LAPORAN TAHUNANpn- ?· Web viewBAB IIVISI, MISI DAN TUJUAN Visi 4 Misi 5 Tujuan dan Sasaran Strategis…

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

LAPORAN TAHUNAN

RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN NEGERI RUTENG

TAHUN 2010 - 2014

6

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Kupang 247

Tahun 2011

Rencana Strategis Pengadilan Hegeri Ruteng

Tahun 2010 - 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perkenanNya, Pengadilan Negeri Ruteng dapat menyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Ruteng sebagai bentuk terstruktur guna memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pelayanan hukum yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang termuat dalam Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia 2010-2035.

Perumusan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Ruteng ini memadukan prinsip-prinsip perhatian pada jangka panjang, pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas, kesadaran akan pentingnya disiplin dan konsistensi komitmen bersama dalam melaksanakannya, serta perspektif eksternal yang bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dengan cara ini, diharapkan akan mampu mendorong para pegawai untuk lebih berperan aktif, serta mengambil tindakan antisipatif ketika merespon berbagai perubahan yang bergerak cepat dan dinamis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Secara garis besar renstra Pengadilan Negeri Ruteng memuat dua pilar utama program Pengadilan Negeri Ruteng di bidang tugas pokok dan fungsinya, yakni: pertama, memberikan pelayanan hukum dan keadilan, dan kedua, pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum.

Demikian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Ruteng kami sampaikan, atas petunjuk Bapak dihaturkan terima kasih.

Ruteng, 03 Januari 2013

KETUA PENGADILAN NEGERI RUTENG

TTD

GATOT SARWADI, SH.

6

NIP. 19680510 199003 1 003

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Kupang ii

Tahun 2011

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Ruteng ii

Tahun 2010 - 2014

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1

1.2. Potensi dan Permasalahan

2

BAB IIVISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi

4

2.2. Misi

5

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

5

2.4. Program dan Kegiatan

7

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Ruteng

8

BAB IV PENUTUP

9

LAMPIRAN

Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Ruteng

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Ruteng dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Ruteng merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Negeri Ruteng sebagai salah satu institusi/pilar penegak hukum dengan tugas pokoknya menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Ruteng.

Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan di lingkungan Pengadilan Negeri Ruteng baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Ruteng dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Ruteng mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di wilayah hukum Kabupaten Maggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Ketua Pengadilan Negeri Ruteng meskipun tidak termasuk dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) akan tetapi dalam setiap kegiatan Forkompinda dilibatkan untuk mendukung kegiatan pemerintah daerah, hal ini merupakan kekuatan dalam membangun hubungan kerja baik dengan lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif di Kabupaten Manggarai dan Maggarai Timur.

3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Ruteng selaku Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Badan Peradilan Umum.

B. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Ruteng dirinci dalam beberpa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

Putusan Pengadilan Negeri Ruteng belum dapat diunduh / diakses cepat oleh masyarakat.

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Pengadilan Negeri Ruteng tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan Negeri Ruteng.

Penempatan PNS pada satuan kerja belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Ruteng.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.

Belum berjalannya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi yang maksimal.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana.

Alokasi anggaran dalam DIPA Pengadilan Negeri Ruteng dari pusat belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dari rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Ruteng untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

Adanya website Pengadilan Negeri Ruteng yang memberikan informasi kepada masyarakat.

Adanya cetak biru Mahkamah Agung untuk melaksanakan Reformasi Pembaharuan Peradilan yang berbasis Teknologi Informasi.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja

Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Kupang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di Pengadilan Negeri Ruteng oleh Pengadilan Negeri Ruteng (Hakim Pengawas Bidang) maupun dari Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar unit pengelola secara vertikal maupun horisontal berkaitan dengan pengelolaan administrasi teknis perkara dan administrasi umum lainnya (Kesekretariatan), baik antar Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Ruteng berupa internet, website Pengadilan Negeri Ruteng.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Ruteng yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Personil di Pengadilan Negeri Ruteng belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Ruteng.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Keterbatasan sarana transportasi di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Kupang membutuhkan waktu lebih lama.

Keterbatasan SDM sehingga terjadi perangkapan tugas baik di bidang Kepaniteraan dan dibidang kesekretariatan sehingga sering terjadi keterlambatan penyelesaian tugas sesuai SOP yang ditetapkan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Alokasi anggaran dalam DIPA Pengadilan Negeri Ruteng dari pusat belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dari rencana yang diajukan sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang memadai.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Review Rencana Strategis Pengadilan Negeri Ruteng Tahun 2010 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana d