masa persidangan I tahun 2014

– 2015 dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 12 Desember 2014.

Jadwal kegiatan adalah sebagai berikut:

JADWAL ACARA

KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR-RI KE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2014-2015 TANGGAL 8 SD 12 DESEMBER 2014

NO HARI/TGL PUKUL A C A R A KETERANGAN

1.

Senin, 8-12-2014

09.00 WIB Tim berkumpul di Bandara Soekarna-Hatta Terminal II F

Diatur oleh Set. Komisi VI

10.10-11.30 WIB

Tim Kunker take of dari Ban dara Soekarno Hatta Jakarta menuju Bandara Depati Amir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pesawat Garuda Airlines GA 136

SDA

11.30-12.00 WIB

Tiba di Bandara Depati Amir, Prov. Kepulauan Bangka Belitung, dilanjutkan istirahat

Diatur Protokol Pemda bersama instansi terkait


sejenak di VIP Room.

12.00-13.00 WIB

Tim Kunker menuju Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SDA

13.00-16.00 WIB

Pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didampingi Bupati/Wali kota seluruh Provinsi Kepulau an Bangka Belitung, Kepala Dinas Perindustrian dan Per dagangan, Kepala Dinas Ko perasi dan UKM, Kepala BKPMD, Kepala KADIN Daerah

SDA Didahului Ma kan Siang dan Sholat Dhuhur

16.00-17.00 WIB

Tim Kunker Komisi VI DPR RI menuju Hotel Aston (Check in)

19.30 WIB Pertemuan dengan PT. Inalum (Persero) dan PT. PN III (Persero) (Didahului makan malam)

Diatur Protokol Pemda bersa ma instansi ter kait

2

Selasa, 9-12-2014

07.00-08.00 WIB Sarapan Pagi di Hotel

09.00-12.00 WIB Tim Kunker Komisi VI DPR RI menuju Kantor PT. PLN Wilayah Kepulauan Bangka Belitung dengan PT. PLN (Persero), dan PT. Pertamina (Persero)

SDA

12.00-13.30 WIB ISOMA

14.00-17.00 WIB Pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan PT. Timah (Persero) dan peninjauan lapangan ke Tambang Timah

SDA

17.00 WIB Tim Kunker Komisi VI DPR RI kembali ke Hotel Aston

SDA

19.00-22.00 WIB Pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan PT. Angkasa Pura II (Persero), PT. Garuda Indonesia Airlines (Persero), PT. ASDP, PT. PELINDO II, dan Perum Damri

SDA

3

Rabu, 10-12-2014


08.30-09.00 WIB Tim Kunker Komisi VI DPR RI menuju Gudang Perum Bulog

Diatur Protokol Pemda bersama instansi ter kait

09.00-10.30 WIB Peninjauan Gudang Perum Bulog

SDA


10.30-11.00 WIB Tim Kunker Komisi VI DPR RI menuju Gudang Pendingin ikan segar

SDA

11.00-13.00 WIB Peninjauan ke Gudang Pen dingin Ikan Segar di Jelintik Sungaliat Bangka

SDA

13.00-14.00 WIB ISOMA

14.00-14.30 WIB Tim Kunker Komisi VI DPR RI menuju Perkebunan Lada Desa Cambai Kabupaten Bangka

SDA

14.30-17.00 WIB Peninjauan Perkebunan Lada dilanjutkan pertemuan dengan Asosiasi Eksportir Lada Indonesia (AELI)

SDA

17.00 WIB Kembali ke Hotel Aston

19.00 WIB Pertemuan dengan Perbangkan BUMN/BPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bank Indo nesia Wilayah Sumsel-Babel, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank BRI)

SDA

Didahului Ma kan Malam

4.

Kamis 11-12-2014


08.00-08.30 WIB Persiapan Check Out

08.30-10.30 WIB Tim Kunker Komisi VI DPR RI melakukan peninjauan Kopinkra Aneka Usaha, UKM Tenun Cual Ishadi, dan UKM Makanan Khas Sri Rodenas

Diatur Protokol Pemda bersa ma instansi ter kait

10.30-11.00 WIB Menuju ke Bandara Depati Amir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

12.15 WIB Tim Kunker Komisi VI DPR RI Take Off dari Bandara Depati Amir, Provinsi Kepulauan Bang ka Belitung dengan Pesawat Garuda Airlines GA137 menuju Bandara Soekarno Hatta Jakarta

13.20 WIB Tim Kunker Komisi VI DPR RI sampai di Bandara Soekarna Hatta

II. ISI LAPORAN

A. DESKRIPSI OBYEK KUNJUNGAN KERJA

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disingkat Babel

merupakan provinsi ke-31 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya,

provinsi ini merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah

Babel terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung

serta pulau-pulau kecil. Adapun ibukota provinsi ini adalah

Pangkalpinang.

a. Struktur Perekonomian Bangka Belitung

Pada periode tahun 2009-2010, perekonomian Provinsi

Kepulauan Babel didominasi oleh sektor primer, baik pertambangan

maupun pertanian. Namun terjadi perubahan struktur ekonomi di

mana sektor primer semula memiliki peranan terbesar dalam

perekonomian Provinsi Kepulauan Babel cenderung menurun,

digantikan dengan sektor tersier yang kontribusinya mengalami

peningkatan sejak tahun 2011 hingga sekarang (terlihat pada Tabel

1). Perubahan struktur ini menunjukkan bahwa bidang jasa di

wilayah ini semakin berkembang, terlihat dari peranan PDRB

Provinsi Kepulauan Babel pada sektor ini sebesar 34,03% dari total

PDRB Provinsi Kepulauan Babel pada tahun 2009 terus meningkat

menjadi 38,09% pada tahun 2013.

Sebaliknya sektor ekonomi yang selama ini menjadi tumpuan

sektor pertanian serta pertambangan dan penggalian peranannya

mulai berkurang terlihat dari peranan PDRB Provinsi Kepulauan

Babel yang terus menurun dari tahun 2009 sebesar 36,88% dari total

PDRB Provinsi Kepulauan Babel menjadi 33,64% pada tahun 2013.

Tabel 1. Peranan PDRB Provinsi Kepulauan Babel Menurut

Lapangan Usaha Tahun 2009-2013 (dalam persen)

Lapangan Usaha Y2009 Y2010 Y2011 Y2012 Y2013

1. Pertanian 18,71 18,63 18,10 18,64 19,06

2. Pertambangan 18,17 17,55 16,82 15,67 14,58

Sektor Primer 36,88 36,18 34,92 34,31 33,64

3. Industri Pengolahan 21,62 21,15 20,54 19,50 19,02

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,66 0,64 0,69 0,70 0,73

5. Konstruksi 6,81 7,18 7,69 8,25 8,58

Sektor Sekunder 29,09 28,97 28,92 28,45 28,33

6. Perdagangan,Hotel & Restoran 18,32 18,48 19,07 19,09 18,98

7. Pengangkutan dan Komunikasi 3,24 3,17 3,28 3,44 3,56

8. Keuangan, Sewa, dan Jasa

Perusahaan

2,36 2,49 2,59 2,77 2,82

9. Jasa-Jasa 10,11 10,71 11,22 11,94 12,67

Sektor Tersier 34,03 34,85 36,16 37,24 38,03

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: PDRB Menurut Lap.Usaha Provinsi Kepulauan Babel 2009-2013. Badan Pusat

Statistik.

b. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Jumlah koperasi di Provinsi Kepulauan Babel cenderung

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada akhir bulan

November 2014, koperasi di wilayah ini berjumlah 1.049 unit dengan

menyerap tenaga kerja 4.044 orang, meningkat dari tahun

sebelumnya sebanyak 1.020 unit usaha dengan penyerapan tenaga

kerja sebanyak 3.918 orang.. Dari total koperasi, 79 % di antaranya

merupakan koperasi aktif, dan sisanya 21 % tidak aktif. Volume

usaha koperasi di Babel pada akhir bulan November 2014 mencapai

Rp 2,4 triliun, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun

sebelumnya Rp 2,88 triliun. Modal koperasi di Babel sebesar Rp 355

miliar pada akhir bulan November 2014, berasal dari 50 % modal

sendiri dan 50 % modal luar.

Gambar 1. Perkembangan Koperasi Tahun 2010-2014

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Babel, Desember 2014.

Pada akhir bulan November 2014, UMKM di Provinsi

Kepulauan Babel mencapai 289.310 unit usaha, meningkat

dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 286.799 unit usaha. Di

antara UMKM, usaha mikro yang terbanyak di Provinsi Kepulauan

Babel dengan total 207.156 pada tahun 2014. Dan kabupaten yang

memiliki UMKM terbanyak adalah Kabupaten Bangka Barat, yaitu

sebanyak 53.030 unit usaha.

Gambar 2. Perkembangan UMKM Tahun 2010-2014

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Babel, Desember 2014.

Pengembangan produk UMKM Babel dilakukan dengan

sistem OVOP (One Village One Product) dengan prioritas produk

lokal berkualitas bersaing global dengan 1 kabupaten minimal ½

produk OVOP. Dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

a. Menumbuhkembangkan UMKM dengan melahirkan UMKM baru,

memperkuat permodalan melalui KUR, LPDB, CSR, JAMKRIDA,

dan lain-lain.

b. Mengadakan pelatihan terpadu dengan tujuan meningkatkan

kapasitas SDM, para pelaku UMKM dan aparatur.

c. Mengembangkan Lembaga Layanan Pemasaran guna

memperluas akses pasar.

Investasi/ Program Bantuan dari Pemerintah Pusat yang diterima

adalah sebagai berikut:

1. Melalui perbankan, kredit yang disalurkan sebesar Rp 2,67 triliun

(2010), Rp 2,1 triliun (2011), Rp 2,47 triliun (2012), Rp 2,7 triliun

(2013), dan Rp 2,9 triliun (2014).

Adapun kredit usaha rakyat (KUR) dengan plafon pinjaman

maksimal sebesar Rp 20 juta berjangka waktu (tenor) selama 3

tahun untuk modal kerja atau 5 tahun untuk investasi dan suku

bunga 22 %.

2. Melalui LPDB berupa dana bergulir sebesar Rp 1 triliun (2011),

Rp1 triliun (2012), Rp 10 triliun (2013), dan Rp 2,9 triliun (2014).

3. Melalui Kementerian Koperasi & UKM berupa bantuan sosial

(bansos) sebesar Rp 450 miliar (2010), Rp 1,82 triliun (2011), Rp

1,36 triliun (2012), Rp 180 miliar(2013), dan Rp 600 miliar (2014).

4. Melalui Badan Usaha Milik Negara berupa dana bergulir sebesar

Rp 18,2 triliun (2010), Rp 24,78 triliun (2011), Rp 26,29 triliun

(2012), Rp 11,49 triliun (2013), dan Rp 24,06 trilun (2014).

Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Suku bunga permodalan melalui perbankan bagi koperasi dan

UMKM di Babel sangat tinggi, yakni hingga mencapai 22 %.

Padahal, UMKM Babel semakin berperan terhadap perekonomian

di Babel paska menurunnya kontribusi sektor pertambangan.

2. Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM

dalam melakukan inovasi produk menghadapi daya saing produk

daerah lain dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 adalah

sebagai berikut:

a. Rendahnya motivasi pelaku usaha. Pelaku usaha cenderung

melakukan usaha hanya untuk bertahan hidup.

b. Rendahnya tingkat pendapatan pelaku UMKM.

c. Legalitas usaha yang tidak memadai di mana banyak UMKM di

Babel tidak berbadan hukum.

d. Lokasi usaha yang tidak pasti. Pemerintah kurang

menyediakan tempat usaha/kios bagi usaha mikro.

e. Lemahnya kompetensi kewirausahaan (sumber daya manusia

dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah).

f. Rendahnya daya saing bagi produk lokal Babel. Hingga kini

baru 2 (dua) produk Babel yang bersistem OVOP (One Village

One Product) dengan prioritas pengembangan produk lokal

berkualitas bersaing global yaitu kain cual dan minyak asteri

(kayu putih) dari Bangka Tengah.

g. Rendahnya produktivitas karena harga kurang kompetitif,

sehingga kalah dari produk sejenis dari daerah lain.

h. Kemasan produk sederhana misalnya hanya dibungkus plastik

dan diberi label.

i. Hanya sedikit produk UMKM yang memiliki sertifikasi halal.

j. Tidak banyak produk UMKM bersertifikasi SNI.

c. Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Produk unggulan sektor perdagangan di Babel mencakup 4

(empat) komoditi adalah timah, lada putih, karet, dan sawit.

Berdasarkan PERMEN Nomor 133/M-IND/PER/12/2010, Peta

Panduan (RoadMap) Pengembangan industri unggulan Provinsi

Kepulauan Babel adalah (1) industri pengolahan pangan dan (2)

industri pengolahan berbasis timah. Dilihat dari sektor industri,

produk industri yang berkembang di Provinsi Kepulauan Babel

adalah pangan olahan ikan, kerajinan tenun cual, kerajinan pewter,

kerajinan perhiasan batu satam, kerajinan anyaman resam, kerajinan

buah bulin, dan produk teh gaharu.

Jumlah usaha untuk industri kecil dan menengah (IKM) di

Provinsi Kepulauan Babel pada akhir kuartal III 2014 mencapai

10.149 unit usaha dengan penyerapan sebanyak 30.932 orang

tenaga kerja. IKM ini terus mengalami peningkatan dibandingkan

tahun 2013 yang berjumlah 9.065 unit dengan penyerapan tenaga

kerja sebanyak 28.636 orang. Penyerapan IKM terbesar adalah

untuk industri pangan sebanyak 4.385 unit usaha (48,37 % IKM di

Provinsi Kepulauan Babel) dengan serapan tenaga kerja 10.668

orang.

Investasi/ Program Bantuan dari Pemerintah Pusat

Disperindag Provinsi Kepulauan Babel mendapat program bantuan

dalam bentuk sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Revitalisasi Pasar di 7 (tujuh)

kabupaten/kota sebesar Rp 13.828.192.500. Dari nilai DAK

tersebut, yang terealisasi sebesar Rp 8.341.040.500, dan yang

tidak terealisasi sebesar Rp 5.487.152.000 yakni 1 pasar di Kota

Pangkalpinang.

2. Kementerian Perindustrian melalui Revitalisasi Program dan

penumbuhan IKM, berupa: bantuan mesin dan peralatan

produksi kerajinan batu satam di Kabupaten Belitung sebanyak 3

(tiga) unit tahun anggaran 2013, dan bantuan mesin dan

peralatan mesin klinik kemasan di tahun 2014. Bantuan mesin

peralatan telah dimanfaatkan oleh perajin secara optimal dalam

menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Bantuan untuk

klinik kemasan telah dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan

desain kemasan bagi pelaku industri kecil menengah.

3. DAK Metrologi Pangkalpinang untuk tahun anggaran 2014,

namun bantuan ini tidak dapat direalisasikan.


1. Anggaran DAK tidak dapat digunakan karena tidak sesuai dengan

petunjuk teknisnya, dan besaran anggaran tidak mencukupi.

Kondisi ini terjadi pada:

a. Pasar di Kota Pangkalpinang yang merupakan 1 dari 7 pasar

yang termasuk program DAK Revitalisasi Pasar, tidak dapat

direalisasikan, karena tipe pasar yang ada (tipe pasar A) tidak

sesuai dengan tipe pada petunjuk teknis (tipe pasar C).

b. Anggaran DAK Metrologi Pangkalpinang untuk membangun

gedung, laboratorium, standar, dan mobilitas tidak mencukupi

dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis.

2. Kurangnya modal kerja dan pengembangan usaha bagi industri

mikro kecil dan menengah, sehingga dibutuhkan bantuan

penyediaan Star Up Capital (modal usaha awal) bagi IKM binaan

untuk meningkatkan kualitas daya saing

3. Koordinasi ekspor timah antar instansi terkait belum berjalan

dengan baik. Kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Kepulauan Babel hanya sebatas mengeluarkan Surat

Keterangan Asal (SKA), dan masih terjadi tarik menarik

kewenangan dengan Dinas Pertambangan. Data yang dimiliki oleh

Dinas Perindustrian dan Pertambangan hanya data produk dari

hasil pertambangan, sementara data ekspor timah belum dapat

diperoleh. Kondisi ini disebabkan karena kesulitan memperoleh

data dari Bea Cukai, dan banyak kesalahan dalam pengisian SKA.

4. Minimnya industri pengolahan yang di Babel.

5. Konsep pemusatan kegiatan ekonomi utama dalam Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

(MP3EI) telah menetapkan Babel sebagai salah satunya, kurang

dirasakan manfaatnya bagi Pemerintah Daerah.

d. Bidang Penanaman Modal

Sektor unggulan dalam penanaman modal di Provinsi

Kepulauan Babel ada 5 (lima) yaitu sektor perikanan, kelautan dan

pertanian, sektor perindustrian dan perdagangan, sektor

pertambangan, sektor kehutanan, dan sektor pariwisata. Saat ini,

Provinsi Kepulauan Babel memiliki 73 perizinan. Dari total perizinan

yang ada, hanya 38 perizinan yang sudah ditangani oleh Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Penanaman Modal Asing (PMA) saat ini masih memiliki

peranan yang penting dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan

Babel. Pada tahun 2014, realisasi PMA hingga kuartal III tahun 2014

mencapai USD86 juta, sementara PMDN hanya mencapai Rp113,85

miliar.


1. Investasi di Babel sering terhambat karena masalah transportasi

dan listrik.

2. Rencana investasi di Babel belum menyentuh sektor industri hulu

dari 5 sektor unggulan Babel. Diharapkan investasi lebih

diarahkan untuk pengolahan hasil perikanan, pengolahan produk

turunan sawit (CPO, minyak goreng, dan mentega), dan

penanaman gaharu (minyak gaharu).

3. Pengembangan pariwisata belum terintegrasi dengan potensi

alam seperti pantai.

Rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel atau

Kabupaten/Kota yang ada di Kepulauan Babel adalah sebagai

berikut:

1. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel

untuk lebih mempromosikan sektor unggulan Babel (seperti

pariwisata, produk turunan timah, dan produk UKM) melalui

information & technology (IT) / internet dengan mengembangkan

dan memperbaharui website Babel.

2. Komisi VI DPR RI mendukung Pemerintah Daerah untuk

mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah, dan mendorong

Pemerintah Daerah untuk mengembangkan industri-industri

daerah yang monumental.

3. Komisi VI DPR RI mendorong Pemerintah Daerah untuk

mengoptimalkan kawasan-kawasan industri yang ada di Babel.

4. Komisi VI DPR RI mendukung Pemerintah Provinsi Kepulauan

Babel untuk memperoleh kepemilikan saham di PT. Timah, Tbk

(Persero) terkait dukungan terhadap perlindungan lingkungan dari

kegiatan pertambangan, dengan pembelian melalui bursa atau

mengirimkan surat perihal permintaan saham sebagian milik PT.

Timah, Tbk (Persero) kepada Pemerintah Pusat.

5. Komisi VI DPR RI mengundang Gubernur Kepulauan Babel untuk

memaparkan permasalahan/kendala yang dihadapi oleh

pemerintah daerah pasca adanya BKDI, yang akan dibahas dalam

rapat di Jakarta.

6. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah Daerah lebih peduli

terhadap kerusakan lingkungan akibat penggalian timah.

Catatan:

Bahwa dalam Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ini, Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Babel berhalangan hadir dan

diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel (Sdr. Ir.

H. Syahrudin). Ketidakhadiran Gubernur Provinsi Kepulauan Babel

disebabkan karena ada acara penerimaan DIPA bersama Presiden

dan ketidakhadiran Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Babel

karena bersamaan dengan pelaksanaan MOU di Provinsi Gorontalo

yang sudah tertunda 2 kali.

B. BADAN USAHA MILIK NEGARA

1. PT. PLN (Persero)

Area PLN wilayah Babel meliputi 4 unit yaitu area Bangka,

Unit Layanan Tanjung Pandan, Sektor Pembangkitan Bangka

Belitung, dan Unit Pelaksana Konstruksi Bangka Belitung. Sistem

pembangkitan Babel tersebar di seluruh kabupaten/kota di Babel dan

terinterkoneksi menggunakan sistem 20 kilovolt. Namun, memang

belum semuanya terinterkoneksi dengan sistem transmisi 150

kilovolt. Sistem interkoneksi ini membantu apabila ada daerah di

wilayah Babel yang kekurangan listrik, maka bisa di-supply dari

daerah lain.

Harga jual rata-rata listrik pada tahun 2014 sebesar Rp

926/kWh, jauh di bawah biaya pokok produksi (BPP) yang mencapai

Rp 3.419/kWh. Harga jual rata-rata pada akhir Oktober 2014 sebesar

Rp 926/kWh, diperkirakan meningkat sebesar 11,4% dibandingkan

pada akhir tahun 2013 Rp 842/kWh. BPP Tenaga Listrik pada

wilayah Babel pada akhir bulan Oktober 2014 sebesar Rp

3.419/kWh, diperkirakan meningkat sebesar 5,8% dibandingkan

akhir tahun 2013 yang mencapai Rp 3.377/kWh.

Jumlah pelanggan yang terdaftar sampai akhir bulan Oktober

2014 di wilayah Babel sebanyak 330.635, diperkirakan akan

meningkat sebanyak 12,8% dibandingkan akhir tahun 2013 yang

berjumlah 298.971. Komposisi pelanggan didominasi dari sektor

rumah tangga sebanyak 92,75% atau 306.667 pelanggan. Sisanya

adalah 4,89% sektor bisnis/perhotelan (16.171 pelanggan), 1,52%

sektor sosial (5.027 pelanggan), 0,77% sektor publik (2.554

pelanggan), serta investasi dan layanan khusus.

Besar penjualan hingga akhir bulan Oktober 2014 di wilayah

Babel mencapai 669.134 MWh, diperkirakan akan meningkat

sebesar 11,8% dibandingkan akhir tahun 2013 mencapai 721.238

MWh. Pendapatan yang diperoleh PT. PLN di wilayah Babel hingga

akhir bulan Oktober 2014 mencapai Rp 618,8 miliar, diperkirakan

akan meningkat 24,5% dibandingkan akhir Rp 607,2 miliar.

Secara rata-rata, rasio elektrifikasi Babel adalah 86,78% pada

akhir Oktober 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa 13,22% dari

total penduduk Babel masih belum menikmati listrik. Walaupun

demikian, rasio elektrifikasi ini terus mengalami peningkatan dari

tahun sebelumnya yaitu 80,96 % pada akhir tahun 2013.

Pada kuartal III 2014, PT. PLN cabang Babel mengalami

kerugian sebesar Rp 1,3 triliun, dan mendapat subsidi listrik dari

pemerintah pertahun, dan terbesar subsidi yang diterima pada tahun

2013 hampir Rp 1 triliun. Biaya terbesar yang dikeluarkan oleh

perusahaan adalah biaya bahan bakar dan pelumas sebesar Rp 1,7

triliun.

Gambar 3. Kondisi Kelistrikan di Babel

Sistem

Belitung

Kemampuan DayaPembangkit

1. PLTD : 33 MW

2. PLTBiogas Austindo :

1,2 MW

Daya Mampu :34 MW

Transmisi & GI

1. Transmisi 70 KV :

20 Kms

2. GI Dukong : 30 MVA

3. GI Suge : 30 MVA

1. Panjang jaringan

TM : 970 kms

2. Panjang Jaringan

TR : 908 kms

3. Jumlah Trafo :

938 bh

Distribusi Pelanggan

Beban Puncak :30 MW

1. RE PLN : 89,6%

2. Pertumbuhan Plg : 13%

3. Pelanggan : 75.457

4. Pertumbuhan Beban

Puncak :11%

KONDISI SISTEM KELISTRIKAN SAAT INI

Sistem

Bangka

Kemampuan DayaPembangkit

1. PLTU Air Anyir :

30 MW *)

2. PLTD tersebar :

112 MW

Daya Mampu :142 MW

Transmisi & GI

1. Transmisi 150kV :

33 kms

2. GI Air Anyir : 20 MVA

3. GI Pk.pinang: 2x30 MVA

4. GI Sungailiat : 30 MVA

1. Panjang Jaringan

TM : 2,4 ribu kms

2. Panjang Jaringan

TR : 1,7 ribu kms

3. Jumlah Trafo :

1.789 bh

Distribusi Pelanggan

Beban Puncak :127 MW

1. RE PLN : 86,0%

2. Pertumbuhan plg : 17%

3. Pelanggan: 255.178

4. Pertumbuhan Beban

Puncak : 11%

*) Setelah FYI selesai, Senin

8 Des’14

Sumber: PT. PLN (Persero) Cabang Babel, Desember 2014.

Kinerja fuelmix telah membaik pada tahun 2014 dengan

menurunnya komposisi HSD sebesar 82 % dibandingkan tahun

sebelumnya sebesar 99,2 %, yang dibantu dengan 6,6 % biodiesel,

9,9 % batubara dan sedikit PLTS. Dari Gambar 4 diketahui bahwa

pada bulan Oktober 2014, SAIDI Bangka sebesar 209,29 menit/plg

dan SAIFI Bangka sebesar 1,00 kali/plg, sedangkan SAIDI Belitung

sebesar 70,11 menit/plg dan SAIFI Belitung sebesar 0,93 menit/plg.

Gambar 4. SAIDI dan SAIFI Babel Tahun 2010-2014

SAIDI SAIFI

Sumber: PT. PLN (Persero) Cabang Babel, Desember 2014.


1. Pasokan listrik tidak mencukupi kebutuhan energi listrik di Babel

sejak tahun 2012 sehingga terjadi pemadaman listrik bergilir.

2. Rasio elektrifikasi Babel sebesar 86,78 % pada akhir bulan

Oktober 2014, yang artinya 13,22 % dari total penduduk Babel

masih belum menikmati listrik.

3. Terhambat karena masalah pendanaan.

4. Kemampuan kontraktor pembangkit Indonesia lemah dalam

keuangan dan kualitas, sehingga kalah bersaing dengan China.

5. Seluruh kontraktor pembangkit di Babel berasal dari China, dan

menuntut jaminan dari pemerintah.

Rekomendasi untuk PT. PLN (Persero) Wilayah Kepulauan Babel


1. Komisi VI DPR RI mengundang Direktur Utama PT. PLN (Persero)

untuk memaparkan roadmap PT. PLN (Persero) dan menjelaskan

mengenai persoalan minimnya pasokan listrik di Babel dan

strategi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Babel.

2. Komisi VI DPR RI menegaskan posisi PT. PLN (Persero) sebagai

Badan Usaha Milik Negara dan mengingatkan untuk tidak terlibat

dalam urusan politik dengan menghindari statement atau jargon

politik.

3. Komisi VI DPR RI mendorong PT. PLN (Persero) Wilayah

Kepulauan Bangka Belitung untuk menyelesaikan pembangunan

sesuai dengan target waktu dalam rangka meningkatkan

kapasitas pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di

wilayah Babel.

4. Komisi VI DPR RI menegaskan kembali payung hukum Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi PT. PLN (Persero)

Wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

5. Komisi VI DPR RI meminta PT. PLN (Persero) Wilayah Kepulauan

Bangka Belitung untuk melengkapi data mengenai:

a. release programs kelistrikan yang terealisasi dan tersalurkan,

b. kepemilikan dan kapasitas PLTA/PLTU yang ada di Indonesia,

c. realisasi atas jargon politik PT. PLN (Persero) yang berbunyi “

satu juta pelanggan dalam satu hari” berikut lokasinya di

Indonesia,

d. informasi SAIDI dan SAIFI selama 5 tahun terakhir untuk Babel,

e. terobosan PT. PLN (Persero) untuk mempercepat elektrifikasi

pada Babel khususnya dan Indonesia umumnya,

f. regulasi yang perlu diubah untuk mendukung sistem kelistrikan

Indonesia.

2. PT. Pertamina (Persero) Region II

Wilayah marketing operasional PT. Pertamina (Persero) Region II

ada lima provinsi wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu,

Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung. PT.Pertamina (Persero)

Region II difokuskan pada pelayanan bahan bakar pada sentra

Pertambangan Timah, dengan kuota BBM tahun 2014 sebanyak

488.995 kiloliter. Babel memiliki TBBM Pkl. Balam di Pulau Bangka

dengan rata rata supply untuk RU III Plaju sebesar 21.000 kl/bulan,

Tj. Gerem sebesar 10.000 kl/bulan, Panjang sebesar 10.000

kl/bulan, dan Jobber Tj. Pandan di Pulau Belitung dengan rata-rata

supply RU III Plaju sebesar 13.000 kl/bulan. Fasilitas terminal BBM

Pk. Balam dengan volume MT: 412 kl (26 unit) dan JOBBER TJ.

Pandan dengan volume MT sebesar 77 KL (11 unit). Tabel 2 terlihat

fasilitas pemasaran BBM dan LPG yang ada di Provinsi Kepulauan

Babel.


1. Mayoritas distribusi BBM menuju Babel lewat sungai, sehingga

distribusi sering terkendala oleh pasang surut.

2. Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Babel sedang

membangun jembatan di atas sungai di mana sering dilewati oleh

kapal pengangkut BBM PT. Pertamina (Persero). Pembangunan

jembatan ini tentunya akan menghambat proses distribusi BBM.

3. Elpiji masih diimpor

Rekomendasi untuk PT. Pertamina (Persero) adalah sebagai

berikut:

1. Komisi VI DPR RI mendorong PT. Pertamina (Persero) untuk

senantiasa berkinerja sebagai salah satu BUMN yang

memberikan kontribusi deviden terbesar bagi negara.

2. Komisi VI DPR RI mendukung PT. Pertamina (Persero) untuk

lebih mendapat perlakuan khusus dari Pemerintah berupa

perlindungan dalam pendistribusian bahan bakar minyak

bersubsidi dibandingkan dengan perusahaan minyak swasta.

3. Komisi VI DPR RI mendorong adanya sinergi BUMN sebagai

solusi menciptakan efisiensi harga sehingga PT. Pertamina

(Persero) dapat memiliki daya saing di antara kompetitor dari

negara lain.


Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi PT. Pertamina

(Persero).

3. PT. Timah, Tbk (Persero)

Kebutuhan timah dunia sebanyak 349,2 ribu ton, dengan

penggunaan terbanyak untuk solder sebanyak 177,4 ribu ton (51%

dari total pengolahan timah). Sisanya komoditi timah dimanfaatkan

menjadi tinplate, chemical, brass & bronze, float glass, dan lainnya.

Indonesia merupakan produsen terbesar timah kedua setelah China,

namun Indonesia adalah eksportir timah terbesar dunia, karena

kebutuhan timah domestik Indonesia hanya sebesar 5% dari total

produksi, dan sebagian besar diekspor ke negara lain. Tujuan

destinasi ekspor timah yang dilakukan oleh Indoensia pada tahun

2014 terlihat pada Gambar 5. Tujuan destinasi ekspor terbesar oleh

Indonesia adalah Jepang (26,18 %).

Gambar 5. Tujuan Ekspor Timah Indonesia, Tahun 2014

Sumber: PT. Timah, Tbk (Persero), Desember 2014.

Gambar 6 menunjukkan fluktuasi harga timah dunia. Mulai

akhir tahun 2010 hingga awal tahun 2011, timah mengalami

kenaikan harga dunia yang signifikan hingga berada di atas USD30

ribu Mton, diakibatkan adanya kebijakan moratorium timah dari

Pemerintah Provinsi Babel. Kenaikan harga timah ini banyak

memberikan dampak terhadap kegiatan perekonomian di daerah ini.

Penentu harga timah dunia saat ini adalah London Metal Exchange

(LME). Apabila harga timah turun di bawah USD20 ribu/Mton, maka

Indonesia yang terikat kontrak dengan LME harus menjual timah

dengan harga murah, sehingga menimbulkan kerugian yang besar

bagi Indonesia.

Gambar 6. Harga Timah Dunia, Tahun 2009-2014


Terbitnya regulasi Permendag Nomor 44 Tahun 2014 yang

berlaku efektif per 1 November 2014 bertujuan untuk mengangkat

harga logam timah dan mengurangi kegiatan penambangan ilegal

dengan penjualan timah melalui Bursa Komoditi Derivatif Indonesia

(BKDI). Sasaran adanya BKDI adalah untuk mengetahui asal usul

timah, mengetahui kualitas timah yang dijual, dan mengurangi

kegiatan penambangan illegal.

Memang selama 1 tahun berjalan, kredibilitas BKDI masih

diragukan oleh sebagian besar masyarakat, karena kinerja BKDI

belum terlihat. Walaupun demikian, kebijakan ini telah

menguntungkan produsen timah. Dengan adanya BKDI, harga timah

menjadi lebih stabil, dan apabila harga timah dunia turun di bawah

USD20 ribu/Mton, maka produsen timah berhak tidak menjual timah

hingga harga naik. Adapun harga rata-rata timah dunia saat ini

adalah sebesar USD 22-23 ribu/Mton.

Tabel 2. Regulasi Timah Indonesia

PERMENDAG

No. 4/2007

PERMENDAG

No.78/2012

Berlaku Efektif per

1 Januari 2013

PERMENDAG

No.32/2013

Berlaku Efektif per

30 Agustus 2013

PERMENDAG

No.44/2014

Berlaku Efektif per

1 November 2014

Komoditas

yang diatur

untuk

dieskpor

Timah batang

an yang dieks

por harus dive

rifikasi/ pene

lusuran teknis

oleh Surveyor

dan memba

yar royalti se

belum dieks

por.

Timah batangan

dan timah dalam

bentuk lainnya ser

ta solder yg dieks

por harus diverifi

kasi oleh Surveyor

dan membayar

royalti sebelum

diekspor.

timah batangan dan

timah dalam bentuk

lainnya serta solder

yg diekspor harus

diverifikasi oleh Sur

veyor dan membayar

royalti sebelum di

ekspor.

Produk yang diatur

ada 4:

1. Timah Batangan

2. Timah Bukan

Batangan

3. Timah Solder

4. Timah Paduan

Bukan Solder

Cara penjualan komoditas:

a) Timah

batangan

Diatur, kuali-

tas Min. Sn

99,85%

Min. Sn 99,9%, Pb

100ppm dan detail

impuritis lainnya

maks. 0,1%

Wajib diperdagang

kan melalui Bursa

Timah dgn kualias

Min. Sn 99,9%, Pb

300ppm dan Fe

50ppm per tgl. 01

Agustus 2013

Wajib diperdagang

kan melalui Bursa

Timah dengan kuali

tas Sn Min 99,9%;

dan Maks beberapa

unsur logam lain

nya| per tgl 1 No

vember 2014

b) Timah

dalam ben

tuk lainnya

Tidak diatur

Min. Sn 99,9%, Pb

100ppm dan detail

impuritis lainnya

maks. 0,1%

Wajib diperdagang

kan melalui Bursa

Timah dgn kualitas

Min. Sn 99.9 %, Pb

300ppm dan Fe 50

ppm per 1 Januari

2015

Tidak diperdagang

kan di bursa, namun

diatur dengan syarat

teknis yang lebih

ketat

Produk Non-Komoditas (hilir) yang diekspor:

a) Solder

Tidak diatur

Min Sn 63%, maks

Pb 35% dan impu

ritis lainnya mak.

2%

Hanya diatur maks.

0,005%

Diatur dengan sya -

rat teknis yang lebih

ketat


Dirjen Minerba mengeluarkan kebijakan pengurangan 50 %

ekspor timah pada tahun 2015 dengan menetapkan kuota ekspor

sebesar 45.000 Mton yang bertujuan untuk menaikan harga timah

batangan, dan sisanya diolah menjadi hilirisasi timah, terutama tin

solder. Rencana hilirisasi ini diharapkan akan menambah value

added dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Sebagai BUMN yang mengelola timah, PT. Timah, Tbk

(Persero) memiliki segmen bisnis eksplorasi, penambangan timah,

pengolahan logam timah dan pemasaran. Area produksi perusahaan

ini berada di Bangka, Belitung dan Kundur (Kep. Riau) seluas

512.480 ha yang terdiri dari 64 % onshore dan 36 % offshore.


a. Adanya BKDI memungkinkan produsen timah untuk menunda

penjualan timah saat harga timah dunia turun sebagai strategi

untuk mengurangi kerugian, namun akan mengganggu cash flow

perusahaan.

b. Penerimaan royalti yang dibayarkan kepada pemerintah menurun

akibat strategi produsen penundaan penjualan timah.

c. Keberatan banyak produsen timah selain PT. Timah, Tbk

(Persero) karena rigidnya Permendag Nomor 44 Tahun 2014,

seperti persyaratan mengenai perizinan dan lainnya.

d. Regulasi ini belum mensyaratkan adanya clean and clear untuk

masuk ke bursa, seperti mengenai asal usul timah.

e. Masih banyak mafia-mafia timah yang menampung timah illegal

akibat tidak tegasnya Pemerintah Daerah/Pusat terkait regulasi

yang diterapkan.

f. Belum semua timah yang diekspor melalui BKDI. Kondisi ini

ternyata selaras dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011

tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang tidak

menempatkan kata “wajib” pada perdagangan komoditi melalui

perdagangan derivatif.

g. BKDI dianggap tidak bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi

Kepulauan Babel karena BKDI dikelola oleh swasta dan

mengurangi penerimaan royalti. Adanya keberatan atas

persyaratan pelaku tambang timah untuk masuk BKDI untuk

menyetor Rp400 juta.

h. Tidak adanya kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung dalam saham PT. Timah, Tbk (Persero)

menyebabkan Pemerintah Daerah tidak memiliki hak suara dalam

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengemukakan

pendapat mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi akibat

penambangan timah. Pemerintah Provinsi hanya memperoleh 3%

dari royalti penambangan timah dan nilainya dirasakan tidak

memberikan dampak bagi daerah. Sementara PT. Timah, Tbk

(Persero) menganggap bahwa saham seri A 65% yang dikuasai

oleh Pemerintah Pusat itu sudah merupakan bagian dari

Pemerintah Provinsi.

Rekomendasi untuk PT. Timah, Tbk (Persero) adalah sebagai

berikut:

1. Komisi VI DPR RI mendorong PT. Timah, Tbk (Persero)

mengembangkan bisnisnya menjadi perusahaan timah

kebanggaan Indonesia.

2. Komisi VI DPR RI mendorong Pemerintah melalui PT. Timah, Tbk

(Persero) menjadi penentu harga timah dunia (price maker),

dengan mempertimbangkan bahwa saat ini Indonesia merupakan

eksportir timah terbesar dunia.

3. Komisi VI DPR RI meminta PT. Timah, Tbk (Persero) untuk tidak

segan-segan mengambil langkah strategis untuk melakukan

perdagangan ekspor timah melalui London Metal Exchange (LME)

apabila perusahaan mengalami penurunan penjualan timah yang

signifikan akibat BKDI. Kondisi ini dimungkinkan dengan adanya

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan

Berjangka, dimana di dalamnya tidak ada pengaturan yang

mewajibkan seluruh perdagangan berjangka harus melalui bursa.


Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

5. Komisi VI DPR RI meminta PT. Timah, Tbk (Persero) untuk

melengkapi data antara lain:

a. Nilai reklamasi dan lokasi reklamasi yang telah dilakukan oleh

PT. Timah, Tbk (Persero) terhadap lahan penambangan timah

dan berapa yang terganggu karena reklamasi,

b. Tanggapan dari PT. Timah, Tbk (Persero) atas penilaian

Pemerintah Provinsi terhadap ketidakberpihakan PT. Timah,

Tbk (Persero) kepada daerah terkait BKDI dan kerusakan

lingkungan.

6. Komisi VI DPR RI mengundang Direktur Utama PT. Timah, Tbk

(Persero) untuk memaparkan mengenai kendala dan tantangan

yang dihadapi oleh produsen timah pasca adanya BKDI, yang

akan dibahas dalam rapat di Jakarta.

Dalam diskusi, terdapat rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi

Kepulauan Babel terkait bidang pertambangan timah adalah

sebagai berikut:

1. Komisi VI DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan

Babel untuk memperoleh kepemilikan saham di PT. Timah, Tbk

(Persero) terkait dukungan terhadap perlindungan lingkungan dari

kegiatan pertambangan, dengan pembelian melalui bursa atau

mengirimkan surat perihal permintaan saham sebagian milik PT.

Timah, Tbk (Persero) kepada Pemerintah Pusat.

2. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah Daerah untuk memberikan

masukan kepada Pemerintah Pusat dalam pembuatan regulasi

yang jelas terkait perizinan penambangan timah berikut aturan

denda/sanksi.

3. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah Daerah untuk bersikap

transparansi atas realisasi jaminan reklamasi, berapa nilai

reklamasi, dan di mana tersimpan.

Dalam diskusi Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ini, terdapat

rekomendasi terhadap Pemerintah bahwa:

1. Komisi VI DPR RI mengundang Menteri BUMN untuk

mendiskusikan mengenai strategi peningkatan kinerja dan

pengembangan bisnis BUMN antara lain terkait permasalahan

pada PT. Timah, Tbk (Persero) seperti kebijakan moratorium

timah dan penambangan timah illegal yang terjadi selama ini.

2. Komisi VI DPR RI mendorong Pemerintah Pusat untuk

mengeluarkan regulasi yang jelas terkait perizinan penambangan

timah berikut aturan denda/sanksi.

4. PT. Inalum (Persero)

PT. Inalum (Persero) yang baru diresmikan menjadi BUMN

pada akhir tahun 2013 ini memiliki pabrik peleburan aluminium

berupa pabrik karbon untuk memproduksi Anoda Assembly, pabrik

reduksi, gas cleaning system untuk proses recovery gas Flourida,

pabrik casting untuk memproduksi aluminium ingot, dan didukung

oleh pelabuhan Kuala Tanjung dengan Jetty Protruding (trestle)

sepanjang 2,5 km. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang

dimiliki oleh PT. Inalum (Persero) meliputi a) Regulating Dam

berlokasi di Siruar, 14,5 km dari Danau Toba; b) Siguragura Dam

berlokasi di Simorea, 9 km dari Regulating dam; c) Tangga Dam

berlokasi 4 km dari Siguragura Dam; dan d) Bentangan Jaringan

Transmisi 120 km terbentang dari PLTA ke Pabrik Peleburan.

Beberapa hal penting dalam kegiatan operasional PT. Inalum

(Persero) sebagai berikut:

a. Kapasitas produksi sudah maksimum namun masih dapat

ditingkatkan secara bertahap. Saat ini menjadi sekitar 260.000 ton

lebih besar 18% dari desain kapasitasnya.

b. Besaran tingkat produksi ini juga dipengaruhi oleh tinggi air

permukaan Danau Toba yang akan mempengaruhi kemampuan

tenaga listrik yang dihasilkan oleh 2 PLTA PT. Inalum (Persero)

untuk produksi Aluminium pada pabrik peleburan (smelter).

c. Produk Aluminium Ingot yang dihasilkan PT. Inalum (Persero)

adalah grade 99,99% dan 99,97%, merupakan salah satu yang

terbaik.

d. Dari sisi harga, harga Aluminium dan harga bahan baku Alumina

ditetapkan berdasarkan mekanisme harga metal dunia London

Metal Exchange, sehingga perusahaan bertindak sebagai price

taker.

e. Sejak menjadi BUMN, maka produksi Aluminium PT. Inalum

(Persero sepenuhnya diutamakan untuk kepentingan domestik.

Kinerja operasional selama 5 tahun terakhir menunjukkan

peningkatan jumlah produksi dan penjualan, CAGR 2 %. Hal ini

mengingat kapasitas produksi yang sudah optimal digunakan,

prognosa tahun 2014 sebanyak 264.612 ton, dan mencetak

penjualan sebesar 269,9 ribu ton. Dari total penjualan, sebagian

besar dikonsumsi oleh domestik sebesar 206,6 ribu ton dan sisanya

diekspor sebesar 63,3 ribu ton. Dari sisi keuangan pertumbuhan

total aset mencapai CAGR 4 %, total asset prognosa tahun 2014

senilai USD1,2 miliar. Pertumbuhan nilai penjualan sebesar CAGR

1 %, total penjualan prognosa tahun 2014 mencapai USD590,2 juta.

Sedangkan pertumbuhan laba bersih adalah sebesar CAGR 12%,

laba bersih prognosa tahun 2014 senilai USD146,7juta.

Untuk mewujudkan VISI 2025, PT. Inalum (Persero)

menyusun Roadmap pengembangan yang dibagi dalam 2 periode 5

tahunan, yaitu Tahap 1 tahun 2015 – 2019 dengan target utama

peningkatan kapasitas produksi hingga mencapai 500 ribu ton per

tahun, dan Tahap 2 tahun 2020 – 2025 dengan target utama

peningkatan kapasitas produksi hingga 1 juta ton per tahun. Untuk

tahap pertama, periode tahun 2015 – 2019, perusahaan ini akan

melaksanakan kegiatan pengembangan sebagai berikut:

1 Pendirian Pabrik Calcium Petroleum Coke (Industri Hulu)

kapasitas secara bertahap sampai dengan 200 ribu ton pertahun;

2 Pembangunan PLTU kapasitas sampai dengan 1.000 MW;

3 Peningkatan kapasitas produksi smelter menjadi 500 ribu ton per

tahun, diversifikasi produk Aluminium Alloy (Industri Hilir), dan

optimalisasi smelter existing, dan ekspansi potline smelter;

4 Ekspansi terkait dengan pelabuhan (jetty) menjadi ± 450 meter

dan lahan (berupa reklamasi pantai) seluas ± 52,9 Ha.

5 Menjalin kemitraaan dengan partner strategis dalam pendirian

pabrik Smelter Grade Alumina (Industri Hulu) kapasitas 1,6 juta

ton per tahun, yang akan membeli bahan bakunya berupa Bauxite

dari penambangan yang tersedia.


1. Rencana pengalihan pasokan listrik PT. Inalum (Persero) sebesar

210 MW kepada PT. PLN akan menyebabkan ½ tungku proses

peleburan aluminium berhenti, sehingga volume produksi

aluminium yang dihasilkan oleh PT. Inalum (Persero) akan

menurun.

Berikut kalkulasi daya listrik PT. Inalum (Persero):

Dengan kapasitas terpasang PLTA yang dimiliki oleh PT. Inalum (Persero)

hanya sebesar 603 MW yang dihasilkan dengan pengoperasian seluruh

turbin yang ada (8 unit turbin) dikurangi dengan spinning power dan Rugi-

Rugi Transmisi sekitar 50 MW, maka total energi listrik maksimal yang

tersedia yang dapat digunakan adalah sebesar 553 MW. Adapun daya

listrik yang dibutuhkan untuk kebutuhan operasional PT. Inalum (Persero)

adalah sebesar 463 MW. Oleh karena itu kapasitas energi listrik

maksimal yang dapat dipasok ke PLN Sumbagut hanya sekitar 90 MW.

(553 MW – 463 MW).

2. Pengambilalihan pasokan listrik PT. Inalum (Persero) lebih dari

kapasitas maksimal sebesar 90 MW sangat menganggu dan

mempengaruhi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

baik produksi aluminium dan pasokan untuk industri hilir dalam

negeri, maupun dapat berakibat penundaan kegiatan

pengembangan usaha aluminium, baik ekspansi ke hulu maupun

hilir.

Potensi biaya dan kerugian yang ditimbulkan dari pengalihan

pasokan listrik tersebut adalah:

I. Kehilangan pasar dan diperlukan waktu untuk membentuk pasar

baru, mengingat produsen aluminium lainnya akan merebut

pelanggan PT. Inalum (Persero). Saat ini terdapat 68 customer

dari PT. Inalum (Persero) baik pabrik maupun pasar, yang

berlokasi di Medan, Surabaya, dan Jakarta. Adapun konsumsi

aluminium untuk pasar/pabrik di Medan sebesar 30 ribu ton/bulan,

di Surabaya sebanyak 6 ribu ton/bulan, dan Jakarta 9 ribu

ton/bulan.

II. Terdapat idle capacity pabrik maupun load karyawan

(produktivitas) menurun khususnya untuk Direktorat Operasi.

III. Perlu waktu dan untuk mengembalikan operasional pabrik menjadi

kondisi semula. Tungku peleburan yang berhenti akan

memerlukan cukup waktu untuk kembali aktif.

IV. Diperlukan biaya yang besar untuk mengembalikan kegiatan

normal produksi. Sebagai gambaran penghentian pasokan listrik

selama 3 jam saja dapat menyebabkan bekunya seluruh tungku.

Dan jika itu terjadi, diperlukan rekonstruksi untuk mengembalikan

kepada kondisi semula dengan biaya mencapai sekitar USD 210

ribu per tungku.

V. Adanya potensi pinalti atau denda terhadap pembatalan perjanjian

pasokan maupun penjualan.

VI. Tertundanya dampak multiplier industri Aluminium dan akan

kehilangan momentum peningkatan Industri Berbasis

Aluminium yang dikenal dunia sebagai industri masa depan yang

efisien dan ramah lingkungan.

VII. Opportunity Cost sebesar USD 41 ribu untuk setiap tungku yang

dimatikan yang disebabkan oleh: waktu rekonstruksi tungku

sekitar USD 26 ribu, dan proses recovery atas current efficiency

sekitar USD 15 ribu.

VIII. Kemungkinan terjadinya pengurangan tenaga kerja oleh mitra

kerja perusahaan

Rekomendasi untuk PT. Inalum (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Komisi VI DPR RI meminta PT. Inalum (Persero) untuk membuat

kajian (feasibility study) yang lebih komprehensif dan terukur

sebagai dasar penolakan atas pengalihan pasokan listrik PT.

Inalum (Persero) sebanyak 210 MW kepada PT. PLN (Persero),

yang berisi kalkulasi dampak kerugian yang ditimbulkan secara

finansial.

2. Komisi VI DPR RI meminta PT. Inalum (Persero) melakukan

diskusi dengan PT. PLN (Persero) terkait dengan kapasitas energi

listrik maksimal yang dapat dipasok, jangka waktu dan teknis

pelaksanaan pasokan.


Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi PT. Inalum

(Persero).

Dalam diskusi Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ini, terdapat

rekomendasi terhadap Pemerintah bahwa:

Komisi VI DPR RI mengundang Menteri BUMN untuk mendiskusikan

mengenai strategi peningkatan kinerja dan pengembangan bisnis

BUMN antara lain terkait permasalahan pada PT. Inalum (Persero)

terkait pengalihan kapasitas listrik tersebut.

5. BUMN Transportasi

Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang

memiliki karakteristik spasial berupa kepulauan dengan dua pulau

terbesar, Bangka dan Belitung. Bentuk kepulauan ini cukup

memberikan permasalahan bagi distribusi pembangunan. Oleh

karena itu, pengadaan dan optimalisasi armada transportasi baik

udara, laut maupun darat tentunya akan memudahkan distribusi

barang dan jasa.

a. Transportasi Udara

1. PT. Angkasa Pura (Persero)

Babel memiliki prasarana transportasi udara sebanyak

2 (dua) bandara. Yaitu Bandara Depati Air yang terletak di

Pulau Bangka dan Bandara H.A.S. Hanandjoeddin yang

terletak di Pulau Belitung. PT. Angkasa Pura II (Persero) yang

melayani jasa ke bandarudaraan dan pelayanan jasa terkait

bandar udara di wilayah barat Indonesia, termasuk di daerah

Provinsi Kepulauan Babel. Bandara Depati Amir berkapasitas

500 ribu orang sudah mengalami overcapacity, dengan jumlah

penumpang lebih dari 1,37 juta orang tercatat pada tahun

2013 dari kapasitas 500 ribu orang. Untuk mengatasi lonjakan

jumlah penumpang tersebut, pemerintah sedang

mengembangkan Bandara Depati Amir berkapasitas 1,5 juta

penumpang dan seluas 11.500 m2 dengan nilai proyek

mencapai Rp454,1 miliar, dan ditargetkan selesai pada bulan

April 2015. Target ini telah meleset dari target operasional

yang direncanakan sebelumnya pada tahun 2014.

Pertumbuhan pergerakan jasa transportasi udara di

Babel masih sangat dipengaruhi oleh harga komoditi utama

daerah ini, yaitu timah. Pada tahun 2011, harga timah

mengalami peningkatan hingga puncaknya pada semester I

tahun 2011 dengan harga sekitar USD30.000-33.000/Mton

mendorong distribusi barang melalui udara. Kondisi

mendorong total pergerakan pesawat mencapai 14.480 dan

pergerakan kargo sebesar 10,43 juta pada tahun 2011, dan

akhirnya kembali menurun pada tahun 2012 selaras dengan

penurunan harga timah dunia. Sementara dilihat dari jumlah

penumpangnya, pergerakan penumpang dari tahun ke tahun

semakin meningkat. Pada akhir bulan November 2014,

pergerakan penumpang telah mencapai 1,58 juta orang,

meningkat dibandingkan tahun 2013 sebanyak 1,47 juta

orang.

Dalam konektivitas dengan pulau lain, Babel sangat

bergantung pada jasa transportasi udara. Maskapai udara

yang melayani penerbangan domestik menuju atau ke Babel

saat ini ada 4 yaitu Wings Air, Sriwijaya Air, Lion Air, dan

Garuda Indonesia, dari Batam, Tanjung Pandan, Palembang,

maupun Jakarta. Dari keempat lokasi ini, Jakarta merupakan

daerah tujuan/asal yang terbanyak dari/ke Babel dan Sriwijaya

merupakan maskapai terbanyak yang melayani penerbangan

menuju/dari Babel.

Kendala yang dihadapi oleh PT. Angkasa Pura (Persero)

dalam menyediakan prasarana transportasi udara sebagai

berikut:

1. Bandara Depati Amir di Bangka telah mengalami

overcapacity, sehingga bandara ini ditargetkan untuk

dikembangkan. Namun proyek Pengembangan Bandara

Depati Amir yang ditargetkan selesai pada bulan April 2014

mengalami kendala sebagai berikut:

a. Pengerukan tanah di runway 16.

b. Obstacle gunung nunggal.

c. Pembebasan lahan bandara. Dibutuhkan lahan-lahan

yang telah dibebaskan oleh Pemprov guna kepentingan

pengembangan bandara. Hingga saat ini belum ada

serah terima lahan terkait hal tersebut, seperti parkir

ultimate, area pengembangan kawasan (kargo, DPPU,

dll).

d. Dibutuhkan dukungan PLN (4 MVA) dan PDAM (400

m3/hari) untuk memenuhi kebutuhan listrik dan air

bandara.

2. Kurangnya kualitas prasarana bandara-bandara di Babel,

khususnya Belitung sebagai destinasi wisata baru. Bandara

Depati Amir di Kota Pangkalpinang sebagai gerbang masuk

Pulau Bangka masih bersifat regional dan Bandara H.A.S.

Hanandjoeddin di Belitung sedang dalam tahap rencana

pembangunan.

3. Investasi pengembangan infrastruktur bandara di Indonesia

kurang menarik bagi swasta apabila hanya mengandalkan

airport tax yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga

memerlukan dukungan / campurtangan dari pemerintah

daerah/swasta.

4. Selain penerimaan aero berupa airport tax, PT. Angkasa

Pura (Persero) memiliki penerimaan non-aero seperti toko

yang beroperasi di bandara. Namun penerimaan non-aero

pada bandara-bandara di Indonesia belum memberikan

kontribusi secara signifikan.

Rekomendasi untuk PT. Angkasa Pura II (Persero) adalah:

1. Komisi VI DPR RI meminta PT. Angkasa Pura (Persero)

untuk membuat perencanaan pembangunan bandara untuk

jangka panjang dengan mempertimbangkan proyeksi

kebutuhan di masa mendatang.

2. Komisi VI DPR RI mendorong PT. Angkasa Pura (Persero)

untuk menyelesaikan pengembangan Bandara Depati Amir

sesuai target.

3. Komisi VI DPR RI mendorong PT. Angkasa Pura (Persero)

untuk menyelesaikan perencanaan dan merealisasikan

pembangunan Bandara H.A.S. Hanandjoeddin yang

mengangkat Belitung sebagai daerah destinasi wisata baru.

4. Komisi VI DPR RI menegaskan kembali payung hukum

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi PT.

Angkasa Pura II (Persero)

Dari diskusi, terdapat rekomendasi terhadap Pemerintah

Daerah terkait transportasi udara bahwa : Komisi VI DPR RI

meminta kerjasama Pemerintah Daerah untuk mendukung

investasi pengembangan infrastruktur bandara di Babel.

2. PT. Garuda Indonesia Airlines, Tbk (Persero)

Pada tahun 2014, market share PT. Garuda Indonesia

Airlines, Tbk (Persero) di Bandara Depati Amir di Bangka

sebesar 14%, ditambah dengan maskapai Citilink, anak

perusahaan PT. Garuda Indonesia Airlines, Tbk (Persero)

sebesar 9%. Sedangkan market share PT. Garuda Indonesia

Airlines, Tbk (Persero) di Bandara di Belitung sebesar 11%,

ditambah dengan maskapai Citilink, anak perusahaan PT.

Garuda Indonesia Airlines, Tbk (Persero) sebesar 28%.

Strategi bisnis yang dilakukan oleh PT. Garuda

Indonesia Airlines, Tbk (Persero) adalah memfokuskan pada

customer, berupaya mengambil kesempatan dari kompetitor,

dan mencari konsumen potensial yang baru.

Kendala yang dihadapi oleh PT. Garuda Indonesia Airlines,

Tbk (Persero) sebagai BUMN penyedia sarana transportasi

udara adalah:

1. Sensitif harga dan perang tarif dengan Low Cost Carrier

(LCC).

2. Tidak ada penerbangan pagi (slot constrain) di Cengkareng

3. Persepsi penumpang tentang Garuda mahal.

4. Kunjungan wisata ke Babel berkurang pada musim

penghujan, karena tidak nyaman bagi wisatawan.

5. Depot Pertamina untuk pengisian bahan bakar avtur belum

tersedia di Bandara H.A.S. Hanandjoeddin di Kabupaten

Belitung

Rekomendasi untuk PT. Garuda Indonesia Airlines, Tbk

(Persero) adalah sebagai berikut:

1. Komisi VI DPR RI meminta PT. Garuda Indonesia Airlines,

Tbk (Persero) untuk mendukung program pariwisata di

mana Babel menjadi destinasi wisata ketiga di Indonesia,

baik melalui penerbangan domestik maupun penerbangan

internasional menuju Babel.

2. Komisi VI DPR RI meminta pertanggungjawaban PT.

Garuda Indonesia Airlines, Tbk (Persero) atas Penyertaan

Modal Negara (PMN) yang pernah diberikan oleh

Pemerintah untuk meningkatkan kinerja perusahaan,

namun ternyata tidak berhasil mendongkrak laba

perusahaan.


Tbk (Persero) untuk meningkatkan kinerja dan keuntungan

perusahaan sebagai BUMN Penerbangan kebanggaan

Indonesia.



Garuda Indonesia Airlines, Tbk (Persero).


Tbk (Persero) untuk melengkapi data mengenai kesiapan

PT. Garuda Indonesia Airlines, Tbk (Persero) menghadapi

open Sky 2015 berikut sinergitasnya dengan PT. Angkasa

Pura (Persero) menyangkut infrastrukturnya.

b. Transportasi Laut

1. PT. ASDP (Persero)

Babel memiliki prasarana transportasi laut berupa

pelabuhan yang terletak di 9 (sembilan) lokasi. Yaitu

Pelabuhan Pangkalbalan, Pelabuhan Sungailiat, Pelabuhan

Belinyu, Pelabuhan Muntok, Pelabuhan Sungai Selan,

Pelabuhan Sadai, Pelabuhan Tanjung Pandan, Pelabuhan

Manggar, dan Pelabuhan Tanjung Batu.

Melalui laut, PT. ASDP (Persero) Cabang Bangka

berperan aktif dalam mengelola dan mengusahakan jasa

pelabuhan dan penyeberangan yang menghubungkan antar

pulau di wilayah Kepulauan Babel, yang melayani 2 (dua)

lintasan menuju atau ke Babel. Lintasan pertama adalah

lintasan komersial sepanjang 30 mil yaitu Tanjung Kalian

(Bangka) – Tanjung Api – Api (Palembang) yang dilayani oleh

Kuala Batee – II dengan kapasitas penumpang 400 orang dan

KMP Muria dengan 276 orang. Kedua, lintasan penugasan

sepanjang 82 mile dari Sadai (Bangka) ke Tanjung Rhu

(Belitung) dilayani oleh KMP Gorare dengan kapasitas

penumpang 82 orang. Untuk mendukung transportasi laut ini,

telah disediakan 3 (tiga) armada Kapal Motor Penumpang,

dan 1 (satu) pelabuhan ASDP yang dikelola yaitu Tanjung

Kalian di Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Saat ini tercatat

sudah 37,279 orang yang mengunakan fasilitas pelabuhan

Tanjung Kelian pada akhir bulan November 2014.

Strategi yang dilakukan oleh ASDP untuk meningkatkan

fasilitas transportasi laut ini adalah a) mempertahankan

kehandalan kapal dan pelabuhan untuk siap beroperasi; b)

ketepatan jadwal kapal; c) penambahan trip kapal tetap

dilakukan dengan mempertimbangkan ratio demand dan

supply; d) peningkatan kualitas SDM; dan e) optimalisasi

sumber daya teknogi dan informatika.

Kendala yang dihadapi oleh PT. ASDP (Persero) sebagai

BUMN penyedia sarana transportasi laut adalah:

1. Demand terhadap transportasi ferry di Babel terbatas

dengan load factor hanya sebesar 50%, maka hasil

penjualan tiket tidak menutupi biaya operasional PT. ASDP

(Persero), sehingga PT. ASDP (Persero) mengalami

kerugian sebesar Rp1 miliar dalam setahun.

2. Infrastruktur jalan raya (jalur darat) yang menghubungkan

Kota Palembang dengan Pelabuhan Tanjung Api-Api yang

jaraknya + 70 KM memerlukan waktu tempuh saat ini + 2,5

– 3 Jam. Hal ini disebabkan karena kondisi jalan yang

semakin parah atau rusak berat, dimana paling banyak

dikeluhkan oleh para pengguna jasa.

3. Alur masuk dermaga Pelabuhan Tanjung Api-Api pada saat

air tersurut, kapal-kapal mengalami kendala untuk

melakukan olah gerak sandar dikarenakan dangkal

(lumpur), kondisi ini dapat menyebabkan kapal mengalami

gangguan dan waktu tempuh bertambah.

4. Alur muara di Pelabuhan Manggar (Belitung Timur) yang

hanya + 2 s/d 2,15M, sementara draft kapal KMP.

Manumbing Raya + 2,15M, maka dengan

mempertimbangkan aspek keselamatan kapal KMP.

Manumbing Raya tidak dapat beroperasi dengan baik,

sehingga sejak bulan Agustus 2013 tidak beroperasi lagi.

5. Pasang surut air laut sering menjadi penghambat kinerja

PT. ASDP (Persero)

Rekomendasi untuk PT. ASDP (Persero) adalah sebagai

berikut:

1. Komisi VI DPR RI meminta PT. ASDP (Persero) untuk

melakukan peremajaan dalam rangka peningkatan kualitas

faslitas pelayanan.

2. Komisi VI DPR RI mendukung PT. ASDP (Persero) untuk

menambah 1 dermaga lain untuk memicu peningkatan

perdagangan Babel.


mengembangkan kapal ferry yang baru, bagus, dan besar

untuk melayani distribusi barang/penumpang secara cepat.



ASDP (Persero).


melengkapi data mengenai:

a. Laporan keuangan PT. ASDP (Persero) selama 5 tahun

terakhir,

b. Informasi pembelian kapal baru (asal dan kondisi saat ini),

c. Subsidi yang diterima oleh PT. ASDP (Persero) selama 5

tahun terakhir.

2. PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Selain PT. ASDP (Persero), PT. Pelabuhan Indonesia II

(Persero) yang disingkat oleh PT. Pelindo II (Persero)

melayani Cabang Pelabuhan Pangkalbalan, yang terletak di

Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Babel dari 12

cabang yang dikelolanya. Cabang Pelabuhan Pangkalbalam

berperan sebagai urat nadi perekonomian Pulau Bangka,

dimana merupakan pintu utama keluar masuknya 80%

barang/komoditas dari dan keluar Pulau Bangka. Wilayah

operasional Cabang Pelabuhan Pangkalbalam ini adalah

Kawasan Belinyu, Pangkal Balam, Kawasan Muntok, dan

Kawasan Sungai Selan.

Dilihat dari arus kapalnya, total kunjungan kapal dari

tahun ke tahun semakin meningkat. Pada akhir bulan Oktober

2014, kunjungan kapal sebanyak 3.118 unit, sementara pada

akhir tahun 2014, kunjungan kapal di mencapai 4,084 unit.

Dari antara total kunjungan kapal, pelayaran dalam negeri

yang terbanyak di Cabang Pelabuhan Pangkalbalam,

sebanyak 88% dari total kunjungan kapal atau sebesar 2.735

unit kapal pada akhir bulan Oktober 2014. Sisanya adalah

pelayaran rakyat (9% dari total kunjungan kapal) dan

pelayaran luar negeri (3% dari total kunjungan kapal).

Sedangkan dilihat dari arus barang berdasarkan

perdagangan, total arus barang pada akhir bulan Oktober

2014 telah mencapai 1.7 juta ton, dan 59% dari total arus

barang di Cabang Pelabuhan Pangkalbalam merupakan

bongkar barang seperti CPO, timah, aspal, dan besi.

Strategi yang dilakukan PT. Pelindo II (Persero) untuk

mengembangkan bisnis adalah kegiatan curah fokus di

Pelabuhan Kawasan Belinyu dan pola pelayanan 24 jam.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, PT. Pelindo II

(Persero) melakukan pengembangan pelabuhan sebagai

berikut:

1. Pembangunan 1 unit Dolphin (penahan kapal) di Pelabuhan

Kawasan Belinyu, diperkirakan selesai Maret 2015.

2. Pengambilalihan lahan PT. Timah, Tbk (Persero) di

Pelabuhan Kawasan Pangkalbalam, yang diperkirakan

selesai pada bulan Mei 2015.

3. Pembangunan lapangan petikemas di belakang dermaga

Deck On Pile yang telah selesai pada bulan Februari 2014.

4. Pembangunan Reception Facilities yang diperkirakan

selesai pada bulan Maret 2015.

5. Pengadaan 1 unit Reach Stacker yang telah selesai pada

bulan Mei 2015.

6. Pengadaan alat 1 unit Spreader yang telah selesai pada

bulan Juni 2015.

Kendala yang dihadapi oleh PT. Pelindo II (Persero)

adalah:

1. Untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan, PT. Pelindo II

(Persero) merencanakan kegiatan 24 7, yang artinya

pelabuhan dibuka 24 jam setiap hari. Namun tidak semua

pelabuhan memiliki prasarana pelabuhan yang mendukung

kegiatan itu seperti gudang yang terletak di sekitar

pelabuhan sering tutup.

2. Lebar alur hanya + 40 meter kedalaman -2,5 s.d. – 4.5

LWS.

3. Pelabuhan sungai sangat tergantung oleh pasang surut air

sungai, dan sering menjadi penghambat kinerja PT. Pelindo

II (Persero), karena memerlukan waktu untuk menunggu

terjadinya pasang. Kondisi ini bisa diantisipasi dengan

pengerukan laut yang menjadi tanggungjawab Pemerintah

Daerah.

Rekomendasi untuk PT. Pelindo II (Persero) adalah sebagai

berikut:

1. Komisi VI DPR RI mendukung PT. Pelindo II (Persero)

untuk menyediakan prasarana petikemas di pelabuhan

wilayah Babel, sehingga PT. Pelindo II (Persero) dapat

lebih berperan sebagai hub atau operator antara pulau-

pulau yang jumlahnya banyak di Babel

2. Komisi VI DPR RI meminta PT. Pelindo II (Persero) untuk

bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan

pengerukan sungai di sungai yang mengalami

pendangkalan.



Pelindo II (Persero).

Dari diskusi, terdapat rekomendasi terhadap Pemerintah

Daerah terkait PT Pelindo II (Persero) adalah bahwa:

Komisi VI DPR RI meminta kerjasama Pemerintah

Daerah untuk melakukan pengerukan sungai secara periodik

pada pelabuhan wilayah operasional PT. Pelindo II (Persero)

untuk mendukung kinerja dan kelancaran distribusi barang

dan penumpang di wilayah Babel.

c. Transportasi Darat

Perum Damri

Prasarana transportasi darat yang tersedia di Babel adalah

terminal yang terletak di 10 lokasi, 19 perusahaan otobus, dan 22

trayek. Perum Damri Cabang Pangkalpinang telah melayani

masyarakat untuk angkutan penugasan pemerintah (perintis),

angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan pemadu

moda (bandara), dan angkutan borongan (pariwisata). Saat ini

Perum Damri memiliki 37 unit armada yang dioperasikan di Pulau

Bangka dan Pulau Belitung. Dari total armada tersebut, terdapat 2

trayek AKDP, 8 trayek perintis dan 4 trayek angkutan bandara.

Strategi yang dilakukan oleh Perum Damri dalam

pengembangan bisnisnya adalah menjajaki kerjasama dengan:

a. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang telah memiliki

armada untuk angkutan sekolah dan karyawan sebanyak 15

unit bus untuk menjadi operator.

b. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk mengelola

angkutan pelajar pelayanan trayek Pangkalpinang-Pelabuhan

Sadai

c. Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mengelola 4 bus milik

pemda untuk angkutan sekolah dan pariwisata.

d. Pemerintah Kotamadya Pangkalpinang untuk mengelola

angkutan mahasiswa trayek Pangkalpinang - Universitas

Bangka Belitung - Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Kendala yang dihadapi oleh Perum Damri adalah sebagai

berikut:

1. Dalam pengoperasian, angkutan bus di Provinsi Kepulauan

Babel masih terdapat kendaraan dengan plat hitam sehingga

menimbulkan persaingan tidak sehat.

2. Dari total trayek yang dioperasikan oleh Perum Damri, load

factor transportasi masih rendah.

3. Angkutan barang saat ini belum diterlayani oleh Perum Damri.

Namun telah ada penjajakan untuk bekerjasama dengan TIKI.

Catatan untuk Perum Damri:

Perum Damri tidak melakukan pemaparan pada saat kunjungan

kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

karena alasan keterlambatan surat yang diterima oleh Perum

Damri sehingga Direksi Perum Damri berhalangan datang. Namun

bahan paparan berupa hardcopy sudah diterima oleh Sekretariat

Komisi VI DPR RI.

6. Asosiasi Ekspor Lada Indonesia (AELI)

Muntok White Pepper atau yang lebih dikenal dengan lada

putih terbesar dihasilkan oleh Provinsi Kepulauan Babel pada era

sebelum tahun 2002 Namun seiring berjalannya waktu, komoditi ini

mengalami penurunan baik dari aspek perluasan areal maupun

produktivitas. Upaya untuk mengatasi hal tersebut sudah dilakukan

namun belum memberikan hasil yang menggembirakan, disebabkan

karena adanya persaingan dengan komoditas lain seperti karet,

kelapa sawit, dan tambang inkonvensional (TI) milik rakyat.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan,

Pengembangan dan Pemasaran Lada dalam Asosiasi Ekspor Lada

Indonesia (AELI) adalah melakukan diversifikasi dengan berbagai

produk yang bercirikan makanan khas Bangka rasa lada antara lain:

permen lada, kopi lada, gelinak/dodol rasa lada, kerupuk/keretek

rasa lada, dan lain-lain.

Kendala yang dihadapi oleh pengembangan komoditi lada di

Babel adalah sebagai berikut:

1. Lahan perkebunan lada terancam, dengan adanya rencana

pengalihan fungsi lahan perkebunan lada milik swasta menjadi

komoditi lain seperti sawit dan karet.

2. Harga lada cenderung menurun dan dinilai tidak menguntungkan

bagi petani dibandingkan komoditi lainnya.

Dalam diskusi, terdapat rekomendasi terhadap Pemerintah

Daerah untuk mengembangkan komoditi lada bahwa:

1. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

yang ada di Provinsi Kepulauan Babel untuk menolak perizinan

pengalihan lahan perkebunan lada menjadi perkebunan sawit

untuk menghindari hilangnya produksi lada dari wilayah ini.

2. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah Daerah untuk

memanfaatkan bekas lahan penambangan timah.

7. Holding BUMN Perkebunan (PT. PN III (Persero))

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke

Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.

Perkebunan Nusantara III, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

atau disingkat PT. PN III (Persero) telah ditetapkan, sebagai induk

perusahaan (Champion Holding) dari Holding BUMN Perkebunan

dengan kepemilikan saham sebesar 90% yang berasal dari ketiga

belas perusahaan perkebunan milik pemerintah ke dalam modal

saham PT. PN III (Persero). Ketiga belas perusahaan yang semula

berstatus Persero berubah menjadi perseroan terbatas sebagai anak

perusahaan PT. PN III (Persero) dengan kepemilikan saham

pemerintah menjadi sebesar 10%.

Pada Tabel 3 diketahui bahwa total aset Holding BUMN

Perkebunan pada bulan November 2014 mencapai Rp77,38 triliun.

Walaupun lima perusahaan perkebunan mengalami kerugian, namun

konsolidasi perolehan laba Holding BUMN Perkebunan mencapai

Rp1,02 triliun. Strategi restrukturisasi perusahaan ini bertujuan lebih

meningkatkan efisiensi efektivitas usaha, skala ekonomis

perusahaan, kemampuan pendanaan (leverage) untuk

pengembangan usaha (ekspansi), daya saing dan posisi tawar

perusahaan, dan memperbaiki struktur permodalan serta terciptanya

sinergi di antara perusahaan asal, seperti penciptaan industri hilir

baru.

Tabel 3. Kinerja Holding BUMN Perkebunan Tahun 2014

PTPN Jenis Usaha Luas

Areal

Tahun 2014 (Rp miliar)

(Ha) Total

Aset

Pendapatan Laba

(Rugi

I Karet, Kelapa Sawit 30.282,00 1.689,8 1.215,0 4,8

II Karet, Kelapa Sawit, Tembakau, Tebu 67.483,65 2.852,4 2.214,4 -431,6

III Karet, Kelapa Sawit 151.892,79 22.629,3 6.705,6 773,4

IV Kelapa Sawit, The 143.771,00 10.092,4 6.465,4 743,6

V Karet, Kelapa Sawit 86.513,00 5.686,8 5.702,6 202,7

VI Karet, Kelapa Sawit, Teh, Kopi 95.402,25 2.822,7 2.752,2 87,5

VII Karet, Kelapa Sawit, Tebu, Teh 94.659,00 8.820,2 5.549,4 39,4

VIII Karet, Kelapa Sawit, Teh, Kina, Aneka 80.999,59 4.069,6 1.935,4 56,3

Tanaman

IX Karet, Teh, Tebu, Kopi 64.792,99 2.665,8 1.311,3 -170,7

X Tebu, Tembakau 80.090,50 3.947,8 2.363,1 -112,9

XI Tebu 86.062,70 3.039,8 1.451,1 -180,8

XII Karet, Teh, Kopi, Kakao, Kayu, Aneka

Tanaman

80.927,98 2.602,2 1.156,0 49,1

XIII Karet, Kelapa Sawit 159.501,16 5.563,7 3.234,0 77,2

XIV Karet, Kelapa Sawit, Tebu, Kakao,

Kelapa

37.581,00 894,4 669,5 -155,9

Total 1.259.960 77.377,1 42.725,1 1.018,3

Sumber: PT. PN III, Desember 2014.

Strategi yang dilakukan oleh PT. PN III (Persero) adalah

merumuskan dan merencanakan sistem manajemen melalui

pemasaran terintegrasi, e-auction, sentralisasi pengadaan barang-

barang strategis, menciptakan sumber daya manusia yang tangguh,

menciptakan teknologi informasi terkoneksi, standarisasi

operasional, kebijakan pengembangan, perbaikan on-farm dan

penguatan industri hilir, dan penguatan leveraging.


1. Walaupun secara konsolidasi, Holding BUMN Perkebunan

memperoleh laba bersih mencapai Rp 1,02 triliun pada November

2014, namun ada lima anak perusahaan perkebunan yang

mengalami kerugian yakni PT. PN II (-Rp431 miliar), PT. PN XI (-

Rp180,8 miliar), PT. PN IX (-Rp.170,7 miliar), PT.PN XIV (-

Rp155,9 miliar), dan PT. PN X (-Rp112,9 miliar).

2. Holdingisasi BUMN Perkebunan sangat berpotensi terhadap

penjualan saham PT. PN III (Persero) melalui Initial Public

Offering (IPO). Permasalahan akan terjadi apabila terjadi IPO atas

on-farm dari PT. PN III (Persero).

Rekomendasi untuk PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)


1. Komisi VI DPR RI mengundang Direktur Utama PT. PN III

(Persero) untuk memaparkan rencana kerja sebagai induk

perusahaan Holding BUMN Perkebunan secara mendetail, yang

akan dibahas dalam rapat di Jakarta.

2. Komisi VI DPR RI mendorong PT. PN III (Persero) untuk

mewaspadai potensi penjualan saham kepada publik melalui Initial

Public Offering (IPO) khususnya onfarm.

3. Komisi VI DPR RI meminta PT. PN III (Persero) untuk

mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh kelima anak

perusahaan perkebunan yang mengalami kerugian, yakni PT. PN

II, PT. PN X, PT. PN XI, PT. PN XIV, dan menyusun strategi untuk

mencari solusi, sehingga tidak mengurangi keuntungan

konsolidasi BUMN Perkebunan.

4. Komisi VI DPR RI meminta PT. PN IX, PT. PN X, dan PT. PN XI

melalui PT. PN III (Persero) untuk mengembangkan inovasi

mengenai distribusi dan pemasaran gula hingga sampai ke

masyarakat.

5. Komisi VI DPR RI meminta PT. PN III (Persero) untuk melakukan

program penyehatan likuiditas terhadap anak perusahaan yang

merugi.

6. Komisi VI DPR RI meminta PT. PN III (Persero) untuk melakukan

evaluasi dan monitoring pasca penyehatan terhadap anak

perusahaan yang merugi.


Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi PT. PN III (Persero).

Dalam diskusi Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI, terdapat

rekomendasi terhadap Pemerintah Pusat terkait Holdingisasi

BUMN Perkebunan bahwa:

1. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah Pusat untuk me-review

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke

Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PN III

untuk mencegah rencana penjualan saham PT. PN III (Persero)

melalui Initial Public Offering (IPO) khususnya untuk on-farm.

2. Komisi VI DPR RI mengundang Menteri BUMN untuk

mendiskusikan mengenai strategi peningkatan kinerja dan

pengembangan bisnis BUMN antara lain terkait permasalahan

pada PT. Perkebunan Nusantara III sebagai Holding BUMN

Perkebunan.

8. Bank Indonesia, BUMN Perbankan dan BPD Sumsel

a. Bank Indonesia Perwakilan Sumsel Babel

Kinerja ekonomi Babel masih melambat yang diakibatkan kinerja

sektor utama yang tumbuh terbatas akibat harga komoditas yang

belum membaik :

• Pertumbuhan ekonomi Babel melambat. Pertumbuhan

ekonomi pada triwulan III 2014 sebesar 4,58% (yoy) lebih

rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 4,70% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi Babel s.d TW. III 2014 lebih rendah

dibandingkan tahun 2013 sebesar 5,3%. Perlambatan

disebabkan melambatnya sektor pertanian dan PHR.

• Dari sektor penawaran, pertumbuhan ekonomi yang melambat

diakibatkan masih terbatasnya pertumbuhan sektor utama.

Sektor pertanian tumbuh melambat namun masih memberikan

kontribusi terbesar pada pertumbuhan pada triwulan III 2014

sebesar 6,3%(yoy). Sektor ekonomi utama lainnya yaitu

industri pengolahan dan pertambangan meski meningkat

namun pertumbuhannya masih terbatas.

• Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi melambat

diakibatkan konsumsi rumah tangga dan pemerintah

melambat.

Pertumbuhan Ekonomi Babel

Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penawaran

Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan

Pertumbuhan Ekonomi Babel

• Ekonomi Babel ditopang oleh hasil ekstraksi hasil bumi

yaitu komoditas timah dan pertanian yang kemudian diolah

dan diperdagangkan.

• Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Babel ditopang oleh

kinerja sektor pertanian dan PHR.

• Pada Juni 2013, terdapat peraturan Menteri Perdagangan

No.32/M-DAG/PER/6/2013 tanggal 28 Juni 2013 Tentang

Ketentuan Ekspor Timah (berlaku sejak tanggal 30 Agustus

2013) yang mengharuskan kegiatan eksportasi timah

dilakukan melalui Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia

(BKDI). Walaupun sempat memberikan dampak penurunan

ekspor timah karena syarat ekspor adalah perusahaan

pemilik Ijin Usaha Penambangan (IUP) yang bisa

menjelaskan sumber asal komoditas (berstatus clean and

clear). Namun berkat kebijakan ini, Indonesia mulai bisa

menjadi price maker untuk komoditas timah.

• Besarnya peranan komoditas timah bagi perekonomian

Babel dapat dilihat pada pangsa komoditas timah yang

hampir mencapai 80,52% dari total ekspor non migas di

tahun 2014. Sementara total ekspor memberi andil sebesar

51,29% dari PDRB.

Struktur PDRB dan Andil Pertumbuhan 2014

23.5 1.7

12.3

(0.0)

20.0 0.8

0.6

0.0

7.6 0.5

20.0 1.1

4.0 0.3

4.0 0.3

8.0 0.7

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Struktur PDRB Andil Pertumbuhan

Jasa - jasa

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Angkutan & KomunikasiPerdagangan, Hotel & RestoranBangunan

Listrik,Gas & Air Bersih

Industri Pengolahan

Pertambangan & PenggalianPertanian

Perkembangan Inflasi Babel lebih tinggi dari Nasional namun

masih terkendali

• Inflasi Babel memiliki kecenderungan untuk lebih tinggi

dibandingkan inflasi Nasional. Pada tahun 2013, inflasi

Babel mencapai 8,71% (yoy) lebih tinggi dibanding inflasi

Nasional yang sebesar 8,38% (yoy). Inflasi Babel sempat

mengalami peningkatan yang cukup signifikan diawal

tahun 2014 dikarenakan dampak banjir yang terjadi baik di

Babel maupun di daerah sentra produksi sehingga

mengurangi pasokan. Inflasi Provinsi Kep. Bangka

Belitung pada triwulan III 2014 sedikit meningkat dari

6,12% (yoy) menjadi 6,23% (yoy). Kenaikan harga ini

dipengaruhi oleh naiknya inflasi volatile foods dan inti

namun sedikit tertahan dengan membaiknya kelompok

inflasi administered prices.

• Inflasi Oktober 2014 (5,37%), Inflasi November 2014

(7,11%) sementara inflasi Nasional pada Oktober 2014

(4,83%) dan November (6,23%).

• Karena Babel merupakan provinsi kepulauan, pasokan

bahan pangan Babel sangat dipengaruhi oleh kondisi

provinsi sekitar seperti Sumsel dan kondisi cuaca.

• Pada tahun 2014, terjadi penambahan kota yang dihitung

inflasinya, yaitu Tanjungpandan.

Perkembangan Inflasi Babel

Sistem Pembayaran Tunai

Masyarakat Babel lebih sering menggunakan transaksi tunai

dalam aktivitasnya.

- Pada Triwulan III-2014, pengaruh aktivitas pertambangan

timah yang mulai meningkat dan persiapan menjelang

keberangkatan ibadah haji menyebabkan transaksi tunai

kembali meningkat

- Pada triwulan III-2014, terjadi net outflow sebesar Rp763,38

miliar. Sementara itu Jumlah uang lusuh yang ditarik BI

mencapai Rp39,57 miliar.

- Berdasarkan jumlah lembar, uang lusuh yang paling banyak

masih dalam pecahan Rp 20.000 yakni sebesar 29% dari total

lembaran uang lusuh yang ditarik

Perkembangan Penarikan Uang Lusuh

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

I II III IV I II III

2013 2014

PTTB (Rp juta) Rasio PTTB thd Inflow

Perkembangan Inflow Outflow Babel

Sistem Pembayaran Nontunai eiring dengan kinerja

perekonomian yang melambat, pertumbuhan transaksi sistem

pembayaran non tunai khususnya kliring di Provinsi Kepulauan

bangka Belitung juga mengalami penurunan.

- Nilai transaksi kliring pada triwulan III-2014 mencapai Rp1,24

triliun atau turun 11,81% (yoy). Perkembangan jumlah warkat

juga mengalami penurunan 5,99% (yoy) setelah pada triwulan

sebelumnya juga turun1,46% (yoy)

- Selaras dengan pergerakan kliring, pertumbuhan transaksi

nontunai melalui Real Time Gross Setelment (RTGS)masih

mengalami kontraksi. Secara tahunan, nominal RTGS dari

Bangka Belitung masih mengalami penurunan sebesar

18,72% (yoy), walaupun tidak sedalam kontraksi pada

triwulan sebelumnya sebesar 26,41% (yoy).

Perkembangan Penarikan Uang Lusuh

Transaksi RTGS

Tantangan dan Peluang Perekonomian

Tantangan

a. Perekonomian

1. Kurangnya ketersediaan Energi yaitu defisit daya

listrik

2. Struktur ekonomi dimana komoditas ekspor masih

didominasi timah

3. Pengembangan pariwisata yangsedang dilakukan

dapat terganggu oleh aktivitas pertambangan

b. Inflasi

Laju inflasi di Provinsi Kep. Bangka Belitung lebih tinggi

dari inflasi nasional maupun inflasi provinsi lainnya di

sumatera disebabkan antara lain :

o Wilayah berupa kepulauan sehingga kegiatan

distribusi barang bergantung pada kondisi cuaca.

o Keterbatasan pelabuhan dan biaya pelabuhan yang

tinggi.

o Berdasarkan hasil kajian Pemetaan Struktur Pasar

dan Jalur Distribusi Komoditas Strategis

Penyumbang Inflasi Kota Pangkalpinang, juga

diakibatkan :

– Struktur pasar pada komoditas pangan yang

cenderung monopoli

– Sulitnya pedagang baru masuk ke Bangka

Belitung karena kalah modal dan jaringan.

– Banyaknya perayaan keagamaan yang dirayakan

masyarakat lokal mencapai 12 kali dalam setahun.

– Perilaku masyarakat yang enggan melakukan

tawar menawar.

o Mayoritas penduduk Pangkalpinang bergantung pada

timah, sehingga daya beli masyarakat meningkat

ketika harga timah tinggi.

Peluang

1. Kepulauan Bangka Belitung letaknya strategis yaitu

diantara pulau-pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan

dan Jawa sehingga berpotensi menjadi hub jalur distribusi

nasional dan terdapat beberapa lokasi yang dapat

dibangun pelabuhan laut dalam.

2. Dapat dilakukan diversifikasi sektor ekonomi dan

komoditas unggulan yaitu melalui pariwisata, pertanian

dan perkebunan dalam rangka memperkuat struktur

ekonomi.

langkah-langkah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung (KPwBI) dalam memastikan

kebijakan moneter yang telah ditetapkan Kantor Pusat BI bisa

efektif dilaksanakan pleh perbankan di daerah pasca beralihnya

fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK

• Melakukan koordinasi dengan perbankan di daerah melalui

Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD).

• Melakukan kerjasama penyelenggaraan kas titipan dengan

Bank Mandiri Pangkalpinang sejak tahun 2002 dalam rangka

memenuhi kebutuhan uang kartal di wilayah Kepulauan

Bangka Belitung hingga bulan November 2014.

• Melakukan kerjasama dengan BNI Pangkalpinang sebagai

penyelenggara kliring lokal wilayah Pangkalpinang hingga

bulan November 2014.

• Kebijakan moneter terkait pengendalian inflasi di daerah

antara lain dilakukan melalui TPID (Tim Pengendalian Inflasi

Daerah)

• Dilakukan diseminasi dan sosialisasi kebijakan Bank

Indonesia kepada stakeholders di daerah wilayah kerja

bentuk koordinasi yang dilakukan oleh KPwDN Bangka Belitung

dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan uang

beredar pada perbankan dan masyarakat daerah

a. Secara internal membuat Rencana Distribusi Uang (RDU)

mengenai kebutuhan uang berdasarkan antara lain masukan

dari perbankan dan stakeholders lainnya dalam rangka

memenuhi kebutuhan uang baik dari sisi jumlah maupun

pecahannya.

b. Melakukan survei, analisis dan kajian terkait perkembangan

perekonomian daerah dengan melibatkan rumah tangga,

dunia usaha, dan pemerintah daerah sebagai masukan dan

evaluasi bagi Kantor Pusat Bank Indonesia dalam rangka

merumuskan kebijakan moneter.

c. Melalui TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dengan

keanggotaan terdiri dari Pimpinan Daerah, Pimpinan SKPD,

Pimpinan Badan/Instansi terkait dilakukan upaya

pengendalian inflasi dari sisi supply. TPID yang sudah

terbentuk yaitu TPID Provinsi Bangka Belitung, TPID Kota

Pangkalpinang, TPID Kabupaten Belitung dan TPID

Kabupaten Bangka Tengah

kontribusi sektor perbankan dalam pemenuhan kebutuhan modal

sektor koperasi dan UKM dan data tentang nilai kredit dan

pemanfaatan kredit perbankan

a. Pada triwulan III-2014, kredit yang disalurkan untuk UMKM

sebesar Rp3.314 Miliar yaitu 25,91% dari total kredit

b. Kredit UMKM tumbuh sebesar 16,01% (yoy) lebih rendah dari

pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 19,35% (yoy).

c. Melambatnya pertumbuhan kredit UMKM dipengaruhi oleh

melambatnya penyaluran kredit ke sektor pertanian dan PHR

sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi kedua

sektor tersebut.

d. Pada triwulan III-2014, kredit UMKM ke sektor pertanian

mencapai Rp287 miliar atau tumbuh 25,66% (yoy) setelah

pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 38,62% (yoy).

e. Sementara itu, kredit ke sektor PHR pada triwulan III-2014

tumbuh sebesar 16,02% (yoy) lebih rendah dari pertumbuhan

triwulan sebelumnya sebesar 17,19% (yoy)

Perkembangan Kredit UMKM

I II III IV I II III IV I II III

Nominal (Rp Juta) 2.037.401 2.477.064 2.012.503 2.605.786 2.421.635 2.751.050 2.856.836 2.992.186 2.994.347 3.283.480 3.314.345

Pertumbuhan (YoY) 32,68 65,45 7,99 16,75 18,86 11,06 41,95 14,83 23,65 19,35 16,01 Suku Bunga (RRT) 15,3 14,77 15,45 13,94 14,75 14,59 14,75 14,89 15,05 15,03 15,19

Rasio NPL (%) 1,50 1,27 2,16 1,42 2,15 1,81 2,04 1,80 2,10 4,41 4,26

Rasio Thd Total Kredit (%) 27,19 28,56 23,09 30,28 27,88 28,41 25,91 24,97 26,21 27,10 25,91

KREDIT UMKM

2012 2013 2014

Bank Indonesia juga senantiasa meningkatkan Akses Keuangan

bagi masyarakat khususnya UMKM, yang dilakukan

bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah, Lembaga

Keuangan, dan UMKM

a. Program pemberdayaan UMKM Bank Indonesia di provinsi

Bangka Belitung dilaksanakan melalui pola pengembangan

klaster. Adapun klaster pertama yang dibangun di provinsi

Bangka Belitung adalah klaster rumput laut. Sejak tahun 2011,

KPw BI Wilayah VII membantu pengembangan klaster rumput

laut di Kabupaten Belitung. Untuk sektor hulu, bantuan

difokuskan pada 14 kelompok yang tersebar di desa Tanjung

Kelumpang, Lassar, dan Sungai Samak. Untuk sektor hilir,

bantuan difokuskan pada 15 UMKM di kota Tanjung Pandan.

Bantuan yang telah diberikan:

Perahu untuk keperluan budidaya rumput laut

Pendampingan langsung dari ahli rumput laut (PT Jasuda)

yang meliputi pelatihan teknik budidaya, pelatihan pasca

panen, pengembangan kelembagaan kelompok, dan

fasilitasi pemasaran

Bantuan bibit rumput laut

Pendampingan dari PT Primakelola untuk meningkatkan

keterampilan wirausaha, kualitas pemasaran dari produk

kuliner rumput laut, serta manajemen keuangan para

wirausaha

b. Pada tahun 2014, KPw BI Wilayah VII kembali membentuk

klaster Aneka Cabai di Kabupaten Belitung. Dimasuk kannya

Kota Tanjung Pandan sebagai kota baru penghitung inflasi

serta volatilitas harga cabai yang sangat tinggi di Kota

Tanjung Pandan, melatarbelakangi dibentuknya klaster aneka

cabai di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Belitung. Luas

klaster cabai ini pada awal terbentuknya di Februari 2014

hanya 3,9 hektar saat ini luasan tanam sudah bertambah

menjadi 7,2 hektar. Adapun bantuan dan fasilitasi yang telah

diberikan pada klaster tersebut yakni:

• Pelatihan teknik produksi budaya cabai dan tanaman

hortikultura

• Pelatihan penggunaan kalender tanam komoditas

hortikultura

• Pelatihan pembuatan pupuk organik dan biopestisida

• Bantuan teknologi berupa 4 unit cultivator dan 1 unit

instalasi Pupuk Organik Cair

• Fasilitasi Studi Banding ke Lembang

• Fasilitasi Pameran hasil tani ke Malang

• Pengenalan terhadap produk-produk perbankan

perkembangan penyaluran kredit secara keseluruhan di Provinsi

Bangka Belitung.

a. Penyaluran kredit di Bangka Belitung hingga triwulan III-2014

tercatat sebesar Rp12.790 miliar atau tumbuh 16,0% (yoy)

dibanding triwulan III 2013.

b. Berdasarkan jenis penggunaannya, pada Triwulan III-2014,

54% kredit disalurkan untuk modal kerja, 13% untuk investasi

dan 33% untuk konsumsi.

c. Dari sisi sektoral, penyaluran kredit didominasi oleh sektor

pertambangan yang mencapai 42,6% dan sektor PHR yang

mencapai 28,1%. Namun demikian penyaluran kredit ke dua

sektor tersebut masih mengalami perlambatan.

d. Berdasarkan hasil liaison tahun 2013, pembiayaan investasi

Babel oleh perbankan mencapai 25% sementara sisanya

dipenuhi melalui non perbankan (perusahaan induk, laba

ditahan, saham, dsb).

Jumlah dan Pertumbuhan Kredit Menurut Penggunaan

Pangsa Penyaluran Kredit/Pembiayaan Menurut Penggunaan

Bangka Belitung

Tindakan/pencegahan yang dilakukan KPwDN sehubungan

dengan maraknya peredaran uang palsu saat ini yang

kualitasnya mendekati 90%

• Penanggulangan Preventif :

1. Memasyarakatkan ciri-ciri keaslian uang dengan

melakukan sosialisasi keaslian uang rupiah (3 D yaitu

Dilihat, Diraba dan Diterawang)

2. Melaksanakan program kas keliling di pusat-pusat

keramaian (seperti pameran, pasar, dan perguruan tinggi)

dan daerah terpencil yang bertujuan untuk mendorong

kebijakan clean money policy dalam upaya pencapaian

misi BI di bidang sistem pembayaran tunai yakni

memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam

jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai,

tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar.

3. Mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)

sebagai langkah menggalakkan penggunaan alat

pembayaran non tunai (less cash society) dalam rangka

mengurangi penggunaan uang tunai sehingga mengurangi

biaya mencetak, mendistribusikan dan mengelola uang

tunai serta pencegahan Uang Palsu dan anti money

laundering.

• Penanggulangan Represif :

1. Melakukan koordinasi antara BI, Kepolisian dan Kejak

saan sebagai bentuk koordinasi penanganan Tindak

Pidana Perbankan

2. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian dalam

rangka melakukan Pencegahan dan pemusnahan uang

palsu

Terkait dengan permasalahan KUR

- Mohon dijelaskan jumlah KUR yang disalurkan ke Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, jumlah debitur dan status debitur.

- Agar diberikan data besaran pengembalian kredit dan tung-

gakan kredit berdasarkan wilayah, kabupaten/kota di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan data Realisasi penyaluran KUR di bulan Oktober

2014 dapat diinformasikan bahwa jumlah KUR yang disalurkan di

Kep. Babel sebesar Rp. 614,64 miliar dengan outstanding

sebesar Rp. 203,20 miliar dan jumlah debitur 37.975 debitur.

Plafon (Rp Juta) 87.719 168.291 291.808 634.199 614.639

Outstanding (Rp Juta) 32.026 71.727 128.289 272.531 203.203

Debitur 8.820 12.167 18.054 26.094 37.975

g. Plafon (yoy) 72,54% 91,85% 73,40% 117,33% 32,46%

g. Outstanding (yoy) 46,39% 123,97% 78,86% 112,43% 4,11%

g. Debitur (yoy) 37,71% 37,94% 48,39% 44,53% 58,82%

KUR 2010 2011 2012 2013 Okt 2014

Data yang tersedia bersumber dari Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian, data tersebut tidak tersedia berdasarkan

sektoral maupun berdasarkan kabupaten/kota provinsi


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Plafon Realisasi Debitur

92%

124%

38%

73,40%78,86%

48,39%

117,33% 112,43%

44,53%

32,46%

4,11%

58,82%

yoy

Sumber : Data Menko Perekonomian

2011 2012 2013 '2014 (Okt)

Tugas, Maksud, dan Tujuan TPID Kep. Bangka Belitung

Maksud : mensinergikan kebijakan dalam mengendalikan inflasi


Tujuan : mewujudkan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung

yang sejahtera dengan tingkat inflasi yang rendah

dan terkendali.

Tugas :

1. Melakukan pemantauan inflasi, pemetaan permasalahan

strategis pada barang dan jasa strategis, pengelolaan

ekspektasi masyarakat, serta proyeksi pergerakan inflasi ke

depan.

2. Kegiatan pengendalian inflasi komoditas strategis disesuaikan

dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing

anggota.

3. Memberikan informasi dan rekomendasi kepada Gubernur,

Walikota/Bupati se-Kep. Bangka Belitung.

Kegiatan TPID Babel

TPID yang sudah terbentuk antara lain : TPID Provinsi Bangka

Belitung, TPID Kota Pangkal Pinang, TPID Kabupaten Belitung

dan TPID Bangka Tengah

No Kegiatan Tempat Keterangan

Stabilisasi Harga Pangan / Pengendalian tekanan inflasi pangan

1 Monitoring Harga dan

Persediaan Komodi

tas Pangan

Disperindag Kota,

Disperindag Prov,

Dintan Kota, BKP,

Dintan Prov, BI

Monitoring harga dilakukan setiap

hari oleh anggota TPID pada

beberapa komoditas pangan yang

menyumbang inflasi di beberapa

pasar.

2 Pasar Murah, Operasi

Pasar, Penyaluran

Raskin

Bulog, Disperindag

Kota, Disperindag

Prov, BI

Pasar murah dilakukan pada saat

Hari Besar Keagamaan Nasional.

Operasi pasar dilakukan pada saat

harga beras melebihi harga atas

yang ditetapkan. Sementara Raskin

disalurkan rutin sebulan sekali dan

di tahun 2013 telah disalurkan

9.094 ton di Babel.

3 Pemantauan Peru-

bahan Tarif Angkutan

Umum

Dishub Kota Meminimalkan dampak lanjutan

kenaikan BBM bersubsidi ke tarif

transportasi dengan mengupayakan

kenaikan tarif transportasi tidak

terlalu jauh dari Keputusan

Pemerintah.

Riset dan PIHPS

4 Penelitian Struktur

Pasar

BI dan Universitas

Bangka Belitung

Penelitian struktur pasar dan jalur

distribusi komoditas penyumbang

inflasi di Kota Pangkalpinang

5 Laporan Tahunan Semua Anggota

TPID

Laporan yang berisikan kegiatan

TPID sepanjang tahun.

Kegiatan Koordinasi TPID

6 High level meeting Pangkalpinang Koordinasi pasokan lintas di-

nas/instansi yang diikuti seku

rangnya 2 orang eselon II

7 Rakorwil TPID Sum-

bagsel

Palembang Pertemuan menyepakati perlunya

pengembangan PIHPS dan

Perdagangan Antar Daerah .

8 Rakorwil Sumatera Medan Bertujuan untuk menciptakan

stabilisasi harga di daerah Sumatera

yang didukung oleh distribusi

barang dan jasa.

9 Rakornas Jakarta Tujuan optimalisasi peran TPID

dalam ketahanan pangan dan

pengendalian inflasi.

b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Ruang Lingkup Operasional Perbankan

UNIT KERJA NOVEMBER 2014

Kantor Cabang 3

KCP 6

Kantor Kas 3

BRI Unit 32

Teras 16

Teras Keliling 4

Jumlah 64

E-CHANNEL ATM 84

EDC 414

Jumlah 498

Dana Pihak Ketiga Bangka Belitung 2010 – November 2014

Dana Pihak Ketiga Rp Miliar

Instanding simpanan di Provinsi Bangka Belitung sejak tahun

2010 sampai dengan November 2014 tumbuh sebesar 147

%,.

Komposisi

Komposisi terbesar DPK di Provinsi Bangka Belitung berupa

dana murah (Giro dan Tabungan) sebesar Rp 1,8 T atau 68%

dari total DPK

SEGMEN

SIMPANAN 2010

TREN

2010-

2011

2011

TREN

2011-

2012

2012

TREN

2012-

2013

2013

TREN

2013-

NOV

2014

NOP

2014

GIRO

155 96%

149 106%

158 74%

117 121%

142

DEPOSITO

480 103%

494 121%

596 117%

696 125%

873

TABUNGAN

1,348 110%

1,483 112%

1,668 106%

1,775 99%

1,753

TOTAL

1,983 107%

2,126 114%

2,422 107%

2,588 107%

2,768

Pinjaman Bangka Belitung 2010 – November 2014

Outstanding Rp Miliar

1. Penyaluran kredit di Provinsi Bangka Belitung sejak tahun

2010 sampai dengan November 2014 mengalami

pertumbuhan (semua segmen pinjaman) sebesar 216 %.

2. BRI tetap fokus pada penyaluran segmen kredit UMKM, hal ini

tercermin pada komposisi pinjaman UMKM (Ritel, Mikro dan

Program) sebesar 100% dibandingan dengan penyaluran

kredit.

3. Pertumbuhan pinjaman dari Desember 2013 - November 2014

sebesar 115% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan UMKM

Perbankan di Bangka Belitung sebesar 103%.

SEGMEN

PINJAMAN 2010

TREN

2010-

2011

2011

TREN

2011-

2012

2012

TREN

2012-

2013

2013

TREN

2013-

NOV

2014

NOP

2014

MIKRO

149 123%

183 127%

233 151%

351 123%

431

RITEL

306 121%

369 106%

392 127%

496 112%

554

PROGRAM

7 186%

13 192%

25 204%

51 118%

60

MENENGAH 134% 117% 84% 95%

56 75 88 74 70

TOTAL

518 124%

640 115%

738 132%

972 115%

1,115

DEBITUR

12,263 103%

12,627 112%

14,131 142%

20,020 123%

24,552

Per Sektor Ekonomi

Penyaluran pinjaman persektor ekonomi terbesar didominasi

oleh

1. Perdagangan sebesar Rp 749 Milyar atau 67,2%

2. Pertanian sebesar Rp 117 Milyar atau 10.5%

3. Jasa Dunia Usaha sebesar Rp 72 Milyar atau 6.5%

4. Pertambangan dan lain-lain Rp 34 Milyar atau 3.1%

Jumlah Debitur

1. Pertumbuhan Jumlah debitur Provinsi Bangka Belitung

sejakTahun 2010 sampai dengan Nov 2014 sebesar 200%.

2. NPL Pinjaman Provinsi Bangka Belitung Per Nov 2014, NPL

berada di poin 1,71%

KUR Bangka Belitung 2010 – Oktober 2014

Realisasi Kumulatif ,Outstanding dan NPL KUR (Rp Juta)

Jumlah Debitur

Penyaluran KUR di Provinsi Bangka Belitung baik dari sisi

realisasi kumulatif, Outstanding dan sebitur mengalami

peningkatan setiap tahunnya.

PKBL Bangka Belitung 2010 – November 2014

OS Pinjaman Kemitraan Rp Juta

Penyaluran Program BL BRI Peduli dari tahun 2010 hingga

November 2014 sebesar Rp 1,25 M

Realisasi Program BLBRI Peduli

Sarana Umum Bencana Alam Pendidikan Kesehatan Sarana Ibadah Pelestarian Alam Total

Bangka

Belitung2010 35,000,000 45,000,000 80,000,000

2011 150,000,000 209,900,000 136,000,000 495,900,000 2012 401,000,000 39,030,000 25,090,000 20,000,000 485,120,000 2013 176,000,000 176,000,000

2014 20,000,000 20,000,000

762,000,000 - 84,030,000 234,990,000 40,000,000 136,000,000 1,257,020,000 JUMLAH

Penanganan BRI bagi kredit Program Kemitraan yang

bermasalah

1. Melakukan Restrukturisasi Kredit baik dengan perubahan

jangka waktu kredit (Rescheduling) atau penurunan tingkat

suku bunga sesuai dengan cash flow debitur

2. Melakukan penagihan dan pembinaan kepada debitur yang

bermasalah secara lebih intens

c. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Bank BTN khususnya Kantor Cabang Pangkalpinang telah

berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan modal sektor

koperasi dan UKM sejak tahun 2008 lalu dengan total kredit yang

disalurkan sebesar Rp 17.164.000.000.

Ruang Lingkup Operasional Bank BTN KC Pangkalpinang

NO WIL. KERJA BABEL OUTLET

JUMLAH NASABAH

(Orang) KETERANGAN

PENABUNG DEBITUR

1 KOTA PANGKALPINANG 1 42,972 2,435 KC. PANGKALPINANG

1 1,012 - KANKAS SEMABUNG

3 - - ATM

2 KAB. BANGKA 1 1,371 - KANKAS SUNGAILIAT

2 - - ATM

3 KAB. BANGKA TENGAH 0 - - -

4 KAB. BANGKA SELATAN 0 - - -

5 KAB. BANGKA BARAT 0 - - -

6 KAB. BELITUNG 0 - - -

7 KAB. BELITUNG TIMUR 0 - - -

Perkembangan Kinerja KC. Pangkalpinang 3 Tahun Terakhir

NO KETERANGAN DES'12 DES'13 NOP'14

1 ASSET (Jutaan) 175,264 228,150 228,972

2 LABA (Jutaan) 7,764 5,545 (3,738)

3 REAL KREDIT (Jutaan) 84,082 110,530 56,447

4 POSISI KREDIT (Jutaan) 167,994 220,357 228,198

5 POSISI DANA (Jutaan) 99,773 77,956 76,072

6 NPL (%) 3.18 % 5.11 % 9.66 %

a. Penyaluran kredit KUR ke Propinsi Bangka Belitung dari Th

2008 s.d. November 2014 sebesar Rp. 15.345 Juta kepada

80 debitur, dengan baki debet sebesar Rp. 7.731 Juta.

b. Realisasi penyaluran KUR Bangka Belitung menurut penge

lompokan besaran Kredit (Plafond) Posisi November 2014

PLAFON KREDIT (Rp.

Juta)

BAKI DEBET

(Rp. Juta)

TOTAL DEBITUR

(Orang)

Kontribusi thp Wil.

SumateraShare Nasional

BANGKA BELITUNG 15.345 7.731 80

PROVINSI

2,60%

BTN

0,40%

Baki Debet KUR

(Rp Juta)

KUR Mikro maks 20 Juta 10Rp 0,13% 1

KUR Ritel > 20 Juta s.d 500 Juta 7.721Rp

99,87% 52

KUR Linkage pola Executing -Rp 0,00% -

JUMLAH Rp 7.731 100,00% 53

Jenis KUR Prosentase (%) Debitur

c. Realisasi penyaluran KUR menurut karakteristik nasabah KUR

Nasabah KUR Bangka Belitung seluruhnya merupakan

nasabah Perorangan

d. Kinerja Realisasi dan NPL Provinsi Bangka Belitung ( KC.

Pangkal Pinang)

(Rp Juta)

RKAP 2014 s.d. 31 Okt'14 30 Nov 2014s.d. 30 Nov'14 % Pencap. % Kontribusi

1 Wilayah 3 Pangkal Pinang 851 1.319 - 1.319 154,99% 0,14%

KINERJA REALISASI sd 30 November 2014

No Wilayah Nama CabangRealisasi KUR

(Rp Juta)

Saldo Pokok

NPL

Total

Outstanding % NPL % Kontribusi

1 Wilayah 3 Pangkal Pinang 1.492 7.773 19,19% 0,113%

KINERJA NPL KUR POSISI 30 November 2014

No Wilayah Nama Cabang

NPL KUR Posisi 30 November 2014

Penyaluran KUR per Sektor Ekonomi Provinsi Bangka

Belitung Posisi November 2014

Pengembalian Kredit dan Tunggakan Bunga KUR Provinsi

Bangka Belitung Posisi November 2014

1 Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 2.015 9 29,5%

2 Perikanan - - 0%

3 Pertambangan dan Penggalian - - 0%

4 Industri Pengolahan 64 3 0%

5 Listrik, Gas, dan Air - - 0%

6 Konstruksi 2.862 15 0%

7 Perdagangan Besar dan Eceran 2.616 23 33,7%

8 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum - - 0%

9 Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi - - 0%

10 Perantara Keuangan - - 0%

11 Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan - - 0%

12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib - - 0%

13 Jasa Pendidikan - - 0%

14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - - 0%

15Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan

Lainnya174 3 0%

16 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga - - 0%

17 Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya - - 0%

18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya - - 0%

7.731 53 19,1%Total

TOTAL

DEBITUR% NPL

BAKI DEBET

(Rp. Juta)NO SEKTOR EKONOMI

Rp. Juta Debitur Rp. Juta Debitur

Pangkal Pinang Aktif 2.340 53 169 53

Pasif 566 6 58 6

Lunas 4.707 21 - -

TOTAL 7.614 80 226 59

Kantor

Cabang

Pengembalian Kredit Tunggakan Bunga Status

Debitur

Penyaluran KUR BTN (Seluruh Kantor Cabang) Posisi

November 2014

Penyaluran KUR BTN per Sektor Ekonomi Posisi November

2014

PLAFON KREDIT BAKI DEBET Rata-rata Kredit

(Rp juta) (Rp juta) (Rp juta/debitur)

BTN 4.589.882 1.607.567 25.255 182 12,85%

BANK

REALISASI PENYALURAN KUR

NPL (%)TOTAL

DEBITUR

PLAFON KREDIT

(Rp. Juta)

BAKI DEBET

(Rp. Juta)

TOTAL

DEBITUR1 Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 168.844 83.822 1.036

2 Perikanan 13.703 8.525 102

3 Pertambangan dan Penggalian 6.825 3.209 25

4 Industri Pengolahan 178.389 74.309 1.038

5 Listrik, Gas, dan Air 4.528 1.876 28

6 Konstruksi 1.263.248 283.552 5.448

7 Perdagangan Besar dan Eceran 1.259.382 636.788 9.945

8 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 209 62 5

9 Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi 83.027 42.289 390

10 Perantara Keuangan 80 22 1

11 Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan 512.061 193.640 2.490

12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib - - -

13 Jasa Pendidikan 15.399 7.178 54

14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 19.765 9.246 92

15Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan

Lainnya481.704 233.713 1.590

16 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga 4.441 3.449 15

17 Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya - - -

18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya 578.279 25.888 2.996

4.589.882 1.607.567 25.255 Total

NO SEKTOR EKONOMI

BTN

Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan

a. Bentuk-bentuk program dan mekanisme kemitraan yang telah

dikembangkan, antara lain

• Penyaluran dilakukan melalui jaringan Kantor Cabang

Bank BTN

• Melalui sinergi dengan BUMN lain

• Melibatkan Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan

Tinggi

• Melalui kerjasama dengan pihak sekolah dan Perguruan

Tinggi

• Penyaluran program melalui kelompok-kelompok usaha

• Penyaluran kepada usaha mikro berbasis komunitas

b. Perkembangan nilai yang disalurkan untuk Program

Kemitraan

i. Sumber Dana dan Penyaluran Program Kemitraan Th 2009

s.d 2013

ii. Realisasi Program Kemitraan per Sektor Ekonomi

(Rp Juta)

No Uraian s/d Th 2009 Th 2010 Th 2011 Th 2012 Th 2013 Th 2014 Total

A Sumber Dana 20.382 27.028 42.477 64.420 38.813 29.960 223.080

B Penggunaan Dana

- Pinjaman 17.853 21.164 29.071 48.694 12.435 - 129.217

- Hibah 1.176 1.242 1.194 2.968 1.637 - 8.217

Sub Total 19.029 22.406 30.265 51.662 14.072 - 137.434

Pencapaian

Realisasi93% 83% 71% 80% 36% 0% 62%

C Jumlah Mitra

Binaan 808 847 1.169 2.871 207 - 5.902

NoSektor

Ekonomi

Penyaluran

(Rp Juta)%

Penyaluran

(Rp Juta)%

Penyaluran

(Rp Juta)%

Penyaluran

(Rp Juta)%

Penyaluran

(Rp Juta)%

1 Industri 609 3,24% 522 2,46% 2.661 15,69% 2.951 5,71% 1.042 7,40%

2 Perdagangan 4.410 24,74% 3.594 17% 7.240 51,62% 15.056 29,18% 9.490 67,44%

3 Pertanian 1.351 7,57% 80 0,37% 1.018 1,32% 5.548 10,75% 45 0,32%

4 Peternakan 75 0,42% 320 1,51% 425 5,41% 1.227 2,37% 237 1,68%

5 Perkebunan 10.000 56,11% 15.050 71,11% 15.000 0,60% 110 0,21% 50 0,36%

6 Perikanan 105 0,58% 83 0,38% 125 1,46% 276 0,53% 10 0,07%

7 Jasa 1.158 6,49% 648 3,05% 2.179 11,62% 1.827 3,54% 185 1,31%

8 Lainnya 1.321 0,81% 2.109 4,09% 1.617 12,24% 24.667 47,67% 3.013 21,41%

19.029 100% 22.406 100% 30.265 100% 51.662 100% 14.072 100%

Th 2013 Th 2011 Th 2012

Total

Th 2009 Th 2010

iii. Penyaluran Program Kemitraan di Kepulauan Bangka

Belitung

Penyaluran Program Kemitraan Persektor

c. Program Bina Lingkungan

i. Sumber Dana Tahun 2009 – 2014

Wilayah s.d Th

2009

Th 2010 Th 2011 Th 2012 Th

2013

Th

2014

Total

Plafon 100 150 180 540 453 - 1.423

Realisasi 74 0 173 466 183 0 895

% 5,20% 0,00% 12,14% 32,75% 12,83% 0,00% 62,92%

Penyaluran

(Rp Juta)%

Penyaluran

(Rp Juta)%

Penyaluran

(Rp Juta)%

Penyaluran

(Rp Juta)%

Penyaluran

(Rp Juta)%

Penyaluran (Rp

Juta)%

1 Industri 34 46% - 0% 0 0% - 0% 0 0% 34 4%

2 Perdagangan - 0% - 0,00% 144 83% 301 65% 158 86% 603 67%

3 Pertanian - 0% - 0,00% 0 0% - 0% 0 0% 0 0%

4 Peternakan - 0% - 0,00% 0 0% - 0% 25 14% 25 3%

5 Perkebunan - 0% - 0,00% 0 0% - 0% 0 0% 0 0%

6 Perikanan 40 54% - 0,00% 0 0% 80 17% 0 0% 120 13%

7 Jasa - 0% - 0,00% 0 0% - 0% 0 0% 0 0%

8 Lainnya - 0% - 0,00% 29 17% 85 18% 0 0% 114 13%

74 100% 0 0,00% 173 100% 466 100% 183 100% 895 100%

Th 2011 Th 2012 Th 2013 Total

Total

NoSektor

Ekonomi

Th 2009 Th 2010

(Rp Juta)

No SUMBER DANA Th 2009 Th 2010 Th 2011 Th 2012 Th 2013 Th 2014 Total

A BUMN PEMBINA 7.682 6.428 18.319 22.373 7.848 2.169 64.819

B BUMN PEDULI 3.292 2.755 5.966 7.820 - - 19.833

TOTAL 10.974 9.183 24.285 30.193 7.848 2.169 84.652

ii. Penyaluran Program Bina Lingkungan Tahun 2009 - 2014

iii. Penyaluran per bidang kegiatan

b.

c.

(Rp Juta)

PENYALURAN DANATh 2009 Th 2010 Th 2011 Th 2012 Th 2013 Th 2014 Total

BUMN PEMBINA 7.637 6.212 12.166 17.335 5.542 - 48.892

BUMN PEDULI - 1.400 250 6.820 - - 8.470

TOTAL PENYALURAN 7.637 7.612 12.416 24.155 5.542 - 57.362

(Rp Juta)

No Uraian Th 2009 Th 2010 Th 2011 Th 2012 Th 2013 Th 2014 Total

BUMN PEMBINA

1 Bencana Alam 1.429 635 180 796 180 - 3.220

2 Pendidikan / Pelatihan 1.474 2.070 3.882 6.090 1.491 - 15.007

3 Peningkatan Kesehatan 506 891 1.187 2.034 980 - 5.598

4 Sarana / Prasarana 1.409 1.419 3.008 5.094 2.409 - 13.339

5 Sarana Ibadah 2.161 1.022 1.322 2.225 150 - 6.880

6 Pelestarian Alam 658 176 2.587 1.095 332 - 4.848

7 Pengentasan Kemiskinan - - - - -

TOTAL BUMN PEMBINA 7.637 6.213 12.166 17.334 5.542 - 48.892

BUMN Peduli - 1.400 250 6.820 - - 8.470

TOTAL PENYALURAN 7.637 7.613 12.416 24.154 5.542 - 57.362

iv. Penyaluran Program Bina Lingkungan di Kep. Bangka

Belitung

v. Penyaluran per provinsi

(Rp Juta)

No Uraian Th 2009Th 2010 Th 2011 Th 2012 Th 2013 Total

BUMN PEMBINA

1 Bencana Alam - - - - - - 2 Pendidikan / Pelatihan - - - - - - 3 Peningkatan Kesehatan - - - - - - 4 Sarana / Prasarana - - 50 - - 50 5 Sarana Ibadah - - - 25 - 25 6 Pelestarian Alam - - - - 3 3 7 Pengentasan Kemiskinan - - - - - -

TOTAL BUMN PEMBINA - - 50 25 3 78

BUMN Peduli - - -

TOTAL PENYALURAN - - 50 25 3 78

d. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kontribusi Bank BNI dalam pemenuhan kebutuhan modal

sektor Koperasi dan UKM sbb : BNI telah menyalurkan kredit

kepada UMKM sebesar Rp. 35,7 T (posisi September 2014)

dengan penyaluran kredit secara langsung kepada 124.318

debitur dan secara linkage kepada 1.771 Koperasi, dengan baki

debet sebesar Rp. 2,79 Trilyun

DebiturBaki Debet

(Rp.M)Kol Debitur

Baki Debet

(Rp.M)Kol Debitur

Baki Debet

(Rp.M)Kol

1 Koperasi 1.711 2.756,01 96,73% 1.263 2.530,25 92,43% 1.771 2.795,83 93,88%

2 UMKM 117.940 31.969,99 96,13% 131.429 35.874,52 95,10% 124.318 32.884,37 94,47%

Total 119.651 34.726,00 94,65% 132.692 38.404,77 94,68% 126.089 35.680,20 94,43%

2012 2013

No Penerima

Sep-14

(Rp Juta)

No URAIANTh

2011

Th

2012

Th

2013

Total

1 Bantuan pengadaan tempat sampah (sarpra) 39 - - 39

2 Perum Puri Bhayangkara Pangkal Pinang

untuk sarana prasarana

11 - - 11

3 Untuk pembangunan Masjid Al-Karomah,

Kel. Kramat, Kec Rangkui pinang

- 25 - 25

4 Pembelian 50 bibit tanaman - - 3 3

TOTAL 50 25 3 78

Upaya yang telah/akan dilakukan BNI dalam mengembangkan

penyaluran kredit kepada Koperasi dan UKM :

• Menambah jaringan kantor ke daerah yang potensial untuk

pengembangan bisnis dan menambah tenaga Sales untuk

kegiatan pemasaran.

• Sosialisasi produk-produk perbankan diberbagai kesempatan

dan kegiatan antara lain melalui kegiatan pasar rakyat, serbu

pasar, dll

• Memberikan pelatihan kepada Para Pelaku UMKM dan

Koperasi bekerjasama dengan instansi terkait untuk

meningkatkan kemampuannya dalam manajemen dan

pencatatan keuangan.

• Memfasilitasi pemasaran produk UMKM dan Koperasi dengan

mengikutsertakan dalam kegiatan pameran.

• Membuat program-program linkage dengan BPR / Koperasi /

Lembaga keuangan lainnya dalam penyaluran kredit kepada

pengusaha mikro

• Bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan inti untuk

menyalurkan kredit kepada plasma / UKM binaannya

Bank BNI pertama kali beroperasi di wilayah Kepulauan Bangka

Belitung yaitu sejak 20 Oktober 1965. Jumlah Outlet ada 7 (1

KCU, 3 KLN dan 3 KK)

Kota/Kab Total

Outlet KC KLN KK ATM

Kota Pangkal

Pinang 2 1 0 1 24

Kab.Belitung 1 0 1 0 4

Kab.Bangka

Tengah 1 0 1 0 3

Kab.Bangka 1 0 1 0 3

Kab.Bangka Barat 1 0 0 1 1

Kab.Bangka

Selatan 1 0 0 1 1

Total 7 1 3 3 36

Kelompok Komoditas Jenis Komoditas Share Industri Pengolahan Non

Migas

Makanan, minuman dan Tembakau

Logam dasar, Besi dan Baja

52,1%

Perdagangan Besar dan

Eceran

39,5%

Perkebunan Karet, Sawit dan Lada 2,4% Pertambangan Non Migas Timah 1,7% Jasa 4,3%

Jumlah Debitur Q3-2011 Q3-2012 Q3-2013 Q3-2014

Kredit Produktif 225 267 275 251

Kredit Konsumtif 292 379 460 458

Total Debitur 517 646 735 709

NPL 0,00% 0,00% 0,53% 1,04%

Pertumbuhan kredit YoY selama 4 periode tumbuh 19 % dengan

jumlah debitur 2014 sebanyak 709 debitur, tingkat NPL kredit

Q3 2014 sebesar 1,04 %, naik 0,5 % dampak dari menurunnya

produksi timah di Babel dan turunnya harga karet.

JENIS KREDIT DI BANGKA BELITUNG

Market share kredit BNI di Babel sebesar 8 %

Kredit Konsumtif 14 %, dan kredit Produktf 86 %

Untuk share kredit UMKM sebesar 62 % dari total kredit di Babel

Penyaluran KUR sejak Th 2007 sd SEP 2014 sebesar Rp. 32,49

Miliar kepada 266 Debitur, saat ini outstanding sebesar 2,26

milyar. Tingkat pengembalian sebesar 97 %. Penyaluran KUR

pada sektor ekonomi perdagangan 63 %, pertanian 23 %, dan

sisanya sektor pengolahan .

Terdapat tunggakan pada debitur dengan bidang usaha

pertanian karet, akibat menurunnya harga karet

Data Debitur KUR Posisi NoV 2014

Rp. Juta

KAB / KOTA DEBITUR MAKSIMUM BAKI DEBET Tunggakan

Kota Pangkal Pinang 30 3.765 1.007 29

Kab. Bangka 45 3.185 843 211

Kab. Bangka Barat 2 150 60 -

Kab. Bangka Tengah 9 1.174 338 15

Kab. Belitung 1 50 14 -

TOTAL 87 8.324 2.262 255

Program Bina Lingkungan selama 10 tahun terakhir sebagai

berikut :

Bentuk Program Bina Lingkungan Rp. Juta

Bantuan Korban Bencana Alam 15.890

Program BUMN Peduli 129.536

Bantuan Pendidikan atau Pelatihan 141.911

Bantuan Peningkatan Kesehatan 63.677

Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum 49.755

Bantuan Sarana Ibadah 47.597

Bantuan Pelestarian Alam 74.947

Bantuan Pengentasan Kemiskinan 6.795

Total 530.108

Pola Kemitraan yang Dikembangkan BNI

kemitraan terpadu yang tercermin di bni merupakan hasil

dari beberapa tahapan (fase), yang dimulai dari fase pembinaan

untuk nasabah yang unbankable, dilanjutkan dengan fase

kemitraan dalam bentuk kredit kemitraan dan kredit bwu dan

terakhir dilanjutkan dengan fase berkembang, untuk debitur yang

mampu berdikari.

e. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Bank Mandiri terus memperluas jaringan guna mendorong

Pertumbuhan Ekonomi Prov. Bangka-Belitung

Kab. Bangka:

Cabang : 2 Cabang

ATM : 11 ATM

Karyawan : 20 orang

Kab. Bangka Selatan

Cabang : 1 Cabang

ATM : 2 ATM

Karyawan : 10 orang

Kota Pangkal Pinang:

Cabang : 2 Cabang

Kab. Belitung

Cabang : 1 Cabang

ATM : 27 ATM

Karyawan : 92 orang

ATM : 14 ATM

Karyawan : 24 orang

Kab Bangka Barat:

Cabang : 3 Cabang

ATM : 7 ATM

Karyawan : 23 orang

Kab. Belitung Timur

Cabang : 1 Cabang

ATM : 4 ATM

Karyawan : 10 orang

Kab. Bangka Tengah:

Cabang : 1 Cabang

ATM : 2 ATM

Karyawan : 10 Orang

Pertumbuhan DPK dan Kredit di Provinsi Bangka-Belitung

tetap terjaga, tercermin dengan loan to deposit ratio yang terjaga

dikisaran 71,1%.

nominal (%)

Dana Pihak Ketiga 2.294,2 2.782,7 488 6,88%

Kredit 842,4 1.977,4 1.135 34,21%

Kredit UMKM 235,45 433,34 198 23,41%

% NPL 0,82% 0,75% - -

% Loan to Deposit Ratio 36,7% 71,1% - -

CAGR 2011 - Nov 20142011 Nop-14

Pertumbuhan bisnis di Provinsi Bangka-Belitung selama 3

Tahun Terakhir, didukung dengan peningkatan pertumbuhan

kredit yang cukup signifikan mencapai 34,21%.dengan NPL

2,87%

Penyaluran Kredit di Provinsi Bangka-Belitung (Rp Miliar)

Penyaluran Kredit K-UKM di Provinsi Bangka-Belitung Per Nov

2014 (Rp Miliar)

Dari total pemberian kredit di Bangka-Belitung, sebesar

22% kredit disalurkan kepada Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah (K-UKM) dengan total penyaluran sebesar 433,34

miliar

Perkembangan Kredit Berdasarkan Jenis (Rp Miliar)

Kredit Investasi Kredit Modal Kerja Kredit Konsumsi

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Prov. Bangka-

Belitung Mencapai 136,07miliar, dengan pertumbuhan rata-rata

21,04%*) Kredit KUR Terbesar pada Sektor Perdagangan. Kredit

KUR Terbesar pada Sektor Perdagangan sebesar Rp101,59

miliar. NPL Kredit Usaha Rakyat (KUR) Prov. Bangka-Belitung

berada dikisaran 1,78%.

KOTA/KABUPATEN Jumlah Debitur Oktober 2014

*) NPL

Non-Performing Loan (NPL)

Kota Pangkalpinang 2,322 78.22 2.44%

Kabupaten Belitung 141 28.55 -

Kabupaten Bangka Barat 203 21.18 0.80%

Kabupaten Bangka Selatan 101 2.85 -

Kabupaten Bangka 78 2.73 -

45,7

595,6

201,1

37,0

431,9

286,7

57,1

1.139,0

420,3

55,8

1.481,3

440,4

Kabupaten Belitung Timur 150 2.54 0.9%

Kabupaten Bangka Tengah - - -

Total Kredit 2,875 136.07 1.78%

KUR Nasional & KUR Bangka-

Belitung

Bangka-

Belitung Nasional Ratio

Limit KUR 1)

(Rp Miliar) 136.07 16,998 0,42%

KREDIT SEKTOR EKONOMI 2012 Okt 2014 Growth (%) NPL %

Pertanian 8.32 13.86 19.24% 0.55%

Perdagangan 57.48 101.59 21.70% 2.35%

Perindustrian 2.90 2.89 - 0.12% -

Jasa Dunia Usaha 2.17 6.17 43.38% -

Jasa Sosial Masyarakat 2.30 4.41 25.17% 0.19%

Pengangkutan 0.50 1.06 29.58% 0.75%

Pertambangan 1.29 4.20 50.24% -

Listrik, Gas dan Air - - - -

Konstruksi 3.25 1.89 -17.05% -

lain-lain - - - -

Total Kredit 78.21 136.07 21.04% 1.78%

Penyaluran Bina Lingkungan mencapai Rp. 727 juta dan

Pengembangan Program Kemitraan mencapai Rp. 451,5 juta

Bina Lingkungan

No BINA LINGKUNGAN

PROPINSI

Posisi hingga Nov-14

(Rp Juta)

1 Bangka-Belitung 727

Penyaluran Bina Lingkungan hingga posisi Nov 2014

mencapai 727 Juta Rupiah.

Pinjaman Kemitraan

One by One Program :

Penyaluran pinjaman kemitraan dengan cara langsung

kepada calon mitra binaan. Dengan skema ini, pinjaman

Program Kemitraan disalurkan secara langsung ke masyarakat

yang belum bankable secara perorangan, melalui cabang-

cabang Bank Mandiri.

Linkage Program :

Penyaluran pinjaman kemitraan dimana ada

avalist/penjamin yang menjamin/merekomender calon mitra

binaan. Dengan skema ini, pinjaman Program Kemitraan

disalurkan ke masyarakat yang belum bankable dengan pola inti

plasma.

No PROGRAM

KEMITRAAN

Posisi Nov-14

(carried out bases)

Mitra Binaan (Rp Juta)

1 Bangka-Belitung 23 451,50

Sampai saat ini Perseroan masih mengelola penyaluran

pinjaman PK dengan total nilai penyaluran sampai dengan Nov

2014 Rp. 451,50 juta kepada 23 mitra binaan. seluruh

penyaluran PK di Bangka-Belitung saat ini dilakukan oleh unit

penyalur PKBL Palembang/Sumatera Selatan.

Untuk mengatasi permasalahan NPL tersebut, Bank

Mandiri telah mengambil beberapa langkah penanganan

• Secara persuasif melakukan pendekatan dan membantu

debitur untuk meningkatkan dan memperbaiki usahanya

sehingga pada akhirnya dapat melunasi kewajiban

• Secara persuasif dan rutin melakukan upaya penagihan

terhadap debitur bermasalah

• Melakukan pendekatan ke nasabah untuk mencari alternatif

solusi lainnya dalam rangka menyelesaikan kewajibannya

Melakukan klaim sebagian dari tagihan KUR yang

bermasalah kepada Perusahaan penjaminan (Jamkrindo dan

Askrindo)

f. PT. Bank Sumsel Babel

Bank Sumsel Babel pada Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung melakukan pemenuhan kebutuhan modal sektor

Koperasi dengan pemanfaatan Investasi kebun Sawit Plasma

diarea Kab.Bangka kepada 3 (tiga) koperasi dengan total dana +

59 milyar rupiah, sedangkan untuk Usaha Kecil Menengah

(UKM) diberikan kepada 803 (delapan ratus tiga) debitur dengan

total dana + 125 milyar rupiah yang pemanfaatannya ke berbagai

sektor misalnya Sektor perkebunan, home industri, dan

perdagangan.

Jaringan Operasional Bank Sumsel Babel Wilayah Bangka

Belitung :

• 7 Kantor Cabang

• 4 Kantor Capem

• 11 Kantor Kas

• 9 Payment Point/Samsat

• 1 Counter Money Changer

• 40 unit ATM

• 2 Kas Keliling

perkembangan kredit secara keseluruhan di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

KREDIT PRODUKTIF

Periode Jumlah

Rekening

Plafond Baki Debet

31 Des 2013 800 361.424 284.110

30 Juni 2014 810 344.571 260.183

30 Nov 2014 833 349.969 274.268

KREDIT KONSUMTIF

Periode Jumlah

Rekening

Plafond Baki Debet

31 Des 2013 13.803 1.366.314 1.132.563

30 Juni 2014 13.990 1.457.704 1.222.149

30 Nov 2014 14.178 1.549.543 1.289.212

jumlah KUR yang disalurkan di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, jumlah debitur dan status debitur ?

Deb

itur

Pla

fon

d

Baki D

eb

et

Lancar DPK Kurang

Lancar

Diragukan Macet

Debt Baki Debt Baki Debt Baki Debt Baki Debt Baki

202

14.1

97

8.9

61

180

7.7

44

18

1.0

74

1

31

2

89

1

23

* Plafond dan Baki Debet Dalam Juta

besaran pengembalian kredit dan tunggakan kredit berdasarkan

wilayah, kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

:

Besarnya Pengembalian : Rp. 5.235.635.441,-

Besarnya Tunggakan : Rp. 143.610.851,-

bentuk pengawasan dan monitoring ekspansi KURCara

Pengawasan KUR :

Monitoring rekening

BI Checking Berkala

Site Visit

Taksasi Review

Monitoring Dokumen

bentuk promosi dan sosialisasi KUR yang disalurkan untuk

masyarakat

Mengadakan sosialisasi/paparan

Menyebar brosur

Dalam rangka Corporate Social Responsibility perusahaan

berkaitan dengan program kemitraan/PUKK dan program Bina

Lingkungan, program selama 5 tahun terakhir, mencakup :

Bentuk-bentuk program dan mekanisme kemitraan yang telah

dikembangkan dan Perkem- bangan nilai yang disalurkan untuk

program kemitraan/PUKK dan program Bina Lingkungan yang

telah dikembangkan adalah :

a. Petugas Kebersihan Kota – Berupa Bantuan pembelian baju

kerja lapangan dan sepatu boot – Senilai + 120 juta rupiah.

b. Olahraga Daerah – Bantuan kepada PS. Bangka untuk biaya

pembinaan dan Bantuan Porprov– Masing masing Senilai +

200 juta rupiah -

c. Tempat Ibadah – Bantuan pembangunan Masjid Arrido –

Senilai + 40 juta rupiah.

d. Penataan Kota – Pembuatan Tugu dan Keindahan Kota

Manggar + 120 juta rupiah.

Hasil Pertemuan dengan Perbankan :

Inflasi Babel memiliki kecenderungan untuk lebih tinggi

dibandingkan inflasi nasional. Pada tahun 2013, inflasi Babel

mencapai 8,71% (yoy) lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang

sebesar 8,38% (yoy). Inflasi Babel sempat mengalami

peningkatan yang cukup signifikan diawal tahun 2014

dikarenakan dampak banjir yang terjadi baik di Babel maupun di

daerah sentra produksi sehingga mengurangi pasokan. Inflasi

Provinsi Kepulauan Babel pada triwulan III 2014 sedikit

meningkat dari 6,12% (yoy) menjadi 6,23% (yoy). Kenaikan

harga ini dipengaruhi oleh naiknya inflasi volatile foods dan inti

namun sedikit tertahan dengan membaiknya kelompok inflasi

administered prices.

Karena Babel merupakan provinsi kepulauan, pasokan

bahan pangan Babel sangat dipengaruhi oleh kondisi provinsi

sekitar seperti Sumsel dan kondisi cuaca.

Masyarakat Babel lebih sering menggunakan transaksi

tunai dalam aktivitasnya. Pada Triwulan III-2014, pengaruh

aktivitas pertambangan timah yang mulai meningkat dan

persiapan menjelang keberangkatan ibadah haji menyebabkan

transaksi tunai kembali meningkat. Pada triwulan III-2014, terjadi

net outflow sebesar Rp763,38 miliar. Sementara itu Jumlah uang

lusuh yang ditarik BI mencapai Rp39,57 miliar. Berdasarkan

jumlah lembar, uang lusuh yang paling banyak masih dalam

pecahan Rp 20.000 yakni sebesar 29% dari total lembaran uang

lusuh yang ditarik.

Seiring dengan kinerja perekonomian yang melambat,

pertumbuhan transaksi sistem pembayaran non tunai khususnya

kliring di Provinsi Kepulauan Babel juga mengalami penurunan.

Nilai transaksi kliring pada triwulan III-2014 mencapai Rp1,24

triliun atau turun 11,81% (yoy). Perkembangan jumlah warkat

juga mengalami penurunan 5,99% (yoy) setelah pada triwulan

sebelumnya juga turun1,46% (yoy) Selaras dengan pergerakan

kliring, pertumbuhan transaksi nontunai melalui Real Time Gross

Setelment (RTGS) masih mengalami kontraksi. Secara tahunan,

nominal RTGS dari Babel masih mengalami penurunan sebesar

18,72% (yoy), walaupun tidak sedalam kontraksi pada triwulan

sebelumnya sebesar 26,41% (yoy).

Bank Indonesia juga senantiasa meningkatkan akses

keuangan bagi masyarakat khususnya UMKM, yang dilakukan

bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah, Lembaga

Keuangan, dan UMKM. Program pemberdayaan UMKM Bank

Indonesia di Provinsi Kepulauan Babel dilaksanakan melalui pola

pengembangan klaster. Adapun klaster pertama yang dibangun

di Provinsi Kepulauan Babel adalah klaster rumput laut. Sejak

tahun 2011, KPw BI Wilayah VII membantu pengembangan

klaster rumput laut di Kabupaten Belitung. Untuk sektor hulu,

bantuan difokuskan pada 14 kelompok yang tersebar di desa

Tanjung Kelumpang, Lassar, dan Sungai Samak. Untuk sektor

hilir, bantuan difokuskan pada 15 UMKM di kota Tanjung

Pandan. Bantuan yang telah diberikan:

Perahu untuk keperluan budidaya rumput laut

Pendampingan langsung dari ahli rumput laut (PT. Jasuda)

yang meliputi pelatihan teknik budidaya, pelatihan pasca

panen, pengembangan kelembagaan kelompok, dan fasilitasi

pemasaran

Bantuan bibit rumput laut

Pendampingan dari PT. Primakelola untuk meningkatkan

keterampilan wirausaha , kualitas pemasaran dari produk

kuliner rumput laut, serta manajemen keuangan para

wirausaha

Pada tahun 2014, KPw BI Wilayah VII kembali membentuk

klaster Aneka Cabai di Kabupaten Belitung. Dimasukkannya

Kota Tanjung Pandan sebagai kota baru penghitung inflasi serta

volatilitas harga cabai yang sangat tinggi di Kota Tanjung

Pandan, melatarbelakangi dibentuknya klaster aneka cabai di

Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Belitung. Luas klaster cabai

ini pada awal terbentuknya di Februari 2014 hanya 3,9 hektar

saat ini luasan tanam sudah bertambah menjadi 7,2 hektar.

Adapun bantuan dan fasilitasi yang telah diberikan pada klaster

tersebut yakni:

• Pelatihan teknik produksi budaya cabai dan tanaman

hortikultura

• Pelatihan penggunaan kalender tanam komoditas hortikultura

• Pelatihan pembuatan pupuk organik dan biopestisida

• Bantuan teknologi berupa 4 unit cultivator dan 1 unit instalasi

Pupuk Organik Cair

• Fasilitasi Studi Banding ke Lembang

• Fasilitasi Pameran hasil tani ke Malang

• Pengenalan terhadap produk-produk perbankan

Berdasarkan data realisasi penyaluran KUR pada bulan

Oktober 2014 dapat diinformasikan bahwa jumlah KUR yang

disalurkan di Provinsi Kepulauan Babel sebesar Rp614,64 miliar

dengan outstanding sebesar Rp203,20 miliar dan jumlah debitur

37.975 debitur.

Tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia terkait inflasi

yang terjadi di Babel adalah sebagai berikut:

1. Lebih banyak volume uang keluar (outflow) di Babel

dibandingkan uang masuk (inflow), berbeda dengan beberapa

kota umumnya di Pulau Jawa.

2. Bank Indonesia sulit untuk mengendalikan tingkat inflasi

karena masyarakat Babel banyak menggunakan transaksi

melalui uang tunai (cash).

3. Laju inflasi di Provinsi Kep. Bangka Belitung lebih tinggi dari

inflasi nasional maupun inflasi provinsi lainnya di Sumatera

disebabkan antara lain :

a. Wilayah berupa kepulauan sehingga kegiatan distribusi

barang bergantung pada kondisi cuaca.

b. Keterbatasan pelabuhan dan biaya pelabuhan yang tinggi.

c. Berdasarkan hasil kajian Pemetaan Struktur Pasar dan

Jalur Distribusi Komoditas Strategis Penyumbang Inflasi

Kota Pangkalpinang, juga diakibatkan:

Struktur pasar pada komoditas pangan yang cenderung

monopoli

Sulitnya pedagang baru masuk ke Bangka Belitung

karena kalah modal dan jaringan.

Banyaknya perayaan keagamaan yang dirayakan

masyarakat lokal mencapai 12 kali dalam setahun.

Perilaku masyarakat yang enggan melakukan tawar

menawar.

d. Mayoritas penduduk Babel bergantung pada timah,

sehingga daya beli masyarakat meningkat ketika harga

timah tinggi.

Rekomendasi untuk Bank Indonesia Perwakilan Sumsel-

Babel adalah sebagai berikut:

1. Komisi VI DPR RI mendorong Bank Indonesia bekerja sama

dengan Pemerintah Daerah sebagai pelopor untuk

mengedukasi masyarakat Babel (awareness) menggunakan

transaksi/transfer keuangan melalui perbankan, sehingga

seluruh transaksi uang melalui perdagangan dapat tercatat.

2. Komisi VI DPR RI meminta Bank Indonesia untuk

mengembangkan information & technology (IT) untuk

meningkatkan jaminan/informasi investasi di Babel.

3. Komisi VI DPR RI mendorong peningkatan peranan Bank

Indonesia untuk dapat mengendalikan tingkat inflasi.

4. Komisi VI DPR RI mendorong peningkatan peranan Bank

Indonesia untuk mengawasi capital inflow di Babel terkait

perdagangan timah yang masih berupa transaksi uang tunai

(cash money).

5. Komisi VI DPR RI mendorong Bank Indonesia untuk

melakukan kajian mengenai “Hubungan antara Timah dengan

Kontribusi Perekonomian di Babel” untuk mengetahui dampak

kebijakan shifting ke sektor lain (non timah), sehingga berguna

untuk mendukung pembangunan Babel.

6. Komisi VI DPR RI meminta Bank Indonesia untuk melengkapi

data mengenai nilai kredit macet (nonperforming loan) perjenis

KUR di Babel dan sektor apa.

Rekomendasi untuk BUMN Perbankan dan BPD Sumsel


1. Komisi VI DPR RI mendorong peningkatan peranan

perbankan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat di

Babel dengan menyalurkan kredit produktif tanpa

mengabaikan asas kehati-hatian perbankan.

2. Komisi VI DPR RI juga meminta perbankan untuk tidak

berlebihan dalam memperhatikan asas kehati-hatian

perbankan yang menyebabkan rendahnya tingkat penyaluran

kredit kepada masyarakat di Babel

3. Komisi VI DPR RI mendorong setiap BUMN perbankan untuk

mengedukasi masyarakat melalui IKM untuk memanfaatkan

fasilitas perbankan dalam pembayaran dimana sektor industri

merupakan penerima penyaluran kredit terbesar melalui

perbankan di Babel.


Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi BUMN

perbankan.

5. Komisi VI DPR RI meminta setiap BUMN perbankan di Babel

untuk melengkapi datanya mengenai:

a. Nilai kredit macet (nonperforming loan) perjenis KUR di

Babel dan sektor apa,

b. Bentuk PK-BL yang berasal dari sinergi BUMN yang telah

dilakukan (apabila ada),

c. Informasi mengenai dana PK-BL yang dikeluarkan oleh

perbankan.

III. KESIMPULAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terletak pada posisi

geografis yang strategis yaitu di antara pulau-pulau besar seperti Sumatera,

Kalimantan dan Jawa sehingga daerah ini berpotensi menjadi hub jalur

distribusi nasional. Kepulauan Babel juga dekat dengan jalur perdagangan

Singapura-Johor-Riau serta kawasan Kepulauan Natuna, dan dilewati oleh

jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) serta SLoC (Sea Lane of

Communication) yang menjadi konektivitas jalur perdagangan di koridor

ekonomi Sumatera dan Jawa.

Dilihat dari potensi sumber daya alam, Kepulauan Babel kaya akan

tambang timah, kaolin, pasir kwarsa, hasil perikanan laut, lada putih, kelapa,

dan kelapa sawit. Sebagai daerah kepulauan, Bangka-Belitung merupakan

salah satu destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan lokal maupun

mancanegara dengan keindahan pantainya. Provinsi Kepulauan Babel

memiliki banyak potensi dalam berbagai sektor yang dapat dikembangkan

untuk menciptakan multiplier effect bagi masyarakat di Babel. Namun banyak

persoalan perekonomian yang hadapi seperti kurangnya ketersediaan energi

(defisit daya listrik), struktur ekonomi di mana komoditas ekspor masih

didominasi timah, penambangan illegal, pengembangan pariwisata yang

terganggu oleh aktivitas pertambangan, minimnya pendanaan, dan

rendahnya inovasi dan kualitas sumber daya manusia. Karakteristik spasial

berupa kepulauan dengan dua pulau terbesar, Bangka dan Belitung, juga

cukup memberikan permasalahan bagi distribusi pembangunan.

Dalam rangka membangun daerah ini, perlu dukungan investasi yang

besar atas peluang penanaman modal yang telah ditetapkan oleh

pemerintah daerah ke dalam 5 (lima) sektor unggulan yaitu sektor perikanan,

kelautan dan pertanian, sektor perindustrian dan perdagangan, sektor

pertambangan, sektor kehutanan, dan sektor pariwisata. Namun, untuk

mencapai visi misi pemerintah yang ingin menjadikan Bangka Belitung

sebagai daerah wisata berkelas satu, maka permasalahan yang ada perlu

dituntaskan dengan menjamin pasokan energi listrik dan bahan bakar

minyak, diversifikasi sektor ekonomi dan komoditas unggulan dan

turunannya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan

sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung perkembangan sektor

pariwisata. Tentunya, pembangunan ini tidak dapat berjalan tanpa campur

tangan berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah dalam bentuk

dukungan regulasi yang jelas, swasta, perbankan, maupun masyarakat.

IV. PENUTUP

Demikianlah gambaran laporan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI pada

masa persidangan I tahun 2014 – 2015 ke daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung.

Jakarta, Desember 2014

Ketua Tim Komisi VI DPR RI

ttd

IR. AZAM AZMAN NATAWIJANA

Documents

LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE …dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-12-16e0ab09f1e49d45e163cf43d... · 2015. 5. 21. · LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI